BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG PEMIKIRAN Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights) itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerja itu berupa benda immateril, benda tidak berwujud. Misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal, menghayati kerohanian termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi tersebut sebagai fungsi non verbal, metaforik, intuitif, imaginatif dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistic dan mampu memproses informasi secara simultan.
Jika ditelusuri lebih jauh Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. 1 Untuk pasal ini, Prof Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat ini sebagai berikut: yang dapat menjado obyek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi barang yang dimaksud oleh pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil (stoffelijk voorwerp), sedangkan hak adalah benda immaterial. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu: Ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh.2 1
R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 155. 2 Soedharyo Soimin, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Cet. II, 1999, hal. 156.
1
Benda immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak gunan bangunan, hak guna usaha hak atas benda berupa jaminan, hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights) dan lain sebagainya. Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUH Perdata. Karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi obyek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Atas Kekayaan Intelektual (intellectual property rights).3 Kata ‘hak milik’ (hak atas kekayaan) atau ‘property’ yang digunakan dalam istilah tersebut diatas, sungguh menyesatkan, kata Mrs. Noor Mout-Bouwman. Karena kata harta benda / property mengisyaratkan adanya suatu benda nyata. Padahal Hak Atas Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materil maupun immateril. Bukan bentuk penjelmaan yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan dari ketiga-tiganya.4 Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai seorang terpelajar, mampu menggunakan ratio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.5 Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yakni: Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak Milik (hak kekayaan) Perindustrian (Industrial Property Rights). Selanjutnya, hak dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan (bersepadan) dengan Hak Cipta (Neighboring Rights).
3
Mahadi, Hak Milik Immateril, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985, hal. 5-6. Bouwman-Noor Mout, Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri, Makalah, FH-USU, 10 Januari 1989. 5 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 10. 4
2
Istilah Neighboring Rights, belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa hukum Indonesia. Ada yang menerjemahkan dengan istilah hak bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan atau berhubungan dengan hak cipta, seperti yang terdapat dalam Bab VA UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, atau Hak Terkait seperti yang tercantum dalam Bab VII UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. OK. Saidin menggunakan istilah”hak yang bersmepadan dengan Hak Cipta oleh karena kedua hak itu (copy rights maupun Neighboring Rights) adalah dua hak yang saling melekat berdampingan tetapi dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.6 Neighboring Rights, dalam hukum di Indonesia, pengaturannya masih ditumpangkan dengan pengaturan Hak Cipta. Namun jika ditelusuri lebih lanjut Neighboring Rights itu lahir dari adanya Hak Cipta induk. Misalnya liputan pertandingan sepak bola atau pertandingan tinju, Live Show artis penyanyi adalah Hak Cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah Neighboring Rights. Keduanya masih merupakan satu kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Begitu pula antara Hak Cipta lagu dengan hak penyiaran. Yang pertama merupakan Hak Cipta, sedangkan hak yang disebutkan terakhir adalah Neighboring Rights. Itulah alasannya menggunakan istilah yang bersepadan dengan Hak Cipta untuk terjemahan Neighboring Rights. Kedua hak itu saling melekat, menempel tetapi dapat dipisahkan. Adanya Neighboring Rights selalu diikuti dengan adanya Hak Cipta, namun sebaliknya adanya Hak Cipta tidak mengharuskan adanya Neighboring Rights. Keduanya masih merupakan satu kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Begitu pula antara hak cipta lagu dengan hak penyiaran, yang pertama merupakan hak cipta sedangkan hak yang disebutkan terakhir adalah
neighboring rights. Itulah
alasannya sehingga cenderung menggunakan istilah bersempada dengan hak cipta untuk terjemahan neighboring nights. Kedua hak itu saling melekat, saling menempel, tetapi dapat dipisahkan. Adanya neighboring rights, selalu ada karena adanya hak cipta, namun sebaliknya adanya hak cipta tidak mengharuskan adanya neighboring rights.
6
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 14.
3
B.
PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan lata belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Neighboring Rights.
C.
TUJUAN PENULISAN Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah: 1.
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dari Neighboring Rights, dan
2.
Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Neighboring Rights.
D.
METODE PENULISAN Metode penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan intepretasi data itu. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data ayang diperoleh dari hasil penelitian normatif. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.
4
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM NEIGHBORING RIGHTS A.
