Perpustakaan Unika
PENERAPAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 UNTUK SPBU
Laporan Praktek Kerja Lapangan
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Disusun oleh : Gabriel Hans Pasca Ivandera 06.31.0009
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2010
Perpustakaan Unika
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Nama
: Gabriel Hans Pasca Ivandera
N.I.M
: 06.31.0009
Fakultas
: Ekonomi
Jurusan
: D3 perpajakan
Judul
: Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk SPBU
Disetujui di Semarang, 15 Januari 2010 Dosen Pembimbing
Agnes Arie Mientarry C, SE., Akt
ii
Perpustakaan Unika
HALAMAN PENGESAHAN
Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul : Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk SPBU Yang dipersiapkan dan disusun oleh : Nama : Gabriel Hans Pasca Ivandera N.I.M : 06.31.0009 Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 22 Januari 2010 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Ahli Madya Perpajakan Pembimbing,
Koordinator Penguji,
Agnes Arie Mientarry C, SE., Akt
Rini Hastuti, SE., Akt
Dekan Fakultas Ekonomi,
Dr. Andreas Lako
iii
Perpustakaan Unika
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“belajarlah dari kesalahan orang lain, anda tidak akan cukup umur untuk melakukan semua kesalahan itu.”
-martin vanbee-
Tugas akhir ini kupersembahkan untuk Ibu dan Bapak yang telah membesarkan aku
iv
Perpustakaan Unika
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Gabriel Hans Pasca Ivandera
N.I.M
: 06.31.0009
Fakultas
: Ekonomi
Program Studi : D-3 Perpajakan Menyatakan bahwa laporan Praktek Kerja Lapangan ini adalah karya sendiri. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi, dan atau bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang, 22 Januari 2010
Gabriel Hans Pasca Ivandera
v
Perpustakaan Unika
ABSTRAKSI Di dalam peraturan Pajak Penghasilan Pasal 22 ada banyak jenis peraturan yang mengatur tentang sumber penerimaan pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 tentang SPBU swastanisasi. Sehubungan dengan peraturan tersebut akan muncul masalah seputar pelaporan dan sistem penghitungan pajak penghasilan yang dikarenakan tidak stabilnya harga baku bahan bakar minyak . Dari berubah-rubahnya harga baku tersebut akan mempengaruhi penghitungan pajak dari sektor tersebut. Teknik yang digunakan dalam Laporan Praktek kerja Lapangan ini adalah deskriptif kualitatif.
vi
Perpustakaan Unika
Kata Pengantar
Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan berkatNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dengan judul Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk SPBU. Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakulatas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penyusunan Laporan Praktek kerja Lapangan ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada : 1. Bapak Dr. Andreas Lako selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik soegijapranata Semarang. 2. Ibu Paulina Rini Hastuti, SE, Msi., Akt selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 3. Ibu Agnes Arie Mientarry C, SE, Akt selaku dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan memberi masukan yang berguna atas selesainya Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.
vii
Perpustakaan Unika
4. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III perpajakan yang dengan baik mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan. 5. Ibu Serafina Melati Puspita selaku staf administrasi Diploma III Perpajakan Universitas
Katolik
Soegijapranata
yang
banyak
membantu
proses
perkuliahan dan selesainya Laporan Praktek kerja Lapangan ini. 6. Seluruh Staf Pelayanan dan Pengolahan Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. 7. Ibu & Bapak, Diaz, yang selalu membantu dan mendukung secara materiil maupun non materiil penulis untuk menyelesaikan Laporan ini. 8. My Lil’ sastro yang setia memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Bigger sastro sayang Little sastro. Terima kasih untuk semuanya. 9. Yasinta Dyah Ayu Meistikasari yang selalu penulis repoti untuk membantu menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. 10. Teman-teman Perpajakan angkatan 2006, Arie, parkir, angga, boro, oci, dita, sella, risma, risky, erni, onky, bayu. Terima kasih untuk pertemanan kita.
viii
Perpustakaan Unika
11. Anak-anak Karang Bendo Fishing Club, joni, entis, kunyik, arie, bokir, danny, kang agung, komo, prenky, e’et, pamor, ponk, londo. Bersama kalian saya bisa melepas penat. 12. Teman kumpul, arenk, monyonk, iblis, gembul, terima kasih untuk waktu dan tempat untuk berpikirnya. 13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini jauh dari sempurna, maka dari itu penulis menerima semua saran dan kritik untuk menjadi lebih baik. Semoga Laporan ini dapat membantu bagi penulis dan pembaca untuk mengerti perpajakan adalah sumber pemasukan Negara yang terbesar.
Penulis,
Gabriel Hans Pasca Ivandera
ix
Perpustakaan Unika
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………………………………………………………
i
HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………………
ii
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………….
iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………………………………..
iv
PERNYATAAN KEASLIAN…………………………………………………...
v
ABSTRAKSI…………………………………………………………………….. vi KATA PENGANTAR…………………………………………………………… vii DAFTAR ISI……………………………………………………………………… x DAFTAR TABEL………………………………………………………………
xiv
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………. 1 I.1 Latar belakang…………………………………………………………… 1 I.2 Perumusan masalah……………………………………………………… 4 I.3 Tujuan penulisan………………………………………………………… 5 I.4 Manfaat penulisan…………………………………………………........... 5 I.5 Sistematika penulisan…………………………………………………..... 6
x
Perpustakaan Unika
BAB II LANDASAN TEORI……………………………………………………… 7 II.1 Definisi dan unsur pajak……………………………………………….... 7 II.2 Fungsi pajak…………………………………………………………….. 8 II.3 Pengelompokan pajak………………………………………………....... 8 II.4 Pajak penghasilan pasal 22…………………………………………….. 10 II.4.1 Pemungut pajak………………………………………………..... 10 II.4.2 Objek pemungutan pajak penghasilan pasal 22………………… 14 II.4.3 Tarif pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina…………………………………………. 16 II.4.4 Saat terutang dan pelunasan pajak penghasilan pasal 22……….. 17 II.4.5 Dikecualikan dari pemungutan pajak………………………….... 17 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN……………………….. 21 III.1 Sejarah berdirinya KPP Pratama Semarang Tengah Satu…………….. 21 III.2 Struktur organisasi KPP Pratama Semarang Tengah Satu…………..... 24 III.3 Tugas dan fungsi KPP Pratama Semarang Tengah Satu……………… 24 III.4 Lokasi dan wilayah kerja KPP Pratama Semarang Tengah Satu……... 25
xi
Perpustakaan Unika
III.5 Gambaran umum kegiatan operasional………………………….......... 26 1. Kegiatan pemasaran………………………………………………... 26 2. Kegiatan akuntansi dan keuangan………………………………….. 27 III.6 Metode penelitian……………………………………………………... 27 1. Jenis data………………………………………………………….... 27 2. Metode pengumpulan data…………………………………………. 28 3. Metode analisis data………………………………………………... 28 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………………. 29 IV.1 Penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 22 untuk SPBU…... 29 IV.2 Tata cara pemesanan dan penyetoran………………………………… 30 IV.3 Dasar penghitungan pajak…………………………………………….. 32 IV. 4 Penghitungan pajak penghasilan pasal 22 untuk SPBU……………... 33 IV.5 Pemungutan pajak penghasilan oleh Pertamina………………………. 40 IV.6 Fungsi Kantor Pelayanan Pajak, Pertamina dan SPBU…………......... 42 IV.7 Permasalahan sehubungan dengan pemungutan…………………........ 43 IV.8 Mengatasi masalah sehubungan pemungutan………………………… 44
xii
Perpustakaan Unika
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN………………………………………....... 46 V.1 Kesimpulan……………………………………………………………. 46 V.2 Saran…………………………………………………………………… 48 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xiii
Perpustakaan Unika
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar belakang Negara Indonesia adalah Negara yang berkembang, baik dalam pembangunan maupun pertumbuhan perekonomiannya. Kedua perkembangan tersebut akan saling berkesinambungan atau saling sambung, perekonomian yang tumbuh dengan baik tidak akan terjadi jika tidak ada pembangunan Negara yang lancar. Begitu juga pembangunan, tidak akan dapat terlaksana jika perekonomian Negara Indonesia tidak berjalan dengan baik dan sistematis. Karena permasalahan perekonomian Negara Indonesia banyak terletak pada sistem pemasukan Negara yang kurang begitu dimanfaatkan dengan baik. Salah satu sumber pemasukan yang paling vital yaitu perpajakan yang kurang begitu dipandang sebagai sumber pendapatan yang sangat membantu pemasukan keuangan negara. Maka setelah dipandang sektor perpajakan sangat berpotensi sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan Negara yang sangat besar, Negara Indonesia mulai membenahi sistem perpajakan. Saat ini Negara Indonesia sedang benar – benar membenahi sistem perekonomian yang digunakan untuk mencari pendapatan yang akan digunakan sebagai aset atau pemasukan yang terbesar atau terpenting. Oleh karena itu, 1
Perpustakaan Unika
Negara Indonesia melakukan reformasi perpajakan yang digunakan sebagai pemasukan yang terpenting dalam menentukan APBN. Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong – royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu sistem perpajakan yang lama belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2006). Reformasi perpajakan dilakukan untuk menghilangkan pandangan masyarakat yang selalu melihat bahwa perpajakan di Indonesia adalah tempat untuk terjadinya penyelewengan pemasukan Negara, selain untuk menghilangkan pandangan tersebut reformasi pajak juga dilakukan sebagai pemanfaatan atau memaksimalkan pemasukan dari berbagai sektor perekonomian. Pembenahan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah dalam PJP tahap II yang antara lain berbunyi Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak yang diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih (Mardiasmo, 2006). Ciri dari pembenahan sistem perpajakan tersebut adalah:
2
Perpustakaan Unika
1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. 2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan. 3. Anggota masyarakat wajib diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong
–
royongan
nasional
melalui
sistem
menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ( self assessment ), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah unutk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Reformasi perpajakan juga dilakukan karena Ditjen pajak melihat banyak sektor yang masih bisa dipungut pajak guna mendapat pemasukan secara maksimal. Salah satunya adalah pemungutan pajak penghasilan dari penjualan 3
Perpustakaan Unika
bahan bakar minyak dan gas oleh pertamina. Pada saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia sangat bergantung pada transportasi kendaraan bermotor, dan kendaraan bermotor membutuhkan bahan bakar untuk beroperasi, dari sinilah Ditjen pajak melihat perlu pemanfaatan pajak yang maksimal dari penjualan bahan bakar yang di kelola oleh pertamina atau badan lain yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak dan gas. Atas dasar tersebut, penulis mencoba menelaah dengan melakukan penelitian dalam laporan praktek kerja lapangan yang berjudul “ Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Premium dan Solar untuk SPBU”.
I.2 Perumusan Masalah 1. Bagaimana perhitungan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk SPBU? 2. Apakah pemungutan oleh Pertamina sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan perpajakan yang diperbaharui? 3. Masalah apa saja yang muncul sehubungan dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk SPBU? 4. Solusi untuk mengatasi masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk SPBU?
