Politik Antar Bangsa Bag 1 Sd 4

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 1

Politik Antar Bangsa

Bagian 1 Teori dan Praktik Politik Internasional Enam Prinsip Realisme Politik  1. Real Realiisme sme

poli polittik

meng mengan angg ggap ap

bahw bahwaa

poli polittikm ikm

sepe sepert rtii

masy asyarak arakat at

umum umumny nya, a,

dikendalikan oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia. 2. Petunj Petunjuk uk utama utama yang memban membantu tu realis realisme me politik politik untuk untuk menemu menemukan kan jalannya jalannya melinta melintasi si   bentangan bentangan alam politik internasional internasional ialah konsep kepentingan kepentingan yang diartikan diartikan dalam istilah kekuasaan. 3. Realis Realisme me mengan menganggap ggap bahwa konsep konsep utaman utamanya ya tentan tentang g kepenti kepentinga ngan n yang yang ditega ditegaska skan n sebagai kekuasaan merupakan kategori objektif yang berlaku secara universal tetapi tidak  memberi sifat pada konsep itu dengan arti yang sudah ditentukan secara definitif. 4. Realis Realisme me politi politik k menyad menyadari ari pentingny pentingnyaa moral moral dari dari tindaka tindakan n polit politik. ik. Realis Realisme me polit politik  ik  menyadari pula ketegangan yang tidak dapat dihindarkan antara perintah antara perintah moral dan syarat-syarat dari tindakan politik yang berhasil. 5. Real Realis isme me polit politik ik meno menola lak k mengi mengide dent ntif ifik ikas asii cita cita-c -cit itaa mora morall bangs bangsaa tert terten entu tu denga dengan n hukum-hukum moral yang menguasai alam semesta. 6. Maka, perbedaan perbedaan antara antara realisme realisme politik politik dengan dengan mahzab pemikir pemikiran an lain adalah adalah nyata dan menyuluruh. Akan tetapi, banyak dari teori realisme politik mungkin disalahartikan dan disalahkan-tafsirkan, tidak ada yang menyangkal sikap intelektual dan moralnya yang khusus terhadap masalah yang bersifat politik. Buku ini membahasas 1. Mengenai Mengenai kekuatan kekuatan-kekuat -kekuatan an yang yang menentu menentukan kan hubungan hubungan politik  politik  Kekuatan yang menentukan hubungan politik diantara bangsa-bangsa dan memahami cara-cara kekuatan itu bekerja dan terhadap hubungan politik internasional serta lembagalembaga. Politik International mencakup sejarah, masalah terkini, hukum international, hubungan antar negara, sehingga mampu untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa masa akan akan datang. datang. Perlu Perlu diingat diingat bahwa bahwa keadaan keadaan politi politik k terten tertentu tu dapat dapat menyeb menyebabka abkan n  perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri tertentu.

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 2 2. Mengenai masalah perdamaian internasional Yang membahas antara kekuasaan dan perdamaian. Dalam dunia yang berkekuatan  pendorongnya yaitu hasrat negara-negara berdaulat untuk kekuasaan, perdamaian hanya dapat dipelihara oleh dua alat yaitu mekanisme kekuatan sosial yang mengatur sendiri dan pembatasan atas perebutan norma tersebut dalam bentuk moralitas internasional, hukum internasional dan opini umum dunia.

Bagian 2 Politik Internasional sebagai Perebutan Kekuasaan Politik Internasional sama seperti semua politik yaitu perebutan kekuasaan. Tidak semua tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara berkenaan dengan negara lain adalah bersifat politik  dan tidak semua Negara seantiasa terlibat dalam taraf yang sama dalam politk luar negeri. Kekuasaan politik memberikan kepada pihak yang disebut pertama pengawasan atas tindakan tertentu oleh pihak yang disebut terakhir, melalui dampak yang diakibatkan pihak    pelaksana

atas

pihak

yang

terkena.

Kekuasaan

ini

dapat

pula digunakan

melalui

  perintah,wewenamg, ancaman atau karisma orang atau jabatan atau gabungan. Dengan dilakukan empat perbedaan yaitu :

a. Kekuasaan dan pengaruh  b. Kekuasaan dan kekuatan c. Yang dapat dipakai dan tidak dapat dipakai d. Kekuasaan yang sah dan tidak sah. Dalam politik internasional kekuatan bersenjata sebagai ancaman atau kemampuan merupakan faktor manajerial yang penting yang membantu kekuatan politk suatu Negara. Pemakaian kekuatan fisik menyebabkan unsur psikologis hubungan politik itu hilang sehingga harus dibedakan kekuatan militer dan politik. Dalam urusan internasional yang selalu menjadi  pembicaraan adalah politk ekonomi keuangan, territorial dan militer. Seperti haknya semua politik cita-cita akan kekuasaan menjadi unsur yang membedakan dalam politik internasional karena terpaksa merupakan politik kekauasan. Tetapi ternyata   perebutan kekuasaan dapat dihilangkan dengan cara mengorganisasi dunia, seperti adanya Perserikatan bangsa-bangsa. Dan dengan cara demokrasi sehingga kehendak rakyat yang harus  berlaku.

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 3 Merosotnya peran yang dimainkan oleh kekuatan di kancah internasional berasal dari dua sumber yaitu: filsafat politik internasional yang menguasai lebih dari stengah dari abad 19 seperti dikuasainya kelas menengah oleh kaum ningrat dan yang satu lagi adalah keadaan politik  dan intelektual khusus yang menentukan hubungan Amerika Serikat terhadap sisa dunia. Abad ke-19 mengembangkan “ilmu tentang perdamaian” sebagai cabang pengetahuan ilmiah yangterpisah. Teori dan praktek plebisit internasional juga merupakan perwujudan khas dari pendekatan rasionalis terhadaap masalah internasional.

Perebutan Kekuasaan : Politik Status Quo Semua politik baik dalam maupun internasional menerapkan tiga pola dasar yaitu  berusaha memelihara kekuasaan atau meningkatkan kekuasaan atau memperagakan kekuasaan. Tiga pola politik ini berhungan dengan tiga politik internasional sehingga cenderung memelihara kekuasaan yang menguntungkan Negara yang bersangkutan dengan demikian menjalankan  politik  status quo. Konsep status quo berasal dari status quo ante bellum, istilah diplomatic yang merujuk pada klausa yang lazim dalam perjanjian perdamaian yang mengatur mengosongkan wilayah oleh pasukan musuh dan pemulihannya pada kedaulatan sebelum perang.

Perebutan Kekuasaan : Imperialisme Pengamat memakai istilah “imperialistis” bukan dengan tujuan secara objektif  memberikan cirri corak pada corak politik luar negeri yang khusus tetapi untuk sebagai  penghinaan yang di pakai pengamat politk untuk mencela politik yang ditentangnya. Tidak semua tujuan politik luar negeri untuk meningkatkan kekuasan suatu bangsa merupakan manifestasi imperialme. Dan tidak setiap politik luar negeri yang bertujuan memelihara imperium yang telah berdiri adalah imperialism. Ide imperialism berasal dari Inggris, ide ini dipahami oleh Disraeli (1874)yang kemudian dikembangkan oleh Sir Winston Churchil. Dengan ide pokok: 1. Penyatuan dan integrasi Inggris kedalam imperium yang disatukan melalui bantuan  perdagangan yang bersihat protektif. 2. Pencadangan tanah jajahan yang leluasa bagi oang inggris 3. Angkatan bersenjata yang disatukan, dan 4. Badan perwakilan pusat di London

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 4 Teri-teori ekonomi tentang imperialme dikembangkan dalam 3 mazhab yang berlainan, yaitu: Marxis, Liberal dan teori “Iblis” tentang imperialime. Teori Marxis tentang imperialism  bertopang pada keyakinan semua keyakinan bahwa segenap gejala politik merukapan refleksi dari kekuatan ekonomi.

Dalam pandangan kaum Marxis kapitalisme merupakan kejahatan

utama dan imperialism adalah manifestonya. Menurut teori ekonomi dan lebih khusus lagi teori “Iblis” orang-orang kapitalis memakai   pemerintah sebagai alat dalam menghasut politik imperialime. Bukti sejarah membuktikan keunggulan politik terhadap perekonomian, “ kekuasaan raja uang…atas politik internasional” menang dalam ucapan Profesor Schumper. Pada hakikatnya imperialism sebagai politik dirancang untuk menghapuskan status quo. Tiga hal yang mendorong Imperiasme:

1. Perang Yang Berakhir Dengan Kemenangan Dalam perang Negara yang menang perang akan berusaha untuk memperoleh perubahan dari hubungan kekuasaan dengan musuh yang dikalahkan. 2. Kalah Perang Politik

imperialism

yang

digunakan

pihak

yang

menang

sambil

menantikan

 pemenangnya akan juga menimbulkan politik imperialism bagi pihak yang kalah. 3.

Kelemahan,   Negara- Negara lemah atau daerah secara politik kosong akan menarik dan akan dimasuki oleh negara yang kuat.

Tiga tujuan imperialism:

1. Imperium Dunia Sikap moderat nafsu untuk menaklukan merupakan cirri khas imperialism tanpa batas. 2. Imperium Kontinental Ditentukan secara geografis

dalam politik negara-negara Eropa dalam memperoleh

 posisi yang lebih berpengarus di Continental Eropa. 3. Pengaruh local yang besar  Tiga metode imprialisme

1. Imperialism militer  Merupakan imperialisme yang paling jelas dan paling kasar. Ini dilakukan dengan   penaklukan militer. Biaya yang dikeluarkan pun berpotensi sangat besar dan

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 5 menghabiskan banyak biaya tanpa diketahui pasti hasil akhirnya menang atau kalah. Jadi imperilisme ini diistilahkan judi yang dimainkan dengan taruhan tertinggi. 2.

