PRAKTIKUM MK. PERENCANAAN PEMBANGUNAN AGRIBISNIS ”Kondisi dan Potensi Wilayah Provinsi RIAU” Oleh : Debrina (H34096014), Ismi (H34096048), Ratu M. (H34096085), (H34096085), Yerris S. Preemasgar(H34096125) Preemasgar(H34096125) Program Penyelenggaraan Khusus Ekstensi Agribisnis Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2010 Hari Hari / Tang Tangga gall Ruang
: Sabt Sabtu u / 20 20 Nove Novemb mber er 201 2010 0 : Botani
Nilai
PROVINSI RIAU 1. Keadaan Umum 1.1 Luas dan Batas Wilayah Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.015,09 8.915.015,09 Ha (89.150 (89.150 Km2), Keberadaannya Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01° 05’ 00” Lintang Selatan - 02° 25’ 00” Lintang Utara atau antara 100° 00’ 00” - 105° 05’ 00” Bujur Timur. Disamping itu sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai. Di daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai sungai yang membel membelah ah dari dari pegunun pegunungan gan darata daratan n tinggi tinggi Bukit Barisan Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Provinsi Riau terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota seperti terlihat pada tabel berikut ini :.
Nama-nama Ibukota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau NO
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
KABUPATEN/KOTA
IBUKOTA
2 3 Kuantan Singingi Taluk Kuantan Indragiri Hulu Rengat Indragiri Hilir Tembilahan Pelalawan Pangkalan Kerinci Siak Siak Sri Indrapura Kampar Bangkinang Rokan Hulu Pasir Pangaraiyan Bengkalis Bengkalis Rokan Hilir Bagan Siapi-api Pekanbaru Pekanbaru Dumai Dumai Provinsi Riau Sumber: Riau Dalam Angka Tahun 2007
LUAS (Ha) LUAS AREA (%)
4 520.216,13 767,626,66 1.379.837,12 1.240.413,95 823.357,00 1.092.819,71 722.977,68 1.204.423,05 896.142,93 63.300,86 203.900,00 8.915.015,09
5 5,84 8,61 15,48 13,9 9,24 12,26 8,11 13,51 10,05 0,71 2,29 100,00
1.2 Iklim Provinsi Riau pada umumnya beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2007 berkisar antara 2000-3000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan rata-rata hari hujan tercatat 167 hari. Pekanbaru merupakan kota yang paling sering turun hujan, setiap tahunnya ada 212 hari, diikuti Pelalawan 179 hari, Kabupaten Rokan Hilir 178 hari dan yang terakhir adalah Kabupaten Siak 170 hari. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata Kota Pekanbaru tahun 2007 menunjukkan 27.4 celcius dengan suhu maksimum 32.5 celcius dan suhu minimum 23.2 celcius. Kejadian kabut selama tahun 2003 tercatat sebanyak 45 kali dan yang paling banyak terjadi pada bulan Mei dan Juni sebanyak 13 kali. Permasalahan kabut merupakan permasalahan yang sangat serius di Provinsi Riau, karena karena tidak tidak saja saja merusa merusak k kesehat kesehatan an tetapi tetapi sudah sudah mengga mengganggu nggu jalur jalur transp transport ortasi asi,, teru teruta tama ma trans transpor porta tasi si udara udara.. Disa Disamp mpin ing g itu itu kabu kabutt itu itu send sendir irii suda sudah h meng mengan anggu ggu kenyamanan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Provinsi Provinsi Riau memiliki memiliki pulau-pula pulau-pulau u yang cukup banyak, baik baik kecil maupun besar, baik yang bernama maupun yang belum bernama dan baik yang berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. berpenghuni. Jumlah Jumlah pulau di Provinsi Provinsi Riau sebanyak sebanyak 3.214 buah (seb (sebel elum um dime dimeka kark rkan an menj menjad adii dua Provi Provins nsi) i),, dian dianta tara rany nyaa 743 743 buah buah pulau pulau sudah sudah mempunyai mempunyai nama, sedangkan sedangkan yang lainnya lainnya belum mempunyai mempunyai nama. Sebagian besar pulau-pulau kecil yang terhampar di Laut Cina Selatan belum dihuni penduduk. Sedan Sedangk gkan an pula pulauu-pul pulau au yang yang terd terdapa apatt di sepan sepanja jang ng panta pantaii Riau Riau Dara Darata tan n berhadapan dengan muara sungai-sungai besar, seperti; Pulau Lalang, Rupat, Bengkalis, Padang, Ransang, Tebing Tinggi, Penyalai, Serampang, Muda, Pancung, Kateman, dan lain-lain. lain-lain. Pulau-pula Pulau-pulau u ini masing-mas masing-masing ing mempunyai mempunyai sejarah sejarah dan peranan tersendiri. tersendiri. Diantaranya Pulau Bengkalis, yaitu suatu pulau dimana terdapat Kota Bengkalis yang sudah memegang peranan sejak abad 14 Masehi dalam perdagangan internasional. Pulau Tebing Tebing Tinggi Tinggi adalah adalah suatu suatu tempat tempat terdap terdapatn atnya ya Kota Kota Selat Selat Panjan Panjang, g, salah salah satu satu kota kota
penting pada saat ini. Di daerah Bagan Siapi-api terletak pulau yang bernama Berkeh, yaitu pulau baru terbentuk beberapa tahun terakhir ini akibat endapan sungai Rokan. Hampir Hampir 71.33 71.33 % Provin Provinsi si Riau Riau merupak merupakan an daerah daerah lautan lautan (masih (masih bergabu bergabung ng dengan Provinsi Kepulauan Riau), dengan panjang garis garis pantai 1.800 mil. mil. Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1983, Luas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Provinsi Riau adalah 379.000 Km2. Namun setelah terjadi pemekaran wilayah belum ada data yang pasti berapa panjang garis pantai Provinsi Provinsi Riau pada saat ini. Hingga saat ini belum ada pengukuran yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap panjang garis pantai Provinsi Riau setelah terjadinya pemekaran wilayah. 1.3 Kependudukan 1.3.1 Penduduk Pendudu Penduduk k Riau Riau berdas berdasark arkan an hasil hasil olahan olahan SUPAS, SUPAS, Sensus Sensus Pendudu Penduduk k dan Proyek Proyeksi si Susena Susenass tahun tahun 2007 sebesa sebesarr 5.070.9 5.070.952 52 jiwa. jiwa. Kabupat Kabupaten/ en/Kot Kotaa yang yang memili memiliki ki jumlah jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 779.899 jiwa, sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Dumai sebesar 231.121 jiwa. Rincian jumlah penduduk per Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel. JUMLAH PENDUDUK MASING-MASING KABUPATEN/KOTA DARI TAHUN 2004 - 2008 KABUPATEN/ NO KOTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kuansing Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Pekanbaru Dumai TOTA TOTAL L
TAHUN 2005 L
137.968 163.803 328.265 138.278 166.020 299.165 187.110 395.908 226.496 401.797 117.164
2006 P
122.259 142.379 302.598 116.092 143.825 272.814 167.180 322.984 210.654 370.905 102.187
L
140.637 166.882 335.405 142.958 168.412 304.083 194.727 401.566 244.979 403.825 120.314
2007 P
124.624 145.056 309.179 120.021 145.898 277.298 173.986 327.599 227.844 372.776 104.935
L
142.897 169.589 341.397 147.256 170.207 307.911 201.893 405.833 263.855 404.319 123.090
2008 P
127.423 148.160 316.682 124.406 148.378 282.556 181.524 333.163 246.972 375.580 126.103
L
145.242 172.168 348.003 151.882 172.254 312.238 209.619 410.666 284.829 407.161 126.103
P
129.515 150.591 322.811 128.315 150.163 286.526 188.470 337.131 266.573 378.219 110.675
2.56 2.561. 1.97 974 4 2.27 2.273.7 3.7882.6 882.623 23.7 .7882.3 882.329 29.21 .216 6 2.67 2.678. 8.07 077 7 2.39 2.392. 2.87 875 5 2.74 2.740. 0.16 165 5 2.44 2.448. 8.98 989 9
JUMLAH 4.835.851 (L+P) Sumber : BPS Provinsi Riau
4.953.004
5.070.952
5.189.154
1.3.2 Suku, Bahasa dan Kerajinan Daerah Pendudu Penduduk k Provin Provinsi si Riau Riau terdir terdirii dari dari pendudu penduduk k asli asli dan para para pendata pendatang ng yang yang berjenis-jenis suku bangsanya. Mereka tinggal di daerah-daerah tertentu dan kota. kota. Adapun suku-suku yang terdapat di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
1. Suku Melayu; Melayu; merupaka merupakan n penduduk asli asli dan mayori mayoritas, tas, terdapat terdapat di seluruh seluruh daerah daerah Riau.
2. Suku Bugis dan Makassar; mereka datang dari Sulawesi Selatan. Banyak terdapat di Indragiri Hilir, seperti di Tembilahan, Enok, Tempuling Gaung anak Serka dan Reteh. Suku Banjar; Suku Banjar ini datang dari Kalimantan Selatan, mereka menetap di Tembilahan dan Sapat. 3. Suku Mandahiling; mereka tinggal dengan daerah berbatasan dengan Sumatera Utara seperti di Pasir Pengaraian. 4. Suku Batak; mereka tinggal dikota-kota yang agak besar. Banyak diantara mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, anggota TNI dan buruh. 5. Suku Jawa; pada umumnya ada di daerah Riau, terutama daerah transmigrasi dan daerah perkotaan. Mereka ada yang bekerja sebagai petani yang rajin, pegawai negeri, anggota TNI, buruh dan sebagainya. 6. Suku Minangkabau; suku Minangkabau pada umumnya tinggal di kota-kota dan daerah pasar. Pada umumnya mereka hidup sebagai pedagang, namun banyak juga yang menjadi pegawai negeri, anggota TNI, dll. Suku Minangkabau merupakan suku yang suka merantau. 7. Suku-suku lainnya adalah Cina; Suku Cina pada umumnya tinggal di daerah kepulaun seperti di Bagansiapi-api dan Bengkalis. Namun sekarang ini banyak juga yang tinggal didaerah perkotaan. Bahasa pengantar pada umumnya menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu Riau mempunyai sejarah yang cukup panjang, karena pada dasarnya Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada Zaman Kerajaan Sriwijaya, Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa internasional Lingua franca di kepulauan Nusantara, atau sekurangkurangnya sebagai bahasa perdagangan di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu, semenjak pusat kerajaan berada di Malaka kemudian pindah ke Johor, akhirnya pindah ke Riau mendapat predikat pula sesuai dengan nama pusat kerajaan Melayu itu. Karena itu bahasa Melayu zaman Melaka terkenal dengan Melayu Melaka, bahasa Melayu zaman Johor terkenal dengan Melayu Johor dan bahasa Melayu zaman Riau terkenal dengan bahasa Melayu Riau. Pada zaman dahulu ada beberapa alasan yang menyebabkan Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi digunakan, yaitu: (1) Bahasa Melayu Riau secara historis berasal dari perkembangan Bahasa Melayu semenjak berabad-abad yang lalu. Bahasa Melayu sudah tersebar keseluruh Nusantara, sehingga sudah dipahami oleh masyarakat, bahasa ini sudah lama menjadi bahasa antar suku di Nusantara, (2) Bahasa Melayu Riau sudah dibina sedemikian rupa oleh Raja Ali Haji dan kawan-kawannya, sehingga bahasa ini sudah menjadi standar, dan (3) Bahasa Melayu Riau sudah banyak publikasi, berupa buku-buku sastra, buku-buku sejarah dan agama baik dari zaman Melayu klasik maupun dari yang baru. Provinsi Riau sangat kaya akan kerajinan daerahnya, hanya sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian. Salah satu bentuk kerajinan daerah Riau adalah anyaman yang berkembang dalam bentuk beraneka ragam yang erat hubungannya dengan kebutuhan hidup manusia. Kerajinan anyaman dibuat dari daun pandan, daun rasau, rumput laut, batang rumput resam, rotan, daun kelapa, daun nipah dan daun Rumbia. Hasil anyaman ini berupa; bakul, sumpit, ambung, katang-katang, tikar, kajang, atap, ketupat, tudung saji, tudung kepala dan alat penangkap ikan yang disebut sempirai, pangilo, lukah dan sebagainya.
Kerajinan lainnya adalah berupa tenunan yang sangat terkenal yaitu tenunan Siak. Tenunan siak ini mempunyai motif yang khas, sehingga nilai jualnya juga cukup tinggi. Tenunan ini biasanya dikerjakan dengan peralatan tradisional. Tenunan ini apabila dikelola dengan baik justru memberikan keuntungan yang cukup besar, tidak saja pengrajin tenun tapi juga bagi daerah Siak sendiri. 1.3.3 Ketenagakerjaan Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup dan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada justru akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran di Provinsi Riau. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2006 tercatat bahwa penduduk Provinsi Riau yang berusia 10 tahun keatas adalah 3.761.391 jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 2.107.633 jiwa atau 56.03 % adalah angkatan kerja dan 1.653.758 jiwa atau 43.97 % bukan angkatan kerja. Bila dibandingkan jumlah penduduk laki-laki angkatan kerja dan bukan angkatan kerja pada masing-masing kabupaten/kota, jumlah angkatan kerja jauh lebih banyak dari pada bukan angkatan kerja. Namun sebaliknya, bukan angkatan kerja perempuan lebih banyak dibandingkan dari pada jumlah bukan angkatan kerja laki-laki. Hal ini bisa dilihat bahwa kebanyakan perempuan di Provinsi Riau lebih banyak tinggal di rumah. Untuk melihat %tase angkatan kerja dan bukan angkatan kerja laki-laki dan perempuan berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2006 (hasil Susenas) dapat dilihat pada tabel dibawah ini : %tase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2006 No. KABUPATEN/KOTA
1. Kuantan Singingi 2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Pelalawan 5. Siak 6. Kampar 7. Rokan Hulu 8. Bengkalis 9. Rokan Hilir 10. Pekanbaru 11. Dumai Sumber : BPS Provinsi Riau
LAKI-LAKI (%)
PEREMPUAN (%)
Angk. Non Angk. Angk. KerjaNon Angk. Kerja Kerja Kerja 83.93 16.07 34.08 65.92 82.13 17.87 26.22 73.78 83.58 16.42 35.38 64.62 85.02 14.98 22.34 77.66 85.12 14.88 24.46 75.54 79.23 20.77 30.21 69.79 82.77 17.23 30.86 69.14 81.86 18.14 26.04 73.96 82.87 17.13 18.01 81.99 79.84 20.16 34.33 65.67 80.09 19.91 24.02 75.98
Penduduk diatas bekerja pada berbagai lapangan usaha yang ada di kabupaten/kota. Penduduk berumur 10 tahun keatas yang bekerja di lapangan usaha pertanian berjumlah 1.115.359 jiwa atau 52.92 %, pertambangan dan penggalian 65.126 jiwa atau 3.09 %, industri pengolahan berjumlah 96.740 atau 4.59 %, listrik, air dan gas
sebanyak 11.381 jiwa atau 0.54 %, bangunan dan kontruksi sebanyak 152.171 jiwa atau 7.22 %, perdagangan, rumah makan dan hotel sebanyak 294.647 jiwa atau 13.98 %, angkutan dan komunikasi sebanyak 136.996 jiwa atau 6.50 %, keuangan dan asuransi sebanyak 16.018 jiwa atau 0.76 %, jasa-jasa sebanyak 219.194 jiwa atau 10.40 % dan lapangan usaha lainnya sebanyak 0.0 %. Dari komposisi diatas terlihat bahwa penduduk Riau pada umumnya adalah petani, karena sebanyak 1.115.359 jiwa atau 52.92 % bekerja di sektor pertanian. Sedangkan untuk perdagangan, rumah makan dan hotel menempati posisi kedua yaitu sebanyak 294.647 jiwa atau 13.98 %, posisi ketiga sektor jasa sebanyak 219.194 jiwa atau 10.40 %. Penduduk merupakan modal/aset bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah apabila dikelola secara baik dan benar. Namun kondisi ini akan menjadi terbalik apabila potensi penduduk yang ada tidak bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan keahlian masing-masing individu untuk ikut serta dalam upaya pelaksanaan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota. Keahlian individu tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang dimilikinya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula skill yang ia miliki. Biasanya dalam hal upah, semakin tinggi pendidikan akan semakin tinggi pula upah yang diberikan oleh perusahaan tempat sesorang bekerja. Perushaan lebih melihat kepada keahlian atau skill seseorang untuk direkrut menjadi pegawainya. 1.3.4 Tingkat Partisipasi Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945 dimana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. Salah satu indikator tingkat pendidikan masyarakat adalah Angka Partisifasi Sekolah (APS). dan Angka Partisipasi Murni (APM). Meningkatnya angka partisifasi sekolah dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam bidang pendidikan. Angka partisifasi sekolah adalah %tase penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu terhadap seluruh penduduk pada umur tertentu tanpa melihat panjang pendidikan yang sedang diikuti. Dari data tahun 2006, Angka Partisipasi Khusus (APK) untuk Sekolah Dasar/MI adalah sebesar 109.47 %, Sekolah Menengah Pertama/MTS sebesar 86,36 % dan Sekolah Menengah Atas/ SMK/ MA adalah sebesar 63,28 %. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Sekolah Dasar/MI adalah sebesar 96,29 %, Sekolah Menengah Pertama/ MTS sebesar 70.48 % dan Sekolah Menengah Atas/ SMK/MA adalah sebesar 52.72 %. Kecendrungan untuk terus meningkat tidak saja pada Angka Partisipasi Sekolah, tetapi juga pada rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau. Jika dibandingkan dengan ratarata nasional, Provinsi Riau masih jauh diatas rata-rata lama sekolah nasional. Untuk tahun 2004, rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau adalah 8.2 tahun, sedangkan rata-rata nasional hanya selama 7.2 tahun. Tahun 2005 dan 2006 rata-rata lama sekolah di Provinsi
Riau adalah 8.4 tahun, sedangkan rata-rata nasional untuk tahun 2005 selama 7.3 tahun dan 7.4 tahun pada tahun 2006. Jika dilihat pada masing-masing kabupaten/kota, Kota Pekanbaru menempati peringkat pertama untuk tahun 2006, yaitu 11.3 tahun, diikuti Kota Dumai dengan ratarata lama sekolah 9.7 tahun. Sedangkan kabupaten yang paling rendah adalah Kabupaten Rokan Hilir yaitu selama 7.2 tahun dan diikuti Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan, yaitu selama 7.3 tahun. Ini berarti, rata-rata lama sekolah kabupaten terendah di Provinsi Riau sama dengan rata-rata lama sekolah nasional pada tahun 2005. Ini memberikan indikasi, bahwa masalah pendidikan di Provinsi Riau cukup tinggi, namun masih banyak yang perlu dibenahi agar pendidikan Riau bisa lebih maju dari tahun ketahun. Rata-rata Lama Sekolah Masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2004 – 2006 NO. KABUPATEN/KOTA RATA-RATA LAMA SEKOLAH 2004 2005 2006 1. Kuntan Singingi 7.7 7.8 7.8 2. Indragiri Hulu 7.1 7.3 7.3 3. Indragiri Hilir 6.9 7.0 7.6 4. Pelalawan 7.0 7.0 7.3 5. Siak 8.8 8.8 8.8 6. Kampar 7.6 7.8 8.0 7. Rokan Hulu 7.1 7.1 7.5 8. Bengkalis 8.4 8.6 8.6 9. Rokan Hilir 7.0 7.0 7.2 10. Pekanbaru 11.1 11.3 11.3 11. Dumai 9.7 9.3 9.7 RIAU 8.2 8.4 8.4 INDONESIA 7.2 7.3 7.4 Sumber : BPS Provinsi Riau Salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan di Provinsi Riau adalah masih banyaknya angka buta huruf, artinya seseorang tidak bisa membaca dan menulis kalimat sedikitpun, namun disisi lain sudah semakin tingginya angka melek huruf. Melek huruf adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana, semakin tinggi angka %tase melek huruf maka akan semakin besar peluang untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ditandai dengan semakin tingginya tingkat melek huruf pada suatu daerah. Selain itu kemampuan baca tulis atau melek huruf merupakan salah satu indikator yang penting dari seseorang untuk dapat menerima pesan tertulis, aktif berpartisifasi dalam pembangunan serta dapat menikmati hasil pembangunan secara lebih wajar. Keadaan penduduk Provinsi Riau yang telah melek huruf menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya jumlah penduduk yang melek huruf, yang berarti jumlah penduduk di Provinsi Riau yang buta huruf semakin berkurang. Apalagi dalam menghadapi arus informasi dewasa ini yang berkembang cukup pesat, bagi mereka yang buta huruf akan tertinggal jauh terutama masalah informasi yang semakin beragam.Untuk melihat perkembangan %tase penduduk melek huruf tahun 2004 – 2006 di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Angka Melek Huruf Masing-masing Kabupaten /Kota Tahun 2004 - 2006 NO.
KABUPATEN/KOTA
ANGKA MELEK HURUF (%) 2004
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Pekanbaru Dumai RIAU INDONESIA Sumber: BPS Provinsi Riau
2005
97.8 92.4 98.5 93.6 94.1 97.6 96.4 97.0 88.8 99.5 99.1 96.4 90.4
2006
97.8 92.8 98.5 93.6 94.1 98.0 96.4 97.3 88.8 99.7 99.1 97.8 90.9
97.8 96.7 98.5 93.6 98.2 98.0 97.4 97.3 97.4 99.8 99.1 97.8 91.5
Dari tabel terlihat bahwa ada kecendrungan angka melek huruf di Provinsi Riau dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2004, angka melek huruf Provinsi Riau adalah 96.4 % dimana rata-rata nasional hanya sebesar 90.4 %, tahun 2005 menjadi 97,8 %, rata-rata nasional 90.9 %. Pada tahun 2006 sama dengan tahun 2005 yaitu sebesar 97.8 %. Ini artinya jauh melebihi rata-rata nasional yang hanya sebesar 91.5 % pada tahun 2006. Sedangkan perbandingan untuk kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru mempunyai angka melek huruf yang paling tinggi pada tahun 2006, yaitu sebesar 99.8 %, diikuti Kota Dumai yaitu sebesar 99.1 %. Sedangkan kabupaten/kota yang paling rendah angka melek hurufnya adalah Kabupaten Pelalawan, yaitu sebesar 93.6 %, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hulu yang hanya sebesar 96.7 %. 1.3.5 Tingkat Pengagguran Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan yang akhirnya akan bermuara pada tingkat pengangguran. Permasalahan dewasa ini adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang berpengaruh pada tingginya penyediaan ( supply) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi Provinsi Riau dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Salah satu akibat utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup penduduk di negara berkembang dalam hal ini termasuk Indonesia adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju pemanfaatan sumber daya yang dilakukan di Indonesia demikian juga halnya yang terjadi di Provinsi Riau relatif sangat rendah.
Adapun penyebab utamanya ada dua hal; (1) adanya pengangguran terselubung, artinya orang-orang bekerja dibawah kapasitas optimalnya. Ini terlihat dari banyaknya tenaga kerja di daerah pedesaan maupun di perkotaan di Provinsi Riau yang bekerja di bawah jam kerja normal, mereka hanya bekerja harian, mingguan bahkan musiman dan (2) tingginya tingkat pengangguran penuh atau terbuka yakni orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali. Pengangguran terselubung di Provinsi Riau banyak terdapat pada sektor pertanian dan sektor-sektor informal, sepintas lalu mereka kelihatan bekerja secara penuh sepanjang hari. Namun sebenarnya untuk penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang biasa mereka tangani tersebut tidak memerlukan waktu sepanjang hari. Tekanan terhadap sektor industri seringkali mengakibatkan adanya pengangguran tertutup tersebut. Apabila setiap pekerjaan yang tersedia selalu digarap beramai-ramai maka orang yang bersangkutan yakni separuh bekerja separuh menganggur tidak akan kelihatan jelas. Akan tetapi seandainya volume pekerjaan yang ada di bagi secara merata maka mereka akan segera kelihatan dan praktek pengangguran terlindungi yang tidak efisien itu akan lebih mudah terlihat. Dengan mempertimbangkan tingkat kelahiran yang terjadi di Provinsi Riau pada saat ini, maka bisa dipastikan bahwa penawaran tenaga kerja di Provinsi Riau akan meningkat. Hal ini berarti penyediaan lapangan kerja harus segera dilipatgandakan demi memenuhi tuntutan pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat tersebut. Sementara itu, daerah di Provinsi Riau terutama pada daerah perkotaan semakin padat dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit karena semakin banyak orang dari luar Provinsi Riau yang melakukan migrasi dalam rangka mencari pekerjaan. Pertumbuhan lowongan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja ataupun jumlah mereka yang mencari pekerjaan menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran. Kondisi ini bukan saja terjadi dalam satu daerah tetapi juga antar daerah. Provinsi Riau yang dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan mengeliat perekonomiannya menjadi incaran para pencari kerja untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua mereka yang melakukan migrasi ke Provinsi Riau tersebut memiliki keahlian tertentu sehingga sebahagian dari mereka turut menambah jumlah penggangguran dan permasalahan ketenagakerjaan di daerah ini. Dari Grafik 13 diatas terlihat bahwa pencari kerja dengan penempatan kerja kerja sangat tidak sebanding, hal inilah yang menjadikan jumlah pengangguran di Provinsi Riau tiap tahunnya selalu menunjukkan angka yang meningkat. Data di atas adalah data tahun 2006, sisa pencari kerja tahun 2005 untuk laki-laki berjumlah sebanyak 19.752 orang sedangkan perempuan sebanyak 16.881 orang. Sedangkan pencari kerja tahun 2006 untuk laki-laki sebanyak 17.489 orang dan perempuan 12.415 orang, lowongan yang akan diisi hanya untuk 1.363 orang laki-laki dan 1.175 orang perempuan. Pada saat yang sama juga dilakukan penghapusan, dimana untuk laki-laki sebanyak 3.147 orang dan perempuan sebanyak 2.485 orang, ini artinya sisa pencari kerja untuk tahun 2006 adalah, laki-laki sebanyak 20.636 orang dan perempuan sebanyak 14.900 orang. Sisa pencari kerja ini akan menjadi pengangguran kalau ia tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain pada waktu itu. Sisa pencari kerja ini biasanya akan berusaha untuk melamar kembali bulan atau tahun berikutnya, sehingga akan terjadi lagi kompetisi
yang sangat ketat dalam memperebutkan sisa lowongan pekerjaan yang tersedia, karena jumlah pencari kerja ini akan semakin meningkat karena adanya pencari kerja yang baru diluar sisa pencari kerja yang gagal memasuki lowongan kerja tahun sebelumnya. Kondisi inilah yang sangat sulit untuk diatasi bagi Provinsi Riau. Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Menurut Profesi No. PROFESI Pencari Kerja yang Belum di Lowongan yang belum di Tempatkan (Awal Tahun Penuhi (Awal Tahun 2007) 2007) Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan 1. Tenaga Teknik, Ahli 2.615 2.734 0 0 2. Tenaga Pemerintahan 415 371 0 0 3. Tenaga Tata Usaha 13.663 13.785 0 0 4. Tenaga Usaha 137 370 0 0 5. Penjualan 606 954 0 0 6. Tenaga Usaha jasa 198 128 0 0 7. Tenaga Pertanian 15.097 7.294 0 0 Tenaga Produksi, Operator dan Tenaga Lainnya JUMLAH
32.731
25.636
0
0
Sumber : DISNAKER Provinsi Riau Dari tabel terlihat bahwa kebanyakan pencari kerja adalah tamatan universitas, namun sangat disayangkan lowongan kerja untuk mereka tidak ada sama sekali. Dari berbagai profesi pencari kerja yang ada di Provinsi Riau, tenaga produksi, operator, alat angkutan dan tenaga lainnya merupakan yang paling banyak, yaitu untuk laki-laki sebanyak 15.097 orang atau 46.12 %, sedangkan perempuan sebanyak 7.294 orang atau 28.45 %. Tenaga tata usaha menempati urutan kedua, yaitu sebanyak 13.663 orang atau 41.74 % untuk laki-laki dan 13.785 orang atau 53.77 % untuk perempuan. Tenaga teknik/ahli juga masih banyak yang belum ditempatkan, yaitu sebanyak 2.615 orang atau 7.98 % untuk laki-laki dan 2.734 orang atau 10.66 % untuk perempuan. Namun sangat disayangkan, dari begitu banyak tenaga kerja yang belum ditempatkan disebabkan tidak ada lowongan pekerjaan sama sekali. Jumlah ini tiap tahun akan selalu bertambah, sementara lowongan yang tersedia sangat terbatas. Untuk itulah diharapkan, bagi mereka yang mempunyai keahlian agar bisa mengembangkan keahliannya tersebut untuk lebih bersikap mandiri, sehingga tidak menunggu lowongan pekerjaan yang tersedia baik di pemerintahan maupun di swasta. Begitu juga hendaknya perusahaan baik lokal maupun asing agar lebih memperhatikan tenaga kerja lokal dalam mengambil tenaga kerja di perusahaan. Hal ini untuk menghindari kecemburuan sosial bagi penduduk tempatan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Upaya Pemerintah Daerah dalam menghimbau perusahaan untuk mengambil tenaga kerja tempatan sudah dilakukan, sekarang tinggal bagaimana kepatuhan suatu perusahaan untuk melaksanakannya. Pemerintah Daerah harus bersikap tegas jika sekiranya suatu perusahaan tidak mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Jalan seperti inilah nantinya akan bisa mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Riau.