4
Perpustakaan Unika
I.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk
mengetahui
bagaimana
perhitungan
pemungutan
pajak
penghasilan pasal 22 untuk SPBU. 2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan perpajakan yang diperbaharui. 3. Untuk mengetahui masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk SPBU. 4. Untuk
mengatasi
masalah
yang
muncul
sehubungan
dengan
pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk SPBU. I.4 Manfaat Penulisan 1. Bagi instansi atau Wajib Pajak Memberikan informasi tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 22 dan solusi untuk masalah yang muncul sehubung dengan pemungutan. 2. Bagi Penulis Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai berbagai masalah yang muncul dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan. 3. Bagi Pembaca Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 22 pada SPBU.
5
Perpustakaan Unika
I.5 Sistematika penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar akan dibagi menjadi lima bagian, yaitu: BAB I : PENDAHULUAN Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. BAB II : LANDASAN TEORI Membahas teori – teori yang akan berhubungan dengan penelitian dan akan digunakan sebagai landasan teori atau pedoman dalam pembahasan yang akan dikemukakan. BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN Berisi gambaran umum dan sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN Berisi tentang pembahasan masalah BAB V : PENUTUP Berisi kesimpulan dan saran berdasar penelitian yang dilakukan.
6
Perpustakaan Unika
BAB II LANDASAN TEORI
I. Definisi dan Unsur Pajak Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009), adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur: 1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang ( bukan barang) 2. Berdasarkan undang – undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
7
Perpustakaan Unika
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
II.2 Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2009) yaitu: 1.
Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2.
Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
II.3 Pengelompokan Pajak Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2009) yaitu: 1.
Menurut golongannya a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 8
Perpustakaan Unika
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 2.
Menurut sifatnya a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3.
Menurut lembaga pemungutnya a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: -
Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
-
Pajak kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
9
Perpustakaan Unika
II.4 Pajak Penghasilan Pasal 22 Merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut (Rusdji, 2007) oleh: -
Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga – lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
-
Badan – badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
-
Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pasal 22 Pajak Penghasilan, selanjutnya diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 sebagai perubahan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor
254/KMK.03/2001.
Keputusan
Menteri
Keuangan ini berlaku dan ditetapkan pada 2 januari 2003.
II.4.1 Pemungut Pajak -
Pemungut pajak penghasilan pasal 22 (Rusdji, 2007) adalah: 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
10
Perpustakaan Unika
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. 3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukuan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari anggaran belanja Negara atau belanja daerah, kecuali badan – badan pada butir 4. 4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT garuda Indonesia. PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank – bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. 5. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. 6. Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas, atas penjualan hasil produksinya. 11
Perpustakaan Unika
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan pajak, atas pembelian bahan – bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
-
Dengan ketentuan baru ditegaskan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan pemungut PPh pasal 22: 1. Bendaharawan pemerintah memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atau penyerahan barang, sesuai dengan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan bahwa pihak yang
dapat
Bendaharawan
ditunjuk
sebagai
Pemerintah,
pemungut
termasuk
adalah
bendaharawan
pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, dan lembaga pemerintahan.
Berkenaan
dengan
pembayaran
atas
penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. 2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan badan-badan tertentu, 12
Perpustakaan Unika
baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan di bidang impor atau kegiatan usaha produk barang tertentu antara lain otomotif dan semen. 3. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Wajib Pajak Badan tertentu akan memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Badan tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barang atau harga barangnya.
-
Dalam
pelaksanaan
ketentuan
ini
Menteri
Keuangan
mempertimbangkan antara lain: a. Penunjukan
Pemungut
Pajak
secara
selektif,
demi
pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien. b. Tidak mengganggu kelancaran atau lalu lintas barang. c. Prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.
13
Perpustakaan Unika
Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.
II.4.2 Objek Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Yang merupakan objek pemungutan pajak penghasilan pasal 22 (Rusdji, 2007) adalah: 1. Impor barang. 2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah. 3. Pembayaran atas pembelian barang yang di lakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja negar dan atau belanja daerah. 4. Penjualan dari hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif.
14
Perpustakaan Unika
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas. 6. Pembelian bahan – bahan untuk keperluan industri atau eksport industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul. 7. Penjualan barang
yang tergolong sangat mewah, barang yang
sangat mewah tersebut adalah pesawat udara pribadi dengan harga lebih dari Rp 20.000.000.000; kapal pesiar dan sejenisnya yang harga jualnya lebih dari Rp 10.000.000.000; rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp 10.000.000.000 dan luas bangunan lebih dari 500M2; apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp 10.000.000.000 dan luas bangunan lebih dari 400M2. 8.
kendaraan bermotor roda empat pengangkut kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000 dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 CC.
15
Perpustakaan Unika
II.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Dipungut Oleh Pertamina dan Badan Usaha Selain Pertamina Besarnya pajak penghasilan pasal 22 yang wajib dipungut oleh pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil produksinya adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Tarif Pemungutan Pajak pasal 22 atas SPBU (berdasarkan harga per 2009) Objek pajak
SPBU Swastanisasi
SPBU Pertamina
Premium
0,3% dari penjualan atau Rp 13.500/KL
0,25% dari penjualan atau Rp 11.250/KL
Solar
0,3% dari penjualan atau Rp 13.500/KL
0,25% dari penjualan atau Rp 11.250/KL
Premix
0,3% dari penjualan
0,25% dari penjualan
Sumber : Peraturan Pertamina th 2009 Besarnya pungutan di atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi lebih tinggi 100% daripada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
16
Perpustakaan Unika
II.4.4 Saat Terutang dan Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Penetapan saat terutang dan pelunasan Pajak Penghasilan pasal 22 diatur sebagai (Rusdji, 2007) berikut: 1. Atas kegiatan impor barang, PPh pasal 22 terutang pada saat bersamaan dengan saat pembayran bea masuk. Apabila pembayaran bea masuknya ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 terutang pada saat penyelesain dokumen P1B. 2. Atas kegiatan pembelian barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 3. Atas pembelian hasil produksi PPh pasal 22 terutang dan dipungut saat penjualan. 4. Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat Surat Perintah Penerbitan Barang ( delivery order ). II.4.5 Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 (Rusdji, 2007): 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
17
Perpustakaan Unika
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk atau Pajak Pertambahan Nilai: a. Barang
perwakilan
Negara
asing
beserta
para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya dan tidak memegang paspor Indonesia. c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan. d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. e. Barang untuk keperluan dan kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenasah atau abu jenasah. h. Barang pindahan. i. Barang pribadi penumpang, awak saran pengangkut, pelintas barang dan barang kiriman sampai batas 18
Perpustakaan Unika
jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundangundangan pebean. j. Barang yang di impor pemerintah pusat atau daerah untuk kepentingan umun. k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara. l. Barang
dan
bahan
yang
digunakan
untuk
menghasilakan pertahanan Negara. m. Vaksin polio dalam rangka untuk pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional. n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau penyelamatan manusia yang di impor oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Peusahaan Penangkapan Ikan Nasional.
19
Perpustakaan Unika
p. Pesawar udara serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang di impor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional. 3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyatanyata untuk di ekspor kembali. 4. Pembayaran yang jumlah paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta) dan pembayarannya tidak terpecah-pecah. 5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum dan benda-benda pos. 6. Emas batang yang akan diproses untuk barang perhiasan dan emas untuk tujuan ekspor.
20
Perpustakaan Unika
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN III. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Semarang Tengah Satu Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia, khususnya bagi perkembangan kemajuan perpajakan di kota Semarang sendiri. Dimulai dari tahun 1946, di Indonesia dibentuklah suatu kementrian keuangan yang memiliki beberapa jawatan antara lain : 1. Jawatan Pajak 2. Jawatan Moneter 3. Jawatan Bea Cukai 4. Jawatan Anggaran Guna memudahkan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pajak, maka didirikanlah Kantor Instansi Keuangan di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Untuk di kota Semarang sendiri, awalnya pada tahun 1950 terdapat Kantor Inspeksi Keuangan. Pada jaman pemerintahan Belanda, pajak sudah ada dengan nama Inspection van Finantein.
21
Perpustakaan Unika
Pada tanggal 1 Januari 1957, pemerintah mengganti semua istilah untuk Kantor Inspeksi Keuangan di seluruh Indonesia menjadi Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi : 1. Direktorat Pajak Langsung. 2. Direktorat Pajak Tidak Langsung. 3. Direktorat Penerimaan dan Penagihan. 4. Direktorat Penyusutan dan Pengendalian Wilayah. 5. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi : a. Kantor Inspeksi Pajak b. Kantor Inspeksi IPEDA Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak membawahi Kantor Inspeksi Keuangan yang kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 675/PJ.12/1957 diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Pada tanggal 10 Juli 1983, Kantor Inspeksi Pajak Semarang dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Kantor Inspeksi Pajak Semarang Barat yang terletak di JL. Ronggolawe Semarang. 2. Kantor Inspeksi Pajak Semarang Timur yang terletak di JL. Imam Bonjol no. 1 Semarang.
22
Perpustakaan Unika
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 pada tanggal 2 Maret 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang kemudian pecah menjadi : 1. Kantor Inspeksi Pajak Semarang Barat berubah menjadi KPP Semarang Barat yang berlokasi di JL. Pemuda no. 1 Semarang. 2. KPP Salatiga yang kemudian pada tahun 1994 dibentuk KPP Semarang Selatan. 3. Kantor Inspeksi Pajak Semarang Timur berubah menjadi KPP Semarang Timur yang berlokasi di JL. Ki Mangunsarkoro no. 34 Semarang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak, maka terbentuklah KPP Semarang Tengah yang merupakan pecahan dari KPP Semarang Timur terhitung mulai tanggal Surat Keputusan. Sehubungan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang penerapan Organisasi dan Tata Kerja maka KPP Semarang Tengah dipecah, sehingga terbentuklah KPP Pratama Semarang Tengah I mulai tanggal 6 November 2007 yang berlokasi di JL. Pemuda no. 2 dan KPP Pratama Semarang Tengah II yang berlokasi di JL. Imam Bonjol no. 1B
23
Perpustakaan Unika
III.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Tengah Satu KPP Pratama Semarang Tengah Satu dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya memerlukan suatu struktur organisasi supaya hubungan antara pihakpihak dalam organisasi dapat lebih jelas, termasuk di dalamnya hubungan pertanggungjawaban dan wewenag dari pimpinan sampai masing-masing bagian sehingga mempermudah dalam melaksanakan tugas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 III.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Semarang Tengah Satu KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrative dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dibidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugasnya, KPP menyelenggarakan fungsi : 1. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. 2. Pelaksanaan Administratif KPP. 3. Koordinator Pelaksana pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak. 4. Penelitian dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa serta berkas wajib pajak. 24
Perpustakaan Unika
5. Pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung lainnya. 6. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi PPh, PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung lainnya. 7. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. 8. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. 9. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak. 10. Pengurangan sanksi pajak.
III.4 Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Tengah Satu Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Tengah Satu meliputi tujuh kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Pekunden 2. Kelurahan Miroto 3. Kelurahan Karang Kidul 4. Kelurahan Sekayu 5. Kelurahan Pindrikan Kidul 6. Kelurahan Jagalan 7. Kelurahan Brumbungan 25
Perpustakaan Unika
Batas-batas wilayah kecamatan KPP Pratama Semarang Tengah Satu, meliputi : 1. Utara
: Kecamatan Semarang Utara (wilayah kerja KPP Pratama
Semarang Utara) terdapat rel kereta api, JL. Hasanudin, JL. Letjend. Suprapto. 2. Timur
: Kecamatan Semarang Timur (wilayah kerja KPP Semarang
Timur) terdapat JL. M.T. Haryono (mataram). 3. Selatan
: Kecamatan Semarang Selatan (wilayah kerja KPP Semarang
Selatan) terdapat JL. Ahmad Yani, JL. Pandanaran, JL. MGR. Soegijapranata. 4. Barat
: Kecamatan Semarang Barat (wilayah kerja KPP Semarang
Barat) terdapat sungai Banjir Kanal Barat. III.5 Gambaran Umum Kegiatan Operasional 1.
