REVIEW BUKU HUKUM LINGKUNGAN
ANDRIANSYAH RACHMAT NUGRAHA
[email protected]
Data Buku :
Nama/Judul Buku : Hukum Lingkungan di Indonesia
Penulis/Pengarang : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.
Penerbit : Rajawali Pers
Tahun Terbit : 2014
Kota Penerbit : Jakarta
Bahasa Buku : Bahasa Indonesia
Jumlah Halaman : 298 Halaman
ISSN Buku : 978-979-769-360-2
Untuk mempertajam kajian hukum lingkungan, perlu adanya landasan teori yang menggiring pada pemahaman yang komprehensif. Ketiadaan pemahaman komprehensif hanya akan membuat orang terjebak dalam putaran permasalahan hukum lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang dipahami secara buta, tanpa mendasar pada teori umum hukum lingkungan, hanya akan mempersempit orang dalam berhukum.
Takdir Rahmadi hadir memberikan sebuah bingkisan manis kepada para pengkaji hukum lingkungan. Buku berjudul "Hukum Lingkungan di Indonesia" dia berikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berniat untuk memperdalam kajian hukum lingkungan.
Buku ini cocok untuk mengantarkan para mahasiswa ataupun lapisan masyarakat yang hendak terbang dan mengarungi samudra hukum lingkungan. Teori-teori mendasar yang vital dalam pembahasan hukum lingkungan dijelaskan secara matang dalam buku ini. Setidaknya, ada lima bab dan setiap babnya tentu memiliki sub-bab masing masing.
Bab pertama membahas tentang latar belakang pengembangan hukum lingkungan, bab kedua membahas tentang pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrument dalam pengelolaan lingkungan hidup, bab ketiga membahas tentang pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, bab ketiga membahas tentang pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian perusakan lingkungan hidup, dan bab kelima atau yang terakhir membahas tentang penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan.
Setiap bab memiliki pembahasan masing-masing dan tentu tidak akan terlepas dari konteks pembahasannya. Bab I membahas tentang Latar Belakang Pengembangan Hukum Lingkungan
Lingkungan. Disana dibahas bahwa Keberadaannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Namun, banyak pihak yang acuh tak acuh terhadap masalah lingkungan. Sehingga banyak masalah lingkungan yang melanda Negara Indonesia.
Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran lingkungan. Setidaknya ada empat aspek. Yaitu kesehatan, estetika, kerugian ekonomi, dan yang terakhir adalah terganggunya ekosistem alami. Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu, yang manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti-barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan seringkali mengandung adanya risiko terhadap kesehatan manusia.
Kemudian masalah kedua adalah estetika. Dewasa ini, orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat, tidak sekadar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan.
Kemudian yang ketiga adalah kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum, dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pemberisihan rumah, biaya perobatan atau dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian.
Yang keempat adalah terganggunya ekosistem alami. Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami. Misalnya, penebangan atau penggundulan hutan dapat mengubah iklim global, terjadinya musim kering yang luar biasa atau timbulnya badai.
Hal-hal tersebut tidak terjadi begitu saja. Ada factor yang mendorong perilaku pelanggaran lingkungan. Yang pertama adalah teknologi. Barry Commoner (1973) dalam bukunya "The Closing Circle" melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi.
Kemudian yang kedua adalah masalah pertumbuhan penduduk. Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Mereka menolak pandangan Commoner bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru ke dalam berbagai sector yang dimulai pada tahun 1940 sebagai penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan.
Kemudian yang ketiga adalah motif ekonomi. Hardin (1997) dalam karya tulisnya "The Tragedy of the Commons" melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang seringkali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak-hak perorangan.
Kemudian yang keempat adalah tata nilai. Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Sumber daya alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekadar sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.
Pembahasan tersebut merupakan keunggulan dalam buku ini, dimana pembaca tidak langsung disuguhi pembahasan tentang hukum lingkungan, tapi diberikan pengantar terlebih dahulu sebelum akhirnya menjelajahi samudra hukum lingkungan. Pengantar seperti itu dapat membuka wawasan, memberi gambaran, dan memberikan contoh konkret sehingga pada saat pembaca masuk pada pembahasan inti sudah bisa mencerna dengan baik.
Kemudian bab kedua membahas tentang pengaturan asas, hak dan kewajiban, kewenangan, kelembagaan, dan instrument dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam bab ini, akan dibahas menganai sejarah singkat peratura perundang-undangan, kemudian dasar-dasar serta arah laju hukum lingkungan, lembaga serta instrument apa yang digunakan dalam hukum lingkungan.
Dalam bab ini diterangkan bahwa di tingkat internasional, Deklarasi Stockholm, 1972 dianggap sebagai tonggak pemisah antara rezim hukum lingkungan klasik dan rezim hukum lingkungan modern. Artinya, konvensi-konvensi internasional, putusan-putusan pengadilan Internasional sebelum Deklarasi Stockholm dipandang sebagai rezim hukum lingkungan internasional klasik, sedangkan konvensi-konvensi internasional dan putusan-putusan pengadilan Internasional setelah Deklarasi Stockholm dipandang sebagai rezim hukum lingkungan modern.
Salah satu perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup adalah Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Penambahan istilah perlindungan didasarkan pada permintaan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. Pihak eksekutif, tim penyusun dan tim ahli sebenarnya sudah menjelaskan kepada para anggota Panja DPR bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsep yang didalamnya telah mengandung unsur perlindungan lingkungan hidup di samping pemanfaatan lingkungan hidup. Tetapi para anggota Panja DPR bersikkeras bahwa istilah perlindungan harus dicantumkan dalam judul undang-undang, sehingga akhirnya hal itu sepakat diterima.
Dibandingkan dengan UULH 1982 dan UULH 1997, UUPLH memuat bab dan pasal yang lebih banyak. UUPLH terdiri atas XVII bab dan 127 Pasal. Penamaan bab-babnya adalah sebagai berikut: Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Bab III tentang Perencanaan, Bab IV tentang Pemanfaatan, Bab V tentang Pengendalian, Bab VI tentang Pemeliharaan, Bab VII tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Bab VIII tentang Sistem Informasi, Bab IX tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Bab X tentang hak, Kewajiban, dan Larangan, Bab XI tentang Peran Masyarakat, Bab XII tentang Pengawasan Sanksi Administratif, Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian, Bab XV tentang Ketentuan Pidana, Bab XVI tetang Ketentuan Peralihan dan terakhir Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.
Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan Pasal 1 butir 1 UUPLH adalah: "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".
UUPLH memiliki asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas dan tujuan difungsikan sebagai dasar sekaligus arah seperti apa arah lingkungan di Indonesia. UUPLH memiliki 14 asas, yaitu : a) tanggung jawab negara, b) kelestarian dan keberlanjutan, c) keserasian dan keseimbangan, d) keterpaduan, e) manfaat, f) kehati-hatian, g) keadilan, h) ecoregion, i) keanekaragaman hayati, j) pencemar membayar, k) partisipatif, l) kearifan local, m) tata kelola pemerintahan yang baik, n) otonomi daerah. UUPLH memuat lebih banyak asas dibandingkan UULH 1997 yang hanya memuat tiga asas pengelolaan lingkungan hidup, yaitu asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat.
Pasal 3 UUPLH memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu : a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai dari hak asasi manusia, h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan, j) mengantisipasi isu lingkungan global. Konsep-konsep yang terkandung dalam tujuan ini tampaknya ada kesesuaiannya dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2.
Pembahasan di bab kedua ini terhitung menarik, karena aspek pembahasan tidak hanya menggunakan pembahasan deskriptif, tapi lebih pada pembahasan poin-poin tertentu. Sehingga aspek kepastian disini terlihat.
Bab III
Dalam bab III diatur tentang pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Bab ini sangat penting untuk didalami. Kasus pencemaran sudah marak dimana-mana. Tindakan apatis terhadap lingkungan juga sudah banyak terjadi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik merusuhi kesan indah pada lingkungan. Semua hal-hal yang negatif terhadap lingkungan telah menimbulkan banyak masalah di bumi ini. Salah satunya peningkatan suhu menjadi panas. Peningkatan tersebut bukan kejadian alamiah. Namun juga merupakan dampak dan ulah dari manusia.
Buku ini hadir sekaligus menjawab kegelisahan warga terhadap kondisi lingkungan saat ini. Pandangan-pandangan realistis, gambaran umum tentang pengendalian pencemaran lingkungan tercantum dalam buku ini. Penulis, selaku pakar dalam bidang hukum lingkungan, saya kira juga merasakan masalah ini. Sehingga masalah yang dialami masyarakat Indonesia sebenarnya sama, tinggal solusi dan cara untuk memberantas masalah tersebut. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. memberikan solusi umum lewat bukunya ini. Sebagai pembaca yang cerdas nan budiman, kita semua harus mampu mengkntekstualisasi isi buku tersebut dalam kehidupan kita.
Dalam bab ini diterangkan tentang baku mutu lingkungan hidup. Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH) dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 UUPLH yaitu : "ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup." Konsep BMLH dapat dibedakan atas Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara Ambien di satu pihak dan Baku Mutu Limbah atau Baku Mutu Emisi di pihak lain.
Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara Ambien mewakili keadaan atau kondisi komponen lingkungan hidup, misalkan air atau udara yang ingin dipertahankan atau ditingkatkan, sedangkan Baku Mutu Air Limbah atau Baku Mutu Emisi adalah kuantitas dan kualitas limbah atau buangan yang diizinkan keluar dari saluran-saluran pembuangan atau pelepasan sebuah kegiatan usaha.
Gambaran singkat tersebut mampu digunakan untuk membaca bagaimana keadaan lingkungan di sekitar kita. Baku air yang tidak memadai, ataupun suhu lingkungan yang melampaui batas umum, sedikit banyak diatur dalam buku tersebut. Kekurangan dari pembahasan pada bab ini adalah, tidak adanya solusi konkret yang harus dilaksanakan pembaca. Pembahasan lebih pada teori.
Kemudian bab yang keempat membahas tentang pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian perusakan lingkungan hidup. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Harus ada perilaku positif untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Bila tidak kita manfaatkan, artinya kita tidak bersyukur terhadap alam yang ada di Indonesia.
Dalam bab ini diatur mengenai pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan sumber daya alam hayati di laut, perlindungan sumber daya ikan, dan pengelolaan sumber daya air.
Dalam bab ini diterangkan bahwa pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi dapat terjadi, antara lain, dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Semua kegiatan tersebut harus memiliki izin.
Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1990, adalah "mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Kemudian konservasi sumber daya alam hayati di laut mengandung arti usaha pemanfaatan terhadap sumber daya alam hayati di laut, tetapi juga adanya usaha untuk mencegah terjadinya pengurasan sumber daya alam sehingga sumber daya alam tetap tersedia. Kemudain berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati di laut adalah perlindungan sumber daya ikan. Hal tersebut diatur dalam UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. UU ini berisikan tentang pengelolaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya ikan di dalam wilayah perikanan di Indonesia.
Kemudian pengelolaan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya air. Air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia merupakan sumber daya alam yang langka. Sekitar 97.2 % dan apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2.15 % merupakan air yang membeku. Dengan demikian, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang dan 1 % dari jumlah air yang ada di bumi.
Setelah penulis buku membeberkan konsep, asas dan tujuan tentang pengelolaan sumber daya alam, pembaca harus mampu meresapi isi yang terkandung dalam buku ini dan mengaplikasikannya pada kehidupan. Data-data yang ditampilkan dalam setiap argument dalam buku ini kiranya dapat menjadi dasar untuk bertindak.
Dan bab yang terakhir membahas tentang penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Sistematika penulisan buku ini sangat indah. Setelah pertama memberikan gambaran umum tentang bagaimana seluk-beluk hukum lingkungan, kemudian diteruskan memberikan pembahasan tentang hukum lingkungan, kemudian diakhiri dengan penegakan hukum. Hukum merupakan instrumen yang berfungsi untuk memberikan panduan hidup terhadap seseorang. Apabila ada yang melanggar hukum, sudah sepantasnya mereka mendapatkan hukuman dan penegak hukum berhak untuk itu.
Di dalam bab ini membahas tentang UU yang mengatur tentang hukum lingkungan, hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan pidana, penegakan hukum lingkungan melalui gugatan perdata, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan penyelesaian lingkungan hidup berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009.
Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrument-instrumen dan sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
Akhirnya, buku ini cocok dibaca siapa saja, pemula, ataupun para pakar. Di setiap bab dari buku ini diberi pembahasan secara komprehensif. Sehingga seseorang tidak hanya tahu apa itu hukum lingkungan, tapi juga mampu memahami secara mendalam apa itu hukum lingkungan. Sehingga pembaca mampu mengkontekstualisasikan isi buku dengan keadaan apa yang terjadi di sekitar. Dan pada akhirnya, buku ini akan bermanfaat untuk perkembangan lingkungan hidup di Indonesia menjadi lebih baik. Karena indicator keberhasilan hukum lingkungan yaitu ketika lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi ramah dan tidak kumuh. Tentunya keadaan tersebut diperlukan peran dari seluruh masyarakat. Peran tersebut dapat dimulai dengan membaca buku ini.
