Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
1
KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulilla Alhamdulillah h terpanjatka terpanjatkan n kepada kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dimana dimana kita masih diberikan Berkat dan Kesehatan Kesehatan sehingga kami kami dapat menyusun Proposal Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018 Proposal ini kami ajukan sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Penugasan pada Bidang Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman TA. 2018. Kondisi Kondisi infrastrukt infrastruktur ur pelayanan pelayanan dasar dasar masyaraka masyarakatt sesuai sesuai Standar Standar Pelayanan Pelayanan Minimal Minimal (SPM) (SPM) di daerah daerah kami, kami, Kabup Kabupat aten en Luwu Luwu masih masih diwarn diwarnai ai oleh oleh begi begitu tu bany banyak ak persoalan-persoalan. Keterbatasan dana menjadi faktor utama sehingga alokasi bidang Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman pada APBD masih sangat minim. Oleh karena karena itu bantua bantuan n penda pendanaa naan n melalu melaluii progra program-p m-prog rogram ram Kement Kementria rian n terka terkait it sangat sangat kami
harapkan
untuk
membantu
menyelesaikan
persoalan
dan
mempercepat
pembangunan perumahan dan permukiman di daerah kami. Pemerintah daerah Kabuapaten Luwu sangat mendukung program 100-0-100 yang menjadi program strategi dan priorotas yang tertuang dalam Nawa Cita pemerintah untuk meningkatkan kesejatraan masyarakat khususnya Masyrakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bappenas dan Kementrian terkait. Kami sangat mengharapakan tindak lanjut dari Proposal kami ini. Wassalam Luwu, April 2017
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
2
BAB I LATAR BELAKANG A. KONDISI WILAYAH KABUPATEN LUWU Kabupaten Luwu berada di bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan dengan teluk Bone. Luwu sebelumnya merupakan Kabupaten yang luas hingga daerah Malili-Soroako Masamba dan Palopo, oleh karena kebutuhan Otonomi dan percepatan pembangunan daerah, masing masing daerah tersebut berkembang menjadi Kabupaten Baru (Kab. Luwu Timur-Malili, Kab. Luwu UtaraMasamba) dan Palopo meningkat secara administratif wilayah menjadi Kota Madya Palopo serta serta
Luwu berpindah ibukota Kabupaten Kabupaten di Kecamatan Belopa, dengan
wilayah kabupaten dari larompong selatan hingga Walenrang Utara. Kabupaten Luwu memiliki matra darat dan laut dengan karakteristik pegunungan tinggi dibagian barat yang berbatasan dengan Toraja dan laut di teluk Bone di bagian bagian timur dan memiliki panjang garis pantai 116,161 Km. Dari kedua karakter batas ini, Kabupaten luwu memiliki morfologi geografis yang unik oleh karena diapit pegunungan dan laut yang memanjang ke Utara dan menjadi keunggulan daerah oleh karena hal tersebut mengandung potensi bawah tanah yang besar, daratan yang subur dan laut yang kaya sumberdaya hayati. Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah kurang lebih 3.000,25 Km2 dan secara adminis administra trasi si pemer pemerint intaha ahan n terdir terdirii atas atas 22 wilaya wilayah h Kecama Kecamata tan n dengan dengan jumla jumlah h Kelurahan/Desa sebanyak 227 ditambah 2 unit permukiman transmigrasi. Posisi dan letak geografisny geografisnya, a, Kabupat Kabupaten en Luwu berada berada pada pada koordina koordinatt 2º 34’ 45” - 3º 30’ 30” Lintang Lintang Selatan Selatan dan 120º 120º 21’ 15” - 121º 43’ 43’ 11” Bujur Timur dari kutub Utara. Utara. Ibukota kabupaten berada di Kecamatan Belopa dan Kecamatan Belopa Utara. Wilayah Kabupaten Luwu berada di posisi tengah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lingkup wilayahnya menjangkau daerah selatan (Larompong), barat (Latimojong dan utara kabupaten (Walenrang-Lamasi). Belopa sebagai ibukota Kabupaten telah berkembang menjadi daerah daerah pelayanan terpadu terpadu
baik
administratif kabupaten kabupaten ataupun sentra sentra produksi dan ekonomi masyarakat masyarakat yang bergeliat dalam pembangunan daerah. Dalam UU Nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun Tahun 2005 pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari wilayah Kota Palopo ke wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
3