Kegiatan Pemasaran Kegiatan pemasaran yang dilakukan KPP Pratama Semarang Tengah Satu adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dibidang perpajakan, melakukan penyisiran ke daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah KPP Pratama Semarang Tengah Satu dan mengirim Surat Pemberitahuan kepada masyarakat yang masuk dalam subyek pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak agar mau
26
Perpustakaan Unika
mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. 2.
Kegiatan Akuntansi dan Keuangan Dalam kegiatan akuntansi dan keuangan di KPP Pratama Semarang Tengah Satu, tiap seksi membuat laporan keuangan dan administrasi bulanan masing-masing dan selanjutnya laporan dari tiap seksi tersebut disampaikan ke bagian umum. Hasil laporan keuangan dan administrasi dari tiap seksi tersebut oleh sub bagian umum dibuat buku besar dan secara periodik laporan keuangan tersebut dikirim ke Kantor Pusat Jakarta.
III.6 Metode Penelitian 1. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini adalah Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sudah diolah sebagai bahan masukan dan informasi untuk pembuatan penerapan penghitungan pajak pasal 22 atas SPBU swastanisasi. Data yang digunakan adalah data transaksi pemesanan, penebusan dan penyetoran
SPBU 44.595.04
Demak, peraturan standar SPBU swastanisasi, buku kebijakan keuangan SPBU. 27
Perpustakaan Unika
2. Metode Pengumpulan data -
Metode Wawancara Penulis melakukan tanya jawab dengan seksi pelayanan serta seksi pengolahan data mengenai prosedur penghitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 untuk SPBU pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana sistem pemotongan pajak penghasilan pasal 22 pada SPBU swastanisani.
-
Metode kepustakaan Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 22 pada SPBU swastanisasi.
3. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan mengolah data berdasarkan teori yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. 28
Perpustakaan Unika
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
IV.1 Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk SPBU Berdasarkan
pasal
1
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
:
599/KMK.04/1994 Jo Nomor : 147/KMK.04/1995, Pertamina dan badan usaha lain yang bergerak dalam bahan bakar ditunjuk sebagai pemungut hasil penjualan dan produksinya. Maka Pertamina dan badan usaha lain wajib untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar tersebut. Penjualan bahan bakar tersebut berupa premium, solar, pelumas, gas dan minyak tanah. Sifat dari pemungutan tersebut adalah bersifat final, jadi Pertamina dan badan usaha lain yang bergerak dalam bahan bakar minyak tersebut langsung memungut pada saat terutangnya pasal 22 atas bahan bakar minyak yaitu pada saat munculnya surat penerbitan pengeluaran barang ( delivery order ). Cara pemungutannya adalah penerima/pembeli barang melunasi pajak penghasilan pasal 22 melalui bank yang ditunjuk atau kantor pos dan giro. Dan sebelum penerbitan surat pengeluaran barang
29
Perpustakaan Unika
penerima/pembeli barang tersebut harus sudah melunasi pajak penghasilan pasal 22 dengan menunjukkan bukti pembayaran atau bukti setoran pasal 22 berupa SSP final. Ada beberapa klasifikasi SPBU untuk membedakan tarif penebusan harga pokok bahan bakar minyak oleh Pertamina yaitu: Tabel 4.1 Harga Penebusan dan Margin BBM JENIS SPBU
PBBKB
PPN
HARGA PENEBUSAN
MARGIN
HARGA JUAL
Non Pertamina way, SPBN,SPBB (M Solar), Mini (Premium)
195,652
391,304
4.320,00
180,00
4.500
COCO, Pertamina Way
195,652
391,304
4.300,00
200,00
4.500
Pasti Pas Silver
195,652
391,304
4.295,00
205,00
4.500
Pasti pas Gold
195,652
391,304
4.285,00
215,00
4.500
Pasti Pas Diamond
195,652
391,304
4.270,00
230,00
4.500
CODO, PSDP, SPDN Type B (M. Solar), APMS
195,652
391,304
4.365,00
135,00
4.500
CODO Pertamina Way
195,652
391,304
4.350,00
150,00
4.500
SPDN Type A (M. Solar)
195,652
391,304
4.371,00
129,00
4.500
Sumber : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 1 Tahun 2009
IV.2
Tata cara pemesanan dan penyetoran
Berikut ini adalah sistem pemesanan bahan bakar minyak dan penghitungan pajak penghasilan pasal 22 untuk SPBU.
30
Perpustakaan Unika
-
Pada pemesanan pertama bahan bakar minyak ke Pertamina, pengusaha SPBU harus melakukan pembayaran atas jumlah premium dan solar yang dipesan. Pembayaran atas premium tersebut harus sudah memasukkan Pajak Penghasilan pasal 22 yang terutang atas pemesanan bahan bakar minyak tersebut. Pembayaran tersebut dibayarkan ke Bank yang ditunjuk oleh Pertamina. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah penghitungan atau kurang bayar pada saat bahan bakar minyak pesanan dikirim, karena itu Pertamina mengambil langkah untuk mengharuskan pengusaha SPBU membayarkan Pajak Penghasilan pasal 22 terutang saat pembayaran bahan bakar minyak yang dipesan.
