SOSIALISASI PP No. 13 Tahu ahun n 20 2017 17 ten tentan tang g RTR TRWN WN dalam
Worksho Workshop p Bimbin Bimbingan gan Teknis eknis Perenc Perencana anaan an Tata Ruang Ruang dan Pemanf Pemanfaat aatan an Ruang Ruang Daerah Daerah
Aria Indra Indra Purnama, ST, ST, MUM Direktur Direktur Perencanaa Perencanaan n Tata Ruang
OUTLINE -
PENDAHULUAN
-
I S U S T R A T EG EG I S P E R U B A H A N R T R W N
-
POKOK MUAT MUA TAN PP 13/20 17
OUTLINE -
PENDAHULUAN
-
I S U S T R A T EG EG I S P E R U B A H A N R T R W N
-
POKOK MUAT MUA TAN PP 13/20 17
PENDAHULUAN
RTRW RTRWN N seba sebaga gaii inst instru rume men n dan dan matr matra a spas spasia iall pemb pemban angu guna nan n nasi nasion onal al dapa dapatt mendoron mendorong g perwujuda perwujudan n keterpadu keterpaduan an pembangu pembangunan nan nasional nasional,, keserasian keserasian antarw antarwila ilaya yah h dan antars antarsekt ektor or,, serta serta perwuj perwujud udan an pertah pertahan anan an keama keamanan nan Negara.
RTRW RTRWN N menj menjad adii acua acuan n peny penyus usun unan an renc rencan ana a pemb pemban angu guna nan n daer daerah ah dan dan rencan rencana a tata tata ruang ruang wilay wilayah ah provin provinsi/ si/kab kabup upate aten/k n/kota ota..
Sebag Sebagai ai operas operasion ionali alisas sasii RTRWN, RTRWN, telah telah tersus tersusun un
7 (tujuh (tujuh)) Perpre Perpres s Rencan Rencana a Tata Ruang Ruang Pulau Pulau dan Kepu Kepulau lauan an yaitu yaitu Pulau Jawa-Bal Jawa-Bali, i, Pulau Sumatera Sumatera,, Pulau Pulau Kalimanta Kalimantan, n, Pulau Sulawesi, Sulawesi, Pulau Papua, Papua, Kepulauan Kepulauan Maluku, Maluku, dan Kepulaua Kepulauan n Nusa Tenggara. enggara. dan;
14 (emp (empat at belas) belas) Perpre Perpres s Rencan Rencana a Tata Ruang Ruang Kawasa Kawasan n Strate Strategis gis Nasional Nasional (KSN) (KSN) yang yang melipu meliputi ti Perbatasa Perbatasan n Negara, Negara, Perkotaan Perkotaan,, Lingku Lingkung ngan an,, Sosia Sosiall Buday Budaya, a, serta serta Perdag Perdagan anga gan n Beba Bebas s dan Pelab Pelabuha uhan n Bebas.
Telah elah terb terbit it PP Nom Nomor or 13 Tah Tahun un 2017 2017 ten tenta tang ng Peru Peruba baha han n Atas Atas PP Nom Nomor or 26 Tahun ahun 2008 2008 tenta tentang ng RTRWN RTRWN dan PP 26 Tahu Tahun n 2008 2008 teta tetap p masih masih berlak berlaku. u.
PENDAHULUAN
AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF PRODUKT IF,, DAN BERKELA B ERKELANJUT NJUTAN AN •
Adaptif (Mitigasi) terhadap rawan terhadap rawan bencana (Tsun (Tsunami ami,, Gunung Gunung Api/ Api/ring of fire, fire, kawasan lindun lindung g geolog geologii lainny lainnya) a)
•
Adaptif (Mitigasi) terhadap perubahan terhadap perubahan iklim dan dan sesu sesuai ai daya daya duku dukung ng ling lingku kung ngan an dan dan pelestarian kawa pelestarian kawasan san konservasi konservasi keanek keanekara aragam gaman an hayati hayati dan kawasa kawasan n berfungsi lindung
•
Ruang Ruang budida budidaya ya dengan dengan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi wilay w ilayah ah dan keseimbangan dan keseimbangan (proporsional) perkembangan perkembangan kependudukan dan ekonomi wilayah pulau/kepulauan pulau/kepulauan yang terspesiali terspesialisasi sasi dengan backbone keterkaitan antarpulau/kep, antarwilayah, dan antarkawasan (ekonomi) andalan yang yang berbas berbasis is pada pada sektor sektor /input /input sumberdaya sumberdaya alam (kelau (kelautan tan dan darata daratan) n) didukung industri didukung industri pengolahan dan jasa yang berday berdaya a saing saing global global (ekspor)
•
Kawa Kawasa san n perko perkota taan an nasi nasion onal al sbg sbg pusa pusatt pertu pertumb mbuh uhan an kawa kawasa san n budi budida daya ya dan dan wila wilaya yah h yang yang teri terinte ntegr gras asii deng dengan an simp simpul ul siste sistem m jari jaring ngan an trans transpo port rtas asi/ i/ak akse ses s mera merata ta dan dan memb membuk uka a isol isolas asi, i, serta infrastruktur infrastruktur wilayah wilayah lainnya lainnya (SD Air Air,, Energi/listrik, Energi/listrik, Telekomuni elekomunikasi) kasi)
