TUGAS AUDIT INTERNAL GOVERNANCE
Disusun oleh Kelompok 1 Herlandi Putranto 0109U236 Dianika Rachmadini 0113U335 Kelas E Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung 2016
KONSEP TATA KELOLA (GOVERNANCE CONCEPT) Untuk melakukan assurance internal yang efektif dan jasa konsultasi, sangat penting untuk memiliki pemahaman tentang bisnis organisasi. Sebagai bagian dari memperoleh pemahaman itu, maka perlu untuk menentukan bagaimana suatu organisasi beroperasi dari perspektif topdown. DEFINISI TATA KELOLA (DEFINITION OF GOVERNANCE) Tata kelola adalah proses yang dilakukan oleh dewan direksi untuk mengotorisasi, langsung, dan mengawasi manajemen terhadap pencapaian tujuan organisasi. Definisi yang sering digunakan untuk mendefinisikan tata kelola berasal dari forum yang berbasis di Paris, Organization for Economic Co-opertion and Development (OECD): “Tata kelola perusahaan yang melibatkan satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pihak kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur melalui tujuan perusahaan yang ditetapkan, dan cara mencapai kinerja obyektif dan pemantauan yang telah ditentukan.” Glosarium Standar Internasional IIA untuk Profesional Praktek International Auditing (Standards) menangkap unsur-unsur dalam definisi, yang menggambarkan tata kelola sebagai "Kombinasi dari proses dan struktur yang diterapkan oleh dewan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan dari organisasi ke arah pencapaian tujuantujuannya. " Poin-poin penting yang harus diambil dari penggambaran dari tata kelola ini adalah:
Tata Kelola dimulai dengan dewan direksi dan komite. Dewan berfungsi sebagai "payung" dari pengawasan tata kelola untuk seluruh organisasi. Ini memberikan arahan kepada manajemen, memberdayakan mereka dengan kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai ke arah tersebut, dan mengawasi hasil keseluruhan operasi. Dewan harus memahami dan fokus pada kebutuhan pihak utama yang berkepentingan. Pada akhirnya, dewan memiliki tanggung jawab fidusia kepada para stakeholder. Hari-hari, tata kelola dijalankan oleh manajemen organisasi. Kedua eksekutif senior dan manajer lini memiliki hal penting, meskipun agak berbeda, peran dalam tata kelola. Peran ini dilakukan melalui kegiatan manajemen risiko. Kegiatan internal dan eksternal menyediakan manajemen dan dewan dengan asurans mengenai efektivitas kegiatan tata kelola. Pihak-pihak ini termasuk, namun tidak terbatas pada, auditor internal dan auditor luar yang independen.
Peran dan Tanggung Jawab dalam Tata Kelola Dewan Komite Tata kelola pada akhirnya merupakan tanggung jawab dewan, meskipun tanggung jawab ini sering dilakukan oleh berbagai komite nya (misalnya, komite audit). Yang pertama dari tanggung jawab dewan adalah untuk mengidentifikasi para stakeholder utama dari sebuah organisasi. Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam
kegiatan dan hasil organisasi. Stakeholder dapat dilihat sebagai memiliki satu atau lebih dari karakteristik berikut:
Beberapa stakeholder kembali terlibat langsung dalam operasi bisnis organisasi. Stakeholder lain yang tidak terlibat langsung, tapi tertarik dalam bisnis organisasi 'ini; yaitu, mereka dipengaruhi oleh keberhasilan atau hasil lain dari bisnis. Beberapa stakeholder yang tidak terlibat dan tidak tertarik pada keberhasilan bisnis organisasi, tapi stakeholder ini tetap dapat mempengaruhi aspek bisnis organisasi dan, sebagai hasilnya, keberhasilan organisasi.
Stakeholder yang paling umum dibahas di bawah ini: Karyawan bekerja untuk sebuah organisasi dan, karena itu, secara langsung terlibat dalam menjalankan bisnis organisasi. Karyawan juga memiliki kepentingan dalam keberlangsungan organisasi dan keberhasilan. Jika organisasi tidak lagi ada, atau harus berhemat karena kurangnya keberhasilan dalam pasar, karyawan dapat kehilangan sumber mata pencaharian. Oleh karena itu, dewan harus memastikan organisasi beroperasi dengan cara yang melayani kepentingan terbaik dari karyawannya. Pelanggan biasanya sumber dari kesuksesan organisasi, dan, dengan demikian, secara langsung terlibat dalam kesuksesan itu. Pelanggan juga tertarik atas kesuksesan organisasi karena kegagalan organisasi dapat mengurangi jumlah pilihan yang layak dari mana pelanggan dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam pertukaran untuk beberapa bentuk pembayaran, pelanggan mengandalkan produk organisasi yang aman dan terpercaya, memberikan kesepakatan layanan, dan mematuhi aspek lain dari kontrak penjualan dan pengaturan. Karena organisasi memiliki kewajiban kepada pelanggan, dewan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kewajiban ini terpenuhi. Vendor menyediakan barang dan jasa yang diperlukan bagi suatu organisasi untuk melakukan bisnis dan, karena itu, secara langsung terlibat dalam bisnis. Mirip dengan pelanggan, vendor akan memiliki kepentingan dalam keberlangsungan organisasi sebagai pelanggan utama dari vendor. Sebuah organisasi memiliki kewajiban tertentu untuk vendor, yang merupakan kewajiban yang paling jelas adalah untuk membayar barang dan jasa yang diterima dari vendor tersebut. Oleh karena itu, dewan memiliki tanggung jawab pengawasan untuk memastikan bahwa organisasi memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak vendor dan yang sudah ditetapkan. Pemegang Saham / Investor tidak terlibat langsung dalam bisnis tetapi memiliki perhatian yang kuat dalam keberhasilan organisasi. Stakeholder ini memiliki investasi di perusahaan, baik melalui saham, unit kepemilikan, atau beberapa instrumen hukum lain yang diberikan kepada mereka dalam keberhasilan masa depan perusahaan. Pemegang saham mungkin investor individu, lembaga, atau dana yang diinvestasi atas nama sekelompok investor. Biasanya, pemegang saham memiliki hak untuk memilih individu untuk melayani sebagai direktur pada dewan yang dapat mempengaruhi dewan, pemegang saham sering dianggap sebagai stakeholder yang paling penting dan kuat dari perspektif dewan. Agen peraturan mewakili lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan juga dalam keberhasilan organisasi atau mungkin dapat mempengaruhi keberhasilan itu. Aturan dan peraturan diumumkan oleh lembaga ini dapat mendikte persyaratan operasional dan pelaporan tertentu dari suatu organisasi, atau mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh manajemen
organisasi. Misalnya, U.S. Securities and Exchange Commision (SEC) mempengaruhi semua yang diselenggarakan perusahaan di Amerika Serikat. Contoh lembaga regulator yang mempengaruhi sebagian besar perusahaan di Amerika meliputi Departement of Labor, Enviromental Protection Agency, dan Occupational Safety and Health Administration. Selain itu, beberapa industri patuh kepada regulator tertentu seperti perbankan (Federal Deposit Insurance Corporation dan lain-lain) dan utilitas (misalnya, Federal Energy Regulatory Commission dan komisi regulasi negara yang bertanggung jawab untuk menyetujui tarif yang dapat dikenakan kepada pelanggan). Regulator ini bertanggung jawab untuk memastikan organisasi mematuhi peraturan yang memenuhi barang publik dan, dengan demikian, memiliki perhatian yang kuat dalam operasi organisasi. Hampir setiap negara atau yurisdiksi hukum akan memiliki lembaga atau badan serupa yang mengumumkan regulasi. Dewan harus memahami persyaratan lembaga ini untuk menjalankan tanggung jawab pengawasan mereka. Lembaga keuangan mempengaruhi struktur modal suatu organisasi. Struktur modal biasanya terdiri dari utang dan / atau ekuitas. Komponen ekuitas tercakup dalam pembahasan pemegang saham di atas. Stakeholder utang biasanya lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga lainnya, yang menyediakan pembiayaan untuk suatu organisasi. Lembaga keuangan bersedia memberikan pembiayaan dalam pertukaran untuk kembali, paling sering dalam bentuk suku bunga pada saldo. Namun, lembaga tersebut sering memiliki ketentuan lainnya, atau perjanjian, yang organisasi harus patuhi. Perjanjian ini biasanya berhubungan dengan kesehatan keuangan secara keseluruhan dan likuiditas dari suatu organisasi, dan menyediakan jaminan yang berkelanjutan untuk lembaga keuangan mengenai kemampuan organisasi untuk membayar kewajibannya. Hal ini menciptakan kepentingan baik dalam keberhasilan suatu organisasi dan pengaruh pada bagaimana organisasi akan beroperasi untuk memenuhi beberapa persyaratan. Oleh karena itu, dewan harus memberikan pengawasan untuk memastikan manajemen sadar, dan mematuhi, semua persyaratan yang relevan dari pengaturan pembiayaan dengan para stakeholder yang berpengaruh. Ada pihak lain yang memiliki kepentingan dalam atau dapat mempengaruhi organisasi. Contohnya termasuk lembaga pemeringkat, asosiasi industri, analis keuangan, dan pesaing organisasi. Titik utama adalah bahwa dewan harus membuat upaya dan menghabiskan waktu untuk memastikan telah mengidentifikasi semua stakeholder utama dalam sebuah organisasi. Setelah stakeholder utama diidentifikasi, langkah selanjutnya yang dewan harus lakukan adalah untuk memahami kebutuhan dan harapan stakeholder tersebut. Beberapa dari kebutuhan dan harapan mereka yang jelas. Misalnya, pelanggan mengharapkan bahwa produk umumnya bebas dari cacat dan vendor berharap kewajiban yang harus dibayar tepat waktu. Namun, harapan lainnya, seperti keinginan pemegang saham untuk dividen terhadap pertumbuhan harga saham, mungkin memerlukan beberapa penelitian dan analisis untuk dipahami. Dewan mungkin dapat menentukan harapan tersebut melalui diskusi internal, tetapi mereka juga mungkin perlu untuk mendiskusikan harapan langsung dengan stakeholder utama. Karena berbagai stakeholder akan memiliki harapan yang berbeda, hasil setiap jenis stakeholder dianggap tidak dapat diterima akan bervariasi juga. Dewan mungkin perlu mempertimbangkan jenis hasil berikut:
Keuangan - misalnya, laba bersih per saham, likuiditas kas, peringkat kredit, laba atas investasi, ketersediaan modal, eksposur pajak, kelemahan material, dan transparansi pengungkapan. Kepatuhan - misalnya, litigasi, kode etik pelanggaran, keamanan dan pelanggaran lingkungan, menahan perintah, penyelidikan pemerintah, dakwaan, dan penangkapan. Operasi - misalnya, pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan aset, perlindungan aset (asuransi, penurunan nilai aset, perusakan aset), perlindungan orang (kesehatan dan keselamatan, penghentian kerja), perlindungan informasi (integritas data, kerahasiaan data ), dan perlindungan masyarakat (tumpahan lingkungan, penutupan pabrik). Strategis - misalnya, reputasi, keberlanjutan perusahaan, moral karyawan, dan kepuasan pelanggan.
Risk appetite dapat dianggap dalam hal metafora makan, berpikir secara harfiah tentang selera individu untuk makanan. Nafsu makan ini merupakan jumlah total dari makanan yang dapat dikonsumsi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga kesehatan yang baik dan berat badan yang diinginkan. Hal ini dimungkinkan untuk memuaskan nafsu makan dengan mengkonsumsi semua satu jenis makanan (misalnya, coklat). Namun, sementara itu, mungkin untuk merasa "penuh" pada saat itu, hanya makan coklat mungkin tidak akan mendukung tujuan jangka panjang dari menjaga kesehatan yang baik dan berat badan yang diinginkan. Dengan demikian, otak manusia (yang analog dengan dewan organisasi) menentukan berapa banyak jenis makanan tertentu, termasuk minimum dan jumlah maksimum, harus dikonsumsi. Jumlah ini analog dengan tingkat toleransi yang mendukung pencapaian tujuan bisnis. Menggunakan konsep yang dibahas di atas, dewan dapat mengeksekusi tanggung jawab tata kelola dengan:
Membentuk komite pemerintahan. Komite ini bisa menjadi sebuah komite baru atau perluasan tanggung jawab untuk komite yang ada (misalnya, banyak perusahaan publik telah memperluas tanggung jawab komite pencalonan untuk menjadi komite pencalonan dan tata kelola). Ini harus terdiri dari direktur independen. Komite harus memiliki tanggung jawab yang diuraikan di atas. Mengartikulasikan persyaratan untuk melaporkan ke dewan. Dewan harus mendelegasikan kepada manajemen otoritas untuk mengoperasikan bisnis dalam batas toleransi dewan relatif terhadap hasil yang tidak dapat diterima. Manajemen harus memiliki kewenangan membuat hari-hari keputusan bisnis, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang batas toleransi dewan di mana untuk mengelola bisnis. Sebagai bagian dari fungsi pengawasannya, dewan juga harus membangun batasan pelaporan untuk manajemen - yaitu, hasil-hasil yang harus disetujui oleh dewan, dilaporkan langsung ke dewan, atau diringkas untuk dewan sebagai bagian dari pertemuan kuartalan. Mengevaluasi kembali harapan pemerintahan secara berkala (mungkin setiap tahun).
