Ringkasan Modul semester 7 Program Studi Ilmu Hukum.docx

1

MODUL 1 PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM KEGIATAN BELAJAR 1 KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM A. PENGERTIAN ISLAM DAN HUKUM ISLAM, SERTA DASAR BERLAKUNYA

Islam dalam al-quran merupakan kata benda yang berasal berasal dari kata kerja salima, yang leterlijke leterlijke berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan. Hukum adalah kaidah atau norma yang mempunyai daya paksa secara eksternal dan terhadap pelanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu. Hukum Islam berarti seperangkat kaidah atau norma yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Al-quran dan sunnah, serta kemudian diterapkan secara nyata oleh pemeluknya, yang mana pelanggarannya diancam dengan sanksi baik dunia maupun akhirat keseluruhan norma dimaksud dalam rangka mencapai suatu kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. 1. Alasan sejarah 2. Alasan Penduduk Teori reception in complex, hukum mengikuti agama yang dianiu oleh setiap pemeluk agama. 3. Alasan Konstitual UUD 1945 pasal 29 Komentar Hazairin terhadap pasal tersebut, Produk hukum yang dikeluarkan harus selaras dengan nilai agama dan secara a contrario “negara tidak boleh mengeluarkan hukum yang ertentangan dengan nila agama” 4. Alasan yuridis Ada 2, yaitu : alasan secara normative adalah berlakunya hukum Islam Islam didasarkan pada keyakinan atau keyakinan masing-masing pemeluknya Alasan formal yuridis, adalah :’ materi Hukum Islam menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan atau ditunjuk berlakunya oleh suatu peraturan perundang-undan gan. 5. Alasan filosofis, hukum dalam dimensi transcendental berkaitan erat dengan substansi dan pengamalan sila 1 Pancasila dan Pasal 29 UUD1945. Hukum dalam dimensi Horizontal adalah tata aturan hidup yang mengatur hubungan manusia 6. Alasan ilmiah, Islam dalam Al Quran dan sunah se bagai syariah. B. KERANGKA DASAR AGAMA ISLAM DAN TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ada 2 teori yang mendasarinya. 1. Teori dari ahli hukum belanda 2. Teori ahli hukum Indonesia Agama Islam Islam dibangun atas 3 sendi utama, yaitu lainnya iman, Islam Islam dan Ikhsan.

: akidah, syariah dan akhlak atau bahasa

Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

2

1. Akidah adalah imam atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap muslim. muslim. Akidah dipelajari dalam suatu ilmu kalam. Materi utamanya adalah rukun imam 2. Syariah adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan T uhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan benda dan lam sekitarnya. Syariah, ada 2 : 1. Ibadah 2. muamalah Syariah dipelajari melalui disiplin ilmu fikih 3. Akhlak adalah ketentuan yang menyangkut tingkah laku atau budi pekerti manusia, yakni menyangkut baik dan buruk lah Akhlak dipelajari dalam suatu disiplin ilmu tassawuf. Dalam khasanah ilmu filsafat akhlak dikenal dengan etika, yakni salah satu bagian yang dipelajari di ranah aksiologi. Aspek din al-islam adalah sebagai berikut: a.Ahkam I’tiqadiyah Adalah aspek akidah atau teologi, yaitu system keyakinan (keimanan) yang bersifat monotheistis dalam Din al-Islam Disiplin ilmu dalam aspek ini disebut Ilmu Tauhid, Ilmu Kalama tau Ilmu Ushuluddin b.Ahkam Amaliyah Seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia, yang mencakup 2 hubungan, yaitu manusia dengan tuhannya (ibadah) dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya (muamalat). Disiplin ilmu aspek ahkam amaliyah disebut ilmu fikih Dalam aspek ini di ranah ibadah ibad ah dibicarakan unsur-unsur Islam (rukun Islam) c.Ahkam Khuluqiyah seperangkat norma dan nilai etika atau moral (akhlak). Dalam aspek ini, Agama Islam Islam mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dengan baik terhadap tuhan atau sesama makhluk lainnya. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek ini adalah ilmu tasawuf.

Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, ada 5 yaitu : 1. Teori receptio in complex, oleh Van den berg 2. Era hukum Islam berlaku manakala diterima oleh hukum adat 3. berlakunya hukum Islam digantungkan pada penerimaan hukum adat dianggap tidak benar dan menyesatkan, oleh Hazairi 4. Era dimana teori reception ala snouck Hurgronje dapat diterapkan sebaliknya. Teori reception a contrario, ole sayuti Thalib yaitu : hukum yang berlaku adalah hukum agama Islam, hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama. 5. Era teori Eksistensi, oleh Ichtijanto, pada dasarnya teori ini mempertegas teori reception a contrario dalam hubungannya dengan hukum Nasional.


3

CIRI-CIRI, RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM DAN PERBEDAANNYA DENGAN HUKUM UMUM MENURUT Mohammad Daud Ali, Ali, ciri-ciri hukum Islam adalah : 1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam 2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari imam atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam 3. Mempunyai 2 istilah kunci, yakni syariat dan fikih 4. Terdiri dari 2 bidang utama, yakni ibadah dan muamalah dalam arti luas 5. Strukturnya berlapis, terdiri dari Al quran, Sunah, hasil ijtihad manusia, pelaksanaan dalam praktik berupa putusan hakim dan amalan umat Islam dalam masyarakat, serta di tataran legislasi tertuang dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan 6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala 7. Dapat dibagi menjadi hukum taklift, yakni al-ahkam al-khamsah berupa lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum (jaiz, sunah, makruh, wajib, dan haram) dan hukum wadh”I yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti syariah muamalat, antara lain dibedakan menjadi munakahat, wirash, muamalat dalam arti khusus, jinayat atau ukubat, al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah), siyar dan mukhasamat. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum pada umumnya No. Faktor Pembeda Hukum Islam

Hukum Umum

1

Pembuat Hukum

Allah selaku pembuat hukum, disampaikan Lembaga Legislatif melalui Rasulnya sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Al-Quran, Al-Quran, Sunah, Ra’yu UU, Kebiasaan, yurisprudensi, doktrin

2

Sumber Hukum

3

Daya Ikat

Internal power

External Power

4

Sanksi

Dunia dan Akhirat

Dunia melalui kekuasan kehakiman

5

Objek yang diatur

Hubungan manusia dengan Tuhan, sesame Hubungan sesame dan alam sekitar manusia selaku anggota masyarakat dan hubungan wwrga negara dengan negara.


4

KEGIATAN BELAJAR 2 SYARIAH DAN FIKH A.PENGERTIAN SYARIAH DAN FIKIH 1. Syariah Inggris menyebutnya Islamic Law Law untuk syariah dan Islamic Jurisprudence untuk fikh. fikh.

Syariah secara harfiah berarti jalan ke sumber (maya)air, yakni jalan lurus yang haris diikuti oleh setiap muslim. Syariah adalah jalan hidup (way of life) muslim , yakni dengan memuat ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya, baik larangan maupun suruhan, meliputi aspek hidup dan kehidupan manusia. Apabila dilihat dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan imam yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam kehidupan masyarakat. 2.fikih dalam bahasa Arab diistilahkan dengan fiqh, yang artinya paham atau pengertian, pintar, cerdas. Kalau dikaitkan dengan kata ilmu menjadi Ilmu Fikih, yakni ilmu yang yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al quran dan ketentuan umum yang terdapat dalam sunah nabi yang terabadikan dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain fikih adalah ilmu yang mempelajari syariah. B.PERBEDAAN SYARIAH DAN FIKIH

Syariah adalah ketentuan hukum yang langsung berasal dari Allah dan rasulnya Fikih adalah pemahaman terhadap ketentuan hukum tersebut yang diperoleh melalui upaya ijtihad Mohammad daud Ali, membedakan syariah dan fikih sebagai berikut : 1.Syariah terdapat dalam Alquran dan kitab hadis Fikih terdapat dalam kitab fikih 2 . Syariah bersifat fundamental dengan ruang lingkup luas karena didalamnya mencakup akidah dan akhlak 3. Fikih bersifat instrumental dengan ruang lingkup yang terbatas pada hukum yang mengatur manusia 4. Syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuannya rasulnya sehingga bersifat abadi, sedangkan fikih karya manusia yang tidak berlaku abadi Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan Fikih bmenunjukkan keberagaman. B. CONTOH SYARIAH DAN APLIKASINYA DALAM FIKIH

Ketentuan syariah yang menjadi focus utama dalam hukum keuangan adalah riba, maysir, gharar, ryswah dan bathil pada setiap transaksi keuangan. Yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ayat 275


5

Al-Quran Surat Ar Rum ayat 39. Dari ayat tersebut menunjukkan larangan riba riba dalam Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dalam rangka menjelaskan larangan riba di maksud terdapat beberapa hadis, antara lain adalah sebagai berikut : 1. Diriwayatkan oleh umar bin khtab bahwa Rasululullah SAW pernah bersabda, “emas dilunasi dengan emas itu riba kecuali seimbnag, gandum dengan gandum juga riba kecuali bila seimbnag pula. 2. Riba termasuk dosa besar, menurut riwayat Abu Hurairah, Rasullullah SAW bersabda :”jauhilah ke 7 dosa besar. (diantaranya (diantaran ya disebut syirik dan riba) Sebagaimana bahwa syariah hanya satu dan fikih sebagai pemahaman ahli hukum Islam dapat bermacam macam. Dalam contoh con toh pun menimbulkan bermacam macam pendapat p endapat ketika k etika hendak diimplementasikan dalam transaksi keuangan. Maka pendapat ahli ketika hendak mengklasifikasikan riba. 1. Masi’ah yakni penambahan yang disebabkan karena penangguhan waktu pembayaran 2. Fadlal, yaitu jual beli dalam jenis barang tertentu, tertentu, seperti emas dan perak serta beberapa bahan pangan seperti gandum, kurma sesuai dengan cara yang dijelaskan Rasulullah. Dari pemaparan satu tema yang tertuang dalam syariah mengenai riba, ternyata penafsiran yag dibetikan beberapa ahli memiliki perbedaan. Apa yang terdapat dalam syariah muamalah berupa larangan riba dan interpretasinya interpretasinya di tataran fikih, untuk kemudian diimplementasikan ke dalam praktik perbankan. KEGIATAN BELAJAR 3 AL-AHKAN AL-KHAMSAH A. PENGERTIAN AL-AHKAM AL-KHAMSAH Daud ali : “hukum Yang lima” Yaitu, 5 macam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam, atau disebut juga” hukum taklifi”

5 kriteria kriteria hukum yang yang dimaksud adalah : 1. Jaiz, ukuran penilaian dalm lingkup kesusilaan perorangan. Ukuran penilaain dikenakan pada perbuatan yang bersifat pribadi, dan diserahkan kepada orang tersebut untuk melakukannya. 2. Sunah, ialah ukuran bagi perbuatan yang dianjurkan, digemari, disukai dalam masyarakat karena baik tujuanya (sunah) 3. Makruh adalah ukuran perbuatan yang tidak diinginkan dibenci dicela oleh masyarakat karena tujuannya buruk 4. Wajib adalah perbuatan yang harus dilakukan karena memang masyarakat mengiginkannya 5. Haram yakni penilaian bagi perbuatan yang wajib ditinggalkan karena masyarakat memandang perbuatan tersebut tercela tercela sedemikian kejinya. Apabila dilanggar maka sang sang pelaku akan mendapat hukuman. Berdasarkan kategori di atas, boleh jadi perbuatan yang awalnya jaiz dapat berubah menjadi sunah dan bahkan wajib, apabila nilai manfaatnya dari perbuatan perbuatan tersebut begitu besar. Dan bisa Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

6

juga jaiz bisa berubah menjadi makruh dan bahkan kemudian diharamkan, yakni apabila nilai mudharat dari perbuatan tersebut semakin besar.

KEGIATAN BELAJAR 4 AL-MAQASID AS-SYARIAH A.PENGERTIAN AL-MAQASID AS-SYARIAH Artinya tujuan diturunkannya syariah. Syariah dalam arti luas meliputi akidah dan akhlak Gustav Radbrucht mngartikan sebagai idé des recht adalah dalam rangka mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan hukum secara umum tersebut juga tercantum dalam al-maqasid as-syariah. Tujuan Hukum Islam yaitu yaitu : terkait dengan eksistensi manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh pada perintahNya dan adanya larangan melakukan perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, meskipun perbuatan tersebut tidak melanggar hak orang lain ataupin merugikan orang lain. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahaatn hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual dan social. Kemaslahtan di bagi 3: Untuk menjamin hal yang besifat primer (Dharuriyat), Sekunder (hajiyat) dan mencapai kebaikan dan keutamaan (tahsiniyat). Keriga tingkatan tersebut bersifat hierarkis. Kebutuhan dharuriyat ada 5, yaitu yaitu : Agama, Jiwa, Akal, Akal, Keturunan(Kehormatan) dan harta harta benda. MODUL 2 KEGIATAN BELAJAR 1 SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM(PENGANTAR SUMBER HUKUM, ALQURAN, SUNAH, IJTIHAD) A. DEFINISI SUMBER HUKUM ISLAM KBBI, kata sumber adalah asal asal dari segala sesuatu. Sumber hukum Islam Islam adalah : asal atau tempat di mana pengambilan hukum Islam. Dasar dari adanya sumber hukum Islam dapat ditemukan dalam alquran Surat An Nisa ayat 59 dan hadis Mu’az bin jabal. Sumber hukum Islam Islam yang terdapat dalam du dasar itu adalah : Alquran, Sunah dan Ijtihad. Ijtihad. Ketiga sumber hukum Islam tersebut tersebut memiliki tingkatan tingkatan KEGIATAN BELAJAR 2 AL-QURAN Alquran secara etimologi berasal dari kata qara-a membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan melahirkan. Kemudian berubah menjadi kata benda Quran adalah bacan atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari. Secara terminologis, ada beberapa pengertian Al Quran, yaitu : kitab bacaan yang berasal dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhamnnad SAW yang berawal dari Al Fatihah sampai An-Nas. Alquran adalah sumber sumber hukum pertama dan utama. Fungsi Alquran adalah : sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, sesama manusia dan alam sekitar


7

Al-quran berisi mengenai ajaran yang memberi pengetahuan tentang berbagai hal baik jagat raya maupun makhluk yang mendiaminya, sejarah hidup manusia jaman dahulu dan seuatu yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa karena maknanya sangat dalam. Alquran diturunkan diturunkan dalam jangka wakrtu 23 tahun, 10 tahun di kota Mekah dan 12 tahun, 2 bulan, 22 hari di mekah. KEGIATAN BELAJAR 3 AS SUNAH/AL HADIS

Secara etimologi, sunnah berarti jalan atau metode. Menurut ulama ahli hadis, sunah adalah perkatan, perbuatan, legalisasi, sifat akhlak dan anggota badan yang sumbernya dari Rasulullah SAW. Ushul Fikih, sunah adalah perkataan, perbuatan, legalisasi terhadap suatu perkataan atau perbuatan yang datang dari Rasulullah SAW. Sunah sama dengan Hadis Hadis secara bahasa artinya sesuatu yang baru, dekat dan khabar. Hadis secara istilah diartikan sebagi khabar yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Sunah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran. Sunah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna AlQuran dalam menjelaskan hukum-hukumnya. Apabila sunah tidak berfungsi berfungsi sebagaisumber hukum karena Alquran berbicara secara Global, penjelasan terperinci ditemui dalam sunah. Fungsi sunah ada 3 : 1. Menerangkan ayat-ayat yang umum (bayan tafsir) 2. Memperkokoh dan menguatkan pernyataan Al quran (bayan taqrir) 3. Menerangkan maksud dan tujuan Al Quran( bayan taudhih) Tingkat hadis berdasarkan kualitasnya di bagi tiga tiga : 1. Hadis sahih, yaitu yaitu : memiliki tingkatan tingkatan tertinggi karena karena diriwayatkan oleh orang yang adil, sanad bersambung sampai dengan Nabi Muhammad SAW, perawi memiliki kesempurnaan untuk menghapal, tidak terdapat cacat dan tidak bertentangan dengan riwayat lain. 2. Hadis hasan kualitasnya dibawah sahih, karena perawi yang meriwayatkannya hadis kurang teliti. Selanjutnya, 3. hadis dhaif adalah hadis yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur, seperti hadis sahih dan hasan KEGIATAN BELAJAR 4 IJTIHAD

Ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh- sun guh, rajin, giat Abdul Hamid Hakim, ijtihad berarti bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh sekuatnya untuk memperoleh hukum tertentu yang diambil dari AlQuran dan sunah.


8

Pendapat ahli lain : ijtihat, artinya penggunaan akal sekuat sekuat mungkin untuk menemukan suatu hukum tertentu yang secara ekspisit terdapat dalam AlQuran dan sunah. Orang yang melakukan ijtihad adalah mujtahid. Metode berijtihad berijtihad ada 6 : 1. Qiyas Artinya menetapkan suatu hukum dengan dianalogikan dengan hukum sesuatu yang sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunah 2. Ijma’ yang berar ti ti kesepakatan para ulama Islam dalam menentukan sesuatu hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Sunah 3. Mushalihul Mursalah, berarti menetapkan suatu hukum yang belum terdapat terdapat di AlQuran dan Sunah dengan cara mempertimbnagkan kemanfaatan dan kegunaan sesuai dengan tujuan syariat. 4. Istihsan, berarti menetapkan suatu hukum terhadap persoalan yang belum ada hukumnya dengan berdasar prinsip umum hukukj Islam diantaranya keadilan, kasih saying, kepastian, dll. 5. Istihsab, berarti menetapkan suatu hukum hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. 6. Urf adalah menetapkan hukum adat yang berlaku di masyarakat apabial tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Syarat seorang seorang menjadi mujtahid adalah : 1. Menguasai bahasa Arab untuk dapat memahami Al-Quran Al-Quran dan kitab berbahasa Arab 2. Seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Quran dan Sunah karena keduanya adalah sumber hukum Islam yang pokok 3. Seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai metode yang digunakan dalamijtihad. MODUL 3 HUKUM ZAKAT PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR ZAKAT, JENIS ZAKAT, PENGATURAN ZAKAT DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2011, PENGATURAN ZAKAT DAN PAJAK.

Dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata Al Zakat, yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dapat disimpulkan zakat adalah bersih, suci,berkah, suci,berkah , bersih, pemberian si kaya kepada si miskin, kewajiban si kaya dan hak si miskin. Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan, Zakat adalah : harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selain berfungsi sebagai ibadah zakat juga memiliki fungsi social. Unsure Zakat adalah : Orang yang mengeluarkan zakat (muzaki) Harta yang wajib dizakati Penerima zakat dan amil Syarat Zakat dibagi 2, yaitu :


9

Harta yang dizakati adalah pemilik penuh, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, mencapai nishab dan berlaku satu tahun (haul). Semantar itu, syarat orang yang mengeluarkan zakat adalah mukmin dan muslim, baliq dan berakal sehat, memiliki harta yang mencapai nishab dengan milik sempurma. Prinsip-prinsip dalam Zakat adalah : 1. Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang. 2. Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat 3. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik dan berada di tangan para wajib zakat. 4. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap tetap menjadi tanggungan para wajib pajak dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat 5. Zakat merupakan suatu kewajiban di samping pajak. KEGIATAN BELAJAR Zakat di bagi, 2macam : Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah : bagian harta yang disisihkan orang muslim atau badan yang dimilki oleh orang muslim sesuai dengan dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri. Jumlahnya 2.5kg. Sesuatu disebut dengan zakat mal apabila memenuhi 2syarat : Dapat dimilki/dikuasai/disimpan/dihimpun Dapat diambil manfaaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil UU Nomor 23 tahun 2013 dan kompilasi hukum Islam, mengenai harta yang dizakati. Kompilasi Hukum Islam UU No. 23 Tahun 2011

Emas dan perak

Emas, perak dan logam mulia lainnya

Uang dan senilai dengannya

Uang dan surat berharga lainnya

Zakat barang yang memiliki nilai ekonomis perniagaan dan produksi Tanaman dan buah-buahan Pertanian, perkebunan, dan kehutanan pendapatan

Peternakan dan perikanan

Madu dan sesiatu yang dihasilkan dari pertambangan binatang profesi perindustrian Barang temuan dan barang tambang

Pendapatan dan jasa Rikaz


10

Nishab zakat emas adalah ad alah 20 dinar (85gram emas murni). Perak nishabnya 200 2 00 dirham atau 672 67 2 gram perak. Selama satu tahun maka zakatnta 2,5%. Hasil pertanian, zakatnya adalah 653 kg gabah atau 530 beras. beras. Untuk kadar zakat pertanian jika diairi denga air hujan maka kadarnya 10%, jika diairi dengan irigasi maka zakatnya 5%, jika menggunakan keduanya, maka zakatnya 7.5% Kambing, domba dan biri-biri adalah 40 ekor. Perhitungannya Dari jumlah 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing Dari jumlah 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing Dari jumlah 201 sampai 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Sapi, kerbau dan kuda, yaitu 30 ekor. jumlah 30 sampai dengan 39 ekor zakatnya 1ekor sapi jantan atau betina yang umurnya satu tahun lebih. Harta-harta lain (profesi, saham, Rezeki tidak terduga, Undian ku is berhadiah) Zakat profesi 1. Zakat profesi adalah kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Yang termasuk zakat profesi adalah gaji karyawan, harta harta hasil usaha, gaji , pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sector perdagangan. Harta profesi itu itu diqiyaskan dengan bentuk harta harta zakat lain. Penghasilan berupa uang nishabnya nishabnya 520 kg beras apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian sementara itu, nishabnya 85 gram jika diqiyaskan dengan zakat emas dan kadarnya 2.5 %. 2. Zakat saham dan obligasi Sahan dan obligasi adalah harta kekayaan yang berasal dari kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan Saham adalah sebagian modal dari lembaga bisnis yang akan mendapatkan kerugian atau keuntungan sesuai dengan lembaga yang berkenan. Besarnya zakat 2.5% dari saham yang dimiliki oleh pemilik saham. Untk nishabnya adalah 85gram emas dan haulnya selama satu tahun. 3. Rezeki tidak terduga dan undian kuis berhadiah Nishab hadiah 85 gram emas, sehingga apabila hadiah tersebut mencapai nishab, maka zakatnya 2.5%. Waktu pembayaran zakat dilakukan pada saat menerima hadiah tersebut setelah dikurangi pajak dan biaya lain. B. PENERIMA ZAKAT Penerima zakat adalah orang yang berhak menerima harta zakat. Surat At Taubah ayat 60. 1. Fakir dan miskin Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak berharta atau usaha tetap untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin adalah : orang yang memiliki pekerjaan, akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan orang yang menanggungnya tidak ada. 2. Amil zakat atau Pengumpul Zakat 3. Muallaf Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

11

4. 5. 6. 7.

Fi Riqab (memerdekakan budak) Gharim (orang yang berutang) Fi sabililah ( di jalan Allah) Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam Perjalanan)

C. PENGELOLAAN ZAKAT UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibnetuk pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Baznas dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dibnatu oleh LAZ (Lembaga (Lembag a Amil Zakat) yang dibentuk masyarakat. KEGIATAN BELAJAR 3 ZAKAT DAN PAJAK Pajak adalah : kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yanh berwenang dan bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Unsur pajak, ada 6 : 1. Pajak adalah pembayaran tunai 2. Pajak adalah kewajiban yang mengikat 3. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah 4. Pajak adalah kewajiban yang bersifat final, artinya subjek pajak tidak dapat menolak atau menuntut, waalupun tidak ada kemanfaatan yang tercipta 5. Pajak tidak ada imbalan 6. Pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara.

Perbedaan zakat dan pajak 1. Zakat memiliki arti dalam hukum Islam sebagai suci, tumbuh dan berkah. Bagian harta yang ajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan mustahik lainnya. Pajak berasal dari kata dharaba yang berarti utang-utang, upeti, yaitu sesuatu yang mesti dibayar dan sesuatu yang menjadi beban. 2. hakikat dan tujuannya Hakikat zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang islam pajak : kewajiban membayar kepada negara semata mata tanpa adanya hubungan antara ibadat dan pendekaatn diri. 3. batas nishab dan ketentuannya kewajiban umat Islam yang nishabnya sudah ditentukan dan tidak daapt diubah oleh siapapun. pajak dapat berbeda sesuai dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa. 4. kelestarian dana kelangsungannya.


12

zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus, di mana akan tetap berjalan sepanjang islam dan kaum muslimin ada di muka bumi. pajak, pemerintah dapat mengubah aturan pajak atas pertimbangan para ahli 5. pengeluarannya. Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT. Zakat digunakan untuk kemanusiaan dan keislaman. zakat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara sesuai dengan peraturan negara 6. Hubungan dengan penguasa pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa, karena pemerintah yang mengadakan. Pembayaran zakat berhubungan dengan pezakat dengan tuhannya 7. maksud dan tujuan zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak dan mempunyai tujuansesuai arti kata zakat. pajak tidak memilki arti luhur, yang digunakan dengan tujuan menghasilkan pembiayaan untuk mengisi kas negara MODUL 4 HUKUM WAKAF Modul ini membahas tentang : definisi wakaf memahami dasar hukum adanya wakaf macam-macam wakaf memahami macam-macam wakaf yang terdiri dari wakaf ahli dan wakaf umum memahami hubungan antara wakaf dan wasiat KEGIATAN BELAJAR 1 PENGERTIAN DAN UNSUR UNSUR WAKAF

Wakaf berasal dari kata al-waqh yang berarti berhenti, diam di tempat atau menahan. menurut istilah , wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengalami musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Pasal 215 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. fungsi wakaf adalah : mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.


13

UU 41 tahun 2004 tentang tentang wakaf, wakaf adalah : perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknyauntuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Unsur-unsur (rukun) wakaf, ada 6 hal: 1. orang yang berwakaf (wakif) (wakif) 2. wakif adalah pihak yang mewakafkan hartanya benda yang diwakafkan, dengan syarat : 1. benda memiliki nilai guna 2. benda tetap atau benda bergerak 3. benda harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf 4. benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf 3. peruntukan harta benda wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai ibadah, sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. 4. pernyataan/lafadz penyerahan wakaf (sighat)/ikrar (sighat)/ikrar wakaf 5. pengelola wakaf (nazhir) nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 6.ada jangka waktu. syarat- syarat syarat sahnya suatu suatu wakaf : 1. dilakukan secata tunai 2. tujuan wakaf harus jelas 3. wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat bole khiyas, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya. KEGIATAN BELAJAR 2 MACAM WAKAF, WAKAF DENGAN WASIAT, STATUS PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF DAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF

menurut Ameer Ali wakaf terbagi 3 golongan sebaagi berikut : 1. untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin tidak berbeda disebut juga Public trust yang bersifat amal untuk kebaikan umum, seperti sekolah 2. untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin atau wakaf keluarga, untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf tersebut 3. untuk keperluan yang miskin semata mata seperti lembaga yang membagi-bagikan bahan makanan. wakaf menurut hukum Islam terkait dengan kepada siapa wakaf ditujukan , terbagi 2: 1. wakaf ahli (wakaf keluarga atau wakaf khusus), ditujukan kepada orang tertentu, baik masih keluarga ataupun orang lain.


14

2. wakaf khairi (Umum), yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang tertentu. B. WAKAF DENGAN WASIAT UU No. 41 Tahun 2004 wakaf dapat dilakukan dengan wasiat, baik lisan maupun tertulis disaksikan 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan saksi dalam ikrar wakaf, jumlahnya paling banya 1/3 dari Jumlah harta warisan telah dikurangi dengan utang pewasiat , kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. C. STATUS DAN PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF Pasal 40 UU Nomor 41 tahun 2004, harta benda wakaf dilarang dilarang untuk : 1. dijadikan jaminan 2. disita 3. dihibahkan 4. dijual 5. diwariskan 6. ditukar 7. dialihkan dalam bentuk lain Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. dengan beberapa pertimbangan : perubahan digunakan untuk kepentingan umum harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung atau mendesak. KEGIATAN BELAJAR 3 WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG DAN WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK (TANAH)

Wakaf yang kebanyakan dilakukan oleh umat Islam adalah wakaf wakaf dalam bentuk tanah dan uang. wakaf uang adalah : wakaf wakaf yang yang dilakukan seseorang, kelompok orang lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. wakaf uang dipilih karena jumlahnya bervariasi sehingga orang yang memilki dana terbatas tetap bisa melaksanakan wakaf. uang wakaf tersebut diinvestasikan terus menerus, sehingga umat Islam selalu memiliki dana yang terkumpul seiring bertambanhnya jumlah wakaf yang berama, kemudian hasil dari investasi tersebut yang akan mendanai orang miskin. Wakaf uang dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf uang (LKS-PWU). LKS-PWU yang ada adalah BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah dan Bank Mega Syariah. wakaf benda tidak bergerak berbentuk tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selamanya kecuali hak atas tanah berupa hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak


15

pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik. pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibagi menjadi : 1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. 2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri 3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri 4. Notaris tata cara wakaf tanah pada asasnya sama dengan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang pada umumnya. MODUL 5 PENGANTAR HUKUM LEMBAGA KEUANGAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH KEGIATAN BELAJAR 1 A. ASPEK KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH

Perbankan berbasis bunga (Perbankan Konvensional). UU No. 10 Tahun 1998 Pasal1 angka 1, disebutkan : Perbankan adalah segala segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 angka 1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. pasal 1 angka 7, Pengertian bank syariah yaitu : bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. pembeda utama antar perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu pada prinsip dasar operasional kegiatan usahanya atau lebih konkret pada produknya baik pada level penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa. 1. UU Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan perbankan syariah dapat dilakukan melalui 3 institusi, yaitu Bank Umum Syariah, adalah : Bank syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Unit Usaha Syariah adalah : unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank Syariah yang yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.


16

D. ASPEK KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH.

merupakan lembaga intermediasi keuangan, yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau akad-akad tradisional Islam. Prinsip syariah , adalah usaha yang tidak mengandung: 1. Riba 2. maisir(transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. 3. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Islam. 4. haram, transaksi yang objeknya dilarang dalam Islam 5. zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan Bank Indonesia yang mengatur perihal produk perbankan syariah : 1. kegiatan dan produk Penghimpunan Dana produk perbankan secara umum meliputi giro, tabungan, deposito, depo sito, maka dalam kegiatan tersebut bank tidak diperkenankan menggunakan prinsip titipan (wadiah) atau prinsip bagi hasil (mudharabah) 2. Kegiatan dan produk Penyaluran dana yaitu : pemberian pemberian kredit kredit tanpa bunga. Untuk menggantikan bunga diterapkan akad tradisional tradisional Islam, antara lain : 1. akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna) 2. akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) 3. akad sewa menyewa (ijarah dan ijarah muntahiyya bit tamlik) 4. akad pinjam meminjam nir bunga 3. kegiatan dan produk di Bidang Jasa : 1. akad hawalah adalah : akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menaggung atau membayar. 2. kafalah : akad pemberian jaminan yang yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful) 3. wakalah : akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa 4. sharf adalah akad dipraktikan dalam produk jasa berupa tukar menukat mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. penyelesaian sengketa, UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah Peradilan Agama sebagi kompetensi absolut, absolut, kecuali para pihak memperjanjikan lain. yaitu yaitu ; 1. musyawarah 2. mediasi perbankan 3. badan Arbitrase Syariah Nasional 4. melalui pengadilan dalam peradilan umum Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

17

KEGIATAN BELAJAR 2 PENGANTAR HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK. A.PRINSIP DASAR OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH

Asuransi berdasarkan prinsip syariah syariah : usaha yang saling tolong menolong (ta’awuni) dan melindungi (takaful) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana tabarru) yang dikelola sebagai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Prinsip dasar asuransi syariah : kesepakatan tolong menolong (ta’awun) dan menanggung (takaful) (takaful) di antara para peserta adanya kontribusi ke dalam dana tabarru dipenuhinya prinsip keadilan (‘adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul) tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian/ketidakjelsan (gharar), perjudian(maysir), bunga (riba), penganiayaan , suap, maksiat, dan objek haram. kegiatan operasional mendasarkan pada : 1. akad Tabarru adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru’ untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta. 2. akad tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial. B. PRINSIP DASAR OPERASIONAL PASAR MODAL SYARIAH Hal-hal mendasar yang harus ada dalam kegiatan di pasar Modal Syariah. 1. Prinsip syariah di Pasar Modal 2. emiten yang menertbitkan efek Syariah 3. kriteria dan jenis efek Syariah 4. transaksi Efek 5. akad yang dapat digunakan Bahwa semangat dari asuransi konvensional adalah adanya risiko yang dapat saja terjadi terjadi terhadap diri atau harta benda sehingga dengan membayar sejumlah uang (premi), seseorang menginginkan adanya orang atau badan usaha yang mau dan mampu menanggung risiko kecelakaan maupun kehilangan. Adapun asuransi syariah syariah memiliki semangat tolong menolong antara sesama yang itu sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

perbedaan asuransi syariah dan Asuransi Konvensional. 1. asuransi konvensional mendasarkan pada konsep peralihan resiko, dan asuransi syariah mendasarkan pada konsep berbagi resiko menyebabkan dalam asuransi syariah harus senantiasa diklekatkan akad tabarru (social) yang dimaksudkan sebagai dana tolong menolong. dan akad tijarah berupa akad wakalah bil tijaroh, akad mudharah, dan akad mudharabah musytarakah. 2. lembaga keuangan non bank lain yang secara formal yuridis diatur melalui peraturan perundang-undangan adalah pasar Modal Syariah. Inti dari pasar modal syariah adalah mengenai jenis dan criteria efek syariah, serta transaksi yang harus dihindari oleh pelaku pasar, baik emiten maupun maup un investor karena bertentangan b ertentangan dengan ajaran Islam. akad yang Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

18

dapat digunakan dalam transaksi di pasar modal adalah ijarah, istishna, kafalah, mudharabah, musyarakah dan wakalah. B.KEGIATAN BELAJAR 3 PENGANTAR HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH A. PENGERTIAN DAN JENIS LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. sewa guna usaha (leasing) adalah : kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran Anjak piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Pembiayaan konsumen (consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pemba yaran secara angsuran usaha kartu kredit (credit card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. 1. berdasarkan Peraturan Presiden no. n o. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Lemba ga Pembiayaan, Pembia yaan, bahwa termasuk dalam lembaga pembiayaan meliputi : 2. perusahaan pembiayaan 3. Perusahaan Modal Venture 4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Islam menyediakan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam kegiatan di lembaga pembiayaan dimaksud. prinsip-prinsip hukum di tataran fikih telah dikonstruksikan menjadi akad tradisional Islam, yakni jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, pinjam meminjan nir bunga, wakalah biltijarah, kafalah dan sebagainya. Ditataran yuridis yuridis akad-akad tersebut telah dikembangkan melalui fatwa fatwa DSN-MUI dan kemudian menjadi materi muatan dalam peraturan UU terkait. MODUL 6 HUKUM PERKAWINAN ISLAM Kegiatan belajar 1 membahas tentang rukun dan syarat perkawinan menurut fikih munakahat, UU Perkawinan, dan kompilasi Hukum Islam, poligami, nikah siri dan kawin hamil dalam pandangan hukum Indonesia, putusnya perkawinan, rujuk, dan akibat hukumnya, hadhanah, pengingkaran anak dan perwalian.

A. PEMBAHASAN FIKIH MUNAKAHAT, UU PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 1. Fikih Munakahat.


19

fikih didefinisikan sebagai ilmu karena fikih merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan. kata munakahat berasal dari kata Arab na-ka-ha artinya perkawinan. kata munakahat berarti perihal yang berkaitan dengan perkawinan, seperti rujuk, perceraian dan akibatnya. fikih munakahat adalah : peraturan yang yang berhubungan dengan perbuatan manusia berdasarkan wahyu Allah SWT yang mengatur mengenai perkawinan dan berlaku bagi seluruh Umat yang beragama Islam. Sumber hukum fikih munakahat, adalah AlQuran (85 ayat) dan Hadis Nabi Muhamad SAW. 2. UU Perkawinan adalah : segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI berkaitan dengan perkawinan. antara lain : 1. UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, Talak, dan rujuk. 2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum Materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyingung acaranya. 3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 4. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 3. Kompilasi Hukum Islam adalah : aturan selain UU yang disebutkan disebutkan diatas atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diiukuti dalam penyelesaian perkara perkawinan. KHI ini disebarkan melalui instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. KHI adalah fikih munakahat ditambah dan dilengkapi dengan sumber hukum lain yang tidak bertentangan dengan fikih tersebut. B. PENGERTIAN PERKAWINAN nikah dan zawaj.

secara arti, kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga akad kata nikah terdapat dalam Al-Baqarah ayat 230 Nikah yang berarti akad terdapat dalam surat An-Nisa ayat 22 Sayuti Thalib mendefinisikan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan. C. HUKUM MELAKUKAN PERKAWINAN 1. Wajib, jika seseorang mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan kemmapuan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin, ia mudah tergelincir kepada perbuatan zina. 2. sunah, jika seseorang mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan kemampuan tetapi bila tidak kawin juga tidak ada kekawatiran untuk melakukan perbuatan zina


20

3. haram, belum berkeinginan kawin dan belum mampu sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya 4. makhruh, orang yang mampu dan tidak tidak khawatir terseret pada perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istrinya. 5. mubah, mampu, tetap apabila tidak kawin tidak khawatir terseret terseret perbuatan zina dan apabila kawin tidak khawatir akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap istri.

D. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN. Rukun adalah : sesuatu yang yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsure yang yang mewujudkannya. Syarat adalah : sesuatu yang berada diluarnya dan tidak termasuk unsur. rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. kompilasi Hukum Islam Islam pasal 14, rukun perkawinan terdiri dari : 1. akad nikah adalah ; perikatan hubungan perkawinan antara mempelai mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan didepan 2 orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab dan Kabul. akad artinya ikatan nikah artinya perkawinan 2. laki-laki dan Perempuan yang menikah Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. 3. Wali, artinya penguasan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. 4. saksi 5. mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan KEGIATAN BELAJAR 2 POLIGAMI, NIKAH SIRI, DAN KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA A.POLIGAMI

syaratnya : memiliki dana yang cukup dan adil Poligami dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 menganut sistem monogami akan tetapi asas tersebut tidak berlaku secara mutlak. Pasal 4 UU Perkawinan, seorang laki-laki laki-laki boleh memiliki lebih dari satu istri , apabila : 1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 2. istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan 3. istri tidak dapat melahirkan keturunan Poligami dalam perspektif hukum Islam

KHI mengatur poligami terletak pada Bab IX. Pasal 55 s.d Pasal 59. Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

21

batasnya sampai 4, adil, apabila syarat ini tidak dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari d ari satu orang. ditambah syarat : izin dari dari pengadilan Agama, pengajuan izin diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975,apabila tidak ada izin dari pengadilan agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan agama hanya memberikan izin apabila : 1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 2. istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3. tidak melahirkan keturunan B.

