Desentralisasi lebih sering digambarkan sebagai “panaceaí”, yakni obat manjur yang diperlukan diperlukan untuk segela macam penyakit. Demikian Demikian juga iduknya yang dikenal dengan New Public Managemen Managemen (NPM). Tak bisa disangkal, disangkal, melalui proses globalisasi, mengglobal pula gagasan NPM dan desentralisasi. Pertanyaan:
a)
S e b u t k a n ap ap a s a j a b a h a y a y a n g b i s a t i m b u l d a r i d e s e n t r a l i s as as i y an an g t i d a k d i t a n g a n i
secara baik, apa apa lagi jika sudah terkait deng an desentralisasi fis kal? Jawab: Desentralisasi menurut saya sebagai pelimpahan kewenangan atau kekuasaan. Bisa disebut otonomi daerah jika pemerintahan melimpahkan wewenang atau kekuasaan dari pemerintah pusat pusat ke pemerintah daerah. Disini menguntungkan pemerintah pemerintah pusat karena pemerintah pusat dapat mengawasi dan mengatur pemerintahan pemerintahan daerah. Terdapat juga desentralisasi fiscal di Indonesia, ini merupakan komponen dari desentralisasi, di mana pemerintah daerah memberikan kewenangan kewenangan atau kekuasaannya kekuasaannya kepada pemerintah daerah berkaitan berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan (fiskal). Pengertian secara kusus dari desentralisasi fiskal adalah transfer kewenagan di area tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan otorisasi untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah melalui jaminan peminjaman. Pengelolaan yang tidak baik dalam desentralisasi akan menciptakan permasalahan-permasalahan baru di dalam pemerintahan daerah. Misalnya: karena pelimpahan pelimpahan wewenang/kekuasaan wewenang/kekuasaan dari pusat ke daerah maka berarti juga semakin berkurang berkurang pengawasan dari pemerintah pusat terhadap daerah sehingga hal ini dapat menimbulkan adanya kebocorankebocoran dalam penganggaran (APBD) - maraknya praktik praktik korupsi APBD di tingkat daerah, pengelolaan dana APBD yang yang tidak efisien/efekti efisien/efektiff oleh daerah sehingga hal-hal ini sangat merugikan masyarakat. Tujuan desentralisasi adalah untuk lebih efisiensi efisiensi dalam tujuan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tidak relevan. Oleh karena itu diperlukan suatu persiapan yang matang bagi pemerintah daerah sebelum melaksanaan otonomi daerah meliputi penyiapan SDM yang profesional, sistem manajemen yang baik dan perhatian yang terhadap publik melalui Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya dari publik.
b)
B e r i k a n a l as as a n s a u d a r a m e n g a p a r e f o r m a s i ak ak u n t a n s i s e k t o r p u b l i k m e n e m p a t i
peranan penti ng dalam pelaksan aan agenda NPM dan desentr alisasi. Jawab: Adam Smith dan Keynes telah memberi opini tentang ekonomi liberal dan teknik employment (walfare state economics), yang semua diterapkan pada Negara maju di barat, tetapi di barat masih mengandung korupsi yang tidak bisa dihindarkan, maka timbul istilah NPM yang menerapkan syst em “yang dilakukan swata yang baik harus ditiru oleh pemerintah, itu solusi terbaik untuk menjalankan public sector”. Dan perjanjian Washington Concensense menetapkan bahwa NPM disosialisasikan ke semua Negara, dan di Indonesia dibawa oleh IMF melalui pinjaman kita. Peranan penting reformasi pada akuntansi sektor publik dalam agenda New Public Management dikarenakan pada penerapan New Public Management terkait pada konsep manajemen kinerja sektor publik yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. Sudah jelas diatur dalam undang – – undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. NPM merupakan suatu paradigma baru dalam ilmu administrasi administrasi publik yang menekankan pada pengelolaan organisasi berbasis pada kinerja. Dengan berbasis pada kinerja tersebut maka diperlukan suatu pengukuran yang
