PSIKIATRI FORENSIK
DR I.B.GD SURYA PUTRA P,SpF BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK & ML FK UGM/RSUP DR SADJITO
PENGERTIAN
Psikiatri artinya ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan/mental. Forensik artinya ilmu yang diaplikasikan untuk menegakkan hukum dan peradilan Psikiatri forensik adalah Subspesialisasi ilmu kedokteran psikiatri yang diaplikasikan untuk membantu penegakkan hukum dan peradilan
CONTOH KASUS
Seorang pria, 36 tahun yg belum menikah. Usia 20 tahun menderita skizofrenia paranoid. Sudah beberapa kali dirawat. Pada suatu malam, setelah makan malam, ia mau makan mangga, pada saat mau mengambil pisau. Terdapat halusinasi pendengaran yg kuat, yaitu “tusuk perut kakak kamu”. Karena halusinasi makin kuat, ia tidak bisa menolak perintah suara tersebut dan menusuk perut kakaknya. Ia dibawa ke RS untuk dirawat & disertai surat permintaan VER Psychiatricum.
KEDUDUKAN DOKTER DALAM PSIKIATRI FORENSIK
Tidak sebagi terapis tetapi sebagai kepanjangan tangan petugas hukum. bukan medis tetapi Posisinya posisi legal. Tugasnya : Menemukan fakta-fakta sebagai bukti, Berupaya memenuhi unsur utk pengambilan keputusan di pengadilan.
PERBEDAAN PARADIGMA
HUKUM : Bersifat peskriptif & normatif Pembuktian yg menuntut kepastian dan proximate outcome Beyond reasonable doubt
MEDIS : Bersifat deskriptif & empiris Pembuktian berdasarkan probabilitas
REASONABLE MEDICAL CERTAINTY
LINGKUP KEGIATAN PSIKIATRI FORENSIK
Kegiatan utama adalah membuat visum et repertum psychiatricum. Pembuatan VER Psychiatricum terutama untuk kasus-kasus pidana, tapi sekarang berkembang juga untuk kasus perdata.
LINGKUP KEGIATAN.............. Contoh kasus pidana : Tersangka pelaku kekerasan yg diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yg menderita gangguan jiwa setelah mengalami kekerasan fisik dan psikis. Contoh kasus perdata : kontrak perjanjian karena Pembatalan salah satu pihak diduga gangguan jiwa. Pengampuan seseorang, dll
DASAR HUKUM
KUHAP (Pasal 65, 80,120,180,184 dan 284) KUHP pasal 44 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Direktorat Kesehatan Jiwa
PASAL 150 UU NO.36/2009 (1)
Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (visum et repertum psychiatricum) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)
Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai standar profesi.
KUHP PASAL 44 1.Barang siapa melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena pada waktu melakukan perbuatan tersebut ia menderita gangguan/ sakit jiwa, atau keterbelakangan mental, atau gangguan kesadaran tidak dipidana. 2.Jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang karena ayat 1, maka hakim dapat meminta dirawat & diobati selama 1 tahun di RS jiwa.
PENJELASAN PASAL 44 AYAT 1 : Yang dimaksud gangguan/sakit jiwa adalah gangguan/sakit jiwa dengan kemampuan menilai realitas terbatas, terutama psikosis. dimaksud keterbelakangan mental Yang adalah golongan retardasi mental sedang, berat dan sangat berat. Yang dimaksud dengan gangguan kesadaran adalah yang terdapat pada epilepsi psikomotor, twilight state, disosiasi histerik , dll
TATA LAKSANA PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM
Ada surat permintaan VER . Psychiatricum
1. 2. 3. 4.
5.
Yang berhak menjadi pemohon adalah : Penyidik (KUHAP PS .120) Penuntut umum(KUHAP PS. 120, & 284) Hakim pengadilan (KUHAP PS. 180 (1)) Tersangka atau korban, melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan (KUHAP ps. 65) Penasihat hukum (KUHAP ps. 80 ayat 1 &
TATA LAKSANA...............................
