PO Ormas Oi 2014

BADAN PENGURUS PUSAT Oi PERATURAN ORGANISASI Oi Nomor 01 Tahun 2014  TENTANG

SISTEM ADMINISTRASI KEANGGOTAAN Oi DAN PENDIDIKAN PELATIHAN Oi DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA UMUM Oi :

Menimbang

:

a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keanggotaan Oi yang lebih baik, teratur dan sistematis, dipandang perlu untuk mengatur kembali secara menyeluruh ketentuan-ketentuan tentang keanggotaan Oi. b. Bahwa Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Oi dan Pendidikan Latihan, dan Peraturan Organisasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendaftaran Kelompok Oi, Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok (SKPPK) Oi, Tanda Daftar Kelompok (TDK) Oi dan Iuran Kelompok Oi perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan organisasi. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi Keanggotaan Oi dan Pendidikan Pelatihan Oi.

Mengingat

:

1. 2. 3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Anggaran Dasar Oi Bab VIII Pasal 11, Bab XIII Pasal 16 ayat 1. Anggaran Rumah Tangga Oi Bab IV Pasal 7, Bab V Pasal 8, Bab VI Pasal 9 dan Pasal 10, Bab VII

Pasal 11, Bab XII Pasal 26 ayat 6, Bab XVII Pasal 48. 4. Ketetapan-ketetapan Munas Oi V Tahun 2013. 5. Keputusan-keputusan Rakernas Oi Tahun 2013. 6. Peraturan Organisasi Nomor 01 Tahun 2010  Tentang Tata Urutan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Dalam Ormas Oi. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN ORGANISASI TENTANG SISTEM ADMINISTRASI KEANGGOTAAN Oi DAN PENDIDIKAN PELATIHAN Oi.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan: 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

Sistem Administrasi Keanggotaan Oi selanjutnya disebut SAK adalah rangkaian kegiatan prosedur-prosedur penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data keanggotaan Oi melalui pendaftaran, pencatatan, pengelolaan informasi administrasi keanggotaan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan anggota dan pengembangan organisasi Oi dalam berbagai sektor. Data Keanggotaan Oi adalah data perseorangan dan/atau data agregat  yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran dan Pencatatan Keanggotaan Oi. Anggota Oi adalah setiap orang warga negara Indonesia yang dengan sukarela menjadi anggota Oi dengan memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditetapkan. Kelompok Oi adalah satuan organisasi terkecil dalam hirarki organisasi Oi yang berfungsi sebagai wadah menghimpun anggota-anggota Oi. Pengurus Kelompok Oi selanjutnya disebut BPKel Oi adalah kepengurusan di tingkat Kelompok Oi. Badan Pengurus Oi Kota/Kabupaten selanjutnya disebut BPK Oi adalah badan kepengurusan di tingkat daerah kota/kabupaten. Badan Pengurus Oi Wilayah selanjutnya disebut BPW Oi adalah badan kepengurusan Ormas Oi di tingkat provinsi. Badan Pengurus Pusat Oi selanjutnya disebut BPP Oi adalah badan kepengurusan Oi tertinggi di tingkat pusat/nasional.

9.

10.

11. 12. 13.

14.

15.

16.

17.

18. 19.

Pendaftaran Anggota Oi ialah suatu persyaratan untuk mendapatkan pengesahan keanggotaan Oi, berupa kegiatan pencatatan biodata dan data-data keanggotaan lainnya, pelaporan perubahan status keanggotaan, penerbitan KTA Oi dan dokumen administrasi keanggotaan lainnya. Pendaftaran Kelompok Oi ialah suatu persyaratan untuk mendapatkan pengesahan pendirian Kelompok dari BPK Oi di daerah kota/kabupaten tempat domisili Kelompok, berupa kegiatan pencatatan data-data anggota kelompok, data-data kepengurusan Kelompok, alamat domisili kelompok, kegiatan-kegiatan kelompok; dan kegiatan pelaporan status keanggotaan, penerbitan SKPPK dan TDK serta dokumen administrasi kekelompokan lainnya. Kelompok Oi lama ialah Kelompok-kelompok Oi yang didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Organisasi ini. Kelompok Oi baru ialah Kelompok-kelompok Oi yang didirikan setelah ditetapkannya Peraturan Organisasi ini. Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok Oi, selanjutnya disebut SKPPK adalah Keputusan yang diterbitkan oleh BPK Oi sebagai bentuk pengesahan (legalisasi) pendirian Kelompok Oi.  Tanda Daftar Kelompok Oi, selanjutnya selanjutnya disebut TDK adalah dokumen sah yang diberikan oleh BPK Oi kepada Kelompok Oi yang berada di wilayah kerjanya yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat syarat-s yarat pendirian Kelompok Oi dan telah mendapatkan SKPPK. Kartu Tanda Anggota Oi, selanjutnya disebut KTA Oi adalah alat bukti otentik sebagai identitas keanggotaan Oi yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh BPP Oi. Nomor Pokok Keanggotaan, selanjutnya disingkat NPK, adalah nomor identitas Anggota yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada anggota yang terdaftar sebagai Anggota Oi dan dicantumkan pada KTA Oi dan Buku Daftar Keanggotaan Oi. Petugas Registrasi adalah anggota pengurus di tingkat Kelompok Oi dan BPK Oi yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan administrasi keanggotaan, pelaporan serta pengelolaan dan penyajian data keanggotaan di tingkat Kelompok Oi dan BPK Oi. Iuran Anggota ialah iuran wajib dan iuran sukarela yang dibayarkan oleh anggota Oi kepada Organisasi Oi. Blangko Formulir Pendaftaran Anggota Oi, selanjutnya disebut Formulir model P-1 dan/atau Blangko Formulir Pendaftaran Kelompok Oi selanjutnya disebut Formulir model P-2 adalah Dokumen Isian Data-data Anggota dan/atau data-data Kelompok Oi yang wajib diisi lengkap dan diserahkan kepada Petugas Registrasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Pendaftaran.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA Oi Pasal 2 (1). Untuk dapat menjadi anggota Oi setiap orang wajib mendaftarkan diri dalam salah satu Kelompok Oi dengan mengisi formulir model P-1 yang dilengkapi: a. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 4 (empat) lembar b. Foto copy KTP/Kartu Pelajar/Paspor (bagi warga Negara asing yang berdomisili di Indonesia) yang masih berlaku sebanyak 4 (empat) lembar (2). Calon anggota Oi dapat diterima menjadi anggota Oi dengan ketentuan: a. Mengikuti wawancara penerimaan yang dilakukan oleh tim penerimaan anggota baru Kelompok Oi. b. Lulus Diklat Orientasi organisasi dan dilantik sebagai anggota Oi c. Mengucapkan Ikrar Anggota Oi (ikrar tidak hanya dibacakan pada setelah Diklat tapi bisa diucapkan pada moment-moment tertentu)

Pasal 3

1. Pada akhir Diklat Orientasi peserta wajib mengucapkan Ikrar Anggota Oi. 2.  Teks Ikrar Anggota Anggota Oi adalah sebagai berikut: berikut:

IKRAR ORMAS Oi Kami, Anggota ORMAS Oi berikrar: 1. 2. 3. 4.

Selalu menjaga nama baik Ormas Oi Mentaati seluruh peraturan-peraturan Ormas Oi Bersatu, bekerja, berkarya dan berkreativitas untuk kemajuan Ormas Oi Saling menghormati serta menjunjung tinggi nilai toleransi dan persaudaraan sesama anggota Ormas Oi 5. Mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi

BAB III KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) Oi Pasal 4 (1). KTA Oi wajib dimiliki oleh setiap anggota Oi. (2). KTA Oi berlaku selama periode kepengurusan BPP Oi dan dapat diperpanjang pada kepengurusan berikutnya dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku (3). KTA Oi menjadi tanggung jawab dan diterbitkan oleh BPP Oi (bentuk desain dan format) (4). KTA Oi dicetak Oi oleh BPP Ormas Oi dan merupakan satu-satunya tanda bukti otentik identitas keanggotaan Oi yang sah dan didistibusikan oleh BPW/BPK Oi. (5). KTA Oi ditandatangani oleh Ketua Umum Oi. (6). Penerbitan KTA Oi dapat melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan penerbitan KTA Oi. (7). Permohonan penerbitan KTA Oi dilakukan melalui BPkel Oi secara kolektif minimal 15 (lima belas) orang, kecuali bersifat susulan dapat diajukan permohonan campuran dari beberapa Kelompok Oi. (8). KTA Oi akan diterbitkan apabila seluruh kelengkapan persyaratan administrasi sudah dilengkapi (9). Penggantian KTA Oi yang hilang atau rusak dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Oi.

Pasal 5 (1)

(2)

Nomor Pokok Keanggotaan (NPK) Oi berupa serangkaian kode angka  yang tercantum di bagian depan KTA Oi dan/atau tanda „barcode‟  yang tercantum tercantum pada bagian bagian belakang KTA Oi. Sistem Penomoran KTA adalah sebagai berikut : a. 2 digit pertama merupakan kode BPW b. 2 digit kedua merupakan kode BPK c. 2 digit ketiga merupakan kode Pengurus Kelompok Oi d. 2 digit keempat merupakan kode tahun masuk anggota e. 6 digit kelima merupakan kode urut anggota diberikan

Pasal 6 (1). Atas rekomendasi BPK Oi, BPP Oi sewaktu-waktu dapat mencabut dan menyatakan tidak berlakunya berlakunya KTA Oi, apabila : a. Anggota Oi yang bersangkutan menyatakan berhenti dan/atau keluar dari keanggotaan Oi atas permintaan sendiri; sendiri;

b. Anggota Oi yang bersangkutan telah meninggal dunia c. Anggota Oi yang bersangkutan diberhentikan karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi dan atau Peraturan-peraturan d. Di nyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana

Pasal 7 (1). Pengajuan penerbitan KTA Oi dilakukan oleh Kelompok Oi berdasarkan rekomendasi dan klarifikasi BPK Oi dan disertai surat pengantar dari BPW Oi (2). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat Provinsi (BPW Oi), maka rekomendasi, klarifikasi dan surat pengantar dari BPK Oi (3). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat Provinsi (BPW Oi) dan tingkat Kota/Kabupaten (BPK Oi) maka rekomendasi dan klarifikasi dapat dilakukan langsung oleh BPP Oi (4). Kelompok Oi di luar negeri mengajukan permohonan penerbitan KTA Oi langsung kepada BPP Oi. (5). Untuk Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, KTA Oi diterbitkan secara khusus oleh BPP Oi. (6). KTA Oi yang telah dicetak di distribusikan melalui BPW Oi untuk selanjutnya secara berjenjang oleh BPW Oi didistribusikan melalui BPK Oi dan Kelompok Oi. (7). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat Provinsi (BPW Oi), KTA Oi distribusi langsung melalui BPK Oi. (8). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat Kota/Kabupaten (BPK Oi) dan kepengurusan tingkat provinsi (BPW Oi), KTA Oi distribusi langsung kepada Kelompok Oi. (9). Untuk Kelompok Oi di luar negeri KTA Oi didistribusikan langsung kepada Kelompok Oi di luar negeri.

Pasal 8 (1). Setiap anggota Oi yang pindah secara tetap status kedudukan keanggotaannya keanggotaannya dari salah satu Kelompok Oi ke Kelompok Oi lain yang berada di luar wilayah kerja BPK Oi dan/atau BPW Oi tempat domisili Kelompoknya, wajib melaporkan kepindahannya kepada pengurus BPK Oi daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2). Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pengurus BPK Oi di daerah baru untuk diterbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kedudukan Keanggotaan. (3). Surat Keterangan Perubahan Status Kedudukan Keanggotaan digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KTA Oi yang baru.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN KELOMPOK Oi Pasal 9 (1). Pendaftaran Kelompok Oi dilakukan hanya 1 (satu) kali pada saat awal pendirian Kelompok. (2). Pendaftaran Kelompok Oi dilakukan oleh para pendiri Kelompok dengan mengisi Formulir model P-2 dan dilengkapi dengan persyaratan administratif lainnya yang ditentukan. (3). Pendaftaran Kelompok Oi dilakukan melalui BPK Oi tempat domisili Kelompok Oi yang bersangkutan. (4). Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), antara lain ialah : a. Memenuhi ketentuan batas minimal keanggotaan Kelompok Oi sejumlah 15 (lima belas) orang; b. Menyerahkan Formulir model P-1 beserta kelengkapannya; c. Menyerahkan Formulir model P-2; d. Membayar Iuran Wajib Anggota; e. Membayar biaya penerbitan SKPPK dan TDK yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Oi setempat. (5). Kelompok-kelompok yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pendirian berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen persyaratan dan verifikasi faktual di lapangan oleh BPK Oi, selanjutnya dicatat dalam Buku Register Data Kelompok/ Keanggotaan, dan disahkan dengan penerbitan SKPPK dan TDK oleh BPK Oi. (6). SKPPK berlaku selama Kelompok Oi yang bersangkutan dinilai masih aktif oleh BPK Oi. (7).  TDK Oi berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak didaftarkan dan setelahnya dapat diperpanjang dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan. (8). Pengukuhan pendirian Kelompok Oi dan pelantikan Pengurus Kelompok Oi yang telah dinyatakan sah berdiri diatur dengan Peraturan BPK Oi yang bersangkutan;

(9). BPK Oi setiap saat dapat mencabut SKPPK dan TDK apabila : a. Kelompok Oi yang bersangkutan menyatakan membubarkan diri berdasarkan Keputusan Musyawarah Kelompoknya; Kelompoknya; b. Kelompok Oi yang bersangkutan dianggap tidak lagi memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pendirian Kelompok Oi; c. Kegiatan-kegiatan Kelompok Oi yang bersangkutan dinyatakan bertentangan dengan tujuan Oi dan melanggar ketentuanketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi dan/atau Peraturan-peraturan Organisasi Oi lainnya yang berlaku. (10). Kelompok Oi yang telah dicabut SKPPK Oi dan TDK Oi nya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b, maka terhadap anggota-anggota Oi yang masih ada dapat didaftarkan ke Kelompok-kelompok Oi terdekat atau sesuai pilihan anggota Oi yang bersangkutan atau anggota-anggota Oi yang bersangkutan membentuk Kelompok Oi baru dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pendirian Kelompok Oi yang berlaku.

Pasal 10 (1). Kelompok-kelompok Oi lama yang telah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Organisasi ini selambat-lambatnya selambat-la mbatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Organisasi ini wajib mendaftarkan kembali Kelompoknya untuk mendapatkan SKPPK Oi dan TDK Oi dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). (2). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok Oi tidak melakukan pendaftaran kembali, maka Kelompok Oi yang bersangkutan dinyatakan bubar dan anggota-anggotanya dicoret dari daftar keanggotaan Oi.

Pasal 11 (1). Bentuk format Blangko Formulir model P-1 dan Blangko Formulir model P-2 sebagaimana tersebut dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Organisasi ini. (2). Contoh Lembar Rekap Data Keanggotaan Oi dan Contoh Surat Pengantar BPW Oi sebagaimana tersebut dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Organisasi ini. (3). Contoh SKPPK dan TDK adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Organisasi Organisasi ini.

(4). Contoh KTA Oi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 9 Peraturan Organisasi ini.

Pasal 12 (1). Dalam hal di suatu daerah belum terdapat kepengurusan tingkat kota/kabupaten (BPK Oi), pengajuan pendirian kelompok Oi dan penerbitan SKPPK serta TDK dilakukakan melalui BPW/BPK Oi terdekat (2). Pengajuan pendirian kelompok Oi Luar Negeri dan penerbitan SKPPK serta TDK dilakukan melalui BPP Oi

Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Kelompok Oi diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.

BAB V LAPORAN PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN Oi Pasal 14 (1). Semua tingkatan kepengurusan Oi berkewajiban memelihara Buku Daftar Keanggotaan Oi. (2). Setiap 3 (tiga) bulan BPKel Oi melaporkan perkembangan keanggotaan Oi di Kelompoknya kepada BPK Oi. (3). Setiap 6 (enam) bulan BPK Oi melaporkan perkembangan keanggotaan Oi di daerahnya kepada BPW Oi. (4). Setiap 6 (enam) bulan BPW Oi melaporkan perkembangan keanggotaan Oi di wilayahnya kepada BPP Oi. (5). Laporan perkembangan keanggotaan Oi sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat data jumlah anggota Oi dan data mutasi anggota Oi di Kelompoknya. (6). Laporan perkembangan keanggotaan Oi sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat data jumlah anggota Oi, data mutasi anggota Oi, data jumlah dan status Kelompok Oi aktif, pasif dan non aktif di daerah kerjanya. (7). Laporan perkembangan keanggotaan Oi sebagaimana dimaksud ayat (4), sekurang-kurangnya mencakup data jumlah anggota Oi terakhir, data mutasi anggota, data jumlah dan status Kelompok Oi aktif, pasif

dan non aktif serta data jumlah dan status BPK Oi aktif, pasif dan non aktif di wilayah kerjanya. (8). Ketentuan lebih lanjut tentang Laporan Perkembangan Anggota Oi diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.

BAB VI IURAN ANGGOTA Oi Pasal 15 (1). Setiap anggota Oi membayar iuran wajib bulanan sebesar Rp.1000 kepada Organisasi Oi (2). Pembayaran uang iuran wajib oleh anggota Oi dilakukan melalui Bendahara Kelompok Oi atau pengurus Kelompok Oi yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan Kelompok Oi. (3). Kelompok-kelompok Oi wajib membayar kontribusi bagian secara berjenjang dari pendapatan kolektif iuran wajib anggota Oi kepada BPK Oi, BPW Oi dan BPP Oi dengan ketentuan jumlah dan proporsi bagian masing-masing diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi. (4). Pembayaran iuran wajib dan oleh anggota Oi dapat dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali atau untuk beberapa bulan sekaligus yang dibayarkan di awal. (5). Bendahara Kelompok Oi atau Pengurus Kelompok Oi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan Kelompok Oi selanjutnya menerbitkan tanda terima pembayaran iuran (kuitansi). (6). Pembayaran iuran wajib bagi Anggota Oi dan Kelompok Oi adalah merupakan salah satu persyaratan wajib dalam memenuhi ketentuan Sistem Administrasi Keanggotaan (SAK) Oi, khususnya untuk memperoleh penerbitan SKPPK, TDK dan KTA Oi. (7). Anggota-anggota Oi yang tidak membayar iuran wajib dan/atau Kelompok-kelompok Oi yang tidak membayar kontribusi bagian dari pendapatan kolektif iuran wajib anggota Oi sesuai dengan ketentuan  yang berlaku dan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya oleh Badan Pengurus Oi sesuai tingkatannya. (8). Apabila anggota Oi tidak membayar iuran selama 5 (lima) kali berturut-turut dianggap anggota Oi tersebut dinyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Oi (9). Kelompok-kelompok Oi yang tidak membayar kontribusi bagian dari pendapatan kolektif iuran wajib anggota Oi sesuai dengan ketentuan  yang berlaku tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi pencabutan SKPPK dan  TDK, dan Kelompok Kelompok Oi yang bersangkutan bersangkutan dinyatakan bubar.

BAB VII PENDIDIKAN PELATIHAN Oi Pasal 16 1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Oi merupakan program kerja yang wajib dilakukan pada semua tingkatan Badan Pengurus Oi sebagai upaya peningkatan kompetensi setiap anggota Oi 2. Diklat Oi dilakukan dalam 3 (tiga) katagori; a. Diklat Orientasi (Pengenalan) organisasi, wajib di ikuti setiap anggota dan penyelenggaraannya dilakukan secara desentralisasi di masing-masing BPK Oi b. Diklat Pemberdayaan Anggota yang diselenggarakan melalui aktivitas pembinaan Seni, Olahraga, Pendidikan, Akhlak dan Niaga (Diklat SOPAN), lingkup materi Diklatnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota di masing-masing Kelompok Oi dan diselenggarakan oleh BPW/BPK Oi c. Diklat Kepemimpinan Dan Wawasan Kebangsaan , merupakan pembekalan yang wajib di ikuti oleh pimpinan organisasi Oi tingkat: BPP Oi (Ketua, Sekjen dan Seluruh Pengurus Departemen), BPW Oi (Ketua dan Sekjen), BPK Oi (Ketua) dan Badan Otonom (Ketua). Diklat diselenggarakan oleh BPP Oi 3. Dalam penyelenggaraan Diklat Orientasi organisasi dan Diklat Kepemimpinan dan wawasan Kebangsaan BPP Oi berkewajiban menyusun dan menetapkan kurikulum, penyiapan fasilitator dan penerbitan sertifikat Diklat 4. Dalam penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan anggota, BPW/BPK dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyususnan materi, penyiapan fasilitator dan penerbitan sertifikat yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh BPP Oi 5. Dalam penyelenggaraan Diklat SOPAN BPP Oi berkewajiban memberikan supervisi kurikulum dan penyelenggaraan Diklat serta menerbitkan sertifikat 6. Biaya penyelenggaraan Diklat menjadi tanggung jawab masing-masing wilayah penyelenggara 7. Badan-badan Otonom dan Lembaga-lembaga Non Departemen dalam lingkungan BPP Oi dapat menyelenggarakan Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasinya 8. Diklat Orientasi, Diklat SOPAN serta Diklat Kepemimpinan dan Wawasan Kebangsaan wajib di selenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Oi dan Pendidikan Latihan, Peraturan Organisasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pendaftaran Kelompok Oi, Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok (SKPPK) Oi, Tanda Daftar Kelompok (TDK) Oi dan Iuran Kelompok Oi serta Peraturan Organisasi No.01 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Organisasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2). Pada saat mulai berlakunya Peraturan Organisasi ini, semua Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BPKel Oi dan/atau Peraturan-peraturan yang ditetapkan BPK Oi dan/atau Peraturan-peraturan yang ditetapkan BPW Oi yang pernah diterbitkan sebelumnya yang mengatur tentang pendaftaran Anggota Oi, pendaftaran Kelompok Oi, dan Iuran Anggota Oi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Organisasi ini. (3). Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Organisasi ini Ketua Umum BPP Oi wajib menerbitkan Keputusan tentang Pelaksanaan Teknis Peraturan Organisasi ini. (4). Peraturan-peraturan sebagaimana dimasud dalam ayat (2) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini dan harus ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Organisasi ini Pasal 18 Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok Pada tanggal ...................... 2014 KETUA UMUM Oi

