PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) Tugas Mata Kuliah Hukum Perusahaan Dosen Pengampu: Dr. Hj. Sumiati Ismail, S.H, M.H
Disusun Oleh: Munawwarah NIM: I2L 013 024
MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
2013 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Persekutuan Komanditer yang biasa disingkat CV (Comanditaire Vennootschap) ini adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum juga mengatur persekutuan komanditer, atau yang lazim dikenal dengan CV. Menurut Pasal 1 butir 5 RUU, CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Namun sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini terjadi jika harta CV tidak cukup untuk membayar hutang saat CV bubar. Jika CV bubar maka sekutu komplementer yang berwenang melakukan likuidasi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau rapat sekutu komplementer. Jika setelah dilikuidasi masih terdapat sisa harta CV, maka dibagikan kepada semua sekutu sesuai dengan pemasukan masing-masing. Sementara sekutu komanditer yang tidak boleh bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggungjawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukannya. Jadi harta kekayaan pribadinya terpisah dari harta CV. Itulah sebagian aturan baru dalam RUU menyangkut CV. Selama ini, yang banyak dipakai sebagai rujukan adalah KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa CV adalah Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Sedangkan pada pasal 19 2
ayat 2 berbunyi ‘Dengan demikian bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap pelepas uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya. Dari ketentuan pasal itu terlihat bahwa di dalam CV terdapat dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (pesero aktif, pesero komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman uang (pesero pasif, pesero komanditer), Persero Aktif ; adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur. Sedangkan Pesero Pasif ; adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai Pesero Komanditer.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latara belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: 1. Bagaimanakah cara mendirikan persekutuan komanditer? 2. Bolehkan komanditer meminjamkan uang? 3. Bagaimanakah hubungan intern antar sekutu CV dan ekstern antar pihak ketiga? 4. Bagaimana kedudukan hukum dan langkah-langkah terkait pembubaran CV?
3
PEMBAHASAN A. PENGERTIAN Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) selanjutnya disingkat CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Yang dimaksud sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal tersebut. Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan suatu bentuk Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieter), dan diatur dalam KUHD.1 Pengaturan Hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara CV dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja atau firmant, sedangkan dalam CV selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer, yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.2 Ketentuan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa CV adalah persekutuan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu biasa dan satu atau lebih sekutu diam (yang juga disebut dengan sekutu komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang persekutuan.3 Sekutu diam kontribusinya hanya memasukkan modal berupa
uang, benda atau tenaga kepada persekutuan, berhak
menerima keuntungan dari persekutuan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Dengan kata lain, sekutu diam atau sekutu komanditer ini juga mengambil bagian kerugian juga keuntungan persekutuan, namun dalam hal terjadi kerugian dalam persekutuan, maka sekutu diam atau sekutu komanditer tersebut menanggung besarnya kerugian sebesar kontribusinya dalam persekutuan. 1 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, cet. 7, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2007), hal. 51. 2 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan, Jilid 2, cet. 12, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal.75. 3 KUHD (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Pasal 19.
4
Sekutu komanditer tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 20 ayat (1) KUHD. Dalam hal ini undang-undang telah secara tegas sudah meniadakan hubungan eksternal yang mungkin dilakukan oleh seorang sekutu komanditer dengan pihak ketiga. Sejak saat semula undang-undang sudah menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak boleh mengikat persekutuan dengan pihak ketiga. Dinyatakan pula dalam pasal 20 ayat (2) KUHD mengenai pengecualian kegiatan seorang sekutu komanditer dari suatu tindakan pengurusan Persekutuan Komanditer. Oleh karena sekutu komanditer tidak berwenang melakukan hubungan eksternal dengan pihak ketiga, dan hanya memiliki kewajiban internal, yaitu pemasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam persekutuan, maka sekutu komanditerpun wajib menanggung dan melunasi seluruh kewajibannya kepada persekutuan sebesar jumlah yang telah ia masukkan dalam persekutuan dan tidak perlu memikul kerugian yang lebih pula daripada jumlah yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan. 4 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1633 KUHPerdata, sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer. Tetapi jika dalam Anggaran dasar tersebut tidak ditentukan, maka sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah pemasukannya dalam Persekutuan Komanditer. Tindakan kepengurusan pada CV dilakukan oleh sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab secara penuh mengurus persekutuan terhadap hubungannya dengan pihak ketiga sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 18 KUHD jo Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut Pasal 17 KUHD bila sekutu komplementer terdapat lebih dari satu orang harus ditegaskan diantara mereka, apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak keluar. Meskipun telah ditegaskan di antara para sekutu komplementer mengenai siapa di antara mereka yang dilarang untuk bertindak keluar, tetapi hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing dari sekutu komplementer untuk bertanggung jawab secara pribadi dan keseluruhan sampai harta pribadi secara tanggung menanggung. Dalam hal ini dikarenakan tidak semua sekutu dalam CV bertindak keluar. Sehingga sekutu diam atau yang sering disebut dengan sleeping partner atau stille vennoot merupakan anggota persekutuan yang pasif dan tidak melakukan hubungan dengan pihak ketiga.5 Hal ini disebabkan sekutu pasif atau sekutu komanditer hanya memiliki fungsi sebagai pelepas uang (geldschieter) atau pemberi uang, yaitu orang yang 4 Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 246-248. 5 I.G. Rai Widjaya., Op. Cit., hal. 52. 5