bisa memberikan gambaran yang akurat dan mudah dalam menyajikan kinerja pemerintah. Dalam pelaksanaannya, NPM memberikan keleluasaan dan pendelegasian wewenang/kekuasaan kepada daerah-daerah dalam mengelola aktivitasnya sehingga untuk mempertanggungjawabkan kinerja masing-masing daerah diperlukan suatu sistem yang memadai. c) Jelaskan implikasi apa yang bakal timbul sebagai akibat penerapan NPM di banyak negara berkembaang, terutama Indonesia? Jawab: Menurut Haque (1999) ada lima implikasi umum akibat penerpaan NPM yaitu: •
Redefiensi kewarganegaraan/ kemasyarakatan dalam pelayanan public
•
Transformasi etika adiministrasi yang mempengaruhi masyarakat
•
Tradisi dalam perilaku dan motivasi birokrasi terhadap masyarakat, serta
•
Restruksturisasi hak masyarakat terhadap pelayanan publik (Prasojo, Maksum dan kurniawan, 2004)
Di Indonesia akhir-akhir ini, marak dengan persoalan-persoalan korupsi yang telah dilakukan oleh para pejabat pemerinyahan. Kepala daerah masuk ke tahanan menjadi pemandangan yang sudah biasa kita lihat di negara ini. Praktik-praktik seperti ini terjadi tidak lepas karena ketidaksiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sistem Pemerintahan otonomi di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 2004 memberikan banyak manfaat dalam peningkatan pendapatan daerah. Namun di samping itu juga masih banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan akibat ketidaksiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi tersebut. Walaupun penerapan NPM bervariasi, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu memperbaiki efisiensi dan efektivitas, meningkatkan responsivitas, dan memperbaiki akuntabilitas manajerial. Pemilihan kebijakannya pun hampir sama, antara lain desentralisasi (devolved management), pergeseran dari pengendalian input menjadi pengukuran output dan outcome, spesifikasi kinerja yang lebih ketat, public service ethic, pemberian reward and punishment, dan meluasnya penggunaan mekanisme contracting-out (Hood, 1991; Boston et al.,1996 dalam Hughes and O’Neill, 2002; Mulgan, 1997). NPM memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kinerja melalui mekanisme pengukuran yang diorientasikan pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas meskipun penerapannya tidak bebas dari kendala dan masalah.Masalah tersebut terutama berakar dari mental birokrat tradisional, pengetahuan dan ketrampilan yang tidak memadai, dan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan cukup peluang fleksibilitas pembuatan keputusan (Pecar, 2002). d)
Melalui
perubahan
akuntansi, dalam
terutama
organisasi
akuntansi
pemerintahan
(organizatinal
change)
diharapkan yang
akan
me ngarah
terjadi kepada
t e r l e m b a g a k a n n y a b e b e r a p a n i l a i s e p e r t i a c c o u n t a b i l i t y , t r a n s p a r e n c y , d a n e f f i c i en c y . J e l a s k a n m e n g a p a a k u n t a n s i m a m p u m e m p e n g a r u h i b en t u k (f o r m a t s )
organisasi dan
j u g a p er i l ak u m an u s ia?
Jawab: Pada PP Nomor 24 Tahun 2005 terlihat jelas yang mana dikatakan akuntansi berperan aktif untuk pencapaian serta penguatan suatu sistem pilar akuntanbilitas dan transparan dalam pengelolaan serta pertanggung jawaban pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Maka disinilah benarbenar peran akuntansi tersebut sangat bermanfaat apalagi disaat penyajian suatu laporan keuangan. Karena laporan keuangan merupaakan hasil dari proses akuntansi yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau kegiatan suatu entitas dengan pihak-pihak yang berkaitan. Ketiga prinsip ini merupakan prinsip penerapan Good Governance.
