JUDUL JUDUL : REGULASI REGULASI (REGISTRASI (REGISTRASI DAN DAN PRAKTEK KEPERAWA KEPERAWATAN)1 TAN)1 . D E F I N I S I Regulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan) adalah kebijakan atauketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya danterkait dengan kewajiban dan hak.Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pe merintah maupun non pemerintah. Perawat yang telah terdaftar t erdaftar diizinkanmemakai sebutan registered nurse. Untuk dapat terdaftar, perawat harus telahmenyelesaikan pendidikan keperawatan dan lulus ujian dari badan pendaftaran dengannilai yang diterima. Izin praktik maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau duatahun.Undang ± undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat.PPNI pada kongres Nasional keduanya di Surabaya tahun 1980 mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk perlindungan hukum bagi tenagakeperawatan.Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan.Tumpang tindih antara tugas dokter dan perawat masih sering terjadi dan beberapa perawat lulusan lulusan pendidikan pe ndidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggapsama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yangm angmeereka mi miliki.2 ki.2 . K L A S I F I K A S I Dalam masa tra transis sisi pr profe ofessional onal kep keperawatan tan di Indonesia, sistem pemberian izin praktik dan registrasi sudah saatnya segera diwujudkan untuk semua perawat baik bagilulusan SPK, akademi, sarjana keperawatan maupun program master keperawatan denganlingkup praktik sesuai dengan kompetensi masing-masing.Pengaturan praktik perawat dilakukan melalui Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001tentang Registrasi dan Praktik Perawat, yaitu setiap perawat yang melakukan praktik diunit pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta diharuskan memiliki SuratIzin Praktik (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK). Pengawasan dan pembinaan terhadap praktik pribadi perawat dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Propinsi,Kabupaten sampai ke tingkat puskesmas. Pengawasan yang telah dilakukan selama inioleh pemerintah (Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) belum sesuaidengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001. SIP adalah suatu suat u bukt i tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah indonesia oleh departemen kesehatan.
SIK adalah bukti tertulis yang diberikan perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan. SIPP adalah bukt i tertulis yang diberikan kepada kepad a perawat untuk menjalankan praktik perwat perorangan atau bekelompok, Perawat yang memiliki SIPP dapatmelakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah.Standar profesi yaitu pedoman yang harus dipergunakan sebagai pet petun unjjuk dal dalamm ammenj enjalan alanka kan n prof profes esii seca secara ra baik. aik.3 3 . T U J U A N Adapu dapun n tuj tujuan uan dari dari makalah ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah RUU pra prakti ktik k kepe kepera rawa watan tan.1.Me .1.Me nge ta hui de finis i da n tu juan pra kt ik
keperawatan2.Mengetahui pentingnya Undang-undang Praktik Keperawatan terkait dengan prof profes esii3.Untuk meningkatkan kebut uhan masyarakat akan pelayanan keseha tan khusu snya pelay pelayan anan an kepe kepera rawa wata tan4.Menget n4.Menget ahui isi U ndang- Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan5.Mengetahui tugas pokok dan fungsi Keperawatan dalam RUU KeperawatanTujuan Praktik KeperawatanKeperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagianintegral dari pelayanan kesehatan. Didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukankepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yangmencakup seluruh proses kehidupan manusia.Praktek keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan systemklien dan tenaga kesehatan lain dalam membrikan asuhan keperawatan sesuai lingkupwewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanankeperawatan. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepe kepera rawa wata tan n yangd angdiiberi berika kan n oleh oleh pera peraw wat.4 at.4 . P E N J E L A S A N Aspek pek legal egal atau atau hukum ukum,, legal=sah, aspek legal dalam keperawatan =sah, perawatmempunyai hak & tindakan keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku perluada ketetapan hukum yang mengatur hak & kewajiban seseorang yang berhubungan eratdengan tindakannya perawat sebagai tenaga kesehatan diatur dalam:
1. UU No. 23 Tentang Kesehatan2. PP Nomor 32 Tentang Tenaga Kesehatan3. Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Tenaga Kesehatan4. SKB MENKESKABKN NO.733-SKB-VI-2002 NO.10 th 2002 Tentang Jabatan5. UU No. 43 Th. 1999 Tentang POKOK2 KEPEGAWAIAN6. PERPRES No. 54 Th. 2007 Tentang Tunjangan Fungsional Tenaga Kesehata7. PERPRES No. 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural8. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS9. PP No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jab. Struktural10. PP No. 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok 11. PP No. 43 Tahun T ahun 2007 Tentang PHD Menjadi PNS12. PP P P No. 099 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PN13. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan PP 99 Th 2000 Kenaikan Pangkat PNS14. PP Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianPNS15. KEPMENPAN No. 138 Tahun 2002 Tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil5.Pentingnya Undang-Undang Praktik Keperawatan.Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan dibutuhkan.Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatanderajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan de ngan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum.Kedua, alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden memegangkekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992, Pasal 32, secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan pe ngobatan dan da n atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmukeperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan u ntuk itu. Sedang Sed ang pasal 53, menyebutkan bahwa tenaga t enaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.Ketiga,
alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan p elayanan kesehatan kesehat an khususnya k hususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigmadalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal yang menitikberatkan menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigma sehat yang lebihholistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996).Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan . Sebagai profesi,tentunya pelayanan yang diberikan harus professional, sehingga perawat/ners harusmemiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikankode etik dan moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperwatanyang bemutu. Tetapi bila kita lihat realita yang ada, dunia keprawatan di Indonesia sangatmemprihatinkan .Fenomene ³gray area´ pada berbagai jenis dan jenjang keperawatanyang ada maupun dengan profesi kesehatan lainnya masih sulit dihindari.6.PPNI mendorong disahkannya Undang-Undang Praktik KeperawatanDalam peringatan Hari Perawat Sedunia ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia(PPNI) lebih mendorong disahkannya Undang-Undang Praktik Keperawatan. Hal inikarena pertama, Keperawatan sebagai profesi memiliki karateristik yaitu, adanyakelompok pengetahuan (body of knowledge) yang melandasi keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik keperawatan; pendidikan yang memenuhistandar dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi; pengendalian terhadap standar praktik; bertanggungjawab da n bertanggungugat terhadap tindakan yang dilakukan; memilih profesi keperawatan kep erawatan sebagai karir seumur hidup, dan; memperoleh pengakuanmasyarakat karena fungsi mandiri dan kewenangan penuh untuk melakukan pelayanandan asuhan keperawatan yang beriorientasi pada kebutuhan sistem klien (individu,keluarga, kelompok dan komunitas. Kedua, kewenangan penuh untuk bekerja sesuaidengan keilmuan keperawatan yang dipelajari dalam suatu sistem pendidikankeperawatan yang formal dan terstandar menuntut perawat untuk akuntabel terhadapkeputusan dan tindakan yang dilakukannya.Kewenangan yang dimiliki berimplikasi terhadap kesediaan untuk digugat, apabila perawat tidak bekerja sesuai standar dan da n kode etik. et ik. Oleh karena itu, perlu diatur sistemregistrasi, lisensi dan sertifikasi yang ditetapkan dengan peraturan dan perundangundangan. Sistem ini akan melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten, karena Konsil Keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam UndangUndang Praktik Keperawatan akan menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melaluiuji kompetensi akan membatasi pemberian kewenangan melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi perawat yang mempunyai pengetahuan yang dipersyaratkanuntuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi ini akan meyakinkan masyarakat bahwa perawat yang melakukan praktik keperawatan mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja sesuai standar. Ketiga, perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan.Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, huku m, bahkan cende rung menjadi men jadi objek hukum. Perawat juga memilikikompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan profesional, semangat pengabdian yangtinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. Disamping itu, Undang-Undang ini memiliki tujuan, lingkup profesi yang jelas,kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi,fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dankesesuaian interprofesional (WHO,
2002).Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan.1 . U U No . 9 t ah un 19 60 , t en t an g po ko k- po ko k ke se ha t an Bab II (Tug Tugas Pem Pemerin rintah tah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa pemerintahmengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum.2.UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960. UU ini membedakantenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana meliputi dokter,dokter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjanaatau tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah, termasuk bidan dan asistenfarmasi dimana dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan tertentu kepada tenaga pendidikan rendah dapatdiberikan kewenangan terbatas untuk menjalankan pekerjaannya peker jaannya tanpa pengawasan langsung.3. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis.Pada pasal 2, ayat (3) dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengahdan rendah wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun.Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa selama bekerja pada pemerintah, tenagakesehatan yang dimaksud pada pasaal 2 memiliki kedudukan sebagai pegawainegeri sehingga peraturan-peraturan pegawai negeri juga diberlakukanterhadapnya.UU ini untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah dalammengangkat pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga tidak jelas dalam UUtersebut sebagai contoh bagaimana sistem rekruitmen calon peserta wajib kerja, apasangsinya bila seseorang tidak menjalankan wajib kerja dan lain-lain. Yang perludiperhatikan bahwa dalam UU ini, lagi posisi perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis akade mis termasuk dokter, sehingga dari aspek profesionalisasian, perawat rasanya rasanya masih jauh dari kewenangan tanggung jawabterhadap pelayanannya sendiri.
4.Membantu mempertahankan standart praktik keperwatan dengan me le t ak ka n posis posisii perawa perawatt memili memiliki ki akuntabi akuntabili litas tas dibaw dibawah ah hukum. hukum.12 12 .T an g gu ng Ja wa b HukumMelaksanakan keperawatan mandiri ataun yang didelegasi. Pasal Krusial dalamKepmenkes 1239/2001tentang praktek keperawatan :1.Melakukan asuan keperawatan meliputi pengkajian, penetapan diagnosakeperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan dan evaluasi.2.Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dokter.3.Dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban : Menghormati hak pasien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi,meminta persetujuan tindakan yang dilakukan, melakukan catatan perawatandengan baik.4.Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseora ng, perawat berwenangmelakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan yang ditujukan untu untuk k peny penyel elam amat atan an jiwa jiwa.5.P .5.P era wat yang men jala nka n p ra kte k pero ra nga n h aru s mencantumkan SIPPdiruang prakteknya.6.Perawat yang menjalakan praktek per or an ga n t ida k dip er bo leh ka n me mas an g papa papan n pra prakte ktek k (sed (sedan ang g dala dalam m pros proses es amandemen).7.Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjunganrum kunjunganrumah.8.Persyaratan ah.8.Persyaratan praktek perorangan sekurang-kurangnya memenuhi : Tempat praktek memenuhi syarat. Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi termasuk formulir/bukukunjungan, catatan tindakan dan formulir rujukan.13.Tugas Pokok dan Fungsi Keperawatan Dalam RUU
Keperawatan:1.Fungsi Keperawatan. Pengaturan, pengesahan serta penetapan ko mp et e ns i perawat perawat yang yang menjalankan menjalankan praktik keperawatan keperawatan dalam rangka meningkatkan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.2 . T u g a s K e p e r a w a t a n . 1 . Me Me la la ku k u k an an u ji ji kompetensi dalam registrasi keperwatan.2.Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik keperwatan untuk melindungi masyarakatWewenang. 1.Menyetujui dan menolak permohonan registrasi keperawatan.2.Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh organisasi profesikeperawatan dan asosiasi institusi pendididkan keperawatan.3.Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh perawat.4.Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan oeh perawat.5.Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan keperawatan.14.Larangan-larangan bagi perawat :1.Perawat dilarang menjalankan praktek selain yang tercantum dalam izin danmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.2.Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat ataumenjalankan tugas didaerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain,dikecualikan dari larangan ini.3.Kepala Dinas atau Organisasi profesi dapat memberikan peringatan lisan atautertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran.4.Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali, apabila tidak dii nda hka n S IK dan dan SIPP SIPP dapa dapatt dica dicabu but.5.Sebe t.5.Sebe lum SI K d an SIP P d icab ut Kep ala Di na s Ke se ha t an t er leb ih da hu lu pend penden enga garr perti pertimb mban angan gan dari dari MDTK dan MP2EM.15.Sanksi-sanksi yang dapat diberikan :1.Pelanggaran ringan, pencabutan izin selama-lamanya 3 bulan.2.Pelanggaran sedang, pencabutan izin selamalamanya 6 bulan.3.Pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 tahun.4.Penetapan pelanggaran didasarkan pada motif pelanggaran serta situasi setempat.16.Implikasi dalam Tatanan Praktek Sebagai tenaga perawat rumah sakit dan puskesmas atau tenaga kesehatan dilembagakesehatan lainnya. ³Perawat bekerja dan melakukan kewajiban sesuai dengan perintah jabatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau kesalahan yangdilakukan´ KUHP pasal 51.17.Praktek Mandiri Perawat Kepmenkes 1 2 39 1 . S I P da n SI PP ha ru s a d a . 2 . R u a ng ng a n p r ak ak t ek se su a i ketentuan.3.Tersedia alat perawatan, alat rumah tangga dan alat emergency sesuai ketentuan.4.Kewenangan : Pemenuhan kebutuhan O2, Nutrisi, integritas jaringan, cairan danelektrolit, eliminasi, personal hygiene, istirahat tidur, obat-obatan, sirkulasi,keamanan dan keselamatan, manajemen nyeri, kebutuhan aktivitas, psiko sosial,interaksi sosial, menjelang ajal, seksual, lingkungan sehat, kebutuha bumil, ibumelahirkan, bayi baru lahir,post partum, dan lain-lain. 18.Dalam fase transisi tindakan medik dilakukan :1.Algoritme klinik untuk perawat yang bekerja di puskesmas.2.Balai pengobatan dibawah pengawasan dokter.3.Berbagai sarana kesehatan dalam praktek mandiri : delegasi tertulis dan delegasilisan.4.Kewenangan atributif (harus terdapt dalam UUPK).5.Amandemen Kepmenkes 1239/2001 : Papan nama harus dipasang, kewenanganatributif, uji kompetensi.19.RUU Praktek Keperawatan :1.Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagianintegral dari pelayanan kesehatan, berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatanditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehatmaupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manus anusiia.2.Praktek ke perawatan adalah t indakan mandiri p erawat melalui ko laborasi
dengansistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuan keperawatansesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan
Tujuan UPPKep Pengaturan penyelenggaraan praktek keperawatanbertujuan untuk :Memberikan perlindungan dan kepastian hukumkepada penerima dan pemberi jasa pelayanankeperawatan.Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanankeperawatan yang diberikan oleh perawat.