Luwu, pemben ukan Kabupaten luwu sebagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan ditetapk n batas administrasi wilayah seb gai berikut : Sebelah Uta a
: Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
Sebelah Sel tan
: Kabupaten Wajo dan Si denreng Rappang
Sebelah Timur
: Teluk Bone
Sebelah Bar t
: Kabupaten Enrekang d n Kabupaten Tanah Toraja
Kota Palopo menjadi batas bagian utara b rsama dengan Kabupaten Luwu Utara, oleh kar na kota Palopo sebagai Kota Ma ya terletak ditengah pada Batas Bagian Utara d n semakin kearah utara masih terdapat sebagian wilayah Luwu Utara (Walenran g-Lamasi) yang berbatasan deng n Kabupaten Luwu Utara. Tabel. Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu
Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2013 * Data Masih Bergabung Dengan Data K camatan Induk | DINAS PERU AHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. L WU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
4
Gambar : Peta Administrasi Kabupaten Luwu
B. Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Luwu kemiringan lereng berkisar 0-2%, 2-15%, 15-40%, dan > 40% (Gambar 3.2). Daerah dataran pegunungan memiliki persentase tertinggi yaitu 53% dari luas Wilayah Kabupaten Luwu atau sekitar 143,630,49 Ha dan terletak didaerah batas Toraja-Enrekang memanjang hingga kearah utara. Sepanjang daerah pesisir di Teluk Bone, memilki karakteristik pantai berbeda diantaranya di Kecamatan Larompong selatan merupakan pantai berpasir, Kec. Larompong kearah Utara Kec. Suli, Kec Belopa, Ponrang, hingga Kecamatan Bua merupakan daerah dominan ditumbuhi mangrove dengan pantai berlumpur dan campuran pasir. Untuk topografi perbukitan dan pegunungan terdapat didaerah bagian barat di Kecamatan Suli Barat, Bajo Barat Latimojong, Besseng Tempe hingga Walenrang Barat yang berbatasan dengan Toraja dan Luwu Utara.
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
5
Gambar Persentase luas daerah kemiringa di Kabupaten Luwu
C. KONDISI P REKONOMIAN Produk D mestik Regional Bruto (PDRB) m rupakan salah satu pencerminan kamajuan ek nomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah bara g dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah tersebut. Besar kecilnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah sangat bergantung pada potensi sumber ekonomi yan dimiliki. Pertumbuhan riil setiap sector kegiatan eko nomi dapat dilihat pada seberapa besar konstribusi masing-masing sector ter adap pembentukan PDRB pada tahun tertent dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Sektor ek nomi yang paling tinggi laju pertumbuhan padatahun 2011 adalah sector Perta bangan dan Penggalian dengan angka pertumbuhan sebesar 17,14 persen dengan nilai PDRB atas dasar harga ko stan 15.760,67 (jutarupiah) pada tahun 2010
enjadi 18.461,31 (jutarupiah) pa a tahun 2011, selanjutnya sector
Listrik, Gas,
an Air Bersih dengan laju pertu buhan pada tahun 2011 sebesar
16,46 perse selanjutnya
dengan nilai PDRB sebesar 4.450,15 (jutarupiah). Sektor ang berada pada peringkat ke iga adalah sector Perdagangan,
Hotel, dan Restoran, dimana pertumbuhannya ebesar 14,92 persen dengan nilai PDRB sebesa 211.208,87 (jutarupiah). Kemu ian peringkat selanjutnya adalah sector Bang nan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 12,69 persen dengan nilai DRB atas dasar harga konstan 1 1.344,16 (juta rupiah). Peringkat berikutnya a alah sector Pengangkutan dan Komunikasi dimana tercatat laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 11,36 persen dengan nilai PDRB sebesar 35.9 4,78 (juta rupiah). Selanjutnya sector Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusah an dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,44 persen, diikuti | DINAS PERU AHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. L WU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
6
sector Pertanian sebesar 6,75 persen, sector Jasa-Jasa sebesar 3,36 persen, dan terakhir sector Industri Pengolahan dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 1,74 persen. PDRB Perkapita
PDRB Kab. Luwu
Angka lainnya yang dapat diturunkan dari angka PDRB adalah angka PDRB Perkapita. Indikator ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Angka per kapita bruto (atas dasar harga konstan 2011) penduduk Kabupaten Luwu pada Tahun 2011 sebesar 2.151.000 rupiah.
