Prinsip dasar advokasi Uraian di atas menunjukan bahwa advokasi mempunyai dimensi yang sangat luas dan komprahensif sekali, advokasi bukan sekedar melakukan lobi-lobi politik, tetapi mencakup kegiatan persuasive, memberikan semangat, dan bahkan sampai memberikan pressure atau tekanan pada pimpinan atau institusi, advokasi tidak hanya dilakukan oleh individu,tetapi juga oeh kelompok/organisasi,maupun masyarakat, tujuan utama advokasi adalah untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan public oleh para pejabat public sehingga dapat menyokong atau menguntungkan kesehatan (to encourage public policies that are supportive to health). Misalnya keluarnya peraturan daerah tentang menjaga kebersihan kota, yang memuat tentang peraturan-peraturan dan sangsi-sangsi apabila warga kota melanggar peraturan daerah tersebut, Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa advokasi adalh kombinasi antara pendekatan atau kegiatan individu dan social untuk memperoleh komitmen politik dukungan kebijakan penerimaan social dan adanya system yang mendukung terhadap suatu program atau kegiatan. Untuk mencapai tujuan advokasi ini, dapat di wujudkan dengan berbagai kegiatan atau pendekatan untuk melakukan kegiatan advokasi yang efektif memerlukan argument yang kuat. Oleh sebab itu prinsip-prinsip advokasi ini akan membahas tentang tujuan, kegiatan, dan argumentasi-argumentasi advokasi. Dari batasan advokasi tersebut, secara inklusif terkandung tujuan-tujuan advokasi, yakni: political commitment, policy support, social acceptance, dan sytem support. a. Komitmen politik (political commitment) Komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di tingkat dan disektor mana pun terhadap permasalahan kesehatan dan upaya pemecahan permasalahan kesehatan tersebut. Pembangunan nasional tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan politik yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, pembangunan di sector kesehatan juga tidak terlepas dari kondisi dan kondisi dan situasi politik pada saat inii. Baik kekuasaan eksekutif maupun legislative di Negara manapun, ditentukan oleh proses politik utamanya hasil pemilihan umum pada waktu yang lampau. Seberapa jauh komitmen politik para eksekutif dan legislative terhadap masalah kesehatan masyarakat ditentukan oleh pemahaman mereka terhadap masalah-masalah kesehatan. Demikian pula seberapa jauh mereka mengalokasikan anggaran pembangunan nasional bagi pembangunan sector kesehatan juga tergantung pada cara pandang dan kepedulian (conceren) mereka terhadap kesehatan dalam konteks pembagunan nasional oleh sebab itu, untuk meningatkan komitmen para eksekutif dan legislative terhadap kesehatan perlu advokasi kepada mereka ini. Komitmen politik ini dapat diwujudkan antara lain dengan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan dari para pejabat eksekuutif maupun legislative mengenai dukungan atau persetujuan terhadap isuisu kesehatan misalnya : pembahasan tentang naiknya anggaran untuk sektor kesehatan
pembahasan rencana undang-undang tentang lingkungan oleh parlemen dan sebagainya contoh konkrit di Indonesia antara lain pencanangan pekan imunisasi nasional oleh presiden, pencanangan atau penandatanganan deklarasi “Inndonesia Sehat 2010” oleh presiden. Hal itu semua adalah merupakan keputusan politik yang harus didukung oleh semua pejabat lintas sektoral disemua tingkat administrasi pemerintahan. b. dukungan kebijakan policy support (polisi support) dukungan konkrit yang diberika n oleh para pimpinan institusi di semua tingkat dan di semua sektor yang terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan di sektor kesehatan dukungan politik tidak akan berarti tanpa dilanjutkan dengan dikeluarkan kebijakan yang konkrit dari para pembuat keputusan tersebut oleh sebab itu setelah adanya komitmen politik dari para eksekutif maka perlu ditindak lanjuti dengan advokasi lagi agar dikeluarkan kebijakan untuk mendukung program yang telah memperoleh komitmen politik tersebut. Dukungan kebijakan ini dapat berupa undang-undang peraturan pemerintah atau peraturan daerah, surat keputusan pimpinan institusi baik pemerintah maupun swasta, instruksi atau surat edaran dari para pemimpin lembaga/ institusi, dan sebagainya.misalnya kasus di indonesia dengan adanya komitmen poltik tentang “Indonesia Sehat 2010” maka jajaran department kesehatan dan kesejahteraan sosial harus menindak lanjutinya dengan upaya memperoleh dukungan kebijakan dengan adanya PP,KEPRES, termasuk juga kebijakan alokasi anggaran kesehatan yang memadai, dan sebagainya.
c. Penerimaan sosial (social acceptance) penerimaan sosial artinya diterimanya suatu program oleh masyarakat suatu program kesehatan apapun hendaknya memperoleh dukungan dari sasaran utama program tersebut, yakni masyarakat, terutama tokoh masyarakat, oleh sebab itu apabila suatu program kesehatan yang telah memperoleh komitmen dan dukungan keijakan maka langkah selanjutnya adalah merisoliasasikan program tersebut untuk memperoleh dukungan masyarakat. Untuk sosialisasi program, para petugas tingkat operasional atau lokal, misanya petugas dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas mempunyai peran yng sangat penting. Oleh sebab itu para petugas tersebut juga memerlukan kemampuan advokasi. Untuk petugas kesehatan tingkat kabupaten sasaran addvokasi adalah bupati, DPRD, Pejabat lintas sektoral di tingkat kabupaten, dan sebagainya sedangkan sasaran advokasi petugas puskesmas, antara kepala wilayah kecamatan pejabat lintas sektoral tk kecamatan, para tokoh masyarakat setempat dan sebagainya. d. dukungan sistem (system support) adanya sistem atau organisasi kerja yang memasukkan unit pelayanan atau program kesehatan dalam suatu institusi atau pelayanan atau program kesehatan dalam institusi atau
sektor pembangunan adalah mengindikasikan adanya dukungan sistem. Agar suatu program atau kegiatan berjalan dengan baik, maka perlu adanya sistem, mekanisme, atau prosedur kerja atau organisasi kerja yang melibatkan kesehatan perlu dikembangkan. Mengingat bahwa masalah kesehatan adalah sebagai dampak daari berbagai sektor, maka program untuk pemecahannya atau penanggulangannya pun harus bersama-sama dengan sektor lain. Dengan perkataan lain, semua sektor pembangunan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan harus memasukkan atau mempunyai atau sistem yang menangani masalah kesehatan didalam struktur organisainya. Unit ini secara internal menangani masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh karyawannya, dan secara eksternal mengatasi dampak institusi terhadap kesehatan masyarakat. Misalnya, suatu industri harus mempunyai poliklinik atau k3 (Kesehatan dan keselamatan Kerja), dan mempunyai unit amdal (Analisis Dampak Lingkungan). Dalam mengembangkan organisasi atau sistem kerja suatu institusi terutama yang mempunyai dampak terhadap kesehatan perlu mempertimbangkan adanya unit kesehatan tersebut.terwujudnya unit kesehatan didalam suatu organisasi kerja di industry-industri atau institusi-institusi tersebut di perlukan pendekatan advokasi oleh sector di semua tingkat. Seperti di sebutkan sebelumnya, bahwa sasaran utama advokasi adalah para pembuat atau penentu kebijakan (policy makers) dan para pembuat keputusan (decision makers) pada masingmasing tingkat adminitrasi pemerintahan, dengan maksut agar mereka menyadari bahwa kesehatan adalah merupakan asset social, politik, ekonomi dan sebagainya.Oleh sebab itu, dengan memprioritaskan kesehatan,akan mempunyai dampak peningkatan produktifitas masyarakat secara sosil dan ekonomi. Selanjutnya dengan meningkatnya ekonomi dalam suatu masyrakat, baik secara makro maupun mikro, akan memudahkan para pejabat atau penentu kebijakan tersebut memperoleh pengaruh atau dukungan politik dari masyarakat. Secara nasional advokasi kesehatan adalah meningkatkan perhatian public terhadap kesehatan, dan meningkatkan alokasi sumberdaya untuk kesehatan. Kedua hal ini harus dimulai dari penentu kebijakan tingkat pusat, yakni pemerintahan pusat. Indicator keberhasilan advokasi tingkat pusat yang paling utama adalah meningktmya angaran kesehatan didalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (nasional budget) Ditingkat pemerintah daerah (local government), baik provinsi maupun kabupaten, advokasi kesehatan dapat dilakukan terhadap para pejabat pemerintah daerah. Seperti di tingkat pusat, advokasi di tingkat daerah ini dilakukan oleh pejabat sector kesehatan provinsi atau kecamatan. Tujuan utama advokasi di tingkat ini adalah agar program kesehatan Memperoleh prioritar tinggi dalam pembangunan daerah yang bersangkutan. Implikasinya alokasi sumber daya, terutama anggaran kesehatan untuk daerah tersebut meningkat. Demikian pula dalam dalam pengembangan sumberdaya manusia atau petugas kesehatan, seperti pelatihan- pelatihan dan pendidikan lanjut, maka untuk sector kesehatan juga memperoleh prioritas.
Advokasi bukan hanya ditujukan kepada para pembuat keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam arti pemerintah saja, namun juga di lakukan kepada pemimpin sector swasta atau pengusaha, dan para pemimpin lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan. Kata lain, advokasi juga digunakan untuk menjalin kemitraan (partnership) dengan para pengusaha (bisnis) dan LSM. Tujuan utama advokasi terhadap sasaran ini adalah terbentuknya kemitraan antara sector kesehatan dengan para pengusaha dan LSM. Melalui kemitraan ini pada kelompok pengusaha dan LSM, memberkan dukungan kepada program kesehatan, baik berupa dana,sarana dan prasarana serta bantuan teknis lainnya.
