Dokumen Pengelolaan Lingkungan hidup, sebagai persyaratan dalam pembuatan ijin operasional puskesmas.Deskripsi lengkap
Ekonomi lingkungan
Deskripsi lengkap
jurnal lingkungan hidup
contoh makalah lingkungan hidupFull description
SGHGJFull description
Anjab Dinas Lingkungan HidupDeskripsi lengkap
Berikut adalah artikel tentang Pedoman Garis Besar Isi Materi Pendidikan Lingkungan Hidup
Full description
Anjab Dinas Lingkungan HidupFull description
contoh makalah lingkungan hidupDeskripsi lengkap
fisika
Deskripsi lengkap
Full description
Kajian Lingkungan Hidup di Kota Palu Khususnya kelurahan besusu barat
sc
PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP
DAFTAR UNDANG-UNDANG:
1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
DAFTAR PERATURAN PEMERINTAH:
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
DAFTAR KEPUTUSAN PRESIDEN:
1. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
DAFTAR PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP:
1. Peraturan Menteri LH No. 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
1. Permen LH No. 08 Tahun 2006.
2. Lampiran I Permen LH No. 08 Tahun 2006.
3. Lampiran II Permen LH No. 08 Tahun 2006.
4. Lampiran III Permen LH No. 08 Tahun 2006.
5. Lampiran IV Permen LH No. 08 Tahun 2006.
6. Lampiran V Permen LH No. 08 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencara Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib AMDAL.
3. Peraturan Menteri LH No. 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan.
4. Peraturan Menteri LH No. 24 Tahun 2009 Tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.
5. Peraturan Menteri LH No. 13 Tahun 2010 Tentang UKL-UPL dan SPPL.
6. Peraturan Menteri LH No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib AMDAL.
DAFTAR KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP:
1. Keputusan Menteri LH No. 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan RKL-RPL.
DAFTAR PERATURAN MENTERI LAINNYA:
1. Peraturan Menteri PAN & RB No. 39 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas LH dan Angka Kreditnya.
Posting by lsmlidik copyright @2012
Bandung Jawa Barat
IV.ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
1.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
V.PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
1.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
VI.PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
1.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
VII.PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LAUT
1.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
VIII.PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
1.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
IX.PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
XI.PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
1.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.
XII.PENATAAN RUANG
2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
4.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah.
XIII.KEANEKARAGAMAN HAYATI
2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika.