KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN
A. DEMOKRASI LIBERAL
1. Kehidupan Politik
Menganut sistem multipartai yang memicu persaingan antarfraksi
politik di parlemen untuk saling menjatuhkan.
a. Sistem Pemerintahan
Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala
pemeritahan.
Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh Menteri.
Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR)
Sistem pemerintahan yang berlaku adalah Parlementer.
b. Kabinet
1) Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Merupakan koalisi antara Masyumi dengan Partai Indonesia Raya (PIR),
Parindra, Partai Katolik, Parkindo, dan PSII.
Moh. Natsir ( Perdana Menteri pertama Indonesia, berasal dari Partai
Masyumi.
Didukung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Moh. Roem, Assaat,
Djuanda, Soemitro Djojohadikusumo.
Perekonomian Indonesia mengalami masa paling menguntungkan..
Karena berlangsungnya Perang Korea pada tahun 1950-an
yang mendorong naiknya harga komoditas hingga berdampak
pada peningkatan pendapatan ekspor.
Kabinet Natsir mulai goyah ketika Hadikusumo dari PNI mengeluarkan
mosi tuntutan agar pemerintah mencabut PP No. 39 Tahun 1950 tentang
pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.
2) Kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952)
Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi.
Soekarno menunjuk Sukiman (Masyumi) dan Suwirjo (PNI)
Program Kabinet Sukiman:
a) Menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara.
b) Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka
pendek dan jangka panjang.
c) Menyelesaikan persiapan pemilu dan mempercepat pelaksanaan otonomi
daerah.
d) Menyiapkan UU tentang pengakuan serikat buruh.
e) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
f) Memasukkan Irian Barat dalam wilayah RI secepatnya.
Keputusan kontroversial ( Keputusan Menteri Luar
Negeri Ahmad Soebardjo menandatangani perjanjian Mutual
Security Act (MSA) dengan Duta Besar Amerika Serikat,
Merle Cochran.
Sunario (PNI) menganggap Ahmad Soebardjo melanggar
politik luar negeri bebas aktif. Akibat mosi tersebut,
Ahmad Soebadjo akhirnya mengundurkan diri.
3) Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-2 Juni 1953)
Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi.
Adanya penerapan sistem zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri
atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya.
Berbagai permasalahan yang muncul:
a) Krisis ekonomi karena merosotnya ekspor impor yang semakin tidak
terkendali.
b) Muncul gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam
keutuhan bangsa.
c) Terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa perselisihan
internal dalam lingkungan TNI. Sumber utama( ketidakkompakan TNI.
Kedudukan Kabinet Wilopo semakin tidak stabil saat
terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Pemerintah melalui
Menteri Dalam Negeri, Isqak Tjokrodisurjo menyetujui
perusahaan Deli Planters Vereeniging mengelola tanahnya
kembali di Tanjung Morawa. Tetapi atas hasutan PKI,
banyak petani lokal menduduki tanah-tanah tersebut.
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)
Merupakan koalisi antara PNI dan NU, Masyumi memilih
menjadi oposisi.
Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo (PNI) dan
Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) sebagai perdana
menteri dan wakil perdana menteri.
Prestasi:
a) Mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA).
b) Membentuk panitia pemilu yang diketuai Hadikusumo.
Dalam mengatasi masalah perekonomian, Kabinet Ali
berusaha meninjau ulang utang pemerintah dan cadangan
devisa negara dengan cara membatalkan hasil Konferensi
Meja Bundar (KMB) berkaitan utang Indonesia kepada
Belanda.
5) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
Program utama ( Pemberantasan korupsi yang
mendapat dukungan rakyat dan TNI.
Prestasi ( Berhasil menyelenggarakan pemilu
pertama tahun 1955.
Pemilu dilaksanakan 2 tahap:
a) Tahap pertama (29 September 1955) ( Memilih anggota DPR (parlemen)
b) Tahap kedua (15 Desember 1955) ( Memilih anggota Konstituante
6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)
Merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.
Program kerja:
a) Melaksanakan pembatalan hasil KMB.
b) Berjuang mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia.
c) Memulihkan keamanan dan ketertiban serta pembangunan ekonomi,
keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian.
d) Melaksanakan hasil keputusan KAA.
e) Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Berbagai permasalahan yang muncul:
a) Sentiment anti-Tionghoa mulai berkembang dalam masyarakat.
b) Muncul kekacauan di berbagai daerah yang mengarah pada gerakan
separatisme.
c) Perselisihan antara pengusaha Tionghoa dan pengusaha nasional akibat
pembatalan hasil KMB.
Akhir masa Kabinet Ali II disebabkan oleh mundurnya
sejumlah menteri.
7) Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)
Latar belakang dibentuk:
a) Kondisi politik dan keamanan Indonesia semakin tidak menentu.
b) Pertentangan parpol semakin memanas.
Disebut juga Kabinet Karya, karena disusun berdasarkan
zaken kabinet.
Program:
a) Membentuk Dewan Nasional, yaitu badan yang bertujuan menampung dan
menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan nonpartai yang ada dalam
masyarakat.
b) Normalisasi situasi RI.
c) Memperjuangkan pengembalian Irian Barat.
d) Mempercepat proses pembangunan.
Dalam memimpin pemerintahan, Djuanda dibantu oleh
Hardi, K.H. idham Chalid, dan J. Leimena.
Prestasi:
a) Menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui
Deklarasi Djuanda. Akibatnya, tercipta wilayah daratan dan lautan
Indonesia menjadi satu kesatuan bulat dan utuh.
Hasil Deklarasi Djuanda diresmikan menjadi UU No.
4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.
b) Menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan
pergolakan di berbagai daerah.
c. Sistem Kepartaian
Diawali dengan Presiden Soekarno mendirikan PNI pada tanggal 23
Agustus 1945.
Wapres Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3
November 1945 dan terbentuklah 10 parpol, yaitu Masyumi, PNI, PSI,
PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI.
Sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai.
d. Pemilu 1955
Dilaksanakan dalam 2 tahap:
a) Tahap pertama (29 September 1955) ( Memilih anggota DPR
(parlemen)
b) Tahap kedua (15 Desember 1955) ( Memilih anggota
konstituante
5 partai besar pada Pemilu 1955 ( PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII.
Nilai positif yang dapat diambil:
a) Tingkat partisipasi masyarakat tinggi.
b) Jumlah orang yang tidak memilih (golput) sedikit.
c) Kesadaran berdemokrasi
e. Kegagalan Konstituante Menyusun UUD
10 November 1956 Presiden Soekarno melantik 514 anggota
Konstituante.
Tugas badan Konstituante ( Merumuskan UUD baru
Masalah utama yang dihadapi ( Penetapan Dasar Negara
Kegagalah Konstituante disebabkan oleh:
a) Perdebatan yang berlarut-larut.
b) Adanya perselisihan antarpartai.
c) Munculnya desakan untuk kembali pada UUD 1945.
30 Mei 1959 Konstituante mengadakan pemungutan suara dan
hasilnya mayoritas menghendaki kembali pada UUD 1945.
Kedudukan Konstituante terdesak ketika A.H. Nasution
mengeluarkan PEPERPU/040/1959 yang berisi larangan adanya
kegiatan politik.
Konstituante dibubarkan pada 5 Juli 1959 melalui Dekrit
Presiden 5 Juli 1959.
2. Kehidupan Ekonomi
a. Permasalahan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal:
Permasalahan jangka pendek, yaitu pemerintah harus mengurangi jumlah
uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup.
Permasalahn jangka panjang, yaitu pertambahan penduduk yang tidak
terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
b. Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi
1) Gerakan Benteng
Dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo.
Kebijakan dimulai pada April 1950, yaitu:
a) Memberikan bantuan kepada pengusaha Pribumi agar mereka ikut
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut
berupa bimbingan konkret atau bantuan kredit.
b) Membangun kewirausahaan Pribumi agar mampu membentengi perekonomian
Indonesia yang baru merdeka.
2) Gunting Syafruddin
Dicetuskan oleh Syafruddin Prawiranegara.
Kebijakan dimulai pada 15 Maret 1950, yaitu:
a) Pemotongan nilai uang (senering) yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga
nilai setengahnya.
3) Nasionalisasi De Javasche Bank
Kebijakan yang dilakukan yaitu, Perubahan status De Javasche Bank
menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Banks Sirkulasi.
Diumumkan pada 15 Desember 1951 berdasarkan UU No. 24 Tahun 1951.
4) Pembentukan Biro Perancang Negara
Dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
Bertugas merancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum
bia dirasakan oleh masyarakat.
Akibat tidak adanya stabilitas politik (masa kabinet terlalu
singkat) menyebabkan kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya
pelaksanaan pembangunan.
5) Sistem Ekonomi Ali-Baba
Diprakarsai oleh Isqak Tjokroadisurjo (Menteri Perekonomian pada
masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I)
Kebijakan yang dilakukan, yaitu: Mendorong berkembangnya pengusaha
swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi
ekonomi nasional.
Langkah yang diambil:
a) Mewajibkan pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia untuk
memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada TKI agar dapat
menduduki jabatan staf.
b) Mendirikan perusahaan negara.
c) Menyediakan kredit.
d) Memberikan lisensi bagi perusahaan swasta nasional.
B. DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Kehidupan Politik
a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Merupakan jembatan politik dari era Demokrasi Liberal menuju era
Demokrasi Terpimpin.
Latar belakang:
a) Pemberlakuan Sistem Demokrasi Terpimpin. Dilakukan untuk memperbarui
struktur politik Indonesia.
b) Pembentukan Kabinet Gotng Royong.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
a) Pembubaran Konstituante.
b) Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
c) Pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPAS.
b. Sistem Pemerintahan dan Konsep Politik
Sistem pemerintahan yang berlaku adalah Presidensial.
Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden mendapat dukungan dari 3
kekuatan besar, yaitu Nasionalis, Agama, Komunis (NASAKOM). Hal ini
memberi peluang bagi berkembangnya ideologi komunis.
Presiden Soekarno mencetuskan:
a) Ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis)
Ajaran ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menyebarkan ideologi komunis.
Ketua PKI, D.N. Aidit berusaha menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato
Presiden Soekarno sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-
cita politik PKI.
b) Ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional)
Tujuan ( Memperkuat kedudukan Soekarno.
Inti ajaran ( Seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara
harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan
dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar
Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.
Dampak ( Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan
di bawah Presiden.
c. Politik Luar Negeri
Sejak proklamasi kemerdekaan politik luar negeri Indonesia
adalah Bebas Aktif. Akan tetapi dalam Demokrasi Terpimpin
politik luar negeri Indonesia mengalami penyimpangan. Dalam
Manipol-USDEK ditegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia
bertujuan melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi
perdamaian dunia yang kekal dan abadi.
1) Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo
Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang
membagi dunia menjadi 2 blok, yaitu New Emerging Forces
(Nefo) dan Old Established Forces (Oldefo).
Nefo ( Negara-negara yang sedang berkembang dan negara sosialis
yang dianggap progresif, termasuk juga negara yang baru merdeka atau
sedang memperjuangkan kemerdekaanya.
Oldefo ( Negara kolonialis, imperialis, dan penghampat kemajuan
bangsa-bangsa yang sedang berkembang.
2) Politik Mercusuar
Adalah politik untuk mencari kemegahan/keindahan dalam
pergaulan antarbangsa di dunia. Politik mercusuar dijalankan
Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai
mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara Nefo. Hal
ini diwujudkan dengan:
Membuat bangunan-banguna fenomenal yang menelan biaya miliaran
rupiah,
Menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo), yaitu
pesta olahraga negara-negara Nefo.
3) Konfrontasi dengan Malaysia
Perselisihan Indonesia-Malaysia berawal pada 27 Mei
1961, Perdana Menteri Malaya, Tengku Abdulrachman Putu,
melontarkan ide gagasan pembentukan Federasi Malaysia.
Feredasi ini meliputi, Malaya, Singapura, Serawak, dan
Sabah.gagasan tersebut kemudian diusulkan kepada Perdana
Menteri Inggris, Harold Mc Millan pada Oktober 1961.
Pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi
Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Proyek ini
dianggap membahayakn Indonesia dan negara-negara Nefo.
Kebijakan Presiden Soekarno:
a) Mengumukan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada 3 Mei 1964, yang isinya:
Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia
Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim
Inggris.
b) Membentuk Komando Operasi Tertinggi (Koti) dan Komando Mandala dengan
tugas menyelenggarakan operasi militer dalam rangka mempertahankan
kedaulatan wilayah Indonesia.
4) Indonesia Keluar dari PBB
Pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB.
Sebab:
a) PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
b) PBB tidak merombak struktur organisasi PBB.
Dampak:
a) Sebagian besar negara Asia dan Afrika mengecam tindakan Indonesia.
b) Indonesia kehilangan satu forum untuk menyelesaikan sengketa dengan
Malaysia secara damai.
d. Pembebasan Irian Barat
Latar Belakang ( Bangsa Indonesia kecewa atas keputusan hasil KMB
bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan satu tahun setelah
penyerahan kedaulatan.
Perjuangan Pembebasan Irian Barat
1) Perjuangan Diplomasi
Pemerintah Indonesia mengirim para diplomat untuk
memperjuangkan Irian Barat melalui forum internasional.
Para diplomat: Soebandrio, Mukarto Notowidagdo, Zairin
Zain, Adam Malik, Ganis Harsono, Alex Alatas, dan A.H.
Nasution.
Beberapa upaya yang dilakukan:
a) Konferensi Colombo pada April 1954.
b) Konferensi Asia Afrika pada April 1955.
c) Siding Umum PBB pada 1954-1957.
2) Konfrontasi Politik
Pada 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB yang
dikukuhkan dalam UU No. 13 Tahun 1956.
Pada 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo membentuk
pemerintahan sementara Irian Barat. Tujuannya untuk mendeklarasikan
pembentukan Provinsi Irian Barat sebagai bagian dari RI.
3) Konfrontasi Ekonomi
Dilakukan dengan:
Pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai F 3.661
juta.
Melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan
pendaratan di wilayah Indonesia.
Memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia mulai
tanggal 5 Desember 1957.
Melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia sejak
Desember 1958.
4) Konfrontasi Militer
Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando
Rakyat (Trikora) di Yogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer II
Belanda.
Isi Trikora:
a) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
b) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
c) Melaksanakan mobilisasi umum.
Pada 15 januari 1962, terjadi pertempuran di Laut
Aru antara kapal jenis motor torpedo boat (MTB) ALRI
dengan dua kapal perusak Belanda.
Persetujuan New York
Ellsworth Bunker (penengah konfrontasi Indonesia-Belanda,
dari Amerika Serikat) mengusulkan:
a) Agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada
Indonesia dengan perantara PBB yaitu United Nation
Temporary Executive Authority (UNTEA) dalam jangka
waktu 2 tahun.
b) Agar rakyat Irian Barat diberi kesempatan
menentukan pendapatnya agar tetap berada dalam
wilayah RI atau memisahkan diri.
Ellsworth Bunker mengajak Indonesia-Belanda bertemu dalam
meja perundingan. Delegasi Indonesia (Adam Malik) dan
Delegasi Belanda (Dr. Van Royen).
Isi Persetujuan New York ( Selambat-lambatnya tanggal 1
Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada
United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA).
Pada 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di
samping bendera PBB dan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei
1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada
Indonesia.
Setelah penyerahan Irian Barat, pemerintah Indonesia
diwajibkan melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera).
Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) ( Act of
free choice
Dilaksanakan sejak 14 Juli 1969 s.d. 4 Agustus 1969.
Pelaksanaan diatur oleh Brigjen Sarwo Edhie Wibowo dan
diawasi langsung oleh perwakilan PBB yaitu Fernando Ortis
Sanz.
Dewan musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat tetap
merupakan bagian dari RI.
2. Kehidupan Ekonomi
Kekacauan politik ditandai dengan terjadinya Inflasi. Kehidupan
ekonomi merosot.
Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permaslahan Ekonomi
a) Membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas)
Dibentuk berdasarkan UU No. 80 tahun 1958
Pemimpin ( Muh. Yamin
Tugas ( Mempersiapkan rancangan UU pembangunan nasional
dan menilai penyelenggaraan pembangunan.
Pada 1963, berganti nama menjadi Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden
Soekarno.
b) Menerapkan Kebijakan Devaluasi Mata Uang Rupiah
Ditetapkan pada 24 Agustus 1959
Tujuan ( Meningkatkan nilai rupiah dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat kecil.
Usaha ( Pemerintah melakukan pembekuan terhadap semua
simpanan yang melebihi Rp25.000,00.
Dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK)
c) Menekan Laju Inflasi
Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun
1959 untuk membendung laju inflasi.
Tujuan ( Mengurangi jumlah uang yang beredar agar dapat
menstabilkan keuangan dan perekonomian negara.
Usaha ( Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi
pemerintah, memperketat pengawasan atas perusahaan-perusahaan negara.
d) Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekon.
Tujuan:
1) Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari
sisa-sisa imperialisme.
2) Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
e) Dana Revolusi
Dikeluarkan oleh Jusuf Muda
Diperoleh dari devisa kredit jangka panjang
Usaha ( melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan
yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah.
Hasil pengumpulan Dana Revolusi digunakan untuk membiayai proyek-
proyek mandataris presiden yang bersifat prestise politik dengan
mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri.
"Nama ":"Shofia D. "
" " "Nasifah "
"Kelas ":"XII IPS 1 "
"Absen ":"34 "