NIKAH SIRI

Perkawinan siri adalah perkawinan yang diakui oleh agama berdasarkan fikih karena memenuhi rukun perkawinan, tetapi tidak sah menurut menurut hukum negara karena tidak dilakukan pencatatan. dalam hal ini anak yang lahir dalam pernikahan siri hanya memiliki hubungan dengan ibu karena perkawinan tersebut dianggap tidak sah dari kacamata hukum Perkawinan Indonesia. menurut UU Perkawinan dan KHI, pencatatn pernikahan diharuskan untuk menjamin ketertiban perkawinan sebab perkawinan dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan konsekuensi social yang tidak sederhana. C. KAWIN HAMIL

Pendapat para imam imam adalah halal menikahi perempuan yan dihamilinya. berdsarkan Surat An Nur ayat 3. KHI mengatur mengenai kawin hamil dalam buku I Bab VIII pasal 53 yang isinya : 1. perempuan hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya 2. poin 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anakn ya 3. perkawinan pada saat perempuan hamil, h amil, tidak diperlukan perkawinan perka winan ulang u lang setelah anak yang dikandung lahir. KEGIATAN BELAJAR 3 PUTUSNYA PERKAWINAN, RUJUK DAN AKIBAT HUKUMNYA. A. PUTUSNYA PERKAWINAN

atau perceraian berarti berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri dalam suatu rumah tangga. sebab-sebab putusnya perkawinan : 1. talak


22

2. 3.

4. 5. 6.

menurut Al mahalli, talak adalah : melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Khulu’ adalah ; perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh atau ganti rugi kepada dan atas persetujuan suami. Fasakh secara etimologi fasakh berarti membatalka atau merusak, bila dihubungkan dengan perkawinan maka berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Fasakh adalah : Pembatalan Pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarka pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Zhigar adalah suami mengatakan bahwa istri sama dengan seseorang yang tidak boleh dikawini. Ila’ adalah sum pah suami untuk tidak menggauli istri Li’an adalah : sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina dan atau mengingkari mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan.

B. RUJUK

Adalah : kembali hidup bersama istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj’i(talak satu atau dua) selama masih dalam masa iddah tanpa akad nikah baru. C. AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN 1. 2. 3. 4. 5.

hubungan keduanya saling saling asing pemberian mut’ah bagi suami melunasi hutang berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah pemeliharaan anak dan hadhanah

KEGIATAN BELAJAR 4 HADHANAH, PENGINGKARAN ANAK DAN PERWALIAN

Hadhanah adalah : secara etimologi artinya : di samping, atau berad berad di bawah ketiak secara terminologi atinya ; merawat dan mendidik seseorang seseorang sebelum mjumayyiz (dewasa) atau yang kehilangan kecerdasan, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. hukum hadhanah adalah wajib sebagaimana wajib memelihara selama dalam ikatan perkawinan. berdasarkan hadis hak mengasuh anak yang belum dewasa jatuh pada ibun ya. Pengingkaran anak dapat apabila anak yang dikandung atau dilahirkan tidak sesuai dengan batas waktu biasanya. suami yang yang mengingkari sah anaknya dan istri tidak menyangkal maka dapat meneguhkan meneguhkan pengingkarannya dengan cara Li’an dan akan menyebabkan putusnya perkawinan untuk selamanya. Cara dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau dalam waktu 360 hari setelah putusnya perkawinan atau Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

23

setelah suaminya mengetahui istrinya melahirkan anak dan di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Apabila telah melampaui wwaktu tersebut gugatan tidak dapat diterima Perceraian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan UUP UUP kategori anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun, sedangkan KHI pada umur 21 tahun. Orang tua, dalam hal ini hanya mewakili anak tersebut tentang segala perbuatan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan. MODUL 7 PENGANTAR HUKUM KEWARISAN ISLAM

kegiatan belajar 1, membahas tentang : 1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 2. unsur-unsur kewarisan Islam dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh unsur-unsur dimaksud 3. memahami asas-asas hukum kewarisan Islam 4. menerapkan asas-asas dimaksud dalam kasus kewarisan Islam 5. memahami langkah-langkah yang harus dilakukan oleh oleh ahli waris sebelum melakukan pembagian harta warisan 6. memahami pembagian warisan untuk ahli waris langsung 7. memahami pembagian warisan untuk ahli waris pengganti 8. memahami pengertian wasiat dan hibah 9. memahami pengaturan wasiat dan hibah dalam kompilasi hukum Islam KEGIATAN BELAJAR 1 UNSUR-UNSUR KEWARISAN ISLAM A. PENGERTIAN HUKUM KEWARISAN ISLAM

Adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. B. UNSUR-UNSUR KEWARISAN ISLAM Ada 4: pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan harta warisan. 1. pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan hukum untuk menjadi ahli waris Kompilasi hukum Islam Islam melalui Pasal 174 mengelompokan ahli waris sebagai berikut : 1. menurut hubungan darah : a. golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.


24

b. golongan perempuan terdiri terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek 2. menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda 3. Harta Peninggalan Adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 4. Harta Warisan Adalah : harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. KEGIATAN BELAJAR 2 ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN

Asas hukum adalah : prinsip dasar yang berada di balik peraturan hukum konkret. 1. Asas Bilateral Bilateral Parental, yaitu yaitu : asas yang menegaskan bahwa hukum kewarisan kewarisan Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisannya. asas ini juga mengatur ahli waris pengganti. 2. Asas Ahli Waris Langsung dan Asas ahli Waris Pengganti. Ahli waris langsung langsung disebutkan dalam Pasal 174 KHI, yakni anak, janda/duda, ayah, dan ibu. Ahli waris pengganti diatur melalui Pasal 185 KHI, antara lain keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek yaitu bibi dan keturunannya 3. Asas Ijbari, ahli waris yang melunasi hutang pewaris sebatas harta yang d itinggalkan. 4. Asas Individual Individual : suami meninggal maka dia harus membagi warisan. istri berhak berhak mengambil harta bawaan, separuh harta bersama, kemudian melunasi kewajiban pewaris, lalu membagi harta warisa. 1/8 untuk istri. 5. Asas keadilan berimbang. laki laki dua bagian perempuan 6. Asas Waris karena Kematian. setelah meninggal maka harta warisan wajib dibagi 7. Asas hubungan darah 8. Asas wasiat wajibah, wasiat karena kehendak hukum, seperti anak angkat yang mendapat warisan melalui mekanisme wasiat yang diputus oleh hukum. 9. Asas Egaliter, anak yang keluar dari agama Islam tidak mendapat warisan, tapi bisa dapat melalui mekanisme wasiat 10. Asas retroaktif terbatas, cucu sebagai ahli waris pengganti mendapatkan warisan apabila warisan tersebut belum di bagi.


25

KEGIATAN BELAJAR 3 PEMBAGIAN WARIS ISLAM A. PROSES SEBELUM PEMBAGIAN WARISAN

1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai 2. menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang 3. menyelesaikan wasiat pewaris 4. lalu membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak B. PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS LANGSUNG

Menentukan ahli waris langsung, jika dalam seluruh keluarga inti kecuali pewaris ternyata masih hidup, maka harta warisan sepenuhnya menjadi hak mereka. namun, apabila anak/keturunannya dan/ayah tidak ada dalam suatu kasus perkawinan, maka akan jatuh ke saudara selaku ahli waris langsung derajat kedua. C. PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS PENGGANTI

Pengaturan mengenai ahli waris pengganti sebagai berikut : 1. ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 2. bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti Tabel : Ahli Waris Pengganti Ahli waris langsung Ahli waris pengganti Ahli waris pengganti Janda/duda ayah

Kakek dan/atau nenek

Paman dan/atau bibi

Ibu

Kakek dan/atau nenek

Paman dan/atau bibi

Anak (laki-laki perempuan) Saudara (laki-laki perempuan)

dan/atau Cucu laki-laki dan/atau cucu perempuan dan/atau Kemenakan laki-laki dan/atau kemenakan perempuan

KEGIATAN BELAJAR 4 BAB 7 WASIAT DAN HIBAH

A. Wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru’ (perbuatan baik). Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

26

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hibah adalah : pemberian benda secara secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki B. PENGATURAN WASIAT DAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Syarat yang harus dipenuhi oleh pewasiat adalah : 1. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, sehat tanpa paksaan 2. harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat 3. pemilikan terhadap harta benda, baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meningggal dunia MODUL 8 SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Susunan dan kedudukan Peradilan Agama menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menekankan arti pentingnya penyatuan empat lingkungan peradilan di bawah MA, termasuk peradilan agama. Khusus terkait Peradilan Agama, UU No. 48 tahun 2009 memberikan penegasan bahwa peradilan agama bersifat khusus ditinjau dari jenis perkara maupun subjek hukumnya yakni mereka yang beragama Islam (asas personalitas keislaman) dengan beberapa pengecualian, bahwa bagi non muslim dianggap tunduk pada kewenangan agama dalam hal mereka melakukan penundukan diri baik secara sukarela maupun kehendak hukum. Penundukan diri secara sukarela, misalnya dalam hal seorang non muslim memanfaatkan jasa dari lembaga keuangan syariah (ia secara sukarela dianggap tunduk), sementara penundukan diri secara hukum, misalnya dalam kasus kewarisan seorang ahli waris non muslim terhadap harta benda peninggalan dari pewaris beragama Islam kedua, bahwa kewenangan pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama pasca UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin luas yakni penambahan kewenangan di bidang syariah. UU no. 8 tahun 2009 menganut system one roof system, artinya adalah system satu atap, kemudian apabila dikaitkan dengan pembinaan maka yang dimaksud dengan satu atap yakni seluruh jenis pembinaan ada di bawah satu instansi. UU ini menegaskan bahwa pembinaan secara teknis yudisial, administratif, organisasi, dan keuangan terhadap empat lingkungan peradilan yang ada di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN) ada di bawah MA KEGIATAN BELAJAR 2 MODUL 8 ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA Asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang berada di balik peraturan hukum konkrit. UU No. 12 Tahun Tahun 2011, disebutkan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah : 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/PP pengganti UU Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

27

4. 5. 6. 7.

Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Propinsi Peraturan Daerah kabupaten/kota

A. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA adalah : 1. Asas Personalitas Keislaman artinya, pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk menyelesaikan perkara di bidang tertentu. sesuai pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yaitu : menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam

Indikator kewenangan pengadilan agama terhadap terhadap sengketa masyarakat : 1. yang bersengketa agama Islam 2. Hubungan pihak yang bersengketa berdasarkan hukum Islam 3. jika tidak terpenuhi poin diatas maka tidak berlaku asas personalitas keislaman 2. Asas kebebasan pihak lain tidak boleh ikut campur dalam perkara yang ditangani oleh pengadilan 3. Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada 4. Asas hakim wajib mendamaikan 5. Asas sederhana, Cepat dan biaya ringan 6. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak istilah dalam Anglo Saxon adalah equality before the law artinya setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di bawah hukum 7. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum 8. Asas Aktif memberi bantuan 9. pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan 10. Asas Peradilan Dilakukan dengan Hakim Majelis Pasal 11 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali UU menentukan lain. Selain asas di atas, Abdullah Tri Wahyudi menambahkan asas yaitu : 1. Asas Pemeriksaan dalam dua tingkat pemeriksaan ini menyangkut fakta hukumnya (judex factie), yaitu : pemeriksaan pertama dilakukan Pengadilan Agama yang ada di kabupaten/kota. jika tidak puas dapat d apat mengajkan banding (tingkat II) kepada pengadilan Tinggi Agama yang terdapat di tingkat provinsi. 2. Asas Kewenangan Mengadili tidak meliputi Sengketa hak Milik 3. Asas Hakim bersifat menunggu (hakim pasif- Nemo Yudex Sine) Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

28

Peradilan agama kompetensinya adalah menangani sengketa di bidang Perdata, maka inisiatif mengajukan perkara sangat tergantung para pihak 4. Asas bahwa putusan pengadilan harus memuat pertimbangan putusan yang dijatuhkan hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar hukumnya, sehingga adanya pertimbangan mengenai fakta, pertimbangan hukum menjadi penting, agar hakim tidak semata-mata mendasarkan pada keyakinannya semata. 5. Asas berperkara dengan biaya 6. Asas ne bis in iden terhadap satu perkara hanya dapat diajukan ke pengadilan satu kali. B. ASAS-ASAS KHUSUS DALAM ACARA PERADILAN AGAMA Kekhususna tersebut antara lain pada keberadaan asas personalitas keislaman, asas hakim wajib mendamaikan, asas actor sequetur forum rei. KEGIATAN BELAJAR 3 MODUL 8 PEMBAHARUAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PEMBAHARUAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA

Kewenangan baru yang lahir pasca UU no. 3 Tahun 2006, yakni kewenangan di bidang zakat, infaq dan ekonomi syariah. ini berbeda berbeda denga sebelumnya di mana peradilan agama berwenang di bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf dengan subjek hukum orang yang beragama Islam. kedua, pembaharuan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah mengalami dinamika yakni dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Pasal 55 UU tersebut mengatur perihal penyelesaian sengketa yang mana dalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 memberikan kesempatan bagi lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam hal para pihak memperjanjikannya dalam akad. MODUL 9 PRAKTIK ACARA PERADILAN AGAMA Secara khusus membahas tentang : 1. pengertian mediasi dan mediasi pengadilan agama 2. gugatan atau permohonan 3. sidang pertama, jawaban, replik, duplik, intervensi, sita 4. teori pembuktian dan macam-macam alat bukti 5. perumusan kesimpulan pasca proses pembuktian 6. penetapan/putusan peradilan agama 7. upaya hukum di lingkungan peradilan agama 8. eksekusi 9. kekhhususan acara di peradilan agama


29

KEGIATAN BELAJAR 1 MEDIASI PENGADILAN DI PERADILAN AGAMA A. PENGERTIAN MEDIASI DAN MEDIASI PENGADILAN

Medisi di Pengadilan telah diatur dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. dalam pasal 1 angka 7 PERMA Mediasi Pengadilan didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi pengadilan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, bersifat mandatory sehingga wajib ditempuh dilakukan.

B. PENGATURAN DAN MEKANISME MEDIASI PENGADILAN Proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mekanisme mediasi terdiri dari 2 tahap yaitu : 1. tahap pra-mediasi 2. tahap proses mediasi

a. tahap mediasi dimulai dengan penyerahan resume perkara b. setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, dalam waktu paling lama 5 hari kerja para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja. d. Jangka waktu mediasi tidak termasuk jangka waktu proses pemeriksaan perkara. e. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan damai para pihak wajib merumuskan merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. selanjutnya mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, atau para pihak membuat klausa pencabutan gugatan dan /atau klausa yang menyatakan perkara telah selesai. f. jika gagal maka mediator me diator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal memberi tahu hakim g. hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. sebelum putusan dapat dilakukan upaya perdamaian proses upaya perdamaian berlangsung 14 hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan damai. KEGIATAN BELAJAR 2 ARTI PENTING SIDANG PERTAMA A. GUGATAN ATAU PERMOHONAN 1. Perbedaan Gugatan dan Permohonan Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon, permohonan kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara, Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

30

Pemohon membayar biaya perkara. perkara tersebut harus diputus hakim dalam bentuk penetapan. Pasal 120 HIR/pasal 142 RBg. Surat permohonan tidak memuat kalimat : berlawanan dengan.., duduk perkaranya.., Permintaan membayar perkara pada pihak lawan. Gugatan, unsur-unsurnya adalah : 1. Identitas para pihak 2. posita(jamak) atau positum (tunggal) atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutan. 3. isi tuntutan petita (jamak) atau petitum (tunggal) tempat mengajukan gugatan : actor sequetur forum forum rei (wilayah pengadilan tergugat berdomisili). untuk objek gugatan berlaku asas forum rei sitae, yaitu wilayah tempat objek berada. 2. perubahan dan pencabutan gugatan Gugatan dapat dicabut sebelum tergugat memberikan jawaban. 3. Ekepsi Tangkisan terhadap pokok perkara oleh tergugat disebut eksepsi absolute, jika tangkisan tidak terhadap pokok perkara disebut eksepsi relative 4. SIDANG PERTAMA, JAWABAN, REPLIK, DUPLIK, INTERVENSI, SITA

1. Pengertian sidang pertama Adalah sidang yang ditetapkan oleh ketua majelis Hakim pada Penetapan Hari Sidang (PHS) atau sidang yang akan dimulai pertama kali . Tahapa sidang pertama : pembukaan sidang oleh majelis hakim pertanyaan ketua majelis hakim terhadap identitas para pihak anjuran damai jika perkara tidak dapat diselesaikan pada sidang pertama, pemeriksaan diundur sampai sidang berikutnya. 2. Jawaban Tergugat (eksepsi) 3. Replik Penggugat adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. 4. Duplik tergugat tanggapan tergugat terhadap replik 5. Intervensi adalah ikut sertanya pihak ketiga (intervensi) dalam proses perkara yang terdiri dari voeging, tussnkomst, dan vrijwaring. a. voeging adalah : ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat b. tussenkomst adalah ilut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara perkara atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. c. vrijwaring adalah : penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. 1. sita, ada 3 : Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

31

a. sita jaminan dilakukan atas perintah hakim atas permintaan pemohon sita sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. ada 2 : conservator beslaag adalah sita jaminan atas barang milik tergugat revindicator beslag adalah menyita barang bergerak milik penggugat yang dikuasai tergugat. b. sita persamaan, apabila barang yang akan disita telah diletakkkan sita oleh Pengadilan lain, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi, tetapi dapat melakukan sita persamaan sebelum barang sitaan dijual, maka barang tersebut dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pengadilan yang lainnya. c. sita harta bersama dimohonkan oleh pihak istri atau suami terhadap harta perkawinan, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya agar selam proses berlangsung barang barang tersebut tidak dialihkan oleh suami/istri. KEGIATAN BELAJAR 3 PEMBUKTIAAN, KESIMPULAN, PENETAPAN/PUTUSAN, DAN UPAYA HUKUM

1. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. 2. Tujuan pembuktian untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta/dalildalil yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. 3. Asas pembuktian berdasarkan pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg. Beban pembuktian dibebankan kepada : pihak yang mengaku mempunyai hak pihak yang mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya hakn ya atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. 4. Penilaian pembuktian adalah Hakim yang memeriksa duduk perkaranya. 5. Alat Bukti dan Macam-macam Alat Bukti alat bukti dipandang dari pihak yang berperkara adalah : alat atau upaya yang dapat digunakan oleh para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Sementara dari sisi pengadilan, alat bukti diartikan sebagai alat atau upaya yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Dengan demikian, alat bukti diperlukan baik oleh pencari keadilan maupun pengadilan. 6. macam-macam alat bukti : 1. alat bukti tertulis, adalah : segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

32

alat bukti tertulis berupa surat terdiri 3 macam : 1. akta otentik 2. akta dibawah tangan 3. akta sepihak 2. Alat bukti saksi (syahid dan syahidah) 3. Alat bukti persangkaan (al qorinah), adalah : kesimpulan yang oleh UU atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kea rah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. 4. Alat Bukti Pengakuan (al iqrar) adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dimana ia membenarkan apa yang dikemukakan pihak lawan. 5. Alat Bukti sumpah (al yamin atau al hilf). hilf). Pihak yang menuntut menuntut dibebankan untuk membuktikan, sedangkan pembuktian pengingkaran (negative) dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. selanjutnya kesimpulan dari tergugat dan penggugat terhadap hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. B. PUTUSAN DAN PENETAPAN

Putusan (vonis) menurut sifatnya sifatnya ada 3 macam : 1. deklaratif, putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah 2. konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru 3. kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum penetapan (jurisdictio voluntaria ) adalah produk dari peradilan yang bukan buk an sesungguhn ya karena hanya ada satu pemohon saja yang tidak berperkara dengan lawan. C. UPAYA HUKUM 1. Verset Adalah perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhakan oleh pengadilan tingkat pertama 2. banding/appel adalah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan Tingkat pertama (pengadilan Agama) 3. kasasi mohom pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingakt I atau pengadilan tingkat banding ke MA melalui pengadilan tingkat pertama yang dulunya dulun ya memutus. 4. peninjauan kembali pemeriksaan kembali putusan pengadilan tingkat I atau Tingkat II atau putusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulu memutus. D. EKSEKUSI Dalam hal eksekusi tersebut diajukan perlawanan dari pelawan tersita tersita maupun dari pihak ketiga E. KEKHUSUSAN ACARA DI PERADILAN AGAMA Ringkasan Modul Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama UT Karangan Khotibul Umam2015 Oleh Inggriany

33

Hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan umum. 1. hukum keluarga 2. hukum kewarisan 3. wasiat dan hibah 4. wakaf 5. ekonomi syariah 6. zakat, infaq dan shodaqah


1

PENGERTIAN DAN SEJARAH HKI MODUL 1

1. Menjelaskan tentang pengertian HKI serta hak-hak turunannya yang mencakup paten, Merek, Indikasi Geografi, Hak Cipta, desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit rerpadu, Rahasia dagang dan varitas tanaman 2. Menjelaskan tentang perbedaan masing-masing turunan dari HK I 3. Menjelaskan tentang jenis UU terkait dengan HKI 4. Menjelaskan tentang Perkembangan HKI dari masa ke masa 5. Memberikan contoh masing-masing HKI secara jelas dan rinci. KEGIATAN BELAJAR 1 PENGERTIAN HKI A. HAK ATAU RIGHTS

Hak atau rights memiliki banyak pengertian yang dapat dilihat apakah kata tersebut berdiri sendiri atau atau kombinasi dengan istilah istilah lainnya. Hak hukum atau atau UU, maka kata hak berbentuk kata k ata benda bend a dengan de ngan arti a rti kepemilikan atas kebendaan kebenda an tersebut baik yang berwujud atau tidak. Contoh : HAM. B. KEKAYAAN

Kekayaan , kata dasar Kaya. Kaya artinya adanya kepemilikan atas suatu benda atau asset yang memiliki nilai baik materii l maupun immaterial. Imbuhan Ke an artinya bahwa bah wa asset tersebut telah dimiliki oleh suatu pihak. C.

INTELEKTUAL

Intelektual sebagai kata sifat adalah prosese berfikir yang menggunakan daya nalar, mental disertai dengan alasan logis dan bukan sebagai langkah emosional. Intelektual sebagai kata benda akan terkait dengan orang-ornag yang memiliki kecerdasan dalam mengolah dan mengasah daya dan kemampuan berfikirnya secara runtun dan terdidik. D. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam Microsoft Encarta Dictionary : “kekayaan Intelektual adalah kata benda dengan pengertian kekayaan atau karya asli yang dilindungi oleh UU dengan kriteria karya kreatif orisinal yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata baik melalui paten, merek atau hak cipta. Wujudnya adalah hak cipta dan kekayaan industri. E. HKI HKI (intellectual property right) sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftrakan (hak kekayaaan Industri) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

2

cipta dan hak-hak terkait). HKI dapat dipahami suatu hak yang yang dapat diperoleh atas karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok. F. PENGERTIAN HAK CIPTA Hak cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang dituangkan dalam wujud tetap. Pencipta adalah : seseorang atau beberapa orang secara bersama sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliaannya. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran dll sehingga sehingga ciptaan tersebut dapat didengar, dibaca atau dilihat orang lain. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan/memperbanyak dengan persyaratan tertentu. G. PENGERTIAN PATEN

PATEN merupakan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang telah dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bentuk proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan atas proses atau produk yang telah ada. Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (orangnya) atas hasil invensinya (ide inventor yang dituangkan dalam suatu pemecahan masalah) di bidang teknologi. H. PENGERTIAN MEREK

Merek memiliki fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, dimana tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek dagang adalah : merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan. Merek jasa merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan. I.

PENGERTIAN DESAIN INDUSTRI

Desain Industri sebagai sarana perlindungan atas penampilan dari suatu produk industri yang dilihat dari segi estetika, kemudahan penggunaan, dan ergonominya. Desain Industri adalah : suatu kreasi kreasi tentang bentuk, konfigurasi, konfigurasi, atau komposisi garis garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua

Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

3

dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 2 tau 3 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk. I. PENGERTIAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif , yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbaagai elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit Terpadu. J. PENGERTIAN RAHASIA DAGANG

UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Rahasia Dagang adalah : informasi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna daalm kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia dagang. Hak Rahasia Dagang adalah : hak atas rahasia dagang yang timbul timbul berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. I. PENGERTIAN VARIETAS TANAMAN Hak perlindungan Varietas tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakann ya selama waktu tertentu. KEGIATAN BELAJAR 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HKI A. ERA KEBANGKITAN INDUSTRI (1400 – 1800) 1800) Peraturan perundang-undangan mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia. Di Amerika, peraturan HKI pertama tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention terkait paten, merek dagang dan desain. Perjanjian Berne Convention Tahun 1886 untuk masalah hak cipta cipta (copyright). Adanya kedua konvensi tersebut adalah mulai dibnetuknya biro administratif (WIPO). WIPO adalah organisasi tingkat Internasional Internasional di bawah lembaga PBB yang khusus menangani masalah HKI. B. ERA 1900 – SEBELUM SEBELUM KEMERDEKAAN Peraturan HKI di level Internasional Internasional mencakup hasil perundingan perundingan di Uruguay (putaran Uruguay) Putaran Uruguay (1986 – (1986 – 1994) 1994) membahas tentang tarif dan perdagangan dunia (general Agreement on tariffs and trade) GATT. Hasil dari putaran ini adalah dengan membentuk Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

4

WTO (World Trade Organisation) dan persetujuan tentang aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan HKI atau Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property rights (TRIPs). Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO Agrement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) melalui UU No. 7 Tahun 1994, di Indonesia, secara historis telah memiliki peraturan perundang-undangan di bidang HKI sejak zaman pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan UU pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan UU pertama mengenai HKI pada tahun 1844. Pemerintah Belanda Belanda Mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan Hak Cipta (1912) C. ERA SETELAH INDONESIA MERDEKA

3. Sejarah perkembangan HKI pada era setelah Indonesia Indonesia Merdeka : Pada Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Perundangundangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku sepanjang belum diubah atau tidak bertentanagan dengan UUD 1945. Pada Tahun 1953 menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. JS 5/1/, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/7, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. UU Indonesia pertama di Bidang HKI disahkan pada Tanggal 11 Oktober 1961, yaituUU No. 21 tahun 1961 tentang merek merek perusahaan dan Merek perniagaan (UU Merek Merek 1961) untuk mengganti UU Merek kolonial Belanda. Indonesia meratifikasi Konvensi Paris tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 Pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) Pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan UU Hak Cipta Peninggalan Belanda Sejarah perkembangan HKI era tim kepres 3 yakni sebagai berikut : No. Jenis HKI Peraturan Perundang_undangan 1

Hak Cipta

UU Hak Cipta tahun 1912 UU No. 6 Tahun 1982 UU No. 7 Tahun 1987 UU No. 12 Tahun 1997 UU No. 19 Tahun 2002

2

Paten

UU paten Tahun 1910 Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4 Tentang Pengajuan sementara Permintaan paten Dalam Negeri Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G.1/2/17 tentang pengajuan Sementara Permintaan paten Luar Negeri UU No. 6 Tahun 1989


5

UU No. 13 Tahun 1997 UU No.14 Tahun 2001 3

Merek

UU Merek Tahun 1884 UU No. 21 Tahun 1961 UU No. 19 tahun 1992 UU No.14 Tahun 1997 UU No. 15 tahun 2001

4

Varietas tanaman Rahasia Dagang Desain industri Desain tata letak sirkuit terpadu

UU No. 29 Tahun 2000

5 6 7

UU No. 30 tahun 2000 UU No. 31 Tahun 2000 UU No. 32 Tahun 2000

Sejarah Perkembangan HKI era Globalisasi

Permasalahan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi urusan masyarakat Internasional. Terlebih sejak sejak ditandatanganinya TRIPs, perlindungan HKI semakin ketat dan diawasi oleh suatu badan yang bernaung di dalam system World Trade organization (WTO) yang disebut dengan badan Penyelesaian Sengketa (dispute Settlement Board/DSB) Di Wilayah regional ASEAN, pada bulan Desember 1995 Indonesia bergabung dengan mitra ASEAN-nya untuk menetapkan Perjanjian Kerangka Kerja ASean di bidang Kerjasama HKI Wilayah Asia Pasifik, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC) memiliki sebuah program aktif kerjasama kerjasama di bidang HKI. Program tersebut dikoordinasikan melalui kelompok ahli-ahli HKI APEC (intellectual Property Right Experts Group/IPEG). MODUL 2 PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG HKI

Salah satu sumber hukum HKI secara global adalah : Peraturan Internasional yang terdapat dalam Konvensi/perjanjian Internasional. Perjanjian yang terpenting tersebut, tersebut, yaitu : Berne Convention Paris Convention Persetujuan TRIPs Dan organisasi yang terpenting terkait HKI, adalah : WIPO dan WTO


6

KEGIATAN BELAJAR 1 BERNE CONVENTION FOR PROTECTION OF LITARATY AND ARTISTIC WORLD

Berne Convention pertamakali disepakati di Swiss pada tanggal 9 september 1886. Berne Convention ini diperbaharui sebanyak 8 kali. Pembaharuan I di Paris pada tanggal 4 mei 1896 dan pembaharuan yang terakhir (VIII) di Paris pada tanggal 28 September 1979. Dan yang terakhir yang berlaku sampai sekarang. C. KETENTUAN-KETENTUAN PENTING DALAM BERNE CONVENTION

Perjanjian ini secara spesifik mengatur salah satu dari 2 cabang HKI, yaitu mengenai Hak cipta dan Hak-hak yang terkait dengan hak cipta. cipta. Sebagai salah satu wujud perlindungan ini adalah : mengamanatkan negara anggota untuk membentuk perkumpulan (union) untuk menghimpun usaha perlindungan bagi hak-hak pencipta dan hasil ciptaan mereka (berne Union). Beberapa ketentuan terkait dengan perlindungan hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta yang yang diatur dalam berne Convention adalah mengenai : Amanat bagi negara peserta berne convention untuk membentuk berne union dalam rangka memberikan perlindungan Hak Cipta dan hal-hal yang terkait dengan hak cipta. Jenis-jenis karya cipta yang dapat memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan Berne Convention Criteria pemberian perlindungan terhadap pencipta dan karya cipta Ketentuan mengenai hak moral Jangka waktu pemberian perlindungan yaitu 50 setelah kematian pencipta Prinsip yang harus diikuti dalam perundang-undangan nasional negara pesertra yaitu : 1) Prinsip National Treatment, ciptaaan yang berasal dari salah satu negara peserta harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti perlindungan hukum yang diperoleh ciptaan seorang pencipta yang merupakan warga negara sendiri. 2) Prinsip Automatic Ptotection, Pemberian perlindungan Hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun 3) Prinsip Independence Protection, suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus tergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta. D. KETERKAITAN INDONESIA DENGAN BERNE CONVENTION

Pada tanggal 1 Agustus 1931, Berne Convention dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda dengan Staatblad tahun 1931 No.325. Pada saat ini Indonesia adalah Negara peserta berne Convention, setelah sempat menyatakan menarik keikutsertaannya terhadap Berne Covention tahun 1958. Alasan Indonesia keluar dari Berne Convention adalah : Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

7

1. Sebagai negara muda dan baru, Indonesia membutuhkan hasil karya dari luar negeri untuk pembangunannya. 2. Jika ikut berne convention maka terlebih dahulu meminta izin dari pemegang hak cipta. Ini tidak mudah dilakukan kerap terdapat terdapat rintangan finansial finansial (honorarium atau royalti) dan kesukaran untuk menemukan pemegang hak ciptaan tersebut di LN 3. Pembayaran royalty kepada pemegang hak cipta dirasakan dirasakan sebagai suatu beban yang tidak ringan untuk alat-alat pembayaran LN atau Devisa Indonesia. 4. Jika diadakan perbandingan antara kepentingan perlindungan dari WNI atas ciptaannya di LN dengan hasil karya pencipta LN yang perlu perlindungan di Indonesia, maka perlindungan yang diberikan Indonesia kepada pencipta luar Negeri lebih besar. Indonesia kembali menjadi negara peserta Berne Convention pada Tahun 1997 sebagai salah satu konsekuensi ditandatanganinya Persetujuan Pembentukan WTO, yang didalamnya meliputi Persetujuan TRIPs yang mengamanatkan keikutsertaan negara pesertanya terhadap Berne Convention. Selain berne Convention, Terdapat Konvensi yang mengatur Hak Cipta, yang cukup dikenal, yaitu : Universal Copyright Convention 1955) yang ditandatangani di Jenewa, Swiss kemudian berlaku efektif pada tanggal 16 September 1955 dan (b) Konvensi Roma 1961. KEGIATAN BELAJAR 2 PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY A. PENDAHULUAN

Paris Convention secara khusus mengatur cabang HKI lainnya yaitu mengenai Industrial Property (hak Milik Industrial). Hak Milik Industrial Industrial meliputi (a) hasil ciptaan dan (b)desain (b)desain industry. Secara sederhana, hasil ciptaan adalah solusi baru dalam permasalahan p ermasalahan teknik. Desain industry adalah kreasi estetis yang menentukan tampilan dari sebuh produk industry. Hak milik Industrial Meliputi : 1. Merek dagang 2. Merek jasa 3. Nama dagang 4. Indikasi geografis 5. Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat; dan 6. Paten Hal yang dilindungi oleh hak milik industrial adalah benda atau objek yang berupa tandatanda yang menyampaikan informasi kepada konsumen terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan.


8

B.

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PENTING DALAM PARIS CONVENTION

Dibentuk pertama kali di Paris, Perancis pada tanggal 20 Maret 1883 mengalami beberapa kali pembaharuan. Hak milik Industrial yang diatur diatur dalam Paris Convention adalah : 1. Paten 2. Paten sederhana (utility model) 3. Desain Industri (industrial designs) 4. Merek dagang (trademarks) 5. Merek jasa (service marks) 6. Nama dagang (trade names) 7. Indikasi-Asal ( Indications of source) 8. Indikasi Geografis (appellations of origin) dan 9. Pencegahan persaingan Curang (the repression repression of unfair unfair competition)

C. PATEN (PATENT) Perlindungan paten di masing-masing negara anggota paris Convention merupakan perlindungan independen dan terpisah satu dengan yang lainnya. Seorang penemu paten, mempunyai hak untuk disebutkan namanya dalam produk temuan yang diberikan perlindungan paten, sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran tehadap hak-hak ekslusif dari pemegang hak paten, lisensi wajib merupakan suatu pengaturan penting dalam Paris Convention dan harus diatur oleh negara-negara anggota Paris Convebtion dalam buku nasionalnya masing-masing. D. MEREK DAGANG Suatu negara dianggap sebagai negara asal dari merek tersebut apabila memenuhi salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut : 1. Negara tempat pemohon memiliki kegiatan Industri atau komersial yang nyata dan efektif 2. Negara tempat pemohon berdomisili di salah satu negara anggota paris convention; atau 3. Negara tempat pemohon menjadi warga negara PENCEGAHAN PERSAINGAN COMPETITION)

CURANG

(THE

REPRESSION

OF

UNFAIR

Tindakan persaingan curang adalah setiap tindakan yang bertentangan denga praktik-praktik jujur dalam kegiatan industry atau komersial. KETERIKATAN INDONESIA DENGAN PARIS CONVENTION

Indonesia menandatangani Paris convention sejak tanggal 12 Januari 1968 . selanjutnya, ratifikasi Indonesia terhadap paris Convention dilakukan pada tanggal 10 Mei 1979 melalui


9

Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 1-12 dan pasal 28 ayat (1) Paris Convention. Melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 Indonesia melakukan perubahan ratifikasinya terhadap Paris Convention. Keppres No. 15 Tahun 1997 mencabut persyaratan (reservation) Indonesia Indonesia terhadap Ketentuan Pasal 1-12 Paris Convention. Pencabutan persyaratan (reservation) (reservation) terhadap Pasal 1-12 ini merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia Persetujan Pembentukan WTO dan Perjanjian TRIPs. KEGIATAN BELAJAR 3 Agrement on establishing eorld trade organization (persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan TRIPs) a. Latar belakang dan proses pembentukan WTO Persetujuan pembentukan WTO memiliki salah satu bagian perjanjian yang mengatur secra khusus mengenai HKI yang terkait dengan perdagangan, yaitu perjanjian TRIPs. Selutuh negara anggota WTO wajib tunduk dan memperlakukan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs dalam usaha-usaha perlindungan HKI dalam hukum Nasionalnya. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia terikat pula dengan seluruh ketentuan dalam persetujuan TRIPs, sebagai bentuk penyesuaian usaha-usaha perlindungan HKI di Indonesia dengan ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs adalah dengan menyesuaikan serangkaian perundangundangan HKI yang dimilikinya dengan ketentuan persetujuan TRIPs. Perundang-undangan tersebut antara lain adalah UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasian Dagang.

Paris Convention dan Berne Convention. Keduan-duanya berada di bawah WIPO. WIPO adalah badan khusus PBB yang mempromosikan perlindungan kepemilikan intelektual di seluruh dunia. Tujuan WIPO adalah mempromosikan perlindungan terhadap kekayaan Intelektual di dunia. Pada tahun 1974 WIPO diadopsi untuk masuk sebagai bagian dari organisasi Internasional di bawah PBB. Meskipun WIPO dan WTO adalah sama-sama organisasi Dunia yang bergerak dalam usaha perlindungan HKI secara global, keduanya tidaklah saling tumpang tindih dalam melakukan tugas dan wewenangnya. wewenangnya. Keduanya justru saling bekerjasama dalam usaha peningkatan perlindungan HKI secara Global, yaitu dengan menyepakati Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization pada tanggal 22 desember 1995. MODUL 3 HAK CIPTA Modul 3 ini akan dijelaskan mengenai pengertian hak cipta, pencipta, beda pencipta dan pemegang hak cipta, apa yang dimaksud dengan hak moral dan hak ekonomi, dan peraturan perundang-undangan hak cipta. Pemahaman mengenai hak cipta juga memasuki wilayah Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

10

1. Konvensi Bern 2. Karya yang dilindungi hak cipta. KEGIATAN BELAJAR 1 BEBERAPA PENGERTIAN DAN PERATURAN HAK CIPTA A. PENGERTIAN HAK CIPTA DAN UNSUR-UNSURNYA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Moh. Syah tahun 1951. Hak cipta adalah : hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan . Unsur-unsur yang terdapat dalam hak cipta adalah : Hak khusus Pencipta Ciptaan Penerima hak Mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi Izin Tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Hak khusus (ekslusive (ekslusive rights), menurut UU No. 6 Tahun 1982, dimaksudkan bahwa tidak tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali denga izin pencipta. 2. Pencipta berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2002 adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasrkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 3. Ciptaan, pasal 1angka 3 UU hak cipta , no. 19 tahun 2002 disebutkan bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Unsur keaslian tersebut merupakan unsur mutlak yang haris dipenuhi dalam setiap ciptaan guna memeperoleh perlindungan hak cipta. 4. Penerima Hak, Pasal 3 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat dijadikan milik negara dan melalui suatu perjanjian dengan suatu akta. Penerima atau pemegang pemegang hak adalah : pencipta sebagai sebagai pemilik hak cipta atau orang orang yang menerima hak tersbut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut di atas. 5. Pengumuman, mengandung unsur : pembacaan, penyuaraan, penyiaran, penyebaran , dengan menggunakan alat apapun, rumusan ini mempunyai daya cakup yang cukup luas, mencakup segala alat yang masih akan ditemukan atau mungkin masih akan diimpor dari luar negeri.


