Judul Kasus
: Kasus Keberatan, Banding, Dan PK PT ABC Beverage
Tanggal
: 9 September 2014
Ruang Lingkup
: Sengketa Pajak – Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
A1. Syarat yang harus dipenuhi oleh PT ABC agar dapat mengajukan keberatan yang memenuhi formal tentang keberatan : 1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 2. Dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau jumlah rugi menurut penghitungan PT ABC dengan disertai alasan – alasan yang menjadi dasar penghitungan 3. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak 4. PT ABC telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui PT ABC dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan 5. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim atau surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga 6. Surat ketetapan ditandatangani oleh pengurus PT ABC, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani ditandatangani oleh bukan pengurus PT ABC, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UndangUndang KUP 7. PT ABC tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP A2. Atas STP (Surat Tagihan Pajak) PPN Masa Pajak Januari – Desember 2011 No.00003/107/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012 yang tidak disetujui oleh PT ABC Dalam hal PT ABC mengajukan keberatan atas SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN masa pajak Januari – Desember 2011 No. 00008/207/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012 jangka waktu pelunasan pajak pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan dan penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.
A3. Naskah Surat Keberatan Nomor
: 001/12/11/651/12
Lampiran
: 2 set
Hal
: Pengajuan Keberatan
PANDAAN, 12 NOVEMBER 2012
Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP Madya Malang Jawa Timur
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:Joko Sulisno
NPWP
: 03.016.123.7-034.000
Jabatan
:Direktur
Alamat
:Pandaan, Pasuruan, JawaTimur
Nomor Telepon.
: 031-8478955
Bertindak selaku
:
wajib pajak wakil
kuasa
dari wajib pajak Nama
:
NPWP
:
Alamat
:
Bersama ini mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak (skp)/pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga: Jenis surat
: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Nomor dan tanggal
: 00007/206/11/651/12
Jenis Pajak
: PPh Badan
Masa/Tahun Pajak
: 2012
Alasan pengajuan keberatan : 1.
Sengketa: peredaran usaha dikoreksi positif Rp 5.000.000.000 Alasan keberatan dan jumlah menurut wajib pajak : selisih Rp 5.000.000.000 pada rekening koran bukan merupakan omzet melainkan 1) sejumlah Rp 2.000.000.000 merupakan pengembalian uang muka pembelian mesin yang batal dipesan, 2) sejumlah Rp 1.000.000.000 merupakan pengembalian pinjaman karyawan, dan 3) sejumlah Rp
2.000.000.000 merupakan tambahan setoran modal yang belum sempat dicatat di akta notaris. Jumlah menurut wajib pajak: Rp 365.000.000. 2.
Sengketa: Harga pokok penjualan dikoreksi positif Rp 2.000.000.000 Alasan keberatan dan jumlah menurut wajib pajak: semua bukti-bukti biaya sudah diserahkan hanya untuk yang Rp 500.000.000 tidak ada bukti eksternal; sedangkan atas koreksi Rp 1.500.000.000 menurut PT ABC merupakan pemberian natura/kenikmatan melainkan tunjangan kesehatan karyawan pabrik yang belum dipotong PPh Pasal 21. Jumlah menurut wajib pajak Rp 292.000.000.
3.
Sengketa: penghasilan diluar usaha/lainnya dikoreksi positif Rp 2.000.000.000 Alasan keberatan dan jumlah menurut wajib pajak: kaleng dan botol atas minuman kadarluasa tidak dijual melainkan dimusnahkan, namun Pemeriksa tidak mempercayai alasan PT ABC, sedangkan untuk pendapatan bunga pinjaman antar grup diakui oleh PT ABC.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka: a.
Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan sebesar: 2.760.000.000,
b.
Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar: (200.000.000),
c.
Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar: 360.000.000,
d.
Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp 360.000.000 tanggal 12 Oktober 2012 pada bank/pos persepsi BNI Pandaan dengan NTPN: 00007/206/11/651/12
Lampiran: No.
Jenis Dokumen
Set/lembar
1.
Rekening Koran
12 lembar
2.
