PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA PRANCIS DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA INGGRIS Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah ‘Perbandingan Administrasi Negara’ Oleh: H.Holidin,Drs,M.M.
DiSusun Oleh: ARIS SEKTI E. 0835221278
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SEBELAS APRIL SUMEDANG 2010
Administrasi Negara Prancis 1.
Bentuk Negara Bentuk Negara Prancis yaitu salah satu Negara yang berbentuk Negara Kesatuan.
2.
Bentuk Pe Pemerintah Bentuk Pemerintah Prancis adalah Kesatuan Demokrasi dan Sekuler.
3.
Sistem Pemerintahan Prancis menganut system pemerintahan Kabinet Parlementer,maka para menteri bertanggung jawab baik bersama- sama maupun secara perseorangan terhadap Parlementer
4.
System Politik
Parlemen
Pasal 24 UUD
“Parle “Parlemen men terdiri terdiri dari dari dewan dewan nasion nasional al dan senat. senat.Wak Wakil-w il-waki akill untuk dewan nasional dipilih secara langsung dalam pemilihan umum.S umum.Sena enatt dipili dipilih h secara secara tidak tidak langsu langsung, ng,yan yang g terdiri terdiri dari dari wakil-wakil wakil-wakil daerah.Orang daerah.Orang Prancis Prancis yang tinggal diluar diluar Prancis Prancis diwakili dalam Senat.”
Presiden
Pasal 5
“Presiden Republic harus menjalankan dan menaati UUD.”
Pasal 12
“Presiden Republic setelah berkonsultasi dengan perdana menteri
dan para ketua dewan Nasional dan senat dapat mengumumkan pembubaran dewan nasional.”
Dewan Menteri / Pemerintah
Pasal 20
“Pemerintah menentukan dan menjalankan kebijakan dewan menteri dan pertanggung jawaban terhadap Parlemen.”
Pasal 21
“Perdana menteri memimpin pemerintahan . Ia bertanggung jawab atas pertahanan nasional dan harus menjalankan UU.”
Mahkamah Agung
Pasal 64
“Presiden republic merupakan kebebasan Peradilan.”
Pasal 65
“Mahkamah Agung diketuai oleh Presiden republic dan menteri kehakiman sebagai wakil Presiden
Dewan Konstitusi
Pasal 56
“Dewan Konstitusi terdiri dari 9 anggota untuk masa jabatan 9 tahun dan tidak boleh di perbaharui.”
Pasal 61
“UU organic yang telah dibuat oleh parlemen sebelum disyahkan dan dilaksanakan harus disampaikan terlebih dahulu kepada dewan
konstitusi untuk diuji atau diperiksa apakah sesuai dengan UU atau tidak.”
5.
Fungsi ngsi - Fu Fungsi ngsi Lemb embaga aga Neg Nega ara
Presiden
Presiden memiliki fungsi sebagai :
Presiden Republik harus menjalankan dan menaati UUD
Pres Presid iden en
seba sebag gai
pen penjam jamin
(guarantor),
kemer emerde deka kaan an
nasional,kesatuan wilayah dan hasil persetujuan serta perjanjian daerah
Presiden Presiden Republik Republik dapat membuba membubarkan rkan dewan nasional nasional setelah setelah berko berkonsu nsultas ltasii dengan dengan perdan perdanaa menter menterii dan para para ketua ketua dewan dewan nasional dan senat.
Presiden menandatangani aturan – aturan dan dekrit yang telah ditetapkan oleh dewan menteri
Presiden adalah angkatan Perang.