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
7
BAB II KONDISI INFRASTRUKTUR KABUPATEN LUWU
1.
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) Perkembangan pembangunan di Kabupaten Luwu telah memberikan konsekuensi tersendiri bagi perkembangan sektor-sektor lain di daerah tersebut, dan juga penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Salah satunya adalah kebutuhan akan ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat, industri dan aktivitas sosial budaya. Untuk itu penyediaan air bersih merupakan salah satu bagian dari prasarana wilayah yang harus terus dikembangkan untuk mendukung perekembangan wilayah terutama perkotaan. Pada saat ini daya dukung sumber daya air di Kabupaten Luwu mulai menurun, sehingga penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan lainnya. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih telah memunculkan persoalan dalam kaitannya dengan pembangunan prasarana penyediaan air bersih untuk meningkatkan jangkauan pelayanan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelayanan air bersih kepada masyarakat antara lain : 1. Sumber air bersih yang berkurang dan terganggunya keseimbangan akibat perluasan pemukiman dan kegiatan penduduk. 2. Fasilitas pelayanan operasional yang belum memadai seperti peralatan, periode desain infrastruktur, waktu pelayanan dan lain sebagainya. 3. Kemampuan daya beli masyarakat yang kurang khususnya golongan masyarakat berpenghasilan rendah (GMBR). Permasalahan pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Luwu secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penurunan debit sumber air yang ada, sehingga menurunnya kapasitas produksi yang dikelola saat ini. 2. Rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk perkotaan dan pedesaan akibat
tingkat
pertumbuhan
penduduk
yang
tidak
diikuti
dengan
pembangunan prasarana penyediaan air bersih yang memadai. 3. Penambahan kapasitas produksi pada sistem yang ada berbenturan dengan subak untuk kepentingan air irigasi.
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
8
4. Potensi sumber air cukup, tetapi keterbatasan kapasitas sistem penyediaan air bersih yang ada sehingga tidak mampu memberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu infrastruktur air minum yang sangat penting dan mendasar adalah unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sebuah infrastruktur SPAM yang mengalami penurunan air baku atau bahkan hilang akan mengakibatkan keseluruhan SPAM tidak dapat berjalan. Oleh sebab itu, ketidak pastian ketersediaan dan keberlanjutan ketersediaan air baku akan mempengaruhi Kinerja keseluruhan penyelenggaraan SPAM. Unit Air Baku yang andal akan secara langsung menjamin keberlangsungan penyelenggaraan air minum. Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat daerah Kabupaten Luwu yang terus semakin meningkat seiring dengan pertambahan populasi penduduk, dilakukan dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kewajiban untuk mengembangkan SPAM tersebut pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Namun, mengingat masih sangat terbatasnya sumber daya manusia yang ada di daerah Kabupaten Luwu, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus dapat memberikan dukungan dan bantunan teknis pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut dalam upayanya melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara optimal menyeluruh, berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi pada setiap tahapan penyelenggaraannya. Terkait dalam upaya pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan,
Pemerintah
Kabupaten
Luwu
telah
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
dan
sedang
melaksanakan
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
9
pembangunan sarana dan prasarana pemukiman maupun industri yang terus diupayakan perkembangannya. Berdasarkan perkembangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Luwu kebutuhan air bersih makin lama semakin meningkat, sementara ketersediaan air makin terbatas atau belum termanfaatkan secara optimal.
2. SANITASI Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang
tingkat
kesejahteraan
masyarakat, karena
berkaitan
dengan
kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan yang kurang penting, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat meningkat, dan semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menyebabkan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri-sendiri, tanpa adanya koordinasi yang terpadu. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda, yang kadang-kadang
membingungkan
masyarakat
sebagai
subyek
dan
obyek
pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu rencana besar yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan.
3.
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat , juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sejak awal, pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia telah diselenggarakan berdasarkan prinsip :
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
10
1. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri. 2. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak. Kabupaten Luwu tidak luput dari masalah kependudukan. Sebagai salah satu wiayah yang memiliki pertumbuhan pesat di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai wilayah hinterland bagi Kota Palopo, arus perkembangan penduduk di Kabupaten Luwu tergolong relative sedang. Pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat kota didukung dengan ketersediaan lahan yang memadai. Jumlah penduduk yang menyebar menjadi salah satu kendala dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi penduduknya sehingga menuntut penyediaan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan serta penyebaran fasilitas yang merata dalam mendukung aktivfitas penduduk. Fasilitas tersebut tentu berada di lingkungan permukiman yang mendukung aktivitasnya secara efektif dan efisien. Kabupaten Luwu telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya, baik dengan penataan kawasan permukiman, pengembangan kawasan perumahan baru maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai. Saat ini terjadi permasalahan perumahan di Kabupaten Luwu, antara lain : 1. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan rumah tangga dengan jumlah rumah menimbulkan backlog rumah yang sangat tinggi. 2. Rumah yang tidak ditunjang oleh fasilitas air bersih dan sanitasi yang baik sehingga menimbulkan rumah yang tak layak huni. 3. Sebaran rumah diperkotaan yang tidak teratur menimbulkan permukiman kumuh yang tidak ditunjang fasilitas penujang
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
11
BAB II STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMECAHAN MASALAH A. VISI, MISI DAN STRATEGIS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Dalam arah pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah yang tertuang dalam RPJM Luwu Tahun 2010-2015 dan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Luwu 2013-2018 yaitu “ Membangun Desa Menata Kota “ dijelaskan bahwa strategi pengembangan perumahan dan permukiman. Secara umum meliputi : 1. Penyelenggaraan
pembangunan
perumahan
di
Luwu
harus
berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta disukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas yang berkualitas yang dikelolah secara propesional, kredibel, mandiri dan efisien. 2. Pembangunan perumahan dan permukiman dapat membangkitkan potensi sumber daya alam dan pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan pekerjaan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Luwu. 3. Pembangunan perumahan dan permukiman harus memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup Sasaran umum pembangunan perumahan dan permukiman Luwu untuk mengatasi persoalan pokok bidang perumahan dan permukiman maka secara umum untuk meningkatkan akses bagi setiap rumah tangga untuk Menghuni dan Memiliki rumah yang layak huni dengan dukungan PSU yang memadai sehingga target Millenium Development Goals (MDGs) dapat tercapai. Untuk itu Misi sebagai arah kebijakan yang dilakukan antara lain : 1. Meningkatkan penyediaan lahan dan hunian yang layak dan terjangkau. 2. Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap pembiayaan hunian yang layak dan terjangkau 3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dengan penyediaan PSU yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan (kasiba) dalam rangka mewujudkan daerah tampa permukiman kumuh.