1.4 Sarana & Prasarana 1.4. 1. Kesehatan
Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Provinsi Riau, karena kesehatan menyentuh hampir semua aspek demografi/kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk tingkat pendidikan serta keadaan dan perkembangan lingkungan fisik maupun biologik. Salah satu kebijaksanaan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Sementara itu mutu dan manajemen kesehatan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis tenaga kesehatan, alokasi anggaran, sarana pelayanan kesehatan yang tersedia, obat dan peralatan kesehatan serta sarana lainnya. Percepatan penyebaran tenaga kesehatan telah diupayakan melalui penempatan dokter dan dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan penempatan tenaga bidan di desa, serta wajib kerja tenaga sarjana bagi lulusan dokter spesialis. Di bidang sarana kesehatan telah diupayakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara merata di seluruh pelosok kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Berbagai terobosan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan kesehatan secara lebih berdayaguna serta mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan terutama untuk daerah terpencil. Sementara itu beberapa langkah telah diambil untuk mengantisipasi dampak negatif krisis ekonomi yang berkelanjutan antara lain melalui Jaringan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK). Dengan pembangunan yang dilaksanakan secara intensif, berkesinambungan dan merata serta ditunjang oleh informasi kesehatan yang baik, diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat semakin ditingkatkan. Walaupun secara umum terdapat kemajuan dibidang upaya kesehatan yang telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun masalah-masalah kesehatan yang dihadapi terasa semakin kompleks. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, bencana Alam yang memporak-porandakan kehidupan masyakat serta pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah ditetapkan visi dan misi Pembangunan Kesehatan Provinsi Riau. Namun demikian menyadari adanya keterbatasan sumber daya dan sesuai dengan prioritas masalah yang ada serta kecendrungannya dimasa mendatang, maka disusun program pembangunan kesehatan di Provinsi Riau untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rencana pembangunan kesehatan telah ditetapkan Visi Riau Sehat 2005, yaitu : (1) Program perbaikan gizi masyarakat, (2) Program lingkungan sehat, (3) Program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, (4) Program upaya kesehatan, (5) Program sumber daya kesehatan, (6) Program pengembangan peraturan penyelenggaraan upaya kesehatan dan (7) Program obat, makanan dan bahan berbahaya.
Salah satu faktor penunjang dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah keberadaan jasa pelayanan masyarakat itu sendiri, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, toko obat dan apotik. Keberadaan Rumah Sakit khusunya di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dalam hal ini Rumah Sakit Swasta. Kondisi ini akan menjadi tantangan di masa mendatang bagi Rumah Sakit Negeri dalam hal peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan, diharapkan masyarakat Riau tidak lagi akan pergi ke Malaka untuk berobat, karena selama ini banyak masyarakat Riau berobat ke Malaka disebabkan pelayanan yang diberikan cukup baik dibandingkan dengan pelayanan di Rumah Sakit yang ada di Provinsi Riau. Untuk melihat perbandingan Rumah Sakit (swasta dan negeri), Klinik, Puskesmas, Posyandu, Apotik dan toko obat masing-masing kabupaten/kota tahun 2006 bisa dilihat pada tabel berikut ini : Sarana dan Prasarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006 No. KABUPATEN/ SARANA & PRASARANA KESEHATAN KOTA R.Sakit KlinikPsksmas Posyandu Apotik Tk. Obat 1. Kuantan Singingi 1 33 15 295 2 11 2. Indragiri Hulu 1 45 13 353 8 26 3. Indragiri Hilir 1 23 23 404 8 75 4. Pelalawan 2 63 11 191 9 54 5. Siak 1 17 13 290 4 4 6. Kampar 3 42 19 510 13 128 7. Rokan Hulu 3 26 16 384 3 9 8. Bengkalis 2 22 16 567 24 24 9. Rokan Hilir 3 12 10 327 8 17 10. Pekanbaru 16 405 15 528 148 227 11. Dumai 3 49 7 135 12 56 JUMLAH
36
737
158
3.984
239 631
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau - 2006 Dari tabel 28 terlihat bahwa sarana dan prasarana khususnya Rumah Sakit belum merata di Provinsi Riau. Dari 36 Rumah Sakit Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi Riau tahun 2006, sebanyak 14 Rumah Sakit atau 50.00 % ada di Kota Pekanbaru. Sementara di Kota Dumai sebanyak 3 Rumah Sakit atau 10.71 %. Selain Kabupaten Kampar dan Pelalawan semua kabupaten hanya memiliki satu buah Rumah Sakit. Hal ini memberikan gambaran bahwa kota lebih melihat Rumah Sakit sebagai hal yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat dari jumlah penduduk, sudah saatnya kabupaten/kota meningkatkan sarana dan prasarana dalam hal ini Rumah Sakit pada masing-masing kabupaten/kota. Hal yang terpenting adalah perlengkapan Rumah Sakit itu sendiri, karena selama ini untuk pengobatan penyakit berat, Rumah Sakit kabupaten/kota memberi rujukan untuk pasien berobat ke Kota Pekanbaru. Kondisi ini tidak saja menyangkut keselamatan pasien, tetapi waktu yang ditempuh menuju Kota Pekanbaru memerlukan waktu yang lama sehingga akan memperburuk kondisi pasien dalam perjalanan. Untuk sarana dan prasarana kesehatan klinik, keberadaannya sudah merata di hampir seluruh kabupaten/kota. Kota Pekanbaru memiliki klinik yang terbanyak, yaitu
405 klinik atau 54.95 % dari jumlah total keseluruhan klinik yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan menempati posisi kedua sebanyak 63 klinik atau 8.54 % dan Kota Dumai sebanyak 49 klinik atau 6.64 %. Keberadaan klinik disuatu daerah merupakan hal yang sangat vital dalam upaya membantu pengobatan masyarakat. Hal ini didasari bahwa keberadaan Rumah Sakit di suatu kabupaten/kota yang masih terbatas, sehingga keberadaan klinik merupakan salah satu solusi sebagai tempat pengobatan bagi masyarakat. Keberadaan Puskesmas di Provinsi Riau sudah cukup merata di masing-masing kabupaten/kota, hal ini terlihat pada tabel 31 dimana hampir semua kabupaten/kota sudah memiliki Puskesmas. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas diarahkan pada kegiatan/pelayanan Puskesmas yang mempunyai daya ungkit didalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKB) dan status gizi buru Balita. Upaya kesehatan dasar di Puskesmas seperti imunisasi, gizi, penanggulangan ISPA, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pemberantasan diare, TB paru, malaria, pemberantasan vektor demam berdarah dan penyuluhan kesehatan. Puskesmas bisa di bagi beberapa kelas, yaitu Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Provinsi Riau, pemerintah telah membangun Puskesmas sebanyak 158 buah, dimana 23 Puskesmas atau 14.55 % berada di Kabupaten Indragiri Hilir, 19 Puskesmas atau 12.02 % berada di Kabupaten Kampar dan 16 Puskesmas atau 10.12 % masing-masing berada di Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu. Dari beberapa macam sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Provinsi Riau, Posyandu merupakan sarana dan prasarana yang paling banyak, yaitu 3.984 Posyandu. Posyandu mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya di daerah pedesaan. Posyandu melayani ibu dan anak di pedesaan terutama melakukan penimbangan bayi setiap bulannya. Kabupaten Bengkalis memiliki Posyandu yang paling banyak, yaitu 567 buah atau 14.23 %, Kota Pekanbaru sebanyak 528 buah atau 13.25 %. Keberadaan apotik merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Jumlah apotik di Provinsi Riau dari data yang ada sebanyak 239 buah, dimana jumlah terbanyak terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 148 buah atau 61.92 %, diikuti Kabupaten Bengkalis sebanyak 24 buah atau 10.04 % dan Kabupaten Kampar sebanyak 13 buah atau 5.43 %. Disamping apotik juga ada toko obat dimana pada tahun 2006 toko obat di Provinsi Riau berjumlah sebanyak 631 buah, dimana sebanyak 227 buah atau 35.97 % berada di Kota Pekanbaru. Kabupaten Kampar juga memiliki toko obat yang cukup banyak, yaitu 128 buah atau 20.28 %. Keberadaan toko obat di Provinsi Riau belum merata, ada kabupaten/ kota yang memiliki toko obat yang banyak namun ada juga kabupaten/kota yang belum memiliki toko obat. Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan sangat erat sekali hubungannya dengan keberadaan tenaga medis. Tenaga medis bisa berupa dokter, bidan, perawat dan apoteker. Pemerintah Daerah telah mengupayakan menciptakan tenaga medis dari sumber daya manusia yang ada di Provinsi Riau. Setelah berjuang beberapa tahun, akhirnya Provinsi Riau pada tahun 2004 sudah memiliki Fakultas Kedokteran. Hingga tahun 2007, Fakultas Kedokteran Universitas Riau belum ada mewisuda mahasiswanya. Meskipun demikian, sudah banyak mahasiswa Fakultas Kedokteran yang melakukan praktek di
berbagai rumah sakit baik Rumah Sakit Pemerintahan maupun Rumah Sakit Swasta yang ada di Provinsi Riau. Jumlah dokter spesialis di Provinsi Riau tahun 2006 sebanyak 229 orang, dokter umum 701 orang, dokter gigi 177 orang, bidan 845 orang, perawat 1.984 orang dan apoteker sebanyak 4.191 orang. Dari perbandingan tenaga medis di Provinsi Riau, jumlah perawat lebih banyak dibandingkan dengan tenaga medis lainnya. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah tenaga medis masing-masing kabupaten/kota, dapat di lihat pada tabel berikut ini : Jumlah Tenaga Medis Masing-masing Kabupate/Kota Tahun 2006 No. KABUPATEN/ KOTA TENAGA MEDIS dr.Spesialis dr.Umum dr. Gigi Bidan Perawat Aptkr 1. Kuantan Singingi 3 34 5 23 124 14 2. Indragiri Hulu 6 40 10 72 144 21 3. Indragiri Hilir 7 25 11 47 311 26 4. Pelalawan 20 55 10 6 51 33 5. Siak 3 38 10 84 62 14 6. Kampar 12 72 18 86 306 25 7. Rokan Hulu 5 57 5 35 151 15 8. Bengkalis 6 70 12 73 98 32 9. Rokan Hilir 6 54 10 34 133 20 10. Pekanbaru 142 203 70 301 482 169 11. Dumai 19 53 16 84 122 41 JUMLAH
229
701
177
845
1.984 4.191
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau – 2006 Bila dilihat masing-masing kabupaten/kota, untuk dokter spesialis Kota Pekanbaru sudah memiliki sebanyak 142 dokter spesialis atau 62.00 % dari total keseluruhan dokter spesialis yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan sebanyak 20 dokter spesialis atau 8.73 % dan Kota Dumai sebanyak 19 dokter spesialis atau 8.29 %. Sedangkan kabupaten lainnya masih relatif kecil keberadaan dokter spesialis. Untuk itu keberadaan dokter spesialis sudah seharusnya ada di masing-masing kabupaten/kota. Mudah-mudahan ditahun mendatang dimana kesehatan sudah mendapat prioritas dari pemerintah, keberadaan dokter spesialis di masing-masing kabupaten/kota keberadaannya bisa ditingkatkan lagi. Dokter umum hampir sudah ada di masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2006 jumlah dokter umum yang ada di Provinsi Riau sebanyak 701 orang. Keberadaan dokter umum hampir sudah merata di masing-masing kabupaten/kota. Dari 701 dokter umum yang ada di Provinsi Riau, sebanyak 203 orang atau 28.95 % berada di Kota Pekanbaru, 72 orang atau 10.27 % ada di Kabupaten Kampar dan 70 orang atau 9.98 % ada di Kabupaten Bengkalis. Meskipun dokter umum sudah ada di semua kabupaten/kota, namun bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota keberadaan dokter umum masih dirasakan kurang. Pada tahun 2006 jumlah dokter gigi di Provinsi Riau sebanyak 177 orang, dimana 70 orang atau 39.54 % berada di Kota Pekanbaru, 18 orang atau 10.16 % berada di Kabupaten Kampar dan 16 orang atau 9.03 % berada di Kota Dumai. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit keberadaan dokter gigi adalah Kabupaten Kuantan
