RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG
Jalan W.R. Supratman No.100 KM. 8 Tanjungpinang Telp/ Fax. 0771- 733 5203
E-mail:
[email protected] [email protected]
SURAT KEPUTUSAN
PEMIMPIN BLUD RSUD PROVINSI KEPULUAN RIAU TANJUNGPINANG
NOMOR : / SK-RSUD PROV / II / 2017
T E N T A N G
PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI
(KEBIJAKAN, PEDOMAN, PANDUAN & STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL/SPO)
RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG
PEMIMPIN BLUD RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG
Menimbang
:
bahwa Akreditasi merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang dilakukan dengan membangun sistem dan budaya mutu;
bahwa sebagai dasar dimulainya pembangunan sistem di rumah sakit maka diperlukan dokumen – dokumen;
bahwa agar terdapat persamaan persepsi dalam penyusunan dokumen yang terkait, maka diperlukan sebuah Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi;
bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c diatas, diperlukan sebuah Panduan dalam penyusunan Dokumen Akreditasi (Kebijakan, Pedoman, Panduan dan Standar Prosedur Operasional /SPO) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Prov Kepulauan Riau Tanjungpinang;
Mengingat
:
Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang – Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk wilayah kabupaten/kota;
Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran ;
Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di RS ;
Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 697 Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pemimpin BLUD RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI (KEBIJAKAN, PEDOMAN, PANDUAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL /SPO) DI RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG.
Kesatu
:
Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tentang Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi (Kebijakan, Pedoman, Panduan Dan Standar Prosedur Operasional /SPO) di RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.
Kedua
:
Penyusunan panduan ini dibuat berdasarkan Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi yang disusun oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tahun 2012 dan mengacu pada kebijakan – kebijakan pelayanan di RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.
Ketiga
:
Dokumen yang dimaksud adalah semua dokumen yang harus disiapkan rumah sakit dalam pelaksaanaan akreditasi rumah sakit, antara lain :
Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit
Pedoman/Panduan Pelayanan Rumah Sakit
Standar Prosedur Operasional/SPO
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan : TanjungpinangPada tanggal : Februari 2017 PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG dr. MUCHTAR LUTFI MUNAWAR, SpP
Ditetapkan : Tanjungpinang
Pada tanggal : Februari 2017
PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANJUNGPINANG
dr. MUCHTAR LUTFI MUNAWAR, SpP
LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANJUNGPINANG
NOMOR : / SK-RSUD PROV / II / 2017
TANGGAL : Februari 2017
PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI
Latar Belakang
Akreditasi rumah sakit merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang dilakukan dengan membangun sistem dan budaya mutu. Melalui akreditasi rumah sakit, diharapkan ada perbaikan sistem di rumah sakit meliputi input, proses dan product output (meliputi output dan outcome).
Sebagai dasar dimulainya pembangunan sistem di rumah sakit, diperlukan dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Dokumen – dokumen tersebut dibuat dalam bentuk regulasi di rumah sakit. Untuk dapat terjadinya persamaan persepsi dalam penyusunan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi rumah sakit, maka diperlukan panduan penyusunan dokumen.
Dengan adanya panduan ini diharapkan dapat membantu rumah sakit menyiapkan dokumen yang merupakan bagian yang cukup penting dari proses akreditasi rumah sakit.
Maksud & Tujuan
Tujuan disusunnya panduan ini yaitu :
Tersedianya panduan bagi rumah sakit dalam penyusunan dokumen yang berbentuk regulasi;
Tersedianya panduan bagi pembimbing dalam melakukan bimbingan akreditasi;
Tersedianya panduan untuk pelatihan surveior akreditasi.
Dokumen Akreditasi
Yang dimaksud dokumen akreditasi adalah semua dokumen yang harus disiapkan rumah sakit dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Dalam hal ini dokumen dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu dokumen yang merupakan regulasi dan dokumen sebagai bukti pelaksanan kegiatan.