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
12
B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) Dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM) Kabupaten Luwu 2014-2034, Pengembangan sistem sumber daya air di Wilayah Kabupaten Luwu sangat potensial, sebab tercatat Satuan Wilayah Sungai PompenganKalaena-Larona (05-14) dengan luas sebesar 1.176.000 Ha, melalui kajian ini dan sumber air baku (73 DAS) yang potensial dapat dikembangkan. Saat ini telah diidentifikasi potensi ketersediaan air mencapai 73.022 juta m3 pertahun dengan sisa cadangan 44.532 juta m3, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, proses industri, pertanian, dan sebagainya. Kondisi sistem sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air minum di Kabupaten Luwu saat ini, belum mampu
memenuhi seluruh kebutuhan
masyarakat, oleh karena itu dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana demikian pula kualitas air yang belum memenuhi syarat. Berikut data eksisting sarana dan prasarana air bersih
Kabupaten Luwu. Saat ini jumlah masyarakat menggunakan air bersih
PAM sebanyak 1.629 KK. Sedangkan jumlah KK secara keseluruhan pada tahun 2008 sebanyak 66.784 KK hal ini berarti hanya sebesar 2,4 % kepala keluarga yang memakai air bersih PAM dan selebihnya 97,6 %
kepala keluarga yang
belum menggunakan air bersih PAM. Potensi air baku yang ada berupa air sumur, sungai, dan air pegunungan yang merupakan air bersih utama bagi masyarakat perdesaan, sedangkan pada kawasan perkotaan sebagian besar memanfaatkan air yang bersumber dari PDAM. Sistem yang digunakan saat ini adalah system pompanisasi dengan mneggunakan Reservoir untuk Ibukota Belopa dengan jarak rata-rata 800 m dengan menggunakan pips Gip Dia. 4 inc, sementara IKK kamasu dengan seisten reservoir (langsung). Pelayanan jaringan perpipaan yang dikelola PDAM di Kabupaten Luwu meliputi wilayah
Belopa
(Ibukota
Kabupaten),
Suli,
lamasi,
Bua,
Padangsappa,
Batusitanduk dan Larompong. Berdasarkan laporan (PDAM, 2014), bahwa tingkat pelayanan rata-rata masih di bawah 10% yaitu sebesar ±5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Luwu dengan jumlah Sambungan Rumah (SR) sebanyak 3.808. Untuk meningkatkan tingkat pelayanan dan cakupan pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Luwu, berdasarkan kondisi eksisiting SPAM yang ada, ketersediaan potensi air baku dan kebutuhan penyediaan air minum hingga 20 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
13
tahun kedepan, perlu dilakukan pengembangan system pelayanan air minum. Rencana system pelayanan air minum perpipaan mencakup pelayanan air minum pada kawasan perkotaan Ibukota Kabupaten meliputi wilayah Kecamatan Belopa, Belopa Utara, dan Kamanre, tiak tertutup kemungkinan system pelayanan ini dapat juga diintegrasikan dengan SPAM IKK Bajo. Sistem pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten direncanakan memiliki kapasitas produksi 120 L/Dtk dihitung berdasarkan
kecenderungan
pertumbuhan
penduduk
dan
pertumbuhan
pelanggan tiap tahunnya. Faktor lainnya yang juga cukup berpengaruh adalah kecenderungan pertumbuhan fisik kota yang terus keluar hngga kedaerah hinterland kota Belopa. Rencana sistem pelayanan air minum SPAM IKK diarahkan pada kawasan perkotaan yang memiliki potensi pertumbuhan cukup tinggi baik penduduk ataupun wilayahnya. Sebagian besar berada pada koridor jalan trans Sulawesi seperti Larompong Selatan, Larompong, Suli, Ponrang Selatan, Bupon, Bua, Padang Sappa, Ponrang, Walenrang dan Lamasi. Sementara sistem pelayanan air minum
perpipaan
pada
pusat-pusat
kecamatan
khususnya
di
daerah
pegunungan seperti Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bastem Utara , Walenrang Barat, system pelayanannya diarahkan pada SPAM Perdesaan, dengan memanfaatkan potensi air baku seperti sungai dan mata air terdekat dari lingkungan permukiman dengan cakupan pelayanan terbatas pada 1 (satu) atau 2 (dua) desa atau pusat-pusat permukiman desa. Rencana Daerah pelayanan jaringan perpipaan yang akan dikelola PDAM Kabupaten Luwu. Strategi dan kebijakan system pelayanan air minum perpipaan komulatif SPAM Kabupaten Luwu memiliki rencana kapasitas produksi sebesar 520 L/Dtk yang tersebar di SPAM Ibukota Kabupaten, SPAM IKK dan SPAM Pamdes (persiapan SPAM IKK) pada pusat-pusat kecamatan diwilayah pegunungan. Kapasitas produksi tersebut diestimasi dapat tersebut belum termasuk dengan Dengan kapasitas melayani pelanggang sambungan rumah (SR) sebanyak 41.600 SR atau jumlah penduduk yang berpotensi dilayani sebesar 208.000 jiwa, dengan proyeksi penduduk hingga tahun 2034 sebesar 540.000 jiwa, dengan rencana system pelayanan tersebut tingkat pelayanan air minum perpipaan pada kawasan perkotaan baik Ibukota Kabupaten ataupun di ibukota kecamatan dapat mencapai 38,52%. Rencana sistem pelayanan air minum Kabupaten Luwu dan prioritas penanganan yang akan dilakukan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten. Untuk pemenuhan air baku air minum Kabupaten Luwu baik yang dilakukan oleh | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