-
Setelah pembayaran dan pelunasan pajak yang terutang selesai, Pertamina akan mengeluarkan surat perintah pengeluaran (sales order) bahan bakar minyak kepada Depo pengisian yang ditunjuk oleh Pertamina untuk memenuhi pesanan tersebut. Kemudian pengusaha SPBU akan menerima surat perintah pengeluaran barang (sales order) tersebut dan mengirimkan truk untuk mengambil bahan bakar minyak atas pemesanan yang sudah dilunasi. Dan Depo yang ditunjuk mengeluarkan surat penerimaan yang dijadikan bukti bahwa Depo sudah mengirimkan bahan bakar minyak ke SPBU sesuai jumlah yang dipesan. 31
Perpustakaan Unika
-
Pengenaan PPh dilakukan pada saat penebusan dilakukan oleh pengusaha SPBU kepada Pertamina. Pengusaha SPBU menghitung Pajak Penghasilan dengan tarif yang sudah ditetapkan, kemudian membayar PPh tersebut ke Bank yang ditunjuk sebagai Bank penerima pembayaran pajak. Pembayaran dilakukan dengan menyetorkan Surat Setoran Pajak yang dapat diperoleh dengan mudah di Kantor-Kantor Pelayanan Pajak. Pelunasan harus tetap dilakukan meski pemesanan dilakukan secara kredit.
IV.3 -
Dasar Penghitungan Pajak Berdasarkan
dari
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
:
147/KMK.04/1995, Tentang Penunjukan Pertamina sebagai Pemungut Pajak atas Penjualan dan Produksinya. Dengan mempertimbangkan harga jual bahan bakar minyak yang sudah ditentukan oleh Pertamina dan keuntungan kotor (margin) pengusaha SPBU. Untuk pertama kalinya besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan: SPBU swastanisasi Premium
: 0,3% x Penjualan (harga pada saat itu)
Solar
: 0,3% x Penjualan (harga pada saat itu)
32
Perpustakaan Unika
IV.4
Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 22 untuk SPBU Contoh untuk penghitungan, data yang akan digunakan adalah data transaksi pemesanan, penebusan dan penyetoran dari SPBU 44.595.04 Demak yang termasuk dalam klasifikasi Pasti Pas Silver yang mempunyai rincian sebagai berikut: Pasti Pas Silver:
1.
Harga Penebusan
Rp 4.295,00
Margin
Rp 205,00
Harga Penjualan
Rp 4.500,00
Misalnya pada tanggal 2 september 2009 SPBU 44.595.04 melakukan pemesanan bahan bakar minyak ke Pertamina sebesar: 1. Premium
: 2 x 16.000 Liter
2. Solar
: 1 x 16.000 Liter
Harga/liter
: Rp 4.500
Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 22 berdasarkan pesanan tersebut adalah: (berhubung pada waktu pengambilan data harga premium dan solar sama, maka penghitungan langsung dijumlahkan)
33
Perpustakaan Unika
1. Premium
: harga penjualan dari SPBU = (2 x 16.000 L) x Rp 4.500 = 32.000 L x Rp 4.500 = Rp 144.000.000
2. Solar
: harga penjualan dari SPBU = 16.000 L x Rp 4.500 = Rp 72.000.000
- Penghitungan pajak
: 0,3% x penjualan = 0,3% x (Rp 144.000.000 + Rp 72.000.000) = 0,3% x Rp 216.000.000 = Rp 648.000
Penghitungan Harga Penebusan atas Pemesanan tersebut adalah: 1. Premium
: 2 x 16.000 L
2. Solar
: 1 x16.000 L
Harga penebusan
: Rp 4.295,00
(berhubung pada waktu pengambilan data harga premium dan solar sama, maka penghitungan langsung dijumlahkan) 34
Perpustakaan Unika
1. Premium
: harga penebusan dari Pertamina = (2 x 16.000 L) x Rp 4.295 = 32.000 L x Rp 4.295 = Rp 137.440.000
2. Solar
: harga penebusan dari Pertamina = 16.000 L x Rp 4.295 = Rp 68.720.000
3. Total pembayaran penebusan premium dan solar: = Rp 137.440.000 + Rp 68.720.000 = Rp 206.160.000 4. Total pembayaran atas pemesanan ditambah PPh 22: = Rp 206.160.000 + Rp 648.000 = Rp 206.808.000 -
Saat terutangnya Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pada saat terbitnya Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order). Yaitu pada tanggal 2 September 2009 dan harus di bayarkan ke bank yang ditunjuk oleh Pertamina
sebagai
tempat
pembayaran
bersama
pembayaran penebusan bahan bakar minyak. Untuk 35
Perpustakaan Unika
pembayaran penebusan pembayaran paling lambat hari itu juga setelah melakukan pemesanan, untuk pajak penghasilannya menurut peraturan pajak yang berlaku yaitu tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya juga. Tetapi SPBU
ini
membayar
dan
melaporkan
pajak
penghasilannya pada saat pembayaran penebusan bahan bakar minyak pada hari pemesanan, yaitu tanggal 2 September 2009. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut adalah Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order), sebagai bukti untuk
membayarkan
penebusan
pada
bank
dan
Pertamina; Surat Setoran Pajak, sebagai bukti bahwa sudah melakukan pelunasan pajak yang terutang atas pemesanan;
Surat
Pengambilan
Barang,
sebagai
pengantar supir dari SPBU untuk mengambil barang di Depo Pertamina; Surat Pengiriman Barang, sebagai bukti bahwa Depo Pertamina sudah mengirimkan barang yang dipesan; Tanda terima dari SPBU, sebagai bukti bahwa SPBU sudah menerima barang sesuai pesanan. 36
Perpustakaan Unika
2.