Dokumen regulasi di rumah sakit dapat dibedakan menjadi :
Regulasi pelayanan rumah sakit yang terdiri dari :
Kebijakan pelayanan rumah sakit
Pedoman/panduan pelayanan rumah sakit
Standar prosedur operasional (SPO)
Rencana jangka panjang (renstra, rencana strategi bisnis, bisnis plan, dll)
Rencana kerja tahunan (RKA, RBA, atau lainnya)
Regulasi di unit kerja rumah sakit yang terdiri dari :
Kebijakan pelayanan rumah sakit
Pedoman/panduan pelayanan rumah sakit
Standar prosedur operasional (SPO)
Program (rencana kerja tahunan unit kerja)
Dokumen sebagai bukti pelaksanaan terdiri dari :
Bukti tertulis kegiatan/rekam kegiatan
Dokumen pendukung lainnya : misalnya ijazah, sertifikat pelatihan, sertifikat perizinan, kalibrasi dan lain - lain.
Kebijakan dan Pedoman/Panduan
Kebijakan
Kebijakan rumah sakit adalah penetapan Direktur/Pimpinan rumah sakit pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang mengikat. Karena kebijakan bersifat garis besar maka untuk penerapan kebijakan tersebut perlu disusun pedoman/panduan dan prosedur sehingga ada kejelasan langkah – langkah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Kebijakan ditetapkan dengan peraturan atau keputusan Direktur/Pimpinan rumah sakit. Kebijakan dapat dituangkan dalam pasal – pasal didalam peraturan/keputusan tersebut atau merupakan lampiran dari peraturan/keputusan.
Format dokumen untuk kebijakan yang digunakan di RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang yaitu :
Pembukaan
Judul : Peraturan/Keputusan Direktur Rumah sakit tentang Kebijakan Pelayanan.........
Nomor : ...../SK-RSUD PROV/(bulan)/(tahun)
Jabatan pembuat peraturan/keputusan ditulis simetris, diletakkan di tengah margin serta ditulis dengan huruf capital
Konsiderans
Konsiderans Menimbang , memuat uraian singkat tentang pokok – pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan/keputusan. Huruf awal kata menimbang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua;
Konsiderans Mengingat , memuat dasar kewenangan dan peraturan perundang – undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan/keputusan tersebut. peraturan perundang – undangan tersebut yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi. Konsiderans mengingat diletakkan dibagian kiri tegak lurus dengan kata menimbang.
Diktum
Diktum Memutuskan ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan huruf kapital, serta diletakkan ditengah margin;
Diktum Menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan disejajarkan kebawah sejajar dengan kata menimbang dan mengingat, huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua;
Nama peraturan/keputusan sesuai dengan judul (kepala), seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
Batang Tubuh
Batang tubuh memuat semua substansi peraturan/keputusan yang dirumuskan kedalam 10 diktum – diktum, misalnya :
Kesatu :
Kedua :
Ketiga :
Dicantumkan saat berlakunya peraturan, keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan ketentuan dan peraturan lainnya;
Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran peraturan/keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan peraturan/keputusan.
Kaki
Kaki peraturan/keputusan merupakan bagian akhir substansi peraturan/keputusan yang memuat penandatangan keputusan/peraturan, pengundangan peraturan/keputusan yang terdiri atas tempat dan tanggal penetapan, nama jabatan, tanda tangan pejabat dan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
Penandatangan
Peraturan/keputusan Direktur/pimpinan rumah sakit ditanda tangani oleh Direktur/Pimpinan rumah sakit.
Lampiran Peraturan/Keputusan
Halaman pertama harus dicantumkan judul dan nomor peraturan/keputusan.
Halaman terakhir harus ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Rumah sakit.
Pedoman/Panduan
Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan, dengan demikian merupakan hal pokok yang menjadi dasar untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan.
Sedangkan panduan adalah merupakan petunjuk dalam mengatur kegiatan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pedoman mengatur beberapa hal, sedangkan panduan hanya meliputi 1 (satu) kegiatan.
Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pedoman/panduan:
Setiap pedoman/panduan harus dilengkapi dengan peraturan/keputusan Direktur/Pimpinan rumah sakit. Bila Direktur/pimpinan rumah sakit diganti, peraturan/keputusan direktur/pimpinan rumah sakit untuk pemberlakuan pedoman/panduan tidak perlu diganti. Peraturan/keputusan direktur/pimpinan rumah sakit diganti bila memang ada perubahan dalam pedoman/panduan tersebut.
Setiap pedoman/panduan sebaiknya dilakukan evaluasi minimal 2 – 3 tahun sekali.
