PPT - Materi PPh 21

Private Privat e Tax Tax Training PT Pembangkit Jawa Bali –

PPh Pasal 21 Komprehensif Akhir Tahun

Rabu, 13 September 2017

Administrasi Administr asi dan Pelapor Pelaporan an PPh Pasal 21/26 o o o

Hak dan Kewajiban

Pelaporan PPh Pasal 21/26

Administrasi Kelebihan Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21

© ortax team - 2017

Administrasi Administr asi dan Pelapor Pelaporan an PPh Pasal 21/26 o o o

Hak dan Kewajiban


Administrasi Kelebihan Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21


Hak dan Kewajiban

Pemotong

Mendaftarkan diri ke KPP

Menghitung, menyetor & melaporkan PPh terutang setiap bulan kalender Membuat catatan/kertas kerja perhitungan PPh masing-masing penerima penghasilan & menyimpannya sesuai ketentuan Tetap melaporkan pemotongan PPh setiap bulan walaupun NIHIL Dapat memperhitungkan kelebihan penyetoran pada suatu bulan ke bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh Membuat bukti potong & memberikannya kepada pihak yang dipotong


Hak dan Kewajiban

Pihak Yang Dipotong

Mendaftarkan diri ke KPP Membuat surat pernyataan: jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun/saat dimulai SPDN dan menyerahkannya kepada pemotong pajak Membuat surat pernyataan baru bila terjadi perubahan tanggungan paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya Menerima bukti potong dari pemotong


Hak dan Kewajiban

Kewajiban Membuat Bukti Potong

•

•

Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: –

dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2)

–

diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti

Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: –

–

•

Dibuat setiap kali ada pemotongan Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan

Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21


Hak dan Kewajiban

Penyetoran dan Pelaporan

Pelaporan •

Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

•

Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Penyetoran

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional , penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. © ortax team - 2017


Ketentuan

Ketentuan

Administrasi dan Pelaporan

2012

2013

2014 dst

PER – 32/PJ/2009

PER – 32/PJ/2009

PER – 14/PJ/2013

PER - 14/PJ/2013 : Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Ditetapkan

: 18 April 2013

Mulai Berlaku

: 01 Januari 2014



Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 (1) Formulir Kertas (hard copy )

bentuk, isi, dan ukuran SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER - 14/PJ/2013 tidak boleh diubah


e-SPT

menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaporan PPh Pasal 21/26 Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 (2) Formulir Kertas (hard copy ) Dapat digunakan oleh Pemotong yang : •

Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT/JHT berkala dan/atau PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

•

Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

•

Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

•

Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya dalam 1 (satu) masa pajak.


Tidak lebih dari 20

E-SPT Wajib digunakan oleh Pemotong yang :

Lebih dari 20

Pelaporan PPh Pasal 21/26 Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemotong yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy ) untuk masa-masa pajak berikutnya.

Pemotong dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam hal pemotong telah memenuhi syarat untuk menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk eSPT, namun SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 tidak disampaikan dalam bentuk e-SPT. Pemotong dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam hal SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 tidak memenuhi ketentuan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER - 14/PJ/2013.


Pelaporan PPh Pasal 21/26 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Terdiri dari : Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721); Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT Berkala serta bagi PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya - (Formulir 1721-I); Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-II); Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-III); Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721- IV); Daftar Biaya - (Formulir 1721-V);



Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terdiri dari : Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 (Formulir 1721-VI); Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-VII); Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau THT/JHT Berkala - (Formulir 1721-A1); Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya - (Formulir 1721-A2);


Pelaporan PPh Pasal 21/26 Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 langsung ke KPP atau KP2KP; melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP; melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau

e-filing yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT harus disampaikan dengan disertai Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy).


Pelaporan PPh Pasal 21/26 Formulir yang tidak perlu dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 • Formulir 1721-I dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, penerima pensiun atau THT/JHT berkala serta PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya ; • Formulir 1721-II dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan Pasal 26 dengan menggunakan Formulir 1721-VI ; • Formulir 1721-III dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan menggunakan Formulir 1721-VII ; • Formulir 1721-IV dalam hal tidak ada penyetoran dan pemindahbukuan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 dengan menggunakan SSP dan Bukti Pbk ; • Formulir 1721-V dalam hal Pemotong wajib menyampaikan SPT Tahunan ; • Formulir 1721-VI; • Formulir 1721-VII; • Formulir 1721-A1; • Formulir 1721-A2.


Administrasi Kelebihan Pemotongan/Penyetoran

Kelebihan Pemotongan Pegawai Tetap Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja

Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 Pemotong Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.


Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26 Ketentuan Pemotongan PPh Pasal 21/26 o Identifikasi Transaksi o Penentuan golongan penerima penghasilan o Jenis Penghasilan Menurut Golongan Penerima o Penentuan saat dan tempat terutang o


Ketentuan Pemotongan PPh Pasal 21/26

UU No.36/2008

PP No. 80 tahun 2010 PP No. 68 tahun 2009

PMK No.252/PMK.03/2008 PMK No.16/PMK.03/2010 PMK No.262/PMK.03/2010


PMK No.101/PMK.010/2016

Mencabut : PMK No. 122/PMK.010/2015

PMK No.102/PMK.010/2016

Mencabut : PMK No. 152/PMK.010/2015

PER - 16/PJ/2016

Mencabut : PER-32/PJ/2015

PER - 14/PJ/2013

Mencabut : PER-32/PJ/2009

Identifikasi Transaksi PPh Pasal 21

PPh 21

Menerima Penghasilan Penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan WP Dalam Negeri : Orang Pribadi


Berupa : gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun

Identifikasi Transaksi PPh Pasal 26

PPh 26

Menerima Penghasilan Penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan WP Luar Negeri : Orang Pribadi


Berupa : gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun

Identifikasi Transaksi – Pemotong PPh 21/26?

Penghasilan Penerima Penghasilan

Pemotong

•

Pemberi Kerja (org pribadi/badan ; cabang/perwakilan/unit)

•

Bendahara atau pemegang kas pemerintah

•

•

•


Dana pensiun, badan penyelenggara jamsostek dan badan2 lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan THT/JHT Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sbg imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi atau imbalan lain kepada peserta pendidikan/pelatihan serta pegawai magang Penyelenggara Kegiatan

Identifikasi Transaksi – Pemotong PPh 21/26?

Tidak Termasuk sebagai Pemberi Kerja yang mempunyai Kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 •

•

•

•


Kantor Perwakilan Negara Asing . Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan. Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasiorganisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemberi Kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Penentuan Golongan Penerima Penghasilan

1. Pegawai • Pegawai Tetap • Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas

2. Bukan Pegawai 3. Lain - Lain • Peserta Kegiatan • Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus sbg Pegawai • Penerima Uang Pesangon / Pensiun/ THT / JHT (Termasuk ahli warisnya) • Anggota Dewan Komisaris/Pengawas yg tdk merangkap sbg Peg. Tetap pada perusahaan yang sama • Mantan Pegawai © ortax team - 2017


Pegawai • Orang pribadi • Bekerja pada pemberi kerja • Berdasarkan perjanjian/kesepakatan kerja (tertulis/lisan) • Melaksanakan suatu pekerjaan • Memperoleh imbalan • Berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain • Termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri

Pegawai


Pegawai Tetap

• Pegawai menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur • Termasuk anggota dewan komisaris & dewan pengawas • Termasuk Pegawai yang bekerja menurut kontrak dalam jangka waktu tertentu

• Hanya menerima penghasilan bila bekerja • menurut jumlah hari bekerja • Menurut jumlah unit hasil pekerjaan • Menurut penyelesaian suatu pekerjaan

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas


Bukan Pegawai (1)

• Orang pribadi • Selain pegawai tetap & pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) • Memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun • Sebagai imbalan jasa • Menurut perintah/permintaan pemberi penghasilan



Bukan Pegawai (2) Jenis : 

Tenaga ahli melakukan pekerjaan bebas: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai & aktuaris



Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis & seniman lainnya



Olahragawan



Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh & moderator



Pengarang, peneliti & penerjemah


25


Bukan Pegawai (3) Jenis :

jasa dalam segala bidang : teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi & sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan

 Pemberi

 Agen iklan  Pengawas/pengelola  Pembawa

proyek

pesanan/yang menemukan langganan/yang menjadi

perantara

 Petugas penjaja barang dagangan  Petugas dinas

luar asuransi

 Distributor MLM/direct selling &


kegiatan sejenis lainnya


Peserta Kegiatan (1)

• • • •


Orang pribadi Terlibat dalam suatu kegiatan tertentu Menerima/memperoleh imbalan Terkait keikutsertaannya dalam kegiatan tsb


Peserta Kegiatan (2) •

Peserta perlombaan dalam segala bidang

•

Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan/kunjungan kerja

•

Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu

•

Peserta pendidikan & pelatihan

•

Peserta kegiatan lainnya



Penerima Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua

• Orang pribadi/ahli waris • Menerima imbalan untuk pekerjaan masa lalu • Termasuk menerima THT/JHT



Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus sbg Pegawai  Anggota Dewan Komisaris/Pengawas yg tdk merangkap sbg Peg. Tetap pada perusahaan yang sama  Mantan Pegawai



Tidak Termasuk WP Orang Pribadi Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 



Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat / pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan, dengan syarat: o

bukan WNI

o

tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia

o

negara ybs memberikan perlakuan timbal balik

Pejabat perwakilan organisasi internasional non-subyek pajak : o o


bukan WNI tidak menjalankan usaha/pekerjaan/kegiatan memperoleh penghasilan di Indonesia

lain

untuk

Jenis Penghasilan Menurut Golongan Penerima

Penerima

Jenis Penghasilan

Pegawai Tetap

Penghasilan teratur & tidak teratur

Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas

Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan

Penerima Pensiun

Uang pensiun, penghasilan sejenisnya

Pihak Yang Terkena PHK

Uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT/JHT, pembayaran lain sejenis (diterima sekaligus)

Bukan Pegawai

Honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenis

Anggota Dewan Komisaris/Pengawas yg tdk merangkap sbg Peg. Tetap pada perusahaan yang sama

Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur

Mantan Pegawai

Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur

Peserta Kegiatan

Uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah/penghargaan, imbalan sejenis

Peserta Program Pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai

Penghasilan berupa penarikan dana pensiun dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh MenKeu

Natura dan Kenikmatan sebagai Penghasilan

Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan yang diberikan : •

WP yang dikenakan PPh Final

•

WP dikenakan PPh dengan norma penghitungan khusus (deemed profit)

Penghitungan nilai natura/kenikmatan : o

Natura/barang HARGA PASAR

o

Kenikmatan  NILAI WAJAR


Penghasilan dalam mata uang asing

• penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.


Penghasilan Bukan Objek PPh Pasal 21



Klaim dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa



Natura/kenikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak/pemerintah



Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan yang dibayar oleh pemberi kerja



Beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) UU PPh



Bantuan/santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja (non gross-up) gross-up)



Zakat yang diterima orang pribadi dari badan yang dibentuk dan disahkan pemerintah


Penerima penghasilan tidak Ber-NPWP

Tarif PPh Pasal 21 : 20% lebih tinggi dari tarif sebenarnya (120% X tarif sebenarnya)

Hanya berlaku bagi pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Final


Saat & Tempat Terutang PPh Pasal 21/26

Saat Terutang •

Akhir bulan dilakukannya pembayaran, atau

•

Akhir bulan terutangnya penghasilan ybs (tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu)

Tempat Terutang 

Tempat Pemotong terdaftar (KPP lokasi)


Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Unsur-Unsur Penghitungan

o

Teknis Penghitungan dan Contoh

o


Unsur-Unsur Penghitungan

Penghasilan Teratur

Definisi :


• Berupa gaji atau upah • Berupa segala macam tunjangan • Berupa imbalan dengan nama apapun • Diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang diterapkan oleh pemberi kerja • Termasuk uang lembur


Penghasilan Tidak Teratur

Definisi :


• Selain penghasilan yang bersifat teratur • Diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya • Berupa Bonus, THR, Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi • Imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun


Mapping Jenis Penghasilan

Form 1721 - A1 (cropped )

Penghasilan Tidak Teratur Penghasilan Teratur © ortax team - 2017


Biaya Jabatan Rumus Biaya Jabatan

5% x Total Penghasilan Bruto (termasuk penghasilan tidak teratur)

Maksimal Biaya Jabatan : Rp 6 Juta (setahun) atau Rp 500 Ribu (sebulan)



Iuran Pensiun/JHT/THT Iuran Pensiun yang dapat menjadi pengurang adalah iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Iuran JHT/THT yang dapat menjadi pengurang adalah iuran JHT/THT yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua



Iuran Pensiun dan Premi Asuransi

Bukan Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21 Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21

Merupakan Biaya yang boleh dikurangkan Bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan

Objek PPh 21 Bukan Objek PPh 21 © ortax team - 2017


PTKP (1) Besaran (Rp) 01 Jan 2015 s.d. 31 Des 2015 Diri WP

36.000.000

54.000.000

Status Kawin

3.000.000

4.500.000

@3.000.000

@4.500.000

Tanggungan (maks. 3 orang)


Mulai 1 Jan 2016

Unsur-Unsur Penghitungan PTKP (2) PTKP Karyawati 

PTKP untuk dirinya sendiri (karyawati tidak kawin)



PTKP untuk dirinya sendiri + tanggungan (karyawati kawin)



PTKP untuk dirinya sendiri + status kawin + tanggungan (karyawati kawin: suami tidak berpenghasilan (surat keterangan tertulis serendahrendahya kecamatan)

Penentuan waktu PTKP



Keadaan pada awal tahun kalender



Keadaan awal bulan dari bagian tahun kalender : pegawai baru datang & menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender



Penghasilan Kena Pajak (PKP) PKP diperoleh dari Penghasilan Netto dikurang PTKP. Untuk keperluan penerapan tarif, PKP dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.


Unsur-Unsur Penghitungan Tarif PPh Pasal 17 Besaran (Rp)

NPWP

Penghasilan

Tidak NPWP

Lapisan 1

0 – 50 Juta

5%

6%

Lapisan 2

> 50 Juta – 250 Juta

15%

18%

Lapisan 3

> 250 Juta – 500 Juta

25%

30%

Lapisan 4

> 500 Juta

30%

36%

Contoh: Penghasilan Kena Pajak Rp 560 juta, maka PPh 21 Terutang adalah: Tidak NPWP

NPWP

-


50 juta x 5% 200 juta x 15% 250 juta x 25% 60 juta x 30%

= Rp 2.500.000 = Rp 30.000.000 = Rp 62.500.000 = Rp 18.000.000 = Rp 113.000.000

-

50 juta x 6%

= Rp

3.000.000

200 juta x 18% = Rp 36.000.000 250 juta x 30% = Rp 75.500.000 60 juta x 36% = Rp 21.600.000 = Rp 135.600.000

Teknis Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap Metode Penyetahunan

Cara perhitungan penyetahunan ada dua cara : –

Forecast Penghitungan PPh 21 bersifat estimasi atau perkiraan yang dilakukan hanya pada Defnisi bulan ybs, tanpa memperhitungkan penghasilan pada bulan-bulan sebelumnya. Penghitungan sebagaimana dicontohkan dalam PER - 16/PJ/2016 adalah contoh menggunakan metode forecast.

–

Weighted average Disebut juga System Running, dimana penghitungan PPh 21 mengestimasikan penghasilan berdasarkan penghasilan kumulatif. Metode ini memperhitungkan penghasilan pada bulan-bulan sebelumnya.


Teknis Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap Penghasilan Teratur (1) • • • •

Kewajiban subjektif sudah ada awal tahun Telah bekerja pada/sebelum awal tahun Gaji seminggu : x 4 Gaji sehari : x 26

•

•

•

•

Ph bruto sebulan

XXX

Kewajiban subjektif sudah ada awal tahun Baru bekerja setelah awal tahun Gaji seminggu : x 4 Gaji sehari : x 26

Ph bruto sebulan

XXX

Biaya jabatan sebulan

XXX


XXX

Iuran Pensiun/JHT/THT sebulan

XXX +


XXX +

Total pengurang penghasilan

XXX -


XXX -

Ph neto sebulan

XXX

Ph neto sebulan

XXX

Ph neto setahun (x12)

XXX

Ph neto setahun (x Σ bulan sejak awal bekerja sampai Desember)

XXX

PTKP setahun

XXX -

PTKP setahun

XXX -

PKP

XXX

PKP

XXX PPh terutang (tarif pasal 17 x PKP)

XXX

PPh terutang (tarif pasal 17 x PKP)

XXX

PPh per bulan (PPh terutang : Σ bulan)

YYY

PPh per bulan (PPh terutang :12)

YYY


Teknis Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap Penghasilan Teratur (2) 



Kewajiban subjektif baru dimulai setelah awal tahun Baru bekerja setelah awal tahun



Ph bruto sebulan

XXX




XXX




XXX + XXX –

Ph netto sebulan 

Ph netto setahun (x 12 bulan)

XXX



PTKP setahun

XXX –

PKP

XXX



XXX

PPh terutang (tarif PPh Pasal 17 x PKP)

PPh per bulan (PPh terutang : 12 bulan)


XXX

YYY

Teknis Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap Penghasilan Tidak Teratur 

Ph teratur setahun

XXX



Ph tidak teratur

XXX +

Ph Bruto setahun



XXX



Biaya jabatan setahun

XXX



Iuran Pensiun/JHT/THT setahun

XXX +

PPh Ph tidak teratur : PPh Ph teratur setahun+ tidak teratur

XXX – Ph netto setahun 

PTKP setahun

PKP 

PPh terutang (tarif PPh Pasal 17 x PKP)


XXX XXX –

dikurangi

XXX XXX

PPh Ph teratur setahun

Teknis Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Penghitungan Kembali Bulan Desember PPh Pasal 21 Bulan Desember: •

PPh 21 Terutang Seluruh PKP Satu / Bagian Tahun Pajak dikurangi

•

∑ PPh 21 Telah Dipotong Pada Masa-masa Sebelumnya Tahun Pajak Ybs



Berhenti bekerja sebelum bulan Desember •

• •

Dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan teratur & tidak teratur Jangka waktu selama pegawai bekerja Bila PPh 21 yang telah dipotong > PPh 21 terutang untuk 1 tahun pajak:Kelebihan; Dikembalikan + Bukti Potong PPh 21 Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja

Berhenti bekerja sebelum bulan Desember (meninggal dunia / meninggalkan Indonesia selama-lamanya) 

Dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan teratur & tidak teratur  Jangka waktu disetahunkan



RAPEL (kenaikan gaji yang berlaku surut) a. b.

rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21; c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan; d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung kembali dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong.



Contoh 1 : Penghitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap dengan Iuran Pensiun dan BPJS Budi bekerja pada PT. B Rahayu, menikah dengan 1 anak, memperoleh gaji sebulan Rp.7.000.000,Perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Premi Jaminan Kematian (JKM) dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,30% dari gaji. Perusahaan menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan Budi membayar sendiri iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Premi BPJS Kesehatan dibayar oleh Perusahaan sebesar 4% dan dibayar oleh Budi sebesar 1% tiap bulannya. Perusahaan membayar iuran pensiun untuk Budi ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan setiap bulan sebesar Rp.100.000,-, sedangkan Budi membayar iuran pensiun sendiri sebesar Rp. 50.000,-. Pada April 2017 Budi hanya menerima pembayaran berupa gaji. Berapa penghitungan PPh 21 Budi pada bulan April 2017 ? © ortax team - 2017

Gaji Sebulan Premi JKK (0,24%) Premi JKM (0,3%) Premi BPJS Kesehatan (4%) Penghasilan Bruto

Rp Rp Rp Rp Rp

7.000.000 16.800 21.000 280.000 7.317.800

Rp Rp Rp

555.890 6.761.910 81.142.920

Penghasilan Kena Pajak Setahun Pembulatan

Rp Rp Rp

63.000.000 18.142.920 18.142.000

PPh 21 Terutang (5% x 18.142.000)

Rp

907.100

Pengurang: 1. Biaya Jabatan 2. Iuran Pensiun 3. Iuran JHT

Rp Rp Rp

365.890 50.000 140.000

Penghasilan Netto Sebulan Penghasilan Netto Setahun PTKP (K/1) 1. Untuk WP Sendiri 2. Tambahan Karena Menikah 3. Tambahan 1 Anak

Rp Rp Rp

54.000.000 4.500.000 4.500.000


Contoh 2 (1) : Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang rapel Teguh bekerja pada PT. DTM Station dengan gaji sebulan sebesar Rp.5.500.000, dan membayar iuran pensiun (pada 1 perusahaan dana pensiun yang telah disahkan oleh Menkeu) sebesar Rp.100.000. Status Teguh adalah K/0 dan mulai bekerja sejak 1 Januari 2012. Pada bulan Juli 2017, penghasilan Teguh hanya dari gaji. Berapa penghitungan PPh Pasal 21 pd bln Juli 2017 ? 2

PPh 21 Juli 2017 sebelum kenaikan gaji

Teguh pada bulan Oktober 2017 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 6.500.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Juli 2017. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Teguh menerima rapel sejumlah Rp 3.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Juli s.d. September 2017). Hitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tsb !

PTKP (K/0) 1. Untuk WP Sendiri 2. Tambahan Karena Menikah


Gaji Sebulan

Rp

5.500.000

Rp Rp

375.000 5.125.000

Rp

61.500.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp Rp

58.500.000 3.000.000

PPh 21 Terutang (5% x 3.000.000)

Rp

150.000

PPh 21 56 Bulan Juli 2017 (1/12 x 150 000)

Rp

12 500

Pengurang: 1. Biaya Jabatan (5% x 5.500.000) 2. Iuran Pensiun

Rp

275.000

Rp

100.000

Penghasilan Netto Sebulan Penghasilan Netto Setahun (12 x 5.125.000)

Rp Rp

54.000.000 4.500.000


Contoh 2 (2) : Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Juli s.d. September 2017 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Juli adalah sebagai berikut :


PPh 21 Juli 2017 setelah kenaikan gaji

Gaji

Rp

6.500.000

Rp Rp

425.000 6.075.000

Rp

72.900.000


Rp Rp

58.500.000 14.400.000

PPh 21 Terutang (5% x 14.400.000)

Rp

720.000

PPh 21 Bulan 57 Juli 2017 (1/12 x 720 000)

Rp

60 000

Pengurang: 1. Biaya Jabatan (5% x 6.500.000) 2. Iuran Pensiun

Rp

325.000

Rp

100.000

Penghasilan Netto Sebulan Penghasilan Netto Setahun (12 x 6.075.000) PTKP (K/0) 1. Untuk WP Sendiri 2. Tambahan Karena Menikah

Rp Rp

54.000.000 4.500.000


Contoh 2 (3) : Jika diasumsikan penghasilan untuk bulan Agustus dan September 2017 sama dengan bulan Juli 2017, maka penghitungan PPh 21 atas Rapel adalah sebagai berikut :

PPh 21 Oktober? © ortax team - 2017

PPh 21 atas Rapel


Contoh 3 (1) : Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur

Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 5.000.000,00 sebulan. Pada bulan Oktober 2017 Joko Qurnain memperoleh bonus sebesar Rp 5.000.000,00 sehingga pada bulan Oktober 2017 Joko Qurnain memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp 5.000.000,00 dan bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko Qurnain membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 100.000,00. Hitung PPh 21 atas bonus !


Teknis Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Contoh 3 (2) : Step 1 : hitung PPh 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

Gaji Setahun (12 x 5.000.000) Bonus Penghasilan Bruto Setahun Pengurang: 1. Biaya Jabatan Setahun 2. Iuran Pensiun Setahun

Rp Rp Rp

Rp Rp

Gaji Setahun (12 x 5.000.000) Bonus Penghasilan Bruto Setahun Pengurang: 1. Biaya Jabatan Setahun 2. Iuran Pensiun Setahun

3.250.000 1.200.000 Rp Rp

Penghasilan Netto Setahun

60.000.000 5.000.000 65.000.000

Step 2 : hitung PPh 21 atas Gaji saja (penghasilan setahun)

Rp Rp

Rp Rp Rp

60.000.000 60.000.000

4.200.000 55.800.000

3.000.000 1.200.000

4.450.000 60.550.000

Penghasilan Netto Setahun

Rp Rp

PTKP (TK/0) - Untuk WP Sendiri

Rp

54.000.000

PTKP (TK/0) - Untuk WP Sendiri

Rp

54.000.000


Rp Rp

6.550.000 6.550.000


Rp Rp

1.800.000 1.800.000

PPh 21 Terutang (5% x 6.650.000)

Rp

327.500

PPh 21 Terutang (5% x 1.800.000)

Rp

90.000

Step 3 : hitung PPh 21 atas Bonus : Rp. 327.500 - Rp. 90.000 = 237.500 © ortax team - 2017


Contoh 4 : Penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun Gaji Rp 16.000.000 Budiyanta bekerja pada PT Siang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2017. Budiyanta menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 16.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 150.000,00. Budiyanta hanya memperoleh penghasilan berupa gaji. Hitung PPh Pasal 21 untuk bulan September 2017 !


Pengurang: 1. Biaya Jabatan (5% x 16.000.000) = 800.000 diperkenankan 2. Iuran Pensiun

Rp Rp

500.000 150.000 Rp Rp

650.000 15.350.000

Rp

61.400.000


Rp Rp Rp

58.500.000 2.900.000 2.900.000

PPh 21 Terutang (5% x 2.900.000)

Rp

145.000

Penghasilan Netto Sebulan Penghasilan Netto Setahun (4 x 15.350.000) PTKP (K/0) 1. Untuk WP Sendiri 2. Tambahan Karena Menikah

Rp Rp

54.000.000 4.500.000


Contoh 5 (1) : Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan Arip Marwanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Juli 2017, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Gaji Arip Marwanto setiap bulan sebesar Rp 8.000.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp 100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama Arip Marwanto hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Hitung PPh 21 Arip Marwanto !



Contoh 5 (2) :

Penghitungan PPh 21 yang dipotong setiap bulan :

Gaji

Rp

8.000.000

Rp Rp

500.000 7.500.000

Rp

90.000.000

PTKP (TK/0) 1. Untuk WP Sendiri

Rp

54.000.000


Rp Rp

36.000.000 36.000.000

PPh 21 Terutang (5% x 2.900.000)

Rp

1.800.000

PPh 21 Setiap Bulan

Rp

150.000

Pengurang: 1. Biaya Jabatan (5% x 8.000.000) 2. Iuran Pensiun Penghasilan Netto Sebulan Penghasilan Netto Setahun (12 x 7.500.000)


Rp Rp

400.000 100.000


Contoh 5 (3) :

Catatan : Kelebihan Potong PPh 21 sebesar Rp. 750.000,dikembalikan dan kepada ybs diberikan bukti potong (1721 A1) paling lama satu bulan sejak ybs berhenti bekerja


Penghitungan PPh 21 pada Masa Pajak Terakhir (Juni 2017)

Gaji (Januari s.d Juni) 8.000.000 + 8.000.000 + 8.000.000 + 8.000.000 + 8.000.000 + 8.000.000

Rp

48.000.000

Penghasilan Netto 6 bulan

Rp Rp

3.000.000 45.000.000

PTKP (TK/0) 1. Untuk WP Sendiri

Rp

54.000.000


Rp Rp

-

PPh 21 Terutang Jan s.d. Juni 2017

Rp

-

PPh 21 yang sudah dipotong Jan s.d. Mei 2017 (5 Bulan) 150.000 X 5 64 h l bih

Rp

750.000

Pengurang: 1. Biaya Jabatan (5% x 48.000.000) 2. Iuran Pensiun (6 x 100.000)

Rp

2.400.000

Rp

600.000

Metode Pemotongan PPh 21 Pegawai Tetap Gross Method

o

Net Method

o

Gross Up Method

o

Mixed Method

o


Metode Pemotongan PPh 21 Pegawai Tetap

Gross method Metode dimana pemberi kerja melakukan pemotongan PPh Pasal 21 langsung dari penghasilan karyawan.

Net method Metode dimana PPh Pasal 21 yang terutang oleh karyawan Defnisi ditanggung oleh pemberi kerja dalam bentuk benefit in kind .

Gross up method Metode dimana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Mixed method Metode dimana pemberi kerja hanya memberikan tunjangan pajak atas beberapa jenis penghasilan saja. © ortax team - 2017

66

Gross Method (1)

Karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada karyawan dikenal dengan Metode Gross (Gross Method ). Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.


67

Gross Method (2)

ilustrasi :


Net Method (1)

Perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk Benefit in Kind (BIK). Metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk Benefit in Kind (BIK) dikenal dengan Metode Net (Net Method ).

Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan dapat diterima secara utuh tanpa adanya pengurangan PPh Pasal 21, kecuali jika perusahaan hanya menanggung sebagian.

Pemilihan metode ini membutuhkan analisa komprehensif karena selain menjadi beban, pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh Badan. © ortax team - 2017

Net Method (2)

ilustrasi :


Gross Up Method (1)

Tunjangan Pajak Perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara memberikan tunjangan pajak. Pemberian tunjangan pajak sifatnya sama dengan tunjangan lainnya. Penghasilan karyawan yang bersangkutan akan bertambah dengan diberikannya tunjangan pajak.

Tunjangan Pajak dapat diberikan secara Flat (tetap) maupun dengan melakukan Gross Up (Jumlahnya tidak tetap melainkan disesuaikan dengan besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan atau proporsional).

Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Flat (Flat Method ) biasanya akan berbeda dengan PPh Pasal 21 yang sesungguhnya harus dipotong.


Gross Up Method (2)

Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross up atau dikenal dengan Metode Gross up (Gross up Method ) akan sama dengan PPh Pasal 21 yang sesungguhnya. Metode gross up memberikan tunjangan pajak sebesar 100% dari PPh yang harus dipotong. Dalam praktek, tunjangan pajak biasanya diberikan dengan metode gross up.

Istilah gross up sendiri sebenarnya tidak dikenal dan tidak disebutkan secara eksplisit diberbagai peraturan perpajakan secara formal. Gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.


Gross Up Method (3)

Pemilihan metode gross up membutuhkan analisa komprehensif meskipun pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan secara fiskal dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh Badan. Jika perusahan sedang mengalami kerugian, tentu saja pilihan ini tidak menguntungkan karena beban yang harus dipikul oleh perusahaan menjadi semakin besar mengingat tunjangan pajak akan menambah penghasilan karyawan yang tentunya akan menambah besarnya PPh Pasal 21.


Gross Up Method (4)

ilustrasi :


Mixed Method (1)

Dalam praktek sering ditemukan perusahaan yang mengkombinasikan metode pemotongan untuk menghitung PPh 21 karyawan. Metode ini dikenal dengan Metode Mixed (Mixed Method ). Metode ini bertujuan untuk membagi beban pajak sehingga dapat dihitung PPh Pasal 21 yang harus ditanggung perusahaan maupun PPh Pasal 21 yang harus ditanggung oleh karyawan. Metode Mixed merupakan kebijakan perusahaan terkait remunerasi karyawan yang tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek dan idealnya tertuang di dalam kontrak kerja. Sama halnya dengan metode gross up, metode mixed pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Tidak ada standar baku, perusahaan dapat membuat beberapa alternatif penghitungan metode mixed yang sesuai dengan kondisi perusahaan. © ortax team - 2017

Mixed Method (2)

Dalam praktek, perusahaan biasanya menggabungkan antara metode gross dengan metode gross up.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan metode mixed adalah dengan memisahkan penghitungan antara penghasilan yang PPh Pasal 21-nya menjadi beban karyawan dan penghasilan PPh Pasal 21-nya menjadi beban perusahaan.


Mixed Method (3)

Kasus : Perusahaan di bidang penjualan software komputer memiliki karyawan yang bertugas untuk memasarkan produknya (marketing). Selain mendapatkan Gaji dan tunjangantunjangan, karyawan tersebut mendapatkan Insentif Penjualan. Dalam kontrak kerja, perusahaan akan menanggung PPh Pasal 21 untuk penghasilan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan dengan memberikan tunjangan pajak secara gross up. Sedangkan PPh Pasal 21 atas Insentif Penjualan, perusahaan akan membebankannya langsung kepada karyawan (PPh 21 ditanggung oleh karyawan).

Secara umum PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak secara gross up namun terdapat jenis penghasilan yang PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh karyawan


Mixed Method (4) ilustrasi : Status: TK/0

Insentif Penjualan

21

22

Metode Penyetahunan Forecast

o

Weighted average

o


Metode Penyetahunan Forecast

Forecast Penghitungan PPh 21 bersifat estimasi atau perkiraan yang dilakukan hanya pada bulan ybs, tanpa memperhitungkan penghasilan pada bulan-bulan sebelumnya. Penghitungan sebagaimana dicontohkan dalam PER - 16/PJ/2016 adalah contoh menggunakan metode forecast.

Defnisi


Metode Penyetahunan Weighted Average

Weighted Average (1) Disebut juga System Running, dimana penghitungan PPh 21 mengestimasikan penghasilan berdasarkan penghasilan kumulatif. Metode ini memperhitungkan penghasilan pada bulan-bulan sebelumnya.

Februari s/d Desember

Januari

Awal bulan ; penghitungan sama dengan forecast


• •

Memperhitungkan penghasilan pada bulan2 sebelumnya (dijumlahkan) Memperhitungkan pengurang pada bulan2 sebelumnya (dijumlahkan)

•

Penghasilan Neto Setahun = Penghasilan Neto X (estimasi masa kerja/realisasi masa kerja)

•

PPh 21 sebulan = PPh 21 Setahun X (realisasi masa kerja/ estimasi masa kerja)

Metode Penyetahunan Weighted Average

Weighted Average (2) - Ilustrasi

Status : K3 PMK No 162/PMK.011/2012 Awal bulan ; penghitungan sama dengan forecast

•

•


Penghasilan Neto Setahun = Penghasilan Neto X (estimasi masa kerja/realisasi masa kerja)  9.200.000 X (12/2) = 55.200.000 PPh 21 sebulan = PPh 21 Setahun X (realisasi masa kerja/ estimasi masa kerja)  1.140.000 X (2/12) = 190.000

Kondisi Subjektif Pegawai Tetap 

Kondisi Subjektif

Kewajiban pajak subjektif dan objektifnya sudah ada pada awal tahun

 

Kewajiban pajak subjektif sudah ada pada awal tahun namun kewajiban pajak objektifnya baru ada setelah awal tahun



Kewajiban pajak subjektif dan objektif baru ada setelah awal tahun, atau kewajiban pajak subjektifnya berakhir sebelum akhir tahun


Kondisi Subjektif (1)

Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu bulan terlebih dahulu kita harus mencari jumlah penghasilan netto setahun atau disetahunkan. Hal tersebut perlu dilakukan karena PTKP khususnya untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap dihitung selama setahun. Hak atas PTKP sebanding dengan kewajiban pajak subjektif yang dimiliki oleh orang pribadi.

Akurasi penghitungan PPh Pasal 21 sangat dipengaruhi oleh kondisi subjektif dari masing-masing pegawai tetap baik itu untuk penghitungan Masa maupun penghitungan Masa Pajak Terakhir yaitu pada saat kita akan menentukan besarnya penghasilan netto setahun/disetahunkan dan menentukan besarnya PPh Pasal 21 terutang.


Kondisi Subjektif (2)

Penjabaran terkait Kewajiban Pajak Subjektif dapat dilihat dalam UU PPh Pasal 2A. Kewajiban pajak subjektif dimulai pada saat seseorang dilahirkan atau saat pertama seseorang tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif berakhir ketika seseorang meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.


Kewajiban pajak subjektif dan objektifnya sudah ada pada awal tahun

Antara Lain :

Pegawai Tetap yang Bekerja Satu Tahun Penuh

Pegawai Tetap yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan

Pegawai Tetap yang dipindahkan ke Kantor Pusat atau Cabang Lainnya

Pegawai Tetap pindahan dari Pusat atau Cabang lainnya atau pindahan dari perusahaan yang berbeda (membawa Formulir 1721 A1)


Pegawai tetap dengan kondisi ini diasumsikan akan terus berada di Indonesia dan bekerja sampai akhir tahun meskipun realisasinya belum tentu demikian. Dengan asumsi tersebut maka kewajiban pajak subjektifnya dianggap satu tahun penuh sehingga berhak atas PTKP sebagai pengurang yang juga setahun penuh.

Kewajiban pajak subjektif sudah ada pada awal tahun namun kewajiban pajak objektifnya baru ada setelah awal tahun

Pegawai Tetap yang baru masuk kerja pada tahun berjalan dan sebelumnya tidak bekerja

Termasuk pegawai tetap yang sebelumnya bekerja di perusahaan lain namun tidak membawa Bukti Potong 1721 – A1


Kewajiban pajak subjektif dan objektif baru ada setelah awal tahun, atau kewajiban pajak subjektifnya berakhir sebelum akhir tahun

Antara Lain :

Pegawai Tetap WNA/Ekspatriate yang baru masuk/berhenti kerja di tengah tahun

Pegawai Tetap yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Pegawai Tetap yang meninggal dunia


Pegawai Tetap yang Bekerja Satu Tahun Penuh Pegawai Tetap yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan

Penghitungan setiap masa (selain Masa Pajak Terakhir)

Penghitungan Masa Pajak Terakhir

Ph bruto sebulan

XXX •


XXX


XXX +


XXX -

Ph neto sebulan

XXX


XXX

PTKP setahun

XXX -

PKP

XXX


XXX


YYY


PPh 21 Terutang untuk Satu Tahun Pajak atau bagian tahun pajak

dikurangi •


Untuk Pegawai Tetap yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan, PPh 21 Masa Pajak Terakhir dapat menimbulkan LEBIH BAYAR 89

Pegawai Tetap yang dipindahkan ke Kantor Pusat atau Cabang Lainnya (1)

Pegawai Tetap dapat saja dipindahkan ke Kantor Pusat atau Cabang lainnya. Kejadian ini biasanya terjadi pada perusahaan yang memiliki beberapa cabang. Dalam PER - 16/PJ/2016 kejadian ini disebut dengan istilah Pegawai yang dipindahtugaskan dalam tahun berjalan. Dalam satu tahun pegawai tetap tersebut berarti memperoleh penghasilan dari dua pemotong pajak atau lebih yang sebenarnya masih berada dalam satu lingkungan perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi antara tempat kerja yang lama dengan tempat kerja yang baru. Tempat kerja yang lama harus melakukan finalisasi dari asumsi yang telah dibuatnya pada awal tahun. Dalam melakukan finalisasi perlu dilakukan penyesuaian dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang dikenal dengan istilah “Disetahunkan ”.


Pegawai Tetap yang dipindahkan ke Kantor Pusat atau Cabang Lainnya (2)



Ph bruto sebulan

XXX


XXX


XXX +


XXX -

Ph neto sebulan

XXX


XXX

PTKP setahun

XXX -

PKP

XXX


XXX


YYY

•

•

PPh 21 Terutang N bulan = PPh Pasal 21 Terutang disetahunkan X N/12

N = ∑ bln ybs bekerja



PPh 21 Terutang N bulan

dikurangi 


Peghasilan Netto Disetahunkan = Penghasilan Netto N bulan x 12/N

∑ PPh 21 Telah Dipotong Pada Masa-masa Sebelumnya Tahun

Pegawai Tetap pindahan dari Pusat atau Cabang lainnya atau pindahan dari perusahaan yang berbeda (membawa Formulir 1721 A1)

Kewajiban pajak subjektif dan objektif dari pegawai seperti ini sudah ada sejak awal tahun, karena yang bersangkutan telah bekerja sebelumnya. Sehingga informasi yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 untuk pegawai ini harus diperhitungkan baik untuk penghitungan Masa maupun penghitungan Masa Pajak Terakhir


Pegawai Tetap pindahan dari Pusat atau Cabang lainnya atau pindahan dari perusahaan yang berbeda (membawa Formulir 1721 A1) Penghitungan setiap masa (selain Masa Pajak Terakhir)


Ph bruto sebulan

XXX

Pengurang

XXX-

Ph neto sebulan

XXX

Ph Neto sebelumnya

XXX+

Ph neto setahun (Ph Neto sebulan X N)+Ph sebelumnya

XXX

PTKP setahun

XXX -

PKP

XXX

PPh 21 terutang (tarif pasal 17 x PKP)

XXX

PPh 21 sebelumnya

XXX -

PPh 21 setahun/disetahunkan

XXX

PPh 21 sebulan

YYY

•

•




Peghasilan Netto setahun = (∑ Ph Neto X N) + Ph sebelumnya PPh 21 setahun/ disetahunkan = PPh 21 atas PKP - PPh 21 sebelumnya


dikurangi 


Pegawai Tetap yang baru masuk kerja pada tahun berjalan dan sebelumnya tidak bekerja



Ph bruto sebulan

XXX


XXX


XXX +


XXX -

Ph neto sebulan

XXX

Ph neto setahun (x Σ bulan sejak awal bekerja sampai Desember)

XXX

PTKP setahun

XXX -

PKP

XXX


XXX

PPh per bulan (PPh terutang : Σ bulan)

YYY


•

PPh 21 Terutang untuk Satu Tahun Pajak

dikurangi •


Pegawai tetap dengan kondisi kewajiban pajak subjektifnya tidak setahun penuh (1)

Bagi mereka yang kewajiban pajak subjektifnya tidak setahun penuh mestinya tidak berhak atas hak PTKP selama satu tahun namun mengingat PTKP khususnya untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap tidak mengenal istilah PTKP per bulan maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang dikenal dengan istilah “Disetahunkan ”.


Pegawai tetap dengan kondisi kewajiban pajak subjektifnya tidak setahun penuh (2)



Ph bruto sebulan

XXX


XXX


XXX +


XXX -

Ph neto sebulan

XXX


XXX

PTKP setahun

XXX -

PKP

XXX


XXX


YYY

•

•

PPh 21 Terutang N bulan = PPh Pasal 21 Terutang disetahunkan X N/12

N = ∑ bln ybs bekerja




dikurangi 


Peghasilan Netto Disetahunkan = Penghasilan Netto N bulan x 12/N

∑ PPh 21 Telah Dipotong Pada Masa-masa Sebelumnya Tahun


Ringkasan Penghasilan Neto Tidak Disetahunkan

Penghasilan Neto Disetahunkan

1. Karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah berada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari. Dengan kata lain : Karyawan yang mulai bekerja setelah bulan Januari

1. Karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai SPDN dimulai setelah permulaan tahun pajak. Dengan kata lain : Pendatang dari luar negeri bekerja dalam periode berjalan

2. Karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah berada sejak awal tahun, tetapi berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Dengan kata lain : Karyawan yang berhenti bekerja setelah bulan Januari

2. Karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai SPDN berakhir dalam tahun pajak. Dengan kata lain : Pendatang dari luar negeri berhenti bekerja dalam periode berjalan 3. Pegawai yang berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya 4. Pegawai yang pindah ke kantor pusat atau cabang lainnya pada pemberi kerja yang sama 5. Karyawan yang berhenti bekerja karena meninggal dunia


Contoh : Pindah Cabang

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dipindahtugaskan Dalam tahun berjalan Prasetyo Rahmat yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juli 2017 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Surabaya. Gaji Prasetyo Rahmat sebesar Rp 5.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Prasetyo Rahmat hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Hitung PPh 21 Prasetyo Rahmat baik di kantor pusat maupun kantor cabang !


Soal : Pindah Perusahaan/Pemberi Kerja Lain

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang berhenti bekerja dan pindah ke pemberi kerja lain dengan membawa bukti potong 1721 A1 Agus Saparudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT ABC. Sejak 1 Juni 2017 berhenti bekerja dan pindah ke PT DEF. Gaji Agus Saparudin sebesar Rp5.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp100.000,00. Selama bekerja di PT ABC maupun DEF (jumlah penghasilan diasumsikan sama) Agus Saparudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Hitung PPh 21 Agus Saparudin baik di PT ABC maupun PT DEF !


Soal : Ekspatriat

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Ekspatriat Neill Mc Leary adalah seorang pegawai tetap yang berada di Indonesia pada bulan J uli 2017. Neill berada di Indonesia s.d Desember 2018. Gaji Neil sebulan Rp.22.500.000,00. Neill Mc Leary berstatus menikah dengan 1 anak. Hitung PPh 21 Neill Mc Leary pada bulan Juli 2017 dan Desember 2017 2 017 (jika diasumsikan Neill memperoleh penghasilan penghasilan yang sama setiap bulan) !


Standarisasi Gaji

Pedoman standar gaji karyawan asing digunakan dalam hal: 1.

terd terdap apat at petun petunjuk juk bahw bahwa a pembuk pembukuan uan Waji Wajib b Pajak Pajak tida tidak k benar benar sehingg sehingga a tidak dapat dihitung besarnya pajak yang seharusnya terutang;

2.

dipero diperoleh leh bukti bukti yang yang menunjuk menunjukkan kan bahwa bahwa terd terdapat apat pembaya pembayara ran n gaji gaji karya karyawan wan asing yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan PPh Pasal 21 atau Pasal 26;

3.

Pemer Pemeriks iksa a tidak tidak mendap mendapatk atkan an data data yang yang dapat dapat digun digunak akan an untuk untuk men menen entuk tukan an jumlah gaji karyawan karyawan asing dalam rangka rangka penetapan jumlah PPh Pasal 21 atau Pasal 26 yang terutang.

Defnisi

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-173/PJ./2002 tanggal 22 Mei 2002


Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap Tetap

Pegawai Tidak Tida k Tetap/T Tetap/Tenaga enaga Kerja Lepas

o

Bukan Pegawai

o

Peserta Kegiatan

o

Lainnya

o



Pegawai Tidak Tida k Tetap/T Tetap/Tenaga enaga Kerja Lepas

Upah harian/mingguan/ satuan/borongan

Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata rata-rata upah mingguan, ming guan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan


Dibayarkan bulanan


Teknis Penghitungan - Upah harian/mingguan/satuan/borongan (1) Penghasilan Sehari

Penghasilan Kumulatif Sebulan

Tarif dan DPP

< Rp 450.000

< Rp 4.500.000 4.500.000

Tidak dilakukan pemotongan pemotongan PPh 21

> Rp 450.000

< Rp 4.500.000

5% x (Upah-Rp (Upah- Rp 450.000)

> Rp 450.000 < Rp 450.000

> Rp 4.500.000

5% x (Upah – PTKP/360) PTKP/360)

> 10.200.000

Tarif Pasal 17 x Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan

Defnisi

> Rp 450.000 < Rp 450.000

Cfm: PMK 102/PMK.010/2016 & PER-16/P PER -16/PJ/2016 J/2016 © ortax team - 2017


Teknis Penghitungan - Upah harian/mingguan/satuan/borongan (2) Jumlah Upah Kumulatif dalam satu bulan melebihi Rp 10.200.000 Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan © ortax team - 2017


Teknis Penghitungan - Upah bulanan

Upah dibayarkan bulanan

Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan © ortax team - 2017


Contoh 1 (1) : Upah Harian Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Agustus 2017 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. la bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 450.000,00. 1

2

Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Sehari Dikurangi Batas Upah Harian tidak dilakukan Pemotongan PPh 21 PPh 21 dipotong atas Upah Sehari

Jika ternyata Nurcahyo pada masih menerima upah pada hari ke-11, maka jumlah kumulatif yang diterima melebihi Rp. 4.500.000,-. PPh 21 dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Hari Ke-12 ??


Upah Sehari PTKP Sehari PKP

Rp Rp Rp

450.000 150.000 300 000

Rp

450.000

Rp Rp

450.000 -

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp.4.500.000,- maka tidak ada PPh 21 yang dipotong

Upah s.d hari ke - 11 11 x Rp 450.000 PTKP Sebenarnya 11 x (Rp 54.000.000/360) Upah di atas RP 450.000 sehari

Rp

4.950.000

Rp Rp

1.650.000 3.300.000

PPh 21 terutang s.d hari ke - 11 5% x Rp 3.300.000 PPh 21 yang telah dipotong s.d hari ke - 10 PPh 21 yang telah dipotong pada hari ke - 11

Rp Rp Rp

165.000 165.000

Upah bersih yang diterima Nurcahyo pada hari ke - 11


Contoh 2: Upah Satuan Rizal Fahmi (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 100.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 30 buah TV dengan upah Rp 3.000.000,00


Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Borongan Sehari (Rp 3.000.000 : 6 ) Dikurangi Batas Upah Harian tidak dilakukan Pemotongan PPh 21 Upah di atas RP 450.000 sehari

Rp

500.000

Rp Rp

450.000 50.000

Upah Borongan terutang pajak 6 x RP 50.000

Rp

300.000

PPh 21 (Mingguan) 5% x Rp 100.000

Rp

15.000


Contoh 3: Upah Borongan

Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 1.000.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.


Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Borongan Sehari (Rp 1.000.000 :2 ) Dikurangi Batas Upah Harian tidak dilakukan Pemotongan PPh 21 Upah di atas RP 450.000 sehari

Rp

500.000

Rp Rp

450.000 50.000

Upah Borongan terutang pajak 2 x RP 50.000

Rp

100.000

PPh 21 5% x Rp 100.000

Rp

5.000


Contoh 4: Upah dibayarkan secara bulanan Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Juli 2017 Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 300.000,00. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak.


Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Juli 2017 (20 X 300.000) Penghasilan Netto Setahun

Rp Rp

6.000.000 72.000.000


Rp Rp

58.500.000 13.500.000

PPh 21 Setahun 5% X 13.500.000

Rp

675.000

PPh 21 Sebulan 675.000 : 12

Rp

56.250

PTKP (K/0) 1. Untuk WP Sendiri 2. Tambahan krn Menikah

Rp Rp

54.000.000 4.500.000

Bukan Pegawai

Menghitung PPh 21 Bukan Pegawai (1)

PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

Berkesinambungan cfm.Pasal 13 (1) PER -16/PJ/2016

Berkesinambungan exc. Pasal 13 (1) PER -16/PJ/2016

DPP : 50% X Ph. Bruto


dikurangi

Tidak Berkesinambungan


dihitung secara kumulatif

PTKP sebulan dihitung secara kumulatif


Tarif PPh Ps. 17

Tarif PPh Ps. 17

Tarif PPh Ps. 17

Bukan Pegawai

Menghitung PPh 21 Bukan Pegawai (2) Bukan Pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan :

• • • •

Memiliki NPWP Penghasilan berasal dari hubungan kerja Tidak memperoleh penghasilan lainnya, dan Menyerahkan fotokopi kartu NPWP (bagi wanita kawin ditambah surat nikah dan Kartu Keluarga)

PER -16/PJ/2016 Pasal 13 (1) & (2)


Bukan Pegawai

Menghitung PPh 21 Bukan Pegawai (3) Dalam hal Bukan Pegawai memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 : • Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan; • Melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

Dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.


Bukan Pegawai

Contoh 1: Bukan Pegawai menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan cfm. Pasal 13 (1) PER -16/PJ/2016 (1) Neneng Hasanah adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabaru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Kersamanah. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabaru Life. Pada tahun 2017, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabaru Life adalah sebagai berikut:

Bulan

(Rupiah) Januari

38.000.000,00

Februari

40.000.000,00

Maret

42.000.000,00

April

44.000.000,00

Mei

45.000.000,00

Juni

48.000.000,00

Juli

50.000.000,00

Agustus

52.000.000,00

September

55.000.000,00

Oktober

56.000.000,00

November

58.000.000,00

Desember

60.000.000,00

Jumlah


Komisi agen

588.000.000,00

Bukan Pegawai

Contoh 1: Bukan Pegawai menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan cfm. Pasal 13 (1) PER -16/PJ/2016 (2) Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2017 adalah :


Bukan Pegawai

Contoh 2: Bukan Pegawai menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan exc. Pasal 13 (1) PER -16/PJ/2016 (1) dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP. Pada tahun 2017, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut :

Bulan

dibayar Pasien (Rupiah) Januari

45.000.000,00

Februari

49.000.000,00

Maret

47.000.000,00

April

40.000.000,00

Mei

44.000.000,00

Juni

52.000.000,00

Juli

40.000.000,00

Agustus

35.000.000,00

September

45.000.000,00

Oktober

44.000.000,00

November

43.000.000,00

Desember

40.000.000,00

Jumlah


Jasa Dokter yang

524.000.000,00

Bukan Pegawai

Contoh 2: Bukan Pegawai menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan exc. Pasal 13 (1) PER -16/PJ/2016 (2) Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2017 adalah :


117

Bukan Pegawai

Contoh 3 : Bukan Pegawai menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000,000,00. Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar: 5% x (50% Rp5.000.000,00) = Rp125.000,00 Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar: 120% x 5% x(50% Rp5.000.000,00) = Rp150.000,00


Bukan Pegawai

Contoh 4: Bukan Pegawai menerima penghasilan sehubungan dengan jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan/atau melakukan penyerahan material/bahan (1)

Arip Nugraha melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp10.000.000,00. Arip Nugraha mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. Selain itu, Arip Nugraha membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp1.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut: 

Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Arip Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arip Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arip Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arip Nugraha dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar: Rp10.000.000,00 - Rp4.500.000,00 - Rp1.000.000,00 = Rp4.500.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arip Nugraha adalah sebesar: 5% x (50% x Rp4.500.000,00) = Rp112.500,00


Bukan Pegawai

Contoh 4: Bukan Pegawai menerima penghasilan sehubungan dengan jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan/atau melakukan penyerahan material/bahan (2)



Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Arip Nugraha mengenai upah yang harus dikeluarkan Arip Nugraha atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar : 5% x (50% x Rp10.000.000,00) = Rp250.000,00


Peserta Kegiatan

Menghitung PPh 21 Peserta Kegiatan

PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan

Penghasilan Bruto

Tarif PPh Ps. 17

Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.


Peserta Kegiatan

Contoh 1 : Peserta Kegiatan Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. la menjuarai turnamen Indonesia Open dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah : 5% x Rp50.000.000,00 15% x Rp150.000.000,00


= =

Rp 2.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 25.000.000,00

Lainnya

Menghitung PPh 21 : 

Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap



Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur



Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun

Dewan Komisaris/Pengawas non Pegawai tetap

Mantan Pegawai

Peserta program Pensiun yang masih Berstatus pegawai

Honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur

Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur

Penarikan dana pensiun

Tarif PPh Ps. 17 X Penghasilan Bruto (Atas Jumlah Kumulatif) © ortax team - 2017

Lainnya

Contoh 1 : Mantan Pegawai Victoria Endah bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2017 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2017 Victoria Endah menerima jasa produksi tahun 2016 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp55.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah : 5% x Rp50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00 15% x Rp5.000.000,00 = Rp. 750.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong = Rp. 3.250.000,00 Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.


Lainnya

Contoh 2 : Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap (1) Nicholas Sinulingga adalah Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap pada PT Abadi Sejahtera Bulan Tahun 2017, Nicholas Sinulingga menerima honorarium PT Abadi Sejahtera sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: •

Bulan April 2017 sebesar Rp20.000.000,00.

•

Bulan Juni 2017 sebesar Rp15.000.000,00.

•

Bulan Oktober 2017 sebesar Rp25.000.000,00.


Lainnya

Contoh 2 : Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap (2) PPh Pasal 21 yang terutang adalah : a.

atas honorarium sebesar Rp20.000.000,00 pada bulan April 2017 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00.

b.

atas honorarium sebesar Rp15.000.000,00 pada bulan Juni 2017 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp15.000.000,00 = Rp750.000,00

c.

atas honorarium sebesar Rp25.000.000,00 pada bulan Oktober 2017 terutang PPh Pasal 21 sebesar : 5% x Rp15.000.000,00 15% x Rp10.000.000,00


= Rp. 750.000,00 = Rp. 1.500.000,00 Rp. 2.250.000,00

PPh Pasal 21 Final o

o


PPh Final atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan JHT

PPh Final atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD


Uang Pesangon

• Penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

Uang Manfaat Pensiun

• Penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tunjangan Hari Tua

• penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun

Jaminan Hari Tua

• penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.



Sifat (1)

• Bersifat Final • Dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Sifat (2)

• Tidak Bersifat Final • Bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. • Pegawai tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pegawai yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.



Besaran (Rp) Tarif PPh atas uang pesangon

1 Jan 2001 s.d. 15 Nov 09

Mulai 16 Nov 09

Lapisan 1

0 25 Juta

0%

0 50 Juta

0%

Lapisan 2

> 25 Juta 50 Juta

5%

> 50 Juta 100 Juta

5%

–

–

–

–

Lapisan 3

> 50 Juta 100 Juta 10%

> 100 Juta 500 Juta 15%

Lapisan 4

> 100 Juta 200 Juta 15%

> 500 Juta 25%

Lapisan 5

> 200 Juta 25%


–

–

–


Contoh : Syarifudin (ber-NPWP) menerima pembayaran Uang Pesangon yang dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, sbb : a. b.

Bulan Desember 2009 Bulan April 2010

Rp 50.000.000,00 Rp 125.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong:

Bulan Desember 2009: Jumlah penghasilan bruto Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang:

Rp 50.000.000,00 0% x Rp50.000.000,00 = Rp0,00

Bulan April 2010: Jumlah penghasilan bruto Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang: 5% x Rp50.000.000,00 15% x Rp75.000.000,00 Jumlah

Rp125.000.000,00 = =

Rp 2.500,000,00 Rp 11.250.000,00 (+) Rp 13.750.000,00

Jumlah seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong : Rp0,00 + Rp 13.750.000,00 = Rp13.750.000,00. © ortax team - 2017


Besaran (Rp) Tarif PPh atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan JHT

1 Jan 2001 s.d. 15 Nov 09

Mulai 16 Nov 09

Lapisan 1

0 25 Juta

0%

0 50 Juta –

0%

Lapisan 2

> 25 Juta 50 Juta

5%

> 50 Juta

5%

–

–

Lapisan 3

> 50 Juta 100 Juta 10%

Lapisan 4

> 100 Juta 200 Juta 15%

Lapisan 5

> 200 Juta 25%


–

–

PPh Final atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD

Penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut, Besaran (Rp) Tarif PPh atas honorarium atau imbalan lain (beban APBN dan APBD)

Tarif

Sejak 1 Januari 2011

0%

PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya

5%

PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya

15 %

Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat perwira Menengah dan perwira Tinggi, dan Pensiunannya


Penerapan Ketentuan P3B (Tax Treaty) dan Pemotongan PPh Pasal 26 o o

Penghitungan PPh Pasal 26

Perbedaan Independent Personal Services dan Dependent Personal Services


Penghitungan PPh Pasal 26

Dikenakan atas : o

imbalan pekerjaan, jasa dan kegiatan

o

dilakukan orang pribadi SPLN

•

DPP = Penghasilan Bruto

•

Tarif = 20%

•

Bersifat final

•

Memperhatikan ketentuan P3B

tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.


Independent Personal Services

Only UN Model, this article was deleted from OECD Model n o 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other i t a activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the x a following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State: T f (a) If he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the o purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is h c r attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or a e (b) If his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or s e exceeding in the aggregate 183 days in any twelvemonth period commencing or ending in R the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his & activities performed in that other State may be taxed in that other State. n o i t 2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, a educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, v r engineers, architects, dentists and accountants. e s b O

Sumber: Article 14 OECD Model

Dependent Personal Services

UN Model 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.

Sumber: Article 15 OECD Model dan UN Model

Dependent Personal Services

OECD & UN Model

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, or aboard a boat engaged in inland waterways transport, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Catatan : OECD Model  Dependent Personal Services = Income from Employment UN Model  Dependent Personal Services = Income from Dependent Personnel

Sumber: Article 15 OECD Model dan UN Model

Optimalisasi Perhitungan PPh Pasal 21 Akhir Tahun o o


Kesalahan dalam WHT 21

Mapping rekonsiliasi biaya menurut SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Potput


No.

Jenis Kesalahan

Seharusnya

1.

Saat Terutang

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan pada akhir bulan: a. terjadinya pembayaran; atau b. terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

2.

PTKP ditentukan di pertengahan tahun

Ditentukan di awal tahun (bagi WPDN) Ditentukan di awal bulan kedatangan (bagi pendatang dari LN)

3.

Hitung ulang PPh 21 Tidak memperhitungkan masa pajak sebelumnya

Memperhitungkan penghasilan masa pajak sebelumnya

4.

Terjadi kesalahan Pengisian tanggal, masa pajak, jumlah setoran SSP

Cross cek ulang SSP dan surat konfirmasi kantor pajak. Kerjasama dengan pihak bank juga diperlukan.

5.

Kesalahan Kode MAP

MAP sesuai dengan jenis setoran pajak (pemindahbukuan)

6.

Penggunaan konversi kurs hanya akhir tahun

Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya


No.

Jenis Kesalahan

Seharusnya

7.

Menghitung PPh Terutang, PKP tidak Dibulatkan

Dibulatkan ke ribuan penuh

8.

SPT Nihil, tapi tidak disampaikan

Dilaporkan meski NIHIL (menghindari sanksi denda Rp. 100.000,per bulan)

9.

Tidak ada NPWP, bukti potong tidak diberikan

Tetap diberikan

10.

Nama dan identitas salah

Memperoleh data WP yang lengkap (NPWP dan SKT)

11.

Pemberian Bukti Potong 1721-A1

Maksimal 1 bulan setelah pegawai resign

12.

Bukti potong ditandatangani dengan stempel tandatangan

Hanya untuk kategori tertentu

13.

Kontrak kerja tidak menjelaskan kewajiban pajak

Dicantumkan dalam kontrak kewajiban perpajakan masing-masing pihak.

14.

DPP Pemotongan atas keseluruhan nilai tagihan

Seharusnya hanya jasa saja (jika bisa dipisahkan)

15

Rekonsiliasi tidak dilakukan secara rutin

Rutin setiap bulan

Kertas Kerja Ekualisasi


Ilustrasi Ekualisasi Biaya & Objek PPh Pasal 21/26

No. Code

n o i t a x a T f o h c r a e s e R & n o i t a v r e s b O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Account No.

Home Staff Main SAL Home Staff(Bonus) Home Staff(Lunch Allowance) Other Allow. Others(Home Staff Benefits) Taxation Allow Local Staff Main SAL Function Allow. Overtime Allow. Local Staff(Bonus) Local Staff(Lunch Allowance) Others(Local Staff Benefits) Rank Allowance

Subtotal

General Ledger Jan-Dec

3.392.149.491 1.053.414.365 240.729.825 1.637.700.949 232.208.017 1.437.760.307 2.486.919.898 9.832.258 445.632.964 695.872.075 886.973.000 487.382.525 306.478.763

13.313.054.437 Forex Tax Base Difference


Non Object of Inc Tax Art 21. Deductible Expenses Non Deductible Exp

Object of Inc. Tax Art.21

624.294.291 106.586.795 19.664.226

52.419.565 1.437.760.307 230.095.570

2.767.855.200 1.053.414.365 240.729.825 1.637.700.949 73.201.658 2.486.919.898 9.832.258 445.632.964 695.872.075 886.973.000 237.622.729 306.478.763

750.545.312

1.720.275.441

10.842.233.684 6.944.932 10.852.574.561 (3.395.944)

Contact Us: - [email protected]

Your Centre of Excellence in Taxation

Forum Ortax

@redaksi_ortax

ortax_taxation

redaksi_ortax

redaksi_ortax

ortax

@redaksi_ortax

PPT - Materi PPh 21

Recommend Documents