11

Tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hak khusus yang dimilki pencipta maupun pemegang hak cipta maka pada dasarnya orang lain yang tanpa izin atau persetujuan pencipta, penerima hak maupun yang memiliki hak cipta tidak dapat mengekspoitasi hak ekonomi dari hak cipta yang bersangkutan. Pembatasan didasarkan pada peraturan UU. B. NEIGHBOURING RIGHTS ATAU RELATED RIGHT Adalah : pelaku atau performers, menyebutkan actor, penyayi, pemusik dan penari menunjukkan profesi pelaku yang pada dasarnya hanya menyatakan sebagian dan mereka yang kegiatannya menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyayikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memamerkan suatu karya cipta. C. SIFAT DASAR HAK CIPTA, IDE, DAN PERWUJUDAN IDE

Hak cipta ada secara otomatis sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan kata lain hak cipta itu ada sejak ciptaaan dituangkan dalam bentuk yang nyata, yang dilindungi adalah perwujudan ide tersebut, sedangkan idenya sendiri tidak dilindungi. Lahirnya hak tersebut tidak memerlukan formalitas. Konsep mendasar UU Hak Cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide, informasi atau fakta. Hak cipta hanya melindungi melindungi wujud ekspresi dimaan ide, informasi atau fakta dituangkan. Ini tercermin dalam pasal 9 (2) Trips yang menyatakan menyatakan bahwa perlindungan hak cipta diperluas kepada pengekspresian karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis semacamnya. KEGIATAN BELAJAR 2 PERKEMBANGAN PENGATURAN INTERNASIONAL

HAK

CIPTA

DI

INDONESIA

DAN

Peraturan Perundang-undangan tentang Hak cipta yang pernah dan atau pernah berlaku di Indonesia yakni : UU No. 6 Tahun 1982 UU No.7 Tahun 1987 UU No. 12 Tahun 1997 UU No. 19 Tahun 2002 Perkembangan pengaturan Hak Cipta di Indonesia secara formal sudah dimulai sejak Tahun 1912 yaitu didasarkan pada peraturan Auteurswet 1912 stb. 1912 nomor 600 yang yang mulai berlaku tangggal 23 september 1912. Indonesia sebagai kolonial Belanda, Belanda, kedudukannya dalam hubungan Internasional dan penaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya sepenuh nya kepada kepad a kerajaan Belanda. Maka hukum positif tentang hak cipta secara formal berlaku di Indonesia adalah peraturan Hak Cipta Kerajaan Belanda. Ketentuan ketentuan baru yang dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentnag Hak cipta antara lain meliputi : Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

12

Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk cakram optic melalui media audio, media audiovisual, dan/atau secara telekomunikasi Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar dari pemegang hak Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk yang menggunakan sarana produk berteknologi tinggi Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait Ancaman pidana dan denda minimal Ancaman Pidana terhadap perbanyakan pengumuman program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum B. PERKEMBANGAN HAK CIPTA DI TINGKAT INTERNASIONAL BERDASARKAN BEBERAPA KONVENSI, TRAKAT DAN PERJANJIAN

Perlindungan kekayaan Intelektual telah menjadi tujuan penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, Pertama, Semua anggota WTO diharuskan memiliki hukum yang efektif dan mekanisme penegakan hukum untuk melaksanakan ketentuan yan g tercantum di dalam TRIPs Kedua, pemerintah ingin meningkatkan daya cipta, dan investasi dalam industri yang bergerak di bidang kekayaan intelektual, yang mana dewasa ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap sistem perekonomian modern. Ketiga, pemerintah merasa khawatir terhadap semakin maraknya praktik pembajakan, menimbulkan distorsi ekonomi dan menurunkan investasi di bidang penelitian dan pengembangan. Konvensi Bern mendasarkan pada 3 prinsip dasar dan memuat serangkaian ketentuan yang menetapkan perlindungan minimum yang harus diberikan dan juga ketentuan khusus bagi negara berkembang yang ingin mempergunakannya. 3 prinsip dasar tersebut adalah : 1. Prinsip national treatment Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh seorang pencipta warga negara sendiri 2. Prinsip automatic protection Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun 3. Prinsip independence of protection


13

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan negara asal pencipta. C. PENGATURAN PERJANJIAN TRIPs TERHADAP PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA. Di tingkat Internasional, perjanjian Multilateral yang terbaru di bidang HKI khususnya di bidang Hak cipta adalah perjanjian mengenai aspek dagang dari HKI termask perdagangan barang tiruan (trade related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Conterfeit Goods atau TRIPs) perjanjian multilateral tersebut dikelola oleh badan perdagangan dunia atau WTO. Badan ini dibentuk berdasarkan salah saru persetujuan dalam paket persetujuan umum tentang perdagangan dan tarif ( General Agreement on Tariff and Trade/ GATT) di mana persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan tersebut bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembnagunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Pengaruh Trips agreement terhadap peraturan perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia adalah menyangkut masalah database, database ini merupakan ciptaan baru yang dilindungi di dalam UU No. 19 Tahun 2002. MODUL 4 PATEN KEGIATAN BELAJAR 1 PENGANTAR PERLINDUNGAN PATEN Paten merupakan salah satu Hak kekayaan Industri yang terkait dengan invensi/penemuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan atas barang dan jasa untuk peningkatan taraf hidupnya. Paten memiliki pengertian : 1. Sebagai hak yang diberikan oleh pemerintah untuk menghargai karyanya dalam bentuk invensi untuk menyelesaikan permasalahan dan hak tersebut diberi batas waktu tertentu 2. Sebagai paten 3. Sebagai invensi yang dilindungi dalam bentuk pemberian paten sehingga invensi yang tidak pernah dilindungi tidak dapat dikatakan paten.

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Paten adalah hak ekslusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam siatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi Unsur unsur paten : Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

14

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Inventor Invensi Kegiatan pemecahan masalah Ide Produk atau proses Apabila ide dituangkan dalam bentuk ekspresi maka menghasilkan hak cipta Ide dituangkan dalam bentuk kata-kata yang mudah diingat , mungkin bermakna digunakan membedakan produk maka menghasilkan merek 3. Ide dituangkan dalam bentuk karya dengan menggunakan fungsi yang kasat mata saja , maka menghasilkan desain Industri 4. Apabila ide dituangkan dalam bentuk kegiatan pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk produk maupun proses dengan dilengkapi data, fakta, logika dan uji coba maka paten yang akan dihasilkan. Istilah paten mulai popular sejak munculnya letters of patent yaitu yaitu surat keputusan kerajaan yang memberikan hak ekslusif kepada Individu Individu dan pelaku bisnis tertentu. tertentu. Pada Tahun 1623 Raja james I memberlakukan “Statute of Monopolies” yang mengatur pemberian paten hanya kepada temuan-temuan baru dimaksudkan untuk mendorong inventor agar mau membuka temuan atau pengetahuannya demi kemajuan masyarakat. KEGIATAN BELAJAR 2 PERATURAN DAN JANGKA WAKTU PERMOHONAN PATEN DI INDONESIA.

PERLINDUNGAN

SERTA

PROSES

A.PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PATEN DI INDONESIA.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Paten di Indonesia sudah banyak dari tingkat UU No. 14 tahun 2001 tentang paten yang menggantikan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang paten sampai dengan hierarki peraturan tingkat Dirjen HKI yakni Keputusan Direktur Jenderal HKI No. H-17.PR.09.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran Konsultan HKI. B. WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPEROLEH PATEN DAN MASA PERLINDUNGAN PATEN Untuk memperoleh paten diperlukan pengungkapan invensi tersebut dengan format, kalimat dan narasi yang harus dipahami oleh orang lain, terutama pemeriksa pemeriksa paten. Pemeriksa paten sebagai penentu terakhir dalam memberikan invensi yang telah diungkapkan tersebut. Oleh karena itu, lama dan tidaknya paten diperoleh telah dibatasi oleh UU Paten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, dan 5 yang berkaitan dengan pengumuman, jangka waktu pengumuman, dan jangka waktu pemeriksaan substantif. Sedangkan jangka waktu perlindungan diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU paten D. YANG HARUS DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA PERMOHONAN PATEN Permohonan paten yang akan diajukan ke Direktorat Jenderal HKI mencakup : Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

15

1. 2. a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Formulir permohonan paten Spesifikasi Paten Judul Bidang teknik Invensi Latar Belakang Invensi Ringkasan Invensi Uraian Singkat Gambar (bila ada) Uraian Lengkap Invensi Klaim Abstrak Gambar

D. TANGGAL PENERIMAAN (FILLING DATE), TANGGAL PUBLIKASI(PUBLICATION DATE), DAN TANGGAL PEMBERIAN (GRANTED DATE) Bagan time line pendaftaran paten di Indonesia Indonesia sebagai berikut :

maks 18 bulan maks 5 tahun

Tanggal penerimaan

Tanggal publikasi

Tanggal pemberian

INVENSI DAN INOVASI

Invensi akan selalu berkaitan dengan solusi atas permasalah teknis melalui pendekatan IPA. Sementara Inovasi akan dimulai dari ide yang memasuki tahap invensi dan kemudian diterjemah lagi lebih jauh sampai dengan pemasaran atau eksploitasi hingga menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, invensi sebagai bagian dari inovasi yang cakupannya luas sekali. Sementara itu, paten mengakomodasi invensi saja. Inovasi pada paten mencakup 1. Penyempurnaan atau proses produksi dalam usaha untuk memaksimalkan biasa dan meningkatkan produktivitas. 2. Untuk memperkenalkan produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan 3. Untuk mengingat ke depan atas kompetisi dan/atau ekspansi pasar 4. Untuk menjamin bahwa teknologi yang dikembangkan memenuhi kebutuha actual dan mendesak bagi bisnis dan pelanggannya 5. Untuk mencegah ketergantungan teknologi atas teknologi perusahaan lainnya. Beberapa keuntungan melindungi invensi dalam bentuk rahasia dagang yakni sebagai berikut : 1. Tidak memerlukan biaya pendaftaran 2. Tidak perlu menuangkan dalam bentuk narasi yang terstrkuktu, logis, dan runut Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

16

3. Tidak perlu mengungkapkan invensi tersebut ke Dirjen HKI untuk dipublikasikan malalui system paten 4. Tidak ada pembatasan wwaktu perlindungannya 5. Memiliki dampak yang dapat seger dirasakan Batasan umum mengenai apa-apa yang yang tidak dapat dipatenkan adalah sebagai berikut : 1. Sekedar temuan dalam pengertian discoveries dan teori mengenai sain (keilmuan) 2. Karya-karya yang menonjolkan estetika 3. Diagram atau skema, aturan, dan metode untuk melakukan peningkatan kemampuan mental 4. Hanya sekedar temuan atas suatu zat yang telah tersedia di alam atau terjadi secara alami di dunia 5. Invensi yang memberikan pada dampak kepentingan umum, kesehatan, modal 6. Invensi mengenai metode diagnosis, terapi dan pembedahan pada perlakuan manusia atau binatang 7. Tanaman dan hewan selain daripada mikroorganisme, dan proses biologi mendasar untuk produksi tanaman dan hewan selain daripada proses mikrobiologi atau nonbiologi 8. Program komputer

MODUL 5 STUDI KASUS TENTANG MEREK TERKENAL

Modul 5, membahas tentang : 1. Studi kasus merek Terkenal 2. Ringkasan Putusan 3. Analisis Kasus 4. Kesimpulan KEGIATAN BELAJAR 1 STUDI KASUS TENTANG MEREK TERKENAL PARA PIHAK a. Penggugat : GA Modefine S.A., berkedudukan di 90, Avenue De France, CH-100 Lausanne, Switzerland, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Justisiari Perdana Kusumah, SH., dan Ahmad Djosan, SH., para advokat & Pengacara, beralamat di Wisma GKBI Suite 905, jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Oktober 2001, sebagai pemohon Kasasi dahulu penggugat; b. Tergugat I: Suandi Sutanto, bertempat tinggal di jalan Pluit Putra Raya Nomor 11 JAkut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizawanto Winata, SH., dan Udeng Mulyar, SH. Para Advokat dan Pengacara, beralamat di Jl Medan Merdeka Timur No. 9, JAkPus, berdasarkan surau kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2002 c. Tergugat II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIAcq. DIREKTORAT JENDERAL HAK


17

ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, berdasarkan surat kuasa khusus tgl 23 agustus 2002, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II FAKTA Bahwa GA Modefine S.A selaku penggugat adalah merupakan satu satunya pemilik yang sah atas merek ARMANI, AX ARMANI EXCHANGE, GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI yang sudah sangan terkenal di dunia dan sudah sudah terdaftar diberbagai negara di Dunia. Disamping itu penggugat juga merupakan satu-satunya pemilik yang sah atas mereknya mengandung unsure esensial esensial kata “Armani” yaitu merek MANI, ARMANI EXCANGE, ARMANI MANIA, MANIA GIORGIO ARMANI, TERRA DI ARMANI; Dalam kasus berdasarkan putusan No. 01 K/N/HaKI/2003 tentang merek terkenal Armani antaraGA Modefine S.A berkedudukan di Laus Switzerland (penggugat) melawan Suandi Sutanto (Tergugat 1) dan Pemerintah RI c/q Direktorat Jenderal HKI di Jakarta (Tergugat II). Menunjukkan Bahwa GA Modefine S.A. sebagai satu-satunya pemilik yang sah Merek ARMANI, AX ARMANI EXCHANGE, GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI yang sudah sangat terkenal di dunia dan telah mendaftar di berbagai negara di dunia. Pihaknya berhak atas kepemilikan Merek tersebut, namun di Indonesia Merek-merek milik Penggugat tersebut tersebut telah pula didaftarkan oleh Tergugat II. Bahwa berdasarkan putusan MA RI tersebut pihak Penggugat memohon kepada pengadilan Niaga untuk mengabulkan gugatannya melalui memori kasasi. Menyatakan bahwa alasan permohonan kasasi/memori kasasi/memori kasasi dari Pemohon kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JAKPUS barulah pada tanggal 11 Desember 2002, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal tanggal desember 2002, dengan demikian penerimaan memori kasasi/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 83 (3) UU Merek No. 15 Tahun 2001, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon kasasi GA. Modefine dinyatakan tidak dapat diterima, serta permohonan kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta. TINDAKAN MENDAFTARKAN MEREK Armani YANG DILAKUKAN Tergugar I tersebut telah menyebabkan pendaftaran mnerek mnerek ARMANI milik Penggugat kepada Tergugat II menjadi terhalang. Pendaftaran merek Armani Armani tersebut diatas oleh Tergugat I telah dilakukan secara tanpa hak , dengan itikat baik karena merek ARMANI milik Tergugat 1 tersebut tidak lebih dari tiruan yang sempurma dari dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Terkenal ARMANI. Persamaan Merek ARMANI milik Tenggugat I tersebut dengan Merek terkenal ARMANI milik Penggugat adalah sedemikian rupa, sehingga apabila dipakai bersamaan akan menimbulkan kebingungan serta dapat menimbulkan kekacauan dikalangan masyarakat (risks of confusion). Dalam hal ini, juga sangat dimungkinkan masyarakat khususnya konsumen barang milik Penggugat akan mengasosialisasikan barang milik tergugat 1 yang menggunakan Merek Armani sebagai barang yang berasal dari Penggugat, karena hal ini sangat merugikan Penggugat baik kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial.

KEGIATAN BELAJAR 2 Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

18

ANALISIS KASUS MEREK Tindakan yang dilakukan Suandi dan Pemerintah RI merupakan suatu tindakan yang memiliki unsur itikad buruk karena suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikat tidak baik. Berdasarkan uraian dari UU Merek Indonesia Indonesia tersebut diatas, tindakan dari kasus merek terkenal Armani pada prinsipnya dilindungi oleh UU Merek No. 15 Tahun 2001 di dalam Pasal 6, sehingga permohonan pendaftaran oleh orang lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam Merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain untuk barang sejenis ditolak pendaftarannya. Karena sudah menjiplak merek yang jelas sudah terkenal. Tindakan Suandi tersebut merupakan tindakan tindakan yang tidak sah karena : 1. Persyaratan itikad baik 2. Hal-hal yang harus dicantumkan pada pendaftaran merek 3. Hak-hak prioritas untuk pemohon yang terdaftar di neg ara lain. Putusan mahkmah agung RI terhadap kasus tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum Merek yang diatur dalam TRIPs dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Putusan MA RI yang telah memenangkan pihak penggugat yaitu G.A modefine sebagai pemilik Merek terkenal Armani telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian TRIPs tentang merek terkenal pasal 16 ayat 2. TRIPs dalam Pasal 16.2 telah memperluas Pasal 6 bis (i) Konvensi Paris 1925, dengan menambhakan tidak hanya merek untuk barang tetapi juga merek untuk jasa harus diproteksi. Juga pengertian bahwa merek yang bersifatn wellknown dalam Konvensi Paris hanya dapat digunakan untuk barang yang beridentitas sama telah diubah dengan memberikan proteksi kepada baranga atau jasa tertentu yang tidak sama (certain dissmiliar good or servces). Kriteria suatu merek terkenal terdapat dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan UU tersebut, atau dalam prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering diikuti denga adanya promosi yang cukup seringdan digunakan secara efektif. Perlindungan merek terkenal diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang dimana Merek didaftarkan. Perlindungan ini dijamin dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 dari UU merek. Dalam halini, yang membuat putusan MA dalam kasus ini berbeda adalah bukan karena persoalan penerapan UU Merek Indonesia tetapi lebih pada tidak terpenuhinya ketentuan hukum acara karena adanya keterlambatan pengajuan memori kasasi dari penggugat yang telah melampaui batas waktu yaitu 8 hari. Berdasarkan alasan tersebut maka kasasi ditolak dan dikalahkan karena pengajuan kasasi melampaui batas waktu yaitu : 8 hari sedangkan berdasarkan pasal pasal 83 ayat 3 UU merek Indonesia Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftrakan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 83 ayat 1. Maka batas waktu penolakan berdasarkan hukum formil atau hukum a cara bukan berdasarkan alasan materil. Jika kasus ini dikomparatifkan dengan kasus k asus Marlboro vs Sumatera Tobbaco, pihak Sumatera Tobbaco ditolak pada saat mengajukan pendaftarannya kepada kantor Ditjen HKI di Jakarta dikarenakan memiliki memiliki persamaan pada pokoknya. Seharusnya prinsip ini juga diterapkan pada kasus merek ARMANI. Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

19

Berdasarkan permasalahan hukum yang penulis ambil, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.

tindakan Suandi tidak dapat dianggap sah (permohonan pendaftaran yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik orang lain untuk barang sejenis ditolak pendaftarannya karena menjiplak merek yang sudah terkenal. 2. Tindakan Suandi adalah passing off (mendompleng ketenaran) penggugat sehingga produk tergugat menjadi laku dipasaran. 3. Pada prinsipnya putusan MA RI telah sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam TRIPs MODUL 6 DESAIN INDUSTRI KEGIATAN BELAJAR 1 PENGERTIAN DAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI A. SEJARAH HAK DESAIN INDUSTRI

Pengaturan Desain industri mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan resolusi Industri yaitu Inggris. Dari sejarah pengaturan di Inggris dapat diambil kesimpulan adanya persinggungan antara desain Industri dengan hak cipta. cipta. Selain itu dari bentuk dan penerapannya dalam Industri Industri dan perdagangan dimungkinkan pula persingggungan Desain Industri denga Hak Paten dan Merek. Sistem perlindungan Internasional diawali dengan diadakannya konvensi paris tahun 1883 terkait perlindungan Industrial Property (Paten, Merek dan Desain Industri) Kemudian disusul dengan Konvensi Bern tahun 1886 terkait dengan perlindungan Hak Cipta. Organisasi dunia yang menangani HKI adalah World Intellectual Property Organization (WIPO)yang dibentuk tahun 1967. Kemudian pada tahun 1994 dibentuklah World Trade Organization (WTO) yang mengkaitkan perdagangan dengan aspek HKI dan kemudian diikat melalui perjanjian TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Indonesia masuk sebagai anggota WTO Tahun 199 yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Mengingat belum diaturnya perlindungan Desain Industri melalui UU tersendiri, maka sebagai konsekuensi meratifikasi perjanjian WTO (TRIPs) untuk itu Indonesia perlu mengatur perlindungan Desain Industri. Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka lahirlah UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur secara khusus perlindungan Desain Industri di Indonesia. B. HAK DESAIN INDUSTRI

Hak desain Industri adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara RI kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan hak desain Industri pada dasarnya melindungi hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights). Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

20

Hak moral adalah : hak yang melindungi kepentingan pribadi pendesaian. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi. Tujan dari pemberian hak desain Industri ini adalah memberikan penghargaan kepada Pendesain yang telah menghasilkan suatu karya desain industry berupa hak ekslusif yang dalam UU Desain Industri Indonesia diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Hak desain Industri diberikan Negara kepada Pendesain Bahwa unsur dari desain Industri adalah kreasi kesan estetis yang dapat diterapkan dalam produk Industri. Dalam mengajukan permohonan permohonan pendaftaran Desain Desain Industri ada 2 hal yang harus diperhatikan yaitu jenis permohonan dan persyaratan kebaruan desain Industri. Subjek Hak Desain Industri

Pendesain adalah pemegang hak moral dari suatu desain Industri. Sedangkan Hak ekonominya di tangan pemegang hak Industri Terdaftar. Secara prinsip yang dapat dialihkan adalah hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada pendesaian. Objek Hak Desain Industri

Desain Industri Industri diartikan keseluruhan produk baik bentuk maupun fungsinya. Dalam dunia bisnis Desain industry diartikan pengembangan produk baik fitur-fitur estetika maupun fungsinya dipertimbangkan terhadap pemasaran produk, biaya produksi, kemudahan dalam transportasi, penyimpanan perbaikan dan pembuangannya. Desain Industri yang tidak mendapatkan perlindungan

Pasal 4 UU Desain industry, bahwa hak desain Industri tidak dapat diberikan apabila desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. C. JENIS DESAIN INDUSTRI

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dijelaskan jenis Permohonan Desain Industri : Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk : 1. Satu desain Industri 2. Beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Dari aspek, kreasi dan produk, jenis permohonan desain Industri dapat berupa : 1. Keseluruhan kreasi yang diterapkan pada produk atau produk utuh atau komponen produk sebagai satu Desain Industri yang disebut Satu Produk 2. Sebagian kreasi yang diterapkan pada produk sebagai satu desain Industri yang disebut Desain Parsial


21

3. Beberapa produk atau beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau sebagai satu Desain Industri yang disebut Produk set

E. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Desain Industri Hak desain Industri diperoleh atas dasar permohonan (sitem Konstitutif). Di Indonesia Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan ke Direktorat Jenderal HKI di bawah Departemen Hukum dan HAM. Indonesia menganut prosedur semipemeriksaan substantif. Pertama, tanpa melalui proses pemeriksaan substantif (kebaruan) (kebaruan) apabila tidak ada pihak yang keberatan pada masa pengumuman pe rmohonan (selama 3 bulan) Kedua, proses pemeriksaan substantif (kebaruan) apabila ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pada masa pengumuman permohonan (selama 3 Bulan). Dari segi waktu lamanya proses permohonan pendaftaran Desain Industri (dari pengajuan sampai dengan mendapat sertifikat) sertifikat) jika tidak tidak ada oposisi adalah 8 bulan. Sementara itu, permohonan pendaftaran Desain Industri ditambah 6 bulan menjadi 14 bulan. F. REPRESENTASI DESAIN INDUSTRI

Karya desain Industri diajukan dengan representasi visual dapat berupa gambar atau foto atau contoh fisik dan dilengkapi dengan uraian desain Industri. Industri. Hal yang menjadi sangat penting dalam representasi karya desain Industri adalah ketepatan, kejelasan, dan kesatuan dari representasi (gambar dan uraian) yang disajikan untuk dapat mewakili karya desain Industri yang akan dilindungi. G. STRATEGI PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

1. Dalam mengajukan permohonan penaftaran Desain Industri ada 2 hal yang harus diperhatikan : jenis permohonan 2. Persyratan kebaruan desain Industri Jenis permohonan akan mempengaruhi seberapa lingkup hak yang kita miliki dalam penggunaan hak, selanjutnya kebaruan akan menentukan kemungkinan apakah suatu desain Industri dapat didaftarkan. KEGIATAN BELAJAR 2 PENGGUNAAN HAK, OVERLAP, PERLINDUNGAN, PERJANJIAN INTERNASIONAL, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI A. PENGGUNAAN HAK DESAIN INDUSTRI Jenis permohonan sangat mempengaruhi lingkup substansi dari hak desain industri yang diajukan pendaftarnya. Jika kita mendaftarkan hak desain Industri untuk satu produk, sebagai satu desain Industri, akan berbeda lingkup penggunaan haknya dengan apabila kita mendaftar sebagai desain Industri Parsial. Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

22

pengalihan hak desain Industri Hak desain industry merupakan harta benda bergerak yang bersifat immaterial, sehingga dapat dipindahkan kepemilikan haknya kepada pihak lain. Yang berpindah hanya hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada pendesain yang asli (orisinal). Hak ekonomi adalah : hak untuk melaksanakan hak ekskusif yang diberikan untuk tujuan komersil, contohnya untuk memproduksi dan menjual barang yang kreasinya dilindungi hak desain Industri. Hak moral adalah hak yang melekat pada moral pendesain dan tidak dapat diubah sampai kapanpun, contohnya pencantuman nama pendesain. Pengalihan hak dapat dilaksanakan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh UU Pengalihan hak berbeda dengan lisensi. lisensi. Pengalihan hak pada prinsipnya kepemilikan haknya berpindah. Sedangkan dalam lisensi hanya pemberian izin izin dari pemegang hak kepada pihak lain untuk melasanakan hak ekslusif yang dibatasi dengan suatu perjanjian lisensi. Lisensi hak desain Industri.

Lisensi adalah : suatu wewenang yang diberikan oleh pemberi lisensi (lisensor) untuk menggunakan materi yang dilisensikan kepada penerima lisensi (licensee). Lisensi dilaksanakan dalam suatu perjanjian lisensi, yaitu : perjanjian yang yang memberikan hak ekslusif atau atau nonekslusif tertentu kepada penerima lisensi untuk menggunakan HKI yang dimiliki oleh pembei lisensi sesuai dengan kesepakatan terhadap syarat dan kondisi tertentu. Tipikal lisensi HKI termasuk ketentuan pembayaran kompensasi (royalty), dan akan mengatur perlindungan lebih lanjut HKI untuk dilisensikan dalam perjanjian. B.OVERLAP DESAIN INDUSTRI DAN HAK CIPTA

Ada 3 kombinasi sistem perlindungan yang dapat dikonsepkan terkait dengan overlap antara desain Industri dan hak Cipta. 1. Sistem komulatif atau perlindungan ganda 2. Perlindungan terpisah 3. Perlindungan overlap sebagian C.PERJANJIAN INTERNASIONAL TERKAIT DESAIN INDUSTRI

Persetujuan TRIPs-WTO adalah salah satu perjanjian dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994 yang isinya mengatur tentang perdagangan Internasional dikaitkan dengan aspek HKI Salah satu bagian terpenting dari persetujuan TRIPs-WTO adanya prinsip yang secara Universal dijadikan dasar kebijakan hukum semua negara anggota perjanjian, yang terdiri dari : 1. Free to determine 2. Intellectual Property concention Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

23

3. National Treatment 4. Most Favoured Nation Treatment 5. Exhaustion Konvensi Paris merupakan konvensi pertama yang mengatur hak milik industrial (industrial property) yang meliputi paten, merek dan Desain Industri. Berne Convention atau Konvensi Berne Tahun 1886 dan diselenggarakan oleh WIPO Hague Agreement atau Perjanjian Hague adalah suatu system yang memunkinkan pemilik desain untuk mendaftar secara sentral terhadap desain mereke ke sejumlah negara dan/atau organisasi intergovernmental (khususnya design office) Perjanjian Locarno Untuk keperluan pendaftaran Desain Industri, disusun daftar klasifikasi desain Industri yang disetujui dalam Perjanjian Locarno Tahun 1968 diamandemen 1979 yang anggotanya hingga kini 45 negara. D.PENYELESAIAN SENGKETA DAN PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI

Lingkup hak yang dimiliki oleh pemegang Hak Desain Industri adalah hak ekslusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang tersebut dikecualikan terhadap pemakain Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri. Lama perlindungan 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan dicatat dalam daftar umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita resmi Desain Industri. Gugatan dapat berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang terkait dalam lingkup hak desain Industri ke pengadilan Niaga, tetapi dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. MODUL 7 INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Dalam UU No.15 Tahun 2001 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia atau kombinasi kedua factor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut tersebut dapat berupa : 1. Nama Tempat 2. Daerah atau Wilayah Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

24

3. 4. 5. 6.

Kata Gambar Huruf, atau Kombinasi dari unsur-unsur tersebut

Pengertian nama tempat dapat berasal dari : 1. Nama yang tertera dalam peta geografis;atau 2. Nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan Indikasi geografis sesuai rezim HKI maka ia bersifta teritorial. Namun demikian, indikasi geografis ini menjadi khusus karena menjadi salah satu rezim HKI yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat dan budaya kelompok masyarakat atau bnagsa dalam suatu negara. BEBERAPA ISTILAH DAN PENGERTIAN INDIKASI GEOGRAFIS LAINNYA 1. Indikasi Geografis atau Indikasi Geografis yang dilindungi 2. Apelasi Asal 3. Indikasi Sumber 4. Penunjuk asal yang dilindungi 5. Indikasi Geografis tidak langsung 6. Nilai tradisional/Ekspresi Tradisional/Jaminan Kekhususan Tradisional 7. Ekspresi Tambahan yang dilindungi 8. Indikasi Daerah Asal

Keragaman definisi dan pengertian Indikasi geografis yang ada pada saat ini disebabkan sedikitnya oleh 3 hal, yaitu : 1. Adanya perbedaan batasan mengenai indikasi geografis yang dikemukakan oleh konvensi internasional yang beragam 2. Belum adanya kesepakatan mengenai ruang lingkup dan cara implementasi perlindungan indikasi geografis yang secara memuaskan dapat menjembatani perbedaan batasan tersebut di atas di tingkat Internasional 3. Pengaruh pilihan kategori hukum negara terkait Dalam definisi yang diberikan dalam persetujuan TRIPs, indikasi geografis ini merupakan (a) tanda atau (b) bagian dari tanda pembeda yang harus memiliki aspek khusus dari nama asal barang yang bisa dipergunakan, yaitu : 1. Menunjukkan keterkaitan khusus antara barang tersebut dengan nama tempat asalnya 2. Memiliki nilai ekonomis, bahwa tempat asal memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas atau mutu barang tersebut, sehingga meningkat pula harga jualnya. 3. Reputasi, adalah salah satu elemen proteksi yang disebutkan secara eksplisit oleh Persetujuan TRIPs Indikasi Geografis ini dapat berwujud : a. Unsur-unsur alam atau lingkungan lain yang bersifat unik. Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

25

Unsur ini menunjukkan keterkaitan yang khusus antara barang dengan nama tempat asalnya. b. Tanda. Berkaitan dengan hal ini, para ahli sepakat bahwa indikasi atau tanda memiliki cakupan yang luas. Tanda ini dapat : 1. berarti nama tempat asal; dan 2. berarti penyebutan suatu produk yang hanya menyiratkan asal tempat produk itu 3. berupa benda atau simbol yang unik yang secara langsung berasosiasi dengan tempat asalnya. Sebelum Indikasi Geografis diatur dalam persetujan TRIPs, terdapat aturan yang hampir serupa yaitu : Apelasi (Appelation of Origins/AO). Istilah ini ini dipakai dalam perjanjian Lisabon tentang Perlindungan dan pendaftaran Internasonal apelasi Asal 1958. Istilah ini berasal dari istilah Perancis yang artinya apelasi asal atau nama formal asal yang terkontrol. Beberapa ahli menyatakan bahwa Apelasi asal ini menjadi dasar Indikasi geografis. Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Lisabon 1958 menetapkan bahwa Apelasi Asal Asal adalah : Nama geografis dari sebuah Negara, atau daerah atau daerah lokal yang berfungsi sebagai penunjuk tempat dihasilkannya suatu produk, serta sebagai penunjuk kualitas dan sejumlah karakter tertentu dari produk tersebut yang berhubungan secara ekslusif dan esensial dengan lingkungan geografisnya, geo grafisnya, termasuk dengan factor alam dan manusia. Sergio Escudero mengemukakan perbandingan antara pengertian Apelasi Asal dan indikasi geografis sebagai berikut : 1. Apelasi asal berwujud nama tempat, baik itu suatu negara, daerah atau lokalitas, indikasi geografis dapat berwujud nama geografis atau tanda lain seperti simbol, selama tanda tersebut dapat mengidentifikasikan mengidentifikasikan secara jelas tempat asal produk tersebut. Karena itu, Menara Eiffel misalnya bukanlah apelasi Asal tetapi bisa dipertimbangkan sebagai indikasi geografis yakni sebagai suatu produk yang dihasilkan dan menjadi simbol kota Paris 2. Apelasi asal berfungsi utama sebagai tanda pembeda suatu produk, sedangkan indikasi geografis lebih berfungsi untuk menandakan asal tempat suatu produk. Artinya, Apelasi Asal harus sama dengan produk. Sementara, indikasi geografis geografis memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar nama tempat. tempat. Indikasi geografis geografis mencakup nama tempat, juga tanda lain yang langsung menggiring konsumen untuk berasosiasi kepada tempat geografis yang memproduksi produk tersebut. 3. Apelasi asal hanya terbatas pada rujukan kualitas dan karakter suatu produk, sedangkan indikasi geografis juga merujuk kepada reputasi produk. 4. Apelasi Asal mempertimbangkan dan merujuk kepada lingkungan geografis, termasuk factor alam dan manusia, sedangkan indikasi geografis merujuk pada konsep umum tentang asal geografis 5. Apelasi Asal hanya mencakup nama geografis saja, sedangkan indikasi geografis juga mencakup simbol


26

KEGIATAN BELAJAR 2 SEJARAH INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERJANJIAN DAN/ATAU KONVENSI INTERNASIONAL TERKAIT INDIKASI

Perjanjian Lisabon tentang Perlindungan dan Pendaftaran Internasional Apelasi Asal 1958 adalah satu-satunya konvensi yang memfokuskan diri kepada salah satu varian dari Indikasi geografis adalah konvensi yang khusus mengatur Apelasi Asal atau Asal Asal Terkontrol. Terkontrol. Konvensi Internasional ini menerapkan system perlindungan ekstra kuat terhadap suatu produk yang diperdagangkan dengan nama tempat asal Perjanjian Lisabon 1958 memberikan perlindungan ekstra ekstra kuat. Pasal 3 Perjanjian Perjanjian ini menetapkan bahwa perlindungan yang sesuai dengan perjanjian ini harus diperluas hingga melindungi produsen. Perlindungan tidak tidak hanya mencakup segala bentuk tindakan penipuan terhadap konsumen akibat representasi yang salah satu dari tempat asal suatu produk. Dalam kaitan ini, produsen dilindungi dari segala bentuk peniruan, bahkan peniruan yang terangterangan, di mana peniruan tersebut mencantumkan nama asal tempat barang yang sebenarnya, misalnya dengan menambahkan terjemahan, atau ditulis dengan tambahan kata seperti macam dari.. jenis dari.., buatan.., tiruan dari atau semacamnya. System ini tidak memberikan kemungkinan lisensi. Perjanjian Lisabon 1958 menetapkan, bahwa dalam konteks tumpang tindih antara ruang lingkup merek dan apelasi Asal yang memakai tanda atau nama yang sama , merek harus dikalahkan dan ditempatkan pada proiritas kedua, sekalipun merek itu sudah dipakai dengan itikad baik atau bahkan telah memperoleh perlindungan hukum melalui registrasi sejak sebelum Apelasi terkait menerima perlindungan. perlindungan. Karena itu, jika suatu Apelasi berhasil memperoleh perlindungan perlindungan setelah registrasi sebuah merek yang bernama sama, merek itu harus dihentikan pemakaiannya dalam jangka waktu 2 tahun. Selain perjanjian Lisabon, 1958, terdapat perjanjian Multilateral tentang Aspek HKI yang terkait dengan Perdagangan atau Persetujan TRIPs. Perjanjian ini disahkan sebagai Lampiran IC dari Perjanjian Marakesh tentang Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia sebagai salah satu hasil dari negoisasi Putaran Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang dilakukan di Uruguay antara tahun 1986 sampai 1994. Dalam hal jangka waktu perlindungan, ada dua variasi jangka waktu perlindungan bagi indikasi Geografis yang umum dipakai. Dua kemungkinan itu adalah kemungkinan pertama, di mana rezim indikasi Geografis berada bersama dengan Merek maka jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis adalah sama dengan jangka waktu perlindungan Merek, yakni 10 tahun. Perlindungan ini diberikan dengan kemungkinan perpanjangan tak berbatas, selama indikasi geografis tersebut masi masi ada seperti semula. Kemungkinan kedua, jika indikasi indikasi geografis diregistrasi maka indikasi geografis tersebut akan terus diproteksi sampai waktu yang tidak terbatas, tanpa memperhitungkan apakah indikasi geografis itu sudah menjadi generic atau belum. Perlindungan ini diberikan selama kualitasnya masih terjaga dan pihak pemegang hak atau kuasanya sendiri tidak menghentikan pemakaiannya. Ada dua pendapat yang yang berkaitan dengan eksistensi Indikasi Indikasi geografis dan merek. Pendapat pertama lebih mengutamakan Indikasi geografis daripada merek. Konsekuensinya, indikasi geografis yang berhasil memperoleh proteksi melalui registrasi dengan nama yang sama dengan Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

27

suatu merek terdaftar, akan segera mengancam merek tersebut. tersebut. Merek terdaftar tersebut, meskipun telah lebih dulu dilindungi secara hukum dan masih dipakai serta terdaftar atas itikad baik, harus dihentikan pemakaiannya dalam jangka waktu maksimal dua tahun sejak saat indikasi geografis yang sama itu memeperoleh perlindungan. Sebaliknya, pandangan kedua memandang indikasi geografis dan merek secara kuat. Jika ada tumpang tindih, eksistensi keduanya ditentukan oleh prinsip “the first in time first in right” atau prinsip yang paling dulu, yang paling berhak”. Sehubungan dengan tumpang tindih ini, persetujuan TRIPs TRIPs memposisikan diri secara jelas sebagai pemegang prinsip yang lebih dulu yang paling berhak tersebut. KEGIATAN BELAJAR 3 INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, atau wilayah wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk factor alam dan factor manusia yang yang dijadikan atribut atribut dari barang tersebut. Asal tempat ini mengindikasikan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk tersebut bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang memiliki kelebihan khususnya dalam menghasilkan produk tersebut. Indikasi geografis sesuai dengan rezim rezim HKI yaitu ia bersifat territorial. territorial. Namun demikian, indikasi geografi ini menjadi khusus, karena menjadi salah satu rezim HKI yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat dan budaya kelompok masyarakat atau bangsa dalam suatu negara.