Definisi dan Ruang Lingkup Neighboring Rights adalah sebuah ungkapan singkat (abbreviated expression) untuk sebutan yang lebih panjang yang lebih tepat yakni “Rights Neighboring on Copyrights”. Dalam terminologi lain Neighboring Rights dirumuskan juga sebagai Rights Related to, or
“neighboring on” copyrights (hak yang ada kaitannya
dengan, yang ada hubungannya dengan atau “berdampingan dengan” hak cipta.7 Dalam Neighboring Rights, terdapat 3 hak, yaitu: 1. the rights of performing artist in their performances (hak penampilan artis atas tampilannya). 2. the rights producer of phonograms in their phonograms (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut). 3. the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).8 Istilah neighboring rights, dalam lapangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam Rome Convention (1961). Untuk istilah ini ada yang menerjemahkan dengan istilah hak yang bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang menerjemahkan dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan terakhir UHC Indonesia menerjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan dengan hak cipta. Tidak ada perbedaan yang tajam antara hak cipta (copyrights) dengan neighboring rights. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. Copy Rights berada di tangan pencipta atau produser, sedangkan neighboring rights dipegang oleh lembaga penyiaran yang mengumandangkan siaran tersebut.
7
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 133. International Bureau of WIPO, International Protection of Copyrights and Neighboring Rights, WIPO/CNR/ABU/93/2. 8
5
Tentu kita pernah menyaksikan live show pagelaran musik Indonesia di salah satu stasiun televise swasta Indonesia, pertandingan langsung sepak bola perebutan Piala Dunia, pertandingan tinju perebutan juara dunia WBA atau IBF. Semua tayangan itu terkandung adanya neighboring rights. Demikian pula halnya penyiaran terhadap karya rekaman suara di media elektronika (Televisi dan Radio), publikasi terhadap karya sinematografi di televise, penyiaran seni pertunjukan di televise atau radio, kesemuanya itu termasuk perlindungan terhadap hak atas neighboring rights. Seorang artis memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat atau memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya untuk tujuan komersil. Hak yang melekat pada artis tersebut selain copy rights, juga neighboring rights. Yang termasuk copy rights adalah hak atas karya rekaman suara, sedangkan neighboring rightsnya adalah hak atas penampilannya. Hak atas penampilannya itu dapat berwujud seperti video clip (penggalan-penggalan film atau senematografi). Gambar dari pertunjukan dalam bentuk video clip tersebut dilindungi sebagai neighboring rights. Dalam pasal 49 UHC Indonesia secara rinci diuraikan tentang ruang lingkup atau cakupan Neighboring Rights, yang meliputi: (1)
Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
(2)
Produser rekaman suara memiliki hak aksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
(3)
Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang siaran karyanya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan neighboring rights meliputi: 1. Hak pertunjukan terhadap penampilan. 2. Hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya. 6
3. Hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya. Dari ketiga hak tersebut di atas, terlihat tiga subyek yang menjadi pemegang hak yaitu pelakon (artis, actor, penyanyi, penari dan semacamnya), produser rekaman dan lemabag siaran. Subyek-subyek di atas adakalanya bukan pencipta namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Ada nilai tertentu yang mereka berikan sehingga sudah semestinya mereka mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pencipta. Penampilan artis, aktor dan musisi yang dapat direkam dalam berbagai wujud atau bentuk hasil rekaman (Cassets, CD dan DVD) yang dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan informasi secara berulang-ulang, demikian juga terhadap rekaman suara, siaran radio dan TV. Perlindungan hukum patut diberikan kepada yang bersangkutan, guna menumbuhkan rangsangan kreativitas dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalty. Mengenai jangka waktu, dalam pasal 50 UHC Indonesia merinci tentang jangka waktu perlindungan Neighboring Rights. Untuk jelasnya, bunyi pasal 50 UHC Indonesia adalah sebagai beriktu: (1) Jangka waktu perlindungan bagi: a.
Pelaku, berlaku selama 50 Tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
b.
Produser Rekaman Suara berlaku selama 50 Tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
c.
Lembaga Penyiaran berlaku 20 (dua puluh) Tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
(1)
Perhitungan
jangka
waktu
perlindungan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Tanggal 1 Januari Tahun berikutnya setelah:
7
a.
karya
pertunjukan
selesai
dipertunjukkan
atau
dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
B.
b.
karya rekaman suara selesai direkam;
c.
karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.9
Perlindungan Hukum Neighboring Rights Perlindungan Neighboring Rights selain diatur dalam UU Indonesia, saat ini pengaturannya terdapat juga dalam kaedah hukum Internasional, yakni: 1. Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961). 2. Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms againts Unauthorized Duplication of Their Phonograms. 3. Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme Carring Signal Transmitted by Satellite. Sedangkan dalam hukum Indonesia pengaturannya tidak disebutkan secara rinci dalam satu peraturan khusus tetapi dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2002. Rome Convention (1961) secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum Neighboring Rights, sedangkan Konvensi Jenewa (Geneva Convention) mengatur tentang hak produser rekaman dan Brussel Convention menitikberatkan pada pengaturan tentang distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit. Menuurut ketentuan pasal 3 Rome Convention, yang tercakup dalam pengertian pelakon (performers) adalah para aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu, penyampai berita, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra lainnya. Mereka-mereka ini yang secara hukum didudukkan sebagai subyek hukum hak atas Neighboring Rights, disamping para produser rekaman suara dan lembaga penyiaran. Produser rekaman suara (producer of phonograms) berarti orang yang menurut ketentuan hukum (the legal entity) untuk pertama kalinya memfiksasikan suara orang lain dalam bentuk karya Rekaman Suara.
9
UU Perlindingan HAKI, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004, hal. 155.
8
Seorang produser berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap karya rekaman suara orang lain yang merupakan hasil kerjanya, bilamana hasil karya rekaman itu ditayangkan ulang oleh pihak lain untuk tujuan komersil. Sebut saja misalnya sebuah hotel atau restoran mengumandangkan lagu-lagu karya rekaman suara yang bertujuan untuk menarik minat para tamu untuk hadir, maka pemilik hotel atau restoran tersebut berkewajiban untuk membayar Royalti kepada produser rekaman tersebut. Demikian pula halnya dengan karya rekaman suara itu disiarkan melalui Radio atau Televisi yang menyuguhkan sarana hiburan namun disisi lain mereka juga memiliki tujuan komersil dari penjualan iklan, maka sudah sepantasnya hak produser rekaman turut menjadi perhatian para penyelenggara atau pemilik siaran radio atau televisi. Fenomena pelanggaran terhadap neighboring rights saat ini berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pengusaha Karaoke, dan pemilik Stasiun Radio Swasta menyiarkan karya rekaman suara tanpa membayar royalty atau meminta izin kepada pemiliknya. Fenomena pelanggaran ini juga terjadi ketika maraknya kampanye PILKADA di daerahdaerah yang membuat iklannya di TV maupun Radio dengan mengambil penggalan-penggalan lagu para penyanyi terkenal dengan tujuan menarik dukungan dari masyarakat untuk memilih salah satu kandidat. Seringkali dalam sebuah pagelaran musik dan lagu yang menampilkan penyanyi atau musisi terkenal, peranan penari latar sering tenggelam karena kebesaran sang penyanyi atau sang musisi. Tampilan penyanyi, musisi dan penari sama andilnya dalam keberhasilan sebuah pagelaran musik dan lagu. Dalam terminologi hukum neighboring rights ketiga-tiganya (penyanyi, musisi dan penari) memiliki hak yang sama. Tak jarang karena gerakan tarian yang ditampilkan dalam pagelaran itulah yang membuat pemirsa tertarik, sehingga karya rekaman lagi tersebut menjadi laris di pasaran yang membawa keuntungan bagi pencipta, produser rekaman dan penyanyi dan juga sang musisi. Penari sering terabaikan. Kiranya sudah saatnya penghargaan terhadap penari juga si pencipta tari koreografer di perhatikan dalam setiap kali ada transaksi bisnis yang obyeknya hak cipta dimana di dalamnya melibatkan penari sebagai pemegang hak neighboring rights. Hal yang sama juga berlaku bagi si penyampai berita, pemandu acara, moderator acara dalam acara siaran televisi, sepanjang hal itu bersifat komersial, sepantasnya 9
mereka mendapat royalty dari penampilannya manakala penampilannya itu ditayangkan ualng. Berikut ini akan diuraikan tentang hak-hak pelakon, produser dan lembaga penyiaran. 1.
Hak Pelakon atas Tampilannya Istilah pelakon digunakan dalam uraian ini untuk memperluas cakupan pengertian performers yang tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata tetapi juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehannya di depan public seperti pembaca berita, pembawa acara, pemain bola kaki, pemain bulu tangkis, pesenam, perenang yang tidak hanya terbatas pada penampilan yang berlatar belakang kesenian dan kesusastraan (artistic works an literary). Pertandingan tinju professional atau pertandingan bulu tangkis yang digandrungi para pemirsa layar kaca sudah sepantasnya masuk dalam perlindungan neighboring rights, haruslah diposisikan sebagai pelakon (performers) sebagai subyek neighboring rights. Penyanyi seringkali bukan pencipta, karena itu ia tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Hak cipta berada di tangan pencipta lagu atau musisi. Kecuali pencipta merangkap sebagai penyanyi dan merangkap pula sebagai musisi. Dalam hal penyanyi bukan pencipta dan bukan musisi, maka penyanyi berhak mendapatkan perlindungan neighboring rights, demikian halnya pula dengan produser rekaman suara. Namun tidak pula berarti penyanyi yang juga berperan sebagai pencipta dan musisi tidak mendapatkan perlindungan neighboring rights, perlindungan yang sama tetap diberikan. Di Indonesia untuk hak-hak para pencipta lagu, musisi dan penyanyi, mestinya juga produser rekaman suara untuk menerima pembayaran Royalty dipegang oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Royalty itu berasal dari pemutaran lagu-lagu di berbagai tempat hiburan yang bersifat komersil, mulai 10
dari pesawat terbang, kereta api, pub, sampai ke diskotik. YKCI hanya menagih royalty yang berasal dari anggota yayasan. Royalty itu dibayarkan kepada pencipta lagu, musisi dan penyanyi dengan hitungan presentase tertentu, dan dipotong biaya administrasi dan lain-lain yang berkaitan dengan penagihan royalty kepada yayasan yang besarnya berkisar 22 – 28% dari jumlah tagihan yang diperoleh. Para seniman tersebut ada yang memperoleh royalty sampai Rp. 35 juta per tahun.10 Persoalan yang dihadapi oleh para seniman, pencipta, penyanyi dan musisi sangat konvensional yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu (yang dilindungi hak cipta atau atau neighboring rights) orang lain tidak diwajibkan membayar royalty. Mereka mengira kalau telah membeli Cassets, CD atau DVD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi dengan pencipta atau pemegang hak (Copy Rights atau Neighboring Rights), padahal dalam aktivitas mereka, pengusaha tersebut ‘menjual’ hiburan dengan memanfaatkan karya cipta orang lain. Agaknya penyadaran
terhadap
pentingnya penghargaan karya cipta orang lain tersebut perlu ditumbuhkan dan dirangsang sejak dini dengan cara pengenalan awal penegakan hukum yang ketat terhadap pelarangan hak cipta atau Neighboring Rights. Memang secara internal (antara pelakon dengan pengusaha atau antara pemegang kuasa dengan pelakon) terdapat kendala mengenai besarnya royalty yang harus dibayarkan. Para penyanyi musisi dan pencipta sering tidak mengetahui dengan pasti berapa besar royalty yang akan mereka terima. Pemungutan royalty memang tergantung volume/kuantitas pemutaran lagu, tapi siapa yang mengetahui bahwa lagu mereka paling banyak diputar atau banyak diminati misalnya dalam bisnis karaoke. Pada tahun 2000 misalnya YKCI misalnya mencatat kelompok Kahitna Yovie Widianto menerima bayaran Rp. 35 juta. Angka itu tidak dapat dipastikan akan bertahan untuk tahun berikutnya, bias naik juga bisa turun, tergantung pada mekanisme pasar. Jadi persis menjual barang dagangan terkadang banyak pembeli terkadang sepi. Lagu dan musik yang mengundang banyak pembeli
10
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 139.
11
tergantung pada penawaran kualitas suara, kualitas musik, jenis irama, lirik lagu, hasil rekaman dan tak kalah pentingnya siapa penyanyinya.11 Tiap-tiap penyanyi mempunyai tipologi suara sendiri. Perbedaan karakteristik tampilan artis, menyebabkan perbedaan peminat yang pada gilirannya berbeda pula penghargaan dan penerimaan royalty. Lagu-lagu dengan irama jazz dan balada, tidak memerlukan tampilan fisik, tapi melulu pada kekuatan vokal dan iramanya, berbeda dengan lagu dangdut yang harus disertai liukan tubuh (seni koreografer) yang penuh dengan muatan Neighboring Rights yakni tampilan artis yang menerbitkan hak atas penampilannya. Yang patut untuk dikembangkan lebih lanjut adalah bagaimana menciptakan hubungan fungsional antara pengusaha hiburan dengan para pelakon, jangan sampai terjadi hubungan yang mengundang potensi konflik. Jangan ada pengusaha hiburan telah membeli CD atau DVD lantas sudah boleh ia menggunakan sesuka hatinya untuk tujuan komersial. Yang dibeli adalah kepingan CD atau DVD untuk dinikmati sendiri, bukan untuk tujuan komersial.
Kalau untuk tujuan komersil haruslah dibangun hubungan
fungsional yang bersifat simbolis mutualisme, jangan simbolis parasitisme, dimana yang satu hidup tetapi merugikan bahkan membunuh yang lain. Jika para penyanyi, musisi dan pencipta lagu tidak mendapatkan keuntungan apaapa dari hasil ciptaannya, itu sama dengan memiskinkan, dan memuat mereka enggan berkreasi. Tidak adanya kreativitas pencipta, berarti menutup kran lahirnya karya cipta, itu sama dengan mati. Dengan kematian, maka para pengusaha hiburan juga ikut terkubur. Perlindungan yang sama juga harus diberikan kepada pelakon lain, selain penyanyi yakni pembawa acara, pemandu acara, pembaca berita, para atlit tinju, renang, bulu tangkis, sepak bola dan lain-lain. Sebab selain mereka tampil dengan segenap kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri dimiliki, hasil dari tampilan itu juga membuahkan keuntungan secara finansial bagi perusahaan yang mengelola siaran. Ada aspek bisnis yang mereka tawarkan kepada publik dimana mereka memperoleh pembayaran melalui iklan. Hasil 11
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 140.
12
dari segenap upaya pelakon yang tampil dalam pertunjukan yang di dalamnya terdapat hubungan bisnis dengan pihak ketiga lainnya (pemasangan iklan), sedah sepantasnya sebagian dari keuntungan itu diserahkan kepada pemegang Neighboring Rights. Dengan demikian kreativitas akan tumbuh dengan pesat, dan inilah salah satu tujuan dari perlindungan hukum Neighboring Rights. 2.
Hak Produser Rekaman Produser rekaman suara biasanya mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atau kedua-duanya. Hak itu dapat diperoleh atas persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Persetujuan itu dapat berupa lisensi. Kalau produser rekaman suara mendapat izin untuk melakukan kegiatan perekaman suara dan kepadanya diberikan izin untuk memperbanyak, hak semacam itu dalam ketentuan hukum hak cipta dilindungi sebagai Hak Cipta. Produser rekaman suara dalam hal ini kapasitasnya sebagai penerima hak dari pencipta. Para produser sudah barang tentu bekerja sesuai dengan teknik-teknik perekaman suara. Peralatan untuk itu disediakan dengan sebaik-baiknya, sebab kualitas hasil rekaman sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas. Studio rekaman harus dilengkapi dengan peralatan teknologi tinggi (canggih) guna menampilkan suara rekaman terbaik. Tak jarang misalnya penyanyi Indonesia harus memilih studio rekaman di Piliphina, Singapore atau Australia. Dengan gambaran seperti itu, dapat dibayangkan besarnya biaya produksi untuk satu rekaman suara. Sudah tentu produser akan memperehitungkan biaya-biaya itu secara ekonomis dan diupayakan dapat kembali dari hasil penjualan karya rekaman suara tersebut dalam bentuk Cassets, CD atau DVD. Selain hak cipta yang melekat pada sang produser dari pencipta, masih ada hak lain lagi yakni Neighboring Rights. Produser tidak hanya berhak mendapat keuntungan dari penjualan Cassets, CD atau DVD (sebab itu merupakan hak cipta), tetapi berhak juga atas royalty manakala Cassets, CD atau DVD itu dikumandangkan di hotel-hotel,
13
restaurant, bar, diskotik, di bandara, pesawat terbang, kapal laut dan apalagi di tempat-tempat lain yang menyediakan sarana hiburan yang bersifat komersil.
3.
Hak Lemabaga Penyiaran Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi adalah dengan ditemukannya rancangan khusus untuk penyebaran informasi secara cepat, tepat dan akurat. Berbagai produk teknologi komunikasi dan informasi, termasuk di dalamnya media radio dan televisi memiliki ciri khas yaitu menjanjikan kecepatan, ketepatan, dan kepraktisan dalam menyajikan berita. Proses penyelenggaraan siaran radio dan televisi merupakan proses yang panjang dan rumit, namun dituntut untuk tetap berjalan di atas landasan pola pikir dan tindakan yang cepat, dinamis, praktis, tepat dan berkualitas. Hal ini dapat dicapai dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi. Siaran radio dan televisi dapat berlangsung selama 24 jam setiap harinya.. Jadi tidak ada waktu yang kosong, tidak ada hari tanpa siaran.12 Dalam kaitannya dengan perlindungan Neighboring Rights, radio dan televise dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalty kepada pemegang hak exsclusive. Hak eksklusif itu adalah lembaga penyiaran pertama atau untuk pertama kalinya menyiarkan acara itu. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran tersebut adalah: 1. Moral Rights, yang merupakan hak dari performers untuk disebutkan namanya dalam kaitan dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka. 2. Exclusive Rights, yaitu dalam hal reproduksi , distribusi, rental dan rekaman suara secara on-line (on-line availability of sound recording) terhadap pertunjukan mereka.
12
J.B. Wahyudi, Dasar-Dasar manajemen Penyiaran, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 1-2.
14
3. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka. Bila diamati dan dicermati masalah moral rights atau hak moral, kita akan segera mengetahui bahwa hak moral merupakan hak dasar yang dimiliki oleh performers (artis, penyanyi, pemusik dan orang-orang yang berakting, berpidato, mendeklamasikan, memainkan maupun menampilkan karya seni dan kesusastraan dan cerita rakyat)13 untuk disebutkan namanya. Dalam penampilan sebuah lagu di radio atau televise, penyiar radio wajib menyebutkan nama penyanyi dan penciptanya begitu juga musisinya. Performers atau pemegang hak mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran yang disiarkan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Hal ini merupakan hal yang wajar karena lembaga siaran ini mendapatkan keuntungan atau fee dari produsen-produsen yang produknya ditawarkan melalui radio atau televise tersebut dalam bentuk iklan. Inilah wujud dari Property Rights yang dimiliki oleh performers. Pembayaran royalty adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakan hak atas Neighboring Rights di kalangan lembaga penyiaran. Hal ini juga tak lain adalah sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) di Indonesia, dimana Indonesia adalah salah satu penandatangan Konvensi Roma yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang Neighboring Rights ini. Dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.14 Kata “fungsi ekonomi”, menurut penulis dapat diartikan bahwa dengan lembaga penyiaran ini
maka semua pihak yang terkait dengan
penyiaran memperoleh keuntungan financial secara proporsional.
13 14
WIPO Performances and Phonograms Treaty, Artcle 2 (a). UU Penyiaran dan Pers, Fokusmedia, Bandung, 2005, hal. 6.
15
BAB III PENUTUP A.
KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 2. Produser rekaman suara memiliki hak aksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. 3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang siaran karyanya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.
B.
SARAN Penampilan penyanyi, musisi dan penari sama andilnya dalam keberhasilan sebuah pagelaran musik dan lagu. Dalam terminologi hukum neighboring rights ketiga-tiganya (penyanyi, musisi dan penari) memiliki hak yang sama. Tak jarang karena gerakan tarian yang ditampilkan dalam pagelaran itulah yang membuat pemirsa tertarik, sehingga karya rekaman lagi tersebut menjadi laris di pasaran yang membawa keuntungan bagi pencipta, produser rekaman dan penyanyi dan juga sang musisi. Penari sering terabaikan. Kiranya sudah saatnya penghargaan terhadap penari juga si pencipta tari koreografer di perhatikan dalam setiap kali ada transaksi bisnis yang obyeknya hak cipta dimana di dalamnya melibatkan penari sebagai pemegang hak neighboring rights.
16
DAFTAR PUSTAKA 1.
R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. 2. Soedharyo Soimin, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Cet. II, 1999. 3. Mahadi, Hak Milik Immateril, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985. 4. Bouwman-Noor Mout, Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri, Makalah, FH-USU, 10 Januari 1989. 5. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003 6. International Bureau of WIPO, International Protection of Copyrights and Neighboring Rights, WIPO/CNR/ABU/93/2. 7. UU Perlindingan HAKI, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004. 8. J.B. Wahyudi, Dasar-Dasar manajemen Penyiaran, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994. 9. WIPO Performances and Phonograms Treaty.. 10. UU Penyiaran dan Pers, Fokusmedia, Bandung, 2005.
17