Bila Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan pedoman/panduan untuk suatu kegiatan pelayanan tertentu maka rumah sakit dalam membuat pedoman/panduan wajib mengacu pada pedoman/panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut.
Walaupun format baku sistematika pedoman/panduan tidak ditetapkan, namun ada sistematika yang lazim digunakan sebagai berikut :
Format Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja :
BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Rumah Sakit
BAB III Visi, Misi, falsafah, Nilai dan Tujuan Rumah Sakit
BAB IV Struktur Organisasi
BAB V Struktur Organisasi Unit Kerja
BAB VI Uraian jabatan
BAB VII Tata Hubungan Kerja
BAB VIII Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Opersonil
BAB IX Kegiatan Orientasi
BAB X Pertemuan Rapat
BAB XI Pelaporan
Laporan harian
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
Format Pedoman Pelayanan Unit Kerja
BAB I Pendahuluan
Latar Belakang
Tujuan Pedoman
Ruang Lingkup Pelayanan
Batasan Operasional
Landasan Hukum
BAB II Standar Ketenagaan
Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Distribusi Ketenagaan
Pengaturan Jaga
BAB III Standar Fasilitas
Denah Ruang
Standar Fasilitas
BAB IV Tata Laksana Pelayanan
BAB V Logistik
BAB VI Keselamatan Pasien
BAB VII Keselamatan Kerja
BAB VIII Pengendalian Mutu
BAB IX Penutup
Format Panduan Pelayanan RS
BAB I Definisi
BAB II Ruang Lingkup
BAB III Tata Laksana
BAB IV Dokumentasi
Prosedur
Beberapa istilah prosedur yang sering digunakan yaitu :
Standard Operating Procedure ( SOP ), istilah ini lazim digunakan namun bukan merupakan istilah baku di Indonesia.
Standar Prosedur Operasional ( SPO ), istilah ini digunakan di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Prosedur tetap (Protap)
Prosedur Kerja
Prosedur Tindakan
Prosedur Penatalaksanaan
Petunjuk Teknis.
Walaupun banyak istilah, namun istilah digunakan adalah SPO karena sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang. Oleh karena itu untuk selanjutnya istilah yang digunakan di buku panduan ini adalah SPO.
Standar Prosedur Operasional
Pengertian
Yang dimaksud dengan SPO adalah : Suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.
Tujuan Penyusunan SPO
Agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/ seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.
Manfaat SPO
Memenuhi persyaratan standar pelayanan RS/ Akreditasi RS.
Mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan.
Memastikan staf RS memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya.
Contoh :
SPO Pemberian informasi, SPO Pemasangan Infus, SPO Pemindahan Pasien dari tempat tidur ke brankar.
Format SPO
Format SPO yang digunakan di RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang ada 2 (dua) macam, untuk pelayanan menggunakan format tabel sedangkan manajemen menggunakan format alur (flow chart).
Format SPO pelayanan, sesuai dengan lampiran Surat Edaran Direktur Pelayanan Medik Spesialistik Nomor YM.00.02.2.2.837 tertanggal 1 Juni 2001, perihal bentuk SPO.
Sedangkan Format SPO manajemen disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 35 tahun 2012.
Format SPO pelayanan sebagai berikut :
NAMA RS
DAN
LOGO
JUDUL SPO
NO.DOKUMEN
NO.REVISI
HALAMAN
SPO.....
Tanggal Terbit
Ditetapkan:
Direktur RS
PENGERTIAN
TUJUAN
KEBIJAKAN
PROSEDUR
UNIT TERKAIT
Penjelasan :
Penulisan SPO yang harus tetap di dalam tabel/kotak adalah : nama RS dan logo, judul SPO, SPO, No Dokumen, No Revisi, tanggal terbit dan tanda tangan Direktur RS, sedangkan untuk pengertian, tujuan,kebijakan,prosedur dan unit terkait boleh tidak diberi kotak/tabel.
Petunjuk Pengisian SPO
Kotak Heading: masing-masing kotak (Rumah Sakit,Judul SPO, No.Dokumen, No.Revisi, Halaman, Prosedur Tetap, Tanggal Terbit, Ditetapkan Direktur) diisi sebagai berikut :
Heading dan kotaknya dicetak pada setiap halaman. Pada halaman pertama kotak heading harus lengkap, untuk halaman-halaman selanjutnya kotak heading dapat hanya memuat : Kotak Nama RS, Judul SPO, No. Dokumen,No. Revisi dan Halaman.