Harapan stakeholder utama dapat berkembang dan berubah. Oleh karena itu, dewan harus mengidentifikasi perubahan tersebut dan mengevaluasi kembali arah tata kelola. Sebagai hasil dari perubahan tersebut, tingkat toleransi dewan juga harus dievaluasi ulang.
Singkatnya, dewan direksi memainkan peran yang sangat penting dan komprehensif dalam tata kelola perusahaan. Tanpa otoritas, arah, dan pengawasan, tata kelola tidak akan cukup efektif dalam jangka panjang. Manajemen Senior Manajemen senior meskipun menyediakan pengawasan tata kelola, manajemen mengeksekusi kegiatan sehari-hari yang membantu memastikan pemerintahan yang efektif tercapai. Setelah menentukan tingkat toleransi relatif terhadap batas-batas operasi, manajemen delegasi berikutnya itu harus anggota otoritas sehingga anggota senior dapat mengelola operasi. Manajemen senior telah menjalankan arahan dewan dengan cara mencapai tujuan perusahaan, dalam batas-batas toleransi yang ditentukan oleh dewan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelola, manajemen senior memiliki tanggung jawab untuk :
Memastikan bahwa lingkup penuh arah dan kewenangan yang dilimpahkan dipahami dengan tepat. Manajemen senior harus memahami harapan dewan pemerintahan, jumlah otoritas dewan telah didelegasikan kepada manajemen, tingkat toleransi relatif terhadap hasil yang tidak dapat diterima, dan persyaratan untuk melaporkan ke dewan. Mengidentifikasi proses dan kegiatan dalam organisasi yang merupakan bagian integral, mengeksekusi arah pemerintahan yang disediakan oleh dewan. Mengevaluasi apa pertimbangan bisnis lain atau faktor-faktor yang mungkin membuat pembenaran untuk mendelegasikan tingkat toleransi yang lebih rendah, risiko pemilik dari itu didelegasikan oleh dewan. Mengartikulasi persyaratan pelaporan pemilik risisko harus memahami sifat, format dan waktu komunikasi mengenai keefektifan pemilik risiko. Pelaporan ini dapat terjadi melalui rapat komite yang dijadwalkan secara rutin atau sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi untuk melaporkan ke dewan. Mengevaluasi kembali harapan pemerintahan secara berkala (mungkin setiap tahun) Sebagai sebuah organisasi yang mengalami perkembangan dan perubahan, manajemen senior harus merevaluasi arah pemerintahan dan tingkat toleransi yang sesuai yang telah didelegasikan kepada pemilik risisko, perubahan ini mungkin berasal dari faktor internal dana faktor eksternal. Sebagai hasil dari perubahan tersebut, tingkat toleransi manajemen senior juga harus dievaluasi ulang.
Pemilik Risiko Tanggung jawab pemilik risiko meliputi :
Mengevaluasi apakah kegiatan manajemen dirancang dalam tingkat toleransi yang telah ditentukan. Meskipun manajemen senior dapat memberikan arahan relatif terhadap kegiatan manajemen, pemilik risiko biasanya akan menentukan tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan mereka. Menilai kemampuan keberlanjutan dari organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen risiko. Penialain ini harus mengevaluasi kematangan prosedur di tempat, kompetensi dan pengalaman dari orang-orang yang melakukan prosedur tersebut, kecukupan setiap teknologi yang memungkinkan (misalnya sistem komputer), dan ketersediaan informasi eksternal dan internal. Menentukan apakah kegiatan manajemen risiko ini beroperasi, yaitu apakah orang-orang dan sistem operasional bekerja secara konsisten dengan tujuan yang diinginkan. Melakukan kegiatan pemantuan sehari-hari untuk mengidentifikasi, pada waktu yang tepat, apakah anomali atau penyimpangan telah terjadi. Memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh manajemen senior dan dewan akurat dan tersedia, dan disediakan untuk manajemen senior secara tepat waktu.
