A. Latar Belakang
Pada prinsipnya tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerj kerjaa
bera berada da pada pada seti setiap ap orang orang
individ ind ividu u atau org organis anisasi asi yang terl terlibat ibat
didalamnya. Dahulu, para ahli menganggap suatu kecelakaan murni disebabkan oleh tindakan pekerja yang salah. Sekarang anggapan anggapan itu telah bergeser, bahwa kecelakaan kerja bersumber kepada faktor-faktor organisasi dan manajemen. Para pekerja dan pegawai mestinya dapat diarahkan dan dikontrol oleh pihak manajemen sehingga tercipta suatu kegiatan kerja yang aman. Sejalan dengan teori-teori penyebab kecelakaan kerja yang ada terbaru, maka pihak manajemen harus bertanggungjawab terhadap keselamatan kerja para pekerjanya. Keselama Keselamatan tan dan kesehata kesehatan n kerja kerja dalam dalam industr industrii konstr konstruks uksi, i, sering sering diabaikan oleh para pelaksana pelaksana konstruksi. konstruksi. Hanya sebagian sebagian kecil saja pekerja yang yang memp memper erhat hatika ikan n kesel keselam amata atan n dan dan keseh kesehata atan n kerja kerja deng dengan an sung sunggu guhhsungguh. Meskipun sistem keselamatan dan kesehatan kerja telah diterapkan oleh kontraktor, kenyataan menunjukkan bahwa kecelakaan kerja masih sering terjadi, baik kecelakaan kecil maupun kecelakaan besar. Indu Indust stri ri kons konstr truk uksi si meru merupa paka kan n sala salah h satu satu sekt sektor or ind industr ustrii yang ang mempunyai resiko kecelakaan yang cukup tinggi. Berdasarkan data Jamsostek yang diambil dari situs internet (http://bataviase.co.id/node/150075), pada tahun 2009 terjadi 96.314 kasus kecelakaan kerja. Dari jumlah itu, korban meninggal dunia mencapai 2.116 orang, cacat total 528 orang, cacat sebagian 2.640 orang, cacat cacat fungsi fungsi 4.488 4.488 orang, orang, dan yang yang berhasi berhasill sembuh sembuh adalah 86.542 86.542 orang. Kerugian Kerugian yang diakibatkan diakibatkan oleh kecelakaan kerja pada proyek konstruksi yang kurang kurang memper memperhatik hatikan an keselam keselamatan atan dan kesehata kesehatan n kerja, kerja, jauh lebih lebih besar besar dibandin dibanding g dengan dengan proyek proyek konstru konstruksi ksi yang yang melaksa melaksanaka nakan n keselama keselamatan tan dan kesehatan kerja dengan baik. Pelaksanaan proyek pembangunan jalan f ly ly over yang over yang dilaksanakan di jalan Sudirman Sudirman Pekanbaru Pekanbaru terdiri dari 2 lokasi dikerjakan dikerjakan laksanakan laksanakan oleh kontraktor PT. kontraktor PT. Adhi Karya dan PT. Istaka Karya. Berlokasi di 2 tempat Lokasi Lokasi yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelaka kecelakaan an kerja kerja seperti seperti kecelaka kecelakaan an lalu lintas, lintas, terkena terkena arus arus listrik, listrik, terkena terkena
1
benda tajam, tertimpa benda jatuh dan lain-lain. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan meninjau mengenai pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja peranan pengawas lapangan dalam usaha-usaha pencegahan kecelakaan kerja di proyek konstruksi pada proyek pembangunan jalan f ly over Jalan Sudirman Pekanbaru. B. Perumusan Masalah
Apabila dilihat dari fungsi-fungsi manajemen, terdapat adanya fungsi perencanaan,
organisasi,
pelaksanaan,
dan
pengawasan.
Pada
fungsi
perencanaan, disamping terfokus pada tugas operasional juga harus mencakup usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang dipersiapkan untuk pencegahan terjadinya kecelakaan. Kemudianv perlu pula menganalisis bahaya bahaya apa saja yang mungkin akan timbul pada suatu pekerjaan dan bagaimana mengatasinya. Pada masa ini keberhasilan suatu proyek juga dilihat dari rendahnya tingkat kecelakaan yang terjadi pada saat pembangunan. Pelaksanaan K3 yang baik juga merupakan indikator keberhasilan suatu perusahaan konstruksi.Tanggung jawab harus digariskan dengan tegas agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang justru dapat membahayakan. Dalam suatu kontrak kerja pekerjaan keinsinyuran k onstruksi perlu adanya dibuat pasal pasal yang mengatur secara preventif keselamatan kerja dengan menunjuk UU dan peraturan yang berlaku (Yasin: 2003). Berdasarkan hal diatas, maka pada penelitian ini akan mencoba meninjau peenerapan SMK3 pada suatu proyek konstruksi pembangunan jalan fly over , yang mempunyai tingkat kesulitan dalam pelaksanaan yang berbeda dengan proyek konstruksi lainnya seperti gedung, bendungan, jalan raya, dan lain sebagainya. Apalagi pembangunan jalan ini dilaksanakan di lokasi yang arus lalu lintasnya cukup ramai dan berada di pusat kota. Dimana pekerjaan ini tentu saja akan menimbulkan gangguan pada arus lalu lintas kota Pekanbaru. Kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja pada proyek konstruksi yang kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, jauh lebih besar dibanding dengan proyek konstruksi yang melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik.
2
Dalam tugas akhir ini akan dibahas perumusan masalah yang akan dibahas masalah tersebut diatas dan diberi judul yaitu : Tinjauan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek pembangunan f ly over Pekanbaru.
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Melakukan peninjauan engkajian terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan f ly over di Pekanbaru. 2. Mengidentifikasi masalah –masalah K3 apa saja yang timbul pada proyek pembangunan jalan fly over Pekanbaru Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara peraturan keselamatan kerja dengan implementasi dilapangan. 3. Membuat perbandingan terhadap dua perusahaan kontraktor dalam hal pelaksanaan SMK3 pada proyek fly over yang sama. Mencari penyebab terjadinya kecelakaan kerja. 4. Mencegah terjadinya kecelakaan yang sama. 5. Meningkatkan kesadaran pengawas lapangan, kontraktor dan pekerja terhadap pentingnya aspek keselamatan dalam proyek konstruksi. D. Manfaat Penelitian
1. Dengan diketahui apa saja masalah masalah yang berkaitan dengan K3 pada suatu proyek fly over , maka akan dapat dicari solusinya untuk proyek dimasa mendatang. 2. Memberi informasi kepada pihak pihak yang terkait tentang SMK3 yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan dan kelancaran suatu proyek konstruksi jalan fly over E. Batasan Masalah
1. Masalah yang dibahas hanya berkisar pada penerapan K3 saja, hal lain yang tidak berkaitan dengan K3 tetapi mempengaruhi jalannya proyek tidak termasuk dalam lingkup pembahasan. Peranan Pengawas Lapangan terhadap
3
sistim manajement K3 pada proyek Pembangunan Jalan Fly Over Pekanbaru. 2. Pertanyaan hanya akan ditujukan kepada pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut, baik itu kontraktor, konsultan pengawas serta pemilik proyek saja. Kajian Penerapan Pedoman program keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek Pembangunan Jalan Fly Over Pekanbaru. 3
Tingkat motivasi pekerja dalam penerapan aturan keselamatan kerja.
E. Tinjauan Pustaka 1. Pengawasan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Dalam undang-undang ketenagakerjaan (tuliskan nomor dan tahun UU nya), aspek pengawasan masalah K3 dijelaskan dalam pasal XIV. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang harus memiliki kompetensi dan independensi. Pegawai pengawas perlu merasa bebas dari pengaruh berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Disamping itu, unit kerja pengawasan ketenagakerjaan baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah
kabupaten/kota
wajib
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
pengawasan kepada Menteri Tenaga Kerja. Pemerintah menyadari bahwa penerapan masalah K3 di perusahaan perusahaan tidak dapat diselesaikan dengan pengawasan saja. Perusahaan perusahaan perlu berpatisipasi aktif dalam penanganan masalah K3 dengan menyediakan rencana yang baik, yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau ”SMK3.” SMK3 ini merupakan tindakan nyata yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seluruh tingkat manajemen dalam suatu organisasi dan dalam pelaksanaan pekerjaan, agar seluruh pekerja dapat terlatih dan termotivasi untuk melaksanakan program K3 sekaligus bekerja dengan lebih produktif. Kementrian Tenaga Kerja juga inspektor/pengawas
untuk
memeriksa
menunjuk
tenaga-tenaga
perusahaan-perusahaan
dalam
4
menerapkan aturan mengenai SMK3. Para tenaga pengawas perlu melalukan audit paling tidak satu kali dalam tiga tahun. Perusahaan- perusahaan yang memenuhi kewajibannya akan diberikan sertifikat tanda bukti. Tetapi peraturan ini kurang jelas dalam mendifinisikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah K3, yaitu salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam operasional perusahaan yang berupa penghargaan tertulis serta diumumkan di media-media massa, seperti yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Departemen Tenaga Tambahkan informasi mengenai SMK3 di bidang konstruksi 2. Tenaga Kerja dan Kecelakaan Kerja a. Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Menurut Suma’mur (1989) kecelakaan kerja menyebabkan 5 jenis kerugian (K) : a. Kerusakan. b. Kekacauan organisasi. c. Keluhan dan kesedihan. d. Kelainan dan cacat. e. Kematian. Berbagai jenis kecelakaan yang terjadi akan menyulitkan pengembangan metode klasifikasi dan pencatatan, padahal klasifikasi dan pencatatan yang jelas akan memberikan informasi penting bagi pencegahan kecelakaan kerja. Oleh karena itu pada tahun 1962 ILO ( International Labour Organization) menyelenggarakan konferensi yang mengusulkan untuk melaksanakan studi tentang keadaan lingkungan di sekitar lingkungan kerja dalam industri. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut ILO adalah sebagai berikut : a. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan : 1. Terjatuh.
5
2. Tertimpa benda jatuh. 3. Terjepit oleh benda bergerak. 4. Gerakan yang dipaksakan. 5. Terkena arus listrik. 6. Terkena suhu tinggi 7. Kontak dengan bahan-bahan yang berbahaya atau radiasi. 8. Lain-lain kecelakaan kerja yang tidak termasuk golongan ini. b. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut penyebabnya : 1. Mesin. 2. Alat angkut dan alat angkat. 3. Peralatan lain (bejana bertekanan, instalasi pendingin, tangga, perancah dan lain-lain) 4. Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi. 5. Lingkungan kerja.
b. Tenaga Kerja Konstruksi
Undang – undang no. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang sedang melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari bentuk hubungan kerja, tenaga kerja konstruksi dibedakan menjadi : a. Tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang direkrut dan menandatangani ikatan kerja perorangan dengan perusahaan kontraktor. b. Tenaga kerja borongan, yaitu tenaga kerja berdasarkan ikatan kerja yang ada antara perusahaan penyedia tenaga kerja dengan kontraktor
untuk
jangka waktu tertentu. Dilihat dari segi keahlian dan pendidikannya tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : a. Tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang tertentu.
6
b. Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja. c. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu.
c. Sebab-Sebab Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh banyak faktor. Cara penggolongan sebab-sebab kecelakaan kerja diberbagai negara tidak sama. Namun ada kesamaan umum, bahwa kecelakaan disebabkan oleh dua golongan penyebab, yaitu : 1. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (Unsafe human actions). 2. Keadaan lingkungan yang tidak aman (Unsafe conditions). Menurut Santosa (2004) contoh tindakan yang membahayakan dan kondisi yang membahayakan antara lain : 1. Tindakan yang membahayakan : a. Menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan. b. Bekerja melebihi jam kerja ditempat kerja. 2. Kondisi yang membahayakan : a. Alat dan peralatan yang sudah tidak layak. b. Kondisi suhu yang membahayakan. Dari penyelidikan–penyelidikan didapatkan bahwa faktor manusia dalam timbulnya kecelakaan sangat besar. Sekitar 80-85 % kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia.
d. Akibat Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tempat korban bekerja dan bagi korban itu sendiri. Kerugian bagi perusahaan antara lain : 1. Biaya pengangkutan korban ke rumah sakit.
