KATA PENGANTAR
Relevansi dengan amanat UUD 1945, pasal 31 ayat 1 : “Setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan, dan ayat 2 : mengamanatkan pula bahwa : “ Pemerintah Wajib menyelenggarakan Pendidikan bagi Setiap Warga Negara. Selanjutnya UU Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, kreatif, dan kompetitif, sehingga menjadi manusia yang yang mandiri, dan demokratis. Sejalan dengan itu, maka layanan Pendidikan harus diberikan kepada seluruh warga tanpa membedakan status sosial, ekonomi maupun letak geografis masyarakat. Mengacu pada perundang-undangan tersebut, dan melihat kondisi masyarakat saat ini yang mengalami berbagai masalah, karena berbagai ketimpangan Pendidikan bagi masyarakat miskin, daerah terpencil, suku terasing, anak putus sekolah, anak jalanan, sehingga kami memberanikan diri untuk membentuk sebuah Lembaga Pendidikan Layanan Khusus di Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan nama “FLORESSTA”, sebagai salah satu bentuk dukungan/partisipasi kepada pemerintah dalam
melaksanakan Pendidikan untuk
semua ( Education For Aii ), sekalipun dalam kondisi yang serba sulit dan berbagai kekurangan. Oleh karenanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat pembina PKLK, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Nusa Tenggara timur, khususnya Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka yang telah memberikan ijin operasional kepada kami dalam mengelolah Pendidikan Layanan Khusus. Semoga segala upaya dan perjuangan kami mendapat dukungan selanjutnya dari Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sikka, untuk membantu kami dalam membangun ruang kelas dan sarana pendukung lainnya.
Ketua Lembaga PLK Floressta
VINCENTIUS NAJA
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembukaan UUD 1945 alinea IV telah menegaskantujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia, sehingga dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sangat dibutuhkan peranan pemerintah serta partisipasi masyarakat. Amanat UUD 1945 telah dijabarkan oleh pemerintah dalam berbagai kebijakan Pendidikan untuk pemerataan dalam membuka akses kesempatan untuk memperoleh Pendidikan bagi seluruh warga Negara dalam keadaan apapun ( keterbatasan ekonomi, cacat fisik, cacat mental atau daerah terpencil, terbelakang, , anak putus sekolah, anak jalanan, anak pelacur, pelacur anak ). Menyikapi berbagai kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan, khususnya pendidikan Layanan Khusus, maka kami merasa penting membentuk Lembaga pendidikan Layanan Khusus sebagai sebuah Pendidikan alternative persekolahan yang berbasis pada kondisi keunggulan potensi daerah, agar dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat marjinal di Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa tenggara Timur. Mengelolah sebuah Lembaga Pendidikan Layanan Khusus memang suatu aktivitas yang tidak mudah, karena kondisi masyarakat yang terikat oleh budaya, dan tercekam oleh kemiskinan, sehingga tidak mampu membiayai Pendidikan dimaksud. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan bantuan pemerintah Kabupaten Sikka untuk membangun sarana Pendidikan (Gedung ) dan saran penunjang lainnya guna memperlancar proses pembelajaran pada PLK Floressta Maumere. B. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang menjadi dasar proposal ini adalah : 1. Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 ayat (1) : Setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan, ayat (2) : Setiap Warga Negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor : 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1 4496). 4. Peraturan Menteri Nasional Nomor : 14 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 5. Peraturan pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 484/2926/PPO/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 75a/SK/PPO/2015 tentang Ijin Operasional SMA PLK.
C. TUJUAN
Tujuan penysunan proposal ini adalah :
Memperoleh bantuan pembangunan sekolah baru berupa pembangunan 2 ruang kelas untuk sementara waktu . Dengan bantuan pembangunan 2 ruang kelas tersebut diharapkan proses pembelajaran pada SD PLK, SMP PLK maupun SMA PLK dapat berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku sambil menunggu pembangunan ruang kelas selanjutnya. Dengan bantuan tersebut diharapkan pembelajaran pada PLK dapat berlansung pada pagi hari dan dapat berlansung dengan efektif dan efisien. Memberi keterampilan pada siswa untuk mempersiapkan masa depannya. Menanamkan jiwa kewirausahaan agar kelak dengan keterampilan yang dimiliki mereka dapat hidup mandiri. D. SASARAN
Sasaran kegiatan pembangunan unit sekolah baru PLK adalah :
Pada siswa yang telah dropout baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Para siswa dari keluarga yang kurang mampu / miskin. Para siswa yang berasal dari daerah pesisir / nelayan. Para siswa yang sudah bekerja ( penjual ikan, penjual koran, pedagang pasar ). Pada tahun 2016 / 2017 siswa yang tertampung pada PLK Floressta sebanyak : SD : 58 Siswa, SMP : 129 Siswa, dan SMA : 329 Siswa sesuai Dapodik.