Pemilik risiko dapat menjalankan tanggung jawab pemerintahan mereka dengan :
Menyajikan rekomendasi kepada komite risiko. Mengevaluasi kembali kegiatan manajemen risiko secara berkala. Rancangan kegiatan manajemen risiko harus terus menyelaraskan dengan strategi risiko organisasi dan menjamin risiko dikelola dalam tingkat toleransi yang didelegasikan. Kemampuan manajemen risiko harus ditinjau kembali dalam personel berbalik, perubahan sistem, dan cara lainnya yang dapat mempengaruhi jatuh tempo dan efektivitas kemampuan mereka.
Aktivitas Jaminan Komponen terakhir dari pemerintahan adalah kegiatan jaminan independen yang membantu menyediakan penilaian obyektif mengenai efektivitas kegiatan tata kelola dan manajemen risiko. Kegiatan jaminan independen ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, internal atau eksternal organisasi. IIA Standar 2110 : peran fungsi audit internal dalam kegiatan pemerintahan: "Kegiatan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan proses pemerintahan di accomplishument nya dari tujuan-tujuan berikut: Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang sesuai dalam organisasi. Memastikan manajemen kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas. Komunikasi risiko dan kontrol informasi ke daerah-daerah yang tepat dari organisasi. Koordinasi kegiatan dan mengkomunikasikan informasi antara dewan, auditor eksternal dan internal, dan manajemen." Tingkat kegiatan jaminan yang dilakukan oleh fungsi audit internal akan tergantung pada (1) piagam intern, yang menentukan peran fungsi audit internal dalam kegiatan jaminan, dan (2) arahan dari dewan mengenai harapan saat ini atau yang sedang berlangsung untuk melakukan kegiatan tersebut.
Fungsi audit internal dapat menjadi bagian yang efektif dari proses governance oleh : - Memastikan sepenuhnya mengerti arah tata kelola dewan dan harapan, fungsi audit internal harus memahami arah yang diberikan kepada manajemen senior, termasuk tingkat toleransi dan pelaporan harapan. - Selain itu, penting untuk memahami harapan dewan dari peran fungsi audit internal harus pla berkaitan dengan jaminan pemerintahan. Mendukung program manajemen risiko manajemen. Fungsi audit internal dapat membantu membawa struktur dan disiplin untuk program manajemen risiko, yang dapat dikelola dengan cara yang sama untuk mengelola kegiatan audit internal. Fungsi audit internal dapat membantu mendidik manajemen dan karyawan lain pada risiko dan pengendalian topik. penilaian risiko organisasi dan divisi dapat difasilitasi atau dipantau oleh fungsi audit internal pengawasan berkelanjutan dan masukan dapat disediakan secara formal (misalnya, duduk di komite risiko steering) atau informal (misalnya, diskusi berkala dengan management. Mengembangkan rencana audit internal yang tepat meliputi kegiatan jaminan pemerintahan dan memungkinkan untuk komunikasi secara berkala kepada manajemen senior dan dewan pada efektivitas kegiatan manajemen risiko. EVOLUSI GOVERNANCE Meskipun publisitas bahwa tata kelola perusahaan telah diterima dalam beberapa tahun terakhir, tata kelola yang efektif bukanlah sebuah konsep baru. Premis yang mendasari pasar ekuitas publik adalah bahwa investor akan memberikan modal kepada organisasi dalam pertukaran untuk kembali potensi investasi itu. Untuk menanamkan kepercayaan di pasar modal, investor membutuhkan informasi yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi potensi risiko dan manfaat dari investasi mereka. Mereka juga perlu jaminan bahwa itu adalah tingkat lapangan bermain yaitu, semua investor akan dapat bertransaksi secara konsisten dan adil. Berbagai peraturan dan standar yang telah ditulis untuk mencapai tujuan ini dan memberikan transparansi yang lebih besar dalam informasi publik yang tersedia. Sering, peraturan dan standar baru telah diumumkan dalam menanggapi peristiwa di dunia bisnis. Peraturan Pada Bagian Lain Dunia Peristiwa bisnis serupa telah terjadi di negara-negara lain di seluruh dunia, yang mengakibatkan berlakunya undang-undang oleh badan legislatif Setiap bagian dari undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola secara keseluruhan, serta kontrol seputar penyusunan laporan keuangan, dan meningkatkan keadilan dan transparansi pelaporan. Identifikasi Prinsip Tata Kelola Umum Organisasi di seluruh dunia telah memposting prinsip-prinsip tata kelola di situs Web mereka. Kunjungan ke situs ini membuat jelas bahwa pendekatan untuk pemerintahan bervariasi. Namun, seperti yang dijelaskan dalam IIA pada tata kelola, prinsip yang sering dimasukkan dalam mendefinisikan proses tata kelola yang efektif adalah: 1. Memastikan secara benar terorganisir dan fungsi dewan yang memiliki jumlah yang benar dari anggota; struktur komite dewan yang tepat; protokol pertemuan didirikan; penilaian independen tentang urusan organisasi; dan secara berkala menegaskan kembali keanggotaan.
2. Pastikan anggota dewan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai, dengan pemahaman yang jelas tentang peran mereka dalam kegiatan tata kelola, pengetahuan tentang operasi organisasi, dan pola pikir yang independen / objektif. 3. Pastikan bahwa dewan memiliki kewenangan, pendanaan, dan sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan independen. 4. Menjaga pemahaman oleh manajemen eksekutif dan dewan struktur operasional organisasi, termasuk struktur yang menghambat transparansi. 5. Mengartikulasikan strategi organisasi dikompensasi dengan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan dan pengukuran kontribusi individu. 6. Membuat struktur organisasi yang mendukung perusahaan dalam mencapai strateginya. 7. Menetapkan kebijakan yang mengatur untuk operasi kegiatan utama dari organisasi. 8. Mengatur dan menegakkan garis yang jelas dari tanggung jawab dan akuntabilitas di seluruh organisasi. 9. Pastikan interaksi yang efektif antara dewan, manajemen, [luar independen] dan auditor internal, dan penyedia jaminan lainnya. 10. Aman tepat pengawasan oleh manajemen, termasuk pembentukan dan pemeliharaan satu set kontrol internal yang kuat. 11. Pastikan bahwa kebijakan kompensasi dan praktek - terutama yang berkaitan dengan manajemen senior - konsisten dengan nilai-nilai organisasi etis, tujuan, strategi, dan lingkungan pengendalian, dan mendorong perilaku yang sesuai. 12. Berkomunikasi dan memperkuat seluruh organisasi budaya etis, nilai-nilai organisasi, dan sifat yang tepat di bagian atas, yang mencakup lingkungan yang memungkinkan karyawan untuk meningkatkan kepedulian tanpa takut akan pembalasan, serta memantau dan menyelidiki potensi konflik kepentingan. 13. Efektif menggunakan auditor internal, memastikan kecukupan kemerdekaan mereka, sumber daya, ruang lingkup kegiatan, dan efektivitas operasi. 14. Dengan jelas mendefinisikan dan melaksanakan kebijakan manajemen risiko, proses, dan akuntabilitas di tingkat dewan dan seluruh organisasi. 15. Efektif menggunakan [luar yang independen] auditor, memastikan independensi mereka, sumber daya yang memadai, dan ruang lingkup kegiatan. 16. Memberikan pengungkapan yang tepat dari informasi kunci, secara transparan, untuk pemangku kepentingan. 17. Memberikan pengungkapan proses tata kelola organisasi, membandingkan proses tersebut dengan kode nasional yang diakui atau praktik terbaik. 18. Pastikan pengawasan yang tepat dari transaksi pihak terkait dan situasi konflik kepentingan. Meskipun mungkin ada prinsip-prinsip tambahan dikutip dalam sumber daya lainnya, mendukung pembahasan tata tersedia daftar ini secara komprehensif sebelumnya dalam bab ini.