Imperialism ekonomi Merupakan

imperialisme dengan

cara halus, tidak langsung, kurang efektif 

dibandingkan keanekaaragaman militer, tetapi cukup efektif untuk mempertahankan dominasi terhadap negara lain. Imperialisme ini diindikasikan dilakukn untuk menghapus status quo dengan mengubh hubungan kekuasaan negara bukan dengan penaklukkan tetapi dengan pengendalian ekonominya. 3. Imperialisme kebudayaan Merupakan imperialisme yang paling halus, dengan cara penaklukkan dan pengendalin   pemikiran manusia. Tanpa harus melakukan penaklukan militer atau pun penguasaan ekonomi. Negara imperialis ini dapat menanamkan pengaruhnya melalui pemahaman dan  pandangan Negara-negara lain yang mengikuti secara sukarela. Melacak dan menentang politik imperialisme sebenarnya dapat dilakukan dengan memiliki corak politik luar negri yang tepat yaitu apakah berusaha menghapuskan pembagiaan kekuasaan yang ada atau melakukan penyesuaian-penyessuaian dalam kerangka umum stataus quo yang ada. Bentuk penanganan imperialisme suatu negara dapat berbeda, tergantung politik luar negeri apa yang ingin negara tersebut jalankan. •

Imperialisme (yang ingin menghapus pembagian kekuasaaan) vs politik pembendungan  baik yang nyata, seperti tembok besar atau berupa kiasan seperti garis demarkaasi militer.

•

Imperialisme (dengan pembagian kekuasaaan) vs politik peredaan (appeasement) merupakan kompromi yang dilakukan dengan memenuhi tuntutan suatu negara yang melakukan ekspansi wilayah atas dasar pertimbangan nilai-nilai tertentu (misalnya, kemanusiaan, fakta sejarah, tuntutan penduduk untuk menentukan nasibnya sendiri). •

Imperialisme vs politik kekhawatiran



untuk melawan imperialisme, beberapa

 Negara menempuhnya dengan membentuk aliansi-aliansi. Dampak dari adanya aliansi yang terbentuk dan menjadi kuat ini, menimbulkan kekhawatiran di intern aliansi tersebut. Kekhawatiran terhadap sepak terjang salah satu Negara terkuat dalam aliansi yang berbalik merugikan atau mengancam negara lain di dalam aliansi tersbut.

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 6

Perebutan Kekuasaan : Politik Prestise Politik Prestise jarang digunakan dalam literatul politk modern, prestise merupakan salah satu alat pembantu yang dipakai untuk politik status quo dan imperialism dapam mencapai tujuan mereka. Seremonial diplomatik seperti mengenalkan dua besar negara asing merupaka salah satu politik prestise. Contoh lainnya penundaan perundingan perdamaian antara Amerika, Vietnam Utara dan Selatan karena perselisihan bentuk meja perindingan sebagai contoh lainnya. Politik prestise sebagai politik untuk tujuan menunjukkan kekuasaan yang dimilikinya atau dikira dimilikinya agar supaya negara lain percaya bahw a kekuasaan itu miliknya. Disamping praktek diplomasi, politik prestise juga menggunakan peragaan militer sebagai cara menyampaikan tujuannya. Diharapkan bahwa prestise suatu Negara cukup besat untuk  mencegah Negara lain untuk berperang. Politik prestise memiliki 2 dua tujuan akhir: prestise untuk kepentingannya sendiri atau prestise untuk mendukung politik status quo atau imperialism. Adalah suatu upaya menjaga agar gambaran mental yang dibentuk oleh orang lain dari kedudukan kita dalam masyarakat, paling sedikit dengan tepat menggambarkan keadaan sesungguhnya apabila tidak melebihinya. Tujuan: sebagai alat bantu untuk mendukung politik  status quo atau imperialisme dalam mencapai tujuan mereka Politik prestise merupakan manifestasi dasar yang ketiga dari perebutan kekuasaan di kancah internasional, tapi cenderung diabaikan. Hal ini disebabkan tiga alasan, yaitu: a. Hubungan yang rumit dan tidak dapat diraba;  b. Memakai bentuk-bentuk pergaulan sosial aristokratis yang menjadi; c. Lebih sebagai salah satu alat pembantu yang dipakai oleh politik status quo dan imperialisme dalam usaha untuk mencapai tujuan mereka.

Ideologi dalam Politik Internasional Ideologi dalam Politik Internasional mempunyai arti khusus

(ideologi khusus)

yang

mengandung unsur penyamaran dimana ideologi suatu Negara cenderung disamarkan, sehingga antar Negara tidak saling mengetahui ideologi yang sebenarnya dari Negara yang lain.

1. Ideologi status quo Pemeliharaan atas kekuasaan

suatu Negara tanpa mengganggu hak atas kekuasaan

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 7 negara

lainBerusaha

memelihara

kekuasaan,

meningkatkan

kekuasaan,

atau

memperagakan kekuasaan. Ideologi status quo ini diartikan sebagai paham yang memfokuskan pada tindakan do nothing . Dikatakan bahwa pemeliharaan status quo ini   pada akhirnya bermuara pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, ideologi ini juga berprinsip pada perlindungan kepentingan bersama untuk  melawan ancaman dari sumber tertentu. Ideologi ini melatarbelakangi adanya sistem keamanan kolektif atau perjanjian saling membantu. 2. Ideologi imperialisme Ideologi ini memiliki sifat dinamis dan diperkuat dengan doktrin hukum alam. Paham untuk memperluas daerah kekuasaan/pengaruh, doktrin hukum alam dan menumbangkan status quo dengan berbagai alasan yang dibenarkannya. 3. Ideologi ambiguitas Anti

imperialism,

pembela

status

quo

tapi

adakalanya

memihak

negara

imperialis penentuan sendiri nasib suatu bangsa

Bagian 3 Kekuatan Nasional Definisi Kekuatan Kekuatan manusia atas pemikiran dan tindakan manusia lainnya, fenomena atau gejala yang dapat ditemukan manakala manusia satu sama lain hidup dalam hubungan atau pergaulan sosial.

Definisi Kekuatan Nasional  Negara merupakan koleksi dari sejumlah individu yang mempunyai kesamaan ciri khas tertentu, maka kekuatan politik luar negeri satu negara yang dimaksudkan adalah kekuatan atau  politik luar negeri sekelompok individu tertentu yang termasuk dalam negara yang sama.

Inti Kekuatan Nasional 1.

Individu yang kita rujuk sebagai perwakilan negara akan bertindak atas nama negara dalam menjalankan politik luar negeri sebagai organisasi legal

2.

Simbol-simbol merupakan alat identifikasi individu dapat dengan kekuatan negara,

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 8 khususnya apabila hal itu mengacu kepada angkatan bersenjata dan hubungannya dengan negara-negara lain c. Nasionalisme merupakan loyalitas terhadap suatu  bangsa 3.

Nasionalisme mengalami kemunduran dengan contoh nyata yang terjadi di Eropa dengan timbilnya organisasi supernasional seperti EU

4.

Namun ada sebagian permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh satu negara sendiri

5.

Kadang sejumlah negara mempunyai kepentingan bersama untuk menyelesaikan masalah yang sama, dimana kepentingan mereka harus tercermin dalam politik   bersama yang melebihi kepentingan nasional

Unsur-unsur Kekuataan Nasional 1.

Geografi

2.

Sumber Daya Alam a. Pangan  b. Bahan Mentah i. Minyak  

3.

Kemampuan Industri

4.

Kesiagaan Militer  a. Teknologi  b. Kepemimpinan c. Kualitas dan Kuantitas Angkatan Bersenjata

5.

Penduduk  

6.

Karakter Nasional

7.

Moral Nasional

Unsur Geografi Geografi merupakan faktor paling stabil yang merupakan anadalan kekuatan suatu negara. Kemajuan teknologi dibidang komunikasi, transportasi dan perperangan dapat mengurangi   pentingnya faktor geografi, namun tidak dapat melenyapkannya. Faktor seperti laut, sungai, gunung, dll adalah rintangan alam yang dapat menjadi “benteng” suatu negara. Faktor geografis lain merupakan luasan wilayah suatu negara.

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 9

Unsur Pangan   Negara yang berswasembada mempunyai keuntunggan dibanding negara yang harus mengimpor bahan pangan. Negara yang tidak swasembada harus dapat mengamankan jalur    pelayaran (perdagangan impor) bila tidak akan terjadi kelaparan yang mengancam negara.  Negara seperti Jerman yang dalam masa PD II hanya menghasilkan sendiri kurang dari 30%  pangan yang dibutuhkan harus mencapai tiga tujuan: a. Menghindari perang yang lama dan mendapat kemenangan yang cepat sebelum persedian  pangan habis  b. Menaklukan negara yang kaya pangan c. Menghancurkan kekuatan lawan yang menghalangi akses ke sumber-sumber pangan  Negara yang swasembada tidak perlu mengalihkan energi masional dan politik luar negeri dari tujuan utamanya sehingga dapat menempuh politik yang lebih keras dan menuju sasaran.

Bahan Mentah Bahan mentah dibutuhkan untuk menunjang produksi industri khususnya untuk menunjang   perang, sehingga menjadi kekuatan negara. Namun keuatan negara yang berasal dari tersediannya bahan mentah tergantung juga pada teknologi perang yang dipakai pada periode tertentu. Perubahan tknologi perang dapat mengakibatkan pergeseran pembagian kekuasaan bagi  pengendali bahan mentah. Sebagai contoh di era teknologi perang beralih ke nuklir, maka negara yang memiliki endapan iuranium dapat meingkatkan kekuatannya. Dengan meningkatnya ketergantung negara (industri, militer, dll) pada bahan minyak, telah memberikan kekuatan kepada negara produsen minyak seperti negar-negara di Timur Tengah karena minyak dapat dijadikan senjata politik. Maka negara kuat lainnya telah menggunakan pendekatan “diplomasi minya” unutk membentuk lingkunmgan pengaruh yang memberi mereka akses khusus pada endapan minyak. Semakin maju industri suatu negara semakin rentan terhadap kekuatan minyak  yang sudah menjadi sumber hidup negara tersebut.

Kemampuan Industri Berlimpanya bahan baku perlu diseimbangi oleh kemampuan industri. Bahan mentah tidak   banyak manfaatnya apabila tidak dapat dikelolah oleh industinya sendiri. Industri baik secara

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 10 kuantitas dan kualitas menjadi nadalan kekuatan suatu negara. Kualitas industri selain mencakup kualitas sumber daya manusia dalam keterampilan, kemampuan inovasi dan pengelolaan organisasi. Suatu negara harus mencapai swasembada industri yang menguasai kapasitas teknologi yang sejajar dengan negara lain untuk menjadi kuat. Bila tidak, kekuatan militer akan tergantung dengan deya beli serta ketersediaan pemasok senjata

Kesiagaan Militer  Faktor yang telah disebut seperti geografi, sumber daya alam dan kemampuan industri akan menunjang kesiagaan militer yang akhirnya mampu mendukung politik luar negeri. Kesiagaan militer termasuk teknologi perperangan, kepemimpinan dan kuantitas dan kualitas angkatan  bersenjata. Kekuatan negara dari sisi militer tergantung pada kualitas orang dan senjata serta  pembagiannya diberbagai cabang pranata militer 

Penduduk  Besarnya jumlah penduduk tidak menjamin kekuatan negara. Di satu sisi, jumlah penduduk  yang besar dapat menguntungkan negara karena pengelolaan industri dan melaksanakan perang memerlukan penduduk. Namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar juga dapat memiliki dampak negatif terhadap kekuatan negara, karena banyak sumber daya yang langkah harus dialihkan dari pembanguan kekuatan nasional demi menjaga penduduknya

Karakter dan Moral Nasional Karakter nasional akan mempengaruhi kekuatan nasional. Karakter yang kuat dan gigioh seperti orang rusia akan memberi suatu keuntungkan bagi kekuatan negara. Moral Nasional adalah tingkat kebulatan tekd suatu bangsa untuk mendukung poltik luar negeri pemerintahnya dalam waktu damai dan perang. Moral nasional menyebar ke segenap kegiatan negara, produksi  pertanian dan industri, paranta militer serta dinas diplomatiknya. Moral nasional dapat patah  pada titik tertentu. Kekuatan militer bukan sekedar dihitung dari jumlah massa (volume) namun   jumlah massa tersebut harus dikalikan dengan faktor x yaitu semangat prajurit. Rakyat yang menggunakan haknya dan berpartisipasi penuh dalam dalam kehidupan negara cenderung memiliki moral nasional yang tinggi dan niliai lebih patriotis. Moral nasional yang tinggi dapat memperkuat politik luar negeri negara tersebut namun moral nasional tergantung pada kualitas

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 11  pemerintahnya. Tanpa moral nasional kekuatan nasional dapat merupakan kekuatan material, merupakan keuatan kemampuan yang menantikan realisasinya dengan sia-sia

Kualitas Diplomasi Semua faktor yang menentukan kekuatan nasional adalh bahan baku untuk menetukan  bentuk kekuatan negara. Kualitas diplomasi menggabungkan faktor-faktor tersebut menjadi satu keseluruhan yang terpadu. Cara seorang diplomat menjalankan hubungan luar negeri di masa damai untuk memperkuat negaranya disamakan dengan taktik militer oelh para pemimpin militernya untuk kekuatan negara di masa perang, yaitu untuk memaksimumkan daya   pengaruhnya atas masalah-masalah dalam pentas internasional yang langsung menyangkut kepentingan negara. Bila diplomasi adalah otak kekuatan nasional, moral adalah jiwanya. Diplomasi negara harus dapat memanfaatkan seuluruh komponen kekuatan nasional yang tersedia dengan sebaik-baiknya demi mengatasi kekurangan-kekurangan di bidang lainnya.

Kualitas Pemerintah Pemerintah yang baik harus melakukan tiga hal,

1. Mengimbangi sumber Daya Dan Politik  Menetapkan dan menempuh tujuan politik luar negrinya dengan mempertimbangkan kekuatan yang tersedia demi mencapai hasil yang maksimum. 2. Mengimbangi Antara Berbagai Sumber Daya Mengabungkan unsur-unsur kekuatan nasional dalam kuantitas dan kualitas yang cukup demi mendukung politik luar negrinya agar dapat kemungkinan sukses yang maksimum. 3. Menyeimbangi Dukungan Rakyat Pemerintah harus berpikir panjang , maju dengan sangat berhati-hati dan membayar  dengan kerugian yang kecil demi mendapatkan keuntungan yang besar sedangkan rakyat sering kali ingin mendapat hasil yang cepat walaupun hasil tersebut dapat merugikan dikemudian hari. Sehingga pemerintah dihadapkan dengan dengan dilema antara politik  luar negeri yang baik dengan tuntutan opini umum yang buruk.