Surat permintaan ditujukan kepada Direktur atau Kepala Fasilitas Perawatan pasien gangguan jiwa, atau lembaga khusus untuk pemeriksaan, disertai tembusan kepada Kakanwil Kemenkes RI.
Dalam surat permintaan dicantumkan identitas tersangka, alasan permintaan pemeriksaan dan dilampiri Berita Acara.
TATA LAKSANA..............................
Direktur/Kepala Fasilitas Perawatan gangguan jiwa akan memberi tugas kepada dokter/psikiater untuk membuat V ER P s y c h i a tr i c u m , yaitu dokter yg memenuhi syarat2 sebagai berikut : Bekerja pada institusi tersebut. Tidak berkepentingan dalam perkara yg bersangkutan. Tidak ada hubungan keluarga/terikat hubungan kerja dengan tersangka/korban. Tidak ada hubungan sengketa dalam perkara lain.
TATA LAKSANA..............................
Dokter /psiakiater yg ditunjuk berusaha untuk menerbitkan V E R P s y c h i a t r i c u m dalam jangka waktu 14 hari sejak diperiksa, kecuali diperlukan waktu yg lebih panjang dan dgn seizin instansi pemohon VER Psychiatricum. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan medis umum, neurologis, psikiatrik, dan pemeriksaan tambahan.
TATA LAKSANA........................... Yang kemudian disimpulkan dalam VER Psychiatricum adalah : Diagnosis , yaitu ada tidaknya gangguan jiwa. Kemampuan bertanggung jawab atau kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum. Dengan interpretasi : Apakah perilaku terperiksa yg melanggar hukum merupakan gejala atau bagian dari gangguan jiwanya.
TATA LAKSANA..............................
Apakah terperiksa mampu memahami nilai tindakannya serta memahami nilai resiko perbuatannya.
Apakah terperiksa mempunyai kebebasan untuk memaksudkan suatu tujuan serta mampu mengarahkan kemauan.
ALUR PENGADAAN VER PSYCHIATRICUM SURAT PERMINTAAN VER PSY
DIREKTUR RS/KEPALA RS JIWA
DOKTER JIWA YG MEMENUHI SYARAT2
PEMERIKSAAN SELAMA 14 HARI PENYUSUNAN VER P & PENYERAHAN KE PEMOHON
YANG DAPAT MENERBITKAN VER PSYCHIATRICUM
DOKTER AHLI JIWA DAERAH TERPENCIL BISA DOKTER UMUM DGN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI,cq Kakanwil Kemenkes RI
BENTUK KETERANGAN AHLI JIWA Ada 2 bentuk :
Surat keterangan ahli kedokteran jiwa (VER Psychiatricum).
Lisan, yang dinyatakan disidang pengadilan dibawah sumpah
PEMERIKSAAN STATUS MENTAL I. Deskripsi Umum A. Penampilan B. Perilaku dan aktivitas psikomotor C. Sikap terhadap pemeriksaan II. Mood dan Afek A. Mood B. Afek C. Keserasian
III. Pembicaraan IV. Gangguan Persepsi V. Pikiran A. Proses/bentuk pikir B. Isi VI. Kesadaran dan Kognisi A. Tarap kesadaran dan kesigapan B. Orientasi C. Daya ingat D. Konsentrasi dan perhatian E. Kemampuan membaca dan menulis F. Kemampuan visuospasial
G. Pikiran abstrak H. Intelengensi dan kemampuan informasi VII. Pengendalian impuls VIII. Daya nilai dan tilikan IX. Taraf dapat dipercaya
KESIMPULAN
Psikiatri forensik diaplikasikan untuk membantu penegakan hukum dan peradilan. Bantuan hukum terutama keterangan ahli yang bisa tertulis (visum et repertum psychiatricum) maupun lisan dipengadilan. Psikiatri forensik menjadi tanggung jawab seorang psikiater.
TERIMA KASIH