SKPKB
1 lembar
Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Hormat Kami,
Joko Sulisno Presiden Direktur
A4. PT ABC dapat membayar terlebih dahulu seluruh pajak yang kurang bayar menurut SKPKB PPh Badan maupun SKPKB PPN dan STP PPN. Apabila pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian maka PT ABC tidak dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi jumlah pajak yang telah dibayar sebelumnya. Tetapi apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian seluruhnya, PT ABC dapat mengajukan pengembalian pajak beserta imbalan bunga sebesar 2% per bulan (paling lama 24 bulan – terhitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
B1. Tindak lanjut PT ABC atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No : KEP-222/WPJ.220/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang keberatan atas SKPKB PPN No. 00008/207/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012 yang mengabulkan seluruhnya atas SKPKB tersebut. PT ABC dapat mengajukan pengembalian pajak yang telah dibayar beserta imbalan bunga sebesar 2% per bulan terhitung sejak pembayaran SKPKB oleh PT ABC sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012. B2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT ABC agar PT ABC dapat mengajukan banding yang memenuhi ketentuan formal tentang banding : 1. Surat permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 2. Surat permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang diajukan banding 3. Surat permohonan banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang diajukan banding, dilampirkan salinan keputusan yang diajukan banding 4. Telah membayar 50% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar sebelum pengajuan banding 5. Wajib Pajak hanya dapat mengajukan 1 (satu) surat permohonan banding terhadap 1 (satu) surat keputusan
B3. Naskah Surat Banding Jakarta, 12 Januari 2014
No : 012/SB/XII/12 Lamp : 2 Perihal : Banding atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-111/WPJ.220/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan.
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Pajak Gedung D Departemen Keuangan Lt. VI Jl. DR Wahidin Jakarta Pusat Di Jakarta
Dengan hormat, Merujuk pada Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Um um dan Tata Cara Perpajakan, dengan ini kami:
Nama Wajib Pajak
: PT ABC Beverages
NPWP
: 03.016.123.7-034.000
Alamat
: Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur
Mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-111/WPJ.220/2013 tanggal 12 Desember
2013
tentang
Keberatan
atas
SKPKB
PPh
Badan
Tahun
Pajak
2012
Nomor:
00007/206/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012 yang menetapkan jumlah PPh Badan kurang bayar
sebesar Rp2.760.000.000. Adapun alasan dan penjelasan kami menanggapi koreksi Terbanding yang masih dipertahankan dalam Surat Keputusan tersebut di atas akan kami uraikan berikut ini.
A. SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00007/206/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan atas tahun pajak 2012 yang menyatakan sebagai berikut:
Menurut Fiskus (Rp) Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Biaya Usaha Penghasilan Neto Dalam Negeri Penghasilan Neto dalam negeri lainnya Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Dikurangi: Penghasilan yang dikenakan PPh Final Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal Negatif
370.000.000.000 290.000.000.000 80.000.000.000 64.000.000.000 16.000.000.000 2.000.000.000 18.000.000.000 0 3.000.000.000 (1.000.000.000)
Jumlah Penghasilan Neto Fiskal Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Terutang PPh yang dipotong/dipungut pihak lain PPh yang kurang/(lebih) bayar PPh yang dibayar sendiri Pajak yang kurang (lebih) bayar Sanksi Administrasi Bunga Psl 13 (2) KUP Jumlah yg harus (lebih) dibayar
20.000.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000 1.200.000.000 2.300.000.000 460.000.000 2.760.000.000
Atas SKPKB diatas, kami telah mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 001/12/11/651/12 tanggal 12 November 2012 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan tahun 2012 Nomor: 00007/206/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012. Dalam surat keberatan tersebut, kami telah menyampaikan keberatan kami atas koreksi yang dilakukan oleh terbanding yang menyebabkan Pajak kurang bayar sebesar Rp2.760.000.000, seharusnya menjadi sebesar Rp2.400.000.000.