Permohonan Indikasi geografis dapat diajukan oleh : 1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan 2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu 3. Kelompok konsumen barang tersebut 4. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 (3) UU No.15/2001. Permohonan ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis mengenai prosedur pendaftaran. Adapun tahap tatacara dapat dikelompokan menjadi beberapa tahap : 1. Tahap pertama : Mengajukan Permohonan 2. Tahap kedua : Pemeriksaan Pemeriksaan Administratif Administratif 3. Tahap ketiga : Pemeriksaan Pemeriksaan substansi substansi 4. Tahap keempat : Pengumuman 5. Tahap kelima : Oposisi pendaftaran 6. Tahap keenam : Pendaftaran 7. Tahap ketujuh : Pengawasan Terhadap pemakaian indikasi geografis 8. Tahap kedelapan : Banding


28

Permohonan banding dapat diajukan kepada komisi banding merek oleh pemohon atau kuasanya terhadap penolakan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan. Permohonan pendaftaran indikasi Geografis dapat ditolak oleh direktorat direktorat Jenderal HKI berdasarkan alasan apabila tanda tanda tersebut : 1. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum; 2. Dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya dan 3. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis Terhadap penolakan bedasarkan alasan tersebut di atas, pemohon pendaftaran indikasi geografis dapat memintakan banding kepada komisi banding merek. Permohonan banding diajukan paling paling lama dalam 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima maka Direktorat Jenderal HKI akan mencatat dan mengumumkan penolakan itu. MODUL 8 RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang dikenal dengan beberapa istilah , perjanjian TRIPs menyebutnya sebagai Undisclosed Information, Inggris menyebutnya sebagai Confidental Information, Amerika Serikat menyebutnya Trade Secret Indonesia menyebutnya rahasia dagang, yang penerapannya hanya diberlakukan pada informasi teknologi dan bisnis. Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah : informasi yang tidak diketahui secara umum atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang, oleh karenanya informasi dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya karena 1. Secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan 2. Secara materi memberikan insentif Menurut Saidin, ada 6 prinsip dasar Rahasia dagang yang dapat ditemukan secara umum, yakni : 1. Untuk memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat rahasia 2. Tergugat harus berkeyakinan bahwa penggugat menjaga kerahasiaan suatu informasi 3. Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh tergugat 4. Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap tergugat 5. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu 6. Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan Rahasia dagang dan hak cipta, keduanya merupakan HKI yang pengakuannya berdasarkan prinsip nonregister. n onregister. Pengakuan suatu rahasia dagang da gang tidak berdasarkan pendaftaran melainkan mel ainkan secara sera merta diakui oleh negara sepanjag memenuhi unsure-unsur rahasia dagang yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000. Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

29

Untuk menentukan besarnya kualitas kerahasiaan yang harus dimiliki suatu informasi sehingga dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, dapat dibagi atas 3 hal, yaitu : 1. Prinsip generalia, maksudnya kerahasiaan itu tergantung dari banyak tidaknya orang mengetahu informasi tersebut. 2. Prinsip difficulty, maksudnya untuk memperoleh informasi yang rahasia tersebut caranya sangat sulit dan rumit sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit 3. Prinsip contractual, maksudnya kerahasian informasi tersebut karena diperjanjikan bahwa harus dirahasiakan. Berdasarkan pasal 39 perjanjian TRIPs, TRIPs, ada 2 macam perlindungan atas informasi, yaitu yaitu : 1. Perlindungan terhadap rahasia dagang milik perorangan atau badan hukum, sebagaimana diatur dalam paragraph 2; dan 2. Perlindungan terhadap data yang diwajibkan oleh pemerintah sebagai syarat untuk pemasaran suatu produk farmasi baru atau produk baru kimia pertanian yang memanfaatkan unsure kimia baru, sebagaimana diatur dalam paragraph 3 KEGIATAN BELAJAR 2 RAHASIA DAGANG DI INDONESIA

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000, Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia dagang. Pengertian rahasia Dagang terdiri dari Unsur-unsur sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Adanya informasi Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau b isnis Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha;dan 5. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang meliputi hal-hal sebaagi berikut : 1. 2. 3. 4.

Metode produksi Metode pengolahan Metode penjualan Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum

Pemilik rahasia dagang berbeda dengan pemegang rahasia rahasia dagang. Pemilik Rahasia dagang adalah penemu atau originator dari informasi yang dikategorikan sebagai rahasia Dagang. Sementara itu, pemegang rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang dan pihak yang memperoleh hak lebih lanjut dari pemilik rahasia dagang, yang terjadi sebagai akibat dari pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan (misalnya putusan pengadilan) Pasal 5 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2000 Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

30

Hak rahasia dagang dapat berali atau dialihkan dengan : 1. 2. 3. 4. 5.

Pewarisan Hibah Wasiat Perjanjian tertulis Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan UU

Pengalihan Hak rahasia dagang harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. yang dimaksud dengan dokumen tentang pengalihan hak adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan Hak Rahasia Dagang. Namun, Rahasia dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan. Pengalihan tersebut baru akan memiliki kekuatan hukum atau daya ikat bagi pihak ketiga selama dan setelah pengalihan tersebut dicatatkan pada direktorat Jenderal HKI dan diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia dagang. Lisensi Rahasia dagang adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Waktu dan syarat tertentu merupakan esensi pembeda antara perjanjian pengalihan hak Rahasia dagang dengan lisensi, hal ini menegaskan prinsip bahwa lisensi bersifat non ekslusif. Artinya, lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya hal ini ini harus dinyatakan dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI. Setelah pendaftaran, proses selanjutnya adalah pengumuman dalam berita rahasia dagang. Pencatatn ditolak apabila isi perjanjian Lisensi tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya, perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia. Menurut pasal 17 ayat 2 UU No. 30 tahun 2000 tindak pidana tersebut adalah delik aduan. Ini berarti proses jalannya suatu perkara pidana baru berlangsung jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini masih mencerminkan sifat kepentingan (perdata) dari pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini adalah Pemilik rahasia dagang atau Pemegang Rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang : 1. Menggunakan rahasia dagang 2. Memberi lisensi kepada orang lain 3. Mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial


31

Ia dapat melakukan gugatan ganti rugi dan atau minta penghentian tindakan tersebut dan diancam hukuman pidana penjara maksimum 2 tahun penjara atau denda maksimum 300 juta. MODUL 9 KEGIATAN BELAJAR 1 HUBUNGAN ANTARA HUKUM LARANGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

PRAKTIK

MONOPOLI

DAN

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dijelaskan tentang Pengertian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang/jasa tertentu. Tujuan aturan tersebut adalah untuk memelihara pasar tetap dalam kondisi kompetitif dan bebas dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan/atau menghilangkan persaingan. UU No. 5 Tahun 1999 melarang perjanjian dalam bentuk sebagai berikut : 1. Oligopoli. Batasan untuk terjadinya oligopoli adalahpenguasaan pangsa pasar atas atas barang atau jasa tertentu melebihi 75% 2. Penetapan harga Akibatnya adalah barang dan/atau jasa yang sama harus dibayar pembeli dengan harga yang berbeda atau adanya usaha tidak sehat. 3. Pembagian wilayah 4. Pemboikotan 5. Kartel 6. Trust. Batasannya adalah adanya pengontrolan atas produksi dan/atau pemasaran atas barang/jasa oleh kelompok tertentu. 7. Oligopsoni. Batasannya penguasaan 75% pangsa pasar untuk satu jenis barang dan/atau jasa tertentu. 8. Integrasi Vertikal sebagai bentuk perjanjian atas penguasaan rangkai produksi baik langsung maupun tidak langsung. 9. Perjanjian tertutup Perjanjian ini memberikan batasan atas adanya perputaran barang/jasa tertentu hanya untuk pihak yang melakukan/membuat perjanjian dengan menutup adanya pasokan atas barang/jasa yang sama oleh pelaku usaha yang tidak melakukan perjanjian tersebut. 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri, yang ketentuannya mengakibatkan terjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang berdasarkan UUNo. 5 Tahun Tahun 1999, adalah : a.Monopoli, mencakup penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dengan akibat terjadi praktik monopolindan/atau jasa tersebut, adalah : 1. Belum adanya substitusi atas barang/jasa Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

32

2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan atas barang/jasa yang sama 3. Adanya pengausaan lebih 50% pangsa pasar a. Monopsoni, adalah adanya penguasaan atas penerimaan pasokan dengan menjadi pembeli tunggal atas barang/jasa tertentu di pasar. Batasannya 50% atas pangsa pasar untuk barang/jasa. b. Penguasaan pasar c. Persengkokolan Yaitu kegiatan yang memiliki tujuan : 1. Mengatur dan/atau memenangkan tender 2. Mendapatkan informasi rahasia dari kegiatan usaha pesaingnya 3. Menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya Hak-hak yang terdapat dalam HKI Pemilik atau pemegang HKI secara umum memiliki hak ekslusif atau monopoli yang diberikan oleh negara untuk produksi, pemasaran, dan distribusi dalam kaitannya dengan hak ekonomi. Sementara itu, hak moral melekat padanya untuk disebutkan nama pemilik atau pemegang HKI. 1. cipta UU No. 19 Tahun Tahun 2002, Hak cipta dalam kaitannya dengan hak ekonomi adalah mengumumkan atau memperbanyak karya cipta, mencakup : pembacaan, penyiaran, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, dan penyebaran. pen yebaran. Terdapat pengecualian dalam hal kegiatan dengan tujuan non profit, misalnya penelitian, pengembangan, atau pendidikan. 2. Paten UU No.14 tahun 2001 bahwa pemegang/pemilik paten memiliki hak sebagai berikut : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan. 3. Merek UU No. 15 tahun 2001, memiliki hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut 4. Desain industri UU No.31 Tahun 2000, pemilik/pemegang pemilik/pemegang hak Industri Industri memiliki memiliki hak :membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan mengedarkan 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pemilik berhak untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang memilki Hak tersebut. 6. Rahasia dagang, pemilik berhak untuk :menggunakan rahasia dagang dan memberikan lisensi pada pihak lain 7. Indikasi Geografi 8. Varitas Tanaman, pemilik hak berhak untuk : a. memproduksi atau memperbanyak benih b. menyiapkan untuk tujuan propagasi c. mengiklankan d. menawarkan e. menjual atau memperdagangkan Ringkasan Modul Hukum Hukum Kekayaaan Intelektual UT HKUM 4302 4302 Tahun 2015 Karangan Surahno, dkk Oleh Inggriany

33

f. mengekspor g. mengimpor h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam butir a-g Persinggungan antara Hukum Antimonopoli dan HKI a. Umum Pada umumnya, pemilik atau pemegang HKI memiliki hak untuk : 1. Memproduksi 2. Menjual/memasarkan 3. mendistribusikan HKI sebagai bentuk monopoli atas suatu karya oleh pikir manusia sebagai bentuk penghargaan atas usahanya untuk menghasilkan atau menciptakan barang/jasa yang bermanfaat bagi manusia. Sementara itu Hukum Anti monopoli mengatur batasan apa saja yang tidak diperbolehkan sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum tampak bahwa HKI berlawanan dengan Hukum Anti Monopoli Mono poli akan tetapi dengan melihat substansi dari dar i pengaturan secara lebih rinci maka keduanya saling mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.


1

MODUL 1 Ruang Lingkup Hukum Perusahaan Ruang lingkup hukum perusahaan membahas mengenai pengertian hukum dan perusahaan, serta hukum perusahaan, macam badan usaha dan bentuk badan usaha Kegiatan Belajar 1 A. 1. Pengertian Hukum Perusahaan

Definisi yang dikemukakan para Ahli hukum, yaitu : 1. Sudikno mertokusumo bahwa Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 2. Surojo Wignjodipuro, hukum adalah : himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. 3. Ahli hukum lain, yaitu mochtar kusumaatmaja, Hukum merupakan seperangkat kaidah dan asa yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, serta lembaga (institutions) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Definisi kusumaatmaja lebih luas yaitu didalam hukum tidak hanya terkandung asas dan norma saja, tetapi terkandung pula lembaga hukum yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan asas dan norma hukum yang diatur, serta proses atau mekanisme dalam beracara untuk meujudkan hukum atau melaksanakan hukum tersebut di masyarakat. 2. Pengertian Perusahaan Istilah perusahaan muncul menggantikan istilah dagang ketika dihapusnya Pasal 2 s.d Pasal 5KUHDagang. Istilah atau kata perusahaan muncul dalam Pasal 6 KUHDagang. Walaupun demikian, tidak ada pasal dalam KUHDagang yang memberikan pengertian tentang perusahaan. Pengertian perusahaan terdapat dalam Memorie dalam Memorie van Toelichting (MvT), (MvT), bahwa yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Selain itu juga tedapat dalam UU No. No. tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara RI, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Selain istilah perusahaan ada juga istilah pekerjaan, perbedaan mendasar adalah adanya unsur laba(keuntungan). Pada perusahaan, laba merupakan unsur yang yang mutlak, sedangkan pada pekerjaan, laba lab a bukanlah unsur mutlak, sehingga suatu kegiatan disebut sebagai suatu pekerjaan pek erjaan apabila unsur dalam suatu perusahaan telah terpenuhi dikurangi unsur laba.

Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

2

1. Pengertian Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur seluk beluk bentuk perusahaan. Sumber hukum dari hukum perusahaan adalah KUHPerdata, KUHDagang, peraturan yang berhubungan dengan perusahaan, antara lain : UU tentang PT, UU BUMN, serta perjanjian Internasional yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang diadopsi atau dijadikan pedoman oleh pemerintah Indonesia. B. BIDANG KAJIAN HUKUM PERUSAHAAN Dengan mempelajari materi ini, kita diharapkan memahami landasan perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 adalah landasan atau dasar hukum pembangunan Indonesia dan Pasal 34 merupakan landasan hukum, sekaligus merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Dari pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa: 1. Perekonomian Indonesia berlandaskan demokrasi Ekonomi, yang tujuannya kemakmuran bagi semua orang 2. Perekonomian berlandaskan asas kekeluargaan dan bentuk usaha koperasi yang akan menjadi tulang punggung perekonomian negara. 3. Bidang usaha yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, yaitu dalam bentuk BUMN 4. Bentuk usaha yang tidak dikelola oleh koperasi dan BUMN akan dikelola perusahaan swasta

Berlandaskan pasal 33 UUD 1945, maka pelaku usaha atau pelaku ekonomi yang dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia adalah koperasi, BUMN, dan perusahaan Swasta (BUMS). Pelaku usaha ada 3 :

koperasi BUMN Perusahaan Swasta

a.Perum b.persero

a.Usaha Perseorangan Perseorangan b.Usaha Bersama

a.Non-Badan Hukum b.Badan Hukum

2. Badan Usaha Bukan badan Hukum Ada tiga bentuk, yaitu : Persekutuan Perdata (Maatschap), (Maatschap), persekutuan Firma persekutuan Komanditer (Comanditaire (Comanditaire Vennooschap/CV ) a. Persekutuan Perdata (Maatschap). Badan usaha ini diatur dalam Pasal 1618 s.d 1652 KUHPerdata. Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

dan

3

Menurut Pasal 1618 KUHPerdata : “Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya” Dari pasal tersebut diketahui bahwa unsur-unsur dari persekutuan persekutuan perdata adalah : 1. Terbentuk berdasarkan perjanjian 2. Memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng), dan 3. Tujuannya untuk membagi keuntungan Berdasarkan Pasal 1635 KUHPerdata keuntungan tidak boleh dinikmati seorang sekutu saja, tetapi kerugian boleh dinikmati oleh seorang sekutu saja hal ini disebabkan tujuan dari persekutuan perdata adalah membagi keuntungan diantara para sekutu. b. Persekutuan Firma Diatur dalam pasal 16 – 16 – 18 18 dan 22 – 22 – 35 35 KUHDagang Pasal 16 KUHDagang berbunyi “ yang dinamakan persekutuan firma adalah tiap-tiap tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama”. Unsur – Unsur – unsur unsur dari persekutuan persekutuan firma berdasarkan ketentuan pasal tersebut adalah : 1. Merupakan persekutuan perdata 2. Menjalankan perusahaan 3. Adanya nama bersama 4. Setiap sekutu firma adalah pengurus 5. Sekutu bertanggung jawab secara renteng c.

Persekutuan Komanditer Diatur dalam Pasal 19-21 KUHDagang Persekutuan komanditer adalah: “Persekutuan “Persekutuan Firma yang mempunyai satu satu atau beberapa sekutu komanditer (aktif) beserta satu atau beberapa orang sekutu komplementer (pasif). Dari pengertian diatas, diatas, maka unsur dari persekutuan komanditer adalah : 1. Badan usaha yang merupakan persekutan firma 2. Didalamnya minimal adanya satu sekutu komanditer (sekutu pasif), dan 3. Adanya satu sekutu komplementer (sekutu aktif) Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas dan sekutu komplementer bertanggung bertanggung jawab sampai harta pribadi.

Dalam praktik istilah persekutuan sering rancu dengan istilah perseroan. Sero adalah saham sedangkan modal persekutuan perdata, firma dan komanditer tidak berwujud saham sehingga istilah yag tepat adalah persekutuan perdata bukan perseroan perdata. Kegiatan belajar 2 Modul 1 A. Badan Hukum

Badan hukum adalah Subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang tidak berjiwa, serta dapat pula melakukan hubungan hukum. Perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dengan tidak, terletak pada tanggung jawab pemilik perusahaan. Tanggung jawab penuh untuk usaha yang bukan berbadan hukum. Dan Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

4

tanggung jawab sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam perusahaan untuk badan usaha berbadan hukum. B. TEORI-TEORI BADAN HUKUM 1. Teori fictie dari Carl Von Savigny Badan hukum itu semata mata buatan negara saja, hanyalah fiksi

2. Teori harta kekayaan bertujuan (Doel Vermogens Theorie) dari A. Brinz Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi Subjek hukum. Badan hukum adalah kekayaan yang tidak ada individu yang memilikinya memilikinya dan terikat dengan tujuan tertentu. 3. Teori Organ dari Otto von Gierke Badan hukum adalah suatu organisme yang riil,yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus dan anggotanya) 4. Teori propriete Collective dari Planiol dan molengraaf Menurutnya, Hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua angggotanya. 5. Teori Kenyataan Yuridis dari Mejers Badan hukum merupakan suatu hal yang nyata dan konkret, walaupun tidak dapat diraba. Persamaan badan hukum dan manuisia terbatas pada bidang hukum saja. C. SYARAT-SYARAT BADAN HUKUM Ada dua, yaitu syarat Materiil dan Syarat Formal a. Syarat Materiil Badan Hukum adalah : 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah 2. Mempunyai tujuan tertentu 3. Mempunyai kepentingan sendiri 4. Ada organisasi yang teratur

b. Syarat Formal Badan Hukum. Pada umumnya, syarat formal formal tersebut berdasarkan formalitas tertentu, tertentu, misalnya pendirian PTdilakukakan oleh minimal 2 orang. D. PERBUATAN BADAN HUKUM

Badan hukum adalah subjek hukum yang tidak berjiwa, dalam melakukan perbuatan perbuatan hukumnya diwakilkan oleh manusia yang sering disebut dengan organ dari badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Organ ini merupakan alat perlengkapan dari badan hukum yang dapat berupa Direksi, Komisaris, Pengawas, atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perbuatan dari dari organ badan hukum sah dan mengikat apabila bertindak sesuai sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar. Ciri-ciri Badan hukum : badan hukum adalah subjek hukum dan pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebatas saham yang disetorkannya Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

5

E. WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam praktik, pendaftaran perusahaan dilakukan di Kantor Wilayah Perdagangan setempat, dimana perusahan tersebut berkedudukan. Penyelenggaranya dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Sifat dari daftar perusahaan terbuka untuk semua pihak yang menginginkan informasi mengenai suatu perusahaaan tertentu. Perusahaaan yang wajib didaftarkan adalah : 1. Badan Hukum 2. Persekutuan 3. Perorangan 4. Perusahaan lainnya MODUL 2 Perseroan Terbatas Modul ini terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 membahas mengenai pengertian PT, asas-asas atau Prinsip – Prinsip – prinsip yang mendasari PTdan pendirian PT. Kegiatan Belajar 2 membahas mengenai Modal dan saham PT, Organ PT, serta tanggung Jawab Sosial dan lingkungan, yang yan g diatur dalam UU Perseroan Terbatas kita. Kegiatan Belajar 1 Modul 2 Pengertian, Asas, dan Pendirian Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas pengaturannya telah beberapa kali mengalami perubahan. Pertama diatur dalam KUHDagang, yaitu pasal 36-56, kemudian dicabut dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995), kemudian dicabut dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 200 7 Tentang Tentan g Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) yang diberlakukan hingga sekarang. A.

PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS

UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah : “Perseroan Terbatas Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Unsur-unsur yang terdapat dalam Perseroan Terbatas adalah: 1. 2. 3. 4.

Perseroan terbatas adalah badan hukum Merupakan persekutuan modal Didirikan berdasarkan perjanjian, dan Modal terbagi dalam saham


6

1. 2. 3. 4. 5.

Perseroan terbatas adalah badan hukum, maka konsekuensi sebagai badan hukum harus dipenuhi, seperti : Kepengurusan PT dilakukan oleh organ-organ perseroan Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan Kekayaan dan utang perseroan terpisah dari pemegang saham Pertanggung jawaban ada pada badan hukum Pemegang saham bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan

Modal terbagi dalam saham. Saham adalah perujudan dari modal yang disetor oleh para pemegang saham. Saham adalah surat berharga yang memiliki ciri mudah dialihkan, hal ini menjadikan kepesertaan para pemegang saham pun mudah dialihkan. Macam-macam Perseroan Terbatas, maka dikenal PT tertutup, Perseroan Publik, dan PT Terbuka. 1. PT Tertutup adalah PT yang pemegang sahamnya dibatasi pada kelompok tertentu atau tidak memenuhi syarat PT Terbuka. 2. Perseroan Publik adalah : perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar, atau ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 3. PT Terbuka adalah perseroan public atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. B. ASAS-ASAS (PRINSIP-PRINSIP) PERSEROAN TERBATAS Ada 7 prinsip PT, yaitu : 1. Piercing the Corporate Veil dapat diartikan sebagai mengoyak atau menembus cadar badan hukum. Artinya, beberapa prinsip dari badan hukum dikoyak atau ditembus. Jadi prinsip badan hukum, seperti tanggung jawab pemegang saham yang terbatas sesuai dengan modal yang dia setorkan, menjadi tidak berlaku lagi. 2. Ultra Vires, Vires, doktri ini mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan. Kekuasan tersebut ditentukan dalam dalam anggaran dasar PT. 3. Corporate Ratification, yaitu perseroan dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh organ lain dalam perseroan, sekaligus mengambil ali tanggung jawab dari organ lain tersebut. 4. Fiduciary Fiduciary Duty, Duty, dapat diartikan sebagai pemberian tugas berdasarkan kepercayaan. 5. Corporate Opportunity Opportunity bahwa organ perseroan lebig mengutamakan kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadi, ketika terjadi transaksi yang mengandungbenturan kepentingan. 6. Derivative Action merupakan Action merupakan gugatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan yang seharusnya dilakukan oleh direksi dalam hal ini dilakukan oleh pemegang saham. Bila gugatan berhasil maka hasilnya untuk perseroan. Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

7

7. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas C. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Perseroan adalah Badan Hukum , maka dalam pendiriannya pendiriannya sesuai dengan persyaratan persyaratan badan hukum, yaitu harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat Materiil Badan hukum : perseroan harus memiliki modal sendiri, memiliki tujuan tertentu yaitu mencari untung, mempunyai kepentingan sendiri (bergerak di bidang tertentu), dan memiliki organ yang akan menjalankan kegiatan perseroan Syarat formil badan hukum :Akta Pendirian PT harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan dan penolakan diberikan dalam jangka 30 hari sejak permohonan diterima. Jika ditolak disertakan alasan penolakan. Jika diterima maka disahkan oleh menteri lalu didaftarkan di mana daftar perseroan diselenggarakan oleh menteri selanjutnya pengumuman yang dilakukan paling lambat 14 hari dari tanggal, selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Akta Pendirian PT pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Identitas para pendiri Susunan dan identitas direksi dan komisaris Nama pemegang saham dan jumlah saham yang diambil Anggaran Dasar Perseroan

Kegiatan Belajar 2 Modal dan Organ Perseroan Terbatas A. MODAL DAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Syarat PT salah satunya adalah kekayaan sendiri, modal merupakan bagian dari kekayaan perseroan. Modal PT terdiri dari tiga , yaitu : modal mod al dasar, modal ditempatkan, dan modal mo dal disetor. 1. Modal Dasar (statutair capital/authorized capital) adalah modal dalam jumlah tertentu yang dicantumkan dalam Akta Pendirian dan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal ini pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. adalah modal yang telah 2. Modal ditempatkan (geplaats kapitaal/issued capital) disanggupi oleh para pendiri atau pemegang saham untuk diambilnya. Pengambilan saham ini dapat saja seluruhnya sudah dibayar atau ada yang belum dibayar, tergantung berapa besar jumlah modal yang ditempatkan tersebut yang diambil pendiri. 3. Modal disetor (gestort kapitaal/paid-up capital) adalah modal yang benar benar telah disetor. Ketika perseroan disahkan, disahkan, modal yang ditempatkan ditempatkan harus disetor penuh. Hal ini berarti saham yang telah dibayar penuh oleh para pemegang saham. Saham adalah suatu bagian atau porsi tertentu dari sesuatu yang dimiliki bersama oleh beberapa orang, o rang, yang mempunyai mempun yai referensi terhadap bagian dari da ri kepentingan seseorang anggota ang gota yang tidak dapat dipisahkan dipisahkan dari keseluruhan. Saham merupakan bukti kepemilikan terhadap Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

8

perseroan. Bila dilihat dari sisi surat berharga, maka saham merupakan surat berharga yang bersifat keanggotaan. B. ORGAN PERSEROAN TERBATAS Menutur pasal 1 angka 2 UU PT, organ PT ada 3, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan komisaris. 1. Rapat Umum Pemegang Saham Berdsarkan Pasal 1 angka 4 jo Pasal 75 UU PT, disebutkan baha RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran Dasar. D asar. Tanggung Tang gung jawab penyelenggaran RUPS dilaksanakan direksi. Dalam pakteknya ada 2, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa yang dapat diadakan setiap waktu. 2. Direksi Pasal 1 angka 5 UU PT: Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan pen gurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud mak sud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Masa jabatan 5 th, direksi dapat berhenti karena masa jabatannya telah berakhir, mengundurkan diri, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 3. Komisaris Dalam Pasal 1 angka 6 PT disebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah :Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Tangggung jawab social dan lingkungan, baru diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Menurut Pasal 1 angka 3 UU PT, maksudnya adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. D. PEMBUBARAB PERSEROAN Diatur dalam Pasal 142 UU PT yang menyebutkan bahwa, pembubaran perseroan terjadi karena 5 hal, yaitu : Berdasarkan Keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu berdirinya, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya dicabutn ya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga dan karena harta pailit perseroan berada dalam keadaan insolvensi.

Status badan hukum berakhir setelah selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. MODUL 3 BADAN USAHA MILIK NEGARA

Modul 3 terdiri dari 2 kegiatan belajar, pada kegiatan belajar 1, kita mempelajari Pengertian dan sejarah Perkembangan BUMN. Kegiatan belajar 2, kita membahas macam-macam BUMN, kewajiban pelayanan umum, Restrukturisasi, dan Privatisasi BUMN. Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

9

Kegiatan Belajar 1 Pengertian dan sejarah Perkembangan BUMN

A.

PENGERTIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BUMN dulu dikenal dengan istilah Perusahaan Negara. Pengertian BUMN terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN), yang menyebutkan bahwa : “BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya modaln ya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Berdasarkan definisi tersebut, maka unsure-unsur dari BUMN adalah : 1. Merupakan badan usaha 2. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara 3. Penyertaan secara langsung, dan 4. Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan Maksud dan tujuan pendirian BUMN disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, yaitu ada 5: 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya 2. Mengejar keuntungan 3. Mengejar kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi 4. Menjadi perintis bagi kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. B. SEJARAH PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keberadaan BUMN BUMN berdasarkan sejarahnya, sejarahnya, erat kaitannya dengan kegiatan usaha usaha negara Belanda ketika datang ke Indonesia, kemudian menjajah Indonesia. Badan yang dibentuk Belanda pertamakali pertamakali dan merupakan merupakan pewakilan dagang pemerintah pemerintah Belanda adalah VOC. Kemudian Belanda menjajah Indonesia dan melakukan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dari tanah jajahannya. jajahannya. Kegiatan ini ini dilakukan oleh perusahaan belanda yang tunduk dengan ketentuan IBW dan perusahaan yang tunduk pada ICW. Setelah Indonesia Indonesia merdeka , maka dibentuklah perusahaan perusahaan negara, diantaranya terdapat perusahaan yang dulunya dulun ya merupakan perusahaan Belanda. Sehingga Sehin gga terdapat berbagai peraturan yang mengatur perusahaan negara yang menimbulkan bentuk perusahaan negara yang berlaina Dalam sejarah perkembangannya Indonesia melakukakan beberapa kali perubahan dalam peraturan untuk menyeragamkan Perusahaan Negara tersebut. Perusahaan Negara adalah “ semua Perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara RI, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Tujuan didirikan Perusahaan Negara adalah meningkatkan taraf hidup rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya sering tidak memenuhi harapan, maka keluarlah Instruksi Presiden nomor 17 tahun 1967 tentang pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam tiga bentuk Usaha Negara, yaitu : Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Menurut Pasal 2 UU No. 9 Tahun 1969 dikatakan bahwa : Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

10

1. Perjan adalah Perusahaaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblaad 1927 No. 419) 2. Perum adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketenyuan yang termaktub dalam UU No. 19 Prp Tahun 1960 3. Persero adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas, seperti diatur menurut KUHDagang (Staatsblad 1847 Nomor 23. Untuk meningkatkan kinerja BUMN selanjutnya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988, Menteri keuangan mendapat tugas khusus untuk mengatur tata cara penyehatan dan penyempurnaan p enyempurnaan pengelolaan BUMN. Instruksi ini menyebutkan Bahwa BUMN dibagi ke dalam penggolongan peringkat sehat sehat sekali, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan ini berdasarkan kepada perhitungan tingkat rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas yang dicapai perusahaan setiap tahun. Selanjutnya dibuat UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN), yang menghapus berlakunya UU mengenai BUMN yang sudah ada sebelumnya. Kegiatan Belajar 2 Modul 3 A. MACAM-MACAM BUMN DAN RESTRUKTURISASI BUMN. Sejak disahkan UU Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN (UU (UU BUMN), maka UU yang yang sudah ada sebelumnya tidak berlaku lagi. Menurut UU BUMN ini , BUMN ada 2 macam, yaitu Persero dan Perum. 1. Persero

Pasal 1 angka 2 UU BUMN, Persero Persero adalah : BUMN yang berbentuk Perseroan Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Dari definisi, d efinisi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur Persero adalah : 1. Berbentuk perseroan terbatas 2. Modal yang harus dimiliki negara seluruhnya atau minimal 51% 3. Modal terbagi dalam saham 4. Tujuannya mengejar keuntungan Maksud dan tujuan pendirian persero adalah : 1. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan Persero selain tunduk pada UU BUMN juga tunduk pada UU Perseroan Terbatas. Persero adalah Badan Hukum yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum, yaitu ( UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas): 1.

Syarat Materiil : mempunyai kekayaan, tujuan tertentu, kepentingan sendiri dan mempunyai organ yang teratur. 2. Syarat formil a. Dibuat dengan akta notaris b. Disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM c. Didaftarkan di Kanwil Perdagangan Setempat Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

11

d. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 2.Perusahaan Umum (Perum)

Pasal 1 angka 4 UU BUMN, BUMN, PERUM, adalah : BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedian barang/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pasal 36 UU BUMN maksud dan tujuan pendirian PERUM adalah: penyedian barang/jasa yang bermutu tinggi dan untuk mendukung kegiatan tersebut, PERUM dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. D. KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Kewajiban pelayanan umum dalam praktik popular dengan istilah Public Service Obligation (PSO) Berdasarkan ketentuan pasal 66 UU BUMN , BUMN diberi tugas oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, masyarakat, tetapi tujuan BUMN mencari untung tetap tetap menjadi tujuan perusahaan. JIka penugasan ini merugikan BUMN maka pemerintahharus memberikan kompensasi atas kerugian yang ditanggung BUMN. C. RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 72 UU BUMN menyebutkan bahwa restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan professional. Sementara itu, tujuan dilakukannya restrukturisasi restrukturisasi adalah : 1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan 2. Memberikan manfaat berupa dividend dan pajak kepada negara 3. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, dan 4. Memudahkan privatisasi D. PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA 1. Menurut UU BUMN Pasal 1 angka 12, Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 2. Penerapan Good Corporate Governance dalam Pelaksanaan Privatisasi Pasal 75 UUBUMN menyebutkan bahwa privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparasi(keterbukaan), kemandirian (perusahaan dikelola secara professional),akuntabilitas(kejelasan professional),akuntabilitas(kejelas an fungsi), pertanggungjawaban(kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan), dan kewajaran(Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak). 3. Metode privatisasi Indra Bastian, memeberikan 9 contoh metode dalam pelaksanaan privatisasi, yaitu yaitu : Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

12

1. Penawaran Umum (public offering/flotation) adalah metode yang dilakukan dengan jalan menjual saham yang dimiliki oleh negara melalui pasar modal. 2. Penempatan langsung (direct (direct placement atau mitra mitra startegis), dengan jalan menjual saham kepada pihak tertentu yang sudah lulus seleksi, yang biasanya dilakukan dengan cara negosiasi atau tender. 3. Management Buy-out (MBO), cara pembelian saham oleh suatu konsorsium yang diorganisasi dan dipimpin oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan 4. Likuidasi 5. Privatisasi lelang 6. Kepemilikan dengan menggunakan dana perwalian (privatization trust fund) 7. Penjualan aset 8. Konsesi adalah sewa aset untuk jangka panjang, biasanya 25 sampai 30 tahun. 9. Sewa guna usaha atau lease MODUL 4 RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN Modul ini terdiri terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 berisi pembahasan mengenai latar belakang, tujuan dan macam-macam Restrukturisasi perusahaan, sedangkan kegiatan belajar 2 berisi mengenai perusahaan induk dan perusahaaan anak, serta bagaimanahubungan diantara perusahaan-perusahaan dalam Perusahaan Kelompok. KEGIATAN BELAJAR 1 MODUL 4 A. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN 1. Pengertian Restrukturisasi KBBI mengartikan restrukturisasi sebagai penataan kembali, dengan tujuan supaya struktur atau tatananya baik. Dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2003 pasal 1 angka 11, bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Sebenarnya yang mendasari dilakukannya restrukturisasi perusahaan adalah perjanjian yang disepakati dalam RUPS, karena hasil putusan RUPS yang merupakan kesepakatan dari pemegang saham merupakan perjanjian yang mengikat.

B. MACAM-MACAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN Metode restrukturisasi perusahaan diatur dalam Pasal 122 sampai pasal 137 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU Perseroan Terbatas), yaitu restrukturisasi perusahaan dengan metode Penggabungan (Merger), Peleburan (konsolidasi), Pengambilalihan (Akuisisi), dan Pemisahan (Spin-off) 1. Penggabungan (Merger atau Fusi) Pasal 1 angka 9 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

13

aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Jadi dalam merger terjadi penggabungan beberapa perusahaan yang menyisakan satu perusahaan yang tetap ada, dan biasanya perusahaan yang bertahan ini kemampuannya lebih besar dari perusahaan yang melebur (hilang). Pengambilalihan (Akuisisi) berasal dari kata acquisition dalam bahasa Inggris atau 2. dikenal juga dengan istilah take-over. Dalam Pasal 1 angka 11 UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa : pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Maka unsur terpenting di dalam akuisisi adalah : 1. Pengambilalihan saham perseroan, dan 2. Pengambilalihan ini mengakibatkan beralih pula pengendalian atas perusahaan yang diambil alih. Pada umumnnya istilah yang digunakan untuk menyebutkan perusahaan yang mengambil alih adalah akuisitor, sedangkan perusahaan yang yang diambil alih alih disebut perusahaan target. Setelah proses akuisisi, perusahaan target tidak menjadi hilang atau bubar, biasanya kedudukannya menjadi anak perusahaan dari perusahaan akuisitor. 3.

4.

Peleburan (konsolidasi) berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Perseroan Terbatas, Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untik meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pemisahan (Spin-off) , Pasal 1 angka 12 UU PT disebutkan Pemisahan adalah : Perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 perseroan atau lebih.

KEGIATAN BELAJAR 2 MODUL 4 PERUSAHAAN KELOMOK A. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) Istilah lain dari group company adalah konsern(Concern) dan grup usaha konglomerat. Menurut Bartman S.M, Perusahaan Kelompok adalah : susunan perusahaaan-perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri di bawah satu pimpinan sentral, tetapi dari aspek ekonomi perusahaan tersusun menjadi satu kesatuan. Perusahaan kelompok terbentuk sebagai konsekuensi adanya hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Adanya instruksi manajemen sentral dari perusahaan kelompok pada semua perusahaan dan bertanggung jawab kepada kelompok. Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

14

Unsur-unsurnya ada 2: 1. Ada kesatuan dari sudut ekonomi 2. Ada jumlah jamak secara yuridis Perusahaan kelompok mempunyai 3 variasi, yaitu : a. Grup Usaha Vertikal (perusahaan kelomp b. ok yang anak perusahaannya bergerak pada satu jenis industry) c. Grup Usaha Horizontal (bisnis anak-anak perusahaannya tidak ada kaitan satu sama lain d. Grup Usaha Kombinasi (bisnis anak perusahaannya meliputi berbagai bidang usaha. 1. Induk Perusahaan (Holding Company) Pada perusahaan kelompok terdapat pimpinan perusahaan yang dikenal dengan sebutan induk perusahaan , holding company atau parent company. Holding company adalah : suatu perseroan perseroan besar yang sering sering berbentuk berbentuk corporation, memiliki sebagian besar saham-saham beberapa perseroan lainnya dan perseroan yang disebut belakangan masih tetap seperti semula, hanya saja diatur dan dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan holding company. Bentuknya ada 2 macam : Pure Holding Company (induk Perusahaan Semata)dan Operating Holding Company (induk perusahaan beroperasi). 2. Anak Perusahaan (Subsidiary Company) adalah : salah satu subyek hukum di mana subjek hukum lain (dalam hal ini perusahaan induk) secara langsung atau tidak melalui penguasaan lebih dari separuh hak suara dalam RUPS dapat mengangkat atau memperhentikan lebih dari separuh direksi atau komisaris. B.

HUBUNGAN ANTAR PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN KELOMPOK Keterikatan yang terjadi di antara perusahaan dlam perusahaan kelompok ada 2, yaitu : a. Keterikatan berdasarkan kepemilikikan saham yang sama b. Keterikatan berdasarkan kontrak, hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti hak suara yang diperoleh berdasarkan adanya perjanjian dengan pemegang saham lainnya.