Ijiri (1975) dalam Dickhaul dan McCabe (1997) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan akuntabilitas terdapat tiga pihak yang saling terkait.Ketiga pihak tersebut adalah pihak accountee (steward) yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan implementasikan amanah yang diterima kepada pihak accounter (prinsipal).Agar informasi dalam mempertanggungjawabkan tersebut dapat mencapai tingkat kredibilitas yang diinginkan keberadaan pihak ketiga yang independen menjadi penting.
2.
M a s a l ah ak u n t a n s i , k h u s u s n y a ak u n t a n s i p e m e r i n t a h a n , d a l am p r a k t e k n y a s a m a
s e k a l i t i d a k b i s a d i p i s a h k a n d e n g a n m a s a l a h d e s n t r a l i s a s i , t er m a s u k d e s e n t r a l i s as i f i s k a l . D i I n d o n e s i a , d es e n t r a l i s a s i f i s k a l t a m p a k m a k i n m e n g e m u k a t e r u t a m a s e t e l ah I n d o n e s i a m e m a s u k i e r a o t o n o m i d a e r ah a t a u e r a d e s e n t r a l i s a i.
Pertanyaan: a)
A p a p e n g e r t i an s ed e r h a n a y a n g s a u d a r a k e t a h u i t e n t a n g d es e n t r a l i s as i ?
Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan Desentralisasi sebagai penugasan dan responsibiltas dari aspek keuangan, politik dan administrasi yang diberikan kepada tingkatan-tingkatan pemerintahan yang lebih rendah (Litvack, Ahmad dan Bird, 1998: 7). Jadi intinya desentralisasi fiscal berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.
b)
Jelaskan alasan apa saja yang melatarbelakangi men gapa desentralis asi secara
u m u m d i p a n d a n g l e b i h b a i k d a r i p a d a s e n t r a l i s as i ? Sistem desentralisasi di pandang lebih baik dari pada sistem tersentralisasi karena konsep ini memberikan kesempatan kepada unit-unit lokal untuk berkreasi dan mandiri dalam mengambil sebuah keputusanu untuk mengelola daerahnya sendiri. Yang pada dasarnya unit lokal ini lebih mengetahui kondisi daerahnya sehingga pengambilan keputusan akan lebih efektif dan efisien sesuai dengan yang dibutuhkan (bersifat fleksibel sesuai kebutuhan). Sedangkan dalam sistem tersentralisasi pengambilan keputusan dilakukan terpusat sehingga menjadikan terkesan kaku tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Karena Keberhasilan desentralisasi sering tergantung pada regionalism yang mana melibatkan masyarakat daerah yang mempunyai pengaruh yang lebih besar dan berparitisipasi langsung dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada region mereka dan masa depan mereka (Dore dan Woodhill, 1999). Transfer kekuasaan administratif, keuangan, dan demokrasi kepada pemerintah daerah adalah definisi yang lengkap dari desentralisasi yang sebenarbenarnya (Morisson, 2004, UNDP, 1999). Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orangorang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Tujuan dari Desentralisasi ini adalah: •
Mencegah pemusatan keuangan
• Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan masyarakat bertanggung jawab terhadao penyelenggaraan pemerintahan, •
c)
Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat realistis.
B e r i k a n c o n t o h d a l a m h al ap a s a j a d e s e n t r a l i s as i b i s a d i l a k u k a n d i s u at u n e g a r a ?
Contoh dalam hal desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 pemerintah indonesia melaksanakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kemudian daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah PAD, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk bagi hasil penerimaan (revenue sharing), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terkahir melalui Pinjaman daerah. Di samping itu daerah juga diberi kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah, dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran penyediaan sarana dan prasarana daerah.
d)
U n t u k k a s u s In d o n e s i a , p e r a t u r a an p er u n d a n g a n m a n a s aj a y a n g k i n i m a s i h b e r l a k u
d a n r e l e v a n d e n g a n m a s al a h d e s e n t r a l i s a s i i n i ? UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dimana dalam undang-undang ini mengatakan pada pasal 1 ayat 5 dan ayat 7 “ otonomi daerah adalah hak, wewenang d an kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” pada ayat 7 mengatakan desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah (pemerintah pusat) kepada daerah otonom (pemerintah daerah) untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Ini mengatakan dalam Bab I pasal I terlihat jelas ini dikarenakan dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan keuangan diberikan hak sepenuhnya kepada daerah terkecuali dalam hal ini pada ayat 19, 20 dan 21 dimana dikatakan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus berasal dari pemerintah pusat dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah sebagai acuan dasar pada berdasarkan pelaksanaan sistem desentralisasi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi NAD
e)
M e n u r u t s a u d a r a, a p a k ah D es e n t r a l i s a s i y a n g k i n i t en g a h b e r l an g s u n g d i In d o n e s i a
murni
sebagai
kebutuhan
bangsa
Indonesia
atau
ada
fa k t o r
ekternal
yang
kuat
m e m p e n g a r u h i n y a ? J e l a s k a n u n t u k s e t i a p o p s i j a w a b a n s au d a r a. Pengambilan keputusan dan pengambilan suatu kebijakan-kebijakan tidaklah lagi wewenang dari pemerintah pusat dan sudah diserahkan hak sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang mana tertuang pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Tahun 2004. Menurut pendapat saya semua tergantung dari mental individu yang duduk di pemerintahan pusat ataupun daerah, karena di masa sekarang kebijakan ini sudah disalah artikan oleh masing-masing individu untuk berlomba-lomba mencari keuntungan pada setiap level jabatannya di pemerintahan, jelas ini tidak diharapkan dari lahirnya undang-undang 32 tahun 2004.
3. Standar Akuntansi Pemetrintahan yang ada saat ini berasal dari peraturan pemerintaah Nomor 24 tahun 2005 yang kemudian diperbaharui dengan PP No. 71 tahun 2010, terutama untuk mengakomodasi pemberlakuan prinsip akrual dalam ranah akuntansi pemerintahan di Indonesia a)
M e n g a p a S A P t e r s e b u t p e r l u d i k e m a s d a l a m k e m a s a n a tu r a n p e m e r i n t a h ? Bagaimana jika tidak demikian? Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa 1. Laporan Realisasi Anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan Arus Kas, 4.Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Dipertegas dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dampak: adanya suatu kecurangan dalam suatu pengambilan kebijakan-kebijakan dan tidak menganut pada prinsip Good Goverment yang mana mengatur tentang transparancy, accountability dan partisipatif.
b)
M e n u r u t s a u d a r a, a p a a k i b a t y a n g d i t i m b u l k a n d a r i p e n d e k a t an (a p p r o a c h )
implementasi
SAP
yang
dilakukan
melalui
Peraturan
Pe m e r i n t a h
tersebut?
J e l a s k an s i s i b a i k d a n s i s i b u r u k n y a s e k a l i g u s ? Sisi baik: Pemerintah sebagai badan regulasi sektor publik memiliki legitimasi dan kekuatan yang lebih kuat dalam hal pemaksaan standar sehingga dalam pelaksanaannya akan bisa lebih mudah. Badan pemerintah dapat menjadi katalisator bagi perubahan. Regulasi sektor public menjadi motivasi untuk melindungi kepentingan public dan Standar akuntansi memiliki pengaruh hukum dan melibatkan konflik kepentingan dari berbagai pihak, sehingga harus dengan aturan dan prosedur umum. sisi buruk: Implementasi SAP melalui Peraturan Pemerintah adalah pemerintah sering kali terjebak dengan birokrasi yang rumit sehingga perubahan yang cepat dalam lingkungan ASP tidak bisa direspon dengan baik oleh pemerintah.
4.