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 12

Evaluasi atas Kekuatan Nasional Mereka yang bertanggung jawab atas urusan politik internasional harus melakukan evaluasi  berbabagi faktor atas kekuatan negara mereka sendiri dan negara-negara lain baik untuk masa kini maupun masa depan. Perubahan-perubahan faktor dalam dan luar negeri harus dievaluasi untuk mengetahui dampaknya terhadap kekuatan nasional serta politik luar negeri. Ada tiga  jenis kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan evaluasi yaitu :

a. Karakter Absolut Dari Kekuatan Kekuatan merupakan konsep relatif yang dibanding dengan pihak lain dan bukan merupakan karakter absolut  b. Karakter Permanen Dari Kekuatan Kekuatan juga tidak permanen dan dapat merosot c. Pendapat Yang Keliru Tentang Faktor Tunggal Faktor tunggal yang sering diunggulkan dibanding faktor lain termasuk, geopolitik, nasionalisme, militerisme

Bagian 4 Batas-batas Nasional dan Perimbangan Kekuasaan Makna Perimbangan Kekuasaan 1. Politik yang bertujuan untuk mencapai suatu keadaan tertentu. 2. Suatu keadaan nyata. 3. Distribusi kekuasaan yang relatif sama. 4. Sembarang distribusi kekuasaan. Perimbangan kekuasaan : Suatu keadaan nyata, di mana kekuasaan terbagi kurang lebih sama diantara beberapa banyak bangsa.

Ekuilibrium Sosial a. Perimbangan Kekuasaan Sebagai Konsep Universal

Perimbangan Kekuasaan sebagi konsep Universal adalah suatu konsep universal tentang Stabilitas dalam suatu sistem yang terdiri atas beberapa kekuatan yang otonom. Apabila

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 13 keseimbangan/ekuilibrium

itu terganggu oleh kekuatan luar (eksternal) atau karena

adanya perubahan dari unsur-unsur penyusun sistem (internal), maka sistem tersebut cenderung akan mengembalikan diri pada kondisi semula atau mencapai ekuilibrium yang baru. Asumsi Dasar yang perlu dipertimbangkan: •

Adanya unsur unsur yang perlu bagi masyarakat.

•

Tanpa ekuilibrium maka salah satu unsur akan mengungguli yang lain  kehancuran.

•

Tujuan ekuilibrium adalah menciptakan kestabilan sekaligus melestarikan unsur-unsur  yang ada dalam suatu sistem.

b. Perimbangan Kekuasaan dalam Politik Dalam Negeri

Parlemen  perimbangan kekuasaan  sistem multi partai mayoritas dan minoritas ( yang berkoalisi )





representasi dari golongan

menjadi oposisi yang saling

menyeimbangkan dan mewujudkan kondisi yang selalu check and balance.

Dua Pola Utama Perimbangan Kekuasaan a.

Pola Perlawanan Langsung Suatu bangsa ingin menanamkan kekuasaan kepada bangsa lain dan bangsa lain ini menolak untuk menyerah.

b.

Pola Persaingan

Bangsa A dan B berusaha memenangkan  persaingan dalam menguasai bangsa C.

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 14

Cara-cara Perimbangan Kekuasaan 1. Memecah belah untuk menguasai Cara yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang berupaya agar saingan-saingan mereka menjadi terpecah-belah atau membiarkan tetap terpecah-belah 2.

Kompensasi-kompensasi Cara perimbangan kekuasaan dengan cara memberikan kompensasi berupa wilayah teritorial atau bentuk-bentuk lain ( financial, politik ,dll ) dari suatu bangsa kepada  bangsa lain dalam mencapai suatu kompromi.

3.

Persenjataan-persenjataan Perlombaan kekuatan bersenjata dari bangsa-bangsa sebagai alat utama kekuatan suatu  bangsa untuk mempertahankan atau memulihkan perimbangan kekuasaan.

4.

Persekutuan-persekutuan Sifat Umum persekutuan:

a. Merupakan fungsi yang perlu dalam perimbangan kekuasaan  b. Menghindari persekutuan jika merasa cukup kuat bertahan sendirian c. Bersekutu untuk menahan kekuasaan-kekuasaan atau pengaruh musuh terhadap  bangsa-bangsa lain ( Containment policy ) . d. Persekutuan berdasarkan persamaan-persamaan kepentingan yang khas

dari

 bangsa-bangsa yang bersekutu. ( Ideology, Geografi, ekonomi, dll ) o

Persekutuan vs Dominasi

Bangsa B yang langsung diancam oleh bangsa A sebagai kekuatan hegemoni, bergabung dengan bangsa C,D, yang kemungkinan juga terancam oleh bangsa A

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 15 o

Persekutuan vs kontra persekutuan

Adalah persaingan dan perlawanan antara dua persekutuan yang salah satu atau kedua-duanya mempunyai tujuan imperialis dan mempertahankan kemerdekaan anggota-anggotanya terhadap aspirasi imperialis dari koalisi yang lain. Bentuk ini adalah konfigurasi yang paling sering ditemukan dalam sistem perimbangan kekuasaan.

