Resume Materi
Bimtek “Pemasyarakatan dan Penerapan Konservasi” yang diselenggarakan oleh ESDM & Distamben Kaltara di Tarakan tanggal 05 Juni 2015 By Rochmad Mujiono (Deputy Site Manager )
KONSERVASI SUMBERDAYA MINERAL MINERAL DAN BATUBARA I.
Latar Belakang
Subsektor mineral dan batubara memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Pertambangan memberikan peran yang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, baik dalam sektor fiscal , moneter, maupun sektor riil. Peran pertambangan terlihat jelas dimana pertambangan menjadi salah satu sumber penerimaan negara; berkontribusi dalam pemerataan dan pembangunan daerah, baik dalam bentuk dana bagi hasil maupun program community development atau coorporate social responsibility ; memberikan nilai surplus dalam neraca perdagangan; meningkatkan investasi; memberikan efek berantai yang positif terhadap ketenagakerjaan; menjadi salah satu faktor dominan dalam menentukan Indeks Harga Saham Gabungan; menjadi salah satu sumber energi dan bahan baku domestik; serta tetap menjaga dan mengelola lingkungan hidup melalui penerapan good mining practice , reklamasi dan pascatambang. Dalam hal pengelolaan sumber daya mineral dan batubara terdapat 4 prinsip yang harus diterapkan, yaitu: 1.
Pengelolaan sumber daya mineral harus secara optimal dengan pengertian mengangkat/mengambil sebanyak-banyaknya bahan galian, pemakaian sehemat mungkin dan diusahakan agar ketersediaannya dapat dipertahankan selama mungkin. (Conservation) 2. Sasaran utama pengelolaannya harus ditujukan untuk kepentingan sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat pada saat sekarang dan yang akan datang secara adil. (Social benefit ) 3. Pengelolaan sumber daya mineral harus selalu menjaga agar kegiatan pembangunan di sektor mineral memperhatikan fungsi lingkungan hidup, bahwa sumber daya mineral harus diolah dan dimanfaatkan dalam rangka pelestarian dan keseimbangan ekosistem yang berorientasi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. ( Sustainable development ) 4. Pemanfaatan sumber daya mineral harus mampu meningkatkan nilai tambah bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan industri dalam negeri. (value added ) Sumber daya mineral dan batubara adalah sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatannya mutlak harus optimal, bagi perusahaaan, masyarakat, pemerintah maupun lingkungannya. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; Keselamatan dan kesehatan kerja; Konservasi Mineral dan Batubara ; dan Pengembangan Masyarakat (Sosial, Ekonomi, Budaya).
1
Pengelolaan bahan galian mulai dari sisi hulu, saat eksplorasi hingga penambangan serta nilai tambah mineral di sisi hilir pada tahapan pengolahan perlu mendapat perhatian, agar pemborosan atau penyia-nyiaan terhadap bahan galian/mineral di masa mendatang dapat dihindari. Untuk menunjang hal tersebut perlu kebijakan, pengaturan dan penerapan aspek konservasi.
II. Perlunya Konservasi Konservasi perlu dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, energi, mineral dan batubara karena beberapa alasan, antara lain: 1. Sifat sumber daya mineral dan batubara yang: - Tidak terbarukan, - Jumlahnya terbatas, - Tersebar tidak merata dan sebagian besar berada di bawah permukaan bumi, - Keberadaannya tidak bisa dipindahkan, - Kualitas dan kuantitas yang sangat variatif, - Sebagian besar tidak terdiri dari komoditas tunggal, - Nilainya sangat dipengaruhi oleh teknologi, ekonomi, sosial serta lingkungan. - Harga sangat dipengaruhi oleh pasar global. 2. Trend atau kecenderungan peningkatan permintaan dunia industri terhadap komoditas tertentu yang membuat harga terus meningkat. 3. Pelaksanaan konservasi pada komoditas berpotensi meningkatkan penerimaan negara. 4. Konservasi sumber daya alam menjadi salah satu isu global. 5. Tumbuhnya kesadaran global tentang pentingnya sustainable development .
III. Dasar Hukum
Gambar 1. Kronologi Dasar Hukum Konservasi Sumber Daya Mineral dan Batubara.