MODUL 5 TATA KELOLA PERUSAHAAN (Corporate Governance/CG) Modul 5 terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 mengenai pengertian, Tujuan, dan latar belakang Tata Kelola Perusahaan, sedangkan kegiatan belajar 2 berisi pembahasan mengenai Prinsip-peinsip Tata Kelola Perusahaan dan Penerapannya dalam Peraturan. Kegiatan Belajar 1 PENGERTIAN, TUJUAN, DAN LATAR BELAKANG TATA KELOLA PERUSAHAAN A. PENGERTIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Menurut Bank Dunia (World Bank), Corporate Governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kerja sumber sumber perusahaan Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

15

bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi ekon omi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Beberapa pengertian CG , intinya agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara baik dan benar sehingga tujuan perusahaan tercapai, antara lain melalui hak, tugas dan kewenangan yang dimiliki pemilik perusahaan (pemegang saham), direksi dan dewan komisaris, pemerintah serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan proporsinya masing-masing dalam hubungan yang harmonis. B. TUJUAN SERTA MANFAAT TATA KELOLA PERUSAHAAN CG bertujuan agar hubungan antara pemegang saham, direksi, dan dean komisaris harmonis demi tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Manfaat CG pada perusahaan dalam hal : 1. Perbaikan dalam komunikasi 2. Meminimalkan potensi benturan 3. Focus pada strategi yang utama 4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi 5. Kesinambungan manfaat 6. Promosi citra korporasi 7. Peningkatan kepuasan pelanggan, dan 8. Perolehan kepercayaan investor Selanjutnya menurut The Forum Corporate Governance in Indonesia, penerapan manfaat CG adalah : 1. Lebih mudah memperoleh modal 2. Biaya modal yang lebih rendah 3. Memeperbaiki kinerja usaha 4. Memepengaruhi harga saham 5. Memperbaiki kinerja ekonomi C. LATAR BELAKANG TATA KELOLA PERUSAHAAN Istilah ini ini pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992. Ungkapan ini menjadi popular dan penting dalam kegiatan perusahaan ketika terjadi krisis ekonomi. Dalam pengembangan CG yang dibentuk oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (OECD) terdapat 5 aspek dasar, yaitu : 1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the (the rights of shareholders) shareholders) 2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (the (the equitable treatment of shareholders) shareholders) 3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan (the (the role of stakeholders) stakeholders)  Kerangka kerja CG harus mengakui hak-hak stakeholders, seperti yang ditetapkan hukum dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan, dan kelangsungan dari perusahaan yang secara financial dan sehat. 4. Keterbukaan dan transparansi (disclosure (disclosure and transparency) transparency) Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

16

5. Akuntabilitas direksi dan dewan komisaris (the (the responsibilities of the board ). ).  Kerangka CG harus memastikan pedoman strategic perusahaan, pemonitoran manajemen yang efektif oleh direksi dan dewan komisaris, serta akuntabilitas direksi dan dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. KEGIATAN BELAJAR 2 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENERAPANNYA DALAM PERATURAN

Organization for economic cooperation and development (OECD) yang merupakan organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan yang anggotanya antara lain Amerika serikat, negara;negara eropa, dan negara negara pasifik telah mengembangkan The OECD Principles Of Corporate Governance. Governance. A. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK 1. Prinsip tersebut tersebut agar dapat diterapkan dijabarkan dijabarkan oleh Forum oleh Forum Governance in Indonesia (FCGI) sebagai berikut, ada 4 : 2. Kewajaran ( fairness) fairness) 3. Transparansi ( Disclosure Disclosure danTransparency) danTransparency) 4. Akuntabilitas( Accountability) Accountability) 5. Responsibilitas( Responsibility) Responsibility)

a. Transparasi, yaitu : keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi e. Kewajaran ( fairness), fairness), yaitu keadaan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. B. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP (CORPORATE GOVERNANCE)

TATA

KELOLA

PERUSAHAAN

Penerapan Prinsip-prinsip CG di Indonesia Indonesia terakomodasi dalan UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal, besrta peraturan pelaksanaannya. Penerapan prinsip CG dalam UU Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar modal pada intinya melingkupi konsep keterbukaaan informasi, transparasi, manajemen yang penuh Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

17

tanggung jawab, perlindungan terhadap investor, penyelesaian yang efektif atas kesalahan penanganan investasi dari investor, perlindugan terhadap benturan kepentingan, dan dilusi kepemilikan efek sehingga terjamin pendapatan investasi yang kompetitif. MODUL 6 RUANG LINGKUP HUKUM PERUSAHAAN Indonesia menganut asas ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa hal terpenting dari pelaksanaan asas tersebut adalah partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan ekonomi di Indonesia.

Modul ini membahas mengenai dasar pengaturan, pengertian dan Kriteria koperasi, asas dan tujuan, kemudian membahas jenis koperasi, permasalahan koperasi, penembangan usaha. KEGIATAN BELAJAR 1 MODUL 6 PENGERTIAN KOPERASI KOPERASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM A. Menurut dasar hukum di Indonesia dikenal dikenal 2 macam badan hukum, yaitu yaitu : 1. Badan hukum orisinal (murni/asli), yaitu negara, Contoh negara kita 2. Badan hukum yang tidak orisinal (tidak murni/tidak asli), badan hukum yang berwujud perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata. Perkumpulan lazimnya dibagi dalam 2 golongan perkumpulan, yaitu : 1. Perkumpulan dalam arti luas, ialah perkumpulan yang ada dalam bidang hukum dagang dan merupakan bentuk asal dari segala persekutuan (maatschap, Firma/fa, CV, PT). Koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Perkumpulan dalam arti luas ini samasamamenjalankan perusahaan, karena itu merupakan perkumpulan bentuk asal dari bentuk-bentuk perusahaan dalam lingkungan hukum dagang. 2. Perkumpulan dalam arti sempit, ialah perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang, karena itu tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan dan sebaginya tadi. Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri berdiri sendiri terpisah terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis, serta tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan dalam arti luas, ada yang berbadan hukum (Perseroan terbatas, koperasi, perkumpulan saling menanggung) dan d an tidak berbadan hukum hu kum (persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer), keduanya sama-sama menjalankan perusahaan. 1. Landasan Koperasi Landasan berpijaknya koperasi di Indonesia adalah :Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum koperasi ada 4, yaitu : 1. Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Dimana kelima sila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. 2. Landasan Struktural adalah UUD 1945. Sebagai landasan geraknyaadalah Pasal 33 ayat (1) serta penjelasannya 3. Landasan mental adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. 4. Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 1 Tahun 1967, UU Koperasi No. 25 Tahun 1992


18

2. Asas Koperasi Undang-undang No. 25 tahun 1992 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. 3. Tujuan Koperasi Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. B. SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA Bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang yang spontan dari rakyat golongan menegah ke bawah, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan social yang ditimbulkan oleh system system kapitalis yang yang semakin berkembang. Terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama , mereka secara spontan memotivasi untuk mempersatukan diri dengan niat menolong dirinya dan manusia sesamanya. C. KOPERASI SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI INDONESIA

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang bersifat sosial, karena dalam mencapai tujuan ekonomis tersebut dilakukan dengan cara berinteraksi di antara semua manusia yang terlibat di dalamnya, baik di antara yang tergolong anggota, pengurus, dan ataupun dengan pengelola usahanya yang berpijak pada pola tingkah laku kebudayaan organisasi koperasi. Moh. Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan koperasi sebagai suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja. Djojohadikoesoemo, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang seorang yang dengan sukanya sendiri, hendak berkerjasama untuk memajukan ekonominya. KEGIATAN BELAJAR 2 MODUL 6 PENDIRIAN DAN PERANGKAT YANG ADA DALAM KOPERASI A. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI Aspek hukum mengenai pembentukan koperasi, maka perlu ditentukan definisi koperasi dari segi ekonomi dan dari segi hukum. 1. Dalam ilmu perkoperasian di Jerman, koperasi dalam pengertian ekonomi memiliki 4 ciri, yaitu sekelompok orangyang disatukan, paling sedikit oleh oleh satu kepentingan ekonomis yang sama bagi semua anggota kelompok lain 2. Tujuan kelompok, yaitu memajukan kepentingan bersama dengan tindakan bersama berdasarkan solidaritas dan gotong royong 3. Alat untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama 4. Tujuan utama badan usaha yang dimiliki bersama tersebut, yaitu memajukan kepentingan ekonomis para anggota kelompok Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

19

Sedangkan definisi hukum berfungsi untuk menentukan badan usaha yang sah dan membedakan dari bentuk lainnya.

B. JENIS-JENIS KOPERASI BERDASARKAN FUNGSI DAN LUAS DAERAH KERJA

1.Jenis koperasi berdasarkan fungsinya, ada 3 : 1. Koperasi konsumsi, didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya 2. Koperasi jasa, berfungsi memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya 3. Koperasi produksi, bidang usahanya membantu penyediaan bahan baku, peralatan produksi, memproduksi jenis barang tertentu dan membantu memasarkannya. 2. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, ada 2 jenis : 1. Koperasi primer, koperasi yang anggotanya minimal 20 orang 2. Koperasi sekunder, adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi,serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan koperasi primer. Koperasi sekunder ada 3, yaitu : 1) Koperasi pusat anggotanya paling sedikit 5 koperasi primer 2) Gabungan koperasi, anggotanya minimal 3 koperasi pusat 3) Induk koperasi, yang minimum anggotanya 3 gabungan koperasi C. PEMBENTUKAN KOPERASI Setiap pendirian koperasi didasari oleh keinginan dari beberapa orang yang bersepakat bergabung. Wujud kesepakatan untuk mengikatkan diri di dalam wadah koperasi tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Penyusunan AD mempunyai tujuan antara lain : 1. Menjadi peraturan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi 2. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, manajemen, usaha, dan keuanngan 3. Menjadi dasar penyusunan peraturan dan ketentuan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi Hal hal yang dimuat dalam anggaran dasar koperasi, Pasal 8 UU no. 25 Tahun 1992 adalah : 1. Daftar nama pribadi 2. Nama dan tempat kedudukan 3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha 4. Ketentuan mengenai keanggotaan 5. Ketentuan mengenai rapat anggota 6. Ketentuan mengenai pengelolaan 7. Ketentuan mengenai permodalan Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

20

8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya 9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha 10. Ketentuan mengenai sanksi

D. PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI Menurut pasal 1 butir 1, UU No. 25 Tahun 1992, definisi definisi koperasi adalah : “badan usaha yang yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi k operasi sekaligus sek aligus sebagai sebag ai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pembagian organ koperasi tercantum dalam Pasal 21 UU No. 25 tahun 1992 terdiri dari 3macam, yaitu : 1. Rapat anggota 2. Pengurus 3. Pengawas Prinsip koperasi dalam UU no. 25 tahun 1992, adalah : 1. Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi 2. Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa yang dijual anggotanya 3. Koperasi harus besifat mandiri 4. Balas jasa yang diberikan bersifat terbatas terhadap modal E. PEMBUBARAN KOPERASI

Cara pembubaran koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 pada Pasal 46 s.d Pasal 50, da dua cara pembubaran yaitu yaitu : a. Keputusan Rapat anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi b. Keputusan pemerintah, ada 3 alasan, alasan, yaitu : 1. Koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan UU 2. Kegiatan koperasi bertentahngan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, berdasarkan keputusan pengadilan 3. Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat diharapkan lagi, misalnya koperasi pailit MODUL 7 USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Pada modul ini akan dibahas mengenai dasar pengaturan, pengertian, dan kriteria UMKM UMKM , dan tujuan UMKM dan Permasalahan UMKM KEGIATAN BELAJAR 1


asas

21

DASAR PENGATURAN, PENGERTIAN, KRITERIA UMKM, ASAS, DAN TUJUAN UMKM A. DASAR PENGATURAN UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan menengah (selanjutnya disebut UU UMKM), peraturan ini mencabut UU sebelumnya,yaitu UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

B. PENGERTIAN DAN KRITERIA UMKM

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 s.d Pasal 1 Angka 3 UU UMKM diuraikan diuraikan sebagai berikut : 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan perorangan yang memenhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU ini. 2. Usaha kecil adalah : usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 6 ayat 1, 2, 3 UU UMKM memberikan criteria UMKM, ada 3 : 1. Kriteria usaha mikro a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau b. Memiliki hasil penjualan maksimal tahunan 300 juta 2. kriteria usaha kecil a. Memiliki kekayaan kekayaan bersih lebih dari 300 juta s.d juta 2 miliar lima ratus ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau b. Memiliki hasil penjualan lebih dari 300 juta s.d 2.5 miliar 3. Criteria usaha menengah a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 jt s.d 10 miliar rupiah, atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.5 mi liar s. d 50 miliar rupiah C. VISI DAN MISI PEMBERDAYAAN UMKM Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

22

Berbicara mengenai visi dan misi pemberdayaan UMKM, perlulah sebelumnya, melihat asas-asas yang telah diatur dalam Pasal 2 UU UMKM, yang kemudian masing-masing asas definisinya dijelaskan dijelaskan pada penjelasan UU UMKM ini, yang antara lain : 1. Asas Kekeluargaan 2. Asas Demokrasi Ekonomi 3. Asas Kebersamaan 4. Asas Effisiensi Berkeadilan 5. Asas Berkelanjutan 6. Asas Berwawasan Lingkungan 7. Asas Kemandirian 8. Asas Keseimbangan 9. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional Pasal 16 ayat 1 UU UMKM menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha bagi UMKM, yaitu dalam bidang : 1. Produksi dan Pengelolaan Pemasaran 2. Sumber daya manusia 3. Desain dan Teknologi Misi UMKM adalah : 1. Mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 2. Meningkatkan daya saing koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha menengah 3. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri KEGIATAN BELAJAR 2 MODUL 7 STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM, SERTA PERMASALAHAN, PENGEMBANGAN USAHA, DAN PEMBIAYAAN UMKM A. STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Strategi Pemberdayaan UMKM di Indonesia meliputi aspek-aspek, antara lain : 1. Aspek Pendanaan 2. Aspek sarana dan prasarana 3. Aspek informasi usaha 4. Aspek kemitraan 5. Aspek perizinan usaha 6. Aspek promosi dagang B.

PERMASALAHAN UMKM Beberapa kriteria permasalahan yang dimiliki oleh UMKM sebagai berikut : 1. Permasahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM, antara lain permodalan, SDM


23

2. Permasalahan lanjutan, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk 3. Permasalahan antara, yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar, agar mampu menghadapi persoalan secara lebih baik. Permasalahan lain yang dimiliki oleh UMKM karena keterbatasan beberapa aspek, seperti : 1. Teknologi 2. SDM 3. Manajemen 4. Permodalan 5. Organisasi dan kelembagaan Menurut Tulus (2009), permasalahan UMKM, antara lain : 1. Kesulitan pemasaran 2. Keterbatasan financial 3. Keterbatasan SDM 4. Masalah bahan baku 5. Keterbatasan teknologi MODUL 8 YAYASAN Materi yang dipelajari pada modul ini terbagi menjadi 2, yaitu : tentang sejarah dan pengertian yayasan, dan yayasan sebagai badan hukum. Selanjutnya membahas tentang harta kekayaan yayasan dan organ yayasan yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap organ dalam menjalankan yayasan. KEGIATAN BELAJAR 1 SEJARAH, PENGERTIAN, DAN DASAR HUKUM YAYASAN A. SEJARAH DAN PENGERTIAN YAYASAN Yayasan pada mulanya terjemahan dari istilah stichting yang berasal dari kata kata stichen stichen yang berarti membangun atau mendirikan dalam bahasa Belanda dan Foundation Foundation dalam bahasa Inggris. UU No. 28 Tahun 2004 (UU Yayasan), yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan yang yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat pula dipahami sebagai badan hukum yang mempunyai unsure-unsur : 1. Harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu pemisahan, yaitu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang 2. Tujuan sendiri, yaitu tujuan yang bersifat social, keagamaan, dan kemanusiaan 3. Alat perlengkapan, yaitu meliputi pengurus, Pembina, dan pengawas


24

B.

DASAR HUKUM YAYASAN

Sebelum UU yayasan diundangkan, keberadaan yayasan didasarkan pada hukum kebiasaan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Dalam UU ini dijelaskan dijelaskan tentang : 1. Kebiasaan 2. Yurisprudensi 3. UU No. 16 Tahun 2001 4. UU No. 28 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari UU No. 16 Tahun 2001 KEGIATAN BELAJAR 2 BADAN HUKUM YAYASAN A.PENGERTIAN YAYASAN DALAM KONTEKS BADAN HUKUM Definisi yayasan KBBI, yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus, dan didirikan untuk tujuan social. Paul Scholten, yayasan yayasan adalah : suatu badan hukum yang yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu. Kekayaan yang dimiliki yayasan adalah milik tujuan yayasan itu baik berupa sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan. Kedudukan badan hukum sebagai sebagai yayasan yayasan diperoleh bersama sama dengan berdirinya yayasan tersebut. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri yayasan mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Notaris menyampaikan permohonan pengesahan yayasan kepada menteri dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Instansi terkait wajib menyampaikan jawabanpaling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima. Besarnya biaya ditetapkan dalam peraturan pemerintah. B. STATUS BADAN HUKUM YAYASAN Yayasan dipandang sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut : 1. Yayasan adalah perkumpulan orang 2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum 3. Yayasan mempunyai harta kekayaan sendiri 4. Yayasan mempunyai pengurus 5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan 6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum (domisili) tempat 7. Yayasan dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan C. SYARAT-SYARAT MENDIRIKAN YAYASAN Yayasan didirikan oleh 1orang atau lebih I dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukka bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan, karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian menjadi kekayaannya menjadi milik yayasan. Syarat mendirikan Yayasan, ada 2 : 1. Syarat Materiil Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

25

a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan b. Suatu tujuan, yaitu bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan c. Suatu organisasi, yaitu suatu organisasi yang terdiri dari pengurus, Pembina dan pengawas 2. Syarat Formal Didasarkan pada akta otentik D. TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA YAYASAN Sosial, keagamaaan dan kemanusiaan. UU Yayasan juga memberi kesempatan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha. Krgiatan usaha ini untuk tujuan yayasan dan bukan untuk kepentingan organ yayasan. Ada 5 kategori bidang kegiatan yayasan, yaitu : 1. Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan 2. Yayasan yang bergerak dalam pendidikan 3. Yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan, bertujuan ikut membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam melestarikan kebudayaan bangsa. 4. Yayasan yang bergerak daalm bidang keagamaan, terutama dalam kehidupan beragama atau peribadatan 5. Yayasan yang bergerak dalam bidang social, membantu pemerintah dalam masalah social, seperti menyantuni anak yatim, fakir, miskin. E. ORGAN YAYASAN Ketentuan Pasal 2 UU Yayasan, menyebutkan : “yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, pengurus, dan pengawas. 1. Pembina Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus. Berfungsi sebagai pengganti pendiri 2. Pengurus Melaksanakan kegiatan pengurusan yayasan, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pengurus harus berlandaskan pada prinsip, ada 3 :, 1. Fiduciary duty, duty, yaitu : melakukan tugas berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh Pembina untuk kepentingan yayasan, bukan untuk kepentingan organ yayasan, dan harus sesuai dengan tujuan dan maksud yayasan.

2. Duty of skill and Care, Care, yaitu yaitu : tugas yang yang dilakukan timbul dari kepatutan dan kewajaran. Tugas itu diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, srta anggaran dasar yang berlaku sebagai UU bagi yayasan tersebut. 3. Statutory Duty, Duty, yaitu :UU yayasan mengatur kekuasaan dan wewenang, serta tanggung jawab pengurus, jadi kekuasaan dan wewenang pengurus dibatasi oleh anggaran dasar yayasan. 3.Pengawas , dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan fiduciary dengan fiduciary duty


26

F. PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN YAYASAN, YAYASAN ASING Yayasan yang satu digabungkan dengan yang lain, dan yayasan sebelumnya menjadi bubar. Alasan pembubaran yayasan, dalam Pasal 62 UU yayasan, karena : 1. Jangka waktu berdasarkan AD berakhir 2. Tujuan yayasan telah atau tidak tercapai 3. Putusan pengadilan, karena melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu bayar hutang setelah dinyatakan pailit, harta kekayaan tidak cukup membayar hutang setelah pailit Yayasan Asing diatur dalam Pasal 69, yayasan asing yang tidak berbadan hukum dapat melakukan kegiatan di Indonesia, jika tidak merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Yang tat caranya diatur pemerintah.

MODUL 9 PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Materi yangh dipelajari, yaitu tentang prinsip-prinsip dan kebijakan dalam persaingan usaha yang sehat, jenis-jenis persaingan usaha, dan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui KPPU KEGIATAN BELAJAR 1 PENGANTAR HUKUM PERSAINGAN USAHA (1) A. PENGERTIAN-PENGERTIAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA Sesungguhnya banyak istilah yang digunakan dalam bidang ini selain hukum persaingan usaha (competition Law), yaitu hukum antimonopoli (antimonopol y law) dan antitrust (antitrust law). Secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, Persaingan usaha adalah : instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek persaingan juga menjadi menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah bagaimana mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli. Sedangkan dalam kamus lengkap Ekonomi yang ditulis Christoper Pass dan Bryan Lowes, hukum persaingan adalah :bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, pengggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi, dan praktik anti monopoli. UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik monopoli dan persaingan Usaha Tidak sehat. Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptaya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu yang dapat mendorong pelaku usaha melakukan efisiensi, agar mampu bersaing dengan pesaingnya. Dalam UU Antimonopoli dirumuskan bebrapa pengertian antara lain : monopoli, praktikmonopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

27

KBBI, monopoli adalah : situasi pengadaan barang dagangannnya tertentu ( dipasar lokal maupun Nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Eksistensi monopoli ada yang merugikan dan menguntungkan warga masyarakat. Ada 4 jenis monopoli : 1. Monopoli yang terjadi karena dikendaki UU 2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat (Monopoly by Nature) 3. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan (monopoly of license) 4. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar

B. BEBERAPA ASPEK TENTANG PERSAINGAN (COMPETITION) 1.Latar Belakang Lahirnya UU Anti monopoli Pemerintah ingin mewujudkan demokrasi ekonomi, implementasinya adalah menghendaki kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonoki dan bekerjanya pasar yang wajar, serta jaminan kepastian hukum. 2.Tujuan UU Anti Monopoli Disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk dapat mencapai tujuan demokrasi ekonomi. ekonomi. Terdapat 3 sistem yang bertentangan dengan tujuan tersebut, yaitu : 1. Liberalisme perjuangan bebas, yang pada masa lalu telah melemahkan kedudukan Indonesia dalam ekonomi Internasional. 2. Sistem penganggaran belanja yang menghambat kemajuan dan perkrmbangan ekonomi 3. System pengonsentrasian kekuatan ekonomi, oleh karena segala monopoli akan merugikan rakyat

Pasal 3 UU Anti Monopoli, Ada 4, yaitu : Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha k ecil Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha, dan Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 3.Sistem Ekonomi Pasar dan Persaingan Usaha Sistem Ekonomi pasar berarti memberi kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha, baik pelaku usaha dalam negeri maupun asing, dan proteksi dari pemerintah tidak dikenal lagi, bahkan peran pemerintah sebagai pelaku usaha perlahan dihilangkan, misalnya dengan


28

melakukan privatisasi badan usaha milik negara. Dalam kaitannya dengan hal ini, pemerintah diposisikan sebagai regulator dan fasilitator. KEGIATAN BELAJAR 2 MODUL 9 PENGANTAR HUKUM PERSAINGAN USAHA (2) A. PERJANJIAN, KEGIATAN, DAN POSISI DOMINAN YANG DILARANG DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Pasal 1313 KUH Perdata, persetujuan persetujuan atau perjanjian adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanjiuntuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Perikatan adalah : suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal (prestasi) dari pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian merupakan salah satu dari perikatan. perikatan. UU Anti Monopoli Pasal 1 ayat 7, Perjanjian didefinisikan sebagai: “ suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Maka menurut UU ini baik tertulis atau tidak keduanya diakui sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha. Jenis-jenis Perjanjian yang dilarang, ada 10, yaitu : 1. Oligopoli, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Penetapan harga, perjanjian menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar konsumen pada pasar bersangkutan yang sama 3. Pembagian Wilayah bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa sebagaimana yang diatur UU Monopoli 4. Pemboikotan, menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, dan perjanjian menolak menjual setiap barang dan jasa dari pelaku usaha lain yang diatur Pasal 10 5. Kartel adalah perjanjian yang mengandung maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu barang dan jasa diatur UU 6. Trust adalah perjanian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masingmasing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan mengontrol produksi, pemasaran barang dan jasa 7. Oligopsoni adalah : perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan 8. Integrasi Vertikal, Ringkasan Modul Hukum Perusahaan UT karangan Nyulistiowati Suryani 2015 Ol eh Inggriany

29

9. Perjanjian tertutup 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kegiatan yang dilarang, Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ada, 4 macam : 1. Monopoli 2. Monopsononi :menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan. Apabila pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 3. Penguasaan Pasar adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli monop oli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Pasal 19, 220 dan 21 UU Anti An ti Monopoli. 4. Persengkokolan atuau konspirasi kerja sama pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Posisi Dominan Posisi dominan diartikan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan 1. Pangsa pasar 2. Kemampuan keuangan 3. Kemampuan akses pada pemasukan atau penjualan 4. Kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Posisi dominan ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan UU. B. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA Diatur dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil , Pasal 9.

C. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPPU adalah lembaga Publik yang bersifat independen, penegak, dan pengawas pelaksanaan UU Antimonopoli, serta wasit dalam rangka menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU, mempunyai 4 fungsi : 1. Hukum 2. Administratif 3. Penengah 4. Penyidik dan penyelidik


30

Pendekatan dalam hukum persaingan usaha, ada 3 : a. Pendekatan perse ilegal adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau ilegal b. Pendekatan Rule or reason, adalah doktrin berdasrkan penafsiran Sherman Antitrust yang diterapkan dalam kasus standar oil co. c. Pendekatan lain ( de minimis rule) Sanksi; sanksi terhadap pelaku usaha atas pelanggaran UU Antimonopoli, ada3 : 1. Sanksi Administrasi, Pasal 47 ayat 1dan 2 2. Sanksi Pidana Pokok, Paasal 48 ayat 1,2 dan 3 3. Sanksi Pidana Tambahan, pasal 49 berupa :pencabutan izin usaha, pelaku pelaku usaha tersebut dilarang menjabat jabatan direksi atau komisaris 2-5 Tahun dan pencabutan izin usaha.


1

RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA INTERNASIONAL PENDAHULUAN.

Kegiatan belajar 1, membahas tentang istilah dan fungsi HPI. kegiatan belajar 2, membahas tentang Pengertian HPI, Pembedaan HPI, dan Hukum Pidana Internasional, Internasional, HPI dan HPI Supranasional, Hukum Pidana Supranasional dan Hukum Pidana Dunia. Kegiatan Belajar 3, dibahas mengenai Pengertian asas hukum dan asas-asas yang terdapat dalam HPI KEGIATAN BELAJAR 1 Istilah Hukum Pidana Internasional

Secara gramatikal bahwa Hukum Pidana Internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu di satu pihak dikenal sebagai bidang Hukum Internasional yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan pidana dan di pihak lainnnya dikenal sebagai bidang dalam Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi Internasional. Penggunaan Istilah HPI awal mulanya diperkenalkan oleh para ahli Hukum Internasional yang berasal dari Eropa daratan, kemudian diikuti ahli hukum yang berasal dari negara Amerika Serikat, yang dipelopori Edmund wise tahun 1965 dan Cherif Bassiouni tahun 1986. Dalam istilah Hukum Perdana Internasional telah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah dan asas-asas Hukum Pidana yang yang mengatur tentang kejahatan Internasional. Internasional. Kaidah dan asas tersebut, dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang substansinya materinya secara langsung maupun tidak langsung mengatur kejahatan internasional. Hukum Pidana Transnasional adalah sekumpulan kaidah dan asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas batas wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, hukum negara berdaulat berlaku berlaku diwilayah tersebut juga melintasi batas-batas wilayah dua atau lebih negara.. Perbedaan keduanya adalah hukum Pidana Internasional lebih menekankan pada aspek Internasionalnya, HP transnasional lebih menekankan pada aspek nasional yang keluar batas wilayah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut I Wayan Parthiana, istilah Kejahatan Transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas wilayah negara satu dengan lainnya. Hukum Pidana Nasional yang berdimensi Internasional dimaksudkan untuk menunjukkan pada pengertian tentang adanya sekumpulan kaidah dan asas hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi Internasional Kejahatan nasional yang berdimensi Internasional juga merujuk pada adanya kejahatan nasional yang mengandung dimensi Internasional. Istilah lain HPI adalah International Criminal Law, International Penal Law, International Strafprocessrecht, Hukum Pidan Nasional yang berdoimensi Internasional, maupun Hukum Pidana Transnasional. Istilah tersebut dipergunakan sesuai dengan persepsi dan kepentingan dari masing masing orang yang bersangkutan tentang objek kajiannnya.

Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

2

HPI merupakan bagian dari Hukum Internasional yang bersifat koordinatif, dalam arti penerapannya menghormati batas wilayah yurisdiksi kriminal dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Terkait pesatnya perkembangan kejahatan yang bersifat transnasional dewasa ini, negara dipandang sederajat satu dengan lainnya; agar tidak ada intervensi hukum antara negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya; sebagai sarana untuk pemberian solusi bagi negara yang terlibat konflik internasionalmalalui mahkamah Peradilan Internasional, sebagai landasan dalam penegakan HAM Internasional. KEGIATAN BELAJAR 2 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKP HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

HPI didefinisikan sebagai seperangkat aturan aturan yang yang menyangkut kejahatan-kejahatan Internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas kerjasama internasional atau oleh Masyarakat melalui suatu lembaga internasional baik yang bersifat permanen atau sementara atau ad hoc. Pengertian HPI mengandung 4 unsur pokok, yaitu : 1. Sekumpulan kaidah dan asas hukum yang berlaku, 2. Hal atau objek yang diatur didalamnya, kejahatan yang bersifat internasional 3. Subjek hukumnya, yaitu yaitu pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana Internasional maupun Nasional suatu negara 4. Tujuan yang hendak dicapai HPI yaitu kerjasama Internasional dalam kerangka mencegah dan memberantas tumbuh dan berkembangnya kejahatan Internasional dengan mengadili pelaku kejahatan sesuai asas aut punere aut dedere Menurut Rolling, maka Hukum Pidana dapat dibedakan dalam 3 kategori yaitu hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Internasional, dan Hukum Pidana Supranasional. Hukum Pidana Nasional adalah : hukum pidana yang yang berkembang di dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum Nasional. Maka cakupan pembatasannya Hukum Pidana Nasional suatu negara apabila bersumber pada hukum Nasional. Hukum Pidana Internasional adalah hukum yang menentukan Hukum Pidana Nasional manakah yang akan diterapkan terhadap kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan, bilamana terdapat unsur-unsur Internasional didalamnya. Maka hukum pidana dapat dikatakan sebagai hukum Pidana Internasional kalau hukum Pidana Nasional tersebut digunakan atau diterapkan untuk memidanai terhadap kejahatan yang terdapat unsur-unsur Internasional didalamnya. Hukum Pidana Supranasional, adalah kumpulan Hukum Pidana dari berbagai negara, yang berarti standar hukum pidana yang berkembang dalam masyarakat Internasional dapat dikemukakan suatu catatan bahwa pembedaan hukum Pidana Internasional dengan hukum Supra nasional terletak pada institusi penegak hukum yang mempunyai eksistensi sebagai lembaga supranasional, seperti jaksa, hakim, dan Pengadilan sendiri (supra (supra institution). institution). Berdasarkan uraian tersebut hukum Pidana Supranasional adalah keberadaan International Criminal Court (ICC) sebaagi lembaga peradilan pidana Internasional permanen. Adapun yang dimaksud dengan kumpulan hukum pidana dari berbgai negara adalah Statuta Roma 1998 sebagai Anggaran dasar pendirian ICC yang didalamnya memuat tentang jenis most serius crime berupa kejahatan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genocide dan kejahatan perang. Di samping itu, juga mencantumkan sanksi pidana secara Intrnasional terhadap kejahatan tersebut berupa pidana penjara maksimal 30 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 statuta Roma Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

3

1998. Yurisdiksi dari ICC secara terbatas hanya berlaku bagi 4 jenis most serius crime pada negara yang telah meratifikasi Statuta Roma tersebut.

Tabel 1 . Perbedaan Antara Hukum Pidana Internasional dan hukum Pidana Nasional Perbedaan pokok Hukum Pidana Internasional Hukum Pidana Supranasional Obyek perbuatan Kejahatan internasional yang Kejahatan Internasional yang bersumberkan pada hukum bersumberkan pada Hukum Internasional Internasional, terkhusus pada kejahatan perang, agresi, genocida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan Sanksi Sanksi Pidana yang tercantum Sanksi pidana berlaku secara dalam hukum Nasional dan internasional, sebagaimana berlaku dalam batas Nasional telah diatur dalam pasal 77 statuta Roma 1998 Lembaga Peradilan Peradilan nasional Peradilan Internasional Tabel 2. Perbedaan Hukum Pidana Supranasionaldan Hukum Pidana Dunia Perbedaan pokok Hukum Pidana Supranasional Hukum pidana Dunia Sumber Hukum Konvensi atau perjanjian KUHP Dunia Internasional yurisdiksi Terbatas pada crime against Semua kejahatan yang humanity, war crime dan tercantum dalam KUHP Dunia genocide Berlaku Yurisdiksi Terbatas pada negara yang Mengikat seluruh negara telah meratifikasi Terkait hal tersebut, George Schwazenberger memberikan ciri-ciri Hukum Pidana Internasional sebagai berikut : 1. Hukum Pidana Internasional dalam arti Lingkup teritorial Hukum Pidana Nasional 2. Hukum Pidana Internasional dari aspek hukum Internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam Hukum pidana nasional 3. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan Internasional yang terdapat terdapat di dalam hukum Pidana Nasional 4. Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum Pidana Nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab 5. Hukum pidana Internasional dalam arti kerjasama Internasional dalam mekanisme administrasi peradlan Dalam Hukum Pidana Internasional perwujudan hukum Internasional dapat dilakukan secara nasional, quasi quasi internasional maupun Internasional. Cakupan hukum Pidana Internasional Internasional teramat luas bukan saja dalam arti lingkup teritorial Hukum Pidana Nasional, akan tetapi juga Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

4

meliputi aspek Internasional, baik dalam arti kewenangan Internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional, mekanisme administrasi peradilan pidana nasional serta hukum Pidana Internasional dalam arti materiil, juga terdapat adanya hubungan yang erat antara hukum Pidana Internasional dengan kejahatan transnasional, baik mengenai cara melakukannya (modus operandi), bentuk dan jenisnya, serta locus dan tempus delicti yang lazimnya melibatkan beberapa negara berikut system hukum pidananya. KEGIATAN BELAJAR 3 ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Kata asas dalam bahasa Inggris diformatkan diformatkan sebagai principle. KBBI kata asas diartikan, yaitu pertama, hukum dasar; kedua, diartikan sebagai suatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat : dan ketiga, diartikan sebagai dasar cita-cita. Maka dalam pembuatan suatu peraturan hukum termasuk putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan asas hukum yang mendasarinya. Asas hukum merupakan suatu asas yang melatarbelakangi dari terbentuknya suatu hukum konkret yang akan diterapkan dalam kasus nyata. Pada dasarnya hukum Pidana Internasional Internasional itu bersumber dari dua bidang hukum yaitu, Hukum Internasional mengenai masalah masalah Pidana dan Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi Internasional. Internasional. Oleh karena itu, maka asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya pun tentu juga akan bersumber dari asas hukum dari kedua bidang hukum tersebut. Beberapa asas dasar yang lazim terdapat dalam hukum Pidana Nasional negara yang merdeka dan berdaulat, antara lain asas legalitas (asas nullum delictum), asas kesalahan(culpabilitas), asas tidak ada hukum tanpa kesalahan, asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dan asas nebis in idem. Asas-asas Hukum Pidana Nasional Berbagai negara di dunia dapat ditemukan dalam berbagai instrumen Hukum Internasional tentang HAM dalam UDHR 1948, ICESCR 1966, ICCPR 1966, Konvensi HAM Eropa 1950, Konvensi HAM Amerika 1969 maupun HAM Afrika 1981. Asas Hukum Pidana Internasional yang benar-benar dianggap mandiri dihasilkan melalui kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah konvensi Internasional multilateral yang berbentuk London Agreement Agree ment 8 sgustus 1945, merupakan Piagam atau Charter dari International Military Tribunal Nuremberg 1945 dan International Military Tribunal Tokyo 1946 dalam mengadili kasus-kasus penjahat PD II. Palaksanaan dari kedua peradilan Internasional di Jerman dan Tokyo telah menunjukkan bahwwa kedudukan individu sebagai Subyek hukum Internasional baik secara de jure atau de facto tidak perlu diragukan lagi. Melalui kedua peradilan Internasional itu pulalah maka individu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara langsung pada tataran Internasional melalui badan peradilan pidana Internasional. Tujuh prinsip atau asas Hukum Pidana Internasional sebagaimana terdapat dalam London Agreement 1945 yang menjadi dasar bagi pembentukan IMTM dan IMTT IMTT adalah : 1. Setiap orang yang melakukan kejahatan berdasarkan Hukum Internasional harus bertangggung jawab, maka dapat dijatuhi hukuman. 2. Hukum Nasional tidak memaksakan suatu hukuaman terhadap kejahatan berdasarkan Hukum Internasional tidaklah membebaskan orang itu dari pertanggungjawaban 3. Jika yang melakukan kejahatan tersebut bertindak sebagai Kepala Negara atau Pejabat Pemerintah tidaklah membebaskan mereka dari pertanggungjawaban 4. Seseorang yang melakukan perbuatan atas perintah dari pemerintahnya tidaklah lepas dari tanggungjawab selama masih ada pertimbangan moral yang dipilihnya Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

5

5. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan mempunyai hak atas peradilan yang fair atau tidak memihak atas fakta-fakta dan hukumannya 6. Kejahatan yang dapat dihukum sebagai kejahatan berdasarkan Hukum Internasional. Ada 3 : crimes against peace (kejahatan terhadap perdamaian), War crimes(kejahatan perang), dan crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan). 7. Kejahatan tersebut termasuk kejahatan berdasarkan hukum Internasional MODUL 2 HAKIKAT DASAR MENGIKAT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL PENDAHULUAN

Modul ini terdiri terdiri dari , 3 kegiatan belajar, yaitu yaitu : Kegiatan belajar 1, membahas Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Internasional Kegiatan belajar 2, membahas Hukum Pidana Internasional sebagai disiplin baru dalam Ilmu Hukum Kegiatan Belajar 3, hakikat dasar mengikat hukum Pidana Internasional KEGIATAN BELAJAR 1 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Kemampuan Hukum Pidana Internasional menggabungkan keterkaitan antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, menjadi karakteristik khasnya yang berbeda dengan disiplin ilmu hukum lainnya. lainnya. Karakteristik HPI tersebut tercermin dari substansi objek pembahasannya yang memiliki kepribadian ganda maupun dalam penegak an hukumnya. Peristiwa monumental yang turut berkontribusi dalam pengembangan HPI terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan Nasional yang berdimensi Internasonal, kejahatan transnasional maupun kejahatan Internasional sebagai suatu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (hostis Humanis Generis) ada 3, yaitu: 1. Peristiwa yang berasal dari sejarah perkembangan hukum Internasional yang menetapkan piracy (tindakan pembajakan di laut) sebagai kejahatan yang dapat mengancam kehidupan umat manusia di wilayah perairan 2. Peristiwa yang berasal dari praktik penerapan konvensi yang didalamnya memuat kejahatan Internasional 3. Peristiwa yang terkait dengan persoalan HAM, baik kejahatan apartheid maupun gross violation of human rights Dari perspektif Historis, perkembangan HPI yang didalamnya mengatur kejahatan nasional yang berdimensi Internasional , kejahatatan transnasional maupun kejahatan Internasional. Berawal dari sejarah panjang tentang perang sejak era perkembangan masyarakat Internasiona Tradisional sampai modern dewasa ini. Peperangan pada masyarakat tradisional ini berawal dari suatu peperangan antar suku (tribes) yang terjadi di berbagai belahan dunia, dengan tujuan untuk menguasai tanah dan harta kekayaan, oleh suku pemenang perang terhadap suku yang kalah. Selanjutnya perkembangan HPI pada era abad 16 s.d abad 18. Abad 16 pada masa era Kerajaan Romawi yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Justinianus, dengan kekuatan UU Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

6

nyaberhasil memberikan dukungan perdamaian ke seluruh wilayah kerajaan termasuk juga wilayah jajahannya. Peraturan tentang perang diperjelas dengan sebab yang layak, sebagaimana diatur dalam Hukum Humaniter Internasional dewasa ini. Selain itu dapat pula dikemukakan bahwa perkembangan HPI pasca perang dunia 1 yang terpenting adalah adanya dukungan masyarakat masyarakat Internasional yang yang menyatakan bahwa perang agresi atau a war of aggression sebagai kejahatan Internasional dan upaya untuk melakukan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan hal ini merupakan era baru sejarah perkembangan HPI. Perkembangan HPI pasca PD II ditandai lahirnya berbagai tindak pidana baru yang merupakan bentuk pelanggaran atas perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara-negara yang menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa. Kejadian tersebut memperkuat gagasan untuk pembentukan Mahkamah Pidana Internasional . Perkembangan HPI pasca PD II, ditandai dengan keberhasilan pembentukan Peradilan Internasional oleh sekutu, berdasarkan London Agreement tahun 1945, International Military Tribunal Nurenberg (IMTN) 1946 dan International Criminal Tribunal Tokyo (IMTT) 1948. Dua hal terpenting lainnya bagi perkembangan IMTN dan IMTT. Pertama, yaitu pengakuan individu sebagai salah satu Obyek Hukum Internasional yang lahir karena factor sejarah; kedua, adanya upaya mengesampingkan asas legalitas dan asas UU tidak berlaku surut serta alasan atas perintah atasan dengan kejahatan HAM yang berat. Perkembangan HPI dapat bersumber dari Praktek Hukum Kebiasaan Internasional, sebagaimana tercermin dalam putusan peradlan internasional terkait dengan masalah penerapan yurisdiksi criminal negara di wilayah perairan laut dan penerapan asas retroaktif dalam keputusan peradilan IMTN dan IMTT dalam mengadili individu Jerman Jerman dan Jepang atas kejahatan perang. Selain itu perkembangan HPIdapat juga bersumber dari perjanjian internasiol. Holocaust adalah suatu kejahatan yang sejenis dengan kejahatan genosida yang dilakukan terhadap kelompokkelompok minoritas di eropa dan Afrika Utara selama PD II yang dilakukan oleh Nazi Jerman. HPI diakui sebagai disiplin baru dalam ilmu hukum sejak berakhirnta PD II 1945, dengan diadilinya para individu atas kejahatan yang termasuk dalam gross violation of human rights di Peraadilan IMTN dan IMTT. Cara untuk menentukan Subyek dan Obyek HPI dapat dilakukan dengan mnelusuri dua peristiwa penting yaitu : 

1. Pandangan bahwa HPI sebagai bagian dari hukum Kebiasaan Internasonal 2. Pandangan baha HPI sebagai bagian dari perjanjian Internasional sebagai salah satu bentuk produk Hukum Internasional. HPI merupakan perpaduan antara dua disiplin Hukum yang berbeda yaitu aspek pidana dari hukum Internasional dan aspek Internasional dalam Hukum Pidana. Hukum Pidana Internasional adalah hukum yang menentukan Hukum Pidana Nasional mana yang akan diterapkan tehadap kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana tedapat unsur internasional didalamnya. HPI sebagai cabang ilmu baru, keberadannya sangat mendesak sebagai upaya untuk melakukan pengaturan , dan penegakan hukum serta penanggulangan terhadap perkembangan atas kejahatan nasional yang berdimensi Internasional, kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Mengingat adanya keterbatasan suatu negara dalam menerapkan kewenangan hukumnya atau yurisdiksinya terhadap para pelaku kejahatan yang sudah berada di luar batas Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

7

territorial, sesuai asas par in parem non habet imperium dalam Hukum Internasional, yang artinya suatu negara berdaulat dalam batas wilayah teritorial negaranya, selanjutnya manakala telah memasukui wilayah-wilayah territorial lainnya, maka kekuasaannya, kedaulatan dan yurisdiksinya berakhir. Karakteristik HPI, ada5 yaitu : 1. Setidaknya terdiri dari dua disiplin ilmu hukum (hukum Internasional dan Hukum Pidana Nasional dari masing-masing negara yang merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya). 2. Memiliki asas-asas hukum,objek dan metode keilmuan serta lembaga peradilan tersendiri 3. Memiliki fungsi deklaratif, preventif dan represif terhadap kejahatan yang melampaui batas territorial 4. Pengutamaan penegakan Hukum Pidana Internasional dengan segala kekhususannya 5. Implementasi hukum Pidana Internasioanal dari kepentingan Internasional KEGIATAN BELAJAR 3 HAKIKAT DASAR MENGIKAT HPI A. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MENDASARKAN PADA HUKUM INTERNASIONAL. Secara Teoritis hakikat dasar berlakunya Hukum Internasional dapat diterangkan melalui teori hukum Alam, teori Kehendak Negara, teori kehendak bersama , paham positivism, mazhab perancis.

1. Landasan yuridis hakikat dasar berlakunya hukum Pidana Internasional, tidak dapat terlepas dari: berlakunya Hukum Internasional,di mana ada kesamaan sumber hukumnya 2. Kesamaan unsur kepentingan dalam pemberantasan kejahatan internasional 3. Kesamaan asas-asas hukum di masing-masing negara 4. Dan terkait dengan pemberlakuan asas aut punere dan asas pacta sund servanda Landasan sosiologis berlakunya Hukum Pidana Internasional, adalah : 1. Keinginan negara untuk tunduk terhadap hukum internasional 2. Pertanggungjawaban negara atas tindakan atau kegagalan untuk mematuhi ketentuan hukum Internasional 3. Kekuatiran negara bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan tindakan pembalasan dari negara lain 4. Kekuatan atau tekanan opini masyarakat Internasional Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Internasional.

Adanya aspek Internasional dari asas-asas Hukum Pidana Nasional berdasarkan tempat dilihat sebagai dasar berlakunya Hukum Pidana Internsional, yang antara lain terdiri dari : asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal, asas pacta sund servanda dan asas aut punere aut dedare Asas hukum Pidana Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

8

Bersumber pada hukum Pidana Nasional Territorial Nasional Aktif Nasional Pasif Universal

Bersumber pada Prinsip Umum Hukum Internasional terdiri dari asas : Pacta Sund Servanda Aut Punere Aut Dedere

Asas aut punere aut dedare diartikan bahwa setiap pelaku kejahatan harus diadili dimanapun dia berada, apabila negara pelaku tidak mau mengadili maka negara tersebut harus menyerahkan pada negara lain yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Asas personal aktif adalah dalam Hukum Pidana adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Hukum Pidana Nasionalsuatu negara berlaku terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah teritorialnya. Asas Universal adalah : setiap negara berwenang untuk menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh warganegaranya sendiri maupun warganegara asing dalam wilayah teritorialnya maupun diluarnya atas kejahatan Internasional yang menjadi musuh bersama umat manusia (hostis humanis generis) Hukum Pidana Supranasional diartikan sebagai kumpulan Hukum Pidana dari masyarakat Internasional atau dengan kata lain adanya rumusan sanksi pidana yang dirumuskan secara internasional untuk mengancam terhadap kejahatan-kejahatan internasional tertentu. Seperti dalam ketentuan Pasal 77 Statuta Roma tahun1988 sebagai dasar bagi pendirian lembaga peradilan internasional permanen International Criminal Court (ICC) yang mengancam pidana terhadap kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan kejahatan perang (war crime) Asas berlakunya HPI ini menerapkan yurisdiksi universal untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat dan dalam hal inilah berlaku Hukum Pidana Supranasional. Tabel 2. Perbedaan antara Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Internasional, Internasional, dan Hukum Pidana Supranasional Hukum Pidana Nasional

Hukum Pidana Internasional

Asas teritoraial

Asas teritoraial

Asas nasional aktif

Asas nasional aktif

Asas nasional pasif

Asas nasional pasif

Asas Universal

Asas Universal

Hukum Pidana Supranasional Asas Universal


9

Asas Khusus

Asas Khusus

Asas khusus

Tidak ada asas khusus

Pacta sund servanda

Pacta sund servanda

Aut punere aut Dedere

Aut punere aut Dedere Obligations erga omnes

MODUL 3 KEJAHATAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CRIME) PENDAHULUAN Kegiatan belajar 1, membahas ruang lingkup dan pengertian kejahatan Internasional, sumber Hukum Kejahatan Internasional, kejahatan transnasiona, money laundering kejahatan transnasional

Kegiatan Belajar 2, membahas teroris teroris sebagai kejahatan internasional. A. ISTILAH KEJAHATAN INTERNASIONAL

Istilah kejahatan Internasional (international crime) merupakan istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang secara Internasional dianggap sebagai suatu kejahatan, baik yang diatur dalam konvensi Internasional Internasional maupun dalam hukum kebiasaan Internasional. Pengertian kejahatan Internasional Internasional meliputi kejahatan internasional yang yang bersumber konvensi internasional maupun hukum kebiasaaan Internasional, kejahatan yang tidak bersumber pada 2 hal tersebut, namun akibat tindak pidananya menyerang negara lain , atau pelaku pergi kenegara lain hal ini menjadi objek pembahasan HPI. B.

SUMBER HUKUM KEJAHATAN INTERNASIONAL

Berdasarkan sumber hukum, maka dibagi 2 : 1. Bersumber pada Hukum Kebiasaan Internasional 2. Bersumber pada Konvensi Internasional, yaitu : a. Konvensi tentang kejahatan Internasional b. Konvensi lain yang berkaitan dengan kejahatan Internasional yaitu konvensi Hukum laut 1982 dan Konvensi Lingkungan Hidup, konvensi tentang Pelanggaran HAM Berat. 1. Kebiasaan Internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan Internasional, dikualifikasikan sebagai delic jure gentium, meliputi : perbudakan, piracy (pembajakan di laut lepas) dan kejahatan perang sekarang pelanggaran HAM berat atau most serious crime. 2. Kejahatan Internasional yang bersumber pada Konvensi Internasional. Konvensi Internasional yang mengatur tentang tentang kejahatan Internasional mengandung unsure, ada 4 : 1. Merumuskan perbuatan yang dilarang Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

10

2. Mewajibkan negara peserta mengancam pidana untuk perbuatan tersebut 3. Mengatur batas yurisdiksi yurisdiksi negara terkait dengan kejahatan tersebut 4. Mewajibkan negara melakukan kerjasama di bidang ekstradisi dan mutual in criminal legal matters Menurut M Cherif Bassiouni bahwa kejahatan Internasional Internasional mengandung unsur-unsur : 1. Unsur Internasional 2. Unsur Transnasional 3. Unsur Necessity (kepentingan), adanya kebutuhan untuk melakukan kerjasama dalam penegakan kejahatan internasional C. KEJAHATAN TRANSNATIONAL

Unsur kejahatan transnasional, ada 3 : 1. Akibat perbuatannya menimbulkan dampak lebih dari satu negara 2. Tindakannya melibatkan atau menimbulkan dampak lebih dari satu warga negara 3. Sarana atau metode yang digunakan dalam kejahatan melampaui batas teritorial suatu negara Kejahatan Transnasional dapat dilakukan dengan cara, ada 2 : 1. Individual 2. Kelompok atau terorganisir diatur dalam Konvensi Transnational Organized Crime 2000, atau Palermo Convention. D. MONEY LAUNDERING KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Money Laundering adalah : suatu upaya atau proses untuk merubah harta tunai yang didapat dari suatu kejahatan asal (predicate crime) dan dimanipulasinya menjadi property yang seakan akan merupakan harta legal atau sah. Money Laundering merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana utama dengan maksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan asalnya. Tindakan pencucian uang/money laundering, dilakukan dengan 3 tahap, yaitu : 1. Tahap Placement : Penempatan uang tunai, atau uang giral (cek, deposito, wesel) wesel) dari kejahatan tersebut ke dalam system keuangan terutama perbankan kemudian dipindahkan ke system system perbankan lainnya atau ke negara lainnya, 2. Tahap Layering (transfer) Pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan antara harta kekayaan kejahatan dengan sumber kejahatannya. 3. Tahap Integration (Pengggunaan Harta Kekayaan), merupakan upaya menggunakan harta tersebut yang telah kembali kepada sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta halal untuk membiayai bisnis halal atau kegiatan kejahatan. KEGIATAN BELAJAR 2 Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

11

TERORIS SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL

Di Indonesia Indonesia pertama kali untuk menanggulangi tindak pidana terorisme dikeluarkan Perpu No. 1 tahun 2000 tentang Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme. Kemudian perpu ini diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 1. Pengertian Terorisme Internasional Terorisme secara umum diartikan sebagai suatu kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dikalangan masyarakat umum, dan dengan tujuan akhir menimbulkan perubahan politik. Menurut Departemen LN RI terorisme didefinisikan : “terorisme merupakan aksi yang direncanakan secara matang dan dilakukan secara kladestin oleh kelompok radikal yang memilih sasran masyarakat sipil yang tidak berdosa dengan tujuan untuk popularitas, melakukan teror psikologis Ataupun mencapai kepentingan politik tertentu. Menurut James H Wolfe karakteristik terorisme, ada 4, yaitu : 1. 2. 3. 4.

Motivasi politik maupun non politik Sasrannya objek sipil maupun non sipil Aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Aksis terorisme dilakukan dengan tindakan yang bertentangan hukum, atau etika internasional

Menurut CIA, maka adanya penekanan adanya suatu tindakan terorisme Internasional sematamata didasarkan pada : 1. Tindakan terror tersebut mendapatkan dukungan dari negara asing 2. Tindakan terror yag dilakukan secara terorganisasi ditujukan secara langsung atau tidak langsung tehadap pemerintah asing 1. Klasifikasi Terorisme Ada lima cirri terorisme, terorisme, yaitu : 1. Separatis nasional 2. Fundamental religious 3. Regilius baru 4. Revolusioner social 5. Teroris sayap kanan Motif terorisme dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu rasional, psikologi dan budaya, yang kemudian dijabarkan dalam : 1. 2. 3. 4. 1.

Membahas tanah air Memisahkan diri dari pemerintah yang sah Melaksanakan tindakan kekerasan dengan melibatkan lebih dari satu negara Kekerasan yang menarik dari perhatian dunia Penggolongan terorisme Internasional Internasional dapat dibagi dua yaitu : a. kelompok criminal terrorism


12

b. political terorism MODUL 4 SUMBER DAN SUBYEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Modul ini membahas tentang tentang :

1. Kegiatan belajar 1 membahas Sumber Hukum Internasional dan Hukum Pidana Internasional pada Umumnya; 2. Kegiatan belajar 2 membahas Subyek Hukum Internasional dan Hukum Pidana Internasional KEGIATAN BELAJAR 1 SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL PADA UMUMNYA A.

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL PADA UMUMNYA Terminologi dari perkataan sumber hukum dalam praktek hubungan internasional sebenarnya dapat dipakai dalam beberapa arti. Kata-kata sumber hukum ini pertama-tama dipakai dalam arti dasar berlakunya suatu ketentuan hukum, baik itu hukum nasional suatu negara maupun hukum internasional yang berlaku secara universal di berbagai belahan dunia Sumber hukum dalam arti materiil karena pada kenyataannya memang dipergunakan untuk menyelidiki masalah apakah yang pada hakekatnya menjadi dasar pada kekuatan mengikat suatu ketentuan hukum yang dalam hal ini termasuk pula didalamnya adalah hukum Internasional Sumber hukum dalam arti formil yang memberi jawaban kepada pertanyaan dimanakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaedah dalam suatu persoalan yang konkrit dalam suatu realitas kehidupan dalam berbagai interaksi yang tak jarang dapat menimbulkan berbagai benturan hingga pertikaian yang pada titik tertentu dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dasar utama mengenai Sumber hukum Internasional hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat 1 secara yuridis normatif menyatakan bahwa dalam perkara yang diajukan kepadanya , Mahkamah Internasional akan mempergunakan sumber hukum yang terdiri dari: 1. Perjanjian internasional 2. Hukum kebiasaan Internasional 3. Prinsip-prinsip hukum umum 4. Keputusan pengadilan 5. Ajaran sarjana terkemuka Tiga yang pertama disebut sebagai sumber hukum utama (primer) dan dua yang terakhir disebut sebagai sumber hukum tambahan. Masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai sumber hukum formil B. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

INTERNASIONAL

BERSUMBER

PADA

HUKUM


13

Sumber hukum adalah: segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan menjatuhkan putusannya. Sumber Hukum dibedakan menjadi 2, yaitu : Sumber hukum formil berarti hukum dilihat dari bentuknya atau tempat dimana kita dapat menemukan dan mengenal hukum Sumber hukum materiil merupakan faktor yang bisa menimbulkan hukum itu sendiri, seperti faktor sejarah, sosiologi dan ekonomi. Dalam praktiknya, jika terjadi sengketa Internasional Internasional maka Mahkamah Internasional Internasional dapat memeriksa dan memutus perkara dengan mengacu pada sumber hukum internasional sebagai dasar pertimbangan pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, sumber Hukum Hukum Internasional mempunyai peranan dan posisi yang penting dalam perkembangan Hukum Pidana Internasional. 1. Perjanjian Internasional Perjanjian Internasional adalah : Perjanjian yang yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Karena itu dapat dinamakan perjanjian internasional apabila diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi masyarakat internasional. Perjanjian internasional secara tegas diatur dalam konvensi Wina 1969. Perjanjian internasional baik bersifat bilateral ataupun multilateral multilateral memiliki beberapa sebutan lain yaitu yaitu : trakat (treaty), pakta(pact), konvensi, piagam, piagam, statute, deklarasi,protocol, arrangement dll. Berdasarkan pembentukan, Perjanjian Internasional terdiri dari 2 golongan : 1. Tiga tahap pembentukan, yakni perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi 2. Dua tahap, yakni : perundingan dan penandatanganan Berikut ini ada beberapa perjanjian internasional yang isinya mengatur kejahatan internasional misalnya :

Konvensi Genosida 1948 1. Genosida adalah tindakan yang merusak dan memusnahkan kelompok bangsa, etnis, rasa atau agama dengan jalan membunuh anggota kelompok tersebut yang mengakibatkan kerugian fisik dan mental. 2. Konvensi Cyber crime Pidana Perjanjian ekstradisi bertujuan agar pelaku kejahatan yang bersembunyi disuatu negara tidak akan bisa bebas dari jeratan hukum pidana yang berlaku dari negara tersebut. 2.Hukum Kebiasaan Internasional Merupakan hukum tidak tertulis yang diterapkan dalam waktu yang cukup lama dan dipatuhi sebagai hukum yang berlaku. Syarat kebiasaan menjadi sumber hukum adalah : 1. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

14

2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum Unsur-unsur hukum kebiasaan Internasional, ada 2 yaitu: 1. Unsur faktual berupa praktik umum oleh negara yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan berulang ulang 2. Unsure psikologis yaitu mengaitkan kebiasaan internasional menjadi hukum kebiasaan Internasional karena didalamnya terdapat kewajiban Internasional Dalam kebiasaan Internasional ditandai dengan asas universal pada delict jure gentium yaitu dimanapun pelaku berada maka tiap negara berkewajiban menangkap sampai mengadili sesuai penerapan hukum universal 3. rinsip Hukum Umum

Dapat digunakan hakim pada lembaga internasional untuk dasar memeriksa dan menuntut suatu perkara yang diajukan kepadanya. Prinsip hukum umum dalam prakteknya ada 7: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perjanjian adalah mengikat Itikat baik Penyalahgunaan hak Hak tuntutan ganti rugi atas pihak yang dirugikan Kelangsungan negara Penghormatan kemerdekaan bangsa Asas non intervensi

4. yurisprudensi Prinsip rechtvinding yaitu yaitu : hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tapi tidak tidak ada hukumnya maka berkewajiban mencari hukumnya sebagai dasar dalam memeriksa dan memutus perkara. 5. doktrin Pendapat dari para ahli hukum Internasional maupun Hukum pidana Internasional.

KEGIATAN BELAJAR 2 SUBYEK HUKUM PADA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL A. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL PADA UMUMNYA Subjek Hukum Internasional adalah : pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum Internasional. Internasional. Berarti menjelaskan mengenai siapa saja saja yang dapat dibebankan hak serta kewajiban dalam hukum pidana Internasional, termasuk didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada subjeknya. Apabila dikaitkan dengan subjek hukum Pidana Internasional Subjek Hukum Internasional, ada 5 yaitu : Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

15

1. Negara, adalah Subjek utama hukum Internasional yang utama. Negara dapat diminta pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban yang dilanggarnya. Syarat negara menjadi subjek hukum internasional, ada 4 : a. Penduduk yang tetap b. Wilayah tertentu c. Pemerintahan d. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain 2. Organisasi Internasional, seperti PBB dan ILO 3. International Committee of The Red Cross(ICRC) atau komite Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa 4. Kaum pemberontak dan pihak sengketa 5. Individu, pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak-hak asasi maupun kewajiban asasi pada hakekatnya adalah merupakan pengakuan atas kepribadian individu sebagai subjek hukum, karena persoalan asasi manusia merupakan hal yang universal tanpa mengenal batas wilayah negara. MODUL 5 EKSISTENSI INTERNASIONAL

HYBRID

TRIBUNAL

DALAM

HUMUN

PIDANA

Modul ini terdiri dari 2 kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1, latar belakang terbentuknya hybrid tribunal, tujuan pembentukan, kelebihannya dalam menanggulangi kejahatan Internasional, tinjauan umum mengenai pelanggran berat HAM, mekanisme pengadilan untuk mengadilinya. 2. Kegiatan belajar 2, Sistem pengadilan Hybrid tribunal dan pelaksanaannya A.

LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA HYBRID TRIBUNAL DALAM HPI

Hasil studi menunjukkan bahwa Instrumen Hukum HAM mewajibkan Negara memberikan perlindungan HAM, tapi kenyataannya Pelanggaran HAM selalu terjadi. dari kasus pelangggaran HAM tersebut seringkali tidak berpihak kepada korban, tapi malah melindungi pelaku, seperti memberikan amnesty. Kondisi ini menyebabkan timbulnya tuntutan dari masyarakat Internasional mengenai pertanggung jawaban secara hukum atas pelaku pelanggaran HAM berat. Disini muncul negara sebagai pihak yang yang mempunyai tanggung jawab mengadili para pelaku agar terpenuhinya rasa keadilan bagi para korban. Pelanggaran berat HAM dapat diselesaikan dengan dua jalur : 1. Jalur pengadilan 2. Jalur non pengadilan, melalui pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi B. TUJUAN PEMBENTUKAN DAN KELEBIHAN TERBENTUKNYA HYBRID TRIBUNAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN INTERNASIONAL

Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan terhadap para korban yang mengalami pelanggaran HAM berat. Sistem Hybrid tribunal merupakan gabungan antra hukum internasional Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

16

dan nasional sehingga PBB memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara yang mengalami pelanggaran berat HAM dan menunjuk men unjuk Hakim Internasional yang bertugas dalam pengadilan campuran tersebut. C.

TINJAUN UMUM MENGENAI PELANGGARAN BERAT HAM

Pelanggaran Berat HAM adalah pelanggaran HAM yang bersifat nonderogable rights serta didalamnya mengandung unsur-unsur yang bersifat sistematis dan meluas (widespread (widespread ) jumlah korban yang sangat besar dan kerusakan parah secara luas yang ditimbulkan. Sejumlah HAM yang dikenal dibagi 2 yaitu : Derogable rights yang pelaksanaannya boleh ditunda, yaitu : menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Nonderogable rights yang pelaksanaannya tidak boleh ditunda, yaitu : hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba, hak untuk tidak dipenjara karena tidak mampu untuk membayar hutang, hak persamaan di depan hukum, hak untuk tidak diperlakukan hukum yang berlaku surut, hak untuk bebas berfikir, berhati nurani dan beragama. Secara sistemis yaitu serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran perampasan kemerdekaan yang melanggar asas ketentuan pokok hukum internasional. UU No. 26 Tahun 2000 pelanggaran berat ham adalah kejahatan terhadap genosida dan kejahatan kemanusiaan. C. MEKANISME PENGADILAN UNTUK MENGADILI PELANGGARAN BERAT HAM PENGADILAN INTERNASIONAL.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM di tingkat Internasional Internasional terdiri dari pengadilan yang bersifat permanen dan pengadilan internasional yang bersifat ad-hoc. 1. Pengadilan Internasional Permanen Yaitu ICC(International Criminal Court). Didirikan tanggal 17 Juli 1948, berdasarkan hasil dari Konferensi diplomatic PBB di Roma. Ide pembentukan di dasari atas banyaknya pelanggaran berat HAM serta ketidakmampuan negara dalam menangani masalah tersebut. Maka munculah negara yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut. Status hukum/wewenang ICC, ada 2 1. Merupakan personalitas hukum internasional yang memiliki kedudukan hukum untuk melaksanakan fungsi pengadilan sesuai dengan tujuan 2. Dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai ketetapan statute statute atas wilayah wilayah negara peserta, atau dengan perjanjian khusus suatu negara.

2. Pengadilan Internasional Ad-Hoc


17

Dibentuk berdasarkan suatu Resolusi Dewan Keamanan PBB atas adanya ancaman keamanan dan perdamaian dunia. Ketidakmauan(unwillingness) Ketidakmauan(unwillingness) dan ketidakmampuan (inability) (inability) dari negara yang melakukan pelanggaran untuk menyelesaikannya. 3. Pengadilan nasional Penyelesaiannya pelanggaran pada dasarnya mengacu kepada prinsip exhaustion of local remedies, yaitu penyelesaian melalui mekanisme nasional, biasanya dengan cara mendirikan suatu pengadilan khusus HAM yang dilakukan mandiri atau bekerjasama dengan lembaga internasional seperti PBB. KEGIATAN BELAJAR 2 A.SISTEM PENGADILAN HYBRID TRIBUNAL

Pengadilan campuran atau hybrid tribunal, atau campuran antara pengadilan internasional dan nasional (international domestic tribunal), dikatakan campuran karena personil yang mengisi jabatan hakim, jaksa, panitera terdiri dari warga negara setempat maupun WNA yang diangkat oleh Sekretaris PBB. Pengadilan model ini memiliki karakter campuran antara komponen internasional dan nasional; instrumen hukum yang digunakan campuran dan komposisi perangkat peradilannya pun campuran. B. PELAKSANAAN HYBRID TRIBUNAL, ADA ADA 3 CARA CARA : 1.

Special court of sierra leone

Dasar hukum pembentukan Special court of sierra leone The Sierra Leone Special court adalah sebuah badan independen yang dibentuk untuk bekerjasamaselam tiga tahun dan memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang di lakukan di sierra leone sejak 30 November 1996. Yurisdiksi pengadilan ini, pengadilan memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku pelanggaran serius Hukum Humaniter Internasionaldan hukum Sierra leone yang dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 1966. Dan mennetukan lamanya hukuman, majelis hakim akan menggunakan praktik yang digunakan dalam ICTR dan pengadilan nasional negara tersebut. 2. Special Panels Dili Dasar pembentukan Dalam rangka menangani peralihan kekuasaan di Timor Leste pasca jejak pendapat, Dewan Keamanan PBB berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Bab VII Piagam PBB mengeluarkan resolusi N0. 1272tahun 1999 untuk membentuk United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) “Semua otoritas legislative dan eksekutif terhadap Timor Leste, termasuk admionistrasi peradilan, terletak di tangan UNTAET dan dilaksanakan oleh Administrator Pemerintahan Transisi, dalam pelaksaaannya berkonsultasi dengan wakil rakyat tomorleste.


18

3. ekstraordinary Chambers of Cambodia Hybrid Model adalah penegakan hukum pidana internasonal melalui hukum nasional dan hukum internasional yang pertama kali dilakukan terhadap pelaku killing field di kamboja. Khmer Merah meraih kekuasaan di kamboja dengan tujuan mendirkan negara komunis Fundamentalis. Selama 4 tahun kamboja menjadi lading pembantaian manusia 1975-1979. Pada tahun 1997, PBB melalui sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan membantu membentuk pengadilan untuk mengadili para senior pemimpin senior Khmer Merah menawarkan gagasan pembentukan pembentukan Majelis Luar Biasa (extraordinary Chambers). D. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN HYBRID TRIBUNAL

Perbedaan latar belakang terbentuknya suatu pengadilan campuran menyebabkan adanya perbedaan dalam penggunaan dasar hukum dalam membentuk suatu pengadilan pengad ilan campuran, yang juga dipengaruhi oleh berbedanya situasi serta kondisi yang terjadi pada saat itu. MODUL 6 YURISDIKSI KRIMINAL

Modul ini membahas tentang tentang : Kegiatan belajar 1 membahas tentang Pengertian Yurisdiksi dan Ruang Lingkup yurisdiksi, Yurisdiksi Extrateritorial Kegiatan belajar 2 membahas tentang Yurisdiksi Kriminal Terhadap kapal asing di laut Teritorial, Perluasan Yurisdiksi Kriminal di Laut lepas, Yurisdiksi Kriminal berkaitan dengan kejahatan di atas Pesawat Terbang KEGIATAN BELAJAR 1 PENGERTIAN YURISDIKSI DAN RUANG LINGKUP YURISDIKSI, YURISDIKSI EXTRATERITORIAL A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP Yurisdiksi adalah kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan melaksanakan aturan serta mengadili terhadap pelanggaran peraturan dalam batas wilayah teritorialnya. Masaki hamano, yurisdiksi yang didasarkan pada prinsip tradisional dapat dikategorikan menjadi 3 jenis: Jurisdiksi legislatiy, legislatiy, jurisdiksi judicial, jurisdiksi eksekutif. B.

RUANG LINGKUP YURISDIKSI

Ruang lingkup yurisdiksi negara dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Yurisdiksi berdasarkan kewenangan, yakni sebagai berikut : Yurisdiksi legislatif : kewenangan negara untuk membuat, menetapkan suatu peraturan perundangan untuk semua obyek yurisdiksi dalam batas teritorialnya. Yurisdiksi Eksekutif : kewenangan negara untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan peraturan yang dibuatnya dalam batas wilayah teritorialnya. Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

19

Yurisdiksi Yudikatif; Kewenangan negara untuk mengadili atau menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan dalam batas wilayah teritorialnya maupun di wilayah ekstra teritorial. 2. Yurisdiksi Negara Berdasarkan Obyek, adalah : 1. Yurisdiksi personal 2. Yurisdiksi kebendaan 3. Yurisdiksi criminal 4. Yurisdiksi civil 3. Yurisdiksi berdasarkan ruang atau tempat, yakni sebagai berikut : 1. Yurisdiksi teritorial 2. Yurisdiksi quasi territorial 3. Yurisdiksi universal 4. Yurisdiksi ekslusif C. YURISDIKSI EKSTAR TERITORIAL 1. Yurisdiksi ekstra territorial di darat 2. Yurisdiksi ekstra territorial di laut 3. Yurisdiksi ekstra territorial di udara 1. Yurisdiksi ekstra Teritorial di darat

Asas teritorial merupakan suatu asas yang mengakui diterapkannya hukum pidana nasional dalam suatu negara terhadap semua tindak pidana yang dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, baik perbuatannya dilakukakan oleh arga negaranya ataupun warga asing. Persoalan muncul karena adanya suatu teori dalam hukum internasional diplomatic yang menyatakan gedung diplomatic merupakan perluasan wilayah suatu negara pengirim di negara penerima. Maka timbul dua yurisdiksi yaitu : 1. Yurisdiksi territorial dimiliki oleh negara penerima 2. Yurisdiksi ekstra territorial dimiliki oleh negara pengirim 2. Yurisdiksi Kriminal di laut Yurisdiksi ini untuk untuk kapal niaga asing. asing. Kapal perang dan kapal pemerintah asing mempunyai hak immuniter sehingga tidak diberlakukan yurisdiksi yurisdiksi kriminal dari negara penerima. penerima. Hal ini dikarenakan dalam hukum internasional berlaku : 1. Asas Par in parem non habet imperium artinya suatu negara berdaulat tidak dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap terhadap negara berdaulat lainnya. 2. Asas reciprositas (asas timbal balik) artinya negara berdaulat secara timbal balik akan memberikan konsensi imunitas di dalam wilayah masing-masing negara 3. Berdasarkan faktanya bahwa keputusan pengadilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di negara lain 4. Dengan pemberian izin terhadap terhadap kapal perang dan kapal pemerintah asing asing maka negara penerima telah memberikan konsensi imuniternya. b. Yurisdiksi criminal terhadap kapal Asing di wilayah pelabuhan/laut pedalaman.


20

Pada prinsipnya setiap kapal niaga asing yang memasuki pelabuhan ataupun pedalaman laut tunduk pada otoritas dari negara pantai, karena dalam wilayah laut pedalaman tidak dikenal adanya jalur lintas damai.

Yurisdiksi terhadap kapal niaga asing terdapat dua teori : 1. Teori pulau Terapung (Floating Island Theory) bahwa kapal niaga asing harus dipandang sebagai bagian dari wilayah Negara dari Bendera kapal; Yurisdiksi Pengadilan Teritorial atas Tindak Pidana di Atas Kapal itu dikesampingkan 2. Imunitas kapal niaga asing tidak berdasarkan keadaan kapal sebagai wilayah asing (teori obyektif) tetapi merupakan suatu perkecualian yang diberikan oleh hukum setempat KEGIATAN BELAJAR 2 YURISDIKSI KRIMINAL TERHADAP KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL, PERLUASAN YURISDIKSI KRIMINAL DI LAUT LEPAS, YURISDIKSI KRIMINAL BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN DI ATAS PESAWAT TERBANG A.

YURISDIKSI KRIMINAL TERHADAP KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL

Dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun1982 menegaskan bahwa batas laut wilayah atau laut teritorial dari suatu negara adalah 12 mil diukur dari garis pangkal yang disesuaikan dengan konvensi ini. Dalam hukum kebiasaan Internasional berlakunya yurisdiksi negara pantai dalam batas teritorial 12 mil dibatasi adanya hak lintas damai (Hak Innocent passage) dalam arti setiap kapal asing dapat melewati laut teritorial negara lain tanpa ijin dari negara pantai sepanjang perlintasan tersebut bersifat damai. Pasal 14 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut wilayah dan zone sepadan , hak lintas damai adalah berlayar di d i laut wilayah dengan maksud melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman dan berlayar dari perairan pedalaman menuju ke laut bebas. Maka konsep pengertian hak lintas damai berdasarkan konvensi tersebut, dibedakan : 1. Melintasi tanpa memasuki laut pedalaman 2. Melintas dari laut pedalaman menuju laut bebas 3. Membuang sauh dan berhenti karena keadaan tertentu termasuk dalam pengertian melintasi menurut pasal tersebut B. PERLUASAN YURISDIKSI KRIMINAL DI LAUT LEPAS

Laut lepas merupakan wilayah laut yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun di dunia sehingga setiap negara secara bebas boleh memanfaatkannya, seperti : 1. Bebas melakukan pelayaran 2. Bebas melakukan penerbangan 3. Bebas melakukan pemasangan pipa atau kabel di bawah laut Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

21

4. Bebas melakukan penangkapan ikan 5. Bebas melakukan pembangunan pulau buatan maupun instalasi lain 6. Bebas melakukan riset atau penelitian ilmiah Apabila terjadi kejahatan di laut lepas maka yurisdiksi sepenuhnya diserahkan pada bendera kapal. C.

PERLUASAN YURISDIKSI NEGARA PANTAI

Negara pantai dapat memperluas yurisdiksi kriminalnya sampai di laut lepas, berkaitan dengan; Kejahatan dalam kategori delict jure gentium artinya kejahatan pembajakan di laut lepas, pengangkutan atau perdagangan budak serta perdagangan narkotik Hot pursuit (hak negara pantai untuk melakkan pengejaran seketika terhadap kapal yang melakukan pelanggaran di wilayahnya pantai sampai ke laut lepas. D.

PENGERTIAN YURIDIS PEMBAJAKAN DI LAUT LEPAS

Pembajakan di laut lepas (piracy) termasuk ebagai hostis humanis generis (musuh bersama umat manusia) maka si pembajak akan kehilangan kewarganegaraannya sehingga ia dapat diadili dimanapun ia berada. International Law Commission, Commission, mendefinisikan pembajakan : ”semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak buah kapal atau penumpang kapal di laut lepas, bukan pembajakan kalau tindakan kekerasan itu dilakukan terhadap kapal yang ditumpangi sendiri. Berdasarkan konvensi hukum laut 1982, unsur kejahatan pembajakan di laut lepas adalah : 1. Adanya unsur penggunaan kekerasan, penahanan dan pemusnahan secara tidak sah terhadap orang atau barang 2. Locus delictinya di laut lepas 3. Penguasaan terhadap orang atau barang dilakukan dengan menggunakan kapal/pesawat terhadap kapal lainnya. E. HAK PENGEJARAN SEKETIKA (HOT PURSUIT)

Secara yuridis syarat syarat syarat untuk melakukan pengejaran seketika adalah : 1. 2. 3. 4.

Pengejaran dilakukan seketika Pengejaran dilakukan ecara terus menerus Ada perintah untuk berhenti Pengejaran dilakukan dengan menggunakan kapal militer atau pesawat militer

F. YURISDIKSI KRIMINAL BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN DI ATAS PESAWAT TERBANG


22

Terdapat tiga konvensi internasional yang mengatur tentang yurisdiksi kriminal berkaitan dengan kejahatan di atas pesawat terbang; 1. Konvensi Tokyo1963, mengatur tentang kejahatan atau tindakan lainnya yang terjadi di atas pesawat terbang sipil sedang dalam penerbangan di atas laut lepas ataupun di atas wilayah yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun. 2. Konvensi Den Haag 1970, konvensi ini dikenal sebagai konvensi tentang Pembajakan di atas pesawat terbang (hijacking), karena didalamnya mengatur tentang segala perbuatan yang tidak sah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau intimidasi, merampas atau menguasai pesawat atau atau percobaan untuk melaksanakan tindakan tersebut. 3. Konvensi Montreal 1971, konvensi ini mengatur tentang tindakan sabotase yang membahayakan pesawat terbang dalam penerbangan, tindak sabotase ini dapat dilakukan sebelum pesawat mulai melakukan penerbangan (in service).