Parlemen
Berdasarkan pasal 24 UUD ,parlemen terdiri dari dewan nasional dan senat.Parlemen
berkuasa
untuk
menyatakan
perang
dan
membuat,mengesahkan UU yang menyangkut:
Hak – hak sipil dan jaminan pokok bagi warga Negara dalam menjalankan kemerdekaa umum
Kebangsaan, status perkawinan, keturunan dan warisan
Penetapan dasar penarikan pajak dan system peredaran nilai uang
Organisasi umum dan pertahanan nasional
Dewan Menteri / Pemerintah
Dewan Menteri mempunyai fungsi :
Perdana menteri memimpin kegiatan pemerintah
Pemerintah Pemerintah menentukan menentukan dan menjalankan menjalankan kebijaksan kebijaksanaan aan dewan menteri dan bertanggung jawab terhadap Parlementer
Tindakan-tindakan / keputusan – keputusan perdana menteri harus memakai memakai contra contra Sign Sign daripa daripada da menteri menteri yang yang akan akan menjala menjalakan kan apabila hal itu diperlukannya
Perd Perdan anaa ment menter erii bers bersam amaa dewan dewan ment menteri eri bert bertan angg ggun ung g jawab jawab kepada kepada dewan dewan nasion nasional al tentan tentang g progra program m dan kewaji kewajiban ban umum umum terhadap pemerintah
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai:
Sebagai penjaga kemerdekaan bagi perseorangan yang prinsipnya telah diatur oleh UU
Presiden Republik merupakan penjamin kebebasan peradilan
Dewan Konstitusi
Menguji UU organic yang telah dibuat oleh parlemen sebelum di syahkan dan dilaksanakan
Mengawasi pelaksanaan pemilihan presiden
Memeriksa pengaduan –pengaduan dan pengumuman atau hasil pemilu
Menetapkan aturan – aturan pemilihan angota – angota senat dan dewan nasional
Memeriksa Memeriksa pelaksanaan pelaksanaan prosedur Referendum Referendum dan menemukan menemukan hasilnya.
Dewan Sosial dan Ekonomi
Dewan Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai:
Bert Bertug ugas as
apab apabil ilaa
dimin iminta ta
oleh oleh
peme pemeri rint ntah ah
memb member erik ikan an
pen penda dapa patn tnya ya tent tentan ang g rancan rancanga gan n UU yang yang dibu dibuat at oleh oleh dewa dewan n menteri maupun rancangan UU yang telah dibuat oleh Parlemen
Rancangan UU yang disusun oleh dewan menteri / pemerintah yang yang bert bertali alian an deng dengan an soci social al ekon ekonom omii haru haruss terle terlebi bih h dahu dahulu lu diserahkan kepada dewan konstitusi untuk meminta pendapatnya.
Administrasi Negara Inggris 1.
Bentuk Negara Bentuk Negara Inggris adalah Negara Kesatuan ( Unitary State ),dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas Inggris,Skotlandia,Wales,dan Irlandia Utara
2.
Bentuk Pe Pemerintah Bentuk Bentuk Pemerintaha Pemerintahan n Negara Inggris Inggris yaitu Monarkh Monarkh Konstitusi Konstitusional onal dengan Raja/Ratu sebagai kepala Negara.
3.
Sistem Pemerintahan Inggri Inggriss mengan menganut ut system system pemerin pemerintah tahan an Parlem Parlement enter, er,mak makaa yang yang berkuasa berkuasa secara Riilnya di dalam pemerintahan pemerintahan di pegang oleh Perdana Menteri dengan bantuan Kabinet dan aparatnya.
4.
System Politik
Supra Stuktur Politik
Yaitu meliputi lembaga – lembaga / organ – organ alat pelengkap Negar Negaraa yang yang ada dan berfun berfungsi gsi serta serta menjala menjalanka nkan n perann perannya ya dalam dalam suatu suatu Negara,antara lain :
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan legislatif di Negara Inggris dipegang oleh Parlemen yang terdiri atas 2 (dua) majelis, yaitu Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis Rendah (House of Commons)
Kekuasaan Eksekutif
Badan Eksekutif keseluruhan di Inggris disebut dengan Privy Council yang dipimpin oleh Monarkh (Ratu) dan terdiri dari : •
Kurang lebih 20 orang menteri kabinet yang bekerja atas asas “tanggung jawab“ yang kekuasaan realnya terletak di tangan seorang perdana menteri yang memimpin menteri – menteri menterinya nya menjal menjalank ankan an roda roda pemeri pemerintah ntahan, an,ser serta ta empat empat atau lima orang Menteri inti;
•
Menteri (anggota Kabinet) yang non-departemental;
•
Menteri departmental;
•
Ment Menter erii
(non (non-a -an nggot ggotaa
departemental.