Struktur Perimbangan Kekuasaan a. Sistem Dominasi dan Sistem Bergantung

“Perimbangan Kekuasaan" seolah-olah adalah sebagai suatu system tunggal yang mencakup seluruh bangsa yang terlibat dalam politik Internasional, yang terdiri dari subsistem-subsistem yang yang mempertahankan perimbangan kekuasaan masingmasing. Hubungan antar system bersifat subordinasi  pada suatu system yang dominan karena relative besarnya bobot di dalam timbangan-timbangannya,sedangankan lainnya terikat pada timbangan-timbangan system yang dominan itu. Contoh Perimbangan Kekuasaan yang dominan: 1.

Pada abad 16



antara Prancis dan keluarga Hapsburg sedangkan pada waktu yang

sama Sistem yang otonom memepertahankan Equilibrium Negara-negara Italy. 2.

Pada Akhir abad 17



perimbangan kekuasaan yang terpisah di Eropa Utara dari

tumbuhnya kekuasaan Swedia bagi bangsa sekitar Laut Baltik. 3.

Pada abad 18  Transformasi Prusia



melahirkan perimbangan kekuasaan Jerman

yang khusus, pada timbangan sebelahnya Austria. Siatem Otonom “Sebuah Eropa kecil di dalam yang besar” dibubarkan 1886, dikeluarkanya Austria pada Konfederasi Germania akibat perang Prusia Austria. 4.

Pada Kekuasaan Timur meningkatnya Rusia dengan pembagian Polandia berdasar   prinsip Kompensasi Rusia,Prusia dan Austria.

5.

Pada abad 19

Perimbangan

kekuasaan di Balkan menjadi perhatian Eropa. Akhir 

abad 19 mulai bicara perimbangan kekuasaan Afrika akibat perolehan jajahan Negara   besar. Perimbangan Belahan Bumi Barat di Pasifik, di Timur Jauh dan dan timur  dekat.

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 16 Semakin erat perimbangan kekuasaan berkaitan dengan yang dominan, semakin kurang

kesempatannya

untuk

bertindak

secara

otonom

dan

semakin

kuat

kecenderunganya hanya menjadi manifestasi lokal dari perimbangan kekuasaan yang dominan. b. Perubahan Struktural Dalam Perimbangan Kekuasaan

Baru-baru ini hubungan2 antara kekuasaan yang dominan dan sistem-sistem lokal, menampakan kecenderungan yang semakin kuat untuk mengubah kerugian otonomi sitem-sistem local tersebut. Yang penyebabnya terletak pada perubahan-perubahan structural yang telah di alami perimbangan kekuasaan yang dominan sejak PD I dan yang menjadi nyata pada PD II. Yang dapat dilihat dari adanya perluasan berangsur-angsur  system perimbangan kekuasaan Eropa Barat dan Tengah ke lain tempat di Benua Eropa dan benua lainnya. Bersamaan dengan habisnya laju ekspansi ini maka terjadi pergeseran bobot  bobot utama perimbangan dari Benua Eropa ke Benua Lain. Perimbangan kekuasaan Eropa bukan lagi pusat politik dunia yang disekitarnya berkerumun perimbangan perimbangan local yang erat kaitanya maupun yang lebih kecil atau lebih besar otonomi mereka. Jadi Perimbangan kekuasaan Eropa dewasa ini hanya merupakan fungsi belaka dari perimbangan seluruh dunia yang bobot-bobot utamanya adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet , di timbanganyang berlawanan. Dari Semua system perimbangan kekuasaan lokal hanya sistem Amerika Selatan saja yang masih tetap menguasai suatu ukuran otonomi tertentu, berkat terlindung oleh keunggulan Amerika Serikat.

Evaluasi Perimbangan Kekuasaan Sepanjang sejarahnya selama lebih dari empat ratus tahun, politik perimbangan kekuasaan berhasil mencegah Negara manapun untuk memperoleh wilayah dominan Universal. Meskipun demikian wilayah dominan universal oleh suatu Negara manapun dicegah hanya dibayar dengan peperangan. Kegagalan memenuhi fungsinya bagi masing-masing Negara dan kegagalan memenuhinya bagi keseluruhan system Negara dengan cara apapun kecuali perang nyata atau perang potensial, menunjukkan tiga kelemahan utama dari perimbangan kekuasaan sebagai prinsip pedoman politik internasional Ketidakpastiannya, ketidaknyataanya dan

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 17 ketidakcakapannya.

Ketidakpastian Perimbangan Kekuasaan Perimbangan kekuasaan dipahami secara mekanis, memerlukan patokan kuantitatif yang mudah dikenal untuk mengukur dan membanding-bandingkan kekuasaan relative dari sejumlah  bangsa. Politik Kompensasi dan politik persenjataan yang bersaing sepanjang sejarah system  Negara modern merupakan penerapan praktis patokan tersebut. Ketidak pastian perhitungan kekuatan melekat pada sifat alami kekuasaan nasional itu sendiri. Maka dari itu hal ini akan muncul pada pola yang paling sederhana pun dari   perimbangan kekuasaaan : yaitu bilamana suatu bangsa menentang bangsa lainnya. Ketidak   pastian ini bagaimanapun juga akan sangat berlipat ganda jika anak-anak timbanganya bukan tersusun oleh kesatuan-kesatuan yang tersendiri melainkanoleh persekutuan-persekutuan.