ROSANA LISTANT0

Disahkan di Depok Pada tanggal ................... 2014 KETUA DEWAN PERTIMBANGAN Oi

DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Ed, MBA

Salinan sesuai dengan aslinya, KETUA DEPARTEMEN ORGANISASI DAN APARATUR BADAN PENGURUS PUSAT Oi

SOEDICK PURNOM0

Lampiran_1 PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014

Untuk kebutuhan penggandaaan/copy di wilayah, Formulir dalam format (Jpg) dapat didownload dalam www.Ormas-oi.org

Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014

Kartu Tanda Anggota (KTA)

TAMPAK BAGIAN DEPAN

TAMPAK BAGIAN BELAKANG

Lampiran _3 PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014

DAFTAR KODE BPW DAN BPK Oi (Data diambil dari website DEPDAGRI Tahun 2010) No. Kode BPW

01

No. Kode BPW

02

Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam

Provinsi

Sumatera Utara

Kota/Kabupaten Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Tengah Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Simeulue Kab. Aceh Singkil Kab. Bireun Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Jaya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam Kab. Pidie Jaya

Kota/Kabupaten Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli selatan Kab. Nias Kab. Langkat Kab. Karo Kab. Deli Serdang Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhan Batu Kab. Dairi Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. PakPak Barat Kab. Humbang Hasundutan

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung balai Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Nias Barat Kab. Nias Utara Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kota Gunungsitoli Kab. Batubara

No. Kode BPW

03

No. Kode BPW

04

Provinsi

Sumatera Barat

Provinsi

Riau

Kota/Kabupaten Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. SW. Lunto Kab. Tanah Datar Kab. Padang Pariaman Kab. Agam Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pasaman Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawhlunto Kota Padang Panjang Kota Bukit Tinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman

Kota/Kabupaten Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokon Hulu Kab. Rokon Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Kota Pekan Baru Kota Dumai Kab. Kepulauan Meranti

No. Kode BPW

05

No. Kode BPW

06

No. Kode BPW

07

Provinsi

Jambi

Provinsi

Sumatera Selatan

Provinsi

Bengkulu

Kota/Kabupaten Kab. Kerinci Kab. Meangin Kab. Sarolangun Kab. Batanghari Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Bungo Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh

Kota/Kabupaten Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Musy Banyuasin Kab. Banyuasin Kab. Oku Timur Kab. Oku Selatan Kab. Ogan Ilir Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Empat Lawang

Kota/Kabupaten Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Muko-muko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kota Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah

10 11 12

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

No. Kode BPW

08

No. Kode BPW

09

No. Kode BPW

10

No. Kode BPW

11

Provinsi

Kota/Kabupaten

Lampung

Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab .Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Mesuji Kab. Pesawaran Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Pringsewu

Provinsi

Bangka Belitung

Kota/Kabupaten Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Timur Kota Pangkal Pinang

Provinsi Kota/Kabupaten

Kepulauan Riau

Kab. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Bintan

Provinsi Kota/Kabupaten

DKI Jakarta

Kab. Adm.Kep.Seribu Kodya Jakarta Pusat Kodya Jakarta Utara Kodya Jakarta Barat Kodya Jakarta Selatan Kodya Jakarta Timur

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06

No. Kode BPW

12

No. Kode BPW

Provinsi

Jawa Barat

Provinsi

Kota/Kabupaten Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut kab. Tasik Malaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

Kota/Kabupaten

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

No. Kode BPK

13

No. Kode BPW

14

No. Kode BPW

15

Jawa Tengah

Provinsi

Yogyakarta

Provinsi

Jawa Timur

Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjar Negara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Kelaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

Kota/Kabupaten Kab. Kulon Progo Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Sleman Kota Yogyakarta

Kota/Kabupaten Kab. Pacitan Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung Kab. Blitar

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

No. Kode BPK 01 02 03 04 05

No. Kode BPK 01 02 03 04 05

Kab. Kediri Kab. Malang Kab. Lumanjang Kab. Jember Kab. Banyuwangi Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Probolinggo Kab. Pasuruan Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Ngawi Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Gresik Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu

No. Kode BPW

16

17

Provinsi

Banten

Bali

Kota/Kabupaten

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

No. Kode BPK

Kab. Pandegelang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kab. Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan

01 02 03 04 05 06 07 08

Kab Jembarana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karangasem

01 02 03 04 05 06 07

Kab. Buleleng Kota Denpasar

No. Kode BPW

18

No. Kode BPW

19

No. Kode BPW

20

Provinsi

Nusa Tenggara Barat

Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Provinsi

Kalimantan Barat

Kota/Kabupaten Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Bima Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Kab. Lombok Utara

Kota/Kabupaten Kab. Kupang Kab.Timor Tengah Selatan Kab.Timor Tengah Utara Kab. Belu Kab. Alor Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rate Ndao Kab. Manggarai Barat Kota Kupang Kab. Manggarai Timur Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Nagekeo Kab. Sabu Raijua

Kota/Kabupaten Kab. Sambas Kab. Pontianak Kab. Sanggau Kab. Ketapang Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Melawai

08 09

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Kab. Sekadau Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya

No. Kode BPW

21

No. Kode BPW

22

No. Kode BPW

23

Provinsi

Kalimantan Tengah

Provinsi

Kalimantan Selatan

Provinsi

Kalimantan Timur

Kota/Kabupaten Kab. KotaWaringi Barat Kab. KotaWaringi Timur Kab. Kapuas Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Katingin Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya

Kota/Kabupaten Kab. Tanah Laut Kab. Kota Baru Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tabalong Kab. Tanah Bambu Kab. Balangan Kota Banjarmasim Kota Banjar Baru

Kota/Kabupaten Kab. Pasir Kab. Kuatai Kerta Negara Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Kuatai Barat Kab. Kuatai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Balik Papan

10 11 12 13 14

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Bontang Kab. Tana Tidung

No. Kode BPW

24

No. Kode BPW

25

No. Kode BPW

26

Provinsi

Kota/Kabupaten

Sulawesi Utara

Kab. Bolaang Mangondow Kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Utara Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kota Kotamobagu

Provinsi

Sulawesi Tengah

Provinsi

Sulawesi Selatan

Kota/Kabupaten Kab. Banggai Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Toli-Toli Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moutong Kab. Tojouna Kota Palu Kab. Sigi

Kota/Kabupaten Kab. Selayar Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Janeponto Kab. Takalar Kab. Gowa Kab. Sianjai Kab. Bone Kab. Maros Kab. Pangkajene Kep Kab. Barru

11 12 13 14

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Kab. Soppeng Kab. Wajo Kab. Sidenreng Rapang Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Luwu kab. Tana Toraja Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kota Makasar Kota Parepare Kota Palopo Kab. Toraja Utara

No. Kode BPW

27

No. Kode BPW

28

No. Kode BPW

29

No. Kode BPW

Provinsi

Sulawesi Tenggara

Provinsi

Gorontalo

Provinsi

Sulawesi Barat

Kota/Kabupaten Kab. Kolaka Kab. Konawe Kab. Muna Kab. Buton Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau Bau Kab. Buton Utara Kab. Konawe Utara

Kota/Kabupaten Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Pahuwato Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Utara

Kota/Kabupaten Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Kab. Mamasa Kab. Polwali Mamasa Kab. Majene

Provinsi Kota/Kabupaten

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06

No. Kode BPK 01 02 03 04 05

No. Kode BPK

30

No. Kode BPW

31

No. Kode BPW

32

Maluku

Provinsi

Maluku Utara

Provinsi

Papua

Kab. Maluku Tenggah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Buru Kab. Seram Bagian Timur Kab. Seram Bagian Barat Kab. Kepulauan Aru Kota Ambon Kab. Buru Selatan Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya

Kota/Kabupaten Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai

Kota/Kabupaten Kab. Marauke Kab. Jaya Wijaya Kab. Jaya Pura Kab. Nabire Kab. Yapen Waropen Kab. Biak Numfor Kab. Puncak Jaya Kab. Paniai Kab. Mimika Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Pegunungan Bintang Kab. Yahukimo Kab. Tolikara Kab. Waropen Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Sapiori Kota JayaPura Kab. Yalimo Kab. Supiori Kab. Nduga Kab. Puncak Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kab. Lanny Jaya Kab. Kepulauan Yapen Kab. Deiyai

No. Kode BPW

33

Provinsi

Irian Jaya Barat

Kota/Kabupaten Kab. Sorong Kab. Manok Wari Kab. Fak Fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bentuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaima Kota Sorong Kab. Tambrauw Kab. Maybrat

27 28 29

No. Kode BPK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Lampiran_4 PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014 Formulir Pendaftaran Kelompok (untuk penggandaan dapat di download di www.ormas-oi.org

Lampiran_5 PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014 Contoh Format Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok (SKPPK)

Lampiran_6 PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014

Contoh Tanda Daftar Kelompok (TDK)

Halaman Depan

Lampiran_7 PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014

Halaman Belakang

Lampiran_8 PERATURAN ORGANISASI Nomor : 01 Tahun 2014

CONTOH SERTIFIKAT SERTIFIKAT

Keterangan: Sertifikat Keterangan: Sertifikat diatas hanya sebagai contoh. Design dapat ditentukan oleh setiap Penyelenggara DIKLAT. Dengan tetap meletakkan Logo Oi sebagaimana diatur dalam penerapan logo Oi pada PO No. 05  Tahun 2010

BADAN PENGURUS PUSAT Oi PERATURAN ORGANISASI Oi Nomor : 01 Tahun 2010  TENTANG TATA URUTAN PERATURAN-PERATURAN DALAM ORMAS Oi DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA UMUM Oi : Menimbang

:

1.

2.

3.

bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika kelembagaan dalam penyelenggaraan Ormas dan pelayanan anggota Oi, maka Ormas Oi perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih professional, efektif dan efisien; bahwa untuk dapat mewujudkan mewujudkan ketertiban dalam pengaturan Ormas Oi dipandang perlu mengatur tata urutan peraturan-peraturan peraturan-peraturan dalam Ormas Oi; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Organisasi Oi.

Mengingat

:

1. 2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi; Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) BPP Oi  Tahun 2009-2012; 2009-2012;

Memperhatikan Memperhatik an

:

1.

Usulan, pendapat dan saran pembina Oi Pusat dalam Rapat Pleno BPP Oi 30 Januari 2010. Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Oi I dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Oi III Tahun 2010 di Kaliurang, Yogyakarta.

2

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN ORGANISASI Oi TENTANG TATA URUTAN PERATURAN-PERATURAN DALAM ORMAS Oi.

Pasal 1 Dalam Peraturan Organisasi Oi ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

15.

16.

Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat dengan AD adalah Anggaran Dasar Oi; Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan ART adalah Anggaran Rumah Tangga Oi; Ketua Umum Oi adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Oi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Ormas Oi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Oi; Badan Pengurus Pusat Oi selanjutnya disingkat dengan BPP Oi adalah badan penyelenggara Ormas Oi tingkat nasional yang dipimpin oleh Ketua Umum Oi; Badan Pengurus Wilayah Oi selanjutnya disingkat dengan BPW Oi adalah badan penyelenggara Ormas Oi tingkat provinsi yang dipimpin oleh Ketua BPW Oi; Badan Pengurus Kota/Kabupaten Oi selanjutnya disingkat dengan BPK Oi adalah badan penyelenggara Ormas Oi tingkat Kota/Kabupaten yang dipimpin oleh Ketua BPK Oi; Pengurus Kelompok Oi selanjutnya disingkat dengan PK Oi adalah badan penyelenggara Ormas Oi tingkat Kelompok yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Oi; Musyawarah yang selanjutnya disingkat dengan Munas adalah Musyawarah Nasional ditingkat Nasional/Pusat; Nasional/Pusat; Musyawarah Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan Muswil adalah Musyawarah Wilayah ditingkat Provinsi; Musyawarah Kota/Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Muskot adalah Musyawarah Kota/Kabupaten ditingkat Kota/ Kabupaten; Musyawarah Kelompok yang selanjutnya disingkat dengan Muskel adalah Musyawarah anggota ditingkat Kelompok; Sekretaris Jenderal Oi adalah Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Oi; Satuan Perangkat Ormas Oi Pusat adalah Perangkat Ormas di lingkup Badan Pengurus Pusat Oi yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Departemendepartemen, Lembaga-lembaga Non Departemen dan Badan-badan Otonom lain di tingkat pusat yang dibentuk dengan Peraturan Organisasi Organisasi Oi; Satuan Perangkat Ormas Oi Wilayah adalah Perangkat Ormas di lingkup Badan Pengurus Oi Wilayah yang terdiri dari Sekretariat BPW, Biro-biro, dan Badan-badan dan/atau Lembaga-lembaga otonom lain di tingkat Wilayah  yang dibentuk dibentuk dengan dengan Peraturan BPW Oi; Satuan Perangkat Ormas Oi Kabupaten/Kota adalah Perangkat Ormas di lingkup Badan Pengurus Oi Kota/Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat BPK, Bidang-bidang, dan Badan-badan dan/atau Lembaga-lembaga otonom lain di tingkat Kota/Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan BPK Oi; Peraturan Organisasi selanjutnya disingkat dengan PO adalah peraturan tertinggi dalam Ormas Oi dibawah AD dan ART serta Ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional Oi;

17. Peraturan Khusus pengganti PO selanjutnya disingkat dengan Persus adalah peraturan tertinggi tertinggi dalam Ormas Oi yang bersifat khusus dan istimewa; 18. Keputusan Ketua Umum Oi adalah peraturan operasional Oi dibawah PO; 19. Peraturan Wilayah selanjutnya disingkat dengan Perwil adalah peraturan  yang ditetapkan oleh Pengurus BPW Oi dan berlaku untuk wilayah provinsi  yang bersangkutan; bersangkutan; 20. Peraturan Kota/Kabupaten selanjutnya disingkat dengan Perkot adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus BPK Oi dan berlaku untuk wilayah Kota/Kabupaten yang bersangkutan; 21. Peraturan Kelompok adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Kelompok Oi dan berlaku untuk Kelompok yang bersangkutan; Pasal 2  Tata urutan peraturan dalam dalam Ormas Oi adalah : a. AD Oi; b. ART Oi; c. Ketetapan Munas Oi; d. PO Oi; e. Persus Pengganti PO Oi; f. Keputusan Ketua Umum Oi; g. Ketetapan Muswil Oi; h. Perwil Oi; i. Ketetapan Muskot Oi;  j. Perkot Oi; k. Ketetepan Muskel Oi; dan l. Peraturan Kelompok Oi. Pasal 3 1. 2.

3. 4.

5.

6.

AD adalah peraturan tertinggi dalam Ormas Oi yang ditetapkan oleh Munas Oi yang memuat garis besar dan pokok-pokok aturan Ormas Oi. ART adalah peraturan tertinggi dalam Ormas Oi dibawah AD yang ditetapkan oleh Munas Oi yang mengatur penjabaran lebih lanjut dari garis besar dan pokok-pokok aturan Ormas Oi. AD dan ART disahkan dan ditetapkan oleh dan dalam persidangan Munas Oi. Ketetapan Munas Oi, Ketetapan Muswil Oi, Ketetapan Muskot Oi dan Ketetapan Muskel Oi adalah putusan-putusan permusyawaratan anggota sebagai pengemban amanat dan aspirasi anggota-anggota Oi yang ditetapkan dalam siding-sidang permusyawaratan sesuai tingkatannya. PO dibuat dan ditetapkan oleh BPP Oi dengan mendengar pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Pusat Oi sebagai pelaksanaan dari AD, ART dan Ketetapan-ketetapan Munas Oi. Persus Oi dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Umum Oi dengan mendengar pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Pusat Oi sebagai pengganti PO dalam hal ihwal terjadi kegentingan yang memaksa.

7.

Keputusan Ketua Umum Oi yang bersifat mengatur dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Umum Oi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan operasional dan administrasi Ormas Oi. 8. Peraturan dan Keputusan Lembaga-lembaga Non Departemen dan/atau Badan-badan otonom di lingkup BPP Oi adalah peraturan teknis yang dibuat dan ditetapkan oleh Lembaga-lembaga Non Departemen dan/atau Badanbadan otonom di lingkup BPP Oi setelah mendengar pertimbangan dari Departemen Departemen terkait. 9. Perwil dan Perkot merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan-aturan diatasnya dan menampung kondisi khusus di daerah yang bersangkutan. 10. Perwil dibuat dan ditetapkan oleh BPW Oi dengan mendengar pertimbangan dari Pembina Ormas di wilayahnya. 11. Perkot dibuat dan ditetapkan oleh BPK Oi dengan mendengar pertimbangan dari Pembina Ormas di daerahnya. 12. Peraturan Kelompok dibuat oleh Pengurus Kelompok dengan mendengar pertimbangan dari Pembina Kelompoknya. Pasal 4 1.

2.

3.

Sesuai dengan tata urutan peraturan dalam Ormas Oi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, maka setiap aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat 1), Pasal 4 Peraturan ini, maka dalam keadaan kegentingan yang memaksa dapat diterbitkan Persus sebagai Pengganti PO. Peraturan atau Keputusan Lembaga-lembaga Non Departemen dan Badanbadan Otonom di lingkup BPP Oi dan Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga atau Badan-badan di wilayah dan di Kota/Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pasal 5

1. 2.

3.

4. 5. 6.

BPP Oi berwenang menguji peraturan-peraturan dibawah PO. Dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1). Pasal 5 Peraturan ini, BPP Oi membentuk suatu Badan Khusus yang bersifat adhoc  yang bertugas bertugas khusus khusus untuk itu. Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2). Pasal 5 Peraturan ini terdiri atas unsur Sekretariat Jenderal BPP Oi, Departemen Ormas dan Aparatur BPP Oi, Departemen lain yang terkait, LBH Oi dan unsur independen. Keputusan Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2). Pasal 5 Peraturan ini bersifat mengikat dan final. Setiap anggota Oi dapat mengajukan permohonan pengujian peraturanperaturan dibawah PO. Pengujian terhadap PO dapat dilakukan apabila diajukan oleh sedikitnya 3 (tiga) BPW Oi.

7. 8.

Untuk menguji PO, BPP Oi membentuk Badan Khusus yang bersifat independen. Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2). dan ayat 7). Pasal 5 Peraturan ini dapat membatalkan PO dan atau peraturan lain dibawahnya. Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Organisasi Oi ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Ketua Umum Oi.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2010 KETUA UMUM Oi

DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Pd., MBA

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGURUS PUSAT Oi,

FAUZIE ACHMAD SUJA, S.Hi.

BADAN PENGURUS PUSAT Oi PERATURAN ORGANISASI Nomar: 4 Tahun 2010  TENTANG PROSEDUR SURAT MENYURAT ORMAS Oi DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA UMUM Oi : Menimbang

:

1.

:

2.

Mengingat

:

1. 2.

Memperhatikan Memperhatik an

:

1.

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi umum ORMAS Oi disemua tingkatan dipandang perlu mengatur ketentuan ketentuan tentang Prosedur surat menyurat bahwa berdasarkan angka 1 diatas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Organisasi Oi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi. Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) BPP Oi  Tahun 2009-2012. 2009-2012. 3. Peraturan Organisasi Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Tentang  Tata Urutan Peraturan Peraturan Peraturan Dalam Dalam Ormas Oi.

2

Usulan, pendapat dan saran pembina Oi Pusat dalam Rapat Pleno BPP Oi 30 Januari 2010. Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Oi I dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Oi III Tahun 2010 di Kaliurang, Yogyakarta. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PROSEDUR SURAT MENYURAT ORMAS Oi.

BAB I UMUM Pasal 1 Prosedur surat menyurat Ormas Oi yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut PESO-Oi merupakan mekanisme korespondensi yang digunakan oleh seluruh jajaran Ormas Oi dari tingkat pusat sampai dengan Kelompok, baik untuk keperluan intern maupun ekstern. Pasal 2 PESO-Oi disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi semua tingkatan kepengurusan Ormas Oi agar dalam menjalankan tugasnya terdapat keseragaman serta untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan komunikasi dan korespondesi secara formal. Pasal 3 Penyelenggaraan PESO-Oi ini meliputi perangkat lunak yang meliputi fungsifungsi: sekretariat, korespondensi dan pengaturan tentang klasifikasi surat, surat keluar dan surat masuk, tata cara penggunaan stempel dan wewenang penandatanganan surat serta didukung dengan kelengkapan surat menyurat berupa kop surat, stempel dan amplop.