Singingi dan Rokan Hulu yang hanya 5 orang atau 2.82 %. Bila dilihat jumlah penduduk masing-masing kabupaten tersebut dengan dokter gigi yang ada masih belum sebanding. Untuk itu keberadaan dokter gigi di Kabupaten Kuantan Singing dan Rokan Hulu perlu ditambah lagi. Keberadaan bidan di Provinsi Riau tahun 2006 berjumlah 845 bidan, 301 bidan atau 35.62 % berada di Kota Pekanbaru, 86 bidan atau 10.17 % berada di Kabupaten Kampar dan 84 bidan atau 9.94 % masing-masing berada di Kabupaten Siak dan Kota Dumai. Meskipun keberadaan bidan sudah merata dimasing-masing kabupaten/kota, namun untuk peningkatan pelayanan kesehatan keberadaan bidan perlu ditambah lagi, khusunya keberadaan bidang di daerah-daerah terisolir. Bidan sangat berperan sekali dalam upaya membantu ibu-ibu melahirkan, terutama di desa-desa. Untuk itu pemberian insentif kepada bidan-bidan tersebut perlu lebih diperhatikan. Jumlah perawat di Provinsi Riau tahun 2006 berjumlah 1.984 orang, dimana 482 orang atau 24.29 % berada di Kota Pekanbaru, 311 orang atau 15.67 % berada di Kabupaten Indragiri Hilir dan 306 orang atau 15.42 % berada di Kabupaten Kampar. Meskipun fungsi perawat tidak begitu sebesar peranan dokter, namun keberadaannya di Rumah Sakit sangat diperlukan. Banyaknya jumlah perawat di Provinsi Riau tidak terlepas dengan adanya sekolah perawat yang sudah ada di Provinsi Riau sejak dahulunya. Hal ini bertolak belakang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang keberadaannya baru ada tahun 2004 ini di Provinsi Riau. Tenaga medis apoteker di Provinsi Riau pada tahun 2006 berjumlah 410 orang, dimana 169 orang atau 41.21 % ada di Kota Pekanbaru, 41 orang atau 10.00 % berada di Kota Dumai dan 33 orang atau 8.04 % ada di Kabupaten Pelalawan. Keberadaan apoteker saling terkait dengan keberadaan dokter maupun apotik. Jumlah apoteker yang ada sekarang ini masih dirasakan kurang, ini terlihat masih antrinya pasien dalam pengambilan obat resep dokter di Rumah Sakit. 1.4.2. Pendidikan a. Pendidikan Umum Perbincangan tentang pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Riau pada khususnya sudah ada sejak manusia lahir di dunia, namun masalah tersebut selalu menarik untuk dipersoalkan. Proses belajar dan mengajar itu berkembang terus seperti masyarakat, jadi wajar jika setiap saat perlu ada upaya untuk meninjau kembali proses belajar mengajar yang dibuat dan disusun oleh pemerintah. Perkembangan proses belajar mengajar para guru dan dosen akan beruntung karena dapat ikut menerapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan keperluan pasar. Untuk memajukan perkembangan pendidikan diperlukan teknologi yang sesuai dengan keperluan masyarakat terutama bagi pengguna hasil yang dibuat. Dengan teknologi pendidikan yang sesuai dengan pasar akan terdapat suatu kegiatan yang bersifat peningkatan keterampilan anak didik. Selama sekolah baru menerapkan sistem kurikulum yang bersifat pasif, dan kurang mengacu kepada kepentingan pasar. Untuk mencapai keberhasilan pendidikan dan peningkatan keterampilan lembaga sekolah harus mampu menggali dan menyusun kurikulum yang berdimensi lokal. Kurikulum yang baik mengacu pada potensi lokal yaitu potensi pasar dan lapangan kerja yang ada di daerah di mana sekolah itu beroperasi. Proses pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya mencetak anak yang pandai untuk membaca tulis baca
tetapi mencetak anak yang dapat membaca keperluan baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat nasional. Ini artinya bahwa pendidikan sekarang ini akan mengarahkan anak-anak menjadi terampil baik dari segi fisik maupun non fisik. Pemerintah dalam membentuk lembaga pendidikan sudah dapat memperkirakan secara kuantitatif terhadap anak yang mampu dan yang tidak mampu untuk melanjutkan serta anak yang putus sekolah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu diperlukan sistem pendidikan yang lebih baik dan tenaga pengajar yang berkualitas serta didukung sarana dan parasarana yang memadai baik negeri maupun swasta. Peningkatan mutu tidak dihitung dengan kualitas sekolah yang tersebar akan tetapi bagaimana menciptakan sekolah yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Misi Pembangunan Provinsi Riau khusus pendidikan, yaitu (1) Mewujudkan masyarakat Riau yang beriman dan bertagwa, berkualitas, sehat, cerdas, terampil dan sejahtera serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Meningkatkan peran lembaga pendidikan sekolah maupun luar sekolah guna membentuk karakter, moral dan etika masyarakat yang agamis dan (3) Meningkatkan hubungan kerjasama antar kabupaten/kota, antar provinsi serta luar negeri. Jumlah SD, SLTP, SLTA dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota No. KABUPATEN/ KOTA SD SLTP SLTA SMK Neg. Swa. Neg. Swa. Neg. Swa. Neg. Swa. 1. Kuantan Singingi 230 0 34 0 12 4 4 4 2. Indragiri Hulu 237 11 34 5 11 3 5 3 3. Indragiri Hilir 454 41 39 27 11 10 3 2 4. Pelalawan 187 3 18 21 9 2 2 4 5. Siak 160 12 25 14 14 1 3 2 6. Kampar 430 4 41 25 19 6 2 5 7. Rokan Hulu 195 10 15 19 6 8 1 7 8. Bengkalis 418 39 88 3 22 16 3 5 9. Rokan Hilir 68 158 28 49 11 21 1 4 10. Pekanbaru 202 34 30 32 12 20 6 27 11. Dumai 77 13 8 16 6 6 3 5 JUMLAH 2.658 325 360 211 133 97 33 68 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau – 2006/2007 Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan pada masing-masing kabupaten/ kota sudah hampir merata, meskipun untuk level pendidikan tertentu masih terfokus di Kota Pekanbaru. Pada Tahun 2006/2007 jumlah Sekolah Dasar Negeri di Provinsi Riau berjumlah sebanyak 2.658 buah dan Sekolah Dasar Swasta sebanyak 325 buah. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jumlah Sekolah Dasar Negeri yang paling banyak bila dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebanyak 454 buah atau 17.08 % dari total jumlah keseluruhan Sekolah Dasar Negeri yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar menempati posisi kedua yaitu sebanyak 430 buah atau 16.17 % dan Kabupaten Bengkalis sebanyak 418 buah atau 15.72 %. Sedangkan untuk Sekolah Dasar Swasta yang paling banyak berada di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebanyak 158 buah atau 48.61 %. Kabupaten Indragiri Hilir menempati posisi kedua yaitu sebanyak 41 buah atau 12.61 % dan Kabupaten Bengkalis sebanyak 39 buah atau 12.00 %.
Dibandingkan keberadaan Sekolah Dasar pada masing-masing kabupaten/ kota, jumlah SLTP justru lebih sedikit. Pada tahun 2006/2007 jumlah SLTP Negeri di Provinsi Riau sebanyak 360 buah dan SLTP Swasta sebanyak 211 buah. Dibandingkan dengan level pendidikan lainnya, keberadaan SLTP Negeri pada masing-masing kabupaten/kota hampir merata, meskipun ada kabupaten/kota lain jumlahnya agak lebih besar. Kabupaten Bengkalis mempunyai jumlah SLTP Negeri yang paling banyak, yaitu sebanyak 88 buah atau 24.44 %, diikuti Kabupaten Kampar sebanyak 41 buah atau 11.38 %. Sedangkan SLTP Swasta yang paling banyak berada di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebanyak 49 buah atau 23.22 %, diikuti Kota Pekanbaru sebanyak 32 buah atau 15.16 %. Jumlah SLTA Negeri di Provinsi Riau tahun 2006/2007 berjumlah sebanyak 133, dimana 22 buah atau 16.54 % berada di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Kampar memiliki sebanyak 19 buah atau 14.28 % dan Kabupaten Siak sebanyak 14 buah atau 10.52 %. Sedangkan SLTA Swasta berjumlah sebanyak 97 buah, dimana sebanyak 21 buah atau 21.64 % berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan SMK di Provinsi Riau tahun 2006/2007 berjumlah sebanyak 33 SMK Negeri dan 68 SMK Swasta. Dari perbandingan ini terlihat bahwa masih banyak SMK Swasta di Provinsi Riau bila dibandingkan dengan SMK Negeri. Keberadaan SMK belum merata di masing-masing kabupaten/kota, kalaupun ada jumlahnya tidak sebanyak jumlah SLTA. Untuk mendapatkan tenaga kerja siap pakai, pada prinsipnya SMK lebih baik untuk dikembangkan, terutama untuk kabupaten/kota yang belum memiliki SMK. Keberadaan sarana dan prasaran pendidikan tidak terlepas dari keberadaan murid yang akan menimba ilmu di suatu sekolah. Terkadang sekolah sudah dibangun, namun jumlah murid yang belajar di sekolah tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jumlah Siswa SD, SLTP, SLTA dan SMK di Kabupaten/Kota Tahun 2006/2007 No. KABUPATEN/ KOTA JUMLAH SISWA (orang) SD SMP SMU SMK 1. Kuantan Singingi 36.945 733 5.129 2.229 2. Indragiri Hulu 44.360 12.530 5.129 2.425 3. Indragiri Hilir 79.177 13.728 6.391 1.326 4. Pelalawan 34.634 6.940 2.970 627 5. Siak 51.369 12.166 4.566 921 6. Kampar 98.794 19.840 9.270 1.909 7. Rokan Hulu 12.578 12.578 4.014 867 8. Bengkalis 3.033 24.772 13.399 2.451 9. Rokan Hilir 78.702 17.577 8.802 858 10. Pekanbaru 90.722 41.597 18.796 14.516 11. Dumai 31.639 9.195 4.894 1.895 JUMLAH 561.953 171.656 83.360 30.024 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau – 2006/2007 Dari tabel 34 terlihat bahwa jumlah murid Sekolah Dasar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah murid SLTP, SMU dan SMK. Jumlah murid Sekolah Dasar di Provinsi Riau tahun 2006/2007 sebanyak 561.953 orang, SLTP sebanyak 171.656 orang, SMU sebanyak 83.360 orang dan SMK sebanyak 30.024 orang. Dengan
banyaknya murid Sekolah Dasar memberikan tantangan kedepan bagi dunia pendidikan di Provinsi Riau untuk melahirkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional dalam membangun Riau kedepan. Keberhasilan suatu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sarana dan prasarana pendukung, ataupun kualitas murid yang ada, tetapi yang lebih berperan adalah sentuhan dingin dari sang pengajar/guru. Kondisi guru yang disebut juga pahlawan tanpa tanda jasa di Provinsi Riau cukup memprihatinkan, terutama di daerah-daerah terpencil. Gaji yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terkadang memaksa mereka untuk mencari pekerjaan sambilan, sehingga proses belajar mengajar di sekolahpun terbagi dua, untuk itu perhatian kepada guru-guru terutama di daerah terpencil perlu diperhatikan, baik yang menyangkut kesejahteraannya maupun pengembangan karirnya kedepan. Tahun 2006/2007, jumlah guru Sekolah Dasar di Provinsi Riau berjumlah sebanyak 32.926 orang, SLTP sebanyak 11.195 orang, SMU sebanyak 5.316 orang dan SMK sebanyak 2.135 orang. Meskipun dilihat dari jumlah guru untuk semua sekolah sudah banyak, namun sampai saat ini Provinsi Riau masih kekurangan guru, terutama untuk penempatan di daerah terpencil. Untuk itu Pemerintah Daerah telah merekrut sebanyak 7.500 guru honor daerah untuk menutupi kekurangan guru sebanyak 15.000 orang. Permasalahan mendasar adalah sulitnya untuk mencari guru yang benar-benar bisa mengabdi di daerah terpencil. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan guru-guru di daerah terpencil mengurus proses pindahnya setelah mengabdi beberapa tahun, sehingga kekosongan guru tidak cepat diatasi. Jumlah Guru SD, SMP, SMU dan SMK di Kabupaten/Kota Tahun 2006/2007 No. KABUPATEN/ KOTA JUMLAH GURU (ORANG) SD SMP SMA SMK Neg. Swst Neg. Swst Neg. Swst Neg. Swst 1. Kuantan Singingi 2.430 102 820 45 358 56 159 59 2. Indragiri Hulu 2.116 138 739 29 359 3 125 3 3. Indragiri Hilir 4.183 1.283 569 452 180 28 60 2 4. Pelalawan 1.735 153 357 39 213 21 2 4 5. Siak 1.959 404 840 146 312 9 49 21 6. Kampar 4.291 156 1.070 141 599 69 31 50 7. Rokan Hulu 2.681 116 444 183 182 120 16 157 8. Bengkalis 2.476 268 712 389 283 200 38 58 9. Rokan Hilir 747 1.518 232 579 122 304 10 47 10. Pekanbaru 4.146 692 2.146 439 768 588 410 774 11. Dumai 1.159 173 582 266 347 195 0 60 JUMLAH 7.923 5.003 8.511 2.708 3.723 1.593 900 1 .235 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau – 2006/2007 b. Pendidikan Agama Pendidikan umum dan pendidikan agama merupakan suatu sistem pendidikan yang saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Keduanya merupakan bagian dari proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perbedaan
antara pendidikan umum dan pendidikan agama terletak pada wewenang penanganan pembinaan kelembagaan sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan umum dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan selanjutnya diteruskan ke kabupaten/kota. Sedangkan pendidikan agama dipegang/diawasi oleh Departemen Agama pada beberapa hal yang bersifat prinsipil. Walaupun ada perbedaan pada prinsip, namun kenyataannya sama-sama bekerja dalam hal pembinaan sehingga tidak tampak perbedaan dalam penanganannya. Jumlah MI, MTs dan MA Negeri dan Swasta Masing-masing Kabupaten/Kota No.