2
Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang konservasi sumber daya mineral dan batubara, antara lain: 1. UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 2 huruf a dan d: Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: manfaat , keadilan, dan keseimbangan; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 6 ayat (1) huruf k: Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain: penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi. Pasal 39 ayat (2) huruf s, Pasal 79 huruf s: IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan memuat sekurang-kurangnya konservasi mineral atau batubara. Pasal 96 huruf d: Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara. Pasal 141 ayat (1) huruf e: Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, antara lain, berupa konservasi sumber daya mineral dan batubara. 2. PP No. 22 Tahun 2010 Pasal 22 ayat (1) huruf b: Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana harus memenuhi kriteria kaidah konservasi. Pasal 29 ayat (2) huruf d: Menteri menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPN harus memenuhi kriteria untuk keperluan konservasi komoditas tambang. Pasal 32 ayat (1) huruf b: Untuk menetapkan WIUPK dalam suatu WUPK harus memenuhi kriteria kaidah konservasi. 3. PP No. 23 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (2) huruf b: Pengendalian produksi mineral dan batubara pada IUP/IUPK Operasi Produksi dilakukan untuk melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara. 4. PP No. 55 Tahun 2010 Pasal 16 huruf e: Pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan terhadap konservasi sumber daya mineral dan batubara; Pasal 25 ayat (1): Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e paling sedikit meliputi: a. recovery penambangan dan pengolahan; b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal; c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah; d. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan; e. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan f. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
3
5. PP No. 78 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2): Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: b. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan d. konservasi mineral dan batubara. 6. Program Legislasi Nasional ESDM 2011: Permen ESDM tentang Konservasi Sumberdaya Mineral dan Batubara. Permen ESDM tentang Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Mineral dan Batubara. 7. Peraturan tentang konservasi saat ini masih SK KepMen MEM 1453/2000, belum adanya kebijakan konservasi yang jelas dan lengkap, maka semua pihak yang terkait belum mempunyai acuan dalam penerapan. 8. Telah disiapkan Rancangan Permen Konservasi sebagaimana tabel berikut: Bab I
KETENTUAN UMUM
II
RUANG LINGKUP
III
PRINSIP KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA
IV
TATA LAKSANA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA 1
Pendataan Sumberdaya Mineral dan Batubara
2
Klasifikasi Sumberdaya dan Cadangan
3
Recovery Penambangan Mineral dan Batubara
4
Recovery Pengolahan Mineral dan Batubara
5
Cadangan Marginal
6
Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral Kadar Rendah
7
Pengelolaan Rendah
8
Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral Ikutan dan/a tau Mineral Lainnya Serta Produk Samping Hasil Proses
9
Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian
10
Pengelolaan Cadangan yang Tidak Tertambang
V
PELAPORAN
VI
PEMBINAAN PENGAWASAN 1
Pembinaan
2
Pengawasan
VII
SANKSI ADMINISTRATIF
VIII
KETENTUAN PERALIHAN
IX
Bagian
PENUTUP
4
dan
Pemanfaatan
Batubara
Kualitas
IV. Definisi & Prinsip Konservasi Definisi 1. Konservasi berasal dari kata conservation yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya, namun secara bijaksana ( Theodore Roosevelt, 1902).
2. Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama ( American Dictionary ). 3. Konservasi adalah kebijakan pemerintah yang berusaha meningkatkan cadangan sumberdaya alam untuk generasi
yang akan datang sebagai akibat tindakan
generasi sekarang (The Economic of Conservation, 1973 ). 4. Menurut Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). 5. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin
pemanfaatannya
secara
bijaksana
serta
kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 6. Konservasi adalah upaya pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk dapat digunakan secara optimal pada saat ini dan masa yang akan datang (Draft Permen ESDM tentang Konservasi Minerba). 7. Sumberdaya: endapan bahan galian yang telah dieksplorasi sehingga dapat diketahui dimensi dan kualitasnya dengan derajat keyakinan tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. 8. Cadangan: sumberdaya dengan derajat keyakinan tertinggi, yang setelah dievaluasi secara teknis, ekonomis dan lingkungan dinyatakan layak untuk ditambang secara menguntungkan. 9. Cut off grade (CoG) atau batas kadar terambil: kadar terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan bahan galian yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. 10. Stripping ratio (SR) atau nisbah pengupasan: perbandingan antara tonase cadangan bahan galian dengan volume material lain (sumberdaya atau waste) yang harus digali dan dipindahkan untuk dapat menambang cadangan tersebut. 11. Bahan galian kadar marjinal: bahan galian yang mempunyai kadar di sekitar CoG, sehingga dapat merupakan cadangan atau sumberdaya, tergantung pada kondisi teknologi, nilai dan harga. 12. Bahan galian kadar rendah: sumberdaya bahan galian yang telah diketahui dimensi dan kualitasnya dengan keyakinan geologi tertentu, namun kualitas tersebut masih dibawah CoG. 13. Mineral ikutan: mineral selain mineral utama yang diusahakan menurut genesanya terjadi secara bersama-sama dengan mineral utama.
5
14. Sisa cadangan: cadangan bahan galian yang tertinggal pada saat penambangan diakhiri. 15. Recovery penambangan: perbandingan antara jumlah produksi tambang dengan jumlah cadangan layak tambang yang tersedia dinyatakan dalam persen. 16. Recovery pengolahan: perbandingan antara kuantitas dan kualitas produksi pengolahan/pemurnian (out-put ) dengan kuantitas dan kualitas produksi tambang yang masuk dalam proses pengolahan/pemurnian. 17. Produk sampingan (by product ): produksi pertambangan selain produksi utama pertambangan yang merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan dari produksi utama pertambangan. 18. Tailing: bagian buangan pengolahan yang secara ekonomis dinilai tidak mengandung mineral berharga lagi.
Prinsip 1. Penambangan yang optimum: Menerapkan teknik pertambangan dan perlatan yang tepat. Memaksimalkan cut off grade. Mencegah ceceran dalam penggalian dan pengangkutan. Menghindari dilution. Mengoptimalkan recovery. •
•
•
•
•
2. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian yang efektif dan efisien: Menerapkan teknik pengolahan dan peralatan yang tepat. Menerapkan head grade antara lain dengan cara blending. Memproduksi beberapa macam jenis dan kualitas produk. Menempatkan dan mendata jumlah dan kualitas tailing dengan baik. •
•
•
•
3. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal: Tidak mencampurnya dengan waste. Mengupayakan agar mudah untuk dapat dimanfaatkan apabila diperlukan. •
•
4. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan/atau pemurnian: Menempatkan dan mendata kuantitas dan kualitas cadangan marjinal tersebut dengan baik. •
6
V. Tahapan & Lingkup Pengawasan Konservasi Minerba Tahapan Konservasi Minerba
Gambar 2. Tahapan Konservasi Mineral dan Batubara (PP No. 55 Tahun 2010, pasal 25).
1. Eksplorasi Wajib menggunakan metode yang tepat sehingga diperoleh informasi geologi, jenis, letak, bentuk, ukuran, kualitas, sumber daya dan cadangan mineral dan batubara, dan mineral ikutan. Wajib menyampaikan laporan & core sampling seluruh hasil kegiatan eksplorasi kepada pemerintah. Penetapan sumber daya dan cadangan mengacu pada Standar Nasional Indonesia. Semaksimal mungkin sumberdaya ditingkatkan menjadi cadangan. 2. Penambangan Penetapan recovery penambangan, cut off grade, cut off thickness, stripping ratio, pengangkutan, pengolahan, dan pemurnian dilakukan pada saat penyusunan studi. menambang seluruh cadangan yang tersedia. Pemerintah dapat menggunakan acuan keadaan suatu tambang yang sudah jalan untuk menentukan batasan cut off grade, stripping ratio setelah membandingkan kondisi berbagai faktor terkait. Harus menginformasikan mineral dan batubara berkadar marjinal dan atau berkadar rendah kepada pemerintah. Wajib menempatkan di suatu lokasi serta menanganinya secara baik untuk kemungkinan diusahakan kembali. 3. Pengangkutan meminimalkan terjadinya kehilangan (losses) pada kegiatan pemuatan dan pengangkutan mineral dan batubara maksimal 1%. meminimalkan terjadinya penurunan kualitas di tempat penimbunan, dgn jalan misalnya : memasang tanggul atau membuat sistem drainase dan settling pond pada lokasi penimbunan.