Kekuasaan Yudikatif
Kabi Kabin net) et)
yan yang
memp mempu unyai nyai
Karena tidak terdapat konstitusi tertulis di Negara Inggris,maka badan Yudika Yudikatif tif dirasa dirasa tidak tidak diperl diperluka ukan,k n,karen arenaa menuru menurutt Richar Richard d Rose Rose (seper (seperti ti dimu dimuat at
dala dalam m
“Compa “Comparat rative ive
Polit Politic icss
Today” Today”-- nya
Gabri Gabriel el
Almon Almond d )
mengemukakan : “Pengadilan “Pengadilan tidak menentukan menentukan ruang lingkup wewenang wewenang kekuasaan pemerintah,sebab tidak ada UUD tertulis yang menolak
lagalitas
UU
yang
diterapkan
pemer pemerint intah. ah.Kek Kekuas uasaan aan pemeri pemerintah ntah tidak tidak dibatas dibatasii oleh oleh hukum,tetapi oleh keyakinan masyarakat tentang apa yang boleh
dan
apa
yang
tidak
boleh
dilakukan
oleh
pemerintah.Dengan tidak adanya UU formal tentang hakhak
manusia
yang
menjamin
kebebasan
rakyat
Inggris,maka setiap orang harus bergantung pada normanorma norma kebud kebudaya ayaan an untuk untuk membat membatasi asi tindak tindakan-t an-tind indaka akan n pemerintah pemerintah.Keper .Kepercayaan cayaan yang sudah lama ada mengenai mengenai kebebasan kebebasan berbicara adalah suatu hambatan hambatan yang efektif terh terhad adap ap
peny penyen enso sora ran n
per perso soala alann-pe pers rsoa oala lan n
oleh oleh yang yang
peme pemeri rint ntah ah
atas atas
memp mempen enga garu ruhi hi
semu semuaa keam keaman anan an
Nasional.UU yang mengatur rapat-rapat umum,demontrasi memberi peluang yang besar pada kelompok protes yang ingin mengajukan pandangan-pandangan mereka”
Infrastruktur Politik
Infrastruktur politik dalam hal ini meliputi kekuasaan politik yang tidak secara nyata tampak di permukaan,akan tetapi sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik suatu Negara yang terdiri dari:
Partai Konservatif yang memegang mayoritas di Parlemen
Partai Buruh sebagai partai oposisi utama
Partai Liberal & Partai Sosial Demokrat
5.
Fungsi ngsi - Fu Fungsi ngsi Lemb embaga aga Neg Nega ara
Parlemen
Parl Parlem emen en meru merupa paka kan n suat suatu u lemba lembaga ga keku kekuas asaa aan n polit politik ik yang yang bertu bertugas gas untuk untuk membua membuatt perund perundang ang-- undang undangan an (to legisla legislate) te) dan memili memiliki ki kewen kewenang angan an untuk untuk menent menentuka ukan n kebija kebijakan kan umum umum (public
policy)
House of Lords
Lembaga ini memiliki kewenangan untuk dapat mengajukan atau merubah Undang- undang.Akan tetapi lebih dari itu House of Lords ini tidak dapat menjatuhkan badan Eksekutif.
House of Commons
Kewenangan para anggota parlemen House of Commons yaitu:
Mengadakan Mengadakan evaluasi evaluasi secara berkesinam berkesinambung bungan an terhadap terhadap rekan sekerja mereaka (sebagai anggota satu partai),serta rekan – rekan mereka yang mungkin sekali akan diangkat sebagai menteri ;
Terletak dalam bidang legislative (lembaga pembuat UU);
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU;
Menyatakan gagasan –gagasan politik;
Memapa Memaparka rkan n argume argumenta ntasi si – argume argumenta ntasi si politi politik k kepada kepada para pemilih.
Perdana Menteri
Kekuasaan dan wewenang Perdana Menteri Inggris adalah :
Memilih dan mengangkat anggota kabinetnya sendiri serta memimpin kabinet;
Berhak mengangkat 60 menteri atau lebih untuk jabatan yan yang
lebi lebih h
rend rendah ah
sep seperti erti
men menteri teri
–men –mente teri ri
yan yang
mengepalai departemen kecil diluar kabinet;
Memimpin partai mayoritas;
Menjadi penghubung (antara Legislatif – Eksekutif) dengan Monarkh;
Dapat mengajukan pemilu baru cepat sebelum masa lima tahu tahun n
bera berakh khir ir.W .Wal alau au
seca secara ra form formal al
Mona Monark rkh h
yang yang
membubarkan parlemen dan mengintruksikan diadakannya pemilu baru,akan tetapi hal ini dilakukan atas saran dari per perda dana na
ment menter eri. i.We Wewe wena nang ng
ini ini
sang sangat at
memp memper erku kuat at
perdana menteri atas parlemen.
