BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pert Pertum umbu buha han n
sekt sektor or
pere pereko kono nomi mian an
pada pada
akhi akhirn rny ya
meni menim mbulk bulkan an
permasalahan lingkunngan, sosial dan budaya. Salah satu masalah lingkungan yaitu sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia. Apabila sampah tidak dikel dikelol olaa secar secaraa tepat, tepat, aman, aman,
dan dan terk terken endal dali, i, maka maka cepat cepat atau lamb lambat at akan akan
meni menimb mbul ulka kan n perm permasa asala laha han n baru baru di masy masyara araka katt yaitu yaitu menu menuru runy nyaa kual kualita itass lingkungan lingkungan yang pada giliranya akan berdampak berdampak negatif terhadap terhadap sendi-sendi sendi-sendi kehidupan kehidupan sosial masyarakat, misalnya misalnya terjadi penyebaran penyakit, penyakit, merusak merusak keindahan kota dan mencemari lingkungan Sebagai daerah yang sedang dan terus membangun, Kabupaten Sanggau juga tidak luput dari masalah sampah. Dikutip dari www.suaraakarrumput.com pada umat, ! anuari "#$% Kepala &idang Kebersihan Sanggau Suharto, S', mengun mengungka gkapka pkan n masalah masalah sampah sampah masih masih menjad menjadii permas permasalah alahan an serius serius bagi bagi Pemkab Sanggau, salah satunya karena belum adanya mesin pengolah sampah di Sanggau. (asalah lainnya adalah kurangnya armada yang bertugas, kurangnya tempat pembuangan pembuangan sementara sementara sehingga sehingga masyarakat masyarakat membuang membuang sampah yang tidak pada tempatnya seperti tanah kosong, bantaran sungai. Di sisi lain kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah juga perlu terus titingkatkan serta didorong menuju perilaku hidup sehat dan tertib, yang
1
telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah )o. $* +ahun "#$* +entang Ketertiban mum dan ingkungan, yang berbunyi $.
Pasal ! ayat " Setiap pemilik, penghuni, penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan kebersihan pekarangan pekarangan rumahnya rumahnya dan termasuk termasuk tanaman tanaman , jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, saluran pembuangan, serta parit dan lain-lainnya.
".
Pasal ! ayat * Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau taman, sungai, parit selokan, saluran pembuangan air dan tempattempat umum lainnya kecuali di tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan oleh Dinas /ipta Karya, +ata 0uang dan Kebersihan. Dalam Dalam fenom fenomen enaa saat saat ini ini serin sering g kita kita jump jumpai ai sampa sampah h indu industr strii yang yang menu menump mpuk uk begi begitu tu saja saja dan dan bany banyak akny nyaa sampa sampah h indu indust stri ri masy masyara araka katt yang yang berserakan dan tidak dibuang pada tempatnya dan sering juga dijumpai meliha melihatt sampah sampah-sam -sampah pah dibant dibantaran aran sungai sehing sehingga ga
dan
mencem mencemari ari lingku lingkunga ngan n
sekitar pemukiman pemukiman masyarakat. masyarakat. Penanganan Penanganan sampah permukiman memerlukan memerlukan partisipasi aktif indi1idu dan kelompok masyarakat selain peran pemerintah sebagai fasilitator. Dari gambaran serta uraian di atas, menunjukan bahwa masalah sampah sudah merupakan masalah prioritas yang harus di tangani dengan manajemen yang baik dengan mendorong partisifasi masyarakat untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih sehat. &erdasarkan masalah yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal
2
penelitian berjudul 23mplementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan &arat.4
1.2. Identifikasi Permasalahan
&erangkat
dari
uraian
pada
latar
belakang,
maka
penulis
mengidentifikasikan beberapa permasalahan, sebagai berikut a. +empat Pembuangan
Sementara
5+PS6
masih
kurang
jumlah
dan
penyebarannya. b. (asyarakat yang tinggal di pinggir sungai masih belum mengerti akan pentingnya kebersihan lingkungan, sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. 1.3. Foks Penelitian
&erdasarkan identifikasi masalah yang berangkat dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka fokus penelitian ini diarahkan pada proses implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Sanggau. 1.!. "msan Permasalahan
&erdasarkan dari fokus penelitian di atas maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai # (engapa 3mplementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan &arat belum efektif74. 1.$. %&an Penelitian
Adapun tujuan penelitian, ntuk mengungkapkan mengapa 3mplementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kabupaten Sanggau Kalimantan &ara belum efektif.
3
1.'. (anfaat Penelitian
+erkait dengan tujuan penelitan, maka manfaat yang diharap kan dari hasil penelitian ini dibagi ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain sebagai berikut. 1.'.1. (anfaat %eoritis
Penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarahkan kepada pengembangan ilmu pengetahuan, dan
khususnya dalam pembahasan topik
mengenai kebijakan penanganan sampah.
1.'.2. (anfaat Praktis
Dari hasil penelitian ini dapat dijadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan penanganan sampah dan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi Dinas /ipta Karya, +ata 0uang dan Kebersihan Kabupaten Sanggau.
4
BAB II )A*IAN %E+"I
2.1.
%eori 2.1.1 )e,i&akan P,lik
Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu
maupun
untuk melakukan tidakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. )egara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 5(ustopadidjaja, "##" "8."96. Ada beberapa teori tentang kebijakan di antaranya yaitu: menurut +itmuss 5"### $" 6 mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuam tertentu dan menurut 'di Suharto 5"##986
5
menyatakan bahwa kebijakan adalah
suatu ketetapan yang memuat prinsip-
prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Studi mengenai pembuatan kebijakan publik merupakan studi yang sangat penting dalam administrasi negara. Prinsip tersebut akan ditinjau lebih lanjut dari kebijakan publik sendiri menurut para ahli. (enurut ;. ;ugh ;eglo 5dalam Abidin "##<"$6 kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Anderson 5dalam 3slamy, $!!8<6 mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan publik menurut Dye yaitu whatever goverments choose to do or not to do 5Subarsono, "##%"6. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi sesuatu masalah publik. Sedangkan
=riedrick
sebagaimana
dikutib
oleh
)ugroho
5"##<<6
mendefinisikannya sebagai 2suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.4
6
Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam perkembangan 3lmu Administrasi )egara baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun, kebijakan publik merupakan masalah politik yang menarik untuk dikaji dan dibahas. Dari penjelasan di atas dapat ditarik konsep dasar bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencana atau pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri. Sebagaimana penjelasan 3slamy 5$!!8%6 kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. ;ogwood dan Peters 5dalam Putra "##*$$%-$$>6 menganggap ada sebuah proses linier pada sebuah kebijakan yaitu policy innovation ? policy succession ? policy maintenance ? policy termination. Policy innovation adalah saat di mana pemerintah berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk pikuk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang rele1an dengan konteks tersebut. Policy succession, setelah aspirasi itu ditangkap maka pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada
7
dengan kebijakan baru yang lebih baik. Policy maintenance adalah sebuah pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk keep the policy on track . Policy termination adalah saat di mana kebijakan yang ada tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut dihentikan. +erdapat berbagai macam strategi untuk menghentikan kebijakan, apakah itu dengan mencabut kebijakan, membatalkannya, atau menggantinya dengan sebuah kebijakan baru. Substansi utama dari proses linier yang digagas oleh ;ogwood dan Peters secara lugas mendeskripsikan kepada kita bahwa kebijakan publik merupakan siklus yang mekanistik.
2.1.2 . Im-lementasi ke,i&akan
Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya inter1ensi berbagai kepentingan. Dalam derajat lain Daniel (a@manian dan Paul Sabatier dalam bukunya 3mplementation
and
Public
5dalam
Agustino
"##>$*!6
mendefinisikan
3mplementasi Kebijakan sebagai 4Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusankeputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. a@imnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya4 3mplementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih
8
melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya ditataran rendah. 'lmore dkk 5$!!! <%6. (enurut (a@manian dan Sabatier 5 $!9* *% 6, ada tiga kelompok 1ariabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni A. Karakteristik dari masalah $
tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. leh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
"
tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. 3ni berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
*
proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.sebuah program akan relatif sulit implementasikan apabila sasaranya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
<
cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif
9
mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan prilaku masyarakat. (enurut 'dwards 333 5$!9# !-$$6,
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
empat 1ariabel, yaitu 5$6 komunikasi, 5"6 sumber daya, 5*6 disposisi, dan 5<6 struktur birokrasi. Pada teori 'dwards 333 implementasi kebijakan hanya dipengaruhi oleh lingkungan internal organisasi, sedangkan menurut pakar lain lingkungan luar juga beperan besar dalam proses implementasi kebijakan. Dalam kamus Bebster 5Bahab, $!!8><6 pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, di mana “to implementasi” 5mengimplementasikan6 berarti “to provide means for carrying out; to give practical effect to” 5menyajikan alat bantu untuk melaksanakan: menimbulkan dampakCberakibat sesuatu6. Selanjutnya Bahab 5$!!8>%6 mengungkapkan pendapat (a@manian dan Sabatier yang menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut 2(emahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibatCdampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.4 (enurut Bahab 5$!!$<%6, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. 3ni menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.
10
3a juga mengatakan, dalam implementasi khususnya yang dilibatkan oleh banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari * sudut pandang yakni 25$6 pemprakarsa kebijakanCpembuat kebijakan 5the center atau pusat6: 5"6 pejabat-pejabat pelaksana di lapangan 5the periphery6: 5*6 aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran 5target group64 5Bahab, $!!8>*6. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai “Out come” 5hasil akhir6 kegiatan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut “Policy delivery system” 5sistem penyampaianCpenerusan kebijakan negara6 yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana tertentu yang dirancangCdidesain secara khusus serta diarahkan
menuju
tercapainya
tujuan-tujuan
dan
sasaran-sasaran
yang
dikehendaki 5Bahab, $!!#$"*-$"<6. (enurut Smith 5dalam buku +achjan, "##9*8-*! 6, dalam dalam proses implementasi ada empat 1ariabel yang perlu di perhatikan, keempat 1ariabel tersebut tidak berdiri sendiri, melaikan merupakan satu kesatuan yang saling mempergaruhi dan berintaraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa menyebabkan timbul protes-protes, bahkan aksi fisik dimana hal ini menghendaki penegaksn instusi-instusi baru untuk mewujutkan sasaran kebijakan tersebut. Keempat 1ariabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu antara lain
11
$. Program 5kebijakan6 yang di laksanakan. ". Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapak akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan. *. nsur pelaksana 5implementor 6, baik organisasi atau perorangan, yang bertangung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan penggawasan dari proses implemantasi tersebut. <. =aktor lingkungan. Dalam meneliti proses implementasi kebijakan penanganan sampah di kab Sanggau peneliti menggunakan teori implementasi menurut Smith sebagaimana yang telah disebutkan diatas, karena menurut Smith dalam +achjan 5"##96, implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. (odel Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. +eori Smith sesuai dengan kebijakaan penanganan permasalahan sampah di kab Sanggau di mana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan tersebut.
2.2 Hasil Penelitan ang "ele/an
Adapun hasil penelitian yang rele1an dengan perbandingan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut
12
Penelitian yang dilakukan oleh &illy enawi "##9 5 Skripsi 6, dengan judul 2Pengaruh 3mplementasi Kebijakan +erhadap 'fekti1itas Pengelolaan Sampah Di Perusahaan Daerah Kebersihan4. +ujuan penelitian ini (engetahui apa
yang
menjadi
penghambat
faktor-faktor
dalam implementasi kebijakan terhadap
efekti1itas pengolahan sampah di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota &andung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian rele1an antara lain: perbedaan lokasi penelitian, tentunya berbeda pula kultur budaya masyarakatnya, perbedaan metode penelitian, penelitian oleh peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian oleh &illy enawi menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bermaksud mencari kebenaran dari hipotesis penulisnya. Penelitian yang dilakukan oleh eni ;ernidyasari
"#$" 5 Skripsi 6.
melakukan penelitian dengan judul 23mplementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah +erhadap +ingkat Partisipasi (asyarakat Di Desa atiwaringin Kabupaten +angerang4.
+ujuannya
adalah
untuk
mengetahui
pelaksaan
kebijakan
pengelolaan sampah yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten +angerag di Desa atiwaringin untuk mngetahui tingkat partisipasi warga dalam pengelolaan sampah. . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian rele1an antara lain: perbedaan lokasi penelitian, tentunya berbeda pula kultur budaya masyarakatnya, perbedaan metode penelitian, penelitian oleh peneliti ini menggunakan
metode
penelitian
kualitatif,
sedangkan
penelitian
eni
;ernidyasari
menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bermaksud
mencari kebenaran dari hipotesis penulisnya.