mempercayakan uangnya. Dalam hal ini CV memungkinkan pengumpulan modal yang lebih banyak dari sistem persekutuan firma. Sekutu pengurus sering kali disebut sebagai komplementaris merupakan anggota yang aktif dengan tanggung jawabnya sampai kepada harta pribadinya. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer atau sekutu pengurus. Namun, terkait dengan adanya hubungan dengan pihak ketiga, setiap sekutu komanditer yang ikut melakukan perbuatan pengurusan CV, dan sekutu komanditer tersebut dengan mengizinkan pemakaian namanya dalam hal pengurusan CV maka akan memikul akibat hukum, yakni dianggap sukarela mengikatkan diri terhadap semua tindakan pengurus, oleh karenanya sekutu komanditer tersebut ikut bertanggung jawab secara solider atau bertanggung jawab secara keseluruhan atas utang Persekutuan Komanditer.6 Bila Persekutuan Firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD, maka tiga pasal diantaranya yakni Pasal 19, 20 dan 21 merupakan aturan mengenai CV. Hal itulah sebabnya dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa Persekutuan Komanditer (persekutuan pelepas uang) sebagai bentuk lain dari Firma, yakni firma yang lebih sempurna dan memiliki satu atau beberapa orang sekutu pelepas uang/komanditer. Dalam Firma biasa, sekutu komanditer ini tidak dikenal, tetapi masing-masing sekutu wajib memberikan pemasukan (inbreng) dalam jumlah yang sama, sehingga kedudukan mereka dari segi modal dan tanggung jawab juga sama. Dalam CV ada pembedaan antara sekutu komanditer (sekutu diam; mitra pasif; sleeping patners) dan sekutu komplementer (sekutu kerja; mitra aktif; mitra biasa; pengurus). Adanya pembedaan sekutu-sekutu itu membawa konsekuensi pada pembedaan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing sekutu yang berbeda itu. Dengan kata lain, terdapat dua macam sekutu dalam CV. Pertama, sekutu komanditer yakni sekutu yang tidak bertanggung jawab pada pengurusan persekutuan, sekutu ini hanya mempunyai hak mengambil bagian dalam aset persekutuan bila ada untung sebesar nilai kontribusinya. Demikian juga, dia akan menanggung kerugian sebesar nilai kontribusinya. Sedangkan kedua, sekutu komplementer yakni sekutu yang menjadi pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, bahkan pertanggung jawabannya sampai kepada harta pribadinya. Molengraaff melihat CV sebagai suatu perkumpulan (vereeniging) perjanjian kerja sama, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga 6 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cet. 2, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hal. 18-19. 6
(handelsbedrijf).7
Perumusan ini terlalu sederhana sehingga masih kurang mencakup
unsur-unsur yang diperlukan oleh suatu CV seperti pencerminan adanya sekutu yang secara tanggung menanggung sepenuhnya bertanggung jawab bersama, disamping adanya sekutu yang bertanggung jawab terbatas, sekutu pengurus dan sekutu komanditer serta unsur menjalankan perusahaan.8
Rancangan BW Nederland Pasal 7.13.3.1 ayat (1) menetapkan
bahwa CV adalah persekutuan terbuka terang-terangan yang menjalankan suatu perusahaan, dimana disamping satu orang atau lebih sekutu biasa (gewone vennoten), juga mempunyai satu orang atau lebih sekutu diam (commanditaire vennoten).9 Dalam KUHD sekutu komanditer disebut juga dengan sekutu pelepas uang (geldschieter). Diantara penulis ada yang tidak setuju dengan penggunaan istilah “pelepas uang” yang dipersamakan dengan istilah “sekutu komanditer”. Menurut Purwosujipto, pada “pelepas uang” (geldschieter), uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain dapat dituntut kembali bila si debitur jatuh pailit. Tetapi uang atau modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah persekutuan, tidak dapat dituntut kembali bila persekutuan itu jatuh pailit. B. PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) Terkait dengan pendirian CV itu sendiri, pada hakekatnya tidak diperlukan formalitas tertentu. Hal ini disebabkan pendirian CV dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, baik dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Selain itu pula, tidak adanya aturan yang menyatakan adanya keharusan dari CV itu untuk melakukan pendaftaran ataupun pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, CV adalah Firma sehingga harus juga memenuhi segala ketentuan hukum yang diatur sebagaimana halnya Firma. Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang yang mendirikan CV berdasarkan akta Notaris (berbentuk otentik). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pendirian dapat dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak merugikan pihak ketiga.10 Namun bilamana dilakukan pendirian dengan Akta Otentik, adanya kewajiban pendaftaran akta pendirian atau ikhtisar resminya dalam register yang disediakan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan itu (raad van justitie).11 Akan tetapi yang didaftarkan hanyalah berupa Anggaran Dasarnya saja 7 M. Natzir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia, Bandung:Alumni, 1987., hal. 188 8 Ibid 9 Ibid 10 KUHD (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Pasal 22. 11 Ibid., Pasal 23 dan Pasal 24.
7
sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 24 KUHD yang dimana sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan:12 a. Nama, pekerjaan, tempat tinggal dari sekutu; b. Pernyataan bahwa CV tersebut melaksanakan kegiatan usaha yang umum atau
terbatas pada cabang usaha tertentu dengan menunjukkan maksud dan tujuan dari usaha yang hendak dilakukan oleh CV tersebut; c. Penunjukkan para sekutu baik yang aktif maupun pasif; d. Saat mulai berlakunya dan berakhirnya; e. Klausula-klausula penting lainnya yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap
persekutuan.13 Namun, satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam CV adalah di mana selayaknya perusahaan persekutuan maka tidak ditentukan besarnya modal dalam persekutuan. Menurut ketentuan dalam Pasal 1619 KUHPerdata menentukan bahwa para sekutu tidak hanya memasukkan bagian persekutuan dalam bentuk uang atau pun barang (inbreng) akan tetapi juga dalam bentuk tenaga dan kerajinannya. Sehingga hal ini tidak bisa secara keseluruhan ditentukan dalam bentuk uang untuk modal dasar yang digunakan dalam persekutuan. Akan tetapi, penulis menganggap bahwa yang dapat memasukkan barang maupun tenaga dan kerajinan hanya lah sekutu pengurus atau sekutu komplementer sedangkan sekutu pelepas uang hanya dapat memasukkan uang saja. Setelah Anggaran Dasar akta CV tersebut di daftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana CV tersebut berada dan ditanggali pada hari akta atau petikannya dibawa di kepaniteraan, selanjutnya keharusan adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia bahwa CV tersebut telah berdiri dan didirikan dengan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 jo Pasal 27 dan Pasal 28 KUHD tersebut. Terkait dengan pendaftaran dan pengumuman tersebut, apabila hal itu belum terjadi maka CV terhadap pihak ketiga dianggap sebagai persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, dimana semua sekutu diperkenankan untuk bertindak dan dianggap berhak mengurus CV tersebut.14 C. KOMANDITER BUKANLAH MEMINJAMKAN UANG (GELDSCHIETER) 12 Ibid., Pasal 26. 13 Ibid., Pasal 27. 14 Ibid., Pasal 29.
8
Istilah “geldschieter” dan “commanditaire” dalam Pasal 19 ayat (1) KUHD dapat menimbulkan salah paham. Pada dasarnya kedua istilah itu tidak bisa disamakan, seperti apa yang dilakukan dalam bunyi undang-undang. Geldschieter memiliki maksud meminjamkan uang, dan pada saat tertentu ia bisa berkedudukan sebagai penagih (schuldeiser). Padahal sekutu komanditer bukanlah peminjam uang atau penagih, mereka adalah para peserta dalam persekutuan yang memikul hak dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan/laba dan saldo dalam hal persekutuan dilikuider serta memikul kerugian menurut jumlah inbreng (saham) yang dimasukkan . Bila hal itu dimaksudkan sebagai kreditur penagih (schuldeiser), maka pembayaran tagihan dapat dilakukan selama masih ada uang di kas persekutuan, sebaliknya bagi pemasukan uang yang dilakukan oleh sekutu komanditer tidaklah dapat dilakukan penagihan selama persekutuan berlangsung.15 Dalam ketentuan pinjam meminjam uang (Pasal 1759 dan 1760 KUHPerdata) ditetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang tidak dapat meminta uangnya kembali sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan hakim dapat memberikan kelonggaran kepada si peminjam dalam pengembalian uang bila keadaan tidak memungkinkan. Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa sekutu komanditer dapat memikul resiko untung atau rugi, sedangkan peminjam uang atau penagih tidaklah dibebani dengan kerugian. Modal yang dimasukkan oleh sekutu komanditer dapat merupakan modal tambahan terhadap modal yang telah ada atau dijanjikan dimasukkan oleh para sekutu komplementer. Pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama dengan Persekutuan Firma yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung bersama. Sehingga dengan demikian maka sekutu sekutu komanditer hanya bertanggung jawab secara intern kepada sekutu pengurus, untuk secara penuh memasukkan modal yang telah dijanjikan, dan uang yang dimasukkan itu dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh pengurus dalam rangka pengurusan persekutuan guna mencapai tujuan.16 Saat ini, dalam BW baru Belanda sudah tidak ditemukan/dikenal istilah “geldschieter” tetapi hanya menggunakan istilah “commanditaire vennoten” disatu pihak dan “gewone vennoten” di pihak lain. D. JENIS-JENIS CV Ada tiga jenis persekutuan komanditer (CV) yang dikenal: 15 Ibid., hal. 195 16 Ibid., hal. 196
9
a. CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan dirinya terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Keluar, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai Firma, tetapi kedalam persekutuan ini sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer. b. CV terang-terangan (terbuka), yaitu CV yang terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal itu terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan “CV” (misalnya CV. Sejahtera). Bisa juga dalam punulisan kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut dalam berhubungan dengan pihak ketiga. c. CV dengan saham, yaitu CV terang-terangan, yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham. Jenis terakhir ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD, ia hanya muncul dari praktek dikalangan pengusaha/dunia perniagaan. Pada hakekatnya CV dengan saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan, bedanya hanya pada pembentukan modalnya saja yang sudah terdiri dari saham-saham. Pembentukan modal CV dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal 1337 ayat (1), 1338 ayat (1) KUHPerdata jo Pasal 1 KUHD. Karenanya, CV jenis terakhir ini juga semacam CV terang-terangan (CV biasa). Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan sebagai persamaan dan perbedaan antara CV dengan Saham dan PT, yaitu: 1. Persamaannya: a. Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, meskipun bagi CV dengan saham berbentuk saham atas nama (op naam); sedangkan pada PT bisa berbentuk saham atas nama (op naam) ataupun saham atas pembawa (aan toonder). b. Ada pengawasan dari komisaris. Pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutunya sebagai komisaris, yang bertugas mengawasi pekerjaan sekutu kerja. Meskipun dia komisaris, tetapi karena dia adalah sekutu komanditer, tetap saja dia tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan.Dalam PT komisaris merupakan salah satu organ perseroan yang harus ada disamping RUPS dan Direksi. 2. Perbedaannya: a. Dalam CV dengan Saham dikenal adanya sekutu kerja (sekutu komplementer) yang bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk keseluruhan (tidak terbatas).
10
Pertanggung jawaban seperti ini pada PT mirip dengan direksi (pengurus), tetapi direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (terbatas). b. Sekutu kerja pada CV dengan Saham boleh diangkat untuk selamanya, sedangkan direksi pada PT tidak dapat diangkat buat selamanya, ia bisa diberhentikan sekatuwaktu. c. Dalam CV dengan Saham tidak dikenal adanya Dewan Pengawas Syariah, tetapi dalam PT (UUPT 2007) mengenal adanya Dewan Pengawas Syariah. E. HUBUNGAN INTERN ANTAR PARA SEKUTU CV Hubungan intern diantara sekutu biasa/pengurus (gewone vennoot) dengan sekutu komanditer terdapat perbedaan, dimana sekutu biasa/pengurus (gewone vennoot) selain memasukkan uang atau benda ke dalam persekutuan juga memasukkan tenaga dalam rangka mengurus/menjalankan persekutuan. Disamping itu, sekutu biasa/pengurus juga memikul tangggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam usahanya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer, tidaklah dibebani kerugian yang lebih dari jumlah modal yang dimasukkannya.17 Dasar hubungan hukum diantara para sesama sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerjasama untuk mencari/membagi keuntungan. Hal itu ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Seorang sekutu komanditer yang memasukkan uangnya dalam persekutuan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika perseroan menderita kerugian, maka sekutu komanditer juga ikut memikulnya, akan tetapi tidak boleh melebihi pemasukannya. Oleh undang-undang dan akta pendirian CV dalam hal-hal tertentu dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak intern daripada sekutu komanditer, seperti halnya sejauhmana para sekutu komanditer dapat ikut serta dalam memberikan persetujuan,dan kemungkinan para sekutu komanditer dapat melihat pembukuan berkaitan dengan kepentingannya.Demikian pula halnya dengan pemberian kewenangan kepada satu atau lebih sekutu komanditer untuk diangkat menjadi komisaris.
17 Ibid., hal.198
11
Rancangan BW Nederland mengatur hak-hak dan kewenangan para sekutu tersebut seperti kewenangaan melihat pembukuan dan surat-surat persekutuan/perusahaan, pengesahan neraca tahunan dan sebagainya yang diatur dalam Pasal 7.13.1.9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka kedudukan sekutu komanditer sama dengan pesero dari suatu perseroan terbatas (PT), dimana tidak boleh dibebani kerugian yang melebihi jumlah modal atau saham yang dimasukkannya dalam persekutuan.Demikian juga halnya bila ternyata sekutu komanditer telah menerima keuntungan dari persekutuan, maka tidak boleh diminta kembali jumlah keuntungan yang telah ia terima sebagaimana diatur dalam Pasal 1625 KUHPerdata dan Pasal 20 ayat (3) KUHD. Sekutu komanditer tidak diperkenankan menjadi sekutu pengurus atau bekerja dalam perusahaan termasuk dengan surat kuasa (Pasal 20 ayat 2 KUHD), dan bahkan penggunaan namanya pun dilarang menurut undang-undang.Hal ini dapat dimengerti karena para sekutu komanditer tidak bertanggung jawab dalam pengurusan CV dan mereka hanya bertanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Keadaan ini sama sekali tidak diketahui oleh pihak ketiga, dan pihak ketiga hanya tahu bahwa yang melakukan pengurusan CV adalah sekutu komplementer yang bertanggung jawab tidak terbatas. Sekutu komanditer dapat melakukan pengawasan atas pengurusan CV apabila hal itu ditetapkan dalam perjanjian pendirian CV, akan tetapi pengawasan tersebut hanya bersifat intern dan tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan suatu kesan keluar seakan-akan ia sebagai sekutu pengurus.Dalam perjanjian pendirian CV dapat ditetapkan bahwa terhadap hal-hal tertentu yang sangat penting dalam pengurusan persekutuan maka diharuskan adanya persetujuan dari para sekutu komanditer. Rancangan BW Nederland (Pasal 7.13.3.2 ayat 3) menetapkan seorang sekutu komanditer yang berbuat atas nama persekutuan sebagai sekutu pengurus, maka terhadap pihak ketiga bertanggung jawab sepenuhnya untuk perikatan yang sudah dilakukan seperti yang diberlakukan dan menjadi sifat utama pada sekutu pengurus (komplementer). Menurut Pasal 21 KUHD, sanksi terhadap pelanggaran Pasal 20 ayat 1 dan 2, terikat oleh semua utang dan perikatan dari persekutuan secara perorangan untuk semuanya. Ketentuan ini mempunyai makna yang sama dengan Pasal 7.13.3.2 ayat 3 Rancangan BW Nederland yang pada dasarnya cukup memberikan perlindungan kepada pihak ketiga. F. HUBUNGAN HUKUM EKSTERN DENGAN PIHAK KETIGA
12
Hanya sekutu pengurus (komplementer) yang dapat melakukan tindakan, tidak sekedar
melakukan
pengurusan
terhadap
jalannya
CV
tetapi
juga
melakukan
perbuatan/hubungan hukum atas nama CV dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu komanditer hanya memiliki hubungan intern saja dengan sekutu komplementer, tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan kedudukan sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab terbatas pada persekutuan sebesar jumlah pemasukannya dan berkewajiban melunasi pemasukan (modal) tersebut sebagaimana telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam persekutuan. Perihal kewenangan meweakili CV haruslah dilihat lebih dahulu apakah CV tersebut berstatus diam-diam atau terang-terangan (terbuka). CV diam-diam, hubungan keluar dengan pihak ketiga tidak dilakukan secara terbuka/terang-terangan.sehingga yang menjalankan persekutuan itulah yang dipandang sebagai satu-satunya sekutu pengurus dan yang menggunakan namanya sendiri untuk dan atas nama persekutuan atau seorang sekutu pengurus (dari beberapa sekutu pengurus) menjalankan persekutuan dengan menggunakan namanya. Menurut Molengraaff, sekutu pengurus yang satu-satunya menjalankan persekutuan itulah yang menaggung sepenuhnya dan bertanggungjawab, baik kedalam (internal) dengan para sekutu lainnya maupun dengan pihak ketiga. Dalam hal terdapat beberapa sekutu pengurus yang menjalankan persekutuan (CV diam-diam), biasanya dalam perjanjian persekutuan sudah ditetapkan tentang pemisahan kekayaan persekutuan dengan kekayaan para pengurusnya. CV terang-terangan (terbuka), biasanya dijalankan oleh beberapa sekutu pengurus dan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan.Hal ini berarti bahwa para sekutu pengurus secara bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung menanggung kepada pihak ketiga. Molengraaff melihat bahwa tindakan mewakili persekutuan keluar kepada pihak ketiga dalam kenyataannya tidaklah benar-benar terjadi. Bila seorang sekutu pengurus menjalankan persekutuan maka dia sendirilah yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Demikian juga, bila beberapa sekutu pengurus bersama-sama bertindak mewakili persekutuan keluar maka mereka secara tanggung menanggung bertanggungjawab kepada pihak ketiga seperti dalam Firma,dan harta bersama persekutuan yang terpisah menjadi jaminan bagi pihak ketiga. Dengan kata lain, siapa yang berbuat maka dialah yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga. 13
G. STATUS HUKUM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) CV sebagaimana halnya dengan perusahaan lain yang berbentuk persekutuan, secara umum tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntut sekutu komanditer. Dalam hal ini pihak ketiga hanya berurusan dan bertransaksi dengan CV bilamana hal itu diwakili oleh sekutu komplementer.18 Tetapi dalam hal ini bilamana sekutu komanditer menampilkan kewenangannya sebagai pengurus, ia pun dapat dituntut dan berkedudukan sama dengan sekutu komplementer. Namun demikian, ditinjau dari bentuk hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 KUHD, dapat dikatakan bahwa CV bukanlah badan hukum dikarenakan tidak adanya pengesahan menjadi badan hukum oleh instansi yang terkait. Selain itu, tanggung jawabnya pun dari para sekutunya tidak terbatas (unlimited liability) sampai meliputi harta pribadi mereka atau tidak secara mutlak terbatas seperti halnya PT sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum.