ISU STRATEGIS PERUBAHAN RTRWN
ISU STRATEGIS PERUBAHAN RTRWN
Sistem Perkotaan Nasional
•
•
•
Sistem Jaringan Prasarana
•
•
•
•
•
•
•
Kawasan Strategis Nasional
Sinkronisasi dan penyepakatan nomenklatur, definisi, dan kriteria pada RTRWN dengan kebijakan sektor baru yang sudah ditetapkan. Mempertimbangkan usulan pengembangan dan peningkatan jaringan prasaran dan sarana Memperhatikan kebijakan mengenai luasan kawasan lindung, perubahan status kawasan hutan, dan usulan daerah untuk menambahkan kawasan lindung
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
Harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan baru, seperti : PSN (PROYEK STRATEGIS NASIONAL) Mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan perkotaan dan kebijakan-kebijakan di daerah, antara lain usulan sistem perkotaan dan kebijakan pemekaran wilayah serta pemindahan ibukota provinsi. Mempertimbangkan dan memperhatikan pengembangan & peningkatan status pusat-pusat kegiatan (PKW, PKN), sistem jaringan nasional, d an prasarana transportasi serta prasarana penunjang lainnya.
• • •
Memperhatikan penetapan kawasan budidaya hutan yang didasarkan pada SK Menhut untuk masingmasing provinsi. Dalam penetapan kawasan andalan perlu mempertimbangkan wilayah pengaruh, keterpaduan antar sektor dan potensi kawasan lain sebagai kawasan andalan yang baru Sinkronisasi kembali nomenklatur, definisi, dan kriteria yang terdapat dalam muatan materi RTRWN dengan kebijakan baru sektor yang terkait dengan kawasan-kawasan strategis sektoral. Perlu menyamakan pemahaman dan pengertian nomenklatur, definisi, dan kriteria yang terdapat dalam muatan materi RTRWN dengan kebijakan yang ada di sektor yang terkait dengan kawasan-kawasan strategis sektoral. Perlu kiranya mempertimbangkan kebijakan sektoral seperti MP3EI, Sislognas. KEK, Kawasan Andalan, kawasan yang ditetapkan atau potensial sebagai kawasan pusaka dunia (world heritage-UNESCO), serta kebijakan lain. Perlunya pengkusteran kriteria KSN dari sudut kepentingan sosial budaya Perlu pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintah dalam pengelolaan KSN Adanya usulan KSN dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan teknologi tinggi
ISU STRATEGIS PERUBAHAN RTRWN
NAWACITA/RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN-PERPRES 2/2015) 1. Perwujudan kedaulatan maritim dengan memprioritaskan pengembangan tol laut dan infrastruktur pendukungnya dalam RTRWN, antara lain : •
•
pengembangan 297 pelabuhan pengembangan jaringan jalan nasional 3.650 km
2. perwujudan kemandirian ekonomi dengan membangun kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, sehingga diperlukan penajaman kriteria kawasan budi daya dan pemutakhiran penetapan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional berdasarkan kondisi saat ini, serta pengembangan infrastruktur pendukungnya dalam RTRWN seperti antara lain : •
•
•
pengembangan 65 bendungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pengembangan pembangkit tenaga listrik 39.313 MW
ISU STRATEGIS PERUBAHAN RTRWN
NAWACITA/RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN-PERPRES 2/2015) 3. pengkayaan kebijakan dan strategi penataan ruang ruang wilayah nasional khususnya untuk pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan dalam mendukung prioritas pembangunan dari pingggiran, 4. meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional dengan mengembangkan kawasan-kawasan potensi ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, yaitu antara lain : • • • •
17 kawasan industri 8 Kawasan Ekonomi Khusus pengembangan 112 bandara pengembangan 119 jalur KA
ISU STRATEGIS PERUBAHAN RTRWN
ISU STRATEGIS LAINNYA 1.
2. 3. 4. 5. 6.
7.
Perkembangan perkotaan dan kebijakan-kebijakan di daerah serta usulan pengembangan & peningkatan status pusat-pusat kegiatan (Pusat Kegiatan Nasional/PKN dan Pusat Kegiatan Wilayah/PKW) untuk efisiensi dan efektivitas perwujudan Sistem Permukiman Perkotaan dan Pedesaan guna memperkecil ketimpangan dan meningkatkan daya saing Indonesia; Penajaman kriteria kawasan lindung dan pemutakhiran penetapan kawasan lindung nasional berdasarkan kondisi saat ini untuk mendukung keberlanjutan lingkungan; pemutakhiran penetapan kawasan dalam RTRWN karena adanya perubahan status kawasan hutan Integrasi dan penguatan kebijakan kelautan nasional dalam RTRWN dalam mendukung pengembangan poros maritim dalam perspektif penataan ruang laut nasional; Penguatan muatan kebijakan ruang udara nasional dalam RTRWN untuk memperkuat NKRI; Penajaman kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional untuk menyikapi pengarusutamaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan nasional serta kondisi fisik wilayah Indonesia yang rawan bencana; dan Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional yang berkembang.
ISU STRATEGIS PERUBAHAN RTRWN
1
2
3
4
5 6 7
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
a) Politik luar negeri bebas-aktif
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
d) Meningkatkan anggaran pertahanan 1.5% dari GDP dalam 5 tahun ke depan e) Mengembangkan industri pertahanan nasional f) Menjamin rasa aman warga negara dengan membangun polri yang profesional
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8
Melakukan revolusi karakter bangsa
9
Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
b) Melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran c) Kedaulatan maritim
a) Memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan b) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan c) Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjelaskan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif
d) Membangunan transparansi tata kelola pemerintahan e) Menjalankan reformasi birokrasi f) Membuka partisipasi publik a) Desentralisasi asimetris
b) Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan c) Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat d) Implementasi UU Desa
a) Membangun kedaulatan pangan b) Mewujudkan kedaulatan energi c) Mewujudkan kedaulatan keuangan d) Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani/nelayan e) Mewujudkan penguatan teknologi melalui
Tata Ruang Penyusunan peraturan perundangan pengelolaan ruang udara Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional
Penyusunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi Pembentukan perangkat PPNS Bidang Tata Ruang yang handal Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Penyelesaian penyusunan RTR KSN, RTRW Prov dan Kab/Kota, Rencana Rinci Tata Ruang, beserta Peninjauan Kembali RTR Pulau/ Kepulauan, RTR KSN, RTRW Prov dan Kab/Kota Penyelesaian penyusunan RZWP-3-K Percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir (terutama peta dasar skala 1:5.000) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang yang terukur
Harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan LP2B dengan peraturan perundangan Bidang Tata
Lampiran Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN NO E
PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROYEK REVITALISASI BANDAR UDARA Labuan Bajo, Komodo
H
Nusa Tenggara Timur
PROYEK PEMBANGUNAN PELABUHAN BARU DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS Pengembangan Pelabuhan Kupang
P
LOKASI
Nusa Tenggara Timur
PROYEK PEMBANGUNAN PLBN & SARANA PENUNJANG
PLBN Motaain, Kab. Belu PLBN Motamasin, Kab. Malaka PLBN Wini, Kab. Timor Tengah Utara
Nusa Tenggara Timur
NO Q
PROYEK STRATEGIS NASIONAL
LOKASI
PROYEK BENDUNGAN Bendungan Raknamo Bendungan Rotiklod Bendungan Kolhua
Nusa Tenggara Timur
Bendungan Mbay Bendungan Bintang Bano Bendungan Mila
Nusa Tenggara Barat
Bendungan Tanju T
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS / KEK Mandalika
U
Nusa Tenggara Barat
PARIWISATA Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung, dan 7 kawasan lainnya
Prov. Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, NTT, NTB, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Bangka Belitung
POKOK MUATAN PP NO. 13 TAHUN 2017
PERUBAHAN MUATAN RTRWN No 1
Isu Strategis Kedaulatan Maritim
•
Kedaulatan Pangan dan Energi
•
2
3
4
5
Perubahan dalam RTRWN
•
Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
Pengembangan Kawasan Potensi Ekonomi Pengembangan & peningkatan status pusatpusat kegiatan Penajaman Kriteria Kawasan Lindung
•
•
Perubahan Lampiran IX (Kawasan Andalan)
•
•
•
•
•
Pemutakhiran Penetapan Kawasan 7
Perubahan Strategi terkait Kawasan Budidaya Perubahan Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian Perubahan Lampiran II (Sistem Perkotaan Nasional) Perubahan Lampiran IV (Pelabuhan) Perubahan Lampiran V (Bandar Udara)
•
•
6
Perubahan Kriteria PKN dan PKW
•
• •
Perubahan Kriteria PKN dan PKW Perubahan Lampiran II (Sistem Perkotaan Nasional) Perubahan Strategi terkait Penetapan Kawasan Lindung Perubahan kriteria Kawasan Lindung Perubahan Lampiran VIII (Kawasan Lindung Nasional)
Perubahan kriteria penetapan KSN sosial budaya Perubahan lampiran IX (kawasan andalan) Perubahan lampiran X (kawasan strategis nasional)
PERUBAHAN MUATAN RTRWN (1) No
Isu Strategