Oleh : Nelly Hermala Dewi
Praktik keperawatan Perlindungan hukum
Esensi keperawatan, seperti dirumuskan oleh American Nurses Association (ANA,1980) adalah Diagnosis and treatment of human
responses to actual and potential health problems atau dapat diinterpretasikan sebagai diagnosis dan perlakuan pada respon manusia terhadap masalah klesehatan baik yang sifatnya aktual maupun potensial.
Intervensi keperawatan sebagai bentuk pelayanan professional memperhatikan nilainilai harkat dan martabat manusiawi (humanism), perlakuan yang utuh/ tidak terfragmentasi (holism/wholeness) dan menekankan caring sebagai jiwa dari keperawatan (the heart of nursing).
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
Tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok. Menggunakan pendekatan proses keperawatan yang dinamis
Otoritas Akuntabilitas Independent Decision Making Collaboration Advocacy Fasilitation
Hukum dibuat oleh negara sebagai undang2 atau ketentuan pemerintah. Bila terjadi pelanggaran terdapat sangsi sebagai tuntutan hukum (pd pelanggararan pidana) Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan profesi keperawatan.
Peraturan Pemerintah RI no 32 tahun 1996 Standar keperawatan Sumpah perawat Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Draft Undang-Undang praktik Keperawatan
1.
Umum pasal 1 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan untuk melakukan upaya kesehatan.
2.
3.
4.
Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarkaan upaya kesehatan Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
Jenis tenaga kesehatan pasal 2:Tenaga kesehatan terdiri dari : a. tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. b. tenaga keperawatanmeliputi perawat dan bidan c. tenaga kefarmasian; d. tenaga kesehatan masyarakat; e. tenaga gizi; f. tenaga keterapian fisik; g. tenaga keteknisian medis.
Persyaratan pasal 3 :tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan. Perencanaan, pengadaan dan penempatan pasal 6: untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan nasional tenaga kesehatan.
Standar profesi dan perlindungan hukum pasal 21:Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya ber-kewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan Pasal 22 berkewajiban untuk :menghormati hak pasien,menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien, memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan, meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan,membuat dan memelihara rekam medis.
Pasal 24 :Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan Pembinaan dan pengawasan pasal 28: Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan
Pasal 32 : Menteri melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya
Ketentuan pidana pasal 34:Barangsiapa dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undangundang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga perawat. tenaga tersebut terdiri dari berbagai jenis dan mutu yang jumlahnya relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya.
standar menurut Wiyono D, 1999, adalah suatu spesifikasi teknis atau sesuatu yang dilakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat syarat kesehatan, keteladanan, perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, pengalaman serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang guna memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.
Standar praktik keperawatan menurut Gillies,1996 adalah pernyataan diskriptif dari penampilan yang diinginkan sehingga kualitas struktur, proses dan hasilnya dapat dinilai.
menurut ANA,1991, standar praktek keperawatan menggambarkan tanggung jawab perawat dalam melaksanakan pekerjaannya, standar merupakan: 1. refleksi nilai dan prioritas pekerjaan bagi perawat 2. memberikan pelayanan langsung dalam peraktek keperawatan 3. menyediakan kerangka kerja untuk evaluasi dalam praktek klinik 4. menegaskan/memberikan gambaran tentang hasil pekerjaan dan tanggung jawab profesi keperawatan kepada masyarakat dan klien
Standar praktik salah satunya tertuang dalam kode etik profesi Kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan.
Aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas/fungsi perawat adalah kode etik perawat nasional Indonesia, dimana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindarkan.
Fungsi Kode Etik Perawat : Kode etik perawat yang berlaku saat ini berfungsi sebagai landasan bagi status profesional dengan cara sebagai berikut: 1. Kode etik perawat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat 2. Kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan dalam penerapan praktek etikal
3.
4.
Kode etik perawat menetapkan hubunganhubungan profesional yang harus dipatuhi yaitu hubungan perawat dengan pasien/klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesional kesehatan lain sebagai teman sejawat, dengan profesi keperawatan sebagai seorang kontributor dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan kesehatan Kode etik perawat memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi
Saya berjanji/ bersumpah : 1. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan 2. Melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama
3. 4.
Akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat Tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian Semoga Tuhan YME memberikan kekuatan kepada saya
1. 2.
3.
Dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang kesehatan baru yaitu Kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur ke kesejahteraan Prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan Kesehatan adalah investasi.
4. 5.
Pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Undang-undang Kesehatan no 23 tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat
Kesehatan adalah Investasi Hak dan Kewajiban Tanggungjawab Pemerintah Dilarang Menolak Pasien Harga Obat Perlindungan Pasien Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pencegahan Penyakit Kesehatan Reproduksi Pelayanan Darah Pengamanan Zat Adiktif Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Penyakit Menular Penyakit Tidak Menular
Pembiayaan Kesehatan Badan Pertimbangan Pidana
Azas pembangunan kesehatan adalah perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminasi dan norma-norma agama.
Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan dan mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Juga berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial.
Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masayarakat, sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perseorangan.
Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
Fasilitas pelayanan kesedilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Dalam menjamin ketersediaan obat dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi. Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan kemanfaatan, harga dan gaktor yang berkaitan dengan pemerataan
Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. Daftar dan jenis tersebut ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap dua tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi.
Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah.
Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak menerima atau menolak tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke masyarakat yang lebih luas. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara / petugas kesehatan.
Pelayanan kesehatan tradisional meliputi kesehatan tradisional yang menggunakan ketrampilan dan yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat..
Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan dan menghindari atau mengurangi resiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
Kesehatan reproduksi meliputi saat sebelum hamil, hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan; pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; kesehatan sistem reproduksi.
Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan aborsi dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit.
Penyelenggaraan donor darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah (UTD). UTD dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.
Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu an membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
Zat adiktif meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persayaratan yang ditetapkan.
Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.
Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggungjawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.
Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggarakan perlindungan bayi dan anak dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuasi dengan kebutuhan.
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta dampak yang ditimbulkannya. Upaya itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat, dan/atau meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi.
Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan surveilansa faktor resiko, registrasi penyakit, dan surveilans kematian. Kegiatan dimaksud bertujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular. Kegiatannya dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk jejaring baik nasional maupun internasional.
Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dan sumber lain. Besar anggaran pemerintah dialokasikan minimal lima persen dari anggaran pendapatan belanja negara diluar gaji. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.
Untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangungan bidang kesehatan dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Pusat dan Daerah. Badan Pertimbangan Kesehatan Pusat dinamakan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPKD) berkedudukan di ibukota propinsi dan ibukota kabupaten/ kota.
Pimpinan unit pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan gawat darurat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah.
Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidka memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan gawat darurat mengakibatkan kecacatan dan/atau kematian dipidana dengan pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Setiap orang yang tanpa ijin melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat, dan/atau kematian dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.
Perubahan paradigma upaya pembangunan kesehatan yaitu dari paradigma sakit yang begitu kental pada Undang-Undang Kesehatan sebelumnya (no 23 tahun 1992) bergeser menjadi paradigma sehat yaitu pendekatan promotif dan preventif kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan
pengakuan terhadap isu-isu kesehatan reproduksi, Pasal 71- 77 aborsi yang diperluas untuk korban perkosaan, yakni dibolehkannya aborsi dan dilakukan oleh tenaga ahli dan berbasis konseling (Pasal 75 ayat 2,3) pembiayaan kesehatan yakni 5 % APBN, 10 % APBD di mana 2/3 untuk kegiatan preventif dan promotif (Pasal 171) sehingga persoalan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dukungan pemberian ASI eksklusif, di mana pemerintah dan masyarakat harus mendukung hal ini dengan menyediakan fasilitas dan kebutuhan pendukung (Pasal 128), bahkan jika tidak maka ada ketentuan pidana penjara dan denda bagi pelanggaran pelaksanaan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan (Pasal 200)
kesehatan remaja dan lanjut usia hak mendapatkan informasi dan perlindungan kesehatan (Bab XIV). Persoalan jual beli organ dan jaringan tubuh juga diatur. Dinyatakan dengan jelas, organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun masalah penggunaan sel punca dan jaminan keamanan makanan/minuman hasil teknologi rekayasa genetika dengan memberikan rambu-rambu yang cukup jelas.
dapat dikatakan bahwa ruang lingkup atau pokok kajian dari UU baru tersebut telah cukup komprehensif. Dengan 205 pasal di dalamnya, undangundang ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap upaya mewujudkan Indonesia Sehat di masa depan.
Terdiri dari : 11 bab 61 pasal
Pasal 4 : Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks. Memberikan tindakan keperawatan langsung, terapi komplementer, penyuluhan kesehatan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan klien.
Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan kunjungan rumah. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal. Melaksanakan program pengobatan dan atau tindakan medik secara tertulis dari dokter. Melaksanakan Program Pemerintah dalam bidang kesehatan
Hal-hal yang penting
Pasal 1 ayat 13 Konsil Keperawatan adalah suatu badan otonom yang bersifat independen Pasal 8 Konsil keperawatan Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
Pasal 9 1. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat 2. Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik keperawatan untuk melindungi masyarakat.
Pasal 10 1. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat 2. Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat organisasi perawat dan asosiasi pendidikan keperawatan. 3. Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat. 4. Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan perawat
1. 2. 3.
4.
Ketua Sekretaris Eksekutif Bendahara Komite-komite
Komite-komite terdiri atas : 1. Komite uji kompetensi dan registrasi 2. Komite praktik keperawatan 3. Komite disiplin keperawatan
(1)
(2)
Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia terdiri dari unsur-unsur wakil Pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, pelayanan, dan wakil masyarakat. Jumlah anggota Konsil Keperawatan Indonesia 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
a.
Anggota yang ditunjuk adalah 11 (sebelas) orang terdiri dari: - Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2 (dua) orang; - Kolegium keperawatan 2 (dua) orang; - Asosiasi institusi pendidikan keperawatan 1 (satu) orang; - Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang; - Asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu) orang;
Tokoh masyarakat 1 (satu) orang; - Departemen Kesehatan 1 (satu) orang; - Departemen pendidikan Nasional 1 (satu ) orang
b. Anggota yang dipilih adalah 10 (sepuluh) perawat dari 3 (tiga) wilayah utama (barat, tengah, timur) Indonesia.
Pasal 23 : Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesi keperawatan dengan degan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan dan disahkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan, organisasi profesi dapat membentuk Kolegium Keperawatan
Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1): a. untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners generalis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan. b. untuk pendidikan profesi Ners Spesialis disusun oleh Kolegium Ners Spesialis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
Pasal 26 Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat yang diterbitkan Konsil melalui mekanisme uji kompetensi oleh konsil.
Pasal 36 Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.
Pasal 37 Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memililki SIPV atau SIPP berwenang untuk: a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan;
b. tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: intervensi/tritmen keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan;
c. dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi; d. melaksanakan intervensi keperawatan seperti yang tercantum dalam pasal 4.
Pasal 39 Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien dan atau pasien, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan.
Dalam keadaan luar biasa/bencana, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa atau bencana tersebut.
Perawat yang bertugas di daerah yang sulit terjangkau dapat melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai perawat. Ketentuan mengenai daerah yang sulit terjangkau ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui peraturan tersendiri.
Pasal 42 Hak Klien : Klien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai hak: a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38; b. meminta pendapat perawat lain; c. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar d. menolak tindakan keperawatan; dan
Pasal 43 Kewajiban Klien Klien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai kewajiban: memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; mematuhi nasihat dan petunjuk perawat; mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Pasal 44 Pengungkapan Rahasia Klien Pengungkapan rahasia klien hanya dapat dilakukan atas dasar: a. Persetujuan klien b. Perintah hakim pada sidang pengadilan c. Ketentuan perundangan yang berlaku
Pasal 45 Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak : Memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan /atau keluarganya;
Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya Menerima imbalan jasa profesi
Pasal 46 Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban : Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan SOP Merujuk klien dan atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan
Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien kecuali untuk kepentingan hukum Menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan untuk menyelamatkan iwa Menambah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan keperawatan dalam upaya peningkatan profesionalisme.
Pasal 47 Praktik Mandiri Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok Perawat yang melakukan praktik mandiri mempunyai kewenangan sesuai dengan pasal 4 huruf a, b, c, d, e, dan f. Kegiatan praktik mandiri meliputi: a. intervensi mandiri keperawatan, seperti terapi modalitas/komplementer, konseling, perawatan kebugaran, perawatan dirumah atau dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
b. pengobatan dan tindakan medik dasar dengan instruksi atau pengawasan dokter dan protokol dari Ikatan Dokter Indonesia, Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan: c. Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan;
d. Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi untuk melakukan asuhan keperawatan Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.
Pasal 48 Pemerintah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi Perawat membina, mengembangkan dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsi serta tugas masing-masing.
Pasal 53 Perawat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 37 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara SIPV atau SIPP paling lama 1 (satu) tahun Perawat yang dinyatakan melanggar disiplin Profesi dikenakan sanksi administrasi
Pasal 54 Sanksi Pidana Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPV atau SIPP dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Pasal 55 Institusi pelayanan kesehatan, organisasi, perorangan yang dengan sengaja mempekerjakan perawat yang tidak memiliki SIPV atau SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 56 Perawat yang dengan sengaja: (1). tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (4); (2). tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a sampai dengan huruf f (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
