Prosedur Mutasi PNS Antar Propinsi
Seorang PNS karena hal-hal tertentu memaksanya untuk mutasi dari satu propinsi ke propinsi lain dalam wilayah NKRI. Banyak hal yang menyebabkan mutasi PNS antar propinsi dilakukan, diantaranya adalah : Istri/suami ditugaskan dipropinsi lain untuk jangka waktu yang lama Ingin mengembangkan karier di tempat yang baru karena adanya promosi Keahliannya sangat dibutuhkan di propinsi tertentu sehingga diminta mutasi kesana Hal lain yang bersifat pribadi. Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi untuk mengurus mutasi PNS antar propinsi adalah adalah sebagai berikut : 1) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara hirarkis ke Instansi yang dituju/menerima; 2) Apabila Instansi yang dituju dituj u membutuhkan pegawai dan menyetujui permohonan permo honan tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang dituju menghubungi ( Secara Tertulis ) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian asal, untuk meminta persetujuan; 3) Karena disetujui untuk pindah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal membuat surat pernyataan persetujuan; 4) Berdasarkan pernyataan persetujuan tersebut, Instansi yang menerima/ membutuhkan usul pindah antar Instansi dengan melampirkan : Surat permintaan persetujuan Instansi yang menerima ; Surat pernyataan persetujuan dari Instansi asal ; Surat keputusan pangkat terakhir ; Nota Usul surat pengantar usul pindah Instansi diajukan oleh Instansi yang menerima, dan ditujukan kepada Kepala BKN Pusat/Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya. Berikut beberapa contoh yang bisa dijadikan referensi mutasi PNS antar propinsi. Contoh Mutasi PNS Antar Propinsi 1 Propinsi 1 : Syarat Usul Pindah Kerja PNS Antar Kabupaten/Propinsi/Lembaga di Kab. Rembang
1. Asli Surat Permohonan Pindah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang memuat Data Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan alasan-alasan mengajukan permohonan pindah; 2. Salinan Sah Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; 3. Salinan Sah Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil; 4. Salinan Sah Kartu Pegawai; 5. Salinan Sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 1 tahun terakhir; 6. Salinan Sah Daftar Hadir 2 (dua) bulan terakhir; 7. Salinan Sah Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir; 8. Asli dan Rangkap Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah tentang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Berkas Asli dimasukkan dalam Bendel 1; 9. Asli dan Rangkap Rekomendasi/Persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah tentang Usul Pindah Tempat Bekerja ke Pemerintah Kabupaten/Propinsi/Lembaga lain. Berkas Asli dimasukkan dalam Bendel 1; 10. Salinan atau Tembusan Surat Pejabat Berwenang telah diterima/terdapat formasi di tempat kerja tujuan, untuk yang mengajukan usul pindah dari Pemerintah Kabupaten Rembang (bila telah didapatkan); 11. Salinan atau Tembusan Surat Pejabat Berwenang telah disetujui usul pindahnya untuk yang mengajukan usul pindah ke Pemerintah Kabupaten Rembang (bila telah didapatkan); 12. Surat Pimpinan Perangkat Daerah tentang Pengiriman Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil. Berkas disusun dalam 2 bendel, dimasukkan dalam Stopmap. Stopmap Warna Biru untuk Golongan IV, Stopmap warna Hijau untuk Golongan III, Warna Kuning untuk Golongan II dan Warna Merah untuk Golongan I. Berkas dikirimkan kepada Yth. Bupati Rembang (Bendel 1), dengan Tembusan kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang (Bendel 2)
Contoh Mutasi PNS Antar Propinsi 2 : Mutasi dari luar DKI ke Pemda DKI Jakarta
