TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN CHAPTER 9Deskripsi lengkap
TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN CHAPTER 9Full description
TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN CHAPTER 9Deskripsi lengkap
Metode Penelitian Uma SekaranDeskripsi lengkap
teori akuntansi godfreyDeskripsi lengkap
Metode Penelitian Uma SekaranFull description
teori akuntansi godfreyFull description
Rangkuman Ekonomi Moneter Bab 1-9, Ekonomi MoneterDeskripsi lengkap
Rangkuman Ekonomi Moneter Bab 1-9, Ekonomi Moneter
rangkumnaFull description
rangkumna
Education, School WorkFull description
hjhfgFull description
Deskripsi lengkap
Rangkuman Persediaan - Kieso
Education, School WorkFull description
rmk bab 10 uma sekaranDeskripsi lengkap
Sumber-sumber Dana BankDeskripsi lengkap
1
Deskripsi lengkap
RANGKUMAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BAB 12
Nama: Mochammad Julian Rudyanto NIM : 12/335768/EK/19038 BAB 9 – Tinj auan Atas F ormul a Pe Perh itu ngan Dana Al okasi okasi Umum (DA U)
Kebijakan DAU ini dilatarbelakangi oleh perbedaan kemampuan keuangan tiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya yang tidak sama satu dengan yang lain. Ada daerahdaerah yang beruntung memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial dan ada juga yang jauh dari memadai. Ketidakmerataan antardaerah (horizontal fiscal imbalance). imbalance). Yang jauh dari memadai mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan transfer dari pusat dalam bentuk DAU. Tujuan dari pengalokasian DAU ini yaitu sebagai kerangka otonomi pemerintahan di tingkat daerah dan untuk pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik di antara pemerintah daerah di Indonesia. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari pendapatan neto dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Perhitungan DAU diperoleh dari selisih antara besar kecilnya celah fiscal ( fiscal gap) gap) yaitu dengan melihat selisih antara kebutuhan daerah ( fiscal fiscal needs) needs) dengan potensi fiscal daerah ( fiscal fiscal capacity). capacity). Proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota masing-masing 10% dan 90% dan dapat berubah sesuai dengan adanya pergeseran imbangan kewengangan antara provinsi dan kabupaten kota. Alasan perlunya diberlakukan transfer dana dari pusat ke daerah: -
Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiscal vertical (vertical (vertical fiscal imbalance) imbalance) Untuk mengatasi ketimpangan fiscal horizontal (horizontal (horizontal fiscal imbalance) imbalance) Adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. - Untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan public (inter-jurisdcitional (inter-jurisdcitional spill-over effects). effects). - Untuk stabilisasi dari pemerintah pusat. Alasan-alasan di atas dipakai sebagai acuan untuk mendesain sistem atau model transfer bagaimana yang akan diterapkan. Berikut beberapa kriteria umum yang biasa digunakan: -
Otonomi Penerimaan yang memadai (revenue (revenue adequancy) adequancy) Keadilan (equity (equity)) Transparan dan stabil Sederhana ( simplicity) simplicity) Insentif