B. Permohonan Banding Kami mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan te rsebut, karena menurut hemat kami sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan peraturan perpajakan yang berlaku besarnya PPh Badan Tahun 2011 yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp2.400.000.000,-. Adapun penjelasan kami adalah sebagai berikut: 1. Koreksi pada Pos Peredaran Usaha Pada Pos Peredaran Usaha, Terbanding Rp5.000.000.000.
tetap
mempertahankan
koreksi
sebesar
Menurut kami Rp5.000.000.000 bukan merupakan omzet, namun melainkan: 1) Sejumlah Rp2.000.000.000 merupakan pengembalian uang muka pembelian mesin yang batal dipesan. 2) Sejumlah Rp1.000.000.000 merupakan pengembalian pinjaman karyawan. 3) Sejumlah Rp2.000.000.000 merupakan tambahan setoran modal yang belum dicatatkan di akta notaris. Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat membatalkan koreksi Terbanding diatas. 2. Koreksi pada Pos Harga Pokok Penjualan Pada Pos Harga Pokok Penjualan, Terbanding mempertahankan untuk tidak menyetujui koreksi sebesar Rp2.000.000.000. Adapun alasan Terbanding ialah: 1) Atas bukti baru terhadap biaya Rp500.000.000 tidak dapat dipertimbangkan karena tidak didukung bukti yang memadai. 2) Koreksi Rp1.500.000.000 tidak dapat dibiayakan karena merupakan pemberian natura kenikmatan yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan penghitungan pajak. Menurut kami, pihak kami telah menyampaikan bukti terbaru kepada Terbanding terhadap biaya Rp500.000.000 tersebut. Sedangkan atas koreksi sebesar Rp1.500.000.000, menurut pihak kami bukan merupakan pemberian natura/kenikmatan, melainkan tunjangan kesehatan karyawan pabrik yang belum dipotong PPh Pasal 21. Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat membatalkan koreksi Terbanding diatas. 3. Koreksi pada Pos Penghasilan Diluar usaha/lainnya Pada Pos Penghasilan diluar Usaha/Lainnya, Terbanding mempertahankan dan meyakini bahwa koreksi sebesar Rp1.000.000.000 yang merupakan penjualan kaleng dan botol bekas minuman. Dan Rp1.000.000.000 lainnya merupakan pendapatan bunga pinjaman kepada grup usaha PT ABC yang belum dilaporkan. Menurut kami, kaleng dan botol atas minuman yang kadaluarsa tidak dijual melainkan dimusnahkan. Sedangkan untuk pendapatan bunga pinjaman antar gr oup diakui oleh kami. Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat membatalkan koreksi Terbanding diatas.
C. Perhitungan Pajak Terutang Menurut Kami Berdasarkan uraian dan data-data tersebut di atas, perhitungan PPH BADAN Tahun 2012 yang kurang dibayar seharusnya adalah sebagai berikut:
Komponen Peredaran Usaha
370.000.000.000
Ditambah / (Dikurangi) (5.000.000.000)
Harga Pokok Penjualan
290.000.000.000
2.000.000.000
292.000.000.000
Laba Bruto Usaha
80.000.000.000
(7.000.000.000)
73.000.000.000
Biaya Usaha
64.000.000.000
-
64.000.000.000
Penghasilan Neto Dalam Negeri
16.000.000.000
(7.000.000.000)
9.000.000.000
Penghasilan Neto dalam negeri lainnya
2.000.000.000
(1.000.000.000)
1.000.000.000
Jumlah penghasilan Neto Dalam Negeri
18.000.000.000
(8.000.000.000)
10.000.000.000
-
-
-
3.000.000.000
-
3.000.000.000
Penyesuaian Fiskal Negatif
(1.000.000.000)
-
(1.000.000.000)
Jumlah Penghasilan Neto Fiskal
20.000.000.000
(8.000.000.000)
12.000.000.000
-
-
-
20.000.000.000
(8.000.000.000)
12.000.000.000
Pajak Penghasilan Terutang
5.000.000.000
(2.000.000.000)
3.000.000.000
PPh yg dipotong/dipungut pihak lain
1.500.000.000
-
1.500.000.000
PPh yg kurang/(lebih) bayar
3.500.000.000
(2.000.000.000)
1.500.000.000
PPh yg dibayar sendiri
1.200.000.000
-
1.200.000.000
Pajak yg kurang (lebih) dibayar
2.300.000.000
(2.000.000.000)
300.000.000
460.000.000
(400.000.000)
60.000.000
2.760.000.000
(2.400.000.000)
360.000.000
(-) Penghasilan yg dikenakan PPh Final Penyesuaian Fiskal Positif
Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak
Sanksi Administrasi Bunga Psl 13(2) KUP Jumlah yg harus (lebih) bayar
Menurut Fiskus
Menurut WP 365.000.000.000
Sebagai kelengkapan atas permohonan banding kami, bersama ini kami lampirkan data-data dan dokumen-dokumen terkait sebagai berikut: 1) Foto kopi Surat Keputusan Keberatan Pajak Nomor: KEP-111/WPJ.220/2013 tanggal 12 Desember 2013. 2) Foto kopi SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00007/206/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012. Demikian surat banding ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
Joko Sulisno Presiden Direktur
Jakarta, 12 Januari 2014
No : 012/SB/XII/12 Lamp : 2 Perihal : Banding atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-222/WPJ.220/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai.
