KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN
PROPOSAL KARYA TULIS TUGAS AKHIR
TINJAUAN EFEKTIVITAS SOSIALISASI PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA Diajukan oleh: Iwan Hendriyanto NPM 2301160394
Desember 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN
PERSETUJUAN PROPOSAL KARYA TULIS TUGAS AKHIR
NAMA
: IWAN HENDRIYANTO
NOMOR POKOK MAHASISWA
: 2301160394
PROGRAM STUDI
: DIPLOMA III PAJAK
JURUSAN
: PAJAK
BIDANG STUDI
: PAJAK PENGHASILAN
JUDUL KARYA TULIS TUGAS AKHIR : TINJAUAN
EFEKTIVITAS
SOSIALISASI PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK JAKARTA
DI
KPP
PRATAMA
KEBAYORAN
BARU
DUA
Mengetahui
Menyetujui
Ketua Jurusan Pajak
Dosen Pembimbing,
Fadlil Usman, Ak., M.Acc., CA. NIP 19621010 198302 1 001
Syehabudin ZM, S.E., M.B.A. NIP 198302022006021002
ii
DAFTAR ISI
BAGIAN PENDAHULUAN HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................... ii DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii BAGIAN ISI ...........................................................................................................1 A. Pendekatan dan Tujuan Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir .......................1 B. Metode Penelitian .........................................................................................1 C. Rencana Daftar Isi Karya Tulis Tugas Akhir ...............................................2 D. Sinopsis .........................................................................................................4 E. Ringkasan Isi Tiap Bab .................................................................................7 F.
Rencana Daftar Pustaka ................................................................................8
PENUTUP ...............................................................................................................9 A. Rencana Kegiatan .........................................................................................9 B. Kontinjensi ....................................................................................................9
iii
BAGIAN ISI A. Pendekatan dan Tujuan Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir Pendekatan yang akan digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Nasition (2008, 24) menyatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif peneliti lebih spesifik memusatkan perhatian kepada aspekaspek tertentu dan sering menunjukan hubungan antara berbagai variabel atau memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial sehingga bersifat deskriptif. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah: 1. Mengetahui efektivitas sosialisasi PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. 2. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. 3. Mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi PP 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua.
B. Metode Penelitian Metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang digunakan dalam rangka mendukung penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini terdiri dari dua metode, yaitu : 1. Metode Studi Pustaka
1
Menurut Nazir (1998) studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literarutur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. 2. Metode Studi Lapangan Menurut Nigel Bevan dan Tomer Sharon (2009) studi lapangan adalah metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
C. Rencana Daftar Isi Karya Tulis Tugas Akhir HALAMAN JUDUL HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan penulisan C. Pembatasan Masalah D. Metode Penelitian E. Sistematika Pembahasan
BAB II DATA DAN FAKTA A. Program Kerja Sosialisasi PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
2
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak B. Program Kerja Sosialisasi PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Direktorat Jenderal Pajak C. Program Kerja Sosialisasi PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua BAB III PEMBAHASAN A. Penjabaran atas Program Kerja Sosialisasi PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua B. Hasil Survei Hubungan Antara Program Sosialisasi PP 23 Tahun 2018 yang Dilakukan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan Kepatuhan Wajib Pajak BAB IV SIMPULAN A. Simpulan LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA
3