Persekutuan Komanditer
(CV) tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, baik di dalam KUHPerdata maupun KUHD, akan tetapi pengaturannya mengacu pada ketentuan-ketentuan Maatschap dalam KUHPerdata dan Persekutuan Firma, antara lain Pasal 19, 20, 21, 30 ayat (2) dan 32 KUHD. Ketentuan-ketentuan Maatschap diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus dalam KUHD seperti disebutkan di atas. Kedudukan hukum CV dikenal dalam keadaan statis – tunduk sepenuhnya pada hukum Perdata (KUHPerdata dan KUHD). Demikian juga dalam keadaan bergerak – tunduk sepenuhnya pada hukum Perdata (KUHPerdata dan KUHD). Kedudukan hukum CV dalam keadaan statis dimaksudkan semua perbuatan dan perhubungan hukum intern CV, seperti perbuatan hukum pendirian yang dilakukan dihadapan Notaris (Pasal 22 ayat 1 KUHD). Demikian juga dengan perhubungan hukum intern CV dengan para sekutu pengurus maupun sekutu komanditer, dan sebagainya. Kedudukan hukum CV dalam keadaan bergeraknya dimaksudkan setiap perbuatan dan perhubungan hukum keluar (extern) dengan pihak ketiga. Khusus terhadap CV Atas Saham, maka ketentuan tentang pengaturan kedudukan saham-saham dan pemegang saham mirip dengan ketentuan yang mengatur saham pada Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan perbedaannyaterletak antara lain dalam hal-hal sebagai berikut:19
18 Ibid., Pasal 21. 19 Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), hal. 311
14
a. Anggota pesero dalam CV atas saham yang melakukan tindak pengurusan pengelolaan (daden van beheer) ialah para komplementaris yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas sampai dengan semua harta milik pribadinya. Sebaliknya anggota pengurus PT hanya bertanggung jawab terbatas terhadap tugas yang dibebankan kepadanya; mereka tidak terikat pada pihak ketiga dengan adanya perjanjian yang diadakan untuk kepentingan PT. b. Para komplementaris tersebut mempunyai kedudukan yang sangat berbeda dengan para pengurus PT. Di Belanda, dalam rancangan BW barunya, kedudukan CV telah diatur tersendiri dalam Buku ke 7, titel 13, afdeling 3. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2), CV telah dinyatakan sebagai badan hukum. Di Indonesia, ada kecendrungan para sarjana melihat Firma dan CV sebagai badan hukum, tetapi undang-undang belum mengakuinya demikian, Sistem BW baru Belanda, memperlakukan CV Terang-terangan (Terbuka) dan CV Atas Saham sebagai badan hukum, akan tetapi CV Diam-diam tidak dianggap sebagai badan hukum. Pada abad ke 17, dikenal Persekutuan Komanditer sebagai suatu perusahaan yang memiliki kekayaan yang terpisah. Pada abad ke 18, kemudian meningkat statusnya sehingga dipandang sebagai perusahaan berbadan hukum. Dalam ketentuan hukum lama Belanda, sudah lama diketahui bahwa harta kekayaan CV terpisah dari kekayaan para sekutu pengurusnya. Dalam sebuah undang-undang di Belgia, terhadap CV diam-diam maupun CV atas saham secara tegas dinyatakan sebagai badan hukum.Sedangkan di Perancis, baik Firma maupun CV dipandang sebagai badan hukum. Para ahli hukum dan jurisprudensi cendrung menganggap Firma dan CV sebagai badan hukum dan hal ini diperlakukan agar pihak ketiga lebih terjamin kepentingannya. H. PEMBUBARAN CV Persekutuan Komanditer pada hakikatnya adalah Firma, sehingga cara pembubaran Firma berlaku juga pada CV, yaitu dengan cara sebagai berikut (Pasal 31 KUHD): a. Berakhirnya jangka waktu CV yang ditetapkan dalam anggaran dasar b. Akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu c. Akibat perubahan anggaran dasar Pembubaran CV sama dengan Firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaries, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan
15
tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, dan perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga.20 Pembubaran atas CV dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bilamana diizinkan secara tegas oleh bekas sekutu yang namanya terdapat dalam persekutuan. Namun apabila hal itu ditentang oleh ahli warisnya, maka para ahli waris harus membuktikannya dengan suatu akta otentik dan mendaftarkannya serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku bilamana sekutu mengundurkan diri sebagai sekutu komplementer menjadi sekutu komanditer. Pembubaran sebuah CV baik dengan persetujuan, pelepasan diri, penghentian, dan sebagainya, menurut ketentuan Pasal 31 KUHD harus dinyatakan dengan akta otentik serta dilakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Apabila prosedur pembubaran tersebut dilalaikan oleh para sekutu dari CV yang dibubarkan tersebut, maka