Misalnya pada tanggal 4 September 2009 SPBU 44.595.04 melakukan pemesanan bahan bakar minyak ke Pertamina sebesar: 1. Premium
: 2 x 16.000 Liter
2. Solar
: 2 x 16.000 Liter
Harga/liter
: Rp 4.500
(berhubung pada waktu pengambilan data harga premium dan solar sama, maka penghitungan langsung dijumlahkan) Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 22 atas pesanan tersebut adalah: 1. Premium
: harga penjualan dari SPBU = (2 x 16.000 L) x Rp 4.500 = 32.000 L x Rp 4.500 = Rp 144.000.000
2. Solar
: harga penjualan dari SPBU = (2x 16.000 L) x Rp 4.500 = Rp 144.000.000
37
Perpustakaan Unika
-
Penghitungan pajak
: 0,3% x penjualan = 0,3% x (Rp 144.000.000 + Rp 144.000.000) = 0,3% x Rp 288.000.000 = Rp 864.000
Penghitungan Harga Penebusan atas Pemesanan tersebut adalah: 1. Premium
: 2 x 16.000 L
2. Solar
: 2 x 16.000 L
Harga penebusan
: Rp 4.295,00
(berhubung pada waktu pengambilan data harga premium dan solar sama, maka penghitungan langsung dijumlahkan) 1. Premium
: harga penebusan dari Pertamina = (2 x 16.000 L) x Rp 4.295 = 32.000 L x Rp 4.295 = Rp 137.440.000
2. Solar
: harga penebusan dari Pertamina = (2 x 16.000 L) x Rp 4.295 = Rp 137.440.000 38
Perpustakaan Unika
3. Total pembayaran penebusan premium dan solar: = Rp 137.440.000 + Rp 137.440.000 = Rp 274.880.000 4. Total pembayaran atas pemesanan ditambah PPh 22: = Rp 274.880.000 + Rp 864.000 = Rp 275.744.000 -
Saat terutangnya Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pada saat terbitnya Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order). Yaitu pada tanggal 4 September 2009 dan harus di bayarkan ke bank yang ditunjuk oleh Pertamina sebagai
tempat
pembayaran
bersama
pembayaran penebusan bahan bakar minyak. Untuk pembayaran penebusan pembayaran paling lambat hari itu juga setelah melakukan pemesanan,
untuk
pajak
penghasilannya
menurut peraturan yang berlaku yaitu tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya juga. Tetapi SPBU ini membayar dan melaporkan pajak 39
Perpustakaan Unika
penghasilannya
pada
saat
pembayaran
penebusan bahan bakar minyak pada hari pemesanan, yaitu tanggal 4 september 2009. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi
tersebut
adalah
Surat
Perintah
Pengeluaran Barang (Delivery Order), sebagai bukti untuk membayarkan penebusan pada bank dan Pertamina; Surat Setoran Pajak, sebagai bukti bahwa sudah melakukan pelunasan pajak yang
terutang
atas
pemesanan;
Surat
Pengambilan Barang, sebagai pengantar supir dari SPBU untuk mengambil barang di Depo Pertamina; Surat Pengiriman Barang, sebagai bukti
bahwa
Depo
Pertamina
sudah
mengirimkan barang yang dipesan; Tanda terima dari SPBU, sebagai bukti bahwa SPBU sudah menerima barang sesuai pesanan. IV.5 Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pertamina Pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Pertamina sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan UU No.36 Th 2008. Hal tersebut dilakukan karena perkembangan dan penyesuaian 40
Perpustakaan Unika
yang dipertimbangkan Pertamina akan jaman atau kenaikan harga pokok produksi, jika tidak melakukan pemungutan yang sesuai dengan peraturan yang telah diperbarui Pertamina akan merugi besar. Pembaruan peraturan tersebut juga telah disepakati oleh para pengusaha SPBU atau agen/dealer Pertamina secara menyeluruh seperti Agen Premium Mogas Solar (APMS), Mogas Solar Pack Dealer (MSPD). Peraturan pendukung bahwa Pertamina sudah melakukan pemungut yang sudah sesuai peraturan yang diperbarui (Rusjdi, 2007): -
KMK-392/KMK.03/2001 Tentang Perubahan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya. 04/07/01
-
SE-22/PJ.43/2001 Tentang Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-417/PJ/2001 Tanggal 27 Juni 2000 Tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan 22, Sifat dan Besarnya Pungutan, Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya. 06/07/01. Mencabut SE 16/98
-
SE 50/99. Sifat : segera. Lampiran 1(satu) set Jo. KEP 417/01, MK 254/01.
41
Perpustakaan Unika
KMK-254/01 menunjuk juga badan-badan tertentu diantaranya Bank Indonesia (BI), BPPN, Bulog, PT. Telkom, PT. PLN, PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-Bank BUMN yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. -
Surat Edaran Pertamina Tentang Harga Penebusan dan Margin Bahan Bakar Minyak untuk semua Pengusaha SPBU di Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tanggal 13 Januari 2009.
IV.6 Fungsi Kantor Pelayanan Pajak, Pertamina dan SPBU Dalam pembahasan ini Kantor Pelayanan Pajak berfungsi sebagai pemungut pajak atau Fiskus yang tugasnya melayani, mengawasi dan memeriksa secara sederhana
terhadap
wajib
pajak
dibidang
perpajakan
dalam
wilayah
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertamina berfungsi sebagai subjek pajak karena Pertamina memungut pajak yang terutang dari SPBU. Dan SPBU sebagai wajib pajak karena SPBU menjual objek pajak dari Pertamina berupa bahan bakar minyak.