KABUPATEN/
KOTA
MI
MTs
MA
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Pekanbaru Dumai JUMLAH
Swasta
0 2 4 0 0 1 2 1 1 3 1
5 9 224 5 7 7 11 31 50 10 6
2 1 3 0 2 5 2 5 1 3 1
18 18 141 19 27 64 26 76 61 21 17
1 1 3 0 0 3 0 3 0 2 1
8 11 42 4 17 33 10 34 26 111 7
15
365
25
488
14
203
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau – 2007 Dari tabel 36 di atas terlihat bahwa jumlah sekolah agama di Provinsi Riau masih sangat terbatas, hal ini tidak terlepas dari animo siswa untuk memasuki sekolah tersebut. Bahkan perbandingan antara sekolah agama negeri dengan swasta sangat jauh sekali perbedaannya. Untuk itu pengembangan kedepan sekolah-sekolah swasta tersebut bisa dinegerikan, karena bagaimanapun juga sekolah swasta hanya diajar oleh guru yang bersifat relawan, terkadang terima gaji tiap bulan dari iuran murid, namun tidak jarang juga tidak mendapat gaji sama sekali. Terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan agama, keberadaan tenaga pengajar juga sangat menentukan dalam proses belajar mengajar. Meskipun tidak sebanyak guru di sekolah umum, namun pendidikan di sekolah agama juga mempunyai tenaga pengajar, baik yang berstatus PNS maupun yang non PNS. Jumlah Guru MI, MTs dan MA Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota No.
KABUPATEN/ KOTA
MI
MTs
PNS Non PNS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis
65 22 183 3 9 58 37 33
301 68 1.514 23 70 78 103 303
PNS 18 52 69 2 36 178 20 95
MA
Non PNS 36 257 1.305 141 318 1.012 224 362
PNS 35 35 56 0 7 60 0 42
Non PNS 176 219 607 42 230 472 32 68
9. Rokan Hilir 10. Pekanbaru 11. Dumai JUMLAH
12 43 18
435 28 55
14 91 50
865 300 264
0 114 23
407 61 110
483
2.978
625
5.084
372
2.424
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau - 2007 Dari tabel 37 terlihat bahwa perbandingan antara guru yang bestatus PNS dan non PNS di sekolah agama sangat jauh sekali perbedaan jumlahnya. Bahkan yang sangat disayangkan sekali di beberapa daerah guru yang berstatus PNS tidak ada, hal ini akan sangat berpengaruh sekali pada proses belajar mengajar murid. Untuk itu prioritas penempatan guru yang berstatus PNS di sekolah agama perlu diperhatikan, karena bagaimanapun juga keberadaan sekolah agama sangat vital sekali untuk membentuk akhlak murid kearah yang lebih baik. Apalagi di era globalisasi sekarang ini begitu banyak godaan dan rayuan dari lingkungan dimana mereka tinggal, kalaulah murid tidak dibekali pengetahuan agama justru akan terjerumus kedalam lingkungan yang tidak kita inginkan.
AKTIVITAS PEREKONOMIAN PERTANIAN Sektor Tanaman Pangan
Struktur ekonomi Provinsi Riau sangat didominasi oleh sektor yang berkaitan dengan migas seperti sektor pertambangan dan industri. Namun apabila unsur migas dikeluarkan dari perhitungan perekonomian Provinsi Riau maka sektor pertanian menjadi salah satu motor penggerak dan memiliki kontribusi yang b esar terhadap perekonomian Provinsi Riau selain sektor industri tanpa migas dan sektor perdagangan. Pada awal tahun 2007 saja, potensi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura cukup besar dimana untuk penggunaan lahan sawah sebesar 278.876 Ha dan bukan lahan sawah 1.120.177 Ha, dari luas 8.915.016 Ha. Realisasi luas tanam padi sampai awal tahun 2007 seluas 114.612 Ha. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan penggunaan lahan pertanian lebih secara intensif dan penggunaan teknologi tepat guna serta peningkatan Indek Pertanaman (IP.100 menjadi IP.200), serta pembukaan kawasan sentra pertanian baik untuk tanaman pangan maupun hortikultura dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas juga mutu produk yang dihasilkan. Cara seperti ini diharapkan akan dapat menjawab kekurangan konsumsi pangan pokok masyarakat di Provinsi Riau yaitu beras, yang sudah menjadi kebutuhan utama pangan. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,7 juta jiwa dan konsumsi beras 114 kg/kapita/tahun, maka kebutuhan akan beras untuk konsumsi langsung di Provinsi Riau kurang lebih sebesar 650 ribu ton. Sedangkan produksi beras di Provinsi Riau belum mengcukupi kebutuhan konsumsi masyarakatnya. Dapat dikatakan bahwa Provinsi Riau merupakan daerah yang minus/kurang dalam hal produksi beras. Kekurangan produksi beras sekitar 400 ribu ton di supplay dari provinsi tetangga (Sumbar, Palembang, Jambi dan Sumatra
Utara) melalui perdagangan swasta dan dari Perum Bulog Divisi Regional Riau. Perum ini setiap tahunnya mendistribusikan beras kurang lebih 100 ribu ton setiap tahunnya. Meskipun Provinsi Riau bukan merupakan daerah produksi gabah/beras, namun beberapa daerah masih dapat diandalkan untuk menghasilkan gabah/beras untuk mengcukupi kebutuhan sendiri. Bahkan Pemerintah Provinsi Riau telah mencanangkan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) sebagai tindak lanjut program ketahanan pangan nasional dalam rangka mewujudkan swasembada beras di Provinsi Riau pada tahun 2013. Salah satu tujuan dari Program OPRM adalah untuk melepaskan ketergantungan Riau akan suplai beras dari luar. Perum Bulog Devisi Regional Riau sangat menduk ung Program OPRM tersebut, salah satu bentuk dukungannya adalah dengan membeli hasil panen gabah/beras melalui Program Pengadaan Dalam Negeri dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku saat ini (Inpres No. 3 Tahun 2007) yaitu untuk harga Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp. 2.600/kg di tingkat penggilingan dan untuk beras sebesar Rp. 4.000/kg di gudang Bulog. Selain itu, dukungan terhadap OPRM adalah adanya Unit Pengolahan Gabah dan Beras yang dimiliki Perum Bulog Divisi Regional Riau di Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Unit Pengolahan Gabah dan Beras yang ada di Rokan Hilir sudah mulai beroperasi pada tahun 2007. Melihat kondisi geografis Provinsi Riau, dimana keberadaan air guna mendukung suplai air untuk pertanian sangat diperlukan. Untuk itu penyedian air melalui saluran irigasi sangat mutlak diperlukan. Keberadaan saluran irigasi guna mendukung aktifitas pertanian di Provinsi Riau sudah ada sebelumnya, namun kondisinya sekarang sudah banyak tidak berfungsi sebagaimana mestinya, baik itu saluran irigasi primer, sekunder maupun tersier. Pada umumnya irigasi yang ada di Provinsi Riau ad alah irigasi semi tekhnis, hingga tahun 2007 panjang saluran irigasi primer adalah 88.879 Km. Dari panjang 88.879 Km, kondisi baik hanya sepanjang 55.082 Km, sedangkan sisanya yaitu 33.797 Km dalam keadaan rusak. Panjang saluran irigasi Sekunder di Provinsi Riau yaitu 160.429 Km, 99.245 Km dalam keadaan baik dan 61.184 Km tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk saluran irigasi tersier, sepanjang 16.950 Km dalam kondisi baik dan 104.790 Km berada dalam kondisi rusak. Komoditi unggulan Provinsi Riau untuk sektor pertanian terdiri dari padi, jagung, umbiumbian dan lain-lain. Khusus untuk tanaman padi, Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas areal produksi yang paling luas, yaitu seluas 3 6.895 hektar, di ikuti oleh Indragiri Hilir seluas 30.721 hektar, dan Kabupaten Rokan Hulu seluas 14.763 hektar. Sedangkan kabupaten/kota yang luasnya paling kecil adalah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 4.608 hektar di samping Kota Pekanbaru yang tidak punya sama sekali. Dari luas 36.895 hektar padi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, bisa menghasil produksi sebanyak 123.714 ton, untuk Kabupaten Indragiri Hilir jumlah produksi pada tahun 2006 sebanyak 103.911 ton dan Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 36.325 ton.
Sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu sendiri hanya menghasilkan produksi padi sebanyak 13.577 ton. Tanaman padi dibandingkan dengan tanaman lainnya memiliki luas areal produksi yang paling luas, yaitu 136.177 hektar, diikuti tanaman jagung seluas 15.539 hektar dan singkong/umbi-umbian seluas 4.208 hektar. Bila dibandingkan jumlah produksi masingmasing komoditi tersebut, tanaman padi juga mempunyai jumlah produksi yang paling banyak, yaitu 429.380 ton, diikuti singkong/umbi-umbian sebesar 47.586 ton dan jagung 34.728 ton. Data ini memberikan gambaran bahwa tanaman padi masih mendominasi sektor pertanian di Provinsi Riau. Untuk tanaman jagung, Kabupaten Indragiri Hilir juga mempunyai areal produksi yang paling luas bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu seluas 5.417 hektar atau 34.86 % dari jumlah luas keseluruhannya. Urutan kedua adalah Kabupaten Pelalawan seluas 4.928 hektar atau 31.71 % dan Kabupaten Rokan Hulu seluas 1.351 hektar atau 8.69 %. Sedangkan kabupaten yang mempunyai areal produksi yang paling kecil untuk tanaman jagung adalah Kota Pekanbaru seluas 128 hektar atau 0.82 %, dan Kota Dumai seluas 204 hektar atau 1.31 %. Untuk melihat tingkat luas areal produksi dan jumlah produksi komoditi unggulan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2006 dapat di lihat pada Tabel 14. Luas Areal dan Jumlah Produksi Komoditi Unggulan Kabupaten/Kota No. KABUPATEN/ KOTA
PADI LAP
1. Kuantan Singingi 2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Pelalawan 5. Siak 6. Kampar 7. Rokan Hulu 8. Bengkalis 9. Rokan Hilir 10. Pekanbaru 11. Dumai TOTAL
JAGUNG JP
LAP
JP
9.412 30.517 219 470 4.608 13.577 966 2.045 30.721 103.911 5.417 12.333 9.844 30.618 4.928 11.162 5.860 18.717 366 784 8.980 25.900 1.218 2.672 14.763 36.325 1.351 2.967 10.473 33.245 227 487 36.895 123.714 515 1.106 0 0 128 274 4.621 12.846 204 428 136.177 429.380 15.539 34.728
SINGKONG/ UMBI LAP
369 398 286 251 222 849 628 479 271 238 217 4.208
JP
3.760 3.707 3.666 2.426 4.709 10.631 4.923 5.122 3.520 2.344 3.078 47.586
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Riau 2006 Keterangan : LAP = Luas Areal Produksi (Ha) JP = Jumlah Produksi (Ton) Untuk singkong dan umbi-umbian, kabupaten/kota yang mempunyai areal produksi yang paling luas adalah Kabupaten Kampar, yaitu seluas 849 hektar atau 20.17 %, diikuti Kabupaten Rokan Hulu seluas 628 hektar atau 14.92 % dan Bengkalis seluas 479 hektar
atau 11.38 %. Sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai areal produksi yang paling sedikit untuk singkong dan umbi-umbian adalah Kota Dumai, yaitu seluas 217 hektar atau 5.15 % diikuti Kabupaten Siak seluas 222 hektar atau 5.27 %. Jika di lihat dari kondisi daerah, disamping wilayahnya kecil Kota Dumai adalah daerah minyak yang menyebabkan tanahnya tidak cocok untuk di tanam tanaman umbi-umbian. Jumlah Produksi untuk singkong dan umbi-umbian, Kabupaten Kampar mempunyai produksi yang terbanyak, yaitu 10.631 ton atau 22.34 %, diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebanyak 5.122 ton atau 10.76 % dan Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 4.923 ton atau 10.34 %. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit jumlah produksi untuk singkong dan umbi-umbian adalah Kota Pekanbaru sebanyak 2.344 ton atau 4.92 % dari total produksi keseluruhan dan diikuti oleh Kabupaten Pelalawan sebanyak 2.426 ton atau 5.09 %. Dari hasil analisa data diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa kabupaten yang potensial untuk dikembangkan menjadi lumbung pertanian adalah Kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hilir. Sedangkan kabupaten/kota yang tidak potensial untuk areal pertanian adalah Kota Pekanbaru dan Dumai. Sektor Perkebunan
Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik pada tingkat nasional maupun regional. Perkembangan kegiatan perkebunan di Provinsi Riau menujukkan trend yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan dan meningkatnya produksi rata-rata pertahun, dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa, karet, kakao dan tanaman lainnya. Peluang pengembangan tanaman perkebunan semakin memberikan harapan, hal ini berkaitan dengan semakin kuatnya dukungan pemerintah terhadap usaha perkebunan rakyat, tumbuhnya berbagai industri yang membutuhkan bahan baku dan semakin luasnya pangsa pasar produk perkebunan. Kebun kelapa sawit masih mendominasi perkebunan di Provinsi Riau. Pada tahun 2006, luas kebun kelapa sawit di Provinsi Riau adalah seluas 1.530.150,39 Ha. Disamping kelapa sawit masih banyak lagi jenis perkebunan, antara lain kelapa, karet, kopi, kakao dan lain-lain. Luas kebun kelapa di Provinsi Riau tahun 2006 adalah seluas 475.556,13 Ha, karet seluas 514.469,72 ha, kopi seluas 10.816,43 Ha dan kakao seluas 5.586,18 Ha. Untuk melihat perbandingan luas perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet dan kopi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini. Luas Areal Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Kopi Tahun 2006 No. KABUPATEN/ KOTA
LUAS AREAL (Ha)
KLP. SAWIT