pembubaran tersebut dianggap tidak ada dan CV dianggap masih berdiri dan tetap terikat hubungan dengan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila terjadi pelepasan atas salah seorang sekutu baik dikarenakan berhenti, mengundurkan diri, tidak memenuhi ketentuan sebagai sekutu baik disebabkan oleh sanksi pidana maupun ditaruh dibawah pengampuan dan meninggal dunia dalam hal tidak ada sekutu lain yang mengambil alih bagiannya, maka persekutuan dapat bubar. Pada pembubaran CV ini, para sekutu yang tadinya bertindak dan memiliki hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas persekutuan tersebut, kecuali bilamana dalam perjanjiannya ditentukan lain. Selain itu ada pula kemungkinan seluruh sekutu aktif mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak dalam rangka pemberesan tersebut.21 Bilamana pemungutan suara tidak menemukan penyelesaian, maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri domisili dimana CV tersebut berdiri guna mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan CV yang dibubarkan. Bilamana keadaan kas CV yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan tersebut dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam persekutuan oleh setiap sekutu-sekutu
20 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 98 21 KUHD (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), Pasal 32.
16
menurut bagiannya masing-masing.22 Terhadap uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas CV, maka hal itu harus dibagikan sementara.23 Setiap pembubaran CV memerlukan pemberesan, baik mengenai keuntungan maupun kerugian. Pemberesan keuntungan dan kerugian dilakukan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, berlakulah ketentuan Pasal 1633 s/d 1635 KUHPerdata. Apabila pemberesan selesai dilakukan masih ada sisa sejumlah uang, sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu menurut perbandingan pemasukan (inbreng) masing-masing. Jika setelah pemberesan terdapat kekurangan (kerugian), maka penyelesaian atas kerugian tersebut juga dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing.24 Setelah pemberesan dan pembagian tersebut dilakukan, bilamana dalam hal tidak ada perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik persekutuan yang dibubarkan tersebut tetap ada pada sekutu yang terpilih dengan suara terbanyak atau pun yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri setempat karena tidak berhasilnya pemungutan suara dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tidak mengurangi kebebasan dari para sekutu atau penerima hak untuk melihatnya.25 I. KELEBIHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER 1. Pendiriannya relatif mudah dan cepat Sebuah CV pendiriannya relatif sederhana, cepat, dan mudah. Pendiriannya dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun tulisan yang keduanya membutuhkan proses yang tidak rumit dan mudah. Selain itu modal yang dibutuhkan tidak ditentukan besar kecilnya, berbeda dengan PT (misalnya). 2. Struktur organisasi CV tidak terlalu rumit.
Struktur organisasinya hanya terdiri Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif yang tugas dan kewenangannya sudah jelas. 3. Laba yang diperoleh CV hanya dikenakan Pajak Penghasilan 1 kali.
Berbeda dengan badan usaha lainnya, misalnya PT, pemungutan pajak penghasilan CV dilakukakan pada badan usaha saja sedangkan pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu komanditer tidak lagi dikenakan Pajak Penghasilan. 22 Ibid., Pasal 33. 23 Ibid., Pasal 34. 24 Ibid 25 Ibid., Pasal 35.
17
4. Kemampuan pimpinan persekutuan komanditer relatif lebih baik.
Sekutu Aktif yang bertanggung jawab atas perjalanan suatu CV memiliki kekuasaan yang mutlak atas kebijakan CV. Dia/ mereka secara independen hanya memikirkan nasib CV tanpa terkendala memikirkan modal sehingga kemampuan kepemimpinan bisa lebih baik dan fokus dalam mengambil keputusan. 5. Lebih mudah menerima suntikan dana.
Hal ini sangat mungkin terjadi karena badan usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia dan kebanyakan pengusaha kecil dan menengah terutama perusahaan kelurga memilik bentuk usaha berupa CV. J. KELEMAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER 1. Sebagian anggota atau sekutu di persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Merupakan dilema tersendiri dengan terbentuknya Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif. Sekutu Pasif tidak memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan CV. 2. Tanggung jawab CV menjadi tanggung jawab pribadi Sekutu Pasif.