D. Sinopsis Pajak yang pada mulanya merupakan upeti yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya untuk kepentingan raja, pada perkembangannya digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan umum seperti pembangunan jalan, menjaga keamanan rakyat, membangun sarana, dan fasilitas umum lainnya. Sehubungan dengan hal itu, Susi Zulvina (2011, 6) menyatakan bahwa perkembangannya dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Pada zaman setelah kemerdekaan, Indonesia melakukan reformasi perpajakan berupa penyederhanaan undang-undang perpajakan, dan perubahan sistem Official Assesment menjadi Self Asessment. Hal ini bertujuan agar peraturan perpajakan lebih mudah dipelajari, tidak menimbulkan duplikasi dalam praktek pemungutannya, dan lebih mengutamakan unsur keadilan. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2016 mencapai sekitar 83 persen dari total pendapatan negara, pada tahun 2017 mencapai sekitar 81 persen dari total pendapatan negara, dan pada tahun 2018 ditargetkan mencapai sekitar 88 persen dari total pendapatan negara. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang terdiri dari PPh Migas dan PPh Non Migas. PPh Non Migas terdiri dari beberapa jenis,
4
diantaranya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 17, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 29. PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berarti atas pembayaran Pajak Penghasilan tersebut bukanlah pembayaran di muka atas Pajak Penghasilan yang terutang satu tahun akan tetapi langsung melunasi Pajak Penghasilan yang terutang untuk penghasilan tersebut. Pada tahun 2013, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertenu. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, sehingga perlu diberikan perlakuan tersendiri mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Besarnya tarif Pajak Penghasilan
tersebut adalah 1 persen didasarkan pada
peredaran bruto usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Jumlah peredaran bruto tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan adalah tidak melebihi Rp4.800.000.000, 00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Pada tahun 2018, dengan pertimbangan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib
5
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Besarnya tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut adalah sebesar 0,5 persen atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini paling lama adalah 7 (tujuh) tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 ini, menjadi peluang bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat memperluas basis data perpajakan yang sudah ada. Untuk mendukung kegiatan tersebut maka perlu adanya strategi sosialisasi yang tepat agar bisa mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan PP 23 Tahun 2018. Disamping itu, perlu dilakukan sebuah evaluasi atas sosialisasi yang telah dilakukan agar kedepannya DJP dapat memberikan sosialisasi yang tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat,. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya dilihat dari sudut pandang pelaksana sosialisasi, tetapi juga harus menampung aspirasi yang berasal dari masyarakat.
6
E. Ringkasan Isi Tiap Bab BAB I
PENDAHULIAN Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, tujuan penelitian, pembahasan masalah, metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data.
BAB II DATA DAN FAKTA Pada bab ini berisi Program Kerja Sosialisasi PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dari Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Direktorat Jenderal Pajak, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini berisi mengenai penjabaran atas Program Kerja Sosialisasi PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, dan Hasil Survei Hubungan Antara Program Sosialisasi PP 23 Tahun 2018 yang Dilakukan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan Kepatuhan Wajib Pajak
7
BAB IV KESIMPULAN Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat.
F. Rencana Daftar Pustaka S. Nasution. 2008. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Kesepuluh. Susi Zulvina & Yosep P. 2014. Modul Pengantar Perpajakan. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Kauangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 2007. Peraturan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Nomor PER-001/PP.7/2007 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
8
PENUTUP A. Rencana Kegiatan KEGIATAN
TANGGAL
Penyusunan Proposal
8 Oktober – 14 Desember 2018
Pengumpulan Proposal
24 Desember – 18 Januari 2018 21 Januari – 14 Juni 2019
Penyusunan dan Pembimbingan KTTA
17 Juni – 21 Juni 2019
Pengumpulan KTTA
24 Juni – 9 Agustus 2019
Penilaian dan Revisi KTTA
12 Agustus – 16 Agustus 2019
Pengumpulan KTTA (Hard Cover)
B. Kontinjensi Apabila dalam proses penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini ditemukan hambatan baik dalam hal pengumpulan data maupun pembahasan pokok permasalahan, maka perubahan-perubahan dapat terjadi terhadap rencana karya tulis ini. Perubahan tersebut dapat meliputi perubahan judul karya tulis, metode penelitian, judul bab, maupun subbab. Sesuai dengan peraturan resmi penyusunan outline dan karya tulis, sebelum melakukan perubahan-perubahan di atas, penulis akan mendiskusikannya dengan dosen pembimbing terlebih dahulu dan melaporkannya ke sekretariat apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan.
9
