PERATURAN KEPALA DESA NEGLASARI NOMOR
TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
KEPALA DESA NEGLASARI KOTA BANJAR PERATURAN KEPALA DESA NEGLASARI NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NEGLASARI, Menimbang
:
bahwa sesuai dengan
ketentuan ketentuan
Neglasari
Tahun
Nomor
…..
Pasal Pasal
4 Peraturan
2017
tentang
Desa Desa
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, perlu ditetapkan Peraturan Kepala
Desa
tentang
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
Pembentukan (Lembaran Nomor
Kota
Negara
130,
27
Banjar Republik
Tambahan
Tahun di
2002
Provinsi
Indonesia
Lembaran
tentang
Jawa
Barat
Tahun
2002
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4246); 2.
Undang-Undang Nomor 6 (Lembaran
Negara
tahun
Tahun 2014 tentang Desa Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik telah
diubah
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
bebrapa kali, terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan
Daerah
Nomor
23
Tahun 2014 tentang tentang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.
Peraturan Dana
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Perimbangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5558), 5558), sebagaimana sebagaimana telah telah bebrerapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7.
Peraturan
Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia I ndonesia Tahun 2015 Nomor 1503); 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan; 12. Peraturan
Menteri
Nomor
19
Dalam Negeri Republik Indonesia
Tahun
2011
Tentang
Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu; 13. Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Gerakan
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan
Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun
2013
Nomor 60); 14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman
Teknis
Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman
Pembangunan
Desa
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib
dan
Mekanisme
Pengambilan
Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi
(Berita
Negara
Perkembangan
Desa
Dan
Kelurahan
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 6); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan
Desa
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi
Desa
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Nomor
3
Tahun
2015
tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Republik
Daerah
Indonesia
Tertinggal,
Nomor
4
dan
Tahun
Transmigrasi 2017
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Dan a Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
32. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banajr Tahun 2006 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar
Nomor
29
Tahun
2006
tentang
Lembaga
Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 9); 33. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6); 34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota
Kota Banjar
Tahun 2009 Nomor 9 Seri E); 35. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun
2006
Tentang
Lembaga
Kemasayarakatan
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 9); 36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4 Seri E); 37. Peraturan
Daerah
Nomor
12 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 12); 38. Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata
Cara
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Kota Banjar (Berita
Di
Daerah
Desa
Lingkup
Kota
Banjar
Tahun 2014 Nomor 9); 39. Peraturan Walikota Banjar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Pada Pos Pelayanan Terpadu Di Kota Banjar (Berita
Daerah
Kota
Banjar Tahun 2015 Nomor 7 Seri E ); 40. Peraturan Walikota Banjar Banjar Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tentang Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 15);
41. Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 32); 42. Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 2); 43. Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Evaluasi
Rancangan
Peraturan
Desa
(Berita
Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 13); 44. Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 37); 45. Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi
dan
Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 6); 46. Peraturan Walikota Banjar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 7); 47. Peraturan Desa Neglasari Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rancangan
Pembangunan
Jangka
Menengah
Desa
Neglasari 2013-2018 (Lembaran Desa Neglasari Tahun 2013
Nomor
6),
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Desa
Neglasari
Nomor
6
Tahun 2013
tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Neglasari 2013-2018 (Lembaran Desa Neglasari Tahun 2015 Nomor 5); 48. Peraturan Desa Neglasari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi
Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Neglasari Tahun 2016 Nomor 1); 49. Peraturan Desa Neglasari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Neglasari Tahun 2017 Nomor 3).
Menetapkan
:
PERATURAN
MEMUTUSKAN : KEPALA DESA
PELAKSANAAN
NEGLASARI
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 3.983.633.500,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 6.943.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.976.690.500,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp. 3.983.633.500,00 b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.943.000,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 2. Belanja Desa a. bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan e. bidang Tak Terduga 1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Jumlah Total Belanja sebelum Perubahan Jumlah Total Belanja setelah Perubahan Surplus/Defisit
3. Pembiayaan Desa a. penerimaan Pembiayaan 1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan b. pengeluaran Pembiayaan 1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Selisih Pembiayaan ( a b ) –
Rp. 3.976.690.500,00
Rp. 2.057.794.806,00 Rp. 25.567.306,00 Rp. 2.032.227.500,00 Rp. 1.063.627.258,00 Rp 0,00 Rp. 1.063.627.258,00 Rp. Rp. Rp.
769.795.000,00 4.446.000,00 774.241.000,00
Rp.
347.076.500,00
Rp. Rp.
18.125.661,00 365.202.161,00
Rp. Rp. Rp.
16.525.513,00 3.947.355,00 12.578.158,00
Rp. 4.254.819.077,00 Rp. 4.247.876.077,00 Rp. 6.943.000,00
Rp. Rp. Rp.
291.185.577,00 0,00 291.185.577,00
Rp. Rp. Rp. Rp.
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 271.185.577,00
Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. Pasal 4
Kepala Desa
menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan
Kepala Desa ini. Pasal 5 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Neglasari.
Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... ttd (...............................................)
Ditetapkan di Neglasari pada tanggal KEPALA DESA NEGLASARI,
SETIAMAN
Diundangkan di Neglasari pada tanggal SEKRETARIS DESA NEGLASARI,
DEDI ROSDIANA
BERITA DESA NEGLASARI TAHUN 2017 NOMOR
……