14
PDAM dalam pengembangannya harus mempunyai daerah pelayanan yang jelas pada masing-masing unit SPAM. Pengembangan penyediaan air minum dalam meningkatkan pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah dan PDAM Kabupaten Luwu sebagai pengelola penyediaan air bersih. Adapun strategi pengembangan system penyediaan air bersih adalah sebagai berikut : a. Optimalisasi kapasitas produksi dari system penyediaan air bersih saat ini. b. Rehabilitasi system penyediaan air bersih. c. Penambahan kapasitas produksi secara bertahap sesuai rencana prioritas. Penambahan kapasitas produksi akan mempengaruhi system penyediaan air bersih diantaranya; penambahan dimensi perpipaan, perluasan jaringan, dan bangunan fasilitas penunjang lainnya. Penanganan fisik telah dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun dengan peningkatan
pengalokasiaan
anggaran
APBD
untuk
beberapa
pekerjaan
pengembangan air minum antara lain : 1. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan air minum 2. Penyediaan jaringan distribusi SPAM bagi IKK 3. Pembangunan jaringan SPAM perdesaan
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SANITASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Dalam Dokumen Buku Putih Sanitasi pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman
(PPSP)
Kabupaten
Luwu,
beberapa
program
pengembangan yang mengaji pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai langkah stategis dan sesuai dengan RPJMD antara lain : 1. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dan Promosi Higiene
Program dan kegiatan yang menyentuh langsung pada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat baik bagi masyarakat diharapkan mapu merubah pola piker dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.. Program ini bertujuan mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sehingga derajat kesehatan keluarga dan masyarakat menjadi lebih baik. Program ini memilki bertujuan untuk meningkatkan persentase keluarga yang memenuhi syarat kesehatan melalui peningkatan persentase pengguna air bersih, peningkatan jumlah jamban keluarga sesuai syarat kesehatan, pengurangan genangan air, pengurangan timbulan sampah dan peningkatan persentase tempat-tempat umum yang sesuai standar kesehatan. Peningkatan pola hidup bersih dan | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
15
sehat dilakukan dengan menargetkan peningkatan desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau desa ODF. 2. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Kabupaten Luwu hanya terdapat RSUD Batara Guru Kota Belopa. Sedangkan untuk pelayanan secara komunal, belum terdapat lokasi IPAL untuk melayani pembuangan air limbah rumah tangga. Secara umum, masyarakat membuang limbah rumah tangganya ke saluran terbuka atau drainase yang berdekatan dengan permukiman. Dalam
rangka
peningkatan
pengelolaan
air
limbah
domestic,
maka
dibutuhkan sarana pengelolaan air limbah berupa IPAL terutama pada kawasan perkotaan dan kawasan permukiman padat penduduk. Salah satu alternative yang dapat dilakukan pada kawasan permukiman padat penduduk dengasn lahan terbatas adalah pembangunan sanitasi lingkungan secara komunal. Selain itu, diharapkan agar setiap hunian rumah tangga pada kawasan permukiman memiliki system penangan air limbah secara on site, seperti septic tank. Secara umum, Kabupaten Luwu belum memiliki sistem pengolahan air limbah secara terpusat (off site), karena terkendala minimnya anggaran untuk sanitasi. Secara alamiah, pengembangan sistem off site di Kabupaten Luwu sangat di butuhkan untukmengingat kondisi topografi Kabupaten Luwu yang dominan dataran rendah dan banyak di aliri badan sungai. Program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu pada Tahun 2014 terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik dianggarkan sebesar Rp. 11.604.126.000.
