Search
Home
Saved
1
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perjalanan UUD 19945 Hingga Sekarang.2003doc
Uploaded by sitha1990
Bestsellers
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents
10K views
HIPOTIK
1
of 10
Pengangkatan anak
Makalah Hukum Lingkungan
Search document
PERJALANAN UUG 19945 HINGGA HING GA SEKARANG Sheet Music
SERTA DEFINISI HUKUM
STH IBLAM
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Bestsellers
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1
10K views
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perjalanan UUD 19945 Hingga Sekarang.2003doc
Uploaded by sitha1990
Bestsellers
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
HIPOTIK
1
of 10
Pengangkatan anak
Makalah Hukum Lingkungan
Search document
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 1945, atau disingkat disingkat UUD 194 UUD '45, adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini.
UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 1945.. Sejak tanggal 27 Desember 1949 1949,, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada DPR pada tanggal 22 Juli 1959 1959.. Pada Pada kuru kurun n wakt waktu u tahu tahun n 1999 1999--2002 2002,, UUD 1945 1945 meng mengal alam amii 4 kal kali pe (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketataneg Republik Indonesia. •
Naskah Undang-Undang Dasar 1945
Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 ba pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat be dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat A Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Tambahan.
Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Ne Republ Republik ik Indonesi Indonesia a Tahun ahun 1945 1945 Dalam Dalam Satu Naskah Naskah, Sebagai Sebagai Naskah Perbant Perbantuan uan Kompilasi Tanpa Ada Opini. Sign up to vote on this title
Sejarah Awal
Useful
Not useful
Home
Saved
Bestsellers
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perjalanan UUD 19945 Hingga Sekarang.2003doc
Uploaded by sitha1990
Bestsellers
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents
1
10K views
Sheet Music
HIPOTIK
1
of 10
Pengangkatan anak
Makalah Hukum Lingkungan
Search document
masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama B ini tanpa kata "Indonesia" "Indonesia" karena hanya diperuntukkan diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumat BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10 10--17 Juli 1945 1945.. Tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 1. Periode berlakunya berlakunya UUD UUD 1945 1945 18 agustus 1945- 27 desember desember 1949
Dalam Dalam kurun kurun waktu waktu 1945-1 1945-1950, 950, UUD 1945 tidak tidak dapat dapat dilaks dilaksanak anakan an sepenuh sepenuhnya nya Indonesia Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan perjuangan mempertahanka mempertahankan n kemerdekaan. kemerdekaan. Mak Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP kekuas kekuasaan aan legisl legislati atif, f, karena karena MPR dan DPR belum belum terben terbentuk tuk.. Tanggal anggal 14 Nove Novembe mbe dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiw merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.
Amandemen pertama diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR RI tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum MPR RI. Ada sembilan pasal UUD 1945 yang diubah yaitu Pasal 5 A Ayat yat (1), 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 2 0, dan Pasa
2. Periode berlakunya berlakunya Konstitusi Konstitusi RIS 1949 1949 27 desember desember 1949 - 17 agustus agustus 1950
Pada masa ini sistem pemerintahan pe merintahan indonesia adalah parlementer. parlementer.
Tahun 1950, Republik Indonesia Indone sia Serikat (RIS) terbentuk maka yang digunakan adalah UUD (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Serikat
Amandemen kedua diputuskan dalam dalam Rapat Paripurna MPR RI tanggal 18 Agustus 2 pada Sidang Tahunan MPR RI. Ada 10 pasal UUD 1945 yang diubah dan/atau ditambah yai Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal19, Pasal 20 Ayat Ayat (5) , Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat Ayat (2) dan d an Ayat Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pas 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 2 8E, Pasal 28F, 28F pasal 28G, 28H,Pasal 28 Sign, up to vote on Pasal this title Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan PasalNot 36C. Useful useful
Home
Saved
Bestsellers
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perjalanan UUD 19945 Hingga Sekarang.2003doc
Uploaded by sitha1990
Bestsellers
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Magazines
News
Documents Sheet Music
HIPOTIK
1
Download
10K views
of 10
Pengangkatan anak
Makalah Hukum Lingkungan
Search document
Namun sampai lima tahun kemudian ternyata Badan Konstituante belum juga membuat membuat Undang Undang Undang Undang Dasar Dasar yang yang baru. baru. Presid Presiden en Soekar Soekarno no pun mengel mengel makl makluma umatt yang yang terk terkena enall bern bernam amaa Dekr Dekrit it 5 Juli Juli 1959 1959 Inti, Inti, Dekrit Dekrit terseb tersebut ut membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke Undang Undang Dasar 1945.
Adapun amandemen ketiga diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR RI tanggal 9 November 2001 pada Sidang Tahunan Tahunan MPR RI. Ada 10 pasal UUD 1945 yang diuba dan/atau ditambah yaitu Pasal 1 Ayat Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat Ayat (1), (3) dan (4); Pasal Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1) (3), (4), (5), (6) dan d an (7); Pasal 7C, Pasal 8 Ayat Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat Ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C Ayat Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 22D Ayat Ayat (1) (3) dan (4); Bab Ba b VIIB, Pasal 22E ayat a yat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);Pasal 23 Ayat Ayat (1), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ay (1), (2), (3), (4) dan d an (5); Pasal 24B Ayat Ayat (1), (2), (3) dan (4); dan Pasal 24C Ayat Ayat (1), (3), (4), (5) dan (6).
Sementara Kalau amandemen pertama dan kedua berjalan mulus, tidak begitu pada amandemen ketiga. Amandemen ketiga yang dilakukan MPR mendapat kecaman da berbagai lapisan masyarakat bahkan tidak sedikit anggota MPR yang menolak keput tersebut. Ini dapat dilihat dari terbentuknya sebuah g erakan di MPR yang menamaka dirinya Gerakan Nurani Parlemen (GNP). GNP ini digagas oleh Amin Aryoso Aryoso dari P yang anggotanya lintas partai, yaitu dari unsur wakil wak il rakyat Utusan Golongan, PDI-P PKB, Golkar, dan Utusan Daerah. Menurut GNP amandemen ketiga tersebut sudah kebablasan, bahkan mereka menuding MPR telah membuat Undang Undang Dasar b Elemen masyarakat yang menolak salah satunya adalah sekitar 40 para pensiunan jenderal yang dipimpin oleh mantan Wakil Presiden, Try Try Sutrisno. Mereka bahkan menemui Ketua MPR, Amin Rais, salah satu tuntutan mereka adalah menghentikan proses amandemen dan kembali ke UUD 1945.
Sign up to vote on this title
Useful
4. Periode Periode kembal kembaliny inya a ke UUD 1945 1945 5 juli juli 1959-19 1959-1966 66
si
i polit politik ik pad
Sida Sida
ti
1959 1959 di
Not useful ban ak
li
ri
Home
Saved
Bestsellers
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1
10K views
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perjalanan UUD 19945 Hingga Sekarang.2003doc
Uploaded by sitha1990
Bestsellers
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents •
Sheet Music
HIPOTIK
1
of 10
Pengangkatan anak
Makalah Hukum Lingkungan
Search document
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Indonesia.
•
Periode UUD 1945 masa orde baru 11 maret 1966- 21 mei 1998
Pada masa Orde Baru (1966-1998), (1966-1998), Pemerintah Pemerintah menyatakan akan menjalankan menjalankan UUD 194 Pancas Pancasila ila secara secara murni murni dan konsekue konsekuen. n. Namun Namun pelaks pelaksana anaanny annyaa terny ternyata ata menyimp menyimpang ang Pancas casila dan UUD 1945 yang ang murni, ni,terutama ama pelangga ggaran pas pasal 23 Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara m sejumlah peraturan: •
•
•
Ketetapan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 I/MPR/1983 yang menyatakan menyatakan bahwa MPR berketetapan berketetapan mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menya bahwa bahwa bila bila MPR berkehe berkehendak ndak menguba mengubah h UUD 1945, 1945, terleb terlebih ih dahulu dahulu harus harus pendapat rakyat melalui referendum. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 5 Tahun ahun 1985 1985 tent tentan ang g Refe Refere rend ndum um,, yang yang me pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
Periode 21 mei 1998- 19 oktober 1999
Pada masa ini dikenal masa transisi. Periode UUD 1945 Amandemen
Salah satu tuntutan tuntutan Reformasi Reformasi 1998 adalah dilakukannya dilakukannya perubahan (amandemen) ter UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena Sign up to vote on this title pada masa Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan Useful Not usefuldi tangan rak kekuasaan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal pasal-pasal yang terlalu "luwes" (seh dapat dapat meni menimb mbul ulka kan n muli mulita tafs fsir ir), ), sert sertaa kenya kenyata taan an rumus rumusan an UUD UUD 1945 1945 tent tentan ang g se
Home
Saved
Bestsellers
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
10K views
1
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perjalanan UUD 19945 Hingga Sekarang.2003doc
Uploaded by sitha1990
Bestsellers
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents •
Sheet Music • •
•
HIPOTIK
1
of 10
Pengangkatan anak
Makalah Hukum Lingkungan
Search document
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14 14--21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama 1945 Sidang Tahunan Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1 Sidang Tahunan Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945 Sidang Tahunan Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempa UUD 1945.Namun 1945.Namun demikian, proses amandemen tahap keempat sendiri masih mene hambatan di sana sini. Bahkan penolakan terhadap amandemen pun muncul di kalan parlemen. Apa sih yang dikhawatirkan? Dari pengalaman sejarah Indonesia, UUD yang digunakan oleh Republik Indonesia telah beberapa kali berganti. Pertama kali berdiri RI menggun akan UUD 1945. Lima tahun kemudian,Ini berarti sampai tahun 1960 atau 15 tahun setelah merdeka, Repub Indonesia telah memakai empat Undang Undang Dasar yaitu (1) Undang Undang Da 1945 (UUD 1945), (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS (3) Undang Undang Dasar Sementara (UUD-S), (4) Undang Und ang Dasar 1945 (U 1945). Setelah itu 30 tahun lebih sampai dengan tahun 1998, UUD 1945 seperti tersakralka tidak pernah diamandemen. Sakralisme tersebut gugur bersamaan tumbangnya era O Baru pada awal tahun 1998. Pada era reformasi dalam kurun waktu tiga tahun (1999 2001) UUD telah diamandemen seban yak tiga kali. Bahkan bulan Agustus 2002 ini U 1945 akan diamandemen kemballi, ini berarti dalam empat tahun UUD 1945 telah em kali pula diamandemen. Sedangkan berdasarkan Rancangan Walau banyak suara yang menolak amandemen keempat, namun proses amandemen keempat yang direncanakan pada bulan Agustus 2002 tetap berjalan karena merupak salah satu amanat reformasi. Bahkan Panitia Ad Hoc MPR telah memasuki tahap finalisasi rumusan Rancangan Ketetapan MPR.
Amandemen Keempat UUD 1945 meliputi 14 Pasal, Peralihan dan Aturan SignAturan up to vote on this title Tambahan. Pasal yang diubah dan/atau dan /atau ditambah yaitu Pasal 2 ayat (1); Pasal 3 ayat Useful Not useful Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); BAB IV; 15A; Pasal 16 ayat (1), (2), (3); Pasal 23 Pasal 23D; Pasal 24 Ayat Ayat (3); Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), (4), (5); BAB XIII; Pasal 31
Home
Saved
Bestsellers
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perjalanan UUD 19945 Hingga Sekarang.2003doc
Uploaded by sitha1990
Bestsellers
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents
10K views
HIPOTIK
1
of 10
Pengangkatan anak
Makalah Hukum Lingkungan
Search document
Masalah tujuh kata tentang pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya. 4. Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 Ayat Ayat 3) Masalah masuknya kata-kata iman dan takwa serta berahlak mulia dalam sistim pendidikan nasional. 5. Perubahan UUD (Pasal 37 Ayat Ayat 1, 2, 3)
Sheet Music
•
Masalah jumlah pengusul perubahan Undang Undang Dasar.
Masalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di dalam keang gotaan MPR merupakan keinginan Partai Golkar dan juga disetujui oleh PDI-P walau dengan agak ragu-ragu Keuntungan yang diperoleh Partai Golkar adalah ada lah masih kuatnya struktur partai terse di luar pulau Jawa. •
Struktur tersebut seperti masih banyaknya anggota Partai Golkar yang menjabat Gubernur, Walikota, Walikota, Bupati, Kodam, Dandim, dll. Nah struktur tersebut yang mempunyai peluang terbesar untuk menduduki jabatan DPD. Sedangkan keanggotaa DPD dipilih langsung di setiap propinsi melalui pemilu.
Mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan keingi PDI-P, PDI-P, seperti keputusan kepu tusan akhir Rakernas-nya Rak ernas-nya di Bali. Walau di awal-awalnya banyak tokoh-tokoh PDI-P menolak atas usul pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
Ini dapat dimengerti karena figur Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDI-P paling mengakar dan dikenal oleh segala lapisan masyarakat di Indone dibandingkan dengan tokoh-tokoh tokoh -tokoh politik yang lainnya. Partai Golkar sepertinya mendukung walau agar ragu-ragu, begitu juga dengan PPP dan PKB. Mengenai Pasal 29 mengenai Agama, yang menginginkan perubahan adalah Partai Keadilan, PAN, PAN, PPP dan PBB yaitu ingin menambahkan mena mbahkan tujuh kata tentang syariat Islam. Sedangkan yang tidak menginginkan perubahan peruba han yaitu PDI-P, PDI-P, Golkar, FSign up to vote on this title TNI/Polri, selain itu ada juga partai yang menginginkan jalan tengah yaitu PKB.
Useful
Not useful
Melihat begitu peliknya permasalahan yang akan dibahas dalam Sidang Tahunan MP nanti banyak pihak pesimis amandemen dapat tuntas. Apalagi sampai saat ini Fraksi
Home
Saved
Bestsellers
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
10K views
1
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perjalanan UUD 19945 Hingga Sekarang.2003doc
Uploaded by sitha1990
Bestsellers
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents
Sheet Music
HIPOTIK
1
of 10
Pengangkatan anak
Makalah Hukum Lingkungan
Search document
Tampaknya untuk soal ini belum ada kata sepakat diantara para politisi partai itu. Ma banyak pertentangan, apakah hasil amandemen langsung diterapkan atau ditunda hin tahun 2009. •
•
Definisi hokum •
•
•
•
•
Membaca beberapa literatur utamanya yang terkait dengan Ilmu Hukum, maka akan kita temukan beberapa definisi/pengertian tent “hukum”, dan definisi tentang “hukum” itu dapat pula kita temui da kamus, ensiklopedi ataupun dari suatu aturan perundang-undangan Untuk melihat apa yang dimaksud dengan hukum, berikut akan diu definisi “hukum” dari beberapa aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang ada, sebab timbulnya perbedaan tentang sudut pandang o ran tentang apa itu “hukum” salah satunya sangat dipengaruhi oleh ali yang melatarbelakanginya. Aliran Sosiologis Roscoe Pound, Pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni: 1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusi dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonom 2. Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar dasar-dasar kewenangan dar putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapanharapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubung mereka atau menentukan tingkah laku mereka). Hukum bagi Rescoe Pound adalah sebagai “Realitas Sosial” dan neg didirikan demi kepentingan umum & hukum adalah sarana utamany Jhering: Law is the sum of the condition of social life in the widest Sign up to vote on this title sense of the term, as secured by the power of the states through th Useful Not useful means of external external compulsion (Hukum adalah sejumlah kondisi kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan nega melalui cara paksaan yang bersifat eksternal). ek sternal).
Home
Saved
Bestsellers
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
10K views
1
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Perjalanan UUD 19945 Hingga Sekarang.2003doc
Uploaded by sitha1990
Bestsellers
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents •
Sheet Music •
•
•
•
•
•
•
HIPOTIK
1
of 10
Pengangkatan anak
Makalah Hukum Lingkungan
Search document
Llewellyn: What officials do about disputes is the law it self (apa yan diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu su atu persengketaan, adala hukum itu sendiri). Salmond: Hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpu asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradila Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diaku dan dilaksanakan pada pengadilan. Aliran Antropologi Schapera: Law is any rule of conduct likely to be enforced by the co (hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan). Gluckman: Law is the whole reservoir of rules on which judges draw their decisions (hukum adalah keseluruhan gudang-aturan di atas mana para hakim mendasarkan putusannya). Bohannan: Law is that body of binding obligations which has been reinstitutionalised reinstitutionalised within the legal institution (hukum adalah merupakan himpunan kewajiban-kewajiban yang telah dilembagaka kembali dalam pranata hukum). Aliran Historis Karl von Savigny: Savigny: All law is originally formed by custom and popular feeling, that is, by silently operating forces. Law is rooted in a peopl history: history: the roots are fed by the consciousness, the faith and the customs of the people (Keseluruhan (Keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, kerakyatan, yaitu melalu pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara. Aliran Hukum Alam Aristoteles: Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspressikan bentuk dari konstitusi; hukum Sign uphakim to vote ondan this title berfungsi untuk mengatur tingkah laku para putusannya pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman pelanggar. Useful terhadap Not useful Thomas Aquinas: Hukum adalah suatu aturan atau a tau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk
Home
Saved
Bestsellers
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
1
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Perjalanan UUD 19945 Hingga Sekarang.2003doc
Uploaded by sitha1990
Bestsellers
Books
Audiobooks
Save
Embed
Share
Print
Download
Magazines
News
Documents
10K views
Sheet Music •
•
HIPOTIK
1
of 10
Pengangkatan anak
Makalah Hukum Lingkungan
Search document
masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independ dimana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi. Blackstone: Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasi, untuk ditaati. Hans Kelsen: Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap ting laku manusia… Hukum adalah kaidah-kaidah primer yang menetap sanksi-sanksi.
•
•
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Bestsellers
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