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Pajak Gedung D Departemen Keuangan Lt. VI Jl. DR Wahidin Jakarta Pusat Di Jakarta
Dengan hormat, Merujuk pada Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Um um dan Tata Cara Perpajakan, dengan ini kami:
Nama Wajib Pajak
: PT ABC Beverages
NPWP
: 03.016.123.7-034.000
Alamat
: Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur
Mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-222/WPJ.220/2013 tanggal 12 Desember
2013
tentang
Keberatan
atas
SKPKB
PPh
Badan
Tahun
Pajak
2012
Nomor:
00008/207/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012 yang menetapkan jumlah PPN kurang bayar sebesar
Rp600.000.000. Adapun alasan dan penjelasan kami menanggapi koreksi Terbanding yang masih dipertahankan dalam Surat Keputusan tersebut di atas akan kami uraikan berikut ini.
A. SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00008/207/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan atas tahun pajak 2012 yang menyatakan sebagai berikut: Menurut Fiskus (Rp) 1.
Dasar Pengenaan Pajak a. Atas penyerahan barang & jasa yg terutang PPN:
b. 2.
Ekspor
100.000.000.000
a.2
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri
269.500.000.000
a.3
Penyerahan yg PPN-nya dipungut o pemungut PPN
0
a.4
Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut
0
a.5 a.6
Penyerahan yg dibebaskan dr pengenaan PPN Jumlah
Atas penyerahan barang & jasa yg tidak terutang PPN Jumlah seluruh penyerahan
Penghitungan PPN Kurang Bayar : a. PPN yg hrs dipungut/dibyr sendiri b.
c. d. e. 3.
a.1
Dikurangi : b.1 PPN yg disetor dimuka dlm masa pajak yg sama b.2 b.3
Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan
b.4 b.5
STP (pokok kurang bayar)
b.6 b.7
Lain-lain
Pajak Masukan atas impor BKP Dibayar dengan NPWP sendiri
0 369.500.000.000 26.950.000.000 0 20.000.000.000 4.450.000.000 2.000.000.000 0
Jumlah
26.450.000.000
Diperhitungkan c.1 SKPPKP
0
Jumlah pajak yg dapat diperhitungkan Jumlah penghitungan PPN kurang/(lebih) bayar
26.450.000.000 500.000.000
Kelebihan Pajak yg sudah : Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya a.
0
b.
0
c.
Dikompensasikan ke masa pjk lainnya (karena pembetulan) Jumlah
4.
PPN yg tidak/kurang dibayar
5.
Sanksi Administrasi :
6.
0 369.500.000.000
0 500.000.000
a.
Bunga Pasal 13 (2) KUP
b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
0
c.
Bunga Pasal 13 (5) KUP
0
d.
Kenaikan Pasal 13A KUP
0
e.
Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
0
f.
Kenaikan Pasal 17D (5) KUP
0
g.
Jumlah
Jumlah PPN yg masih hrs dibayar
100.000.000
100.000.000
600.000.000
Atas SKPKB diatas, kami telah mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 001/12/11/651/12 tanggal 12 November 2012 tentang Keberatan atas SKPKB PPN tahun 2012 Nomor: 00008/207/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012. Dalam surat keberatan tersebut, kami telah menyampaikan keberatan kami atas koreksi yang dilakukan oleh terbanding yang menyebabkan Pajak kurang bayar sebesar Rp600.000.000, seharusnya menjadi sebesar Rp0,-.