1. Kuantan Singingi 2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Pelalawan 5. Siak 6. Kampar 7. Rokan Hulu 8. Bengkalis 9. Rokan Hilir 10. Pekanbaru 11. Dumai RAKYAT PBN PBS JUMLAH
KELAPA
KARET
KOPI
60.547,70 2.274,95 157.070,12 389,40 55.667,00 2.024,15 72.894,15 1.276,40 37.547,00 379.509,00 3.225,00 4.234,00 54.392,00 26.316,00 22.436,50 830,00 93.115,18 3.395,80 18.124,95 801,56 139.195,00 2.892,00 81.691,00 379,00 105.998,00 760,23 46.087,00 634,57 99.575,00 50.407,00 50.779,00 1.217,50 80.399,00 5.944,00 36.678,00 1.054 0 0 0 0 21.933,00 2.033,00 1.736,00 0 748.368,88 475.556,13 490.721,72 10.816,43 72.011,00 - 10.901,00 709.770,51 - 12.847,00 1.530.150,39 475.556,13 514.469,72 10.816,43
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau - 2006 Meskipun dilihat dari luas areal yang ada, tidak semua perkebunan yang ada di Provinsi Riau berada dalam kondisi produktif. Dari luas 1.530.150,39 Ha kebun kelapa sawit yang ada, seluas 320.439,35 Ha belum menghasilkan, 3.754 Ha sudah tua dan sisanya seluas 1.205.957,04 Ha yang berada pada tahap produktif. Begitu juga dengan kebun kelapa, hanya seluas 332.653,67 Ha yang benar-benar menghasilkan. Sisanya seluas 57.523,41 Ha masih tahap pertumbuhan dan 85.379,05 Ha merupakan tanaman yang sudah tua. Dari 514.469,72 Ha total keseluruhan luas perkebunan karet, seluas 104.708 Ha masih dalam tahap petumbuhan, 112.287,97 Ha merupakan tanaman yang sudah tua dan sisanya seluas 297.473,75 Ha yang benar-benar berproduksi. Untuk perkebunan kopi, 1.787,69 Ha masih tahap pertumbuhan, 6.240,59 Ha sudah menghasilkan dan 2.788,15 Ha merupakan tanaman yang sudah tua. Kabupaten Kampar memiliki areal yang paling luas untuk tanaman kelapa sawit bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu 139.195 hektar atau 18.60 % dari total jumlah keseluruhan, diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu seluas 105.998 hektar atau 14.16 % dan Kabupaten Bengkalis seluas 99.575 hektar atau 13.30 %. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit areal untuk perkebunan kelapa sawit adalah Kota Dumai seluas 21.933 hektar atau 2.93 % disamping Kota Pekanbaru yang tidak mempunyai areal perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit memerlukan areal yang luas untuk penanamannya. Untuk perkebunan kelapa, Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai areal perkebunan yang paling luas. Kabupaten Indragiri Hilir dari dulu terkenal dengan daerah penghasil kopra. Luas areal perkebunam kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 379.509 hektar atau 79.80 % dari total jumlah keseluruhan. Diikuti oleh Kabupaten Bengkalis 50.407 hektar atau 10.59 % dan Kabupaten Pelalawan seluas 26.316 hektar atau 5.53 %. Sedangkan
kabupaten/kota yang mempunyai areal perkebunan kelapa yang paling sedikit adalah Kota Dumai yaitu seluas 2.033 Ha dan Kota Pekanbaru tidak mempunyai perkebunan kelapa sama sekali. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kabupaten yang mempunyai areal karet yang paling luas di Provinsi Riau, yaitu seluas 157.070,12 Ha atau 32 %. Kabupaten Kampar menduduki posisi kedua yaitu seluas 2.892 Ha atau 16,64 % dan Kabupaten Bengkalis seluas 50.779 hektar atau 10.34 %. Sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai areal perkebunan kelapa yang paling sedikit adalah Kota Dumai yaitu seluas 1.736 Ha atau hanya 0.35 % dan Kota Pekanbaru yang tidak mempunyai areal perkebunan karet sama sekali. Meskipun tidak menjadi komoditi unggulan di sektor perkebunan, luas areal perkebunan kopi setidaknya bisa menambah pendapatan bagi petani kopi. Luas areal perkebunan kopi di provinsi Riau tahun 2006 adalah seluas 10.816,43 Ha, dimana Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai areal perkebunan kopi yang paling luas yaitu 4.234 Ha atau 39.14 %. Di posisi kedua adalah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu seluas 1.276,40 Ha atau 11.79 % dan Kabupaten Bengkalis seluas 1.217,50 Ha atau 11.25 %. Disamping perkebunan kopi, Provinsi Riau juga mempunyai areal untuk perkebunan kakao. Pada tahun 2006 luas areal perkebunan kakao di Provinsi Riau adalah seluas 5.586,18 Ha di mana seluas 2.586,18 Ha merupakan perkebunan kakao rakyat. Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai perkebunan kakao yang paling luas di Provinsi Riau, yaitu seluas 1.522 Ha. Sedangkan Kabupaten Rokan Hilir, Siak dan Kota Dumai tidak mempunyai perkebunan kakao. Jumlah Produksi Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Kopi Tahun 2006 No. KABUPATEN/ KOTA
JUMLAH PRODUKSI (ton) KLP. SAWIT KELAPA
1. Kuantan Singingi 2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Pelalawan 5. Siak 6. Kampar 7. Rokan Hulu 8. Bengkalis 9. Rokan Hilir 10. Pekanbaru 11. Dumai RAKYAT PBN PBS TOTAL
KARET
KOPI
147.355,57 2.315,20 145.740,40 247,61 143.322,40 1.467,74 37.747,70 301,70 42.656,88 358.860,97 1.983,06 643,30 144.063,12 30.745,79 18.675,60 178,20 254.005,49 3.288,65 16.054,02 399,56 398.553,00 2.080,00 42.198,00 175,00 265.634,20 971,80 61.619,00 152,00 189.697,41 52.558,86 35.763,25 1.229.56 152.597,30 3.109,80 16.169,00 474,00 0 0 0 0 40.645,20 862,60 931,58 0 1.778.530,57 456.261,41 376.881,61 3.803,93 309.151,19 - 16.867,00 2.571.582,11 - 22.157,07 4.659.263,87 456.261,41 415.905,68 3.803,93
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau – 2006 Dari tabel 16 terlihat bahwa jumlah produksi kelapa sawit di Provinsi Riau tahun 2006 yaitu sebanyak 4.659.263,87 ton, jauh diatas jumlah produksi perkebunan kelapa, karet dan kopi. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan komoditi unggulan bagi Provinsi Riau di sektor perkebunan. Untuk perkebunan kelapa, jumlah produksi pada tahun 2006 hanya sebesar 456.261,11 ton, karet sebesar 415.905,68 ton dan kopi sebesar 3.803,93 ton. Jika dibandingkan masing-masing kabupaten/kota, untuk kelapa sawit Kabupaten Kampar mempunyai jumlah produksi yang paling banyak, yaitu 398.553 ton atau 22.41 % dari total keseluruhan produksi sawit di Provinsi Riau. Disamping Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu juga mempunyai jumlah produksi yang banyak yaitu sebesar 265.634,20 ton. Sedangkan Kota Dumai merupakan yang paling sedikit hasil produksi sawitnya, yaitu sebesar 40.645,20 ton. Sektor Kehutanan
Pembangunan kehutanan pada hakekatnya mengcakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekono mi jangka panjang, fungsi lindung dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu. Hilangnya ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan yang tidak mengindahkan aspek kelestarian. Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non HPH, sementara upaya reboisasi dan penghijauan belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja Provinsi Riau pada khususnya tapi Indonesia pada umumnya adalah masalah illegal logging. Masalah ini merupakan akar dari masah lalu yang sulit sekali untuk diberantas. Dari tahun ketahun kondisi hutan Riau semakin habis, sementara usaha untuk melakukan rebosiasi tidak sebanding dengan hutan yang diambil. Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, untuk hutan lindung, Kabupaten Rokan Hulu mempunyai areal yang paling luas, yaitu 67.574,05 hektar atau 29.53 % dari total luas keseluruhan, Kabupaten Kuantan Singingi seluas 49.040,66 hektar atau 21.43 % dan Kabupaten Kampar seluas 41.697,04 hektar atau 18.22 %. Sedangkan Kabupaten Pelalawan, Siak dan Kota Pekanbaru dan Dumai tidak mempunyai areal hutan lindung sama sekali. Luas Hutan Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan di Kabupaten/Kota No. KABUPATEN/ KOTA
1. Kuantan Singingi
HL
HSAW
49.040,66 48.817,23
HPT
HPTb
0 127.145,33
HB
0
2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Pelalawan 5. Siak 6. Kampar 7. Rokan Hulu 8. Bengkalis 9. Rokan Hilir 10. Pekanbaru 11. Dumai TOTAL
21.315,58 147.304,99 54.506,18 161.698,97 0 34.973,05 24.761,92 217.634,62 54.731,34 63.534,01 0 33.976,47 424.456,69 297.018,16 444,78 0 72.314,30 188.187,69 215.229,48 6.830,56 41.697,04 102.097,33 34.392,45 304.072,31 0 67.574,05 0 51.592,17 134.771,75 0 1.995,80 94.184,28 212.767,32 347.591,18 47.600,02 12.197,64 559,60 138.739,08 276.385,08 8.441,46 0 749 0 15.024 0 0 4.721,60 145.840,58 644,86 11.582,79 228.793,82529.487,02 1.468.116,781.934.312,12 138.433,62
Sumber : RTRW Provinsi Riau 2001 - 2015 Keterangan : HL : Hutan Lindung (Ha) HSAW : Hutan Suaka Alam dan Wisata (Ha) HPT : Hutan Produksi Tetap (Ha) HPTb : Hutan Produksi Terbatas (Ha) HB : Hutan Bakau (Ha) Hutan suaka alam dan wisata bertujuan untuk melindungi keanekaragaman tumbuhtumbuhan dan satwa tertentu yang memerlukan upaya konservasi serta ekosistemnya yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Bila dilihat luas hutan suaka alam dan wisata pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai areal yang paling luas, yaitu 147.304,99 hektar atau 27.82 % dari total luas keseluruhan, diikuti Kabupaten Kampar seluas 102.097,33 hektar atau 19.28 % dan Kabupaten Bengkalis seluas 94.184,28 hektar atau 17.78 %. Sedangkan kabupaten/kota yang paling sedikit areal hutan suaka alam dan wisata adalah Kota Pekabaru seluas 749 hektar atau 0.14 % disamping Kabupaten Rokan Hulu tidak mempunyai areal sama sekali. Tujuan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap adalah memanfaatkan ruang kawasan dan potensi sumber daya hutan yang ada diatasnya, baik dengan cara Tebang Pilih dan Tanam (TPT) maupun tebang habis dan tanam untuk memproduksi hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, dunia industri dan bagi keperluan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Bila dilihat luas hutan produksi terbatas pada masing-masing kabupaten/kota pada Tabel 22 terlihat Kabupaten Pelalawan mempunyai areal yang paling luas yaitu 424.456,69 hektar atau 28.91 % dari total luas keseluruhan HPT yang ada di Provinsi Riau. Untuk Hutan Produksi Terbatas (HPTb), Kabupaten Bengk alis mempunyai areal yang paling luas, yaitu 347.591,18 hektar atau 17.69 % dari total luas keseluruhan. Kabupaten Kampar menempati posisi kedua seluas 304.072,31 hektar atau 15.72 % dan Kabupaten Pelalawan seluas 297.018,16 hektar atau 15.35 %. Sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai areal untuk hutan produksi terbatas yang paling sedikit adalah Kota
Pekanbaru dan Dumai masing-masing 15.024 hektar atau 0.77 % dan 644.86 hektar atau 0.03 %. Hutan bakau bertujuan untuk melestarikan mangrove sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut (abrasi) dan bagi perlindungan usaha budidaya dibelakangnya. Tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Riau mempunyai hutan bakau, kabupaten/kota yang memiliki hutan bakau, seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kota Dumai. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki areal hutan bakau yang paling luas, yaitu seluas 63.534,01 hektar atau 45.89 % dari luas total keseluruhan, diikuti Kabupaten Bengkalis seluas 47.600,02 hektar atau 34.38 % dan Kota Dumai seluas 11.582,79 hektar atau 8.36 %. Provinsi Riau disamping kaya akan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui juga kaya akan sumber daya alam yang bisa diperbaharui seperti hasil hutan. Hasil hutan Provinsi Riau berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu olahan dan jenis kayu lainnya. Pada tahun 2006, untuk kayu bulat Kabupaten Siak mempunyai jumlah produksi yang paling banyak yaitu 243.103,1 M3 atau 40.89 % dari jumlah keseluruhan produksi kayu bulat Provinsi Riau sebanyak 594.458,77 M3. Kabupaten Indragiri Hulu menempati posisi kedua sebanyak 159.282,41 M2 atau 26.79 % dan Kabupaten Pelalawan sebanyak 97.660,34 M3 atau 16.42 %. Sedangkan yang paling sedikit produksi kayu bulat adalah Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru yang tidak mempunyai produksi kayu olahan sama sekali. Dari data Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2007, produksi kayu bulat Provinsi Riau adalah 39.723,55 M3. Untuk kayu gergajian justru Kabupaten Rokan Hulu yang paling banyak, yaitu 30.922,35 M2 atau 29.24 % dari total jumlah keseluruhan produksi kayu gergajian Provinsi Riau sebanyak 105.738,71 M3. Posisi kedua adalah Kabupaten Siak sebanyak 29.153,72 M3 atau 27.57 % dan Kabupaten Bengkalis sebanyak 15.230,68 M3 atau 14.40 %. Sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan dan Kota Dumai tidak mempunyai produksi kayu gergajian. Pada tahun 2007, berdasarkan data dari Dinas kehutanan Provinsi Riau produksi kayu gergajian Provinsi Riau adalah 21.490,01 M2. Untuk melihat perbandingan hasil hutan masing-masing kabupaten/kota tahun 2006 bisa dilihat pada Tabel 18. Produksi Hasil Hutan Non HPH Masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2006 No.
