TUGAS MANAJEMEN KONSTRUKSI
NAMA KELOMPOK: 1. MIFTAH ALFARID
(03071001004)
2. CHARLES TANZIL
(03071001015)
3. M.RISKO OKTARIO
(03071001031)
4. YAN ADIARTA KAHAR (03071001055) (03071001 055)
Dosen Pengasuh Mona Foralisa,ST,MT Foralisa,ST,MT
JURUSAN TEKNIK TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2011
SEPUTAR PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI DALAM LELANG Pengertian kualifikasi menurut Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan),Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
“Kualifikasi
adalah
bagian
kegiatan
registrasi
untuk
menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman tingkat/kedala man kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut
tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.”
Penilaian kualifikasi adalah kegiatan yang dilakukan panitia pengadaan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa pelaksanaan konstruksi pada saat mengikuti pelelangan.Penilaian dilakukan terhadap dokumen kualifikasi yang dikumpulkan oleh peserta lelang. Dokumen kualifikasi adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna jasa sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian data kualifikasi oleh penyedia jasa. Ada 2 jenis kualifikasi 1. Prakualifikasi 2. Pascakualifikasi
1. Prakualifikasi Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan memasukkan penawaran.Artinya, hanya perusahaan yang memenuhi kualifikasilah yang dapat memasukkan penawaran. Hal-hal yang berhubungan dengan prakualifikasi antara lain:
Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi,
evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi.
Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks (termasuk pelelangan diatas 50 M), pelelangan terbatas dan pemilihan langsung.
Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.
Dalam hal pelelangan dilakukan dengan prakualifikasi, dokumen kualifikasi yang berisi data kualifikasi diambil sebelum pengambilan dokumen lelang dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi dan disampaikan sebelum tahap penyampaian dokumen penawaran .
Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang dapat dilengkapi. Berbeda dengan pasca kualifikasi yang merupakan bagian dari penawaran, maka penambahan data kualifikasi pada prinsipnya dilarang. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi.
Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, penyedia jasa yang lulus kualifikasi dimasukkan dalam daftar peserta lelang dan disahkan oleh pengguna jasa. Semua penyedia jasa yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang.
Panitia pengadaan akan memberitahukan secara tertulis hasil prakualifikasi dan nama-nama peserta prakualifikasi yang lulus dan dicantumkan dalam daftar peserta lelang yang diundang untuk mengikuti pelelangan umum.
Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, hasil penilaian kualifikasi setelah ditetapkan oleh pengguna jasa disampaikan kepada seluruh peserta prakualifikasi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet.
Dilarang melakukan prakualifikasi masal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.
Secara umum proses lelang dengan prakualifikasi dapat dilihat melalui bagan di bawah ini.
Prakualifikasi
Undangan bagi yang
Pengambilan dokumen
Pengumuman
Penjelasan & BAPP Aanwijzing)
prakualifikasi
Pemasukan Penawaran
Pembukaan Penawaran
Evaluasi Penawaran
Penetapan Pemenang
Pengumuman Pemenang
Penandatangan Kontrak
Penunjukan Pemenang
Gambar 1.
2.
Masa Sanggah
Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi
Pascakualifikasi Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran. Hal-hal yang berhubungan dengan pascakualifikasi antara lain:
Panitia/pejabat
pengadaan
wajib
melakukan
pascakualifikasi
untuk
pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.
Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.
Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pascakualifikasi, dokumen kualifikasi yang berisi data kualifikasi diambil bersamaan dengan dokumen lelang dimulai 1 (satu) hari kerja setelah penjelasan dan disampaikan
bersamaan dengan dokumen penawaran. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan adendum terakhir.
Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan, yang akan diusulkan sebagai calon pemenang adalah yang telah lulus/memenuhi syarat penilaian kualifikasi.
Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi pengambilan dokumen kualifikasi dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
Secara umum proses lelang dengan pascakualifikasi dapat dilihat melalui bagan di bawah ini. Pengumuman Lelang umum
Pendaftaran ikut lelang
Pengambilan dokumen lelang
Penjelasan & BAPP (Aanwijzing)
Pemasukan Penawaran
Pembukaan Penawaran
Evaluasi Penawaran & Evaluasi kualifikasi
Penetapan Pemenang
Pengumuman Pemenang
Penandatanganan
Gambar 2.
Penunjukan
Masa Sanggah
Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi
Hal-hal lainnya yang berhubungan dengan prakualifikasi dan pascakualifikasi dalam lelang antara lain: 1.
Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2.
Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.
3.
Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.
4.
Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.
5.
Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI / Polri / Pemerintah / Daerah / BI / BHMN / BUMN / BUMD dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu. t ertentu.
6.
Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.
7.
Pengguna jasa wajib menyederhanakan proses pasca kualifikasi/prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi. Bukti kebenaran data/isian kualifikasi baru diminta apabila penyedia jasa akan diusulkan menjadi pemenang atau pemenang cadangan.
8.
Dokumen penawaran terdiri dari: a. Surat penawaran; harus bermeterai cukup, bertanggal, ditanda tangani oleh yang berhak dan dicap. b. Lampiran surat penawaran; terdiri dari: 1) Surat Kuasa (bila diperlukan) 2) Jaminan Penawaran 3) Daftar Kuantitas dan Harga 4) Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama 5) Daftar Harga Satuan Dasar Upah 6) Daftar Harga Satuan Dasar Bahan 7) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan 8) Metoda Pelaksanaan 9) Jadual Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan 10) Daftar Personil Inti, sesuai data lelang 11) Daftar Peralatan Utama, sesuai data lelang 12) Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (bila ada) sesuai data lelang 13) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan (bila diperlukan) 14) Lampiran lain yang disyaratkan sesuai data lelang.
Permasalahan Permasalahan di lapangan pada saat proses kualifikasi yang sering terjadi adalah: 1. Panitia meminta semua dokumen-dokumen pendukung kualifikasi, seperti contoh-contoh kontrak yang telah dilakukan selama 4 bulan terakhir. Sebenarnya, sesuai dengan Pasal 14 Angka 8 telah disebutkan bahwa proses
kualifikasi wajib disederhanakan dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan, melainkan cukup dengan formulir isian saja. 2. Panitia meminta dokumen lain, selain yang telah ditetapkan oleh Keppres. Misalnya kartu tanda keanggotaan asosiasi tertentu. Sesuai dengan pasal 14 angka 6 juga telah disebutkan bahwa panitia dilarang menambah persyaratan kualifikasi selain dari peraturan di Keppres ini, atau ketentuan perundangundangan yang lebih tinggi. Jadi, apabila ketentuan tentang kartu anggota atau kartu apapun itu ditetapkan oleh undang-undang, maka dapat dimasukkan sebagai persyaratan. Namun tetap harus sesuai dengan konteks dari pelelangan. 3. Panitia mempersyaratkan domisili perusahaan harus berada pada satu daerah yang sama dengan institusi penyelenggara lelang. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip terbuka/bersaing dan adil. Yang tidak boleh adalah penyedia barang/jasa berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 Butir g) 4. Panitia mempersyaratkan dilakukannya legalisasi ke notaris bagi dokumendokumen
peserta
lelang
(misalnya
akta
dan
dokumen
pajak).
Hal ini sama sekali tidak diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan akan memberatkan peserta lelang, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 angka 6, 7 dan 8 5. Peserta
tidak
melampirkan
dokumen
pajak
yang
dipersyaratkan.
Walaupun pada prinsipnya untuk penilaian kulifikasi, namun khusus untuk Dokumen Pajak tetap harus melampirkan COPY Bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir dan laporan (minimal) 3 bulan terakhir untuk PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPn (Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 11 Angka 1 butir e dan Penjelasan Keppres Bab II Butir A.1.b.1.e) 6. Peserta tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada bidang dan sub bidang yang sesuai untuk bukan usaha kecil.Perhitungan KD dilihat dari pengalaman pekerjaan yang sejenis dengan rumus KD=2 NPt (Khusus Jasa Pemborongan) atau KD = 5 NPt (Untuk Barang dan Jasa Lainnya). NPt adalah Nilai pekerjaan tertinggi dengan bidang dan sub bidang yang sesuai. Contoh, sebuah perusahaan pernah mengadakan perangkat komputer melalui sistem pengadaan pada sebuah instansi dengan nilai Rp. 500 Juta dan pernah juga
mengadakan perangkat meubelair dengan nilai Rp. 750 Juta. Maka, KD perusahaan ini untuk pengadaan perangkat perangkat komputer adalah 5 x 500 Juta atau 2,5 M sedangkan KD untuk perangkat meubelair adalah 5 x 750 Juta atau 3,75 M. Artinya, nilai maksimal pengadaan komputer yang dapat diikuti adalah pelelangan dengan pagu anggaran 2,5 M dan untuk meubelair sebesar 3,75 M. 7. Peserta tidak memilik dukungan keuangan dari Bank dengan nilai minimal 10% dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan minimal 5% untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya.