Ketidaknyataan Perimbangan Kekuasaan Ketidakpastian semua perhitungan kekuatan ini tidak saja menjadikan perimbangan kekuasaan

tidak

dapat

ditetapkan secara praktis, melainkan

juga mengarah kepada

  pengingkaranya sendiri di dalam praktek. Untuk mencapai suatu tujuan semua bangsa harus  benar-benar secara aktif terlibat di dalam perebutan kekuasan dan harus bertujuan bukan untuk  suatu perimbangan yaitu persamaan,kekuasaan , melainkan keunggulan untuk kepentingan sendiri. Aspirasi akan kekuasaan yang tidak terbatas, secara potensial selalu ada, pada nafsu   bangsa –bangsa akan kekuasaan, mendapat rangsangan yang hebat di dalam perimbangan kekuasaan untuk mewujudkan keinginan tersebut menjadi kenyataan. Keinginan untuk meraih kekuasaan maksimum itu universal, maka semua bangsa harus selalu merasa khawatir apabila kekeliruan-kekeliruan perhitungannya dan meningkatnya kekuatan lain-lain bangs adapt menambah sifat rendah diri mereka sehingga hal itu harus di hindari. Berdasarkan kondisi perimbangan kekuasaan, perlawanan, antara suatu bangsa status quo atau suatu persekutuan dari bangsa-bangsa status quo dan Negara imperalis atau sekelompok  darinya , kemungkinan besar akan berkembang kea rah peperangan. Dinamika politik  internasional yang berkisar antara bangsaatatus quo dan bangsa imperalis, dengan sendirinya akan mengarah pada gangguan terhadap perimbangan kekuasaan sehingga tinggal politik saja yang masih memberikan kemungkinan

yang

sedemikian

kepada

rupa

bangsa-bangsa

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 18 status quo paling tidak suatu kesempatan untuk m

emulihkan

kembali

perimbangan

kekuasaan untuk keuntungan mereka. Perimbangan Kekuasaan Sebagai Ideologi

Perimbangan kekuasaan merupakan suatu alat untuk mempertahankan diri dari bangsa bangsa yang kemerdekaan dan kelangsungan hidupnya terancam oleh meningkatnya kekuatan yang tidak

berimbangdari bangsa-bangsa lain. Meskipun demikian telah tampak betapa

kekuasaan menguasai prinsip-prinsip yang ideal dan mengubahnya menjadi ideology-ideologi  baru dengan maksud untuk menutupi, member alas an supaya rasional dan memberikan seperti apa adanya. Kebenaran ideology-ideologi anti imperalis pada umumnya berlaku bagi  perimbangan kekuasaan.

Ketidakcakapan Perimbangan Kekuasaan Perimbangan Kekuasaan menjadi sumbangan nyata selama periode jayanya pada abad ke 17, 18 dan 19 bagi stabilitas system negaramodern dan bagi pelestarian kemerdekaan anggotaanggotanya. Usaha Pencegahan terhadap Pengaruh Konsensus Moral 1.

Fenelon filsuf jaman Louis XIV – Supplement to Examination of Concience about

the duties of Royalty perhatian terhadap dipertahankanya semacam persamaan keseimbangan di antara bangsa-bangsa bertetangga ini menjamin ketenangan bagi semua pihak. 2.

Rousseu. Bangsa – bangsa eropa menyusun di antara mereka sendiri suatu bangsa yg

tdk terlihat..Sistem eropa yang nyata memiliki tingkat kepadatan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan system tersebut dalam keadaan bergolak tanpa menumbangkannya. 3.

Vettel, penulis abad 18. Eropa menjadi semacam republic yang anggota-

anggotanya,walaupun merdeka, bersekutu melalui katan kepentingan bersama,untuk  memelihara ketertiban dan keamanan. Timbul rencana equilibrium politik atau  perimbangan kekuasaan, yang dipahami sebagai suatu kecenderungan mutlak untuk  mengusai, atau memaksakan hokum pada lainnya.

Konsensus Moral dari system Negara Modern

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 19 Kestabilan system Negara modern yang keluar dari semua cabang pernyataan dan tindakan bukan dari perimbangan kekuasaan melainkan dari beberapa unsur, intelektual dan moral sifatnya, yang mendasari perimbangan kekuasaan dan kestabilan Negara modern. Negaranegara adalah terikat dan terorganisasi sedemikian rupa hingga agresi tidak mungkin berhasil kecuali hal tersebut sedemikian moderat dan sedemikian menentukan bahwa opini yang berlaku dari Negara membuktikan itu. Unsur-unsur komponen konsensus akan tergantung pada perkiraan  peranan dimana perimbangan kekuasaan dapat diharapkan memainkan perannya sekarang untuk  kebebasan dan stabilitas dalam masyarakat bangsa-bangsa.