SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HORAS INSANI PEMATANGSIANTAR Nomor : / RS.HI / SK.DIR / XI / 2016 Tentang PEDOMAN POLA KETENAGAAN RUMAH SAKIT HORAS INSANI PEMATANGSIANTAR DIREKTUR RUMAH SAKIT HORAS INSANI PEMATANGSIANTAR Menimbang
Mengingat
: 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit serta melindungi semua pihak secara baik dan benar, perlu adanya kejelasan peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis serta sumber daya manusia Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar. 2. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan sebuah surat keputusan tentang kebijakan pola pengelolaan ketenagaan non medis pada Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar. : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga kesehatan 5. Surat Keputusan Direktur PT. Horas Insani Abadi Nomor 90/D.PT.HIA/SK.SO/X/2016 Tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar 6. Surat Keputusan Direktur PT. HIA Nomor : 82/PT. HIA/SPK/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Horas Insani.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PERSYARATAN JABATAN MASING MASING JABATAN DALAM POLA KETENAGAAN PEGAWAI RUMAH SAKIT HORAS INSANI PEMATANGSIANTAR
Ditetapkan di : Pematangsiantar Pada Tanggal : November 2016 Rumah Sakit Horas Insani
dr.Waldy Saragih, MHA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan a. Kepala Rumah Sakit Horas Insani yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar. b. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rumah sakit, c. Staf medis Fungsional adalah kelompok yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional, d. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab , wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. e. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi f. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional efektif dan efisien. g. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural. h. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. i. Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya j. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter gigi, Dokter Spesialis. k. Tenaga Keperawatan adalah Perawat dan Bidan l. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuanatau keterampilan melalui pendidikan di bidang ksehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Direktur Rumah Sakit meliputi kualifikasi dan standar kompetensi pejabat struktural dan pejabat fungsional di Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar. BAB III STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL RUMAH SAKIT HORAS INSANI PEMATANGSIANTAR Pasal 3 1. Pengangkatan pegawai ke dalam suatu jabatan struktural Rumah Sakit dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar kompetensi jabatan yang akan dipangkunya melalui proses rekruitmen dan seleksi sesuai peraturan perundangundangan 2. Persyaratan Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus
Pasal 4 1. Kompetensi Dasar harus dimiliki oleh Pejabat Struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kompetensi Bidang didapat melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan sesuai dengan bidang pekerjaannya 3. Kompetensi Khusus harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya Pasal 5 Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : a. Integritas b. Kepemimpinan c. Perencanaan d. Penganggaran e. Pengorganisasian f. Kerjasama dan g. Fleksibel
Pasal 6 Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi : a. Orientasi pada pelayanan b. Orientasi pada kualitas c. Berfikir analisa d. Berfikir konseptual e. Keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional dan f. Inovasi Pasal 7 Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) meliputi : a. Pendidikan b. Pelatihan c. Pengalaman jabatan Pasal 8 Kompetensi pejabat struktural kesehatan yang diatur dalam peraturan ini adalah kompetensi khusus
BAB IV KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL RUMAH SAKIT Bagian Kesatu Umum Pasal 9 Pejabat struktural kesehatan Rumah Sakit meliputi a. Direktur b. Kepala Bagian atau Kepala Bidang, c. Kepala Seksi atau Kepala Subbidang d. Kepala Unit
Bagian Kedua Kompetensi Direktur Pasal 10 1. Direktur Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. 2. Direktur berlatar belakang pendidikan paling sedikit sarjana ( S1 ) 3. Direktur Rumah Sakit Paham / mengerti tentang perumahsakitan meliputi kepemimpinan, Rencana strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tatakelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber daya Manusia
Bagian Ketiga Kompetensi Kepala Bidang Pasal 11 1. Kepala Bidang berlatar belakang pendidikan paling sedikit sarjana (S1) sesuai dengan bidang kerjanya. 2. Kepala Bidang berlatar belakang pendidikan Diploma tiga ( D-3 ) dengan ketentuan menjabat kepala Unit kurang lebih 10 tahun. 3. Kepala Bidang diutamakan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar sesuai dengan bidang tugasnya 4. Pejabat Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RS.Horas Insani Pematangsiantar
Bagian Keempat Kepala Subbidang Pasal 12 1. Kepala Subbidang berlatar belakang pendidikan paling sedikit Sarjana sesuai dengan bidang kerjanya 2. Kepala Subbidang berlatar belakang pendidikan D-3 dengan ketentuan memiliki masa kerja kurang lebih 5 tahun. 3. Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RS. Horas Insani Pematangsiantar
Bagian Kelima Kepala Instalasi / unit Pasal 13
1. Kepala Unit dan Kepala Instalasi Rumah sakit adalah seorang paramedis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya. 2. Kepala Unit atau kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit Horas Insani Pematangsiantar. PERSYARATAN JABATAN KEPALA UNIT DAN KEPALA INSTALASI Pasal 14
1. Kepala Unit atau Kepala Instalasi adalah pegawai Rumah Sakit Horas Insani yang berlatar belakang pendidikan minimal, diploma 3 (III-IV) sesuai dengan bidang kerjanya. 2. Kepala Unit dan atau Kepala Instalasi yang berlatar belakang pendidikan SLTA Sederajat dengan ketentuan memiliki masa kerja 5 tahun 3. Masa kerja minimal 5 (lima) tahun 4. Diutamakan memiliki kompotensi yang telah di Bidang Kerjanya. 5. Mempunyai kemampuan dalam hal pengetahuan. 6. Mempunyai Kondute kerja yang baik.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan fungsional Pasal 15
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 16 (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang terdiri dari : a) Dokter Spesialis b) Dokter Umum c) Dokter Gigi d) Apoteker e) Perawat f) Perawat gigi g) Bidan h) Gizi i) Analis Kesehatan j) Radiografer k) Fisioterapi l) Rekam medik (2) Masing-masing tenaga sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dilingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB V TATA KERJA Pasal 17 Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, intagrasi dan organisasi.
Pasal 18 Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengkoordinasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil keputusan yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin bawahannya memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk bagi pemeliharaan tugas bawahannya.
Pasal 20 Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada pihak masing-masing.
Pasal 21 Direktur wajib menyampaikan laporan terkait tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direktur PT. Horas Insani Abadi
Pasal 22 Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu kepala bagian dan kepala bidang wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksaan tugas bawahan sekaligus memberi petunjuk kepada bawahan.
Pasal 23 Dalam hal Direktur berhalangan melaksanakan tugasnya maka Direktur dapat menunjuk kepala bagian atau salah seorang kepala bidang untuk mewakili dengan tetap, memperhatikan senioritas kepangkatan dan kemampuannya.
Pasal 24 Dalam melaksanakan tugasnya kepala bagian dan kepala bidang dibantu oleh kepala unit / kepala instalasi dan wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring, mengevaluasi tugas-tugas bawahan sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
Pasal 25 Dalam melaksanakan tugasnya kepala Instalasi atau kepala unit di bantu oleh Staff / Anggota dan wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksaan tugas bawahan, sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya, diatur atau lanjutkan oleh Direktur.
Pasal 27 Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk di ketahui bersama.
Ditetapkan di Pematangsiantar Pada tanggal, Nopember 2016 DIREKTUR
Dr. WALDY SARAGIH, MHA