42
Perpustakaan Unika
IV.7 Permasalahan Sehubung dengan Pemungutan Menurut Peraturan Pertamina Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pemesanan Bahan Bakar Minyak Tahun 2000. Menyatakan bahwa pembayaran dan pelaporan harus dilakukan secara manual atau dihitung sendiri oleh Pengusaha SPBU. Dalam sistem yang berhubungan dengan birokrasi pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan atau sistem yang terpisah seperti: -
Sistem yang masih manual/belum online Pada tahun dibawah tahun 2000 penggunaan sistem komputerisasi pada perusahaan masih sangat jarang digunakan karena banyak yang masih menggunakan metode penghitungan dan penyetoran manual. Penghitungan dan penyetoran manual yang dimaksud adalah para pengusaha SPBU menghitung Pajak Penghasilan secara manual, hal ini akan menyebabkan terjadi salah penghitungan. Dan penyetoran dilakukan dengan membawa uang dalam bentuk cash ke Kantor Pelayanan Pajak untuk membayar Pajak Penghasilan pasal 22 yang terutang.
-
Tempat pembayaran yang terpisah Sebelum Direktur Jendral Pajak menunjuk Bank-Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran atas pesanan bahan bakar minyak para pengusaha SPBU harus membayarkan ke kantor Pertamina yang 43
Perpustakaan Unika
berlokasi beda kota, hal itu akan menyebabkan waktu terbuang. Karena sesudah pembayaran diterima oleh Pertamina pengusaha SPBU harus segera membayarkan Pajak Penghasilan pasal 22 di Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda lokasi juga, jika pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 terlambat maka pemesanan yang sudah dilakukan dan dibayar akan dibatalkan oleh Pertamina karena dianggap belum melunasi Pajak Penghasilan. IV.8 Mengatasi masalah sehubungan pemungutan Pertamina melakukan pembaruan peraturan yang dikarenakan tuntutan jaman dan teknologi yang memandang bahwa Peraturan Pertamina Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pemesanan Bahan Bakar Minyak Tahun 2000. Sudah tidak sesuai lagi perkembangan dan sangat menghambat sistem pembayaran. Masalah yang timbul tersebut sangat berhubungan dengan pendapatan baik dari pengusaha SPBU sendiri dan pendapatan Pertamina, maupun pendapatan Negara dari pajak. Untuk itu berikut penyelesaian masalah tersebut: -
Sistem pembayaran sudah online Sekarang pembayaran dapat dilakukan hanya dengan menggunakan computer atau jaringan internet yang telah digunakan oleh kantorkantor Pertamina maupun Kantor Pelayanan Pajak. Jadi saat ini jika pengusaha SPBU yang sudah melakukan pemesanan bahan bakar minyak hanya tinggal mentransfer ke bank yang ditunjuk sebagai 44
Perpustakaan Unika
tempat pembayaran oleh Pertamina, bahkan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembayaran tersebut juga dapat langsung dipungutkan pada bank tersebut agar mempermudah proses. -
Tempat pembayaran digabungkan Pembayaran pesanan bahan bakar minyak sekarang digabungkan dengan bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran oleh Pertamina dan Kantor Pelayanan Pajak. Tetapi tetap dibedakan dengan tempat pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 mendirikan counter sendiri, sehingga setelah membayarkan pesanan bahan bakar minyak langsung dapat membayarkan pajak yang terutang di satu tempat.
45
Perpustakaan Unika
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 22 atas SPBU menggunakan rumus sebagai berikut:
2.
a. PPh pasal 22 atas Premium
: 0,3% x Penjualan
b. PPh pasal 22 atas Solar
: 0,3% x Penjualan
Pemungutan yang dilakukan oleh Pertamina sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan perpajakan yang diperbaharui, karena Pertamina telah melakukan perubahan peraturan yang disesuaikan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
3.
Masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk SPBU adalah sistem pembayaran dan penyetoran pajak
46
Perpustakaan Unika
yang terutang yang masih manual atau belum online. Dan tempat pembayaran dan penyetoran yang terpisah. 4.
Solusi untuk mengatasi masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah dengan cara penggunaan sistem komputerisasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang atau sudah online. Dan tempat pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang telah digabungkan melalui penunjukan bank yang ditunjuk oleh Pertamina sebagai tempat pembayaran bersama.
47
Perpustakaan Unika
2.
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dalam Tugas Akhir ini, penulis berusaha memberikan sumbangan pikiran yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini sebagai berikut: 1. Bagi Para pengusaha SPBU atau Wajib Pajak, sebaiknya untuk lebih memahami mekanisme peraturan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 22 agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan maupun penyetoran. Dari pengetahuan yang didapat dari pembahasan ini, para pengusaha SPBU diwajibkan untuk mematuhi peraturan perpajakan karena Direktorat Jendral Pajak sudah sangat mempermudah mekanisme perpajakan. 2. Bagi Pertamina atau Fiskus, sebaiknya selalu memberikan sosialiasi terhadap aturan-aturan perpajakan yang baru agar para Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan tidak berasumsi perpajakan di Indonesia sulit dipahami .
48
Perpustakaan Unika
3. Bagi Pembaca atau Penulis berikutnya, pada Tugas Akhir yang penulis buat masih ada kekurangan karena penulis hanya mengangkat masalah atas pajak penghasilan pasal 22 atas premium dan solar saja. Akan lebih baik lagi jika pembaca atau penulis
berikutnya
dapat
mengangkat
masalah
pajak
penghasilan pasal 22 atas SPBU yang mempunyai usaha selain bahan bakar minyak.
49
Perpustakaan Unika
DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2006. Andi Offset Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Andi Offset Yogyakarta. Rusdji. Muhammad. 2007. PT. INDEKS. Waluyo. 2008. Salemba Empat Jakarta. ______, Peraturan Pekerja Pertamina Tahun 2000. ______, Peraturan Pekerja Pertamina Tahun 2005. ______, 2009, Surat Edaran Pertamina Nomor 075 /F14100/2009-S3. ______, UU No.36 Th 2008 Tentang Pajak Penghasilan
50