3. Peningkatan Pengelolaan Persampahan
Seiring dengan berkembangnya aktivitas masyarakat perkotaan di Kabupaten Luwu terutama di Kota Belopa, maka peningkatan volume dan jenis sampah juga semakin meningkat. Kondisi TPA Tallang Bulawang yang berlokasi di Kecamatan Bajo masih sangat rendah sehingga dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik agar pengelolaan sampah di Kota belopa dapat dilakukan dengan maksimal. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di TPA Tallang Bulawang adalah sistem pengolahan sampah masih open dumping, masih kurangnya alat pengangkut sampah, terbatasnya tempat pembuangan sampah sementara | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
16
(TPS) serta masih kurangnya personil pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Luwu. Sedangkan untuk mengatasi masalah pesampahan
pada
pembangunan
TPA
mempertimbangkan
kawasan baru
perkotaan pada
cakupan
lainnya
maka
lukasi-lokasi
layanannya.
Secara
dibutuhkan
tertentu umum,
dengan
pemerintah
Kabupaten Luwu telah menganggarkan program dan kegiatan terkait dengan pengolahan sampah dalam Dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun sebesar Rp. 20.255.043.000. Penanganan fisik dalam rangka program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) telah dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun dengan peningkatan pengalokasiaan anggaran APBD untuk beberapa pekerjaan pengembangan sanitasi antara lain : 1. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi permukiman 2. Pembangunan IPAL Komunal 3. Pembangunan sarana persampahan dan TPS3R
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG
LAYAK HUNI Dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Luwu terdapat beberapa langkah strategi pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan perumahan dan permukiman terbagi dalam strategi umum dan khusus yaitu : 1. Strategi Umum Strategi
umum
pelaksanaan
pembangunan
perumahan
dan
kawasan
permukiman di Kabupaten Luwu sebagai berikut : •
Pembangunan
kawasan
perumahan
dan
kawasan
permukiman
di
Kabupaten Luwu dilaksanakan dengan melengkapi fasilitas sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan aktifitas masyarakat. •
Peningkatan pola kemitraan melalui upaya peran kelembagaan pemerintah, swasta dan kelembagaan masyarakat.
•
Peningkatan sarana informasi bagi masyarakat dalam hal kepemilikan bangunan perumahan terutama bagi masyarakat miskin.
•
Peningkatan kapasitas pemerintah dan Badan Pengelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
•
17
Pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kawasan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Strategi Khusus Strategi khusus pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan dan pengelolaannya sebagai berikut : •
Distribusi blok-blok kawasan berdasarkan tipe perumahan yang akan dikembangkan, dengan menganut pola 1 : 3 : 6.
•
Penyiapan prasarana utama dan fasilitas sosial ekonomi untuk mendukung aktivitas penghuni dan masyarakat di sekitarnya.
•
Perluasan kawasan perumahan sepanjang tidak mengganggu ekosistem lingkungan disekitarnya.
Beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan yang juga mendapat bantuan penanganaan dari APBN melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain: 1. Program Untuk Mengatasi Backlog Pada Tahun 2012 jumlah penduduk Luwu sesuai data BPS berjumlah 335.828
jiwa.