Apabila sekutu pasif menjadi sekutu aktif maka tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab pribadi sesuai dengan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 3. Semangat sekutu komanditer dalam memajukan perusahaan relatif setengah hati.
Tanggung jawab sekutu pasif terbatas pada modal yang mereka setor. Mereka hanya berfikir uang yang mereka setor sebagai modal CV kembali dengan nilai yang lebih besar, tanpa peduli kelangsungan CV. 4. Status hukum badan usaha CV adalah bukan badan hukum
Untuk mengerjakan proyek-proyek besar dibutuhkan badan usaha yang statusnya badan hukum, yaitu P.T. Karena itulah bentuk CV tidak banyak dipilih oleh pengusaha yang melakukan kegiatan usaha besar. 5. CV tidak dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari para
sekutunya.
18
K. PERBEDAAN
ANTARA
VENNOOTSCHAP
ONDER
FIRMA
DAN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
NO 1
2
3
4
5
PERBEDAAN ANTARA VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA DAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP FIRMA NO CV Tidak ada pembedaan kedudukan 1 Ada pembedaan kedudukan, hak diantara para sekutu. Semua sekutu & tanggung jawab diantara para memiliki hak dan tanggung jawab yang sekutu. sama. Jumlah inbreng diantara sekutu sama 2 Disebabkan adanya sekutu komanditer & sekutu komplementer jumlah inbreng diantara sekutu tidak sama Pada dasarnya semua sekutu Firma 3 Pengurus CV mutlak dari sekutu boleh menjadi pengurus Firma, tetapi komplementer. boleh ditunjuk satu/lebih sekutu tertentu dalam akta pendirian. Walaupun pada dasarnya sekutu 4 Pengurus CV (sekutu pengurus bisa mewakili Firma keluar, komplementer) juga berwenang tetapi boleh ditetapkan secara tegas satu melakukan perbuatan hukum atau lebih sekutu yang boleh melakukan keluar dengan pihak ketiga, tanpa perbuatan hukum dengan pihak ketiga surat kuasa. (pemegang kuasa) Tidak mengenal adanya komisaris 5 Mengenal adanya komisaris.
19
PENUTUP Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) selanjutnya disingkat CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Yang dimaksud sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal tersebut. Terkait dengan pendirian CV itu sendiri, pada hakekatnya tidak diperlukan formalitas tertentu. Hal ini disebabkan pendirian CV dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, baik dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Selain itu pula, tidak adanya aturan yang menyatakan adanya keharusan dari CV itu untuk melakukan pendaftaran ataupun pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, CV adalah Firma sehingga harus juga memenuhi segala ketentuan hukum yang diatur sebagaimana halnya Firma. Geldschieter memiliki maksud meminjamkan uang, dan pada saat tertentu ia bisa berkedudukan sebagai penagih (schuldeiser). Padahal sekutu komanditer bukanlah peminjam uang atau penagih, mereka adalah para peserta dalam persekutuan yang memikul hak dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan/laba dan saldo dalam hal persekutuan dilikuider serta memikul kerugian menurut jumlah inbreng (saham) yang dimasukkan . Bila hal itu dimaksudkan sebagai kreditur penagih (schuldeiser), maka pembayaran tagihan dapat dilakukan selama masih ada uang di kas persekutuan, sebaliknya bagi pemasukan uang yang dilakukan oleh sekutu komanditer tidaklah dapat dilakukan penagihan selama persekutuan berlangsung. CV sebagaimana halnya dengan perusahaan lain yang berbentuk persekutuan, secara umum tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntut sekutu komanditer. Dalam hal ini pihak ketiga hanya berurusan dan bertransaksi dengan CV bilamana hal itu diwakili oleh sekutu komplementer. Tetapi dalam hal ini bilamana sekutu komanditer menampilkan kewenangannya sebagai pengurus, ia pun dapat dituntut dan berkedudukan sama dengan sekutu komplementer. Namun demikian, ditinjau dari bentuk hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 KUHD, dapat dikatakan bahwa CV bukanlah badan hukum dikarenakan tidak adanya pengesahan menjadi badan hukum oleh instansi yang terkait. 20
DAFTAR PUSTAKA Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Cet. 2, Jakarta:Sinar Grafika, 2009. Ichsan, Achmad, Dunia Usaha Indonesia, Jakarta : Pradnya Paramita, 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie). Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1994. Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan, Jilid 2, cet. 12, Jakarta: Djambatan, 2008. Said, M. Natzir, Hukum Perusahaan di Indonesia, Bandung:Alumni, 1987. Widjaja, Gunawan, Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer, Ed.1, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2006. Widjaya, I.G. Rai, Hukum Perusahaan, cet. 7, Bekasi: Kesaint Blanc, 2007.
21
