SEJARAH PENGELOLAAN KAS INDONESIA SEBELUM REFORMASI
DISUSUN OLEH: ANIS RIFAI (02) DHANIEL TM MANURUNG (06) DIEKSA BEBADITO (07) DINA OKTARIA (09) HERO DWI AFRISAL (15) IKA LASTRI BANJARNAHOR (17) JUWITO ARIBOWO (20)
I.
Pendahuluan Sejak zaman Kolonialisme Belanda, pengelolaan keuangan negara telah diatur dan diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1864, pemerintahan Hindia Belanda telah menetapkan Indische Comptabiliteiswet (ICW) atau Undang-undang Perbendaharaan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1967. ICW adalah sekumpulan aturan yang digunakan para pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan negara baik di Departemen Keuangan ma upun Departemen Teknis. Penerapannya dilakukan untuk menghindari berbagai pelanggaran dan fraud dalam administrasi dan pengelolaan keuangan pada masa itu. Pada waktu itu juga berlaku Reglement voorhet Administratief (RAB) Staatsblad 1933 Nomor 381, yang mengatur sebagian kewenangan pengelolaan keuangan yang berada di kuasa para administrator, antara lain kewenangan otorisasi dan ordonansering. Sedangkan untuk pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructure en verdure bepalingen voor de Algemene Rakenhower (IAR) Staatsblad 1933 Nomor 320.
II.
Dasar Hukum
Indische Comptabiliteiswet (ICW)
Reglement voorhet Administratief (RAB) Staatsblad 1933 Nomor 381
Instructure en verdure bepalingen voor de Algemene Rakenhower (IAR) Staatsblad 1933 Nomor 320
III.
UU Darurat Nomor 3 Tahun 1954 yang disahkan dengan UU Nomor 12 Tahun 1954
UU Nomor 9 Tahun 1968
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
Perkembangan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam perkembangannya, ICW sudah mengalami beberapa perubahan, antara lain dengan UU
Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Tahun Anggaran. Terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pada awal berlakunya, ICW memuat hal-hal antara lain sebagai berikut: 1. Anggaran rutin dan anggaran modal ditetapkan setahun sekali. 2. Sisa anggaran yang masih ada sesudah tahun anggaran berakhir harus ditetapkan dengan UU. 3. Gubernur Jenderal adalah penguasa pengurusan umum keuangan negara. 4. Pengawasan terhadap pengurusan keuangan negara dilakukan ol eh Algemeene Rekenkamer yang diangkat oleh Raja. Lembaga ini selanjutnya menjadi cikal bakal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 5. Sumbangan-sumbangan Hindia Belanda untuk Belanda tetap diteruskan.
5. Tata cara pertanggungjawaban pengurusan keuangan negara yang ditujukan kepada Algemeene Rekenkamer. 6. Peraturan tentang tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada pengawai negeri dan bendaharawan yang merugikan negara.
Kemudian, pada masa sebelum kemerdekaan, ICW telah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya adalah: 1. Tuntutan ganti rugi mulai dikenakan pada tahun 1895 dan bukan hanya kepada bendaharawan, tetapi juga kepada yang bukan bendaharawan. 2. Pencabutan pasal mengenai sokongan kepada Belanda dilakukan pada tahun 1903. 3. Perubahan pada tahun 1912 menetapkan bahwa Hindia Belanda merupakan satu Badan Hukum tersendiri yang terpisah dari Negara Belanda, termasuk hasil milik dan beban yang harus dipikulnya. Dengan perubahan ini, segala sesuatu yang semula diatur atau harus diputuskan dari Negara Belanda sejak tahun 1912 bisa dilakukan sendiri di Hindia Belanda. 4. Perubahan pada tahun 1917 menentapkan bahwa Gubernur Jenderal mempunyai wewenang untuk menentapkan sementara anggaran serta menetapkan perhitungan anggaran dan berwenang menggunakan sisa anggaran lebih atau menutup sisa anggaran kurang. Hal ini terkait dengan dibentuknya Volks Raad (Perwakilan Rakyat), di Hindia Belanda meskipun pengesahannya masih dilakukan oleh raja. 5. Perubahan pada tahun 1925 menetapkan kebijaksanaan keuangan dilimpahkan ke Hindia Belanda di mana Gubernur Jenderal harus bekerja sama dengan Volks Raad untuk penetapannya, sedangkan kerajaan Belanda hanya memberikan garis-garis besarnya.
Lalu, pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ICW juga mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya adalah; 1. Berdasarkan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1954 yang disahkan dengan UU Nomor 12 Tahun 1954, sistem Stelsel hal (virement Stelsel) diubah menjadi stelsel kas. 2. Dengan UU Nomor 9 Tahun 1968 ditetapkan perubahan tahun anggaran yang semula dari 1 Januari sampai 31 Desember menjadi dari 1 April sampai 31 Maret. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tahun anggaran diubah kembali ke 1 Januari sampai 31 Desember yang tetap berlaku hingga sekarang.
IV.
Perbaikan Peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara
Tercatat terdapat 14 (empat belas) tim telah dibentuk dengan tugas menyusun RUU Keuangan Negara atau RUU Perbendaharaan Negara, yaitu : 1. Panitia Achmad Natanegara yang menghasilkan konsep RUU Keuangan Republik Indonesia “UKRI” tahun 1945-1947. 2. Panitia Hermans berhasil menyusun RUU Pokok tentang Pengurusan Keuangan Negara disingkat “UUPKN” (dalam bahasa Belanda) tahun 1 950-1957. 3. Panitia Ahli Departemen Keuangan, dengan hasil konsep RUU tahun 1959-1962. 4. Panitia Ahli Departemen Keuangan dan Politisi, tidak menghasilkan konsep RUU tahun 19631965. 5. Panitia Soedarmin tahun 1969-1974 menghasilkan susunan konsep RUU tentang pengurusan Keuangan Negara. 6. Panitia Gandhi tahun 1975-1983 menghasilan susunan konsep RUU semula berjudul “Undang-undang tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara” berubah menjadi “Undang-undang tentang Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara”, berubah menjadi “Undang undang tentang Keuangan Negara”, berubah menjadi “Undang-undang tentang Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara”, dan akhirnya berubah menjadi “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara” 7. Panitia Prof. Dr. Rochmat Soemitro, dibentuk tahun 1983-1984 oleh Departemen Kehakiman dan menyusun konsep RUU semula berjudul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara” kemudian menjadi “Undang-undang tentang Pokok-Pokok Perbendaharaan Negara 8. Panitia Soegito dibentuk tahun 1984- 1988 dengan hasil mengolah kembali RUU hasil panitia Gandhi yang kemudian diberi judul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara 9. Tim Intern Badan Pemeriksa Keuangan, tahun 199 0 berhasil menyusun konsep RUU berjudul “Undang-undang tentang Keuangan Negara 10. Panitia Taufik, tahun 1989-1993 mengkaji ulang hasil Panitia Soegito dan hasilnya tetap diberi judul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara” 11. Tim Pengkajian dan Penyempurnaan RUU Perbendaharaan Negara, tahun 1998-1999, mengkaji dan menyempurnakan RUU Perbendaharaan Negara hasil panitia Taufik dan tetap diberi judul “Undangundang tentang Perbendaharaan Negara” 12. Tim Counterpart, tahun 1999, menyusun RUU yang diberi judul “RUU tentang Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara” 13. Tim Penyusunan RUU Ketentuan Pokok Keuangan Negara, tahun 1999-2001 14. Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan, tahun 2001-2004, bertugas melanjutkan tim Penyusunan RUU Ketentuan Pokok Keuangan Negara Hasil kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan itulah yang kemudian disahkan o leh DPR RI pada tanggal 6 Maret 2003 yaitu UU No . 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Kemudian dalam tenggat waktu 1 (satu) tahun, DPR juga mengesahkan RUU tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004) dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket undang-undang tentang keuangan negara tersebut menandai reformasi bidang keuangan negara yang selama kurun waktu yang sangat panjang masih menggunakan UU warisan kolonialisme Belanda.
V.
Kesimpulan