M e m b a c a r e r a n g k a k o n s e p s u a l d a n b eb e r a p a s t a n d a r a k u n t a n s i p em e r i n t a h a n d i
I n d o n e s i a s a a t i n i , k i t a m e n d a p a t k e s a n b a h w a a k u n ta n s i p e m e r i n t a h a n d i I n d o n e s i a s a at ini sangat terpengaruh oleh gagasan NPM. a)
B e r i k a n c o n t o h d e n g a n j el a s d a n s er t a i p u l a d e n g a n j u s t i f i k a s i , p a d a b a g i a n m a n a
standar atau rerangka konsepsual akuntansi pemerintahan Indonesia terpengaruh oleh gagasan NPM? Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengamanatkan bahwasanya laporan pertanggungjawaban APBN / APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah, selanjutnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara kembali mengamantkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Salah satu prinsip utama NPM adalah pengukuran yang berbasis kinerja. Di dalam Rerangka konseptual akuntansi
pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa komponen dari laporan keuangan pokok terdiri dari atas: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca; Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Dimana semua laporan keuangan tersebut berfungsi sebagai ukuran kinerja pada sektor publik yang di nilai berdasarkan kuantitatif.
Siapakah yang menangani akuntansi dan pelaporan keuangan ? Pertanyaan:
Siapakah yang menangani akuntansi dan pelaporan keuangan ? Jawaban:
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
(9) Siapakah yang menangani akuntansi dan pelaporan keuangan ? Pertanyaan:
Siapakah yang menangani akuntansi dan pelaporan keuangan ? Jawaban:
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan
(10) Apakah standar akuntansi pemerintahan itu ? Pertanyaan:
Apakah standar akuntansi pemerintahan itu ? Jawaban:
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang disusun dan diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan
(11) apakah laporan keuangan pemerintah pusat itu ? Pertanyaan:
apakah laporan keuangan pemerintah pusat itu ? Jawaban:
Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) adalah laporan keuangan yang di susun oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan negara selama satu tahun anggaran
(12) Apakah output dari Dit. APK? Pertanyaan:
Apakah output dari Dit. APK? Jawaban:
Output utama Dit. APK adalah :
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan
Kajian dalam rangka pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
(13) Mengapakah diperlukan Standar Akuntansi Pemerintahan ? Pertanyaan:
Mengapakah diperlukan Standar Akuntansi Pemerintahan ? Jawaban:
SAP diperlukan agar menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun pertanggungjawaban APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaktidaknya terdiri dari LRA, LAK, Neraca dan CaLK
(14) Siapakah yang membuat Standar Akuntansi Pemerintah ? Pertanyaan:
Siapakah yang membuat Standar Akuntansi Pemerintah ? Jawaban:
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
(15) Bagaimanakah LKPP disusun ? Pertanyaan:
Bagaimanakah LKPP disusun ?
Jawaban:
Dapat diibaratkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) merupakan sistem yang akan menghasilkan LKPP. SAPP terdiri dari atas 2 (dua) sistem besar yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang digunakan Kementerian Negara/lembaga selaku pengguna anggaran dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang digunakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN.
(16) Siapakah yang wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah? Pertanyaan:
Siapakah yang wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah? Jawaban:
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(17) Apakah Sistem Akuntansi Instansi ? Pertanyaan:
Apakah Sistem Akuntansi Instansi ?
Jawaban:
SAI adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sistem ini menghasilkan Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK-KL) yang terdiri dari LRA, CaLK dan CaLK.
(18) Bagaimana opini BPK atas LKPP diberikan dan apakah pertimbangannya? Pertanyaan:
Bagaimana opini BPK atas LKPP diberikan dan apakah pertimbangannya? Jawaban:
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (adequate di sclosure), kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan efektifitas pengendalian intern. At as keempat itulah BPK akan menilai kewajaran dari laporan keuangan.
Pertanyaan:
Apakah isi dari Standar Akuntansi Pemerintahan itu? Jawaban: Isi dari SAP meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan suatu transaksi akuntansi SAP sendiri dalam PP Nomor 24/2005 ter diri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) sebagai berikut: 1.
PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2.
PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3.
PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4.
PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5.
PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6.
PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7.
PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8.
PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9.