13
Penelitian rele1an selanjutnya oleh
(asyulia Sunaryoningsih, "#$#
5 Skripsi 6, dengan judul penelitian 2Pengaruh 3mplementasi Kebijakan +entang Pengelolaan Sampah +erhadap (anajemen Pelayanan Kebersihan Dalam (ewujudkan (utu Kebersihan alan Perkotaan Dan ingkungan Perumahan4. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kebijakan
tentang
pengelolaan
pengaruh implementasi
sampah terhadap
manajemen pelayanan
kebersihan dalam mewujudkan mutu kebersihan jalan perkotaan dan lingkungan perumahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian rele1an antara lai: perbedaan lokasi penelitian, tentunya berbeda pula kultur budaya masyarakatnya, perbedaan metode penelitian, penelitian oleh peneliti ini menggunakan metode penelitian
kualitatif,
sedangkan
penelitian
(asyulia
Sunaryoningsih
menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bermaksud mencari kebenaran dari hipotesis penulisnya.
Sedangkan
penulis
sekarang
meneliti
2
3mplementasi
Kebijakan
Penanganan Sampah Di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan &arat 2. (engungkapkan dimana masyarakat kurangnya kesadaran dalam penanganan sampah di Kota Sanggau. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian
deskriptif
kualitatif
yang
bertujuan
menggambarkan
keadaan
sebenarnya di lapangan pada hasil penelitian, sedangkan ketiga penelitian rele1an di atas menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan membuktikan hipotesis pada hasil penelitian. 2.3 )erangka Ber-ikir
14
Peraturan Daerah )o. $* +ahun "#$* +entang Ketertiban mum dan ingkungan
Permasalahan penanganan sampah di Kabupaten Sanggau yang mengganggu kesehatan masyarakat, mengotori lingkungan dan merusak keindahan umum.
(enurut Smith 5dalam buku +achjan, "##9*8-*!6, dalam dalam proses implementasi ada empat 1ariabel yang perlu di perhatikan antara lain yaitu $. Program 5kebijakan6 yang di laksanakan. ". Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapak akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan. *. nsur pelaksana 5implementor 6, baik organisasi atau perorangan, yang bertangung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan penggawasan dari proses implemantasi tersebut. <. =aktor lingkungan.
;asil ang di /apai Pemerintah sebagai unsur pelaksana hendaknya memperhatikan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah. Dampak kebijakan bagi lingkungan sangat penting untuk diperhatikan, bagaimana menangani masalah sampah tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan
. 2.! Pertan0aan Penelitian
15
&erdasarkan kerangka berpikir yang dilandasi kajiaan teoritis sebagai mana yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang dapat lakukan adalah sebagai berikut $.
&agaimana program kebijakan yang Dilakukan dalam penanganan sampah di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan &arat 7
". &agaimana sasaran program dalam penaganan sampah di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan &arat 7 *.
&agaimana proses pelaksanaan dan pengawasan dalam penanganan sampah di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan &arat 7
<. &agaimana peran faktor lingkungan terhadap penanganan sampah di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan &arat 7
16
BAB III (E%+DE PENELI%IAN 3.1. *enis Penelitian
Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami 5/reswell, $!!9$%6. &ogdan dan +aylor 5(oleong, "##8*6 mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian akan dapat dicapai. Penggunaan metode kualitatif ini, berkesesuaian dengan permasalahan yang diangkat dan dipandang lebih tepat dicarikan datanya melalui metode kualitatif, karena akan diperoleh data yang lebih tuntas dan pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. enis penelitan yang digunakan dalam ini penelitian adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 1ariabel mandiri atau lebih 5 independen6 tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 1ariabel satu dengan yang lainya 5Sugiono, "##*$$6.