Kotak RS diberi nama RS dan Logo RS (bila rs sudah mempunyai logo).
Judul SPO : diberi judul /nama SOP yang sesuai proses kerjanya.
No. Dokumen : diisi sesuai dengan ketentuan penomoran yang berlaku di RS yang bersangkutan, yang dibuat sistematis agar ada keseragaman.
No.Revisi: diisi dengan status revisi, dianjurkan menggunakan huruf. Contoh: dokumen baru diberi huruf A,dokumen revisi pertama diberi huruf B dan seterusnya. Tetapi dapat juga dengan angka,misalnya untuk dokumen baru dapat diberi 0,sedangkan dokumen revisi pertama diberi nomor 1,dan seterusnya.
Halaman: diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman untuk SPO tersebut. Misalnya: halaman pertama:1/5,halaman kedua:2/5,halaman terakhir:5/5.
SPO diberi penamaan sesuai ketentuan (istilah) yang digunakan RS, misalnya: SPO,Prosedur,prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan, prosedur kerja dan sebagainya.
Tanggal terbit: diberi tanggal sesuai tanggal terbitnya atau tanggal diberlakukannya SPO tersebut.
Ditetapkan direktur: diberi tanda tangan direktur dan nama jelasnya.
Isi SPO:
Pengertian: berisi penjelasan dan atau definisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah pengertian.
Tujuan: berisi tujuan pelaksanaan SPO secara spesifik. Kata kunci: " Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk ………………"
Kebijakan : berisi kebijakan Direktur/Pimpinan rumah sakit yang menjadi dasar dibuatnya SPO tersebut. Dicantumkan kebijakan yang mendasari SPO tersebut, kemudian diikuti dengan peraturan/keputusan dari kebijakan terkait.
Prosedur: bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tersebut.
Unit terkait: berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut.
Tata Cara Pengelolaan SPO
SPO dikelola oleh Tim Sekretariat Akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.
SPO ditulis dan disusun oleh Tim Sekretariat Akreditasi rumah sakit dan isi SPO didapat dari bagian/unit yang akan melaksanakan SPO tersebut .
Tim sekretariat Akreditasi juga memberi nomor, mendistribusikan, menarik kembali, menyimpan, mengevaluasi dan merevisi SPO.
Tim Sekretariat Akreditasi menyimpan semua SPO yang digunakan di RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.
Tata Cara Penyusunan SPO
Syarat Penyusunan SPO
Kegiatan yang dibuatkan SPOnya diidentifikasi terlebih dahulu apakah kegiatan yang dilakukan saat ini sudah ada SPO atau belum dan bila sudah ada agar diidentifikasi, apakah SPO masih efektif atau tidak.
SPO diusulkan/dibuat oleh oleh mereka yang melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut, Tim Akreditasi hanya untuk menanggapi, mengoreksi SPO tersebut dan memfasilitasi pembahasan SPO dengan pihak manajemen (Bidang, Wakil Direktur dan Direktur).
Didalam SPO harus dapat dikenali dengan jelas siapa melakukan apa,dimana,kapan dan mengapa.
SPO jangan menggunakan kalimat majemuk. Subyek,Predikat dan Obyek harus jelas.
SPO harus menggukan kalimat perintah/instruksi dengan bahasa yang dikenal pemakai.
SPO harus jelas ringkas dan mudah dilaksanakan. Untuk SPO pelayanan pasien maka harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pasien. Untuk SPO profesi harus mengacu kepada standar profesi, standar pelayanan, mengikuti perkembangan IPTEK dan memperhatikan aspek keselamatan pasien.
Proses Penyusunan SPO
SPO diusulkan dan disusun oleh masing – masing ruangan/unit sesuai dengan kebutuhan dan/ atau kegiatan yang biasa dilakukan di ruangan/unit masing yang sesuai dengan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh Undang – Undang, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Standar Pelayanan Kedokteran/Farmasi/Keperawatan/dll.
SPO diserahkan kepada Sekretariat Tim Akreditasi.