Kondisi
wilayah
permukiman
yang
hanya
15%
dari
keseluruhan wilayah kabupaten menyebabkan kebutuhan rumah masih sangat rendah. Secara pemenuhan kebutuhan hunian, masyarakat Luwu tercapai namun status kepemilikan rumah setiap rumah tangga yang masih sebagai penghuni rumah bukan sebagai pemilik rumah yang ditinggali. Sehingga dalam sebuah rumah ditinggali oleh 2-3 kepala rumah tangga. Untuk mengatasi kekurangan rumah (backlog) tersebut pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah antara lain penyediakan lahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan melakukan perbaikan rumah yang tidak layak.
2. Program Peningkatan Kualitas Perumahan Pada prinsipnya persoalan Backlog perumahan di Luwu tersebut menyebabkan kurangnya kualitas hunian yang ditinggali oleh masyarakat. Kondisi fisik rumah yang tidak layak dan ketersediaan PSU yang tidak memadai menyebakan permukiman yang awalnya sehat dan layak menjadi permukiman kumuh. Untuk
mengatasi
persoalan
tersebut,
pemerintah
daerah
telah
meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan drainase primer dan | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
18
sekunder, pengelolahan sampah dan penyediaan air minum. Kegiatan tersebut masih menggunakan dana APBD. Karena itu untuk meningkatkan kualitas perumahan, pemerintah daerah akan mengajukan kerja sama dengan Kemenpera melalui beberapa program kegiatan antara lain : 1. Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman, Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan dan bantuan permukiman kumuh PLP2K-BK dari Deputi Bidang Kawasan 2. Bantuan Peningkatan Kualitan Perumahan (PKP), PNPM Perumahan dan Permukiman dari Deputi Bidang Swadaya.
3. Program Pembangunan Rumah Baru Pembangunan Rumah Baru adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah yang dimulai dari penyediaan lahan kosong, bangunan rumah layak untuk dihuni. Kondisi perumahan di Kabupaten Luwu yang saat ini menderung mengalami perkembangan yang pesat sehingga pembangunan rumah yang layak huni menjadi sebuah persoalan. Melalui kegiatan dari Deputi Swadaya Kemenpera melalui program stimulus fisik perumahan dimana mencakup 3 kegiatan pokok yaitu Pembangunan Rumah Baru, Perbaikan Rumah dan Peningkatan PSU. Program bantuan deputi bidang swadaya Kemenpera berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah dirasakan oleh
masyarakat
Kabupaten Luwu, diman sejak tahun 2012 program tersebut telah dilaksanakan dan pada tahun 2014 ini sebanyak lebih dari 600 MBR di 7 desa menerima bantuan BSPS ini.
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
19
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Untuk mengatasi persoalan terhadap infrastruktur pelayanan dasar masyarakat tersebut di Kabupaten Luwu secara umum dan di setiap kecamatan secara khusus maka melalui proposal ini kami ajuhkan untuk mendukung ketersediannya jaringan drainase pada setiap jalan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Stategis pembangunan secara berkesinambungan pada perkotaan dan pedesaan akan mendukung dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehinggan program pemerintah 100-0-100 yang menjadi program strategi dalam Nawa Cita pemerintah dapat terwujud. Untuk tujuan tersebut membutuhkan dana yang sangat besar namun karena ketersediaan APBD Kabupaten Luwu yang sangat terbatas maka sangat dibutuhkan bantuan dan sharing anggaran dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Penugasan pada Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan dan Permukiman TA. 2018 yang telah kami ajukan melalu e-planning musrembang Bappenas. (rincian terlampir) Adapun rincian anggaran yang dibutuhkan terlampir dalam proposal ini.
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU
Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018
20
BAB V PENUTUP Demikian proposal ini kami susun, besar harapan kami sehingga pembangunan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Luwu ini dapat disetujui dan terealisai, sehingga mendukung program peningkatan kesejateraan masyarakat khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Atas perhatian, kerjasama dan bantuannya, kami di haturkan Terima Kasih.
Luwu, April 2017
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LUWU