17
3.2. Langkah langkah Penelitian
Adapun langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut $. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literaturliteratur untuk mendapatkan bahan tertulis guna memperoleh dasar berupa teori-teori yang rele1an dengan masalah yang diteliti. ". Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara secara langsung kelokasi penelitian, guna memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai masalah yang akan diteliti. 3.3. %em-at dan akt -enelitian 3.3.1. Lokasi Penelitian
okasi Penelitan diambil Di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau, adapun alasan untuk memilihan lokasi tersebut adalah:
a. Karena adanya permasalahan sampah
di Kabupaten Sanggau dan
Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengeluarkan kebijakan dalam penanganan sampah. b. Karena lokasi penelitian merupakan kabupaten yang baru berkembang dan terus menggalakan pembangunan di segala bidang dan peneliti ingin turut menyumbang
pemikiran dalam hal kebijakan penanganan sampah di
Kabupaten Sanggau.
18
3.2.2. akt Penelitian
Adapun
waktu
penelitian dilakukan selama beberapa minggu untuk
melakukan penyusunan proposal sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. %a,el 3.1 *adal Penelitian
)o
Kegiatan
April (inggu 333 (inggu 3E
$
"
(ei (inggu 3
(inggu 33 (inggu 333 (inggu 3
Pembekalan Penyusunan Proposal Penyusunan Prposal dan Konsultasi dengan Konsultasi Pembimbing
3.!. 4,&ek dan +,&ek Penelitian
a. Subjek Penelitian Subjek penelitian adalah keseluruhan objek indi1idu, kelompok, objek, elemen atau unsur, pristiwa yang dijadikan dasar penelitian. Ada pun yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu $6 Kepala &idang Kebersihan Kabupaten Sanggau "6 Staf-staf yang terkait di Dinas /ipta Karya, +ata 0uang dan Kebersihan Kabupaten Sanggau. *6 (asyarakat kota Sanggau Kabupaten Sanggau.
19
Sebagai informan kunci adalah mereka yang benar-benar mengetahui keadaan atau permasalahan yang dijadikan sasaran penelitian. b. bjek Penelitian Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini5 yaitu 3mplementasi Kebijakan Penaganan Sampah Di Kabupaten Sanggau Kota Sanggau, ang mencangkup berbagai hal dalam permasalahan sampah. 3.$. %eknik Pengm-lan Data ang menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri, dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagi berikut a.
bser1asi, teknik yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data dengan mengadakan pengamatan terhadap masalah yang diteliti yaitu dengan secara langsung kelokasi dengan melihat dari dekat kenyataan yang ada dan yang terjadi pada obyek penelitian yaitu dimana, Bawancara yaitu +anya jawab langsung kepada informan yang mengetahui
b.
masalah yang diteliti. +eknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan sejumlah pertanyaan secara lisan yang telah disiapkan sebelumnya. Dokumentasi yang sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat,
c.
catatan harian laporan dan yang lain. Kemudian dokumen tersebut dicopy atau
3.'
discan sebagai bukti di jadikan data. Instrmen Pengm-lan Data
a.
Pedoman bser1asi, yaitu catatan tentang data yang diperoleh dari
b.
obyek penulisan yang telah diamati. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, sebagai panduan penulisan pada waktu mengadakan wawancara dengan informan kunci. Kemudian jawaban langsung dari
20
subjek penulisan dicatat oleh penulis dalam lembar jawaban yang telah
c.
ditentukan. Pedoman dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan untuk mencatat dokumen apa saja yang diperlukan, daftar dokumen tersebut dijadikan acuan untuk mengumpulkan data dokumentasi.
3.6
%eknik Analisis Data
Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dalam bentuk Deskriptif Kuallitatif, dengan tujuan mendeskripsikan 1ariable-1ariabel penelitian yang selanjutnya menganalisis data dengan cara penafsiran data dan fakta yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. 3.7
%eknik )ea,sahan Data 8 U&i 9aliditas :
+eknik keabsahan data triangulasi data merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triagulasi sumber, triagulasi teknik pengumpulan data, dan triagulasi waktu, sebagai berikut. $. +riangulasi sumber data ntuk menguji data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah melalui beberapa sumber. (isalnya untuk menguji data tentang penanganan sampah di Kabupaten Sanggau. ". +riangulasi teknik pengumpulan data +riangulasi teknik untuk menguji data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. (isalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan obser1asi, dokumen atau kuesioner. ika ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka
21
peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atas yang lain untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda. *. +riangulasi waktu +riangulasi waktu digunakan untuk 1aliditas data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. ntuk mendapatkam data yang sah melaluli obser1asi peneliti perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.
22