7
2. Hilangnya waktu kerja si korban dan rekan-rekan yang menolong sehingga menghambat proses produksi. 3. Kemunduran mental para pekerja. 4. Mencari tenaga kerja baru. 5. Citra perusahaan menjadi jelek. Bagi korban kecelakaan kerja dapat menyebabkan : 1. Meninggal dunia, yaitu apabila tenaga kerja berada di lokasi kerja karena suatu kecelakaan kerja mengakibatkan pekerja tersebut meninggal dunia. 2. Cacat tetap, yaitu keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota tubuh yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan. 3. Cedera ringan, yaitu keadaan yang mengakibatkan pekerja tidak mampu bekerja untuk sementara waktu.
e. Pencegahan Kecelakaan Kerja
Secara umum kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga, setiap kecelakaan kerja dapat diduga dari semula apabila kondisi kerja tidak memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah sangat baik. Berikut ini akan dijelaskan pencegahan yang dapat dilakukan agar kecelakaan kerja tidak terjadi ataupun dapat diminimalisir melalui : 1. Peraturan perundangan. Peraturan
perundangan
mengenai
kondisi
yaitu
kerja,
ketentuan-ketentuan
perencanaan,
konstruksi,
yang
diwajibkan
perawatan
dan
pemeliharaan, cara kerja peralatan industri, tugas pengusaha dan buruh, supervise medis, dan pemeriksaan kesehatan. 2. Standarisasi. Standarisasi yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tidak resmi mengenai konstruksi, jenis-jenis peralatan industri, praktek praktek keselamatan kerja ataupun alat-alat perlindungan diri saat bekerja. 3. Pengawasan.
8
Pengawasan yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan perundangundangan. 4. Penelitian bersifat teknik. Pelitian bersifat teknik meliputi sifat dan ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat pelindung diri. 5. Riset medis. Riset medis meliputi penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis faktor-faktor
lingkungan
dan
teknologi
serta
kondisi
fisik
yang
menyebabkan kecelakaan. 6. Riset psikologis. Riset psikologis yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan kecelakaan. 7. Riset statistik. Riset statistik yaitu untuk mengetahui jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, siapa saja, dalam pekerjaan apa, dan apa sebabnya. 8. Pendidikan. Pendidikan meliputi pelajaran subjek keselamatan sebagai kurikulum dalam akademi teknik. 9. Pelatihan. yaitu praktek latihan khususnya bagi tenaga kerja baru dalam hal keselamatan kerja. 10. Memotivasi. Memotivasi yaitu melakukan penyuluhan untuk menimbulkan sikap untuk selamat.
f. Perlengkapan dan Peralatan Penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pemakaian perlengkapan dan peralatan penunjang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting demi meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi khususnya kontruksi gedung bertingkat, pihak pelaksana harus menyediakan perlengkapan dan peralatan keselamatan kerja yang meliputi :
9
1. Alat pelindung diri, antara lain : a. Helm, dipakai oleh semua orang yang berada di area proyek. b. Sepatu lapangan, dipakai oleh semua orang yang berada di area proyek. c. Sarung tangan, dipakai oleh tukang besi, baja, las dan teknisi listrik. d. Masker las, dipakai oleh tukang las. e. Kaca mata, dipakai oleh tukang gerinda dan pekerjaan pengikisan. f. Sabuk pengaman, dipakai oleh pekerja yang berada pada ketinggian. 2. Perlengkapan dan penunjang keselamatan kerja, meliputi : a. Alat pemadam api. b. Klinik K3 dan obat P3k. c. Tandu. d. Rambu peringatan. f. Tempat sampah. g. Mushalla.
3. Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Pengertian dan Tujuan Keselamatan Kerja
Menurut Suma’mur (1989) pengertian keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Program keselamatan kerja merupakan suatu bagian dari upaya perencanaan dan pengendalian proyek yang ditujukan untuk pencegahan terhadap bahaya yang dapat menyebabkan suatu kecelakaan kerja, rusaknya material, peralatan ataupun konstruksi itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 disebutkan : tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Suatu pekerjaan baru memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan apabila keselamatan kerja telah dijamin. Kematian, cacat, cidera, penyakit, dan lain-lain sebagai akibat kecelakaan dalam melakukan pekerjaan bertentangan dengan dasar kemanusiaan, maka dari itu atas dasar landasan UUD 1945 lahir
10
undang-undang dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam keselamatan kerja, antara lain : a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerja. b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Adapun tujuan keselamatan kerja antara lain : a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. b.Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.
b. Ruang Lingkup Kesehatan Kerja
Kesehatan kerja adalah upaya penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal (UU Kesehatan Kerja Tahun 1992 Pasal 2). Kesehatan kerja meliputi berbagai upaya penyerasian antara pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya dalam hal cara/metode kerja, proses kerja dan kondisi yang bertujuan untuk (Buchari, 2007) : a. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kerja masyarakat pekerja disemua lapangan kerja setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosialnya. b.Mencegah timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi lingkungan kerjanya. c. Memberikan perlindungan bagi pekerja di dalam pekerjaannya dari kemungkinan
bahaya
yang
disebabkan
oleh
faktor-faktor
yang
membahayakan kesehatan. d.Menempatkan dan memelihara pekerja disuatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjanya.
c. Kapasitas Kerja, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja
11
Kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja merupakan tiga komponen utama dalam kesehatan kerja, dimana hubungan interaktif dan serasi antara ketiga komponen tersebut akan menghasilkan kesehatan kerja yang baik dan optimal. Kapasitas kerja yang baik seperti status kesehatan kerja dan gizi kerja yang baik serta kemampuan fisik yang prima diperlukan agar seorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Beban kerja meliputi beban kerja fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. Kondisi lingkungan kerja (misalnya panas, bising, debu, zat kimia dan lain-lain) dapat merupakan beban tambahan terhadap pekerja. Beban-beban tambahan tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Gangguan kesehatan pada pekerja dapat disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status kesehatan masyarakat pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh bahaya kesehatan ditempat kerja dan lingkungan kerja tetapi juga oleh faktor-faktor pelayanan kesehatan kerja, perilaku kerja serta faktor lainnya.
4. Ketentuan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia a. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi
Adapun Undang-undang atau peraturan tentang keselamatan kerja bidang konstruksi antara lain : 1. Peraturan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi No. 01/MEN/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. 2. Per.Men No.02 /MEN/1980 tentang pemeriksaan keselamatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat konstruksi.
12
Didalam peraturan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi No. 01/MEN/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan terdapat persyaratan yang berlaku bagi seluruh tenaga kerja, umum maupun tamu pada tempat kegiatan konstruksi bangunan antara lain : 1.
Semua pekerja dan semua orang wajib mematuhi
semua rambu peringatan. 2.
Pekerja harus memperhatikan dan mengindahkan
petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atasan dan harus berhati-hati terhadap semua orang yang berada dalam ruang kerjanya. 3.
Sebelum memulai pelaksanaan suatu pekerjaan, harus
dipastikan bahwa
pekerja telah mendapatkan pengenalan/sosialisasi
mengenai peraturan umum keselamatan dari petugas K3 di tempat kegiatan kerja. 4.
Semua kecelakaan dan kejadian harus dilaporkan pada
petugas K3 di tempat kegiatan kerja. Dalam hal terjadi luka pada seseorang, harus segera menghubungi petugas K3. Petugas ini akan mengurus pengangkutan orang yang terluka ke rumah sakit. 5.
Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) harus
segera diberikan sesaat setelah kejadian kecelakaan; 6.
Semua peralatan dan alat bantu kerja harus telah dipastikan
keamanannya untuk digunakan. 7.