BAB II SEKRETARIAT Pasal 4 1

Sekretariat adalah organ yang bertanggung jawab atas kelancaran korespondensi yang meliputi segala tugas-tugas koordinasi dalam menyampaikan infOrmasi melalui saluran yang dilakukan dengan menggunakan kelengkapan surat menyurat.

2

Petugas sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, wajib menjamin dan bertanggung jawab atas kelancaran surat menyurat sesuai dengan ketentuan  yang berlaku. berlaku. Pasal 5

Sekretariat berada di bawah kendali Sekretaris Jenderal. Sekretariat Ormas Oi bertugas : 1. Melakukan koordinasi melalui penyampaian kebijaksanaan Ormas yang akan diteruskan ke semua jenjang. kelancaran kegiatan Ormas dalam menyampaikan/ 2. Membantu mendistribusikan keputusan dan kebijaksanaan Ormas dengan cepat dan tepat dengan menggunakan berbagai saluran infOrmasi. 3. Memperlancar arus surat, baik surat masuk maupun surat keluar, baik intern maupun ekstern.

Pasal 6 Dalam memberikan informasi yang diperlukan pengurus Ormas, Sekretariat dapat pula menyusun laporan-laporan Ormas, meneliti dan mengolah data, baik yang bersumber dari lingkungan intern maupun ekstern Ormas dengan sepengetahuan Sekretaris Jenderal/Sekretris Ormas Oi, dan selanjutnya disusun dalam berbagai bentuk laporan maupun terbitan, yang dapat digunakan sebagai bahan infOrmasi.

BAB III STANDARISASI Pasal 7 Standarisasi Standarisasi adalah penyeragaman penyeragaman bentuk, warna, ukuran dan tulisan dari alatalat yang digunakan dalam PESO-Oi. Pasal 8 Standarisasi meliputi korespondensi; klasifikasi dan derajat surat; bentuk dan ukuran kertas surat Ormas; stempel Ormas; bentuk, warna, ukuran tulisan kop/amplop surat; serta singkatan dan akronim.

BAB IV KORESPONDENSI Pasal 9 Korespondensi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian suratsurat dan berita, baik tertulis maupun lisan yang timbul dari pencatatan, laporan, perencanaan, program atau keputusan yang mungkin masih menimbulkan adanya permintaan penjelasan, sehingga pengarahan atau pengurusan semua kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat dan benar. Pasal 10 1. Yang dimaksud dengan surat adalah alat untuk menyampaikan berita secara tertulis yang berisi maksud sebagaimana yang diatur pada pasal 13 Peraturan Organisasi ini. 2. Prinsip pokok pembuatan surat terdiri dari menentukan tujuan dan maksud penulisan surat; merancang yaitu mewujudkan ide agar menjadi isi surat dengan urutan-urutan dan menggunakan tata bahasa yang baik; dengan penulisan yang singkat dan jelas, tanpa mengurangi kesopanan dan kelengkapan. Pasal 11 1. Surat resmi terdira dari surat intern dan surat ekstern. 2. Surat intern adalah ditujukan kepada lingkungan internal Ormas Oi.

3. Yang dimaksud dengan pihak internal Ormas Oi adalah kepengurusan Ormas Oi semua tingkatan, personalia pinisepuh; personalia pengurus; personalia pembina, kader dan anggota. 4. Surat eksternal adalah surat yang diujukan kepada pihak luar Ormas Oi. Pasal 12 1. Maksud isi surat dapat memuat keputusan, perintah/instruksi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan dan lain-lain yang dianggap penting. 2.  Tujuan umum surat menyurat adalah menyampaikan menyampaikan maksud dalam bentuk tulisan agar tindakan yang dikehendaki dapat tercapai dengan tepat dan cepat. Pasal 13 1.  Jenis surat dalam SPO-Oi SPO-Oi terdiri dari surat biasa, surat yang bersifat bersifat mengatur dan memorandum. 2. Surat biasa terdiri dari : a. Laporan yaitu suatu pertanggung jawaban sesuai dengan tugas tertentu  yang diberikan diberikan Ormas, Ormas, sebagaimana sebagaimana yang diatur pada ayat ayat 3 butir c b. Undangan yaitu surat permintaan untuk menghadiri suatu kegiatan Ormas Oi, baik yang bersifat intern maupun ekstern. c. faksimili dan e-mail adalah penyampaian berita yang harus segera diselesaikan dan atau disampaikan kepada pihak yang dituju. Isinya singkat, padat dan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu tanpa mengaburkan mengaburkan arti. d. Dalam pengiriman surat resmi via email. Pengirim harus men-scan surat aslinya yang bertanda tangan menjadi format jpg/pdf. e. Surat Keterangan berisi keterangan resmi Ormas yang diberikan kepada pengurus atau anggota untuk digunakan sesuai dengan isi keterangan. f. Surat Pengantar adalah surat untuk memberitahukan asal dan maksud suatu surat lain. g. Surat Permohonan adalah surat yang berisi permohonan kepada perorangan atau institusi, baik internal maupun eksternal agar memenuhi maksud tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pokok surat. h. Pemberitahuan adalah surat yang berisi infOrmasi tentang sesuatu hal yang harus diketahui oleh pengurus/anggota. pengurus/anggota. 3. Surat yang bersifat mengatur terdiri dari : a. Keputusan yaitu surat yang dibuat berdasarkan hasil rapat pengurus yang memuat suatu kebjaksanaan pokok yang harus ditaati oleh seluruh atau sebagian anggota Ormas Oi. b. Peraturan Organisasi yaitu surat yang memuat ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan administratif/keOrmasan. administratif/keOrmasan. c. Intruksi/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis yaitu surat yang berisicara pelaksanaan dari suatu keputusan yang memuat unsur-unsur teknis dan biasanya merupakan tindak lanjut dari suatu keputusan. d. Surat Perintah/Mandat/Tugas adalah surat pernyataan pelimpahan suatu wewenang dari Ormas yang diberikan kepada Ormas setingkat di bawahnya atau seorang/beberapa orang pengurus/anggota atau orang lain untuk bertindak atas nama Ormas melakukan sesuatu sesuai dengan

perintah/mandat/tugas yang diberikan, yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Surat perintah/mandat/tugas ini harus dipertanggung jawabkan oleh yang menerimanya. e. Surat Edaran yaitu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada semua pengurus, anggota ataupun pihak luar yang tidak memuat petunjuk pelaksanaan secara teknis ataupun menurut suatu aturan yang telah ditetapkan. 4. Memorandum adalah mekanisme komunikasi atau korespondensi informal secara tertulis antar pengurus dalam Ormas. Tidak dibenarkan menggunakan kop surat untuk u ntuk membuat memorandum.

BAB V KLASIFIKASI DAN DERAJAT SURAT Pasal 14 1. Klasifikasi adalah penentuan dan penegasan tentang pentingnya suatu surat;  yang berhak menerima, menerima, membaca dan bertanggung bertanggung jawab; serta cara cara penangan dan pengamanannya. Klasifikasi ini terdiri dari Sangat Rahasia, Rahasia,  Terbatas dan dan Biasa. 2. Yang dimaksud dengan Sangat Rahasia adalah surat yang hanya orang tertentu di dalam Ormas yang berhak mengetahuinya dan tidak boleh disebarluaskan kepada yang tidak berhak sebab akan membahayakan Ormas. Biasanya surat dengan klasifikasi Sangat Rahasia ini segera dimusnahkan setelah dikomunikasikan kepada yang berhak. 3. Yang dimaksud dengan Rahasia adalah surat yang diketahui oleh kalangan terbatas dalam Ormas dan berisi keterangan yang bila disebarluaskan kepada  yang tidak berhak dapat berakibat menurunnya menurunnya derajat dan kewibawaan kewibawaan Ormas yang pada akhirnya merugikan Ormas. 4. Yang dimaksud Terbatas adalah surat yang dianggap perlu diketahui oleh pengurus tertentu saja dan jika pelaksanaannya telah berjalan maka klasifikasi keterbatasannya keterbatasannya sudah tidak berlaku lagi. 5. Yang dimaksud surat Biasa adalah yang bersifat umum dan tidak terdapat kerahasiaan. 6. Yang mempunyai wewenang untuk menentukan klasifikasi surat adalah Ketua Umum/ Ketua dan atau pengurus lain yang ditunjuk. penggunaan amplop surat menurut klasifikasi serta pengirimannya pengirimannya 7.  Teknis penggunaan dapat dilihat pada Lampiran 1 PSO-Oi ini.

Pasal 15 1. Yang dimaksud dengan derajat surat adalah kecepatan sampainya surat kepada si alamat berdasarkan waktu penyampaian/pengiriman. 2. Derajat surat terbagi 4 tingkatan, yaitu: a. Kilat, yaitu surat yang harus dikirim seketika setelah surat tersebut dibuat. b. Sangat Segera, yaitu surat yang harus dikirim pada sst itu juga. c. Segera, yaitu surat yang harus dikirim dalam waktu 24 jam. d. Biasa, yaitu surat yang dikirim berdasarkan jadwal pelayanan pelayanan pos. 3. Derajat Surat dibubuhkan dibubuhkan pada amplop amplop di sudut kanan kanan atas.

BAB VI SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK Pasal 16 1. Berdasarkan lalulintas pengiriman, maka surat terbagi dua yaitu surat keluar dan surat masuk. 2. Baik surat keluar maupun surat masuk terbagi menjadi dua macam, yaitu internal Ormas dan eksternal Ormas. 3. Surat keluar internal Ormas adalah surat Ormas yang dikirimkan atau disampaikan kepada pengurus atau anggota Ormas Oi pada semua tingkatan. 4. Surat keluar eksternal Ormas adalah semua surat Ormas yang dikirim atau disampaikan kepada pihak diluar Ormas Oi. Pasal 17 1. Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat/tulisan atau berita yang diterima Ormas dari pihak lain, baik dari internal maupun eksternal Ormas Ormas Oi. 2. Penerimaan surat-surat masuk dipusatkan di sekretariat sebelum didistribusikan. 3. Penelitian surat masuk didasarkan pada klasifikasi dan derajat surat, surat masuk berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas diteruskan dalam keadaan sampul masih tertutup kepada yang berhak menerimanya, dan surat biasa dapat dibuka oleh petugas sekretariat yang diberi wewenang, dicatat dan diteruskan kepada yang berhak menerimanya. 4. Semua surat/tulisan atau berita yang masuk harus dicatat oleh petugas sekretariat sesuai dengan sifat surat tersebut ke dalam : a. Buku agenda umum, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi biasa. b. Buku agenda rahasia, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas. 5. Lembaran penerus dipergunakan oleh Ketua Umum/ Sekretaris Jenderal dan Ketua/ Sekretarisuntuk ditujukan kepada pengurus yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan penyelesaian atas maksud isi surat masuk tersebut. Contoh lembar penerus dapat dilihat pada Lampiran 2 PSO-Oi ini. 6. Penyimpanan surat masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan sebaik-baiknya. sebaik-baiknya.