KABUPATEN/KOTA
HASIL HUTAN NON HPH (M3) Kayu Bulat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu
3.722,47 159.282,41 4.051,40 97.660,34 243.103,10 40.698,98
Kayu Gergajian
12.470,40 1.999,34 29.153,72 7.072,94 30.922.35
Kayu Olahan
100.864,33 -
8. 9. 10. 11.
Bengkalis Rokan Hilir Pekanbaru Dumai JUMLAH
17.276,15 12.343,53 16.320,39
15.230,68 3.729,05 5.160,19 -
39.028,84 45.808,12 -
594.458,77
105.738,71
185.701,29
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau - 2006 Untuk kayu olahan tidak semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau yang memproduksinya, hanya Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Rokan Hilir. Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten penghasil kayu olahan yang banyak, yaitu 100.864,33 M3 atau 54.31 % dari total jumlah keseluruhan produksi kayu olahan Provinsi Riau sebanyak 185.701,29 M3. Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 45.808,12 M3 atau 24.66 % dan Kabupaten Bengkalis sebanyak 39.028,84 M3 atau 21.01 %. Sedangkan pada tahun 2007, produksi kayu olahan Provinsi Riau adalah sebanyak 1.825.181,02 M3. Semakin banyaknya praktek illegal logging telah menyebabkan pengawasan terhadap kayu di perketat. Hal ini telah berdampak kepada mahalnya harga kayu di Provinsi Riau. Sehingga bagi masyarakat yang membangun rumah dari kayu merasa keberatan akibat melambungnya harga kayu. Sektor Peternakan
Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak. Usaha peternakan di Provinsi Riau pada umumnya merupakan usaha rakyat bersifat sambilan dan berskala kecil (sapi, kerbau, kambing dan unggas), namun cukup memberikan harapan dalam hal pengembangannya. Meskipun demikian ada juga usaha peternakan dalam skala besar, khususnya bagi petani yang mempunyai modal besar. Adapun permasalahan dalam hal pembangunan sub sektor peternakan adalah relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum berkembangnya pembibitan hewan ternak, usaha peternakan rakyat masih belum dikelola secara profesional dan minimnya sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan rakyat. Pada umunya peternakan di Provinsi Riau masih bersifat tradisional, meskipun demikian beberapa daerah mendapatkan penyuluhan dari Petugas Lapangan yang didatangkan dari Dinas Peternakan dalam upaya peningkatan produksi ternak serta imunisasi ternak terhadap berbagai kemungkinan terserang penyakit. Hal ini perlu dilakukan agar jangan terjadi meluasnya wabah penyakit yang dapat merugikan peternak. Dari berbagai jenis populasi hewan ternak yang ada di Provinsi Riau, populasi ayam buras mempunyai jumlah populasi yang paling banyak di Provinsi Riau, yaitu sebanyak 6.361.835 ekor, diikuti populasi kambing sebanyak 274.968 ekor, sapi potong 117.078 ekor dan kerbau 52.153 ekor. Bila kita bandingkan populasi ternak pada masing-masing kabupaten/kota, Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai populasi sapi potong yang paling banyak, yaitu 22.032 ekor atau 18.81 % dari total populasi keseluruhan sapi potong di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan
Singingi menempati posisi kedua yaitu sebanyak 20.929 ekor atau 17.87 % dan Kabupaten Siak sebanyak 17.978 ekor atau 15.35 %. Sedangkan kabupaten/kota yang paling sedikit jumlah populasi sapi potong adalah Kota Dumai, yaitu sebanyak 1.534 ekor atau 1.31 % dan Kabupaten Pelalawan sebanyak 2.087 ekor atau 1.78 %. Untuk melihat perbandingan jumlah populasi ternak masing-masing kabupaten/ kota tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel. 19 Jumlah Populasi Ternak Masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2007 No.
KABUPATEN/ KOTA
P O P U L A S I T E R N A K (ekor) Sapi Potong Kerbau Kambing
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Pekanbaru Dumai TOTAL
20.929 22.032 6.233 2.087 17.978 11.121 17.141 6.631 8.445 2.948 1.534 117.078
18.166 2.215 16 527 561 22.396 2.293 3.388 1.194 1.330 68 52.153
20.530 20.277 17.704 2.303 3.276 19.828 17.742 87.589 45.093 5.956 34.670 274.968
Ayam Buras
397.607 115.330 630.239 303.718 283.755 1.112.578 260.604 1.847.539 534.346 635.195 240.924 6.361.835
Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Riau - 2007 Berbicara masalah populasi ternak tidak terlepas dari jumlah produksi daging yang dihasilkan, karena kebanyakan peternak menjual daging ternaknya untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah produksi ternak tergantung kepada kondisi ternak itu sendiri. Ternak yang berkembang dengan baik atau dalam keadaan sehat akan besar jumlah produksinya, namun sebaliknya apabila perkembangan ternak tidak normal atau sakit akan mengurangi jumlah daging ternak itu sendiri. Untuk itu suplai makanan kepada ternak menjadi modal utama bagi perkembangan ternak itu sendiri. Untuk melihat jumlah produksi ternak pada masing-masing kabupaten/ kota dapat dilihat pada Tabel 20. Jumlah Produksi Daging Ternak Masing-masing Kabupaten/ Kota Tahun 2007 No. KABUPATEN/
KOTA
J U M L A H P R O D U K S I (Kg) Sapi Potong Kerbau Kambing Ayam Buras
1. 2. 3.
Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir
698.574 112.012 408.207
261.164 13.092 1.109
60.363 22.433 130.167
415.151 120.419 658.047
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Pekanbaru Dumai TOTAL
68.598 124.792 306.907 547.470 517.024 268.191 3.251.933 46.985
9.541 16.642 799.469 102.291 172.408 44.822 254.951 187.941
9.133 13.505 28.529 51.578 314.376 84.890 96.055 6.404
317.120 296.275 1.161.669 272.102 1.929.058 557.923 663.222 251.555
6.350.694 1.863.431
817.434
6.642.541
Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Riau - 2007 Dari tabel 20 di atas terlihat bahwa produksi daging ayam buras lebih banyak dibandingkan produksi daging ternak lainnya, yaitu sebanyak 6.642.541 kg, sapi potong 6.350.694 kg, kerbau 1.863.431 kg dan kambing sebanyak 817.434 kg. Jika dibandingkan masing-masing kabupaten/kota untuk jumlah produksi daging ternak, Kota Pekanbaru menghasilkan produksi daging sapi potong yang paling banyak, yaitu 3.251.933 kg atau 51.20 % atau lebih dari separoh produksi daging sapi yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi menempati p osisi kedua yaitu sebanyak 698.574 kg atau 10.99 % dan Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 547.470 kg atau 8.62 %. Sedangkan yang paling sedikit jumlah produksi daging sapi potong adalah Kota Dumai, yaitu sebanyak 46.985 kg atau 0.73 % dan Kabupaten Pelalawan sebanyak 68.598 kg atau 1.08 %. Untuk produksi daging kerbau, Kabupaten Kampar merupakan yang paling banyak, yaitu 799.469 kg atau 42.90 % dari total produksi daging kerbau secara keseluruhan di Provinsi Riau tahun 2007. Kabupaten Kuantan Singingi menempati posisi kedua, yaitu sebanyak 261.164 kg atau 14.01 % dan Kota Pekanbaru sebanyak 254.951 kg atau 13.68 %. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit jumlah produksi daging kerbau adalah Indragiri Hilir sebanyak 174 kg atau 0.02 % dan Kabupaten Pelalawan sebanyak 3.268 kg atau 0.33 %. Produksi daging kambing bila dibandingkan daging ternak lainnya merupakan paling sedikit produksi dagingnya di Provinsi Riau, yaitu hanya sebesar 817.434 Kg. Kabupaten Bengkalis merupakan penghasil daging kambing yang paling banyak, yaitu 314.376 kg atau 38.45 % dari total keseluruhan produksi daging itik di Provinsi Riau tahun 2007. Posisi kedua ditempati Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 130.167 kg atau 15.92 % dan Kota Pekanbaru sebanyak 96.055 kg atau 11.75 %. Kota Dumai merupakan penghasil daging kambing yang paling sedikit, yaitu 6.404 kg atau 0.78 % dan Kabupaten Pelalawan sebanyak 9.133 kg atau 1.11 %. Kabupaten Bengkalis merupakan penghasil daging ayam buras yang paling banyak, yaitu sebanyak 1.929.058 kg atau 29.04 %, Kabupaten Kampar sebanyak 1.161.669 kg atau 17.48 % dan Kota Pekanbaru sebanyak 663.222 kg atau 9.98 %. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan penghasil daging ayam buras paling sedikit, yaitu sebesar 120.419 kg atau 1.81 % dan Kota Dumai sebanyak 251.555 kg atau 3.78 %.
Untuk memenuhi kebutuhan akan daging di Provinsi Riau, biasanya ternak tersebut di lakukan pemotongan setiap hari. Namun sebahagian ternak banyak juga dilakukan pemotongan pada hari raya qurban. Harga daging ternak cenderung berfluktuasi, kadangkadang bisa dijual dengan harga tinggi, namun apabila daging banyak di pasar justru harganya akan menjadi turun. Jumlah Pemotongan Ternak Masing-masing Kabupaten/ Kota Tahun 2007 No. KABUPATEN/ KOTA
JUMLAH PEMOTONGAN (/TAHUN) Sapi Potong Kerbau Kambing
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Pekanbaru Dumai TOTAL
3.736 599 2.183 367 667 1.641 2.928 2.765 1.434 17.390 251 33.960
1.183 59 5 367 75 3.621 463 781 203 1.155 851 8.440
3.235 1.202 6.976 490 724 1.529 2.764 16.849 4.550 5.148 343 43.810
Ayam Buras
556.650 161.462 882.335 425.205 397.257 1.557.609 364.846 2.586.555 748.084 889.273 337.294 8.906.569
Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Riau - 2007 Dari tabel 21 terlihat bahwa pemotongan ayam buras lebih banyak di lakukan di Provinsi Riau pada tahun 2007, yaitu sebanyak 8.906.569 ekor setiap tahunnya. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang paling banyak melakukan pemotongan, yaitu sebanyak 2.586.555 ekor pertahun di ikuti Kabupaten Kampar sebanyak 1.557.609 ekor. Pemotongan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan daging bagi penduduk Riau dalam rangka memenuhi keperluan sehari-hari. Di samping ayam buras, pemotongan kambing juga banyak dilakukan di Provinsi Riau. Pada tahun 2007 tercatat pemotongan kambing di Provinsi Riau berjumlah 43.810 ekor per tahunnya dimana Kabupaten bengkalis juga paling banyak melakukan pemotongan, yaitu sebanyak 16.849 ekor. Sedangkan untuk ternak sapi potong, pemotongan setiap tahunnya berjumlah 33.960 ekor dengan pemotongan terbanyak dilakukan di Kota pekanbaru, yaitu sebanyak 17.390 ekor. Untuk ternak kerbau, jumlah pemotongan pada tahun 2007 hanya sebanyak 8.440 ekor, dimana Kabupaten Kampar merupakan kabupaten paling banyak melakukan pemotongan yaitu sebanyak 3.621 ekor. Sektor Pertambangan
Perkembangan pertambangan umum di Provinsi Riau relatif cukup pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang ini yang ikut serta dalam mengusahakan beberapa hasil pertambangan antara lain bahan galian pasir laut, granit, bauksit, timah,
emas, batubara, gambut, pasir kwarsa dan andesit. Jenis izin Kuasa Pertambangan (KP) diberikan kepada perusahaan swasta nasional. Sedangkan bagi perusahaan asing yang berminat diberikan jenis izin lainnya berupa Kon trak Karya (KK) yang diberikan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Sebagian saham dalam kontrak ini harus dimiliki oleh perusahaan nasional. Peluang untuk menanamkan investasi di sektor pertambangan di Provinsi Riau terbuka lebar, baik investor lokal maupun investor asing. Wilayah batubara yang telah dicadangkan untuk dikelola pemerintah, bila diminati oleh pihak swasta dapat diberikan dalam bentuk PKP2B. Perusahaan pemegang izin PKP2B ini diwajibkan menyetor 13,5 % dari hasil produksinya ke pemerintah melalui kas menteri keuangan. Produksi Pertambangan di Provinsi Riau Tahun 2004 – 2006 Menurut Jenis JENIS
SATUAN
PRODUKSI 2004
2005
2006
1. Minyak Bumi Crude Oil
Ribu Barel
181 302,85
166 224,300
157.765,42
2. Kondensat 3. Gas Bumi 4. Batu Bara 5. Gambut
Ribu Barel Ribu MSCF Metrik Ton Ton
651 344,52 77 102,20
909 468,924 285 740,400
2.040.500,69 423.587,40
Sumber : Dinas Pertambangan Provinsi Riau Produksi gambut dihasilkan oleh PT. Arara Abadi di daerah Perawang dan Kabupaten Siak. Sedangkan batubara merupakan produksi PT. Nusa Riau Kencana Coal di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk setiap perusahaan pemegang izin tahap eksploitasi dikenakan iuran, yaitu iuran tetap/landrent dan iuran produksi/royalti. Sedangkan untuk iuran tetap yang besarnya tergantung kepada luas wilayah pertambangannya. Disamping iuran tersebut perusahaan pertambangan juga diwajibkan membayar iuran dan pajak pajak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping minyak bumi, batu bara dan gambut, Provinsi Riau juga memiliki potensi pertambangan lainnya yang tidak kalah banyak jumlahnya. Sekarang tinggal bagaimana Pemerintah Daerah mengelola potensi yang ada tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk melihat potensi pertambangan yang ada di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini : Potensi Pertambangan Menurut Jenis di Provinsi Riau No. KABUPATEN/KOTA
POTENSI PERTAMBANGAN (TON) BATU BARA
TIMAH
EMAS
1. 2. 3. 4. 5.
Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Kampar Rokan Hulu JUMLAH
140.000.000 1.600.000.000 65.000.000 75.000.000 145.000.000 2.025.000.000
3.000 3.000
120.078 59.470 179.548
Sumber : Dinas Pertambangan Provinsi Riau Sektor Kelistrikan
Energi mempunyai peranan yang sangat penting bagi mendukung pembangunan daerah, terutama untuk mendukung sektor-sektor pembangunan lainnya. Untuk itu maka sasaran pembangunan energi adalah menyediakan energi yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Salah satu hal yang membedakan antara negara maju (developed country) dengan negara sedang berkembang (developing country) adalah tingkat konsumsi energi, oleh sebab itu tingkat konsumsi energi dijadikan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara. Semakin maju suatu negara maka energi yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Meskipun Provinsi Riau memiliki sumber energi listrik yang cukup besar (PLTD dan PLTA) namun belum semua menyentuh kelapisan masyarakat bawah, khususnya di daerah-daerah terisolir, karena masih banyak penduduk di desa-desa menggunakan lampu petromak dan pelita sebagai lampu untuk penerangan. Untuk tahun 2006 berdasarkan data yang ada, sebanyak 55.743 rumah tangga masih menggunakan lampu petromak sebagai penerangan keluarga dan 165.277 rumah tangga menggunakan pelita sebagai penerangan. Hanya sekitar 646.540 rumah tangga di Provinsi Riau yang baru menggunakan listrik PLN sebagai penerangan dalam rumah tangganya, dan 244.927 rumah tangga menggunakan listrik non PLN. Listrik PLN tidak saja berfungsi sebagai penerangan dalam kehidupan keluarga, tapi fungsi lain bisa digunakan untuk usaha lain baik yang bersifat home industri maupun usaha skala menengah. Banyaknya Rumah Tangga Menggunakan Sumber Penerangan No. KABUPATEN/ KOTA
SUMBER PENERANGAN Listrik PLN Listrik Non PLN Petromak Pelita
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu
25.041 33.726 45.102 23.984 38.544 90.157 39.283
17.729 20.819 35.670 30.442 27.084 25.969 26.060
4.143 1.666 22.092 686 228 2.561 7.298
14.655 15.208 49.506 7.822 5.344 5.319 13.461
8. Bengkalis 9. Rokan Hilir 10. Pekanbaru 11. Dumai JUMLAH
105.560 28.354 171.366 45.423
19.970 36.972 516 3.696
646.540
244.927
14.235 25.215 2.072 27.066 258 0 504 1.681 55.743
3.144
Sumber : PT. P L N Wilayah Riau - 2006 Untuk penggunaan listrik PLN, Kota Pekanbaru merupakan kabupaten/kota yang sudah banyak menggunakannya, yaitu sebanyak 171.366 rumah tangga atau 26.50 %, Kabupaten Bengkalis sebanyak 105.560 rumah tangga atau 16.32 % dan Kabupaten Kampar sebanyak 90.157 rumah tangga atau 13.94 %. Sedangkan kabupaten yang masih sedikit menggunakan jasa listrik PLN adalah Kab upaten Pelalawan, yaitu hanya sebanyak 23.984 rumah tangga atau 3.70 % dan Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 25.041 rumah tangga atau 3.87 %. Bagi penduduk yang jauh dari jangkauan PLN alternatif lain untuk penerangan adalah dengan menggunakan listrik diesel (non PLN), cara ini masih banyak digunakan oleh masyarakat Riau. Tahun 2006 jumlah rumah tangga yang masih menggunakan listrik diesel adalah sebanyak 244.927 rumah tangga. Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang paling banyak menggunakan listrik diesel untuk penerangan, sebanyak 36.972 rumah tangga atau 15.09 % diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir 35.670 rumah tangga atau 14.56 %. Dari 55.743 rumah tangga yang menggunakan petromak sebagai lampu penerangan, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan rumah tangga yang paling banyak, yaitu 22.092 atau 39.63 % dari jumlah total keseluruhannnya. Sedangkan kabupaten/kota yang paling sedikit menggunakan petromak adalah Kabupaten Siak, yaitu sebanyak 228 rumah tangga atau 0.40 %. Potensi pengembangan energi di Provinsi Riau sebenarnya relatif besar, namun untuk pengembangannya dihadapkan kepada aspek pembiayaan maupun investasi. Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah mempunyai rencana untuk pengembangan industri energi listrik tenaga batu bara dan energi listrik tenaga gas di Kabupaten Pelalawan, namun sekarang belum ada pihak investor yang berminat untuk menanamkan investasinya. Pembangunan energi di Provinsi Riau harus dicarikan jalan keluarnya untuk mengatasi segala permasalahan penyediaan energi yang cepat dan murah, terutama untuk mendukung pengembangan industri serta pemerataannya ke seluruh daerah yang membutuhkan energi. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan daerah maupun pembangunan sektor-sektor, maka permintaan akan energi khususnya listrik akan terus meningkat. Demikian juga dalam beberapa tahun kedepan dengan adanya proses transisi masyarakat perdesaan menjadi masyarakat perkotaan akan mendorong kebutuhan akan energi. Selain dari pada itu pengembangan ekonomi kerakyatan (ekonomi perdesaan) akan semakin ditingkatkan, oleh karena itu kebutuhan akan energi di pedesaan juga akan semakin meningkat pula.
Permasalahan pembangunan kelistrikan di Daerah Riau untuk lima tahun mendatang adalah mengusahakan bagaimana Pemerintah Daerah mampu mengolah potensi energi yang ada (baik PLTA maupun PLTD) untuk pemenuhan agar setiap daerah yang berada dalam wilayah Provinsi Riau dapat menikmati hasil pembangunan selama ini. Bagaimanapun juga, Provinsi Riau masih menyimpan berbagai potensi sumber daya alam, termasuk energi listrik. Sekarang bagaimana mengelola potensi yang ada tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Riau pada khususnya. Untuk melihat perbandingan banyaknya pembangkit PLTD, kapasitas terpasang dan tenaga yang dibangkitkan di Provinsi Riau tahun 2006 menurut cabang PT. PLN dapat dilihat pada Tabel 26. Banyaknya Pembangkit, Kapasitas Terpasang dan Tenaga yang Dibangkitkan. No.
PT. P L N
Jumlah Pembangkit Kapasitas (Unit) Terpasang
Tenaga yang di Bangkitkan (Kw/h)
1. Cabang Pekanbaru 2. Cabang Rengat 3. Cabang Dumai
47 118 95
9.700 59.508 81.565
23.478.602 136.108.752 118.906.559
JUMLAH
254
150.773
278.493.913
Sumber : PT. P L N Wilayah Riau - 2006 Sektor Pariwisata
Pembangunan pariwisata merupakan kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua prasarana dan sarana serta fasilitas yang diperlukan dalam melayani permintaan wisatawan. Pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di Provinsi Riau dewasa ini mengindikasikan bahwa pariwisata telah menjadi sektor ekonomi utama tidak saja di Provinsi Riau juga bagi Indonesia. Perkembangan kepariwisataan di Provinsi Riau menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Riau dari tahun ketahun selalu menunjukkan peningkatan. Namun ini semua tergantung dengan kondisi di suatu daerah, semakin kondusif suatu daerah maka kemungkinan wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut akan semakin tinggi, namun sebaliknya jika kondisi daerah tidak kondusif maka wisatawan akan enggan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Tujuan utama pengembangan industri pariwisata adalah untuk menggaet penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan yang mengunjungi suatu negara. Kalau devisa hasil ekspor diperoleh dari penjualan barang-barang di luar negeri, namun di sektor pariwisata devisa diperoleh dari pengeluaran wisatawan yang mengunjungi suatu negara. Agar devisa sektor pariwisata lebih banyak diterima maka perlu diupayakan agar wisatawan yang datang lebih banyak dan lebih lama tinggal serta lebih banyak membelanjakan uangnya di negara tujuan, sehingga semakin banyak uang yang dibelanjakan dinegara
tujuan, semakin banyak devisa yang akan diperoleh. Devisa ini secara langsung akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pengembangan wisata dengan sasaran wisatawan nusantara maupun mancanegara juga akan memacu lajunya pertumbuhan ekonomi daerah, karena pariwisata tidak berdiri sendiri. Pengembangan pariwisata akan membuka berbagai lapangan kerja dan mempercepat peredaran uang disuatu wilayah. Mengingat Provinsi Riau yang berhadapan langsung dengan dua negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapore memberikan peluang yang sangat menjanjikan untuk sektor pariwisata Riau di masa mendatang. Dalam pembangunan perekonomian, kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang dapat menyediakan kamar untuk menginap (hotel), makanan dan minuman (bar dan restoran), perencana perjalanan wisata, agen perjalanan, industri kerajinan, pramuwisata, tenaga terampil akan tetapi juga prasarana ekonomi, seperti jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara. Disamping itu dibutuhkan juga prasarana pembangkit listrik, fasilitas olah raga dan rekreasi dan ban yak sektor perekonomian lainnya. Berbagai upaya untuk mengatasi persoalan diatas sudah mulai dibenahi oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan memberikan kemudahan kepada pihak-pihak investor untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata. Jumlah hotel di Provinsi Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sebagai upaya untuk mengantisifasi arus globalisasi, mulai dari kelas melati sampai kepada kelas berbintang. Pihak pengelola hotel juga melengkapi hotelnya dengan berbagai fasilitas agar pengunjung bisa nyaman untuk menginap di hotel mereka. Bila melihat kondisi Provinsi Riau sekarang ini yang terdiri dari 11 kabupaten/kota, sebagiannya mempunyai wilayah pesisir, hal ini sangat baik untuk di olah menjadi obyek wisata bahari. Ada beberapa alasan kenapa wisata bahari perlu untuk dikembangkan, antara lain : (1) Permintaan akan produk wisata bahari baik dalam maupun luar negeri terus meningkat, sejalan dengan peningkatan dalam kunjungan wisatawan sebagai akibat dari peningkatan mobilitas manusia, karena kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, pertumbuhan penduduk serta kualitas hidup manusia semakin baik, (2) Semakin berkembangnya penyebaran informasi menimbulkan hasrat yang semakin besar untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat tata cara kehidupan budaya dan keindahan alam, (3) Provinsi Riau memiliki potensi wisata bahari yang apabila dikelola secara profesional akan mendatangkan daya tarik bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Mengingat wisata bahari belum optimal dikelola, pe rlu kiranya dilakukan strategi pengembangan wisata bahari tersebut, seperti : (1) Pembuatan rencana arahan pengembangan wisata bahari, (2) Penggalian informasi potensi wisata bahari yang ada di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, (3) Pendayagunaan potensi wisata bahari sesuai dengan daya dukung dan pengembangan daerah tujuan wisata, (4) Pengendalian
dampak akibat kegiatan manusia terhadap potensi wisata bahari, (5) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung pengelolaan pariwisata bahari, (6) Pembinaan dan pemanfaatan sistem kelembagaan dan (7) Membina kerjasama dengan instansi terkait. Setelah ditentukan strategi pengembangan wisata bahari, maka langkah selanjutnya adalah upaya pengembangannya. Ada beberapa upaya yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata bahari, antara lain : (1) Pengembangan wisata bahari secara terpadu menyangkut pengembangan sarana dan prasarana, sarana umum, jasa pelayanan, jaminan keselamatan dan aksesibilitas, (2) Promosi secara efektif, (3) Wisata bahari dapat memberikan nilai tambah khusunya bagi masyarakat setempat, antara lain dengan melibatkan masyarakat nelayan, sehingga menjadi p aket-paket diversifikasi yang saling terkait satu sama lain dan (4) Pengembangan wisata bahari harus diikuti dengan pengembangan wisata budaya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat lokal. Dari data yang ada, jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Riau cenderung relatif menurun dari tahun ketahun. Hal ini memberikan indikasi bahwa kesiapan daerah untuk menarik jumlah wisatawan ke daerah ini belum optimal. Mengingat tahun 2008 merupakan tahun kunjungan wisatawan ke Indonesia, Provinsi Riau bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menarik wisatawan lebih banyak datang ke Bumi Lancang Kuning. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Provinsi Riau Melalui Pintu Masuk Utama No.
PINTU MASUK
TAHUN 2003
1. 2. 3.
Dumai Pekanbaru Lain-lain JUMLAH
49.661 7.756 2.212 59.629
2004
44.975 12.392 1.905 59.272
2005
35.669 12.881 6.174 54.724
2006
15.855 18.735 5.169 39.759
Sumber : Dinas Kebudayaa, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau Dari tabel 27 di atas terlihat bahwa kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Riau terjadi penurunan, tahun 2003 jumlah wisatawan datang ke Provinsi Riau sebanyak 59.629 orang, tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 59.272 orang. Tahun 2005 kembali terjadi penurunan jumlah wisatawan menjadi 54.724 orang dan tahun 2006 turung menjadi 39.759 orang. Dari 39.759 orang wisatawan manca negara yang berkunjung ke Provinsi Riau tahun 2006, sebanyak 30.751 orang atau 77.34 % adalah dari negara Asean, ini berarti dominasi kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Riau adalah dari negara Asean. Dari benua Asia sebanyak 2.802 orang atau 7.04 %, Amerika sebanyak 2.234 orang atau 5.61 %, Eropa sebanyak 2.653 orang atau 6.67 %, Australia dan New Zealand sebanyak 1.104 orang atau 2.77 % dan lainnya sebanyak 215 orang atau 0.54 %. Tantangan kedepan bagi Provinsi Riau setelah berpisah dengan Provinsi Kepulauan Riau adalah bagaimana bisa