Setiap pekerja wajib memelihara daerah kerja masing-masing agar
selalu dalam kondisi yang bersih dan sehat. 8. Setiap pekerja dilarang meninggalkan tempat bekerja tanpa ijin. 9.Setiap pekerja wajib memakai alat keselamatan kerja, seperti : a. Helm pengaman. b.Sepatu kerja. c.
Sarung tangan.
d.
Pelindung pendengaran.
e.Kaca mata debu.
13
f. Pelindung pernafasan. a.
Sabuk pengaman dan tali/tambang sesuai dengan kebutuhan
dan keadaan kerja. b. Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Aspek pengawasan ketenagakerjaan termasuk masalah keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan yang harus memiliki kompetensi dan indepedensi. Petugas pengawas harus bebas dari pengaruh berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Untuk melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan maka dikeluarkanlah Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. INST.05/M/RW/96 yang isinya antara lain : 1.Melaksanakan pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap
kegiatan konstruksi, dimulai pada tahap persiapan, pelaksanaan dan penggunaan kontruksi 2.Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap semua peralatan yang digunakan pada kegiatan konstruksi dan mensertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.Membuat program pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja pada setiap perusahaan konstruksi dalam rangka persiapan penunjukan petugas keselamatan dan kesehatan kerja. 4.Mengkoordinir pelaksanaannya dengan kantor wilayah pekerjaan umum dan perusahaan kontraktor yang tergabung dalam asosiasi kontraktor Indonesia.
F.
METODOLOGI PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi pada proyek Pembangunan Jalan Fly Over Pekanbaru (persimpangan Jalan Sudirman-Jalan T.Tambusai) dengan panjang 350,00 meter dan persimpangan Jalan Sudirman- Jalan Imam Munandar) dengan panjang 212,00 meter. yang terletak di jalan Sudirman Pekanbaru. 14
2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Studi literatur Menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain seperti buku, jurnal, majalah, buletin, internet dan lain sebagainya 2. Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian antara lain : a. Observasi lapangan Melakukan peninjauan ke lokasi proyek dan memperoleh dokumendokumen yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta mendokumentasikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. b. Wawancara Untuk mendapatkan kelengkapan data-data yang diperlukan, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. c . Kuesioner Mengajukan sejumlah pertanyaan dalam bentuk tertulis kepada sejumlah responden. Jawaban kuesioner dikumpulkan dan dianalisa yang hasilnya digunakan untuk mengkaji penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Bagan alir penelitian ( Flow Chart )
Mulai
15
Studi literatur dan pengumpulan data : -Observasi -Dokumentasi -Kuesioner
Pembahasan : Tinjauan pelaksanaan SMK3 Identifikasi masalah masalah K3 Membandingkan pelaksanaan SMK3 oleh dua kontraktor yang berbeda
Kesimpulan dan saran
Selesai
G. SISTEMATIKA PENULISAN
Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang tepat dan mudah dimengerti, maka disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
16
BAB I
PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah dan sistimatika penulisan. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA LANDASAN TEORITIS, bab ini
berisi tentang penerapan sistim manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja,tenaga kerja dan kecelakan kerja, konsep keselamat kerja dan ketentuan hukum keselamat kerja. BAB III
METODOLOGI
PENELITIAN, bab
ini
berisi
tentang
pengumpulan data-data dengan beberapa cara yaitu observasi, wawancara dan kuesioner. BAB IV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang
data hasil pengumpulan dan analisa
yang diperoleh dari data
observasi, wawancara dan kuesioner
yang telah didapat dan
permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan pengumpulan data. BAB V
PENUTUP, bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran-saran.
17
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2009, Jamsostek, diperoleh tanggal 28 Agustus 2010 dari http://bataviase.co.id/node/150075. Buchari, 2007, Manajemen Kesehatan Kerja dan Alat Pelindung Diri, Universitas Sumatera Utara, Medan. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993 “Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.” Wirahadikusumah, R.D. Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia, Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Bandung Santosa G, 2004, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan, Prestasi Pustaka, Jakarta. Suma’mur, 1989, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Haji Masagung, Jakarta. Tunggal H, 2007, Peraturan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Harvarindo, Jakarta. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 174/MEN/1986-104/KPTS/1986: ” Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.”
18