MODUL 7 KERJASAMA INTERNASIONAL INTERNASIONAL

DALAM

KERANGKA

HUKUM

PIDANA

Materi yang dibahas dalam modul ini, adalah : 1. Kegiatan belajar 1 membahas tentang Sejarah dan Instrumen Hukum serta Struktur Organisasi ICPO Interpol 2. Kegiatan belajar 2 membahas Ekstradisi dalam hukum P idana Internasional KEGIATAN BELAJAR 1 SEJARAH INSTRUMEN HUKUM SERTA STRUKTUR INTERPOL A.ICPO INTERPOL DALAM LINTASAN SEJARAH

ORGANISASI

ICPO

International Criminal Police Organization (ICPO) Interpol berdiri pada saat diselenggarakannya kongres internasional kepolisian yang pertama di Monaco April 1914. Secara etimologi, penggunaan kata atau nama Interpol ini, sebenarnya muncul sebagai kata sandi yang digunakan dalam komunikasi internasional antar sesama anggota Kepolisian dari berbagai negara di dunia, dalam kerangka untuk menjalin kerjasama internasional guna melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap munculnya berbagai jenis kejahatan intenasional yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama internasional maka disepakati sebuah nama dari organisasi kerjasama internasional antar kepolisian berbagai negara di dunia tersebut ICPO. Interpol ini merupakan suatu kerjasama kerjasama yang bersifat bersifat permanen dari organisasi internasional yang beranggotakan kepolisian dari berbagai negara di dunia dengan ruang lingkup pekerjaan Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

23

yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai jenis kejahatan internasional yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional jika tidak segera di respon oleh masyarakat internasional melalui kerjasama internasional. B. KETERKAIATAN ICPO INTERPOL DENG AN PERJANJIAN EKSTRADISI

Perjanjian ekstradisi diartikan sebagai suatu bentuk penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Tujuannya agar pelaku kejahatan tidak bebas dari jerat hukum. Guna penanggulangan terhadap pelaku kejahatan melarikan diri ke negara n egara lain, diperlukan adanya upaya membangun kerjasama internasional dengan negara lain. Penangkapan pelaku diluar batas teritorial adalah merupakan awal dari proses permintaan ekstradisi . Negara yang melakukan penahan tersebut berdasarkan red notice beserta persyaratan dan dokumen pendukungnya dari NCB Interpol suatu negara di mana tindak pidana dilakukan. NCB Interpol adalah : suatu bentuk organissai kerjasama k erjasama Internasional kepolisian antar negara merdeka dan berdaulat satu dengan lainnya yang didirikan untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional maupun kejahaatn internasonal NCB Interpol akan berperan sebagai pencari keberadaan dari para pelaku tindak pidana dimaksud sesuai dengan International notice yang diterima oleh sekjen ICPO. Red Notice (Wanted Notice) adalah merupakan suatu surat perintaan pencarian terhadap para tersangka atau terdakwa ataupun terpidana yang diduga telah melarikan diri ke suatu negara dengan maksud agar dilakukan pencarian, penangkapan dan penahanan yang mana untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan upaya melakukan ekstradisi ke nagara di mana tindak pidana dilakukan. Struktur Organisasi Organisasi ICPO Interpol adalah : 1. Majelis Umum (General Assembly) adalah badan tertinggi yang berwenang mengambil keputusan utama seperti kebijaksanaan Umum Metode kerja dll. Terdiri dari delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah negara anggota 2. Komite Eksekutif (Executive Committee) memiliki 13 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum dari delegasi negara anggota. 3. Sekretaris jenderal (General Secretariat) KEGIATAN BELAJAR 2 EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL A.RUANG LINGKUP PERJANJIAN EKSTRADISI

Istilah Ekstradisi dalam bahasa Inggeris dikenal ektradition, berasal dari bahasa latin ex tradere memberikan atau menyerahkan. Sebagai kata benda extradition penyerahan. Berkaitan denga definisi definisi I wayan Parthiana, maka unsur pokok dalam pengertian pengertian ekstradisi harus mengandung unsure : 1. Unsur Subjek Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

24

a. terdiri dari dua negara yang saling berkepentingan satu dengan yang lainnya, yaitu Negara peminta ekstradisi yaitu suatu negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghkum pelaku yang berada di luar wilayah kedaulatan negaranya (The Requesting State) b. Negara diminta ekstradisi yaitu suatu negara tempat orang yang dimintakan eksradisi berada atau bersembunyi (The Requested State) 2. Unsur Obyek Yaitu obyek yang terdiri dari orang yang dimintakan ekstradisi (tersangka, terdakwa ataupun terpidana) yang berada di luar negara peminta ekstradisi 3. Unsur Prosedur Meliputi segala tata cara untuk mengajukan permintaan, penyerahan maupun penolakan ekstradisi yang harus dilakukan secara formal. formal. Penyerahan ekstradisi ekstradisi hanya dapat dilakukan kalau sebelumnya telah ada permintaan dan permintaan ini juga harus didasarkan pada ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi sebelumnya, apabila tidak ada perjanjian dapat juga permintaan ekstradisi didasarkan pada asas reciprositas

4. Unsur Tujuan 1. Mengadili atau menghukum terhadap pelaku kejahatan dalam yurisdiksi kriminalnya 2. Sebagai suatu realisasi kerjasama setiap negara berkaitan dengan pemberantasan kejahatan internasional 3. Menjamin kepastian hukum dan hak asasi dari orang yang dimintakan ekstradisi.

B. ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI

Penyerahan dapat dilakukan apabila ap abila tidak bertentangan dengan asas ekstradisi. Asas ekstradisi yang berlaku dalam Hukum Pidana Internasional, adalah : 1. Asas double criminality (asas (asas kejahatan ganda). Perbuatan yang dijadikan permintaan ekstradisi merupakan suatu tindak pidana oleh negara peminta dan negara yang diminta ekstradisi. Tetapi tidak menutup kemungkinan menurut negara peminta ektradisi merupakan kejahatan tetapi negara yang diminta bukan merupakan kejahatan. 2. Asas Specialist bertujuan untuk membatasi diadilinya seorang yang telah diekstradisi, khusus terhadap kejahatan yang didasarkan permintaan ekstradisi. Seseorang tidak dapat diadili oleh negara peminta ekstradisi , apabila kejahatan tersebut tidak dijadikan dasar permintaan ekstradisi, meskipun orang tersebut melakukan kejahatan di luar kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi. 3. Asas tidak menyerahkan kejahatan politik Berkaitan dengan perlindungan HAM maka dalam ekstradisi terdapat suatu asas untuk tidak menyerahkan orang yang yang dianggap melakukan kejahatan politik. Untuk menentukan kejahatan politik sepenuhnya tergantung dari negara diminta ekstradisi. Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

25

4. Asas tidak menyerahkan warga negara sendiri Hal ini berkaitan dengan pengakuan internasional terhadap negara untuk melindungi warga negaranya. 5. Asas Ne bis In idem, idem, dalam perjanjian ekstradisi diartikan bahwa seorang tidak dapat diadili atau dihukum lebih dari satu satu kali terhadap tindak pidana yang sama. Hal ini berkaitan dengan hak negara menolak seorang yang dimintakan ekstradisi apabila : a. Pelaku telah dipidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap b. Orang yang dilakukan ekstradisi dalam proses penuntutan 6. Asas kadaluwarsa, daluwarsa berati telah lewat waktu atau melampaui batas waktu, baik terhadap penentuan maupun pelaksanaan pidana. C.

SISTEM PERJANJIAN EKSTRADISI

Pada prinsipnya system perjanjian ekstradisi, dibedakan dalam tiga jenis : 1. Eliminative System (system Tanpa Daftar) 2. Enumerative System (Sistem Dengan Daftar) 3. Sistem Gabungan antara keduanya Eliminative System adalah suatu bentuk perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh kedua negara, dengan mensyaratkan bahwa kejahatan yang dapat diekstradisi tersebut adalah kejahatan yang diancam pidana dalam batas tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan penentuan batas minimum ancaman pidana

Tidak Ennumerative system adalah : suatu bentuk perjanjian ekstradisi yang secara terperinci mencantumkan jenis-jenis nama kejahatan yang dapat diekstradisi, sehingga kejahatan yang tidak terdaftar tidak dapat diekstradisi. System Gabungan Sebagai suatu bentuk perjanjian ekstradisi, yang mensyaratkan dapat diekstradisinya kejahatan apabila telah telah dipenuhi syarat : 1. Kejahatan yang dilakukan sesuai dengan jenis kejahatan yang diperjanjikan 2. Kejahatan tersebut memenuhi kesamaan dalam batas minimum ancaman pidana yang ditentukan D.

PENOLAKAN EKSTRADISI

Dalam UU No. 1 Tahun 1979 terdapat ketentuan yang yang berkaitan dengan penolakan atau penundaan ekstradisi, yaitu dalam Pasal 5 s.d Pasal 17. E.

PROSEDUR PERMINTAAN EKSTRADISI

Dalam pembahasan ini tidak akan terlepas te rlepas dari sumber hukum dalam ekstradisi, yang terdiri dari: 1. Perjanjian ekstradisi 2. UU Nasional Tentang Eksradisi 3. UU Hukum Pidana dan Acara Pidana dalam hukum positif masing masing negara Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

26

Ketentuan hukum tersebut tersebut secara bersamaan akan diterapkan sebagai pertimbangan bagi suatu negara diminta untuk mengabulkan atau menolak permintaan ekstradisi dari negara lain. MODUL 8 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DAN PENGADILAN HAM INDONESIA

Modul 9 membahas tentang : Kegiatan belajar 1, ruang lingkup Internasional Criminal Court, Prinsip dasar Pendirian International Criminal Court, Asas-asas bekerjanya International Criminal Court Kegiatan Belajar 2, membahas tentang Pengadilan Pelanggaran HAM Berat Indonesia, Perbedaan Delik KUHP (ordinary crime) dan Pelanggaran HAM (extra ordinary crime), Asasasas Pokok dalam UU No. 26 Tahun 2000Tentang Pengadilan HAM A.

RUANG LINGKUP ICC

ICC merupakan Mahkamah Pidana Internasional adalah suatu lembaga peradilan Pidana Internasional Permanen dibentuk Pada tanggal 17 Juli 1998, melalui pengesahan Statuta Roma 1998. Latar belakang muncul ICC adalah adanya kejahatan yang dikategorikan sebagai most serious crime yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Para pelaku tersebut dalam kenyataannya mereka mempunyai kekebalan dalam hukum nasionalnya (impunity). 1. Struktur Keorganisasian ICC terdiri dari : 1. The presidency (kepresidenan) 2. An Appeals Division, (Divisi banding), atrial Disision ( Divisi Peradilan) and Pre Trial Division (divisi Pra Peradilan) 3. The office of the Presecutor (Kantor Jaksa Penuntut) 4. The registry(Kepaniteraan) 2.Yurisdiksi International International Criminal Court (ICC) meliputi : 1. 2. 3. 4.

Kejahatan genocide Kejahatan terhadap kemanusiaan Kejahatan perang Kejahatan agresi

1.Kejahatan genocide setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan seluruhnya atau untuk sebagian suatu kelompok nasional, etnis, rasa atau keagamaan. Unsur esensial dari kejahatan genocide genocide adalah : 1. Adanya maksud untuk memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok 2. Didasarkan pada kelompok bangsa, ras, etnis dan keagamaan 2. Pasal 7 Statuta Roma Kejahaatn terhadap kemanusiaan berarti perbuatan dilakukan sebagai sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui serangan itu Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

27

Unsur esensial dari kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah : 1. Perbuatan yang merupakan bagian dari suatu serangan yang dilakukan secara meluas atau sistematis 2. Serangan langsung yang ditujukan pada penduduk Sipil 3. Pasal 8 Statuta Roma tentang kejahatan perang , mengemukakan bahwa kejahatan perang ada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut. Berlakunya yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang digolongkan sebagai most serius crime didasarkan pada asas: 1. Ratione Temporis 2. Asas melekat/inherent Jurisdiksi Ratione Temporis artinya bahwa Pengadilan hanya mempunyai yurisdiksi setelah berlaku statute secara efektif, sejak tanggal 17 juli 2002 dan pengadilan hanya mempunyai yurisdiksi sebatas empat jenis kejahatan tersebut. Diluar kejahatan tersebut ICC tidak punya kewenangan. Asas melekat/inherent yaitu setiap negara yang meratifikasi statute roma , secara otomatis tunduk pada berlakunya yurisdiksi ICC terhadap kejahatan tersebut. B.

PRINSIP DASAR PENDIRIAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)

Asas Complementary pembentukan ICC bertujuan melengkapi yurisdiksi dari hukum nasional itu sendiri

Berdasarkan asas ini, maka ICC dapat menerapkan yurisdiksinya apabila : 1. Unwillingness 2. Unable Unwillingness diterjemahkan ketidakmauan negara untuk mengadili. Bisa juga dimaknai pengadilan nasional sudah mengadili tetapi dalam kenyataannya terdapat pengingkaran keadilan. Unable adalah : 1. Pengadilan Nasional telah mengalami keruntuhan seluruhnya atau sebagian besar dari system pengadilan nasional 2. Negara tersebut tidak mampu menghasilkan atau menghadirkan terdakwa, bukti atau saksi. Pihak yang dapat mengajukan Perkara ke ICC adalah adalah : Negara peserta, Dewan Keamanan PBB, Inisiatif Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyelidikan. C. ASAS BEKERJANYA INTERNATIONAL CRIMICAL COURT (ICC) Ada 2, yaitu : 1. Asas Complementary Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

28

2. Asas opersional yang terdiri dari : a. asas hukum pidana b. asas inherent dan propiou motu sedangkan asas operasional didasarkan pada berlakunya prinsip umum hukum pidana yang berlaku secara universal yaitu asas : 1. Nullum crimen sine lege lege : pertanggung jawaban seseorang apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan di bawah yurisdiksi ICC 2. Nulla Poena Sine Lege artinya seseorang dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan statute ini. 3. Ratione Personae Non Rektroaktif seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Statuta ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya berlakun ya Statuta ini. KEGIATAN BELAJAR 2 PENGADILAN PELANGGARAN HAM BERAT INDONESIA, PERBEDAAN DELIK KUHP (ORDINARY CRIME) DAN PELANGGARAN HAM (EXTRA ORDINARY CRIME), ASAS-ASAS POKOK DALAM UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN HAM BERAT DI INDONESIA

Secara prinsipil pelanggaran HAM berat di Indonesia dilakukan dengan cara : 1. Pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc seperti pengadilan HAM kasus Timor Timur 2. Pengadilan HAM di Makassar kasus abipura adalah Pengadilan yang tidak bersifat Ad Hoc karena kasus yang diadili adalah kasus setelah berlakunya UU No. 26 Tahun 2000. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM merupakan ketentuan payung bagi pengaturan di bawahnya di bidang HAM. Menurut UU No.26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang berat digolongkan ke dalam dua jenis kejahatan, yakni kejahatan genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur esensial ada atau tidaknya kejahatan genocide didasarkan pada niat untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan melakukan perbuatan secara limitatif diatur dalam Pasal 8 UU No. 26 tahun 2000. Unsur esensial dari kejahatan kemanusiaan yaitu : 1. Melakukan perbuatan yang merupakan bagian serangan secara meluas dan sistematis 2. Diketahuinnya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung pada penduduk sipil B. PERBEDAAN DELIK KUHP (ORDINARY CRIME) DAN PELANGGARAN HAM (EXTRA ORDINARY CRIME)

Delik KUHP tidak dapat digunanakan untuk kasus Pelanggaran HAM Berat karena karakteristiknya berbeda. Perbedaan karakteristi ini dijelaskan dalam tab le berikut. Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

29

Perbedaan

Delik ordinary crime

Delik extra ordinary crime

Sifat delik

insidental

sistematik

Alasan pembenar

individual

massal

Pengecualian asas

Proses peradilan

ada alasan penghapusan Tidak ada alasan penghapus pidana berdasar perintah pidana berdasar perintah atasan atasan Tidak ada

Ada pertanggungjawaban komandan

Pengadilan nasional

Pengadilan internasional dan nasional

C. ASAS-ASAS POKOK DALAM UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2000TENTANG PENGADILAN HAM Ada 3 yaitu : Asas Retroaktif Asas retroaktif ini diatur dalam Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang berbunyi sebagai berikut : Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan ad-hoc. Penerapan asas ini bertentangan dengan asas legalitas, namun asas ini diperlukan sehubungan dengan kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini tidak memperoleh penyelesaian hukum, ataupun prosedur penyelesaiannya tidak sesuai dengan prosedur prosedur pelanggaran HAM berat, berat, yang terjadi sebelum dibentuknya UU No.26 Tahun 2000 tersebut. Responsibility) , 1. Asas Individual ( Criminal seseorang dianggap mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana ommand R esponsi sponsibil bilii ty ) 2. Asas pertanggungjawaban Komandan ( C omm Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam konteks kekuasaan pemerintah atau difasilitasi oleh pemerintah, maka pertanggung jawaban komandan atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya merupakan suatu hal yang logis 3. Asas Kadaluarsa Pasal 46 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dinyatakan : “Untuk pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud dalam UU ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. MODUL 9 PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO

Modul ini membahas tentang : Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

30

Kegiatan belajar 1 membahas tentang tanggung Jawab Komando dalam HPI Kegiatan belajar 2, membahas tentang Pertanggungjawaban komando Dalam Sistem Peradilan HAM Indonesia dan Internasional Timbulnya pertanggungjawaban komando terkait pelanggaran HAM berat dalam Hukum Pidana Internasional, tidak terlepas dari perkembangan Hukum Humaniter Internasonal. Pemegang komando bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari kesalahan berupa tindak melakukan kewajiban hukumnya, yaitu dalam hal memerintah dan mengatur, menegakan disiplin terhadap hukum, serta mencegah dan menindak pelaku pelanggaran. Kesalahan komandan karena lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mencegah, menghentikan,menindak atau menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib, akan melahirkan tanggung jawab (hukum) atas pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Unsur utama pertanggungjawaban komando berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY antara lain adanya hubungan superior-subordinate antara atasan dan pelaku; atasan (superior) tahu atau terdapat alasan untuk mengetahui bahwa tindakan kejahatan akan terjadi atau sedang terjadi; dan atasan (superior) gagal mengambil langkah yang diperlukan dan tindakan-tindakan yang patut untuk mencegah tindakan kejahatan tersebut atau menghukum pelaku. Kesalahan sebagai sebagai unsur tindak pidana, terjadi bilamana kewajiban hukumnya tidak dilaksanakan oleh para pemegang konamdo. Kewajiban hukum yang yang dimaksud dimaksud adalah penggunaan kekuasaan yang dimiliki, lalai atau gagal digunakan untuk menghentikan (to suppres), mencegah (to prevent), menindak (to repress), repress), melapor (to report). Pada awalnya prinsip pertanggungjawaban komando hanya ditujukan terhadap para komandan ko mandan militer, namun dalam sejarah perkembangan selanjutnya telah diperluas pada atasan polisi maupun atasan sipil lainnya, yang memiliki kewenangan untuk memberi perintah pada pasukan atau anak buah yang berda di bawah komando ataupun pengendalian efektifnya. Hal demikian, ditandai dengan munculnya istilah pertanggungjawaban atasan (superior responsibility) di samping adanya istilah pertanggungjawaban komandan (commander responsibility). Pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat dapat diterapkan tidak hanya pada konflik bersenjata yang bersifat Internasional maupun noninternasional namun dapat pula diterapkan dalam masa damai sekalipun sepanjang telah terjadi suatu peristiwa yang patut telah terjadi pelanggaran HAM berat. Konsepsi pemikiran tentang pertanggungjawaban komando secara historis telah berkembang sejak zaman feodal. Pada masa itu konsepsi pemikiran tentang pertanggungjawaban komando antara lain telah dikemukakan oleh Sun Tzu, Arne Willy Dahl, King Charles VII of Orleans, Hugo Grotius, king Gustavus Adolpus, Winthrop, Napoleon Bonaparte, dan Muladi. Selanjutnya, upaya pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat, secara yuridis formal dalam suatu instrumen hukum, telah tercover dalam hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari hukum internasional, yang berfungsi mengatur mengenai tata laku perang (conduct of war) dan upaya memberikan perlindungan terhadap korban perang, yang bersumber pada konvensi Den Haag 1907; konvbesi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1977.


31

Secara teoritis, bila dilihat dari hubungan atasan dan bawahan (superior-subordinate), komando dibagi dalam dua jenis, yaitu de jure dan de facto. Komando secara de jure menitikberatkan kepada struktur formal pemegang kekuasaan dalam suatu entitas negara sehingga berwenang mengeluarkan suatu kebijkan. Sementara itu, komando secara de facto menitikberatkan pada kemampuan kontrol secara efektif (duty to control) pemegang komando terhadap anak buahnya, keharusan mengetahui segala tindakan anak buah (had reason to Know), kewajiban (duties) mencegah terjadinya pelanggaran (duty to prevent) dan memberikan hukuman bagi anak buah yang melanggar peraturan (duty to punish). KEGIATAN BELAJAR 2 PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM INDONESIA INDONESIA DAN INTERNASIONAL

SISTEM

PERADILAN

HAM

Suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana dalam wilayahnya telah terjadi suatu pelanggaran HAM berat, maka negara tersebut wajib mempertanggungjawabkannya secara Internasional. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara menuntut dan mengadili para pelaku pada lembaga peradilan yang berkompeten demi terputusnya praktik imunity sebagimana selama ini terjadi di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali dengan negara Indonesia. Secara yuridis normatif dengan diberlakukannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka Indonesia telah mempunyai mekanisme nasional untuk melakukan penuntutan hukum berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat. Berdasarkan hasil penyelidikan komnas HAM tiga kasus diantaranya telah diajukan kepada lembaga peradilan HAM, yaitu 2 pengadilan ad-hoc untuk kasus Timtim(1999) dan Tanjung Priok (1984), dan satu pengadilan HAM di makasar untuk kasus Abepura (2000) Para terdakwa didakwa dengan menggunakan pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, berkaitan dengan pertanggungjawaban komando atas dugaan pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusian. Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000 yang terdiri dari 2 ayat tersebut, membedakan antara pertangungjawaban komando untuk komandan militer dalam ayat (1), dan pertanggungjawaban komando untuk atasan polisi maupun atasan sipil lainnya dalam ayat (2). IMTN sebagai peradilan Internasional yang bersifat ad hoc mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum para pelaku pelanggaran HAM berat berdasarkan pertanggungjawaban komando atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. IMTT juga merupakan lembaga peradilan Internasional yang bersifat ad hoc untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat yang didakwa sebagai penjahat perang Jepang di wilayah Timur jauh. Unsur-unsur utama dari pertanggungjawaban komando dalam IMTT meliputi : adanya pasukan atau anak buah yang berada di bawah komadonya yang terlibat atrocities; adanya pengetahuan dari pemegang komando tentang keterlibatan pasukannya dalam atrocities; pengetahuan dari pemegang komando tersebut didapat secara aktual dan konstruktif Ringkasan Modul Hukum Pidana Internasional HKUM 4305 Universitas Terbuka Karangan Joko Setiyono 2015 Oleh Inggriany

32

Pasca perang dingin terbentuk dua peradilan Internasional yang bersifat ad hoc, yaitu International Criminal Tribunal For The Farmer Yugoslavia (ICTY) 1993 yang terbentuk berdasarkan Resolusi DK PBB No. 827 tanggal 25 mei 1993 dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 1994 yang berbentuk berdasarkan Resolusi DK, PBB No.955 tanggal 8 Nopember 1995. ICTY mengadili berbagai pelanggaran serius (serius violation) atau pelanggaran berat (grave breache) terhadap hukum humaniter Internasional, hukum Kebiasaan Perang, Kejahatan genosida, kejahatan tehadap kemanusiaan yang terjadi sejak tahun 1991, sementara itu, ICTR 1994 dibnetuk untuk mengadili kejahatan genosida, pelanggaran Konvensi Genewa dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi Rwanda sejak 1 januari hingga 31 desember 1994. Konferensi diplomatic diplomatic di Roma 17 Juli 1998, mensahkan dokumen dasar pembentukan ICC yang mempunyai yurisdiksi atas empat kejahatan, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. agresi. Dalam perkembangan selanjtnya lahirlah peradilan campuran di kamboja, timor leste, sira leone.


1

TEORI PERUNDANG-UNDANGAN MODUL 1 PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAL KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

MODUL 1 ini akan membahas mengenai sejarah terbentuknya MK, kewenangan dan fungsinya terutama dalam hal Pengujian Peraturan Perundang-undangan, yang akan terbagi dalam beberapa sub bagian di bawah ini. 1. 2. 3. 4.

Dasar pembentukan MK Kewenangan MK Asas dan Sumber Hukum Acara MK Persidangan

KEGIATAN BELAJAR 1 DASAR PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA A.SEBUAH GAGASAN JUDICIAL REVIEW DALAM NEGARA

Judicial Review adalah pengujian kepada produk hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Pengujian Produk Hukum (Review). Istilah Belanda Toetsingsrecht adalah adalah hak menguji terhadap produk hukum. Hak menguji tersebut dibagi 2 : 1. Hak menguji formal : wewenang untuk menilai apakah produk legislative dibentuk melalui prosedur yang tepat menurut hukum 2. Hak menguji Materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah produk hukum isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Lembaga yang melalukan pengujian, ada 3 : 1. Pengujian produk hukum oleh legislatif(legislative legislatif(legislative review) 2. Pengujian produk hukum oleh lembaga yudikatif (judicial review) 3. Pengujian produk hukum oleh lembaga eksekif (executive review 1. Lembaga Penguji Hukum Indonesia ada 2 : Mahkamah Konstitusi Konstitusi menguji khusus UU 2. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU Negara pelopor MK (Verfassungsgerichtshof (Verfassungsgerichtshof ) pertama kali Austria oleh Hans Kelsen. MK lahir di Indonesia sejak adanya perubahan UUD 1945 yang ketiga . Tanggal 13 Agustus 2003 disebut hari kelahiran MK, disahkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

2

MAHKAMAH KONSTIRURSI SELANJUTNYA KINI.

RI

SETELAH

LAHIR

DAN

PERKEMBANGAN

Setelah dibenetuk pada Tahun 2003, pengaturan mengenai MK saai ini mengalami 2 kali perubahan. 1. UU nomor 24 Tahun 2003 tentang MK 2. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK 3. UU Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 Beberapa perubahan yang dilakukan meliputi syarat menjadi Hakim Konstitusi, yaitu : 1. 2. 3. 4.

Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela Adil Negara yang menguasai Konstitusi dan kenegaraan Syarat hakim bergelar Doctor latar belakang Sarjana Hukum usia paling rendah 47 dan paling tinggi ting gi 65, pengalaman kerja 15 tahun, bukan anggota partai dalam jagka waktu 7 tahun

KEGIATAN BELAJAR 2 FUNGSI, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN MK A. FUNGSI KONSTITUSI Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam UUD 1945, secara khusus dalam Bab IX, pasal 24, 24A,24B,24C dan Pasal25. Dalam penjelasan umum UU No.24 Tahun 2003 tentang MK, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atas perkara konstitusional tertentu dalam rangka rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. MK juga dibentuk sebagai koreksiatas pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan atas tafsir ganda atas konstitusi. Terdapat 5 fungsi MK: 1. Pengawal Konstitusi 2. Penafsir final Konstitusi 3. Perlindungan HAM 4. Pelindung hak konstitusional warga negara 5. Pelindung demokrasi

Dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 terdapat tugas MK yang dituangkan dalam kalimat 4 wewenang dan 1 kewajiban. Dan dikuatkan lagi pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang MK. Wewenang MK : 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945 Keutamaan wewenang ini dapat terlihat terlihat pada Pasal 24 C(1) C(1) UUD 1945 yang yang menyebutkan wewenang ini sebagai wewenang pertama MK. Kemudian Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

3

wewenang ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 50 s.d Pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannnya diberikan oleh UUD 1945 Diatur dalam Pasal 61 s.d Pasal 67 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan adalah 1. DPR 2. DPD 3. MPR 4. PRESIDEN 5. BPK 6. PEMDA 7. Lembaga Negara lainnya yang kewenangannnya diberikan oleh UUD 1945 3. Memutuskan pembubaran partai politik Wewenang Pembubaran Partai Politik tertulis pada Pasal 10 ayat (1) UUD 1945. Dan pasal 68 s.d Pasal 73 UU No. 24 tahun 2003 tentang MK, yang mengatur bagaimana wewenang MK dalam memutuskan pembubaran partai. Alasan pembubaran MK, ada 2 , yaitu : 1. Ideologi 2. Pelanggran hukum yang dilakukan oleh partai politi 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kewajiban MK yaitu : wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. 1. PEMILU disini diartikan : Pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2. Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil kepala daerah 3. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemohon yang dapat mengajukan permohonan adalah : 1. Perorangan WNI calon anggota DPD pesera PEMILU 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden 3. Partai politik peserta PEMILU Kewenangan MK dalam memutuskan persilisihan PEMILU diatur dalam Pasal 74 s.d Pasal 79 UU No.24 tahun 2003 tentang MK UJi sahih atas perhitungan hasil suara pemilihan pemilihan umum secara nasional adalah hal yang penting dari kewenangan konstitusional dalam memutuskan perselisihan ini.

Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

4

2.kewajiban MK memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003 tentang MK, menyebutkan sbb :MK wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. MK telah membuat peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/wakil. Dalam peraturan MK ini, diatur bahwa DPR sebagai pemohon, diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat saja kemudian menunjuk kuasa hukumnya. Pada perkara ini, persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya & orang hakim konstitusi dan terbuka untuk untuk umum. Persidangan dilakukan dalam 6 tahap, yaitu : Tahap1: sidang pemeriksaan pendahuan Tahap2: tanggapan oleh Presiden dan/atau Wapres Tahap 3: Pembuktian oleh oleh DPR DPR Tahap 4: Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wapres Tahap 5: kesimpulan baik oleh DPR maupun oleh Presidendan/atau Wapres Tahap6: pengucapan putusan Apabila dalam proses pemeriksaan di Mahkamah, Presiden dan/atau Wapres mengundurkan diri maka proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah. Putusan MK mengenai pendapat DPR ini wajib diputus dalam dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak permohonan itu dicatat pada buku perkara registrasi perkara konstitusi. KEGIATAN BELAJAR 3 ASAS, SUMBER DAN PERSIDANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan peradilan Konstitusi dan diberikan beberapa wewenang untuk menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negaranya. Para ahli hukum pada umumnya membagi sumber hukum menjadi 2 jenis yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah temapt dimana sumber hukum itu diambil. Hukum materiil dalam dalam peradilan konstitusi adalah konstitusi, hukum dasar system hukum Indonesia, dan tentunya bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila. 1. Hukum Acara MK meliputi pada kewenangan kewenan gan MK sendiri dalam menjalani tugas sehingga Hukum Acara MK terdiri atas Hukum acara p engujian UU 2. Hukum acara perselisihan hasil PEMILU 3. Hukum Acara sengketa kewenangan Lembaga Negara 4. Hukum Acara pembubaran partai politik 5. Hukum Acara memutuskan pendapat DPR mengenai Presiden dan/atau Wapres


5

B.ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK Asas adalah prinsip-prinsip prinsip-prinsip dasar yang yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan jiwa dalam penyelenggaran peradilan Konstitusi. Asas akan menjadi panduan hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman prinsip yang dipatuhi oleh pihak dalam proses peradilan. Asas dalam pelaksanaan Peradilan MK sebagai berikut : 1. Ius curia novit 2. Persidangan terbuka untuk umum 3. Independen dan Imparsial 4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah 5. Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteran partem) 6. Hakim aktif dan juga pasod dalam persidangan 7. Praduga keabsahan (praesumptio iustae causa) Penjelasan Ius Curia Novit bahwa peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diaujukan dengan dalil bahwa hukum tidak adil atau tidak jelas. Asas dilakukannya persidangan terbuka untuk umum bertujuan agar hakim dalam memutuskan perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan hakim dalam persidangan. B. SUMBER HUKUM ACARA MK

Sumber hukum acara yang utama adalah UU nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Tentang dalam perjalanannya MK saat ini, pengaturan dalam UU ini dilengkapi dengan adanya 2 perubahan yaitu (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Perpu nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas UU nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian ditetapkan menjadi UU yaitu UU Nomor 4 Tahun 2014 sehingga dapat dikatakan sumber hukum acara utama adalah UU yang mengatur mengenai MK itu sendiri. Selain UU MK, terdapat terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yangterkait dengan wewenang yang menjadi sumber hukum dalam proses peradilan MK antara lain : UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12 tahun 2008 UU nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan PEMILU UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang PEMILU Presiden dan Wapres UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, dan DPRD.


6

Setelah asas, hukum acara maka yang terakhir sebagai bagian dari proses pelaksanaan peradilan MK adalah mengenai proses persidangan. Persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang MK dapat dibagi menjadi 4 yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan pengucapan putusan. Keempat jenis sidang tersebut dapat dilihat sebagai tahapan persidangan suatu perkara, walaupun dalam beberapa perkara tidak semuanya membutuhkan jenis persidangan seperti itu. Persidangan MK dapat dilihat dari jenis dan sidangnya terbagi menjadi : 1. Pemeriksaan Pendahuluan 2. Pemeriksaan Persidangan 3. Rapat Permusyawaratan Hakim 4. Pengucapan Putusan MODUL 2 TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TINJAUAN PENGUJIAN UU Pembahasan pada Kegiatan belajar Modul 2 adalah : 1. MK dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia 2. HAk Gugat Pengujian UU 3. Pengujian UU secara Formil dan Materiil 4. Ruang lingkup bahasan

KEWENANGAN

MK

DALAM

KEGIATAN BELAJAR 1 MK DALAM SISTEM KETATNEGARAAN A. WACANA INTELEKTUAL HUKUM ; MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah memungkinkan , tetapi siapa yang memegang wewenang terhadap berbagai pandangan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menuai beberapa pendapat yang dapat dikategorikan secara kelembagaan , yakni : 1. MA yang melakukan fungsi MK 2. Dibentuk badan baru yang sejajar dengan MA 3. Sebuah badan peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman B. MK SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI

MK merupakan perombakan total terhadap struktur ketatanegaraan seiring dengan perubahan pertama dan kedua UUD 1945 yang menentukan kekuasaan dasar yaitu kekuasaan kehakiman lewat jalur yuridis dan kekuasaan pemerintahan le wat jalur politis. Dalam konteks, demikian MK merupakan lembaga baru dengan fungsi baru yaitu pengawal Konstitusi (the guardian of Constitution) untuk mengatasi konflik antara jalur yuridis dan politis yang terjadi sejak awal penyusunan naskah UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai keberlakuan UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA. Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

7

C. KAJIAN YURIDIS-NORMATIF ; PENGUJIAN UU OLEH MK

Pembentukan MK tidak terlepas di pengalaman masa lalu yang terwarnai oleh penyelenggaraan kekuasaan secara otoriter, tertutup, tertutup, dan tidak tidak menghormati HAM. Gagasan pembentukan MK tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik. Terdapat sekurang-kurangnya empat hal yang melatarbelakangi dan mempunyai pijakan dalam pembentukan MK yaitu : 1. Sebagai implikasi dari paham konstituante 2. Mekanisme check dan balance 3. Penyelenggaraan negara yang bersih 4. Perlindungan terhadap HAM Ketentuan tentang ruang lingkup MK dalam UUD 1945 diatur dalam ketentuan Pasal 24 huruf C ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) sebagai hasil Perubahan ketiga UUD 1945. Penyelenggaraan wewenang MK menguji UU secara oranik diturunkan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 yang pada dasarnya adalah MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945. Istilah wewenang dan kewenangan. Istilah wewenang (kata benda) sepadan dengan Bevoegheid ( bahasa Belanda)digunakan dalam konsep hukum public maupun konsep hukum privat. Dalam konsep hukum tatanegara, bevogheid (wewenang) sama dengan rechmacht(kekuasaan Hukum) sehingga dalam hukum public, wewenang berkaitan dengan kekuasaan sejauh terlingkupi dalam konsep hukum administrasi administrasi Belanda. Wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah bestuursbevoegheid (wewenang pemerintahan) Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah atau Lembaga Negara dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD) (UUD) atau ketentuan hukum tata negara. Terhadap atribusi, kekuasaan diberikan kepada suatu organ (insitusi) pemerintahan atau Lembaga Negara oleh suatu badan legislative yang independen. Kekuasaan ini asli tidak tidak diambil dari kewenangan yang yang ada sebelumnya. sebelumnya. Badan Legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada orang yang berkompeten. Mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi pejabat yang diberi mandate bertindak untuk dan atas nama pemberi mandate. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara kepada organ lainnya, sehingga sehin gga delegator del egator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

8

KEGIATAN BELAJAR 2 HAK GUGAT (LEGAL STANDING) PENGUJIAN UU OLEH MK DEFINISI HAK GUGAT (LEGAL STANDING) A. DEFINISI HAK GUGAT (LEGAL STANDING)

Legal standing pada dasarnya adalah hak yang dipunyai oleh Subjek Hukum tertentu untuk berperkara di Lembaga Peradilan. Legal standing merupakan kedudukan Hukum yang dimiliki d imiliki orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan permohonan atau gugatan. Hak gugat dikenal dengan istilah Citizen Law Suit pada dasarnya membuka ruang public untuk menuntut tanggung jawab penguasa yang mempunyai kewajiban konstitusional tertentu. Hakikatnya tuntutannya adalah memberikan perlindungan kepada hak public yang telah dirugikan. MA Amerika serikat mengenal adanya dua jenis standing yaitu : constitutional standing dan (b) prudential standing. B. HAK GUGAT MENURUT PARA AHLI

Standing adalah : mereka yang dapat berhak mengajukan tuntutan tuntutan atau permintaan agar suatu peraturan UU atau tindakan pemerintah dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan UUD, atau suatu peraturan peraturan UU yang lebih tinggi. Mereka yang berhak itu disebut standing standing untuk menuntut. Legal standing adalah suatu entity atau dasar dari seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian UU.

C. RUANG LINGKUP HAK GUGAT (LEGAL STANDING)

Hak ini dirumuskan melalui analisis terhadap HIR dan aturan perundang-undangan hingga tahun 2009 Hak gugat dalam HIR Hak gugat dalam perundang-undangan tentang Pengelolaan Lingkungan HIdup. UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 37 s.d Pasal 39.Hak mengajukan gugatan perwakilan adalah : hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan LH. Tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Bagian terpenting dari tat cara gugatan perwakilan kelompok ini adalah jumlah anggota kelompok tersebut banyak sehingga apabila gugatan diajukan secara sendiri maupun secara bersama menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Diantara anggota kelompok tersebut harus terdapat kesaman fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukuman yang bersifat substansi serta kesamaan jenis tuntutan.