Pasal 18 1. Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagaimana pada Lampiran 3 PSO-Oi ini. 2. Daftar singkatan yang diperlukan untuk keperluan surat menyurat diatur dalam Lampiran 4 PSO-Oi. 3. Penomoran surat diawali dengan singkatan keterangan surat disertai angka numerik secara berurutan dimulai dari nomor 1, diikuti tingkatan kepengurusan, bulan dan tahun. Tanggal surat dimulai pada tanggal 1 Januari dan di tutup tanggal 31 Desembersetiap tahun. Tata cara penomoran surat dapat dilihat pada Lampiran 5 PSO-Oi ini. 4.  Jika surat keluar memerlukan lebih dari satu halaman maka lembar pertama tidak perlu diberi nomor halaman sedangkan lembar berikutnya diberi nomor

halaman. Hanya lembar pertama yang menggunakan kop surat, sedangkan lembar berikutnya menggunakan kertas putih tanpa kop surat. Untuk menghubungkan pengertian halaman pertama dengan halaman berikutnya di sudut kanan bawah dicantumkan nomor halaman berikutdiikuti satu kata pertama yang tertera pada halaman berikutnya. 5. Khusus untuk surat Keputusan/Surat Mandat/Surat Tugas apabila memerlukan lampiran tidak perlu dicantumkan nomor urut halaman tetapi menyebutkan lampirannya dengan mencantumkan nomor dan tanggalnya. 6.  Tembusansurat  Tembusansurat dapat dibuat bila diperlukan sebagai laporan atau pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat atau pihak lain yang berkepentingan berkepentingan dan pada prinsipnya tembusan surat hanya untuk arsip. 7.  Tanda tangan dan stempel Ormas dalam surat keluar harus asli dan tidak boleh menggunakan fotocopy, terutama surat keluar ekstern Ormas, untuk surat keluar intern Ormas tanda tangan dapat difotocopy tetapi stempel Ormas harus asli.

BAB VII KELENGKAPAN SURAT MENYURAT Pasal 19 1. Kop surat adalah lembar kertas surat resmi Ormas Oi berwarna putih yang diatasnya terdapat gambar lambang dan tulisan tingkat kepengurusan Ormas Oi. 2. Stempel kepengurusan adalah cap berbentuk lingkaran yang bertuliskan tingkat kepengurusan Ormas Oi dan berwarna biru langit. 3. Amplop adalah sampul surat resmi yang di atasnya terdapat gambar dan tingkat kepengurusan Ormas Oi. Untuk korespondensi ekstern pada amplop tertera juga alamat sekretariat Ormas Oi. 4. Bentuk, ukuran dan contoh kelengkapan surat menyurat (Kop Surat dan Stempel) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Organisasi ini.

BAB VIII PENGGUNAAN KELENGKAPAN SURAT MENYURAT DAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT Pasal 20 1. Kop surat hanya digunakan untuk kepentingan surat menyurat Ormas Oi sesuai dengan tingkatannya. 2. Amplop digunakan sebagai sampul surat menyurat resmi Ormas Oi. Pasal 21 1. Yang dapat menggunakan stempel Ormas adalah pengurus Ormas Oi di semua tingkatan yang diberi wewenang dan hanya dipergunakan untuk kepentingan Ormas. 2. Stempel Ormas Oi ada dua jenis yaitu :

a. Cap ukuran besar dipergunakan untuk surat-surat sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat 2 dan ayt 3 kecuali untuk laporan pertanggungjawaban perorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 butir a Peraturan Organisasi ini. b. Stempel ukuran kecil dipergunakan untuk kartu anggota Pasal 22 1. Wewenang penandatanganan surat hanya dilakukan oleh Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal di tingkat pusat, Ketua atau Sekretaris di tingkat wilayah, kota/kabupaten, kelompok. 2. Untuk tingkat pusat, bila Ketua Umumdan atau Sekretaris Jenderal berhalangan maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan atau Wakil Sekretaris Jenderal yang diberi mandatuntuk mandatuntuk itu. 3. Untuk tingkat wilayah, kota/kabupaten, kelompok, bila Ketua dan atau Sekretaris berhalangan maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan atau wakil Sekretaris yang diberi wewenang/mandat wewenang/mandat untuk itu. Pasal 23 1. Untuk surat yang sifatnya mengatur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat 3 butir a, b dan c harus ditandatangani Ketua Umum/ Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris. 2. Untuk surat biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 butir b, c, d, e, f, dan g serta ayat 3 butir d dan e cukup ditandatangani oleh Sekretaris  Jenderal/Sekretaris.  Jenderal/Sekretaris. 3. Untuk surat yang sifatnya spesifik dan intern cukup ditandatangani oleh Ketua  yang membidangi atau pejabat yang mempunyai dan diberi kewenangan untuk itu.

BAB IX MEKANISME SURAT MENYURAT SECARA VERTIKAL  Pasal 24 1. Hubungan surat menyurat dapat dilakukan secara vertikal baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. 2. Hubungan langsung dari atas ke bawah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya dua tingkat dengan tembusan diberikan kepada kepengurusan satu tingkat di atas yang dituju. 3. Hubungan langsung dari bawah ke atas hanya dapat dilakukan satu tingkat di atasnya. Apabila hendak melakukan hubungan dua tingkat, harus melalui kepengurusan di atasnya.

Pasal 25 Untuk keperluan yang amat mendesak dan sangat penting hubungan dua tingkat ke atas dapat dilakukan secara langsung dengan sepengetahuan kepengurusan di atasnya melalui pemberian tembusan surat dimaksud.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal hal yang tidak diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam keputusan Ketua Umum Oi. Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan Ormas Oi  yang mengatur tentang prosedur surat menyurat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2010 KETUA UMUM Oi

DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Pd., MBA Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGURUS PUSAT Oi,

FAUZIE ACHMAD SUJA, S.Hi

Lampiran_1 PERATURAN ORGANISASI Nomar: 4 Tahun 2010 TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP SURAT S URAT MENURUT KLASIFIKASI DAN PENGIRIMANNYA

I. TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP. A. Untuk klasifikasi Surat Sangat Rahasia digunakan 3 (tiga) amplop: 1. Amplop pertama yang berisi surat dilak atau dengan cellotape, distempel pada sambungan amplop di tiga tempat, di bagian belakang. Pada ujung kanan amplop distempel klasifikasi surat. 2. Masukkan amplop pada amplop kedua. 3. amplop kekedua diperlakukan sama dengan amplop pertama dan distempel pada sambungan amplop di dua tempat, kemudian dimasukkan pada amplop ketiga. 4. Pada amplop ketiga di sebelah kiri amplop distempel dan di sebelah kanan amplop dicap klasifikasi surat B. Untuk amplop Rahasia digunakan 2 (dua) amplop. 1. Amplop pertama yang berisi surat diperlakukan sama dengan amplop pertama surat sangat rahasia. 2. Amplop kedua diperlakukan sama deengan amplopketiga surat sangat rahasia. C. Untuk surat konfidensial/terbatas digunakan satu amplop dengan distempel cap konfidensial/terbatas konfidensial/terbatas dan cap Ormas. D. Untuk surat biasa digunakan di gunakan satu amplop dengan distempelcap distempelcap Ormas. II. PENGIRIMAN SURAT MENURUT KLASIFIKASI. A.

B.

C.

D.

Untuk Surat Sangat Rahasia harus dibawa sendiri oleh staf sekretariat  yang ditunjuk oleh Sekjen/ sekretaris untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya secara langsung. Surat Rahasia harus disampaikan melalui kurir khusus dengan pesan  yang jelas dan diperintahkan diperintahkan untuk disampaikan langsung kepada yang berhak menerimanya dan apabila dalam keadaan memaksa dapat dikirim melalui pos secara tercatat/kilat khusus atau sarana lain secara tercatat. Surat konfidensial/Terbatas disampaikan melalui kurir kepada yang berhak menerimanya atau dapat dikirim melalui pos secara tercatat/kilat atau sarana lain secara tercatat. Surat biasa penyampaiannya menurut prosedur biasa.

Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI Nomar: 4 Tahun 2010 SUSUNAN DAN CARA PENULISAN SURAT Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagai berikut : A. Kepala surat terdiri dari : 1. Nama pihak yang dituju, yaitu kepada siapa surat ini ditujukan. 2.  Tempat dan tanggal ; disusun disusun sebagai sebagai berikut : a. Nama tempat, tanggal (angka) nama bulan dan tahun. b. Contoh : Jakarta, 18 Febuari 2010. 3. Nomor surat diawali dengan keterangan surat dan penomoran dilakukan dengan sistem nomor urut dari nomor 1 dan seterusnya, dimulai pada tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal ta nggal 31 Desember setiap tahun. B. Cara penomoran surat dilakukan ssebagai berikut : 1. Keterangan Surat 2. Nomor Urut. 3.  Tingkat Kepengurusan Kepengurusan.. 4. ORMAS-Oi. 5. Bulan (angka romawi) 6.  Tahun. C. Klasifikasi; hanya dipakai apabila surat itu masuk dalam kategori Sangat Rahasia dan Konfidensial/Terbatas. D. Lampiran; menyebutkan jumlah dan jika perlu dengan macam atau nama lampiran. E. Perihal; memuat inti surat dengan singkat. F. Alamat; dalam surat ditulis sebagai berikut (diamplop maupun didalam surat); Contoh : Kepada Yth ; Saudara Ketua BPW Ormas Oi Jawa Barat  Jl. RAA Wiratanuningr Wiratanuningrat at 26.  Tasikmalaya G. u. p. (bila perlu) u.p. adalah singkatan ”untuk perhatian” dipergunakan untuk surat yang ditujukan kepada pihak tertentu, supaya langsung diterima. Nama belakang u.p. tersebut untuk alamat di amplop, juga pada alamat di dalam surat. Contoh: Yang Terhormat; Menteri Dalam Negeri RI u.p.Dijen PUOD.  Jl. Merdeka Utara 10.Jakarta 10.Jakarta Pusat. H. Pembukaan, bila perlu menggunakan ” Dengan Hormat” atau kata-kata kata -kata lain  yang lazim digunakan.Isi digunakan.Isi surat, harus jelas, singkat dan padat serta pembagian-pembagiannya adalah sebagai berikut: 1. isi surat dapat dibagi dibagi menjadi beberapa beberapa alinea (bila perlu). 2. satu alinea mempersoalkan satu segi perihal surat. 3. satu susunan kalimat memuat satu pokok pikiran.

4. dalam penulisan surat diperlukan menggunakan singkatan istilah yang sudah umum/lazim. 5.  jika pengertian surat memerlukan lebih dari satu halaman maka untuk menghubungkan penretian halaman pertama dan berikutnya di sudut kanan dicantumkan ‟2‟ dst... 10 ketukan ketukan dari pinggir kiri ke kanan. Pada halaman selanjutnya dicantumkan nomor halaman lanjutan diletakkan di bawah surat 2 cm dari pinggir bawah. 6. khusus untuk surat Keputusan/Surat Mandat, apabila memerlukan lampiran tidak perlu dicantumkan nomor urut halaman dari surat Keputusan/Surat Mandat tersebut tetapi menyebutkan : Lampiran Keputusan/Surat Mandat, dengan mencantumkan Nomor dan Tanggalnya, cara penempatan kalimat tersebut di sebelah kiri atas halaman lampiran. I. Penutup, ditulis dengan  jarak yang sesuai dengan keperluan.  J.  Tembusan (bila perlu), penentuan penentuan tembusan kepada pejabat pihak lain yang yang berkepentingan dan pada prinsipnya tembusan surat hanya dibuat untuk arsip. K. Khusus untuk PO, Keputusan Ketua Umum, Perwil, Perkot, dan Peraturan Kelompok, Penempatan logo Oi berada diposisi tengah atas kertas surat. Seperti contoh dibawah ini/lihat format PO ini:

BADAN PENGURUS PUSAT Oi PERATURAN ORGANISASI Oi Nomor : 04 Tahun 2010  Tentang

.......................................

BADAN PENGURUS PUSAT Oi KEPUTUSAN KETUA UMUM Oi Nomor. : 22 Tahun 2010  Tentang ...............................................

Lampiran_3 PERATURAN ORGANISASI Nomar: 4 Tahun 2010 Contoh Kop Surat BPP. BPW, BPK, PK Oi (A4 atau Legal sesuai kebutuhan)

Lampiran_4 PERATURAN ORGANISASI Nomar: 4 Tahun 2010

Ketentuan Stempel Kepengurusan disetiap tingkatan

STEMPEL BPKel

Lampiran_5 PERATURAN ORGANISASI Nomar: 4 Tahun 2010 DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM ACC ADM AGT AI AL APR BAG BANG BDB BHS BHW BD BIN BLN BPP BPW BPK PK BUD BYL BYAD CC DA D/A DES DGN DH DIK DLM DLL DLS DN DOM DPT DTO ETA ETD EV EXTN EXP FAC FEB GAL GOL HADIKSE HAL HAJASE HBS

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ACCEPTED ADMINISTRASI AGUSTUS AD INTERIM ANTARA LAIN APRIL BAGIAN PENGEMBANGAN BEBAS DARI BEA BAHASA BAHWA BAHWA PEMBINAAN BULAN BADAN PENGURUS PUSAT BADAN PENGURUS WILAYAH BADAN PENGURUS KOTA PENGURUS KELOMPOK KEBUDAYAAN BULAN YANG LALU BULAN YANG AKAN DATANG CONFIRMATION COPY DAERAH DENGAN ALAMAT DESA/DESEMBER DENGAN DENGAN HORMAT PENDIDIKAN DALAM DAN LAIN-LAIN DAN LAIN SEBAGAINYA DALAM NEGERI DOMESTIK DAPAT DITANDATANGANI DITANDATANGA NI OLEH ESTIMATED TIME ARRIVAL ESTIMATED TIME DEPARTURE EVALUASI EXTENSION EXPRESS FACSIMILE FEBRUARI PENGGALANGAN GOLONGAN HARAP DIKIRIM SEGERA PERIHAL, HALAMAN HARAP JAWAB SEGERA HABIS

HRS HUB ID IND INST  JAN  JLN  JR  JUK  JUN  JUL KA KEL KEP/KPTS KMA KOMP KOM KONTR KOPWIR KOR KPD KRM KRGB KRGT KTR KET KWT KMR LAK LAPTHN LAPBLN LAPHR LAPLA LAPTRIW LAT LIT LKS MAR MAX MEDMAS MODIKSE MOJASE MKK MKS MSK MSS NAL NAKER NB NEG NIS NO NOV OKK

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

HARUS PENGHUBUNG IDEM INDONESIA INSTRUKSI JANUARI JALAN JUNIOR PETUNJUK JUNI JULI KEPALA KELUARGA KEPUTUSAN KOMA KOMPLEK KOMUNIKASI KONTRAK KOPERASI DAN WIRASWASTA KOORDINATOR KEPADA KIRIM KURUNG BUKA KURUNG TUTUP KANTOR KETERANGAN KAWAT KAMAR PELAKSANAAN LAPORAN TAHUNAN LAPORAN BULANAN LAPORAN HARIAN LAPORAN BERKALA LAPORAN TRIWULAN PELATIHAN PENELITIHAN LEKAS MARET MAXIMUM MEDIA MASSA MOHON DIKIRIM SEGERA MOHON JAWAB SEGERA MENUNJUK KAWAN KAMI MENUNJUK KAWAN SAUDARA MENUNJUK SURAT KAMI MENUNJUK SURAT SAUDARA FUNGSIONAL TENAGA KERJA NOTA BENE NEGERI TEKNIS NOMOR NOVEMBER ORMAS, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI

OKT OLH OPS ORG ORGAN ORMAS PBR PCT PD PIMP PJS PO PRES PRO PROG PS PST/PUS PSW RAK RANTAP RANTUS RDG RED REF REN RHS RMH SE SK/SKEP SPRINT SBB SBG SBGN S/D SDH SEK SET SGR SPY STP  TAP  TAYAN  TDK  TEK  TELP  TELEGR  TER  TGL  THD  THN  TKS  TLH  TMT  TRM

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

OKTOBER OLEH OPERASIONAL ORANG ORMAS ORMAS MASSA/KEMASYARAKATAN PEMBERITAHUAN PERSEN PADA PIMPINAN PEJABAT SEMENTARA PERATURAN ORGANISASI PRESIDEN UNTUK/KEPADA PROGRAM PASAL PUSAT PESAWAT PENGGERAK RANCANGAN KETETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN RADIOGRAM REDAKSI REFERENSI RENCANA RAHASIA RUMAH SURAT KEDARAAN SURAT KEPUTUSAN SURAT PERINTAH SEBAGAI BERIKUT SEBAGIAN SEBAGAIMANA SAMPAI DENGAN SUDAH SEKRETARIS SEKRETARIAT SEGERA SUPAYA STOP KETETAPAN TANI NELAYAN TIDAK TEKNIK TELEPON TELEGRAM TERITORIAL TERITORIAL TANGGAL TERHADAP TAHUN TERIMA KASIH KASIH TELAH TERHITUNG TERHITUNG MULAI TANGGAL TERIMA

TSB  TTD  TTG  TTGL  TTK  TTKDUA  TTKHBS  TTKMA UB UM UMP UP VS WAKA WK WIB WIL WIT WITA YAD YBL YBS YG

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

TERSEBUT TERTANDA TENTANG TERTANGGAL TITIK TITIK DUA DUA TITIK HABIS HABIS TITIK KOMA KOMA UNTUK BELIAU UMUM UMPAMA UNTUK PERHATIAN VERSUS WAKIL KETUA WAKIL WAKTU INDONESIA BARAT WILAYAH WAKTU INDONESIA TIMUR WAKTU INDONESIA TENGAH YANG AKAN DATANG YANG BARU LALU YANG BERSANGKUTAN YANG

Lampiran_5 PERATURAN ORGANISASI Nomar: 4 Tahun 2010

TATA CARA PENOMORAN SURAT Setiap surat keluar diberi nomor sesuai dengan jenisnya secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya, dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Cara penomoran dilakukan sebagai berikut : 1. Keterangan Jenis Surat UM = Pengumuman SE = Surat Edaran SPRIN = Surat Perintah  JUKLAK = Petunjuk Pelaksanaa Pelaksanaan n  JUKNIS = Petunjuk Teknis Teknis  JUKOPS = Petunjuk Operasiona Operasionall SM = Surat Mandat KET = Keterangan UND = Undangan INST = Instruksi LAP = Laporan Untuk surat biasa dapat diberi nomor tanpa keterangan jenis surat. 2. Nomor urut dari nomor 01 dan seterusnya. 3. Tingkat Kepengurusan BPP, BPW, BPK, PK. 4. Nama Ormas Oi. 5. Bulan dengan angka romawi dari I sampai XII. 6. Tahun Contoh: Surat Edaran, Nomor: SE-01/BPP/Oi/II/2010 adalah Surat Edaran nomor 1 yang dikeluarkan BPP Ormas Oi dan dibuat pada bulan Februari tahun 2010.

BADAN PENGURUS PUSAT Oi PERATURAN ORGANISASI Nomor : 05 Tahun 2010  TENTANG ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORMAS Oi KETUA UMUM Oi; Menimbang

:

1.

2.

3.

4.

Mengingat

:

1. 2.

Memperhatikan Memperhatik an

:

1.

bahwa bah wa telah menjadi kewajiban Pengurus OI diseluruh tingkatan untuk melaksanakan seluruh ketetapan MUNAS Oi ke IV tahun 2009. bahwa Ormas Oi sebagai Ormas masyarakat perlu memiliki Atribut dan Kelengkapan Ormas secara nasional guna penyeragaman sebagai tanda identitas Ormas. bahwa b ahwa Atribut dan kelengkapan Ormas Oi harus memiliki makna dan arti simbolik yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita cita-cita Ormas Oi. bahwa Untuk itu perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannnya dan disahkan dengan surat keputusan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi. Garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) BPP Oi  Tahun 2009-2012. 2009-2012. 3. Peraturan Organisasi Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Tentang  Tata Urutan Peraturan Peraturan Peraturan Dalam Dalam Ormas Oi.

2

Usulan, pendapat dan saran pembina Oi Pusat dalam Rapat Pleno BPP Oi 30 Januari 2010. Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Oi I dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Oi III Tahun 2010 di Kaliurang, Yogyakarta. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN ORGANISASI KELENGKAPAN ORMAS Oi

TENTANG

ATRIBUT

DAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Atribut Ormas Oi merupakan suatu perangkat keras yang digunakan oleh seluruh  jajaran Ormas Ormas Oi dalam dalam peranannya peranannya sebagai sebagai Organisasi Kemasyara Kemasyarakatan. katan. Pasal 2 Atribut Ormas adalah seperti yang termuat dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 9  yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lambang Panji/Pataka Bendera Seruan dan Salam Mars dan Hymne Seragam Anggota dan kelengkapannya. BAB II LAMBANG Pasal 3

1.