7
4. Pengolahan/Pemurnian Pengolahan mineral dan batubara harus diupayakan secara efisien. Produk sampingan dan sisa pengolahan yang belum bernilai ekonomi agar disimpan dan dapat dimanfaatkan dimasa mendatang. Tailling buangan pengolahan harus diupayakan serendah mungkin mengandung mineral dan batubara yang berharga. Wajib melakukan analisis secara teratur kadar tailing dan melaporkan kepada pemerintah. Wajib mengolah kembali tailing yang masih mempunyai nilai ekonomis. 5. Pascatambang Wajib melaporkan Rencana Penutupan Tambang. Menyampaikan data lengkap sisa cadangan dan sumberdaya pada masa pengakhiran tambang. Melakukan sterilisasi sebelum suatu lokasi tambang dinyatakan sebagai mined out area. Melakukan dokumentasi dan pengamanan akan mineral dan batubara yang telah tertambang tetapi belum terpasarkan.
Pengawasan Konservasi Minerba Sesuai amanat Undang-undang Minerba, ada kewajiban dari pemerintah melalui Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Adapun obyek utama pengawasan dilakukan terhadap: (1) Teknis Pertambangan; (2) Konservasi Sumberdaya Mineral dan Batubara ; (3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan; (4) Keselamatan Operasi Pertambangan; serta (5) Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang. Konservasi bahan galian merupakan upaya untuk terwujudnya pengelolaan bahan galian secara optimal dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan, kemampuan perkembangan teknologi, ekonomi, sosial budaya, politik dan sektor-sektor lain yang terkait. Konservasi bahan galian berazaskan optimalisasi, penghematan, berkelanjutan, bermanfaat bagi kepentingan rakyat secara luas dan berwawasan lingkungan. Konservasi bahan galian bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya pemanfaatan bahan galian secara bijaksana, optimal dan mencegah pemborosan bahan galian dengan sasaran untuk mensejahterakan masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Konservasi dilakukan dengan cara: a. Recovery penambangan dan pengolahan, b. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, c. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah. d. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan, e. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang, dan f. Pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
8
Gambar 3. Diagram/bagan alur dan lingkup pengawasan terhadap kegiatan konservasi.
VI. Penutup 1. Indonesia relatif kaya akan potensi sumber daya mineral dan batubara yang bernilai ekonomis tinggi. Karakteristik pertambangan Indonesia sangat khas karena kondisi geografis dan kekayaan alamnya. 2. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara: harus secara bijak dan hati-hati dan bertanggung jawab, sebab tidak dapat terbarukan. harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia melalui penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang didasari atas aspek konservasi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. 3. Konservasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara. 4. Pemanfatan potensi mineral dan batubara yang optimum harus memperhatikan aspek lain sehingga tidak mematikan atau meminimalkan potensi sumberdaya alam yang lain. 5. Peran komoditi mineral dan batubara masih sangat besar untuk ekonomi nasional, sehingga keberlanjutan industri pertambangan harus dijaga.
9
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN TEKNIS DAN LINGKUNGAN (RKTTL) I. Pengertian RKTTL Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL): Dokumen yang berisikan rencana dan realisasi kegiatan tahun sebelumnya, serta rencana keg iatan badan usaha tambang dalam satu tahun ke depan dalam bidang Teknis, Konservasi, Lingkungan, dan Keselamatan Pertambangan, serta Standardisasi dan Usaha Jasa, disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dasar Hukum
UU 4 Tahun 2009 Pasal 111 (1): Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. PP 55 Tahun 2010 Pasal 5 (3e): Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan meliputi: pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan (RKTTL). Kepmentamben 1211 Tahun 1995 - Pasal 5 (1a): Kepala Teknik Tambang wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah mengenai pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan secara berkala, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan. - Pasal 6 (1): Pengusaha pertambangan wajib menyampaikan Rencana Tahunan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) kepada Ke pala Inspeksi Tambang dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Perubahan RTKPL - SE Dirjen Minerbapabum Nomor 1448/87/DJB/2008 tanggal 26 Juni 2008 mengubah RTKPL menjadi RKTTL (Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan) - SE Dirjen Minerba Nomor 01.E/30/DJB/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal revisi pedoman penyusunan RKTTL Permenhut 56/2008, Pasal 4 (ayat 3 (d)) Penyusunan baseline dan perkembangan obyek penggunaan kawasan hutan mengacu pada: a. Design tambang (Mine design) atau rencana kerja di bidangnya dan/atau; b. Peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau; c. Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan/atau; d. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) dan/atau; e. AMDAL atau UKL & UPL dan/atau; f. Survey lapangan. Permen ESDM 02/2014, Pasal 3 (3a): Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan IUP yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, yang meliputi: supervisi/pengawasan terhadap Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL);
10
Perdirjen 714K/30/DJB/2014: Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud pada ayat (1), Dirjen dapat mengusulkan kepada Dirjen Daglu untuk mencabut ET Batubara, antara lain: RKTTL tidak disetujui
Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Dokumen RKTTL disusun berdasarkan dokumen acuan, kemudian diikhtisarkan dengan matrik RKTTL sebagaimana format berikut ini:
11
12
13
14
15
Tatawaktu Rencana kerja tahun (n) disusun-dipresentasikan di akhir tahun (n-1) atau awal tahun (n) dengan batas waktu pengajuan revisi RKTTL 180 hari tahun berjalan.
Revisi RKTTL jika ada perubahan sbb: sistem/metode penambangan, kapasitas produksi, umur tambang, tata guna lahan, dokumen lingkungan yang disetujui. •
•
•
•
•
Persetujuan RKTTL Dokumen RKTTL disetujui oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.
16
Sanksi terkaitan pemenuhan kewajiban RKTTL 1. Peringatan Tertulis. 2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau produksi. 3. Pencabutan IUP, IPR atau IUPK. 4. Rekomendasi pencabutan eksportir terdaftar (ET). II.
Pengisian Matrik RKTTL aspek Teknis dan Konservasi & Evaluasi 1. Data Administrasi Perusahaan 2. Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral/Batubara 3. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pemetaan Tahun n-1 dan Rencana Tahun n 4. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengeboran Eksplorasi Tahun n-1 dan Rencana Tahun n 5. Rencana dan Realisasi Penambangan Mineral/Batubara Tahun n-1 dan Rencana Tahun n 6. Rencana dan Realisasi Pengupasan Overburden (OB)/Batuan Penutup Tahun n1 dan Rencana Tahun n 7. Rencana dan Realisasi Penimbunan OB/Batuan Penutup Tahun n-1 dan Rencana Tahun n 8. Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Mineral/Batubara Tahun n-1 dan Rencana Tahun n 9. Rencana dan Realisasi Pengolahan Mineral/Batubara Tahun n-1 dan Rencana Tahun n 10. Daftar Peralatan Tahun n-1 dan n
III. Pengisian Matrik RKTTL aspek Perlindungan Lingkungan & Evaluasi 1. Pembukaan Lahan 2. Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan 3. Rencana Pembukaan Lahan 4. Realisasi Reklamasi 5. Rencana Reklamasi 6. Jadual Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 7. Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IV. Pengisian Matrik RKTTL aspek Keselamatan Pertambangan & Evaluasi 1. Rencana dan Realisasi Program Keselamatan Pertambangan 2. Rencana dan Realisasi Biaya Keselamatan Pertambangan 3. Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Bakar 4. Data Pengupasan Overburden/Batuan Penutup dengan Menggunakan Bahan Peledak 5. Data Alat Bor, Alat Loading dan Unit Mixer 6. Data Penggunaan Bahan Peledak V.
Pengisian Matrik RKTTL aspek Standarisasi dan Usaha Jasa & Evaluasi 1. Data Standardisasi meliputi SNI, SOP dan Standar Kompetensi Khusus 2. Data Ketenagakerjaan dan Usaha Jasa Pertambangan
17