9

Pada dasarnya, hukum acara yang dipergunakan dalam gugatan perwakilan kelompok ini adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku. Dalam hukum acara perdata sudah diatur tentang syarat-syarat formal suatu surat gugat, yang antara lain harus secara jelas menyebutkan Identitas Identitas Penggugat (wakil dari kelompok), dan posita, petitumnya. PERMA Pasal 4 Nomor 1 tahun 2002 , wakil kelompok dianggap sudah mempunyai legal standing jadi tidaj perlu “surat kuasa khusus” dari anggota kelompok. KEGIATAN BELAJAR 3 PENGUJIAN UU SECARA FORMIL DAN MATERIIL

Pada penerapan hukum terhadap suatu situasi konkret, hakim harus menafsirkan hukum dan fakta. D. PENGUJIAN UU SECARA FORMIL DAN MATERIIL

Dalam konteks pengujian UU secara formil dan materiil, persoalan tolak ukur (konformitas) menjadi penting untuk dirumuskan secara akademis. Hal ini disebabkan hakim MK mempunyai kebebasan untuk menyatakan bahwa berdasar alat ukur tertentu dalam pengujian formil dan materiil maka pasal dalam UU yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Ilmuan Hukum perlu melakukan analisis putusan PUUMK khususnya pada bagian pertimbangan Mahkamah yang membahas uji formil dan uji materiil. Ruang lingkup pengujian terhadap UU secara Umum dapat dilakukan dalam 2 bentuk yaitu : pengujian secara formil (formele toetsingrecht) dan pengujian secara materiil . Sri Soemantri menyatakan, hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislative secara UU , misalnya terjelma melalui cara sebagaimana ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berlaku ataukah tidak. tidak. Sementara itu, Jimly Assidiqqie berpendapat Pengujian Formal biasanya terkait dengan soal procedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Sementara itu, pengertian hak uji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jimly Assiddiqie mengemukakan Pengujian materiil berkaitan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhusussan yang dimiliki suatu aturan dibnadingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. MODUL 3 TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TINJAUN HUKUM KELELBAGAAN MAHKAMAH AGUNG

Modul ini menjelaskantentang : MA dalam organisasi Yudisial Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

10

MA dalam UUD 1945 Putusan MA Fungsi Yudisial MA Penguatan Fungsi Organisasi MA dalam sejarah Kekuasaan Kehakiman MA sebagai lembaga lembaga yang menjalankan kekuasaan Kehakiman, sebagai Organ kekuasaan Kehakiman, MA diberikan beberapa kewenangan Yudisial, diantaranya adalah dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU. KEGIATAN BELAJAR 1 MA SEBAGAI ORGANISASI YUDISIAL A. ANTARA PIRAMIDA DAN MENARA : MA DALAM ORGANISASI YUDISIAL

MA diibaratkan sebagai Piramida atau Menara. Sebagi piramida maka struktur manakala MA berfungsi sebagai pengadilan banding tertinggi bagi semua pengadilan. Sebagai menara maka fungsi yudisialnya hanya pada pengadilan umum. Jika sebgai menara, lingkungan peradilan khusus akan punya pengadilan banding masing-masing. Perkembangan selanjutnya, organisasi yudisial terdiri atas sebuah system terpadu ketika semua pengadilan berada di bawah pengawasan pengadilan negara tertinggi, MA. UU ini menyatakan men yatakan dengan tegas bahwa MA berada di puncak organisasi yudisial, mengawasi semua pengadilan di seluruh Indonesia. Peraturan Hukum mengenai kedudukan MA makin dikuatkan oleh UU No. 1 Tahun 1950 yang memberi kekuatan berlakuketentuan-ketentuan konstitusional tentang kependudukan MA. Dengan kalimat tegas, Pasal 21 menegaskan Ma sebagai puncak peradilan. Pasal ini menyatakan bahwa MA mengawasi semua pengadilan federal maupun semua badan bad an peradilan tinggi negarane garanegara bagian; memastikan administrasi pengadilan yang sesuai; mengawasi perilaku dan perbuatanpengadilan dan hakim serta memberi mereka instruksi individual maupun kolektif dan terakhir MA diperbolehkan meminta keterangan dan saran semua Instansi yudisial, termasuk Mahkamah militer, mauoun kejaksaan. Mahkaman agung juga berwenang memebri nasehat kepada pemerintah dalam semua masalah hukum (pasal 132) dan bisa melengkapi hukum acara jika perlu (pasal 131). UU ini menyatakan tegas MA tidak hanya memutus perkara yang datang dari Perdailan Umum (Pasal 14, menunjuk pada pengadilan Tinggi yurisdiksi umum), melainkan juga putusan-putusan tingkat akhir akhi r semua pengadilan yang lain (pasal 16). Organisasi yudisial Indonesia Modern : Mahkamah Agung

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Agama

Pengadilan Tinggi Militer

Pengadilan Militer

Pengadilan

Pengadilan TUN


11

E. PUTUSAN MA

MA bisa memberikan 3 putusan : 1. menyatakan permohonan kasasi tidak dapa diterima 2. Permohonan kasasi ditolak 3. Permohonan pembatalan putusan pengadilan dikabulkan. KEGIATAN BELAJAR 2 MA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN A. FUNGSI YUDISIAL MA

Sebagai konsekuensi logis dari tekanan politik maupun masalah kelembagaan kontrol MA atas pengadilan di tingkat bawah menjadi dikuatkan. Selama demokrasi Terpimpin dan ORBA, kecendrungan pemerintah untuk mengamankan kepentingan politik berada di pengadilan berikut daftar panjang kesalahan dan ketidakadilan dipengadilan yang kekurangan staf dan pendidikan sehingga membuat pemerintah dan MA mencari instrument untuk memperkuat pengaruh mereka terhadap pengadilan di tingkat bawah. Penguatan kontrol MA ini ini terutama terutama terkait terkait dengan fungsi inti yudisialnya. yudisialnya. Instrumen utama yang dipakai untuk mewujudkan dan memperluas kontrolnya adalah lembaga kasasi. Kecendrungan umum dalam lima puluh tahun terakhir ini, dalam peraturan UU dan pelaksanaannya yang berbeda oleh MA, adalah pengauatan secata terus menerus tugas-tugas kasasi MA atas pengadilan di tingkat bawah. B. PENGUATAN FUNGSI ORGANISASI MA DALAM SEJARAH KEKUASAAN KEHAKIMAN 1. Kompleksitas kolonial dan Perombakan oleh Jepang Tugas Hooggrechtshof pada masa kolonial beragam jenisnya pada dasrnya ditujukan untuk melayani kepentingan golongan Eropa dan menutup kemungkian banding dari pengadilan untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya pemerintah Jepang , jepang merombak organisasi yudisial. Jepang menjadikan Landraad sebagai pengadilan Umum tingkat pertama, dan Raad van Justitie sebagai pengadilan Umum banding, yang mengakibatkan 2 pengaruh, yaitu Tugas memeriksa perkara pada tingkat pertama dan banding MA, yang mengakar dalam keberagaman organisasional, sudah kehilangan sebagian besar relevansinya. Dengan menjadikan Landrad sebagai pengadilan Umum tingkat pertama dalam struktur yudisial terpadu, Jepang membangun pijakan untuk membawa pengadilan ini di bawah kontrol MA yang terwujud setelah kemerdekaan. 2. Periode Revolusi Revolusi (1945-1949) : pengikisan Banding, kasasi Militer Perombakan pascakemerdekaan bertujuan menggantikan yurisdiksi kompleks Hooggerechtshof dengan system banding yang meliputi semua pengadilan. RI, menyatukan organissai organissai yudisial Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

12

dengan MA berdiri berdiri di puncaknya. Dampak perombakan organisasi organisasi ini adalah pengikisan tugas tugas memeriksa banding sempurna dan wewenang yudisial khusus mahkamah, yang digantikan dengan sebuah mekanisme kasasi yang meliput. Sejak awal, MA jelas dimaksudka untuk menjadi puncak organisasi yudisial dengan tanggung jawab untuk memastikan administrasi pengadilan yang seragam di semua pengadilan. UU nomor 7 tahun 1947, menyatakan bahwa mahkamah harus mengawasi badan kehakiman dalam hal melakukan keadilan di seluruh Indonesia. Setelah UU tahun 1948 meluaskan cakupan konsep kasasi, putusan dari semua pengadilan bisa dimohonkan kasasi, sebuah perkembangan yang menguatkan kedudukan MA terhadap pengadilan di tingkat bawah. KEGIATAN BELAJAR 3 HUKUM ACARA MAHKAMAH AGUNG A. PENGATURAN DAN HUKUM ACARA

Pengaturan dimaksudkan sebagai instrument pembuatan hukum, yaitu dengan mengikat pengadilan, maupun warganegara. Fungsi pengaturan MA hanya bisa dilakukan dalam hukum acara, dan hanya jika UU yang ada tidak mencukupi. Pasal 79 UU no. 1 tahun 1985 menyatakan kewenangan MA untuk mebuat peraturan semi perundang-undangan di bidang hukum acara, tetapi dengan tegas menutup pengaturan hukum substansi atau, dalam hal ini, hukum pembuktian. B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UU.

Kewenangan MA terkait dengan judicial review review adalah sebagai berikut berikut : 1. MA mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU 2. MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah UU atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Permohonan pengujian peraturan perndang-undangan di bawah UU tehadap UU diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dan rangkap sesuai keperluan bahasa Indonsia. Permohonan judicial review hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah UU. MODUL 4 PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

JUDICIAL

REVIEW

DALAM

POLITIK

HUKUM

Dalam modul ini dibahas tentang substansi politik politik hukum dalam kaitannya dengan Judicial Review di Indonesia. Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

13

KEGIATAN BELAJAR 1 POLITIK HUKUM DAN JUDICIAL REVIEW A.TINJAUN UMUM

Menurut Padmo Wahjono, pengertian Politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi daripada hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang yang dijadikan criteria criteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian pengertian politik hukum menurutnya berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang (ius constituendum) Serdarto, Politik Hukum :”kebijakan dari negara melalui badan-badan badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikendaki dan juga yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan. Juaga berpendapat, Politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Judicial review secara umum adalah pengujian oleh lembaga yudisial atas peraturan perundangundangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ( di sini sini mencakup kompetensi MA dan MK ), sedangkan constitusonal review adalah pengujian oleh lembaga yudisial khisis untuk konsistensi UU terhadap UU ( disini yang dimaksud adalah kompetensi MK yang merupakan bagian khusus dari judicial review dalam artian umum). Lembaga yudisial berhak menyatakan “bahwa suatu suatu peraturan perundang-undangan batal atau dibatalkan karena isinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Disinilah letak judicial review di dalam politik hukum nasional. B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SISTEM HUKUM

Judicial review bekerja atas dasar peraturan perundang -undangan yang tersusun hierarkis. Bagir manan mengatakan bahwa hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibnetuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Tertulis sesuai dengan konsep system hukum eropa continental yang menganut legalisme dan civil (menekankan hukum tertulis dengan tekanan pada kepastian hukum). Negara hukumnya disebut sebagai Rechtstaat. Tradisi ANGLO Saxon dengan common law yang menekankan pada yurisprudensi guna mencapai penegakan rasa keadilan. Negara hukumnya disebut sebagai The Rule of law. JIka suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka cara memastikan keabsahannya dengan uji materioleh materioleh lembaga yudikatif atau yudisial. yudisial. Di Indonesia Indonesia uji materi UU terhadap UUD dilakukan oleh MK, sedangkan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan yang lebih tinggi dilakukan oleh MA. Judicial reviewhal yang sangat penting menjamin konsistensi politik hukum nasional sebagai aliran dari konstitusi. Apalagi arti konstitusi itu mencakup semua peraturan tentang organisasi negara yang dapat berbentuk : 1. Tertulis a. Dalam dokumen khusus UUD dan Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

14

b. Dalam dokumen tersebar (peraturan perundang-undangan) 2. Tak tertulis a. Konvensi b. Adat Jadi konstitusi mencakup UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang juga tertulis. tertulis. C. SEJARAH DAN ALASAN JUDICIAL REVIEW

Judicial review yang dapat juga disebut sebagai constitutional review yang yang memberikan wewenang kepada Supreme Court atau MA untuk membatalkan sebuah UU (Karen isinya berlawanan dengan Konstitusi). Orang pertama yang melakukan pengujian dan pembatalan tersebut adalah Justice John marshall Ada 2 hal yangmenyebabkan UU memuat hal yang bertentangan dengan konstitusi : 1. Pemerintah dan DPR yang membuat UU atas kepentingan politiknya sendiri atau kelompok yang dominan didalamnya. 2. Pemerintah dan DPR faktanya banyak berisi orang yang bukan ahli hukum atau kurang bisa berfikir menurut logika hukum. KEGIATAN BELAJAR 2 JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA A. TINJAUAN UMUM.

Latar belakang desakan akan perlunya pelembagaan judicial review itu adalah berkenaan dengan adanya paling tidak dua persoalan peraturan perundang-undangan pada zaman Orde baru dulu. Pertama, pembuatan peraturan perundang-undangan didominasi didominasi oleh lembaga eksekutif. Pada zaman orde baru, selain perencanaan peraturan perundang-undangan terpusai di eksekutif, apa yang disetujui DPR pun bisa dimentahkan. Kedua, produk peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dikontrol secara operasional melalui prosedur uji materi ternyata semakin mengakumulasikan persoalan hukum di Indonesia dan mendorong semakin menguatnya sentralisasi kekuasaan. Pada Zaman Orde Baru, selain berlangsung keadaan executive heavy, tidak terdapat mekanisme yang efektif untuk menjamin konsistensi antar peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan sebagai himpunan konstitusi (KOnstitusi dalam arti lua yang mmepunyai hubungan yang hierarkis). Pada masa itu, UU.

MODUL 5 PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

OBJEK

PENGUJIAN

Modul ini membahas mengenai Objek Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pengujian atau review oleh hakim ini dapat dilakukan secara : 1. institusional atau formal Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

15

2. prosesual atau substansial. Suatu peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim dan hakim dapat menyidangkan perkara judicial nreview tersebut (pengujian materiil dilakkuan secara institusional, manakala peraturan yang bersangkutan secara keseluruhan dapat dinyatakan tidak berlaku lagi secara hukum. Pengujian yang dilakukan hakimsecara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan (judicial review yang bersifat prosesual atu bersifat substansial) KEGIATAN BELAJAR 1 PENGERTIAN OBJEK PENGUJIAN

Objek pengujian di sini adalah objek norma hukum yang diuji. Objek yang diuji oleh hakim dapat berupa produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislative legislative (executive acts). acts). Produk legislative (legislative acts) biasanya di sebut UU, wet atau law, tergantung bahasa yang digunakan di masing-masing negara. Disebut produk legislative karena memang dalam proses pembuatannya terlibat peran parlemen atau produk tersebut ditetapkan pemerintah bersama sama parlemen. Secara Umum, norma hukum itu dapat berupa keputusan hukum, ada 3 : 1. Hasik kegiatan penetapan yang bersifat administrative (Beschkking) 2. Hasil kegiatan penghakiman (menghakimi atau mengadili) berupa vonis oleh hakim 3. Sebagai hasil kegiatan pengaturan (regeling), baik yang berbentuk legislasi berupa legislative acts atau pun yang berbentuk regulasi berupa executive acts. Ksusus kegiatan penghakiman atau peradilan (adjudication) hasilnya tetap disebut putusan (vonnis) sesuai dengan kelaziman. B. PENGUJIAN TERHADAP PRODUK HUKUM PENGATURAN

Jika perangkat hukum yang diuji itu merupakan produk lembaga legislative (legislative acts) maka pengujiannya dilakukan melalui proses legislative revive. Jika seperangkat hukum yang diuji itu merupakan produk lembaga regulative (regulative or executive acts) maka pengujiannya dilakukan melalui proses executive review atau regulative review. Perbedaan antara legislasi dan regulasi dalam hal ini adalah bahwa kegiatan legislasi dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat atau melibatkan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui PEMILU. Sedangkan regulasi merupakan merupakan pengaturan oleh lembaga eksekutif yang menjalankan produk legislasi dan mendapatkan kewenangan untuk mengatur (regulasi) itu dari produk legislasi yang bersangkutan. Jika pengujian dilakukan oleh lembaga eksekutis sendiri maka pengujian semcam ini dapat disebut sebagai sebagai executive review. MIsalnya, Peraturan Peraturan Daerah diuji dan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Sementaran itu, jika pengujian dilakukan oleh hakim atau lembaga peradilan, maka pengujian semacam itulah yang disebut judicial review intinya ketiga norma tersebut semuanya dapat diuji secara hukum oleh hakim. KEGIATAN BELAJAR 2 Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

16

OBJEK PENGUJIAN A.PRODUK LEGISLATIF (LEGISLATIF ACTS)

Adalah produk peraturan yang ditetapkan oleh atau dengan melibatkan peran Lembaga perwakilan rakyat, baik sebagai legislator ataupun co legislator. Dalam pembentukan UU itu, DPR lah yang disebut sebagai legislator, sedangkan pemerintah merupakan co-legislator karena setiap rancangan UU untuk ditetapkan menjadi UU memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama antar DPR dengan presiden, bahkan pengesahan formil rancangan UUyang telah dilakukan oleh presiden dan pengundangannya pun dalam Lembaran Negara tetap dilakukan oleh Presiden. Dengan Kedudukan para wakil rakyat sebagai pembentuk UU maka setiap UU sebagai produk legislative tidak boleh diubah atau dibatalkan oleh pemerintah oleh pemerintah tanpa persetujuan lembaga perwakilan Rakyat yang membentuknya. Pemerintah disebut sebagai eksekutif, Karen atugasnya melaksanakan UU yang ditetapkan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai Pembnetuk UU (legislator) PERDA termasuk kategori peraturan peraturan yan hierarkinya di bawah UU maka yang berhak menguji PERDA, adalah MA. B. PRODUK REGULATIF (EXECUTIVE ACTS)

Produk regulatif adalah produk pengaturan (regulasi) (regulasi) oleh lembaga eksekutif yang yang menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislative dengan mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut materi muatan produk legislative yang dimaksud itu ke dalam peraturan pelaksanaan yang lebih rendah tingkatannya. Executive acts dalam arti sempit adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga executive dalam melaksanakan UU. Dalam arti luas lembaga negara yang menetapkan suatu peraturan sbagai pelaksana UU yang bersangkutan. Produknya disebut produk regulative atau regulasi. C.UU DAN PERATURAN DI BAWAH UU

Pasal 24C ayat MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD Pasal 24A ayat (1) dikatakan, MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU tehadap UU Peraturan perundang-undangan itu mencakup bentuk peraturan yang tersusun secara hierarkis sbb : 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah


17

PP, peraturan Presiden tingkatannya dibawah UU yang dapat diuji dengan menggunakan UU dapat diuji oleh MA, jika yang diuji UU maka batu ujiannya haruslah UUD kewenangannya pada MK. C. PENGUJIAN ATAS LAMPIRAN UU

Pengujian atas lampiran UU dalam lampiran UU. Ada beberapa contoh format UU yang materi intinya tidak terdapat terdapat dalam UU itu sendiri, melainkan melainkan terdapat dalam dalam lampirannya. Misalnya, UU tentang APBN, dan UU ratifikasi Perjanjian Internasional. MODUL 6 PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGUJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BERBGAI PERSPEKTIF

Modul ini membahas mengenai Pengujian Peraturan Perundang_undangan dalam berbagai perspektif, diantaranya dalam perspektif pembagian dan pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan Cheks dan balances dimaksudkan sebagai prinsip yang dapat mencegah konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan. Untuk mencegah jangan sampai suatu kekuasaan legislative yang dijalankan parlemen memiliki kekuasaan yang melebihi organ lainnya, daapt dibuat kerjasama antar lembaga kekuasaan negara, misalnya antar parlemen dengan pemerintah (presiden) dalam pembuatan UU. KEGIATAN BELAJAR 1 PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN.

DALAM

PERSPEKTIF

Prinsip pemisahan kekuasaan dan checks dan balances dimaksudkan sebagai prinsip yang dapat mencegah konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil adalah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas kenegaraan yang memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif Pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah pembagian kekuasaan tidak dilakukan secara tegas. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil disebut separation of power dan pembagian kekuasaan dalam arti formal disebut division of power. B.PEMBAHASAN

Dalam prinsip pembagian kekuasaan negara maka kekuasaan tidak dibagi habis kepada lembaga negara yang ada, melainkan kekuasaan itu dibagi oleh lembaga yang oleh konstitusi diberikan kewenangan untuk membagi kekuasaan negara, seperti MPR sebagai lembaga tertingi dalam UUD 1945 (sebelum diubah) membagi-bagi kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga negara Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

18

dibawahnya. Dalam prinsip pembagian kekuasaan lebih mengedepankan adanya kekuasaan tertinggi yang mengatur dan menerima pertanggungjawaban atas pelaksanaan kekuasaan yang diberikan. Hal ini lazim dikenal sebagai supremasi parlemen, di mana parlemen lebih dominan dalam menentukan arah pengelolaan negara. Prinsip kekuasaan negara dalam perspektif UUD 1945 (sebelum diubah) tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaaan dalam arti materiil (separation of power), tetapi mempraktikkan prinsip pemisahan kekuasaan dalam arti formal (division of power). UUD 1945 menentukan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sehingga sumber kekuasaan itu hanya ada pada rakyat dan pada hakikatnya MPR yang memegang kekuasaan tertinggi untuk untuk dan atas nama rakyat. rakyat. Sumber kekuasaan yang dilekatkan pada MPR dan berfungsi terus dan tidak habis, walaupun sebagian kekuasaan dilimpahkan kepada lembaga negara lain. Hubungan antara MPR dan lembaga negara dibawahnya didasarkan pada prinsip delegasi kekuasaan. Pada prinsip delegasi kekuasaan maka MPR sebagai lembaga lembaga tertinggi negara menyalurkan kekuasaannya kepada lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. OLeh karena itu, dalam prinsip delegasi kekuasaan, terdapat pertanggungjawaban kekuasaan dari yang menerima delegasi kepada yang memberikan delegasi yaitu lembaga-lembaga tinggi negara kepada lembaga negaar. Akan tetapi,khusus lembaga DPR, memang kesulitan akan meminta pertanggungjawaban delegasi kekuasaan yang diterimanya kepada MPR sebab sebagian besar anggota DPR juga sebagai anggota MPR Setelah perubahan UUD 1945 (tahun 1999 s.d 2000) maka prinsip pembagian kekuasaan ditinggalkan dan diganti dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan pembagian prinsip cheks and balances. Dengan demikian, prinsip p rinsip pembagian kekuasaan (division of power) po wer) dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan yakni sejak 1945 s.d 1999, prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dan checks and balances, yakni sejak perubahan UUD1945 yang dimulai sejak tahun 1999 s.d 2002.pat dilakukan oleh KEGIATAN BELAJAR 2 PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF REVIEW.

DALAM

PERSPEKTIF

A. TINJAUN UMUM Sebagai control normative maka pengujian dapat dilakukan oleh lembaga pembuatnya sendiri atau juga dapat dilakukan oleh lembaga diluar lembaga pembuat peraturan tersebut. Jika pengujian dilakukan oleh lembaga pembuatnya maka disebut pengujian Internal atau pengawasan Internal, jika diluar lembaga disebut pengujian/pengawasan eksternal. Apabila kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dilekatkan pada legislative maka kontrol normative pegujian tersebut lazim disebut legislative review yang objeknya adalah UU dan UUD dan Produk hukum yang setara dengan itu. Apabila kewenangan tersebut pada eksekutif atau pemerintah yakni peraturan-peraturan sebagai pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintah maka control normative atau pengujian tersebut lazzim disebut executive review. Akan tetapi jika Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

19

kontrol normative terhadap berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh executive dilakukan oleh lembaga di luar executive dalam hal ini oleh lembaga kekuasaan kehakiman, maka kontrol normative atau pengujian pen gujian tersebut lazim disebut judicial review Control normative ini dimaksudkan untuk mencegah agar segala bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintah terjebak pada praktik otoritarium ke arah otoritarium sangat terbuka. Legislative review merupakan bagian proses politik di bidang peraturan perundangundangan dan lebih di bidang peraturan perundang-undangan dan lebih dipengaruhi factor politik sehingga proses perubahan produk hukum tersebut tidak dilakukan melalui proses judicial atau dalam koridor normative yang biasa dijalankan oleh kekuasaan kehakiman, melainkan melalui proses politik oleh lembaga politik. Peraturan perundangundangan yang diputus dan/atau ditetapkan untuk dicabut oleh pembuatnya maka secara otomatis pada saat diputuskan/ditetapkan tidak berlaku lagi, dan pada saat bersamaan lembag pembuatnya menerbitkan peraturan yang baru. Berbeda dengan Judicial Review bahwa setiap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang diputus oleh badan kekuasaan kehakiman tidak memutuskan berlakunya peraturan yang baru, karena tidak memiliki kewenangan (original jurisdiction) sebagai badan pembuat UU. Demikian pula executive review diartikan sebagai penilaian atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh pihak executive, artinya segala bentuk produk hukum pihak executive diuji oleh executive baik kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hierarchies. Dalam konteks yang sama sama juga diperkenalkan istilah istilah kontrol internal internal yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk pengaturan atau at au regeling, maupun beschikking akan tetapi terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa beschikking, jika kontrol normatifnya dilakukan oleh badan lain dalam hal ini Peradilan Tata usaha Negara, maka hal tersebut bukan xecutive review, melainkan kontrol segi hukum (legal contro). Dalam Hubungan ini maka objek executive review lebih terhadap keputusan yang bersifat abstrak dan mengatur, serta mengikat secara umum atau dikenal dengan regeling dan diluar itu yakni yang bersifat Beschikking menjadi objek legal control P eradilan tata Usaha Negara. MODUL 7 TATA CARA PRESIDEN

PENGUJIAN

PERATURAN

PEMERINTAH

DAN

PERATURAN

Modul ini membahas tentang pengujian PP dan Perpres terhdap peraturan perundang-undangan diatasnya. Menurut Jimly, Jimly, Pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak dilakukan secara secara tegas sebagaimana pemikiran Tria Politicia (Montesquieu) . Di Indonesia dikenal dengan konsep pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances, atau pembagian kekuasaan. Masih dalam kerangka penjaminan HAM, pemegang kekuasaan Yudikatif memiliki kewenangan untuk mengadakan checks and balances terhadap pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative. Di dalam Perundang-undangan, kewenangan tersebut terimplementasi salah satunya dalam kewenangan MA menguji peraturan yang tingkatannya lebih rendah dari UU terhadap peraturan Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

20

yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan kewenangannya , MA menerbitkan Peraturan MA no. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, di dalamnya, diatur secara terinci tata cara pengujian PP dan Perpres KEGIATAN BELAJAR 1 TATA CARA PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH A.TINJAUN UMUM

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, TAP MPR Nomor III Tahun 1978, UUNomor 14 Tahun 1985 tentang MA sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dari UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan MA menguji PP tidak bersifat aktif. Artinya, MA menjalankan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon. Dan memtus berdasarkan berkas yang diajukan oleh pemohon dan termohon. B. OBJEK PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH

Objek permohonan pengujian dalam permohonan uji materiil adalah peraturan perundangundangan, yang tingkatnya lebih rendah dari UU. Alasan permohonan ad 2 : 1. PP bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (hanya PP yang bersifat pengaturan (regeling) yang dapat diuji terhadap UU 2. Pembentukan PP tidak memenuhi ketentuan yang berlaku PP tidak memenuhi ketentuanyang berlaku dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit, mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dalam arti luas, pengujian mencakup aspek institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk PP, prosedur pembentukan serta asas pembentukan PP. C. PEMOHON UJI MATERIIL PP Pasal 1 ayat 11 UU No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang MA mengatur : Pemohon dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu : 1. Perorangan tau kelompok kelompok orang WNI 2. Kesatuan Hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI 3. Badan hukum Publik atau Privat

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemohon memiliki 2 syarat : 1. Termasuk sebagai perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, atau badan hukum Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

21

2. Terdapat kerugian yang dialami moleh pemohon karena karena berlakunya PP Badan hukum public dan privat, perbedaannya terletak pada kepentngan yang diwakilinya dan pada aktivitas yang dijalankan oleh badan hukum tersebut.kegiatan Badan hukum public mewakili kepentingan umum. D.

POSISI PEMBENTUKAN PP DALAM PERSIDANGAN

Pihak termohon dalam permohonan uji materiil adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarka peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Yang berwwenang mengeluarkan PP adala h Presiden. Termohon wajib menyerahkan jawaban atas permohonan uji materiil 14 hari sejak termohon menerima salinan permohonan dari panitera MA. Jika tidak tidak terdapat larangan bagi MA untuk memutus permohonan tanpa jawwaban termohon. E.

1. 2. 3. 4.

TATA CARA PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH Pengajuan Permohonan Diaujukan oleh pemohon atau kuasanya kepada MA. Permohonan dibuat rangkap sesuai dengan keperluan, disusun dengan bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah. Isi Permohonan, antara lain : Nama dan alamat pemohon Uraian yang menjadi dasar peremohoan Hal-hal yang diminta untuk diputus Pihak termohon

2.Persidangan Pemeriksaan dilakukan oleh MA paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh majelis hakim, persidangan bersifat tertutup. 3.Putusan Atas permohonan pengujian PP, MA dapat memutuskan untuk mengabulkan permohonan, dan/atau menolak permohonan, tidak dapat menerima permohonan, dan/atau menolak permohonan. MA agung akan memberikan putusan langsung kepada para pihak atau melalui Pengadilan Negeri yang mengirim permohonan. KEGIATAN BELAJAR 2 TATA CARA PENGUJIAN PERATURAN PRESIDEN

Objek permohonan adalah Peraturan Perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dari UU. Perpres termasuk sebagai objek pengujian dalam permohonan uji materiil oleh MA. POSISI PEMBENTUK PERPRES DALAM PERSIDANGAN


22

Pihak termohon adalah badan atau atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Perpres yang dianggap bertentangan dengan peraturan diatasnya. Badan atau pejabat TUN yang berwenang mengeluarjan perpres adalah Presiden. MODUL 8 TATA CARA PENGUJIAN PERATURAN MENTERI DAN PERATURAN DAERAH. KEGIATAN BELAJAR 1 TATA CARA PENGUJIAN PERATURAN MENTERI OLEH MAHKAMAH AGUNG

Presiden , dibantu dibantu menteri. Menteri diangkat, diberhentikan serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Untuk melaksanakan tugas Menteri dapat mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen). Merujuk pada kewenangan judicial review maka pengujian Permen menjadi kewenangan MA. Permen memiliki tingkat lebih rendah dari UUD 1945, TAP MPR, UU Perpu, PP, dan Perpres, Materi muatan permen adalah materi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Artinya, materi muatan permen adalah pengaturan lebih lanjut ketenetuan UU, PP dan Perpres. Untuk mengajukan permohonan pengujian Permen, pemohon dapat mengajukannya langsung Ke MA atau melalui panitera pada pengadilanyang memiliki kompetensi relative pada domisili pemohon. Setelah berkas permohonan lengkap, Panitera MA akan mengirimkan salinan berkas kepada termohon. Peraturan MA Nomor 1 tahun 2011 tentang HAK UJi Materiil mengatur termohom termohom wajib memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Setelah melwati batas waktu termohon untuk memberikan jawaban, MA dapat memeriksa dan memutus permohonan pengujian Permen berdasarkan Berkas-berkas yang ada. Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan keberatan Beralasan karena Permen bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan diatasnya, MA mengabulkan permohonan keberatan tersebut. MA dalam amar putusannya menyatakan dengan tegas tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari permen yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh MA permen tersebut akan dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak berlakuuntuk umum, serta memerintahkan menteri yang bersangkutan segera mencabutnya. Putusan tersebut haru dimuat dalam Berita Negara atau berita daerah paling lama30 hari kerja terhitung sejak tanggal putusan siucapkan. Dalam Hal MA berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak tidak diterima. Akan tetapi, Jika Jika MA menilai Permen tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Atas permohonan pengujian Permen, MA dapat memutuskan untuk mengabulkan permohonan, dan/atau menolak permohonan. MA akan memberitahukan memberitahukan putusan langsung kepada para pihak atau melalui pengadilan negeri yang mengirim permohonan. KEGIATAN BELAJAR 2 TATA CARA PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MA Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

23

Tata cara pengujian perda tidak jauh berbeda dengan tata cara pengujian Permen. Tata cara pengujian Perda diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 MA serta Peraturan MA Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Materiil. Dalam pengujian Perda sebagai objek permohonan uji materiil di MA, berkedudukan sebagai pemohon adalah orang perseorangan ataupun sejumlah orang yang merupakan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat Hukum adat, dan/atau badan hukum public atau perdata. Termohon, dalam mengajukan permohonan tersebut, harus menderita atau berpotensi menderita kerugian akibat diberlakukannya perda. Pihak termohon dalam pengujian Perda adalah kepala daerah sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan Perda. Untuk mengajukan permohonan pengujian Perda, pemohon dapat mengajiukannya secara langsung ke MA atau melalui Panitera pada pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relative pada domisili pemohon. Setelah permohonan lengkap, panitera MA akan mengirimkan mengirimkan salinan berkas permohonan kepada termohon. Peraturan MA No. 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Materiil mengatur termohon termohon wajib memberika jawaban atas permohonan itu. Setelah melewati batas waktu termohon untuk memberikan jawaban, MA dapat memriksa dan memutus permohonan pengujian Perda berdasarkan berkas berkas yang ada. Atas permohonan pengujian Perda, MA dapat memutuskan untuk mengabulkan permohonan, tidak dapat menerima permohonan, dan/atau menolak permohonan. MA akan memberitahukan memberitahukan putusan langsung kepada para pihak atau melalui PN yang mengirim permohonan. Objek permohonan pengujian dalam permohonan adalah peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dari UU, Perda Provinsi, mengacu pada pembahasan di atas, berposisi di bawah UUD 1945, TPA MPR, UU , PP , Perpres dan Permen. Sedangkan Perda Kabupaten/kota berposisi satu tingkat di bawwah PERda Provonsi. Permen memuat materi yang didelegasikan UU, PP atau Perpres untuk megatur hal-hal yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Menteri yang bersangkutan. Selain itu, Permen berlaku secara nasional, sedangkan Perdahanya berlaku untuk wilayah tertentu. Berdasarkan kedua aspek tersebut ia menyimpulkan bahwa kedudukan peraturan Menteri adalah di atas Perda. MODUL 9 KAPITA SELEKTA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kewenangan MK dan MA meguji peraturan perundangg-undangan pada dasarnya berangkat dari ketentuan hukum yang termuat dalam teks. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 amandemen memberikan MK kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan MK diatur dengan UU No. 24 tahun 2003 tentang MK. pasal 1 angka 3 UU nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundangundangan mendefinisikan UU sebagai “peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden… Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

24

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 amandeman mengatur kewenangan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan MA diatur dengan UU No. 14 tahun 1985 tentang MA sebagimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 22009 dan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

KEGIATAN BELAJAR 1 KAPITA SELEKTA PENGUJIAN UU OLEH MK

Dengan Kewenangan Constitutional review, MK mengemban 2 tugas sebagi berikut : 1. Menjamin berfungsinya system demokrasi dalam hubungan perimbang peran (interplay) antara cabang kekuasaan legislative, eksekutif dan lembaga peradilan (judiciary). Constitutional review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan. 2. Melindungi setiap individu negara dari penyalahgunaan kekuasaan warga negara yang merugikan hak fundamental mereka yang dijamin oleh konstitusi. MK tidak berwenang membuat putusan, yang bersifat mengatur, membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai kewenangan legislative. MK berfungsi sebagi negative legislator, karena putusannya hanya dapat menyatakan ketentuan dalam UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukan mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur layaknya positif legislator. MK hanya boleh mengatakan suatu UU atau isinya kinstitusional atau inskonstitusional yang disertai pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketika hakim MK menjatuhkan putusan yang tidak diminta oleh pemohon maka hakim dapat dikatakan mengeluarkan putusan ultra petita. Ultra Petita berarti berarti hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta. Dengan demikian, MK secara yuridis tidak diberikan kewenangan untuk membuat norma baru dalam putusannya karena kewenangan membuat norma baru yang mengikat secara hukum kepada masyarakat merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislative sebagai positif legislator. Walaupun Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 tidak secara ekspisit mengatur kewenangan MK menguji Perpu terhadap UUD 1945, pada putusa MK 138/PUU-VII/2009 MK berpendapat bahwa ia berwenang melakukan pengujian tersebut. Terdapat dua alasan yang digunakan MK. Pertama, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memposisikan Perppu setara dengan UU. Kedua, memperlakukan Perppu akan dapat menimbulkan norma hukum yang bersifat bersifat mengatur. Apabila pengaturan dalam Perppu berpotensi merugikan hak konstitusiona WMI dan kekuatan mengikatnya sama dengan UU maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut MK berpendapat bahwa ia dapat menguji Perpu terhadap UUD 1945. Ringkasan Modul Teori Perundang-Undangan UT HKUM 4404 karangan Maria Farida, dkk. 2015 Oleh Inggriany

25

Dalam menjalankan kewenangan untuk menguji UU dan Perpu terhadap UUD 1945, Pasal 56 dan Pasal 57 UU No. 24 Tahun 200 tentang MK mengatur MK hanya berkedudukan sebagai negative legislator. legislator. Hal tersebut tersebut berarti MK hanya dapat menyatakan ketentuan dalam UU atau Perpu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukan mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur layaknya positive legislator. Pada putusan MK No. 22/PUU-VI/2008 MK mengeluarkan putusan yang putusan tersebut bersifat mengatur sehingga dapat disebut MK telah memposisikan dirinya sebagai positive legislator. Walaupun menyimpang dari ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang MK, tindakan tersebut diambil MKuntuk mengatasi kekosongan pengaturan dalam hal penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRP terpilih. terpilih. Disebut kekosongan pengaturan karena Pasal 21 huruf a,b,c,, d dan e. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang PEMILU PEMILU DPR, DPD dan DPRP sebelumnya telah dicabut dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 2008 tentang PEMILU DPR, DPD dan DPRD. Untuk mengatasi hal tersebut, tersebut, MK dapat memberikan pengaturan hingga peraturan yang dibuat. KEGIATAN BELAJAR 2 KASUS PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MA

Pengaturan kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan diatasnya tidaklah serigid pengaturan judicial review oleh MK, hal ini menimbulkan sejumlah permasalahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Harun Harun Alrasid, isyilah “hak menguji” mencakup pengertian formal dan materiil. Dalam pengertian formal (formale (formale toetsingrecht) hak menguji berrati kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah kekuasaan/organ yang membuat suatu peraturan berwenang untuk meneluarkan peraturan yang bersangkutan dan apakah isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pembuat peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Pasal 24A ayat (1) UUd 1945 Amandemen III memberikan kewenangan pada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Merujuk pada Pasal 1 ayat 20 UU No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 1 Tahun 1985 tentang MA, pengujian tersebut dilakukan MA dengan melihat dua aspek yaitu (a) kesesuaian peraturan perundang undangan di bawah UU dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau (b) kesesuaian pementukan peraturan perundnag-undangan di bawah UU dengan prosedur yang berlaku. Peraturan MA No. 1 Tahun 2011 tentang Ha Uji Materiil membatasi definisi hak uji materiil hanya pada Hak MA untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Namun, jika kita kita perhatikan putusan nomor 39P/HUM/2011 39P/HUM/2011 dapat kita simpulkan MA lebih berpegang pada pengertian hak uji materiil secara luas sehingga hukum acara yang digunakan dalam uji formil sama dengan hukum acara uji materiil.


26

Dari putusan MA No. 33P/HUM/2011 dapat kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dapat diuji oleh MA tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang menggunakan nama Peraturan sebuah keputusan asalkan sifatnya mengatur : mengikat secara umum, abstrak, dan terus menerusakan termasuk pada peraturan peraturan perundang-undangan. Jika ia berposisi di bawah UU maka MA berwenang mengujinya. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dilakukan MA tidak terbatas pada pengujian terhadap UU. Selam tindakan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawwah UU dilaksanakan untuk menjamin tegaknya HAM dan sebagai mekanisme check and balances diantara pemegang kekuasaan negara maka MA dapat mengujinya menggunakan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Melihat pada putusan MA Nomor 01P/TN/1992, dalam hal mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil maka pemohon harus mencantumkan pihak termohon dalam permohonannya. Walaupun hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-udangan, akan tetapi jika berdasarkan asas audi et alteran partem, termohon harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap permohonan keberatan hak uji materiil. Dengan dicantumkannya pihak termohon, MA akan dapat memberikan kesempatan pada termohon untuk menyampaikan tanggapannya atas permohonan tersebut.


Ringkasan Modul semester 7 Program Studi Ilmu Hukum.docx

Recommend Documents