Bentuk, Makna dan Arti Lambang Ormas Oi adalah sebagaimana diatur dalam Annggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oi. 2. Warna lambang Oi terdiri dari warna merah, Putih dan Hitam 3. Lambang Oi belatar belakang berwarna putih. 4. Huruf ”O”berwarna ”O”berwarna putih 5. Lambang Oi wajib digunakan pada seleruh kelengkapan Ormas Oi. 6. Untuk membedakan antara Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah dan Badan Pengurus kota maupun Pengurus Kelompok maka pada bagian bawah lambang dapat dituliskan dituliska n nama wilayah, kota atau nama kelompoknya. 7. Penggunaan lambang Oi untuk keperluan diluar kepentingan organisasi wajib mendapatkan izin dari Badan Pengurus Pusat Oi sebagai pemegang Hak Paten lambang Oi. 8. Dalam hal Lambang Oi diletakan pada dasar warna bukan putih. Maka Lambang Oi harus diberi dasar/Blok warna putih berbentuk bujur sangkar dan/atau lingkaran dengan ukuran proporsional atau mengelilingi mengelilingi area lambang. 9. Untuk keperluan artistik seperti dalam pembuatan marchendise dan promo lainnya, lambang Oi harus tetap berada atau diasumsikan berada pada background putih, akan tetapi dapat dibuat dengan outline putih atau outer glow putih. 10. Lambang Oi hanya dapat digunakan pada tempatnya dan cara yang terhormat.

BAB III PANJI DAN PATAKA Pasal 4 1. Panji/pataka Panji/patak a adalah tanda kebesaran dalam bentuk bendera 2. Panji/ pataka adalah bendera bendera Pusaka bendera bendera lambang Ormas; panji-panji: 3. Pada setiap pelantikan pemimpin Oi yg baru disetiap tingkatan agar mengucapkan sumpah/ikrar Oi sambil memegang ujung bendera panji/pataka. 4. Panji/pataka Oi digunakan pada Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, HUT Oi dan acara penting lainnya yang bersifat nasional. 5. Gambar dan ukuran Panji/pataka Oi terdapat di dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

BAB IV S E R U A N DAN SALAM Pasal 5 1. Oi mempunya seruan: “Oi...Bersatulah” 2. Seruan Oi bersatulah dimaksudkan untuk Mengajak, menganjurkan, dan memanggil dengan suara nyaring “Oi Bersatulah”. Dapat juga diartikan sebagai ungkapan semangat yang mengarah pada hal-hal dan nilai nilai positif. 3. Dalam setiap pertemuan, setiap orang yang akan bicara atau menyampaikan pendapat dianjurkan mengucapkan “salam Oi” dengan suara lantang. 4. Salam Oi diucapkan dengan lantang sebagai berikut: “Salam Oi...Oi...Oi...!!! Oi...Oi...Oi...!!! BAB V MARS DAN HYMNE Pasal 6 1. Mars dan Hymne Ormas Keluarga Besar Oi adalah lagu-lagu yang memuat semangat juang, rasa kebangsaan, pengamal dan pembela Pancasila, pewaris jiwa sapta marga yang kesemuanya itu merupakan tekad dan kehendak perjuangan Keluarga Besar Oi. 2. Mars dan Hymne ORMAS Oi serta tata cara penggunaannya diatur dalam akan diatur dalam keputusan Ketua Umum Oi.

BAB VI BENDERA Pasal 7 1. Bendera Oi digunakan pada musyawarah dan rapat kerja disemua tingkatan, dan acara-acara yang dianggap penting lainnya. 2. Bentuk bendera Oi adalah empat Persegi panjang, dengan ukuran skala perbandingan perbandingan 2 : 3 3. Warna Dasar kain bendera adalah putih 4. Apabila bendera Oi ditempatkan bersama-sama bersama-sama dengan bendera kebangsan merah putih, maka posisi bendera Oi berada disamping kiri bendera kebangsaan. 5. Untuk membedakan bendera antara Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah Wilayah dan Badan Pengurus Pengurus kota maupun Pengurus Kelompok Kelompok maka pada bagian bawah lambang dapat dituliskan ditulis kan nama kota dan/atau nama kelompok Oi. BAB VII PAKAIAN SERAGAM DAN KELENGKAPANNYA Pasal 8 1. Seragam Pengurus berupa kemeja sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Organisasi ini. 2. Seragam Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Organisasi Organisasi ini digunakan digunakan oleh seluruh jajaran pengurus disemua tingkatan. 3. Anggota anggota Oi (bukan pengurus) pada lingkup kelompok dan atau lingkup kota/kabupaten/wilayah dapat membuat seragam sesuai citra daerah masing masing. 4. Pakaian seragam pengurus digunakan dalam acara acara resmi ORMAS Oi. 5. Fungsi seragam memperkuat identitas, Mencirikan jati diri Ormas Oi, sebagai motivasi menggapai visi-misi, membangun jiwa ke Oi-an, mengandung daya tarik, memotivasi pengendalian disiplin, menjalin kebersamaan, mencerminkan kerapian dan dapat menjadi kenangkenangan. 6. Seragam Oi memiliki etika dan estetika, tidak melanggar norma norma kemasyarakatan dapat dipakai pada kegiatan di lapangan maupun ruangan. 7. Seragam Oi adalah motif yang didesain asli untuk Ormas Oi, tidak menjiplak dan tidak atau belum digunakan oleh Ormas lain.

BAB VIII KELENGKAPAN ORMAS OI LAINNYA Pasal 9 1. Semua jajaran pengurus disetiap tingkatan dapat membuat kelengkapan ORMAS Oi lainnya berupa : Piagam, Stiker, Kaos Oi, Vandel, Plakat dan bentuk marchendise yang dapat menunjang kegiatan maupun sebagai identitas Ormas Oi. 2. Untuk setiap kelengkapan yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 peraturan organisasi ini yang yang bersifat harus mendapatkan izin khusus dari BPP Oi sebagai pemegang hak Paten Lambang Oi. Pasal 10 1. Setiap kantor sekretariat pengurus Oi disetiap tingkatan wajib memasang papan nama ORMAS Oi. 2. Format Penulisan papan nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Organisasi ini. 3. Bentuk dan ukuran papan nama kantor sekretariat Oi disesuaikan dengan kondisi masing masing. Pasal 11 1. Atribut dan kelengkapan Ormas Oi lainnya hanya boleh digunakan oleh Anggota Oi. 2. Masyarakat umum yang bukan anggota Oi dapat menggunakan kelengkapan berupa marchendise. BAB IX PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dengan Keputusan Ketua umum Oi. Pasal 13 Peraturan Organisasi Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2010 KETUA UMUM Oi

DR. SONY TEGUH TRILAKSONO, M.Pd., MBA

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGURUS PUSAT Oi,

FAUZIE ACHMAD SUJA, S.Hi

Lampiran_1 PERATURAN ORGANISASI Nomor: 05 Tahun 2010

PANJI/PATAKA

3

2

Badan Pengurus Pusat

Bahan Kain Nylon warna Putih dikelilingi rumbai-rumbai warna emas Ukuran Skala 2 x 3

BENDERA

3

2

BPK

JAYAPURA

Kain warna Putih Ukuran Skala 2 x 3

Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI Nomor: 05 Tahun 2010

LAMBANG

Merah

Hitam Putih

Untuk kebutuhan penggandaan atau cetak, jika anda membutuh format (jpg/gif) Logo Oi.. Lambang yang benar dapat di www.ormas-oi.org www.ormas-oi.org..  (warning: Dalam mendesign perbesar atau perkecil, harus diperhatikan presisinya). Tips: Jika ingin perbesar/perkecil lambang dalam word, maka Tekan CTRL+SHIFT sebelum menggerakan tools bounding kanan-kiri bukan atas-bawah. Atau ALT+SHIFT dalam Photoshop.

Lampiran_2 PERATURAN ORGANISASI Nomor: 05 Tahun 2010

Contoh Lambang, bila akan diletakkan pada dasar/media selain warna putih.

Untuk kebutuhan artistik jika lambang harus berada pada warna dasar yang bukan putih. Seperti pembuatan marchendise dan media promo.

Lampiran_3 PERATURAN ORGANISASI Nomor: 05 Tahun 2010

BAJU SERAGAM PENGURUS ORMAS Oi (Berlaku pada semua tingkatan kepengurusan) -

Motif 2 warna Atas: Merah Bawah : Hitam Antara Hitam putih terdapat list putih dibagian dada. Kerah berwarna Hitam Kantong berwarna hitam Di pundak dan di lengan terdapat lidah kancing berwarna hitam Di dada kiri terdapat lambang Oi (tunggal tanpa teks), dengan background putih lingkaran. Lengan kiri terdapat emblem/bordir bentuk design stempel masing masing tingkat kepengurusan kepengurusan (lihat design stempel di lampiran PO. Nomor 4 2010) Dibagian belakang atas terdapat lambang Oi, dengan dibawahnya teks seruan Oi..Bersatulah !!! 

-

Dibagian bawah dari teks Oi bersatulah terdapat tulisan tingkatan kepengurusan ( BADAN PENGURUS PUSAT, BADAN PENGURUS WILAYAH, BADAN PENGURUS KOTA, BADAN PENGURUS KELOMPOK)

Lanjutan Lampiran_3 PERATURAN ORGANISASI Nomor: 05 Tahun 2010

Sesuai design Stempel Disetiap Tingkatan Pengurus

MERAH

HITAM

DEPAN

BELAKANG

Sesuai Tingkatan Pengurus

PAPAN NAMA Bentuk isi pesan dan ukuran Papan Nama Ormas Oi 1. Bentuk papan nama nama Ormas Oi berbentuk berbentuk empat persegi persegi panjang. 2. Ukuran papan nama Ormas Oi disesuaikan dengan luas dan keadaan sekretariat dan bentuk dibebaskan sesuaikan dengan kreatifitas masing kepengurusan. 3. Berikut contoh standar Papan Nama:

BADAN PENGURUS KOTA

Oi PEMALANG JAWA TENGAH

Jl. Surohadikusumo No. 1,  Pemalang   - Jawa Tengah Telp. xxxx-xxxxx Kodepos: xxxxx Email: [email protected] ; Website: xxx-xxxx.xxx xxx-xxxx.xxx

Badan Pengurus Pusat Ormas Oi Departemen Organisasi Dan Apatur