Membimbing Majelis Rendah. Keadaan demikian demikian menempatkan menempatkan perdana menteri menteri dalam “Leading Position”
Mempunyai kukuasaan penuh dalam keadaan darurat dan tindakan tersebut dipertanggungjawabkan kemudian.
ANALISIS
Administrasi Negara Prancis
Keberad Keberadaan aan dari dari suatu suatu lembag lembagaa perwak perwakilan ilan Rakyat Rakyat adalah adalah bukan bukan merupa merupakan kan suatu hal yang baru di Negara yang memiliki nama resmi Republique Francaise.Hal ini dikaren dikarenaka akan n gagasa gagasan n awal awal yang yang melahi melahirka rkan n suatu suatu konsep konsep perlu perlu adany adanyaa suatu suatu lembag lembagaa Legislatif dalam suatu Negara.Dengan pemisahan kekuasaan lahir dari hasil buah pikir para Filsuf ahli hukum Prancis.Pada akhirnya dapat terrealisasikan dengan terjadinya Revolusi prancis untuk menjatuhkan kekuasaan Raja Louis XIV yang absolute di kenal dengan nama Revolusi Prancis.
System pemerintahan Qouta-Presidensiil;
Lembaga perwakilan Rakyat yang menganut system Bekameral;
Kekuasaan National Assembly;
Keanggotaan Senate.
Administrasi Negara Inggris
Parlemen Inggris dapat dikatakan sebagai parlemen tertua di dunia.Parlemen yang lahir di abad pertengahan saat yang berkuasa di Inggris adalah Raja dengan system Monarki Feod Feodal al.A .Awa wall kela kelahi hira ran n parle parleme men n di Ingg Inggri riss buka bukanl nlah ah kare karena na gaga gagasa san n akan akan cita cita-- cita cita demokrasi, melainkan karena adanya system Monarki tersebut. Keanggotaan
Parlemen
House of lords (Majelis Tinggi) House of Commons (Majelis Rendah)
Wewenang Parlemen
Fungsi Parlemen
Fungsi pembuatan Undang – Undang
Fungsi Komunikasi
Fungsi Rekruitmen
KESIMPULAN Menu Menuru rutt Kelo Kelomp mpok ok kami kami dari dari pemb pembah ahas asan an yang yang tela telah h kami kami kaji kaji dala dalam m Perbandingan Administrasi Negara Prancis dengan Administrasi Negara Inggris dapat di simpul simpulkan kan bahwa bahwa tiap-tia tiap-tiap p Negara Negara memili memiliki ki suatu suatu perban perbandin dingan gan yang yang sangat sangat mendas mendasar ar terhadap masing- masing Negara tersebut yakni diantaranya adalah :
Administrasi Negara Prancis dengan Administrasi Negara Inggris memiliki persam persamaan aan dalam dalam Bentuk Bentuk Negara, Negara, yang sama Kesatuan
- sama sama berben berbentuk tuk Negara Negara
Mempunyai Mempunyai Bentuk Pemerintaha Pemerintahan n yang berbeda antara bentuk Pemerintah Pemerintah Republ Republik ik Kesatu Kesatuan an Demokr Demokrasi asi & sekund sekunder er yang yang dianut dianut oleh oleh Pranci Pranciss dan Monarkh Konstitusional dengan Raja / Ratu sebagai kepala Negara yang di anut oleh Negara Inggris.
Tujuan
dari
pada
kedu edua
Negara ara
terseb rsebu ut
saling
berkaitan
yaitu
Mensejahterakan Rakyat atau masyarakat menuju ke arah yang lebih baik guna terciptanya kemakmuran di Negara tersebut.
Anta Antara ra Admi Admini nist stras rasii Nega Negara ra Pran Pranci ciss dan dan Admi Admini nist stra rasi si Nega Negara ra Ingg Inggri riss kekuasaa riil sama- sama dipegang Kepala Negara atau Raja / Ratu dengan dibantu oleh kabinet dan aparatnya.