Pindah atau mutasi ke Pemda DKI sedikit berbeda dengan pindah ke daerah lain karena harus melalui tes seleksi. Prosesnya lebih kurang sebagai berikut : 1. Membuat surat permohonan rekomendasi pindah tugas ke kepala daerah (bupati/walikota cq. kepala BKD wilayah asal) dengan persetujuan dari kepala instansi asal. Dalam surat permohonan ini di lampirkan Foto Copy : SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, kartu pegawai, DP3 2 tahun terakhir. Prosesnya kurang lebih sebulan tergantung ada tidaknya kepala daerah. 2. Surat rekomendasi pindah tugas dari Bupati/walikota yang di tujukan kepada Gubernur cq. Kepala BKD provinsi asal untuk diserahkan ke BKD propinsi asal. BKD Propinsi mengeluarkan surat Persetujuan pindah antar instasi yang ditujukan kepada Gubernur DKI Up. Sekertaris daerah 3. Surat persetujuan pindah dari Gubernur asal yang disertai lampiran (no.1) dimasukan ke Sekertaris daerah DKI untuk diteruskan ke BKD propinsi DKI. Selanjutnya tinggal tunggu pemberitauan. 4. Setelah menunggu kurang lebih 3 bulan, akan ada surat undangan untuk mengikuti seleksi mutasi dengan materi psikotes dan wawancara. 5. Setelah proses seleksi mutasi selesai menunggu pemberitahuna hasil seleksi yang kira-kira memakan waktu sekitar 5 bulan. Apabila lulus seleksi maka harus melengkapi berkas-berkas berupa : SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, Karpeg, Ijazah terakhir + Transkrip nilai dan surat Persetujuan mutasi dari Gubernur asal. Berkas-berkas tersebut dipergunakan untuk mengurus SK BKN tentang alih tugas. 6. Setelah SK alih tugas dari BKN terbit masih harus menunggu SK Gubernur tentang pencatatan pemindahan PNS. Setelah SK Gubernur terbit, maka yang bersangkutan sudah bisa mulai bertugas dan pindah gaji di tempat baru. Waktu yang dibutuhkan mulai dari membuat permohonan dari tempat asal sampai resmi bekerja di tempat yang baru kurang lebih satu tahun, waktu yang cukup lama.
Tips-Tips untuk mutasi PNS antar daerah (pengalaman pribadi) January 21, 2010 at 8:31 am 807 comments
Postingan ini hanya bermaksud untuk sharing & membantu apabila ada rekan-rekan yang membutuhkan informasi untuk mutasi istri/suami/saudara/keluarga, dll yang berstatus pegawai negeri. Selengkapnya adalah sbb: 1. Syarat utama untuk mutasi, Syarat utama & mutlak untuk dapat mutasi adalah anda seorang PNS. Jadi, seorang karyawan perusahaan swasta tidak bisa mutasi sebagai PNS . Bila tetap ingin menjadi PNS, maka ikutlah tes CPNS yang rutin diadakan setiap tahun . 2. Alasan untuk mutasi, Hal terpenting untuk mentrigger/memulai proses mutasi adalah alasan yang tepat & kuat. Ada berbagai macam alasan yang bisa digunakan untuk mutasi, diantaranya adalah ikut pasangan (suami/istri), mendekatkan diri dengan keluarga, dan al asan-alasan personal lainnya. Dari berbagai alasan tersebut, yang paling dapat diterima adalah ikut pasangan (suami/istri), yang pindah tugas atau bertugas didaerah lain. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, akan lebih besar kemungkinannya untuk bisa mutasi, apabila pasangan kita tersebut bertugas sebagai pembela negara (ABRI) atau dikepolisian. Sedangkan apabila pasangan kita sebagai PNS, tetap akan mendapatkan prioritas lebih, tapi tidak sebesar ABRI atau kepolisian. Apalagi karyawan perusahaan swasta, saya dengan mendapatkan prioritas yang paling bawah. Tetapi jangan khawatir, meskipun saya sebagai karyawan perusahaan swasta, tetapi Alhamdulillah istri (PNS) saya masih bisa mutasi. 3. Prosedur Mutasi Apabila kita sudah mendapatkan alasan yang tepat untuk mutasi, maka kita bisa mulai untuk memasuki step-by-step proses dan prosedur untuk mutasi. Secara umum prosedur mutasi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: 3.1 Mencari tempat tujuan untuk mutasi Tahap ini merupakan tahap yang paling awal dari proses mutasi, karena kita harus memastikan tempat tujuan mutasi kita ini adalah tempat yang tepat. Pertimbangan pemilihan tujuan mutasi sebaiknya memperhatikan kemudahan akses & perkiraan kebutuhan pada instansi tujuan kita. Misalnya, anda tinggal dikota A dan memiliki background Sarjana Peternakan. Kebetulan dikota tersebut sedang digalakkan budidaya perikanan & peternakan. Nah, ada baiknya anda mencoba untuk mengajukan mutasi ke dinas peternakan/perikanan, pemerintah kota A. Tentu saja sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.2 Mencari informasi kualifikasi seperti apa yang sedang dibutuhkan ditempat tujuan Setelah mendapatkan tempat tujuan untuk mutasi, saatnya sekarang menganalisa bagaimana kemungkinan kita bisa diterima ditempat tujuan. Caranya bisa dengan menanyakan secara langsung ke user, atau pihak yang membutuhkan tenaga tambahan. Atau bila anda memiliki kenalan yang kebetulan berdinas diinstansi tempat tujuan Anda, maka anda bisa menanyakan apakah disana masih memerlukan tenaga tambahan, dengan kualifikasi yang kira-kira sesuai dengan anda. 3.3 Mengirimkan surat permohonan untuk mutasi Setelah mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya, mengenai tempat tujuan mutasi dan gambaran kebutuhan disana, kita dapat mulai untuk mengirimkan surat permohonan untuk mutasi. Surat permohonan mutasi ini ditandatangani oleh pemohon & diketahui oleh pejabat eselon 2 (misalnya Kepala Dinas). Surat tersebut dikirimkan ke pimpinan instansi dimana tujuan mutasi kita, misalnya Walikota (untuk pemerintah KOTA) atau Gubernur (untuk pemerinta DAERAH), melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah) atau bagian
kepegawaian. Setelah mengirimkan surat tersebut, sebaiknya kita rajin menanyakan ke BKD apakah sudah ada perkembangan/bagaimana status surat permohonan kita. 3.4 Response dari Instansi tujuan mutasi Setelah surat permohonan kita masuk ke instansi terkait, maka seharusnya pihak BKD memproses surat kita tersebut. Biasanya prosesnya memakan waktu dari beberapa minggu sampai beberapa bulan, tergantung dari birokrasi didaerah masing-masing. Response dari instansi tujuan mutasi adalah bersedia menerima permohonan kita atau menolaknya. Bila menerima (keluar surat lolos butuh), maka kita akan diminta untuk mengurus administrasi selanjutnya, sedangkan bila permohonan kita ditolak, maka kita sebaiknya mencari instansi lain yang sekiranya mau menerima. 3.5 Mengurus surat persetujuan dari instansi asal untuk melepas Setelah menerima surat lolos butuh dari instansi tujuan, maka kita harus mengurus surat persetujuan untuk melepaskan kita dari instansi asal. Misalnya kita sebagai PNS di pemerintah kota atau kabupaten (tingkat 2), maka kita harus mendapatkan surat persetujuan dari kepala daerah (atau yang mewakilinya) baik dari tingkat 2 (kota/kabupaten) dan tingkat 1 (provinsi) daerah asal kita. 3.6 Pengurusan SK mutasi dari pemerintah pusat Setelah semua surat kita dapatkan, baik surat lolos butuh dari instansi tujuan dan surat persetujuan pelepasan dari instansi asal, maka langkah berikutnya adalah mengurus SK mutasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BKN (Badan Kepegawaian Nasional). BKN sendiri terdiri dari beberapa bagian, dapat dicek ke http://www.bkn.go.id, dimana terdiri dari BKN pusat dan BKN regional. BKN regional (misalnya BKN Regional 3, untuk Jawa Barat & sekitarnya) tempat tujuan mutasi kita yang akan menerbitkan SK mutasi kita. 3.7 Penyampaian SK mutasi ke instansi tujuan Setelah SK mutasi terbit, maka kita tinggal membawa SK mutasi tersebut ke bagian kepegawaian (BKD) instansi tujuan. Setelah itu masih ada beberapa proses administrasi lagi yang perlu ditunggu, misalnya pengurusan pemindahan gaji dari daerah asal ke daerah tujuan. Selamat berkantor di instansi baru ……….
Adapun kelengkapan berkas permohonan mutasi atau pindah tugas PNS antara lain: Asli Surat permohonan mutasi/pindah tugas yang ditujukan ke Bupati atau Gubernur yang daerah yang dituju, yang memuat Data Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan alasan-alasan mengajukan permohonan pindah; Asli Surat Rekomendasi Instansi Yang dituju; Asli Surat Rekomendasi Instansi Yang ditinggalkan; Fotocopy Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; Fotocopy SK PNS Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) Fotocopy DP3 2 tahun terakhir; Fotocopy Daftar Hadir 2 (dua) bulan terakhir; Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir; Asli dan Rangkap Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah tentang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir Asli dan Rangkap Rekomendasi / Persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah tentang Usul Pindah Tempat Bekerja ke Pemerintah Kabupaten / Propinsi / Lembaga lain. Surat Pimpinan Perangkat Daerah tentang Pengiriman Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil.
** Prosedur dan Bahan Kelengkapan Yang Dipersiapkan 1. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara hirarkis ke Instansi yang dituju/menerima; 2. Apabila Instansi yang dituju membutuhkan pegawai dan menyetujui permohonan tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang dituju menghubungi ( Secara Tertulis ) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian asal, untuk meminta persetujuan; 3. Karena disetujui untuk pindah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal membuat surat pernyataan persetujuan; 4. Berdasarkan pernyataan persetujuan tersebut, Instansi yang menerima / membutuhkan usul pindah antar Instansi dengan melampirkan : a) Surat permintaan persetujuan Instansi yang menerima ; b) Surat pernyataan persetujuan dari Instansi asal ; c) Surat keputusan pangkat terakhir ; d) Nota Usul surat pengantar usul pindah Instansi diajukan oleh Instansi yang menerima, dan ditujukan kepada Kepala BKN Pusat / Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya. KEWENANGAN Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahu n 2003 Tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan : Kepala BKN menetapkan pemindahan antar Instansi bagi : Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen / lembaga Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Departemen/Lembaga ; Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Propinsi ; Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten / Kota Propinsi lainnya. Gubernur menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota dalam propinsi di wilayah kerjanya. (Jusak)
Hal
:PermohonanMutasiPegawai
Lamp
: 1 (satu) Berkas
Kepada Yth.BupatiBantul MelaluiKepalaDinasPendidikanDasarKab.Bantul c.q. Kepala BKD KabupatenBantul Di KabupatenBantul
Dengan hormat, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Sholawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah : Nama : ................ Tempat, Tgl Lahir : ............... NIP : ......................... Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. 1 / III b Unit Kerja : ............................ Alamat Instansi : .............................. Alamat Rumah : ....................................... D.I. Yogyakarta 55792 HP08157............ Mengajukan permohonan untuk mutasi ke sekolah ke SMK 1 Bantul yang lebih dekat dengan alasan : 1. Adanya kelebihan jumlah guru bidang studi (ada 5 guru IPS padahal total jam pelajaran IPS disekolah hanya 75 jam) sehingga tidak memperoleh jam mengajar yang cukup (24 jam) – SK Pembagian tugas terlampir 2. Yang bersangkutan kesulitan untuk menambah jam mengajar di sekolah lain (SMP) karena ratarata sudah kelebihan guru IPS 3. Mencari tempat kerja yang lebih dekat dari rumah karena jarak tempuh rumah ke sekolah 36 km sehingga kurang efektif 4. Di SMK 1 Bantul kekurangan guru IPS Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan : 1. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir 2. Fotocopy PAK terakhir 3. Fotocopy DP3 4. Fotocopy Ijazah S1 dan S2 5. Fotocopy Transkrip Nilai S1 dan S2 6. Fotocopy Akta Mengajar 7. Fotocopy KTP 8. Fotocopy Surat Perintah Menjalankan Tugas 9. Fotocopy SK Pembagian Tugas 10. Fotocopy Karpeg 11. Fotocopy NPWP 12. Fotocopy Akta Kelahiran Demikian permohonan dari kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan banyak terima kasih. Bantul, 14 Juni 2011 Hormat Kami ………………………………….
NIP. ..............................................
