INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER DAN DEMOKRASI TERPIMPIN A. KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA DI MASA MA SA DEMOKRASI PARLEMENTER Perjalanan sejarah Indonesia pada masa demkrasi parlementer diwarnai oleh 7 masa kabinet y ang berbeda, yaitu:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kabinet Natsir (6 September 1950- 18 April 1951) Kabinet Sukiman ( 26 April 1951-1952) Kabinet Wilopo (19 Maret 1952- 2 Juni 1953) Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953- 24 Juli 1955) Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955- 3 Maret 1956) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956- 14 Maret 1957) Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) 9 April 1957- 10 Juli 1959)
Kegagalan Konstituante dalam Menyusun Undang-Undang Baru Faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan konstituante dalam merancang sebuah undang-undang dasar bagi Indonesia adalah terdapatnya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada dalam konstituante. Terdapat pula berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masingmasing kelompok politik di tubuh konstituante. Permasalahan itu diperbuat dengan adanya pergerakan massa untuk berdemonstrasi dan turun ke jalan memperjuangkan isu dan kepentingannya masingmasing. B. KEHIDUPAN EKONOMI INDONESIA DI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Proses nasionalisasi ekonomi pada kabinet Sukiman menyangkut tiga bidang utama, yaitu nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, pembentukan Bank Negara Indonesia, dan pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Pada masa demokrasi parlementer, proses nasionalisasi ekonomi tidak berjalan mulus karena konflik kepentingan politik antar kelompok di dalam tubuh konstituante dan parlemen. Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial, pada 19 Maret 1956, Kongres Nasional Importir Indonesia mengeluarkan kebijakan Gerakan Assaat. Gerakan itu mendorong pemerintah utuk megeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusaha pribumi dalam persaingan dengan pengusaha non pribumi. C. KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA DI MASA MA SA DEMOKRASI TERPIMPIN Dalam demokrasi terpimpin, semua lembaga harus berasal dari NASAKOM (nasionalis, agama, dan komunis). Front Nasional dibentuk melalui Penetapan Presiden No.13 tahun 1959. Dalam penetapan itu, disebutkan bahwa Front Nasional adalah organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan citacita yang terkandung dalam UUD 1945. Fr ont Nasional diketuai oleh Soekarno. NASAKOM yang sebenarnya dimaksudkan untuk merangkul kek uatan-kekuatan politik yang terus bersaing, justru menguntungkan PKI, kedudukan PKI semakin kuat dan penghargaan pemerintah terhadapnya pun semakin meningkat. D. KEHIDUPAN EKONOMI INDONESIA INDONESIA DI MASA DEMOKRASI DEMOKRASI TERPIMPIN
Pemerintah melaksanakan konsep ekonomi terpimpin dengan tujuan mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Kosep ini berawal dari satu pemikiran bahwa dalam masyarakat sosialis, setiap orang akan dijamin kehidupannya secara layak. Pada tahun 1959, dibentuk se cara resmi Dewan PerancangNasional yang dipimpin oleh M.Yamin sebagai wakil kepala menteri. Terjadinya krisis likuiditas di berbagai faktor, baik itu pemerintah maupun swasta, membuat pemerintah membentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK). Pembentukan Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sangat menunjukkan ciri khas demokrasi terpimpin, yaitu berkuasanya presiden secara penuh sebagai kepala negara. Pada masa demokrasi terpimpin, terdapat tumpang tindih antara kebijakan yang didasari oleh presiden dan kebijakan yang didasari oleh Undang-Undang. Hal ini disebabkan adanya kewenangan presiden dalam membuat peraturan lain setingkat dengan Undang-Undang. Kondisi perekonomian Indonesia semakin mundur hingga tahun 1966. E. PERUBAHAN SOSIAL DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA Pada masa revolusi kemerdekaan segala lapisan dan golongan bersatu membela negara dan mempertahankan kemerdekaan. Kaum wanitapun turut berperan aktif pada masa re volusi kemerdekaan. Di bidang pendidikan, kurikulum yang diterapkan sangat terkait dengan ide-ide dan ajaran Pemimpin Besar Revolusi dan doktrin Manipol-Usdek (Manifesto Politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Pada masa ini juga dikeluarkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di bidang kebudayaan, pemerintah mengecam kebudayaan barat yang memperkenalkan musik Pop (oleh PKI dianggap musik ngak ngik ngok ) dan Rock and Roll. Pada 8 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan larangan berkembangnya Manifestasi Kebudayaan (Manikebu). Manikebu berisi tentang kebebasan individu untuk menciptakan karya secara kolektif & independen. F. KONDISI POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI INDONESIA DI AWAL 1960-AN Kondisi Indonesia pada awal tahun 1960-an sangat dipengaruhi oleh kultur budaya politik pada masa demokrasi terpimpin. Posisi Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertinggi negara menjadi mutlak berpengaruh terhadap seluruh kebijakan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Prinsip presiden sebagai penguasa tertinggi negara mengakibatkan semua kehidupan dan pengaturan tata pemerintahan berada di bawah kekuasaan presiden.