E. MANFAAT / HASIL YANG DIHARAPKAN
Diharapkan dengan pembangunan gedung sekolah PLK dapat menunjang proses pembelajaran pada Lembaga Pendidikan PLK sesuai dengan kebutuhann ya. Meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan bagi semua peserta didik tanpa memandang asal, latar belakang, ras dan agama. Mengembangkan semua potensi yang tterdapat pada peserta didik sesuai dengan keunggulan lokal. Menanamkan jiwa kewirausahaan pada peserta didik agar dengan kemampuan yang dimiliki dapat hidup mandiri. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
BAB II RENCANA KEGIATAN
A. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
Kebutuhan yang sangat mendesak pada proses pembelajaran di PLK saat ini adalah ruang belajar / gedung dan mebeler. Sedangkan sarana dan prasarana lain dapat teratasi karena selama ini PLK selalu mendapat bantuan berupa bantuan operasional dan beasiswa untuk peserta didik SD dan SMP. Disamping itu PLK juga mendapat dana BOS dari pemerintah pusat. Oleh karena itu kebutuhan akan gedung dan ruang kelas sangat mendesak. 1. Gedung / Ruang Belajar Mulai tahun pelajaran 2012 / 2013 tepatnya mulai bulan Juli 2013 pembelajaran pada PLK Floressta kurang maksimal, karena masih menggunakan gedung SDI Wolomarang. Proses pembelajaran sangat tergantung pada kegiatan pembelajran SDI Wolomarang. Pada tahun pelajaran 2016 / 2017 proses pembelajaran dipindahkan ke gedung SMK Perikanan Maumere. Pembelajaran juga kurang efektif karena PLK hanya diberi 4 ruang kelas dan 1 ruang untuk kantor. Untuk mengatasinya kami putuskan untuk tingkat SMA pembelajaran dilakukan pada pagi hari, sedangkan SD dan SMP pembelajaran dilaksanakan pada siang sampai sore hari. Pembangunan gedung yang direncanakan terdiri dari SD 6 ruang kelas, SMP 3 ruang kelas, SMA 3 ruang kelas. Jumlah 12 ruang kelas dengan ukuran SD PLK : 7 x 8 M, sedangkan SMP dan SMA PLK masing-masing 8x9 M. 2. Sarana Pendukung Lainnya. Sarana pendukung yang direncanakan akan dibangun adalah kantor dan ruang guru serta mebeler. Untuk mebeler proposal akan dibuatkan secara sendiri. Kantor dan ruang guru sangat penting, mengingat selama ini PLK sama sekali belum mempunyai kantor dan ruang guru. 3. Lahan / Tanah. Lahan / tanah yang akan dibangun gedung PLK adalah tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rekomendasi dari Bupati Sikka Nomor : 030/100/2014 tentang persetujuan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sikka untuk pembangunan Sekolah PLK Negeri Maumere. Luas lahan yang direkomendasikan adalah : 7500 2 ( 60 x 120 m ) terletak di jalan Litbang Maumere, ( Fotocopy rekomendasi Bupati Sikka terlampir ).
Maumere, 14 November 2016
Nomor
: 04 / PLK / XI / 2016
Lampiran
: 1 ( Satu ) buku
Perihal
: Permohonan Bantuan Pembanguan Unit Sekolah Baru Tahun 2017.
Kepada Yth : Direktur Pembinaan PKLK Di Jakarta
Dengan hormat , Sesuai dengan perihal surat diatas, maka pada kesempatan ini, kami kirimkan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru pada PLK Floressta tahun 2016/2017, guna mendapat perhatian dan bantuan dari pihak Direktorat Pembinaan PKLK Dikdasmen pada tahun 2017, kiranya proposal ini mendapat tanggapan yang positif dari pihak Direktorat Pembinaan PKLK. Atas perhatian dan kerjasama yang baik terdahulunya kami haturkan limpah terima kasih.
Mengetahui : Kepala Dinas PPO Kabupaten Sikka
SIMON SUBSIDI, S.Sos Pembina Utama Muda NIP: 19600116 198503 1 017
Ketua Lembaga PLK Floressta Maumere
VINCENTIUS NAJA