B. Permohonan Banding Kami mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan te rsebut, karena menurut hemat kami sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan peraturan perpajakan yang berlaku besarnya PPN Tahun 2011 yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp0,-. Adapun penjelasan kami adalah sebagai berikut: 4. Koreksi pada PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Pada Pos PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri, Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp500.000.000, karena menurut Terbanding atas DPP PPN sebesar Rp5.000.000.000 merupakan omzet yang kurang dilaporkan. Menurut kami, DPP PPN Rp5.000.000.000 bukan merupakan omzet, namun melainkan: 4) Sejumlah Rp2.000.000.000 merupakan pengembalian uang muka pembelian mesin yang batal dipesan. 5) Sejumlah Rp1.000.000.000 merupakan pengembalian pinjaman karyawan. 6) Sejumlah Rp2.000.000.000 merupakan tambahan setoran modal yang belum dicatatkan di akta notaris. Selain itu kami memohon, sebagaimana dalam perihal surat permohonan keberatan, juga memohon untuk membatalkan STP PPN nomor 00003/107/11/651/12 t anggal 12 Oktober 2012. Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat membatalkan koreksi Terbanding diatas.
C. Perhitungan Pajak Terutang Menurut Kami Berdasarkan uraian dan data-data tersebut di atas, perhitungan PPN Tahun 2012 yang kurang dibayar seharusnya adalah sebagai berikut:
Komponen PPN Kurang/(Lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN yg masih harus dibayar
Menurut Fiskus 26.950.000.000
Ditambah / (Dikurangi) (500.000.000)
Menurut WP
100.000.000
(100.000.000)
0
0
0
0
600.000.000
(600.000.000)
0
26.450.000.000
Sebagai kelengkapan atas permohonan banding kami, bersama ini kami lampirkan data-data dan dokumen-dokumen terkait sebagai berikut: 3) Foto kopi Surat Keputusan Keberatan Pajak Nomor: KEP-222/WPJ.220/2013 tanggal 12 Desember 2013. 4) Foto kopi SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00008/207/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012. Demikian surat banding ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
Joko Sulisno Presiden Direktur
B4. Jika diasumsikan Pengadilan Pajak mengabulan seluruhnya banding yang diajukan PT ABC, maka jumlah uang yang diterima oleh PT ABC dengan asumsi : 1. Pada saat mengajukan banding, PT ABC membayar keseluruhan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB PPh No. 00007/206/11/651/12 tanggal 12 Oktober 2012 yaitu sebesar Rp. 2.760.000.000,2. Tanggal pembayaran SKPKB PPh No. 00007/206/11/651/12 tanggal 15 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Keberatan No. KEP-111/WPJ.220/2013 tanggal 12 Desember 2013, total rentang waktu adalah 14 bulan Maka jumlah pengembalian pajak beserta imbalan adalah : Lebih bayar pajak = Rp. 2.760.000.000,- – Rp. 360.000.000,-
= Rp. 2.400.000.000,-
Imbalan = 2% x 14 bulan x Rp. 2.400.000.000,+
= Rp.
Total pengembalian pajak beserta imbalan
= Rp. 3.072.000.000,-
672.000.000,-
B5. Jika diasumsikan Pengadilan Pajak menolak seluruh banding yang diajukan PT ABC, dengan asumsisama seperti pada no. B4, tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar maupun sanksi administrasi yang dikenakan kepada PT ABC karena PT ABC telah melunasi seluruh kewajiban atas SKPKB. B6. Dalam hal Pengadilan Pajak menolak banding PT ABC, maka PT ABC dapat mengajukan PK (Peninjauan Kembali) kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak, dengan Syaratsyarat formal : 1. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak 2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak sebagai Pemohon, Ahli Waris atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti-bukti 3. Membayar uang muka biaya perkara 4. Jangka waktu pengajuan tergantung pada alasan diajukan Peninjauan Kembali 5. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan kebohongan dilakukan dalam jangka waktu paling lambar 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. 6. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan bukti tertulis susulan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 7. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim
Dasar hukum -
-
UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 9/PMK.03/2013 Tanggal 2 Januari 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 202 Tentang Pengadilan Pajak UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