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
Apa tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat SAP ? Pertanyaan: Apa tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat SAP ? Jawaban:
Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan dan implementasi standar akuntansi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: pengkajian dan pemberian dukungan teknis pengembangan standar
akuntansi pemerintahan;
pemberian dukungan teknis implementasi standar akuntansi pemerintahan; penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan standar
akuntansi pemerintahan;
pemberian dukungan administratif kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan; pembinaan Subbagian Tata Usaha Direktorat.
Apakah output/produk dari Subdit SAP ? Pertanyaan: Apakah output/produk dari Subdit SAP ? Jawaban: Output ataupun produk Subdit SAP berupa riset/kajian akuntansi yang dapat menjadi bahan/masukan bagi KSAP, Jurnal SAP, Modul SAP, B uku Saku SAP dan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan SAP terhadap semua K/L dan juga Kanwil Ditje n Perbendaharaan dan KPPN serta membantu Pemerintah Daerah dalam memahami SAP agar Pemerintah Daerah mampu menyelenggarakan akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP.
Dengan pihak mana saja kah Subdit SAP melakukan pelayanan ? Pertanyaan: Dengan pihak mana saja kah Subdit SAP melakukan pelayanan ? Jawaban: Subdit SAP melakukan pelayanan kepada semua stakeholders, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang merupakan pihak yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap implementasi SAP misalnya : akademisi.
Apa tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat SAP ? Pertanyaan: Apa tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat SAP ? Jawaban: Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan dan implementasi standar akuntansi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: pengkajian dan pemberian dukungan teknis pengembangan standar
akuntansi pemerintahan;
pemberian dukungan teknis implementasi standar akuntansi pemerintahan; penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan standar
akuntansi pemerintahan;
pemberian dukungan administratif kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan; pembinaan Subbagian Tata Usaha Direktorat.
Dengan pihak mana saja kah Subdit SAP melakukan pelayanan ? Dari: helpdesk5500 (0) Pertanyaan: Dengan pihak mana saja kah Subdit SAP melakukan pelayanan ? Jawaban: Subdit SAP melakukan pelayanan kepada semua stakeholders, seperti Pemerintah Pusat, Pemer intah Daerah yang merupakan pihak yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap implementasi SAP misalnya : akademisi.
Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan itu? Pertanyaan: Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan itu? Jawaban:
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
Apakah isi dari Standar Akuntansi Pemerintahan itu? Pertanyaan: Apakah isi dari Standar Akuntansi Pemerintahan itu? Jawaban: Isi dari SAP antara lain meliputi Definisi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan suatu transaksi Keuangan. SAP terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP terdiri dari : PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP Nomor 02 tentang Laporan Re alisasi Anggaran; PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Te tap; PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
dan PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. Selain Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan 11 PSAP tersebut SAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi dan Buletin Teknis. Sampai saat ini telah disusun 7 Buletin Teknis sebagai berikut :
Buletin Teknis SAP Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat; Buletin Teknis SAP Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah; Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi; dan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah; Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan; Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang; dan Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir.
Mengapa diperlukan Standar Akuntansi Pemerintahan? Pertanyaan: Mengapa diperlukan Standar Akuntansi Pemerintahan? Jawaban: SAP diperlukan agar ada acuan yang berupa prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Siapa penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan ? Pertanyaan: Siapa penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan ? Jawaban: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang independen. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 57 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden. Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009.
Kapan SAP mulai diberlakukan? Pertanyaan: Kapan SAP mulai diberlakukan? Jawaban: Berdasarkan Pasal 8 PP 24/2005 te ntang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa segala ketentuan yang termaktup dalam PP tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkannya PP tersebut yaitu tanggal 13 Juni 2005.
Apakah Basis Cash Toward Accrual? Pertanyaan: Apakah Basis Cash Toward Accrual? Jawaban: Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting). Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh rekening kas pemerintah (Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah). Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual berarti suatu transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa melihat saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrual adalah dalam peristiwa pada saat pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pajak (SKPP). Dalam basis kas, saat t erbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan, karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan, walaupun pemerintah belum menerima kas atas pendapatan pajak tersebut. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan k euangan pemerintah pada saat ini m enurut PSAP Nomor 01 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, tr ansfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Oleh karena itu kita sering menyebutnya dengan cash toward accrual. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan U ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual paling lambat tahun anggaran 2008.
Apakah transaksi Non Anggaran itu? Pertanyaan: Apakah transaksi Non Anggaran itu? Jawaban: Transaksi Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah. Contohnya: Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas negara/daerah.
Apa yang dimaksud azas bruto? Pertanyaan: Apa yang dimaksud azas bruto? Jawaban: Azas bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
Apa tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat Sistem Akuntansi? Pertanyaan: Apa tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat Sistem Akuntansi? Jawaban: Subdirektorat Sistem Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengkajian, perumusan, dan pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Sistem Akuntansi menyelenggarakan fungsi: pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
melaksanakan perumusan dan pemutakhiran struktur klasifikasi penerimaan dan pengeluaran, serta bagan perkiraan standar; pengkajian dan perumusan kebijakan akuntansi pemerintahan.
Apa saja ruang lingkup pengkajian dan pengembangan sistem akuntansi? Pertanyaan: Apa saja ruang lingkup pengkajian dan pengembangan sistem akuntansi? Jawaban: 1. pada pemerintah pusat yang meliputi: Sistem Akuntansi Anggaran; Sistem Akuntansi Kas; Sistem Akuntansi Pengeluaran; Sistem Akuntansi Penerimaan; Sistem Akuntansi Pembiayaan; Sistem Akuntansi Non-Anggaran; Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah; Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah; Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman; Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah; Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain; Sistem Akuntansi Transaksi Khusus; Sistem Akuntansi Badan Lainnya. 2. pada kementerian/lembaga (SAI); 3. pada Bendahara Umum Negara (BUN); 4. mengkaji, menyiapkan perumusan, dan pemutakhiran bagan akun standar (BAS).
Apakah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)? Pertanyaan: Apakah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)? Jawaban: Adalah Sistem yang digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Be ndahara Umum Negara (SA-BUN). SAPP tersebut tertuang dalam PMK 171/PMK.05/2007 t entang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Apakah Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan berapa kode Bagian Anggarannya? Pertanyaan: Apakah Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan berapa kode Bagian Anggarannya? Jawaban: SA-BUN merupakan bentuk pertanggungjawaban Menteri Keuangan Selaku BUN dan terdiri dari: Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dijalankan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Direktorat PKN) maupun daerah (KPPN); Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) dengan kode Bagian Anggaran 999 .01 dan Pengguna Anggarannya (PA) adalah DJPU; Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH) dengan kode Bagian Anggaran 999.02 dan Pengguna Anggarannya (PA) adalah DJPU; Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP) dengan kode Bagian Anggaran 999.03 dan Pengguna Anggarannya (PA) adalah DJKN; Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SAPP) dengan kode Bagian Anggaran 999.04 dan Pengguna Anggarannya (PA) adalah DJPB; Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SATD) dengan kode Bagian Anggaran 999.05 dan Pengguna Anggarannya (PA) adalah DJPK; Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL) dengan kode Bagian Anggaran 999 .06 dan Pengguna Anggarannya (PA) adalah DJA;
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) dengan kode Bagian Anggaran 999.99 dan Pengguna Anggarannya (PA) adalah beberapa Eselon 1 di Departemen Keuangan tergantung jenis t ransaksi khususnya;
Apakah sudah ada peraturan yang terbit terkait dengan SA-BUN? Jawaban: Sudah ada 3 aturan yang terbit dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku BUN. Aturan tersebut adalah: PMK No.86 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah; PMK No.196 Tahun 2008 tentang Tata C ara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada BAPP; PMK N0.40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
Apakah ada aturan terkait pertanggungjawaban pengelolaan Badan layanan Umum (BLU)? Pertanyaan: Apakah ada aturan terkait pertanggungjawaban pengelolaan Badan layanan Umum (BLU)? Jawaban: Ada. Yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 67 t ahun 2007, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban BLU harus diintegrasikan ke dalam laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
