MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DALAM BIDANG POLITIK Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan keputusan politik tertinggi yang melahirkan bangsa dan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan fisik dalam membangun bangsa dan negara merdeka, keputusan politik yang menandai kemerdekaan Republik Indonesia secar de facto segera disusul oleh beberapa keputusan penting yang melengkapi persyaratan formal sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Meskipun secara formal persyaratan sebagai negara merdeka telah dipenuhi sejak 10 Agustus 1945, namun dalam operasionalnya tidak berjalan mulus. Hal ini disebabkan oleh masih adanya campur tangan kekuatan asing terutama sekutu. Sebagai pihak yang memenangkan perang dunia kedua. Sekutu mencoba menggugat kemerdekaan Indonesia. Semua bekas jajahan negara-negara yang tergabung dalam sekutu yang direbut agresor perang dunia II harus dikembalikan kepada mereka. Penyebab lainnya adalah masih lemahnya kualitas intelektual, ekonomi, dan politik masyarakat sehingga masih mudah dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, selama 64 tahun berdirinya Negara Ne gara Kesatuan Republik Indonesia ternyata bahwa masalah poko yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokonya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation buliding, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator apakah diktator ini bersifat perorangan, partai atau militer. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, indonesia telah banyak menganut sistem demokrasi mulai sistem demokrasi parlementer sampai demokrasi liberal. Pada tanggal 05 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semoyan “Kembali ke UUD 1945” Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi posisi penting. Demokrasi terpimpin lahir dalam suatu zaman yang sukar, persoalan yang muncul pada tahun 1957 itu itu sangan runyam dan komplek. Ada ketakutan terhadap tentara , ketakutan terhadap PKI, terhadap Islam, terhadap pemberontakan-pemberontakan panglima-panglima di daerah. Lalu ada lagi campur tangan dari luar negeri.
A. Sejarah Politik Masa Demokrasi Terpimpin
Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa azas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city-state) Yunani kuno merupakan demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah penduduknya sedikit. Lagipula ketentuanketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanay merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang teridiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar). Magna Charta merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan raja John dari Inggris dimana untuk pertama kali seorang raja yang mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi. Demokrasi di Indonesia telah banyak mengalami perubahan sistem demokrasi itu sendiri, sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 Indonesia menggunakan sisitem demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai, dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah
UUD 1945 tetapi sudah barang tentu belum dapat dijalankan secara murnidan konsekuen oleh karena bangsa Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian pada periode berikutnya (27 Desember-17 Agustus 1950) negara Republik Indonesia menjadi negara serikat. Sebetulnya bukan kehendak seluruh bangsa Indonesia untuk memakai bentuk negara dan sisitem pemerintahan, politk dan adminitrasi negara seperti tersebut di atas, tetapi keadaan yang memaksa demikian. Sejak Gubernur Jenderal DR. Van Mook dikirim ke Indonesia, ia memang ditugasi untuk memporak-porandakan keutuhan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka, politik devide et impera memang dimilikinya. Ia mengusulkan untuk disetujuinya pembentukan negara dalam negara. Pada periode berikutnya (1950-1959) dengan memperhatikan keadaan negaranegara bagian yang semakin sukar untuk diperintah sedangkan kewibawaan pemerintah Negara Federal semakin berkurang selama penyelenggaraan Konstitusi RIS, apalagi didukung kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, adat istiadat, agama, pulau-pulau, bahasa daerah, maka rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali kebentuk negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. oleh karenanya sistem pemerintahan tetap dalam bentuk kabinet parlementer, yaitu para menteri (kabinet) bertanggungjawab kepada parlemen dan parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Walaupun sudah kembali kepada bentuk negara kesatuan namun perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa, ada yang menyesali keadaan ini tetapi ada pula yang menyetujuinya namun tetap memiliki ketidakpuasan kepada pemerintah pusat. Oleh karenanya pada era ini seringkali terjadi berbagai jenis pemberontakan seperatis seperti Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Pemberontakan Andi Azis, Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), dan lainlain. Oleh karena itu menurut pengamatan Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang berupa masyarakat adil dan makmur, sehingga pada gilirannya pembagunan ekonomi sulit untuk dimajukan,
karena setiap pihak baik sipil (pegawai negeri sipil dan parpol) dan militer saling berebut keuntungan dengan mengorbankan yang lain. Sebaliknya Prsiden Soekarno ingin melihat bangsa Indonesia yang kuat dan bersatu padu sebagaimana pada awal-awal kemerdekaan dulu, dari Sabang sampai Merauke. UUDS 1950 dianggap selama ini memang sudah melakukan penyimpangan penyimpangan dari cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan dalih seperti itu Presiden Soekarno mencanangkan Demokrasi Terpimpin dan politik dalam negeri Republik Indoensia.
B. Kondisi/Situasi Politik Masa Demokrasi Terpimpin a. Kondisi politik dalam negeri
Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia jatuh pada masa demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin Soekarno bertindak seperti seorang diktator, hampir semua kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada kekuasaannya. Sutan Takdir Alisyahbana menyamakan Soekarno dengan raja-raja kuno yang mengklaim dirinya sebagai inkarnasi tuhan atau wakil tuhan di dunia. Dekrit tersebut dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini. Selain itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai Prseiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat pilihan ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol di tiadakan. Lagipula pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri dan dengan demikian ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden
disamping fungsi sebagai sebagai wakil rakyat. Hal terakhir ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin trias politica. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada presiden sebagai badan eksekutif. Misalnya presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964 dan di bidang legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat. Hal tersebut kemudian menjadikan kaburnya batas-batas wewenang antara badan eksekutif dan legislatif, keduanya seolah-olah dirangkap oleh presiden. Akibatnya fungsi dan peranan MPRS dan DPR-GR hilang. Apalagi pada waktu itu menteri-menteri diperbolehkan menjabat sebagai ketua MPRS, DPR-GR, DPA dan MA. MPRS dan DPR-GR yang seharusnya menjadi lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai lembaga negara yang mengawasi jalannya pemerintahan pada akhirnya tunduk kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan presiden. Demokrasi terpimpin ialah hypen pendek demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme-nasional, facisme, dan komunisme, tetapi suatu faham demokrasi yang didasarkan keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, menuju satu tujuan yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam prakteknya, apa yang dinamakan dengan demokrasi terpimpin yang mempunyai tujuan yang luhur ini tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen. Sebaliknya sistem ini sangat jauh dan menyimpang dari arti yang sebenarnya. Dalam prakteknya yang memimpin demokrasi ini bukan pancasila sebagaiman dicanangkan tetapi sang pemimpinnya sendiri. Akibatnya demokrasi yang dijalankan tidak lagi berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia tetapi berdasarkan keinginan-keinginan atau ambisi-ambisi politik pemimpinnya sendiri. Penyimpangan-penyimpangan
yang
terjadi
telah
membawa
jalannya
pemerintahan jauh dari mekanisme yang ditetapkan dalam UUD 145. kondisi ini diperburuk dengan merosotnya keadaan ekonomi negara. Sebagai akibatnya, keadaan
politik dan keamanan sudah sangat membahayakan keselamatan negara. Situasi ini dimanfaatkan
oleh
Partai
Komunis
Indonesia
(PKI)
dengan
mengadakan
pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. tujuan utama pemberontakan ialah untuk mengganti falsafah pancasila dengan falsafah lain. Dalam periode demokrasi terpimpin pemikiran ala demokrasi barat banyak ditinggalkan. Presiden Soekarno sebagai Pimpinan Nasional tertinggi ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Prosedur pemungutan suara dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan sebagai tidak efektif dan Bung Karno kemudian memperkenalkan apa yang kemudian disebut dengan “musyawarah untuk mufakat”.
Banyaknya partai oleh Bung Karno disebut sebagai salah satu penyebab tidak adanya pencapaian hasil dalam pengambilan keputusan, karena dianggap terlalu banyak debat bersitegang urat leher. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini, kemudian dibentuk yang dikenal dengan nama Front Nasional. b. Kondisi politik luar negeri
Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), politik luar negeri Indonesia Bersifat high profile, flamboyan dan heroik , yang diwarnai sikap anti imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia pada era ini, diabadikan pada tujuan nasional Indonesia. Pada saat itu kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia, dan untuk menunjukan karakter yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) dimana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yakni condong ke Blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan
adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno mengijinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Alasan Soekarno mengijinkan perluasan PKI itu sendiri adalah agar komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar . Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme juga dapat dilihat dari responnya terhadap keberadaan Belanda di Irian Barat. Tindakan militer diambil untuk mengambil alih kembali Irian Barat ketika diplomasi dianggap gagal. Dukungan Amerika Serikat yang kemudian didapatkan Soekarno muncul sebagai akibat konfrontasi kedekatan Jakarta dengan Moskow. Taktik konfrontatif ini kemudian digunakan kembali oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akibat pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap Indonesia pro terhadap imperialisme Barat. Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarahan Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat. Mundurnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan Internasional. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” ( New Emerging Forces). Soekarno menyatakan bahwa
ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau
negara-negara
progresif
(Nefos).
Imperialisme,
kolonialisme,
dan
neokolonialisme merupakan paham-paham yang dibawa dan dijalankan oleh negaranegara kapitalis Barat. Dalam upayanya mengembangkan Nefos, Presiden Soekarno melaksanakan Politk Mercusuar bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nefos di seluruh dunia. Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia dan Nefos juga dapat dilihat dari pembentukan poros Jakarta –
Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negaranegara sosialis dan komunis seperti China. Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, karena konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik, mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris, Indonesia pun harus mencari kawan negara besar yang mau mendukungnya dan bukan sekutu Inggris, salah satunya adalah China. Kedua, Indonesia perlu untuk mencari negara yang mau membantunya dalam masalah dana dengan persyaratan yang mudah, yakni negara China dan Uni Soviet. Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun seiring berjalannya waktu, status dan prestis menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melaksanakan aktivitas politik luar negeri ini. Efek samping dari kerasnya usaha ke luar Soekarno ini adalah ditinggalkannya masalahmasalah domestik seperti masalah ekonomi. Soekarno beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi pada fase awal berdirinya suatu negara adalah hal yang tidak terlalu penting. Beliau beranggapan bahwa pemusnahan pengaruh-pengaruh asing baik itu dalam segi politik, ekonomi maupun budaya adalah hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif namun tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang pada kenyataannya morat-marit akibat inflasi yang terjadi secara terus-menerus, penghasilan negara merosot sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek Politik Mercusuar seperti GANEFO (Games of The New Emerging Forces) dan CONEFO (Conference of The New Emerging Forces) terus
membengkak. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab krisis politik dan ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan Demokrasi Terpimpin.
C. Kebijakan Pemerintah Dalam Masa Demokrasi Terpimpin Bidang Politik
Kebijakan politik yang dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin terkesan otoriter atau bisa dikatakan sudah otoriter. Banyak kebijakan yang ditetapkan bertentangan dengan konstitusi mulai dibubarkannya DPR hasil Pemilu tahun 1955 hingga penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Bahkan Soekarno membuat poros tersendiri dengan menjauh dari politik luar negeri bebas aktif. Politik atau kebijakan luar negeri pada hakikatnya merupakan “perpanjangan tangan” dari politik dalam negeri sebuah negara. Politik luar negeri suatu negara
sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kondisi politik dalam negeri, pengambil keputusan, kemampuan ekonomi dan militer, dan lingkungan internasionalnya (Coplin 1992, 165-175; dan Sihbudi 2002). Sejak Bung Hatta menyampaikan pidatonya berjudul “Mendajung Antara Dua Karang” (1948), Indonesia menganut politik luar negeri bebas-
aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara super power , menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional (Pembukaan UUD 1945). Seperti diamanatkan dalam konstitusi, Indonesia juga menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini, dan menegaskan bahwa politik luar negeri harus diabdikan untuk kepentingan nasional. Oleh sebab itu, pelaksanaan politik bebas-aktif dapat bergerak ke kiri dan ke kanan, sesuai dengan kepentingan nasional pada masa-masa tertentu. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri merupakan cerminan dari politik dalam negeri dan dipengaruhi perubahan dalam tata hubungan internasional baik dalam bentuk regional maupun global. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin terlihat ada beberapa penyimpangan dari politik luar negeri bebas-aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo ( New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara
komunis pada umumnya) yang anti-imperialisme dan kolonialisme, sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan, yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Untuk mewujudkan Nefo tersebut maka dibentuklah poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis. Selain itu, Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya adalah perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris. Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia. Hal berikutnya adalah Politik Mercusuar. Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi
jalan
diselenggarakan
bagi
Nefo
proyek-proyek
di
seluruh
besar
dan
dunia.
Untuk
spektakuler
mewujudkannya yang
diharapkan
maka dapat
menempatkan Indonesia pada kedudukan yang ter-kemuka di kalangan Nefo. Proyek proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan (Gelora Bung Karno), serta biaya perjalanan bagi delegasi asing. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tampak bahwa politik luar negeri bebas-aktif Indonesia pada masa Soekarno condong ke blok Sosialis dan lebih pada isu-isu high politic dan perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun image sebagai negara besar dan berpengaruh di level baik regional maupun internasional untuk setara dengan negara-negara lain. Hal ini tak lepas dari kondisi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka dan sedang membangun nation-
dan state-building -nya. Kesatuan politik lebih penting bagi Soekarno pada waktu itu daripada membangun basis ekonomi rakyat. Tak heran, semua itu telah tercermin dalam aksi dan reaksi serta interaksi politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno. Namun, kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia yang sema-kin menyimpang pun semakin berdampak pada kondisi di dalam negeri. Salah satu dampak dalam hal ekonomi adalah kenaikan laju inflasi yang disebabkan oleh penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan, nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar, pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada, upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil, penertiban adminis-trasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh, dan penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan me-ngalami kegagalan. Dari sisi politik, inflasi pun terjadi karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran, serta karena pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces) dan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya. Hal ini berdampak bagi kehidupan di dalam negeri. Inflasi semakin bertambah tinggi, harga-harga semakin bertambah tinggi, kehidupan masyarakat semakin terjepit, Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa, ekspor semakin buruk dan pembatasan impor karena lemahnya devisa, dan pada tahun 1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjuk-kan saldo negatif sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.
D. Akhir Perjalanan Politik Masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi
Terpimpin
adalah
sebuah
pemerintahan
demokrasi
dengan
meningkatkan otokrasi.Dalam system demokrasi ini, seluruh keputusan berpusat pada pemimpin Negara yaitu Presiden Soekarno.Konsep ini pertama kali diumumkan oleh Presiden dalam pembukaan Sidang Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi Terpimpin memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Dominasi Presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik. 4. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Pada Pemilihan Umum 1955 terjadi ketegangan-ketegangan yang membuat situasi politik Indonesia tidaka menentu. Selain itu, penyebab lainnya karena kegagalan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru.Menurut pengamatan Soekarno, Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Inddonesia menjadi masyarakat adil dan makmur.Oleh sebab itu, Presiden Soekarno kemudian memandang memberlakukan Demokrasi Terpimpin. Adapun pokok-pokok Demokraasi Terpimpin yang diungkapkan Presiden Soekarno kepada konstituante tanggal 22 April 1959 antara lain : 1. Demokrasi Terpimpin bukanlah dictator. 2. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. 3. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. 4. Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sejati dan yang membangun diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin.
Dari pokok pikiran di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.Namun , dalam prakteknya pokok-pokok yang
disampaikan
tidak
direalisasikan
sebagaimanana
mestinya,
sehingga
terjadi
penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak pada Presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai pengontrol eksekutif.Serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu. Dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen.UUD 1945 hanya menjadi dasar hokum konstitusional.Penyelenggaraan pemerintah hanya menjadi slogan kosong belaka.Dalam Undang-Undang Dasar telah dijelaskan bahwa presiden berada dibawah MPR.Namun, MPRS tunduk kepada presiden.Presiden memutuskan sesuatu yang seuntuk terus bekerja berdasarkan UUD 1945. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kabinet Juanda menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Presiden Soekarno melalui kepemimpinan kepada Presiden Soekarno melalui pemberlakuan kembali Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945.Presiden langsung memimpin pemerintahan.Bahkan bukan sajasebagai kepala Negara, tetapi juka kepala pemerintahan yang membentuk kabinet dan menterimenterinya tanpa terikat kepada partai politik. Demokrasi Terpimpin diberlakukan di Indonesia sebagai usaha untuk mencari jalan keluar kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat.Meskipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun, ketetapan MPRS No.III/1963 mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan adanya ketetapan MPRS ini, secara otomotis telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945. Kepemimpinan tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan UUD 1945.Misalnya, pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum.Padahal, dalam penjelasan UUD 1945, secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, sejak diberlakukan Dekrit Presiden 1959, telah terjadi penyimpangan konstitusi. Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi pada Demokrasi Terpimpin adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yakni lahirnya absolutism dan terpusatnya kekuasaan pada diri p emimpin. Pada saat yang sama, hilanglah control sosial
dakeseimbangan dari legislatif terhadap eksekutif. Adapun penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut : 1. Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD 1945 Kedudukan presiden berada di bawah MPR.Namun, kenyataannya nertentangan dengan UUD 1945.Sebab.MPRS tunduk kepada presiden dan presiden menetukan sesuatu yang diputuskan oleh MPRS. 2. Pembentukan MPRS Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden NO.2 Tahun 1959.Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi Negara harus melalui pemilihan umum.Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan syarat setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju pada manifesto politik. 3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 diberlakukan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR.Sebagai gantinya, presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).Semua anggotanya ditunjuk oleh presiden dan peraturan DPR-GR juga ditentukan presiden.Sehingga, DPR_GR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959.Lembaga ini diketuai oleh presiden. Keanggotaaan DPAS terdiri atas 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul pemerintah.Pelaksanaannya, kedudukan DPAS juga berada di bawah pemerintah/presiden. 5. Pembentukan Front Nasional Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan organisasi massa yang bertujuan untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan.
6. Pembentukan Kabinet Kerja Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk Kabinet Kerja.Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda.Hingga tahun 1964, Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan.Kabinet ini bertujuan mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan menciptakan keamanan Negara. 7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran NASAKOM Karena adanya perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengancam persatuan di Indonesia, maka pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden Soekarno yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan NASAKOM maka persatuan Indonesia akan terwujud. 8. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas empat angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian.Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya berada di bawah presiden.ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial poltik Indonesia. Akhir dari pemerintahan Demokrasi terpimpin ini setelah dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret).Surat ini berisi perintah kepada Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.Inilah penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966, maka Indonesia berada di bawah kekuasaan rezim yang baru, yakni rezim Orde Baru Soeharto.