Tim Akreditasi bertugas :
Memberikan tanggapan, mengoreksi dan memperbaiki terhadap SPO yang telah disusun oleh pelaksanaan/unit kerja baik dari segi bahasa maupun penulisan
Sebagai koordinator dari SPO yang sudah dibuat oleh masing-masing unit kerja sehingga tidak ada duplikasi SPO/tumpang tindih SPO antar unit.
Melakukan cek ulang terhadap SPO-SPO yang akan ditanda tangani oleh Direktur RS.
SPO disusun di dalam document keeper (map folder).
Tata Cara Penomoran SPO
Semua SPO harus diberi nomor dengan format (nomor urut bidang pada Panduan Kebijakan Pelayanan).(kode unit pada Panduan Kebijakan Pelayanan),(nomor urut SPO didalam unit). Contoh SPO di IGD : 0I.01.01, SPO di Bidang pelayanan Medik : 0I.01
Kode-kode yang dipergunakan untuk pemberian nomor adalah sesuai dengan Panduan Kebijakan Pelayanan yang dikeluarkan oleh RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang yaitu :
I. Pelayanan Medis
Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan Rawat Jalan Umum dan Gigi
Pelayanan Rawat Jalan Spesialistik dan SubSpesialistik
Pelayanan Rawat Inap
Pelayanan Kamar Bedah (OK)
Pelayanan Kamar Bersalin (VK)
Pelayanan Intensif (ICU/PICU/NICU)
Pelayanan Hemodialisa
Pelayanan Pemeriksaan kesehatan
Pelayanan Mediko Legal
II. Pelayanan Keperawatan
1. Pelayanan Keperawatan Umum (nursing care)
2. Pelayanan Keperawatan Kebidanan dan Maternitas (midwife care)
3. Pelayanan Keperawatan Anestesi
4. Pelayanan Keperawatan Anak
5. Pelayanan Keperawatan Khusus
III. Pelayanan Penunjang Medis
1. Pelayanan Laboratorium Klinik
2. Pelayanan Radiologi
3. Pelayanan Farmasi
4. Pelayanan Konsultasi Gizi
5. Pelayanan Rehabilitasi Medis/Fisioterapi
6. Pelayanan Ambulan
7. Pelayanan Kamar Jenazah
IV. Pelayanan Administrasi
Pendaftaran/Admision Rawat Inap
Pelayanan Administrasi Kesehatan
Pelayanan Administrasi Mediko Legal
Tata Cara Penyimpanan SPO
SPO dijilid menjadi sebuah buku, tetapi tetap bisa diambil (dikeluarkan/disisipkan) apabila ada perubahan/revisi. SPO tersebut disusun secara rapi dan diletakkan ditempat yang sama sehingga mudah dicari.
SPO asli disimpan di ruang sekretariat Tim Akreditasi, SPO yang dilegalisir disimpan di Bagian Tata Usaha.
SPO fotokopi disimpan di masing – masing unit/instalasi dimana SPO tersebut digunakan.
Bila terdapat revisi, SPO asli tetap disimpan di sekretariat tim akreditasi. Sedangkan di masing – masing unit, SPO yang disimpan adalah SPO yang terbaru. SPO yang sudah tidak dipakai lagi, dikembalikan oleh unit/instalasi ke sekretariat tim akreditasi untuk diarsipkan/disimpan.
Tata Cara Pendistribusian SPO
SPO didistribusikan oleh Sekretariat Tim Akreditasi ke masing– masing unit dengan menggunakan buku serah terima.
Kepala Instalasi atau Kepala Ruang bertanggungjawab terhadap SPO di unit/instalasinya masing – masing.
Apabila SPO hilang atau tidak ditemukan, maka unit/instalasi berkewajiban mengganti SPO tersebut dengan cara memfotokopi sendiri dan meletakkannya ditempat sebelumnya (mudah dilihat/dibaca)
Tata Cara Evaluasi
Evaluasi SPO dilakukan seseuai dengan kebutuhan dan maksimal 3 (tiga) tahun sekali
Evaluasi SPO dilakukan oleh masing – masing unit/instalasi dan dihadiri oleh kepala unit kerja (Kepala Seksi/Sub Bagian, Kepala Bidang dan Wakil Direktur). Apabila SPO tersebut berhubungan dengan unit/instalasi lain, maka unit/instalasi tersebut harus dilibatkan.
Perbaikan/revisi SPO perlu dilakukan bila :
Alur SPO sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada
Adanya perkembangan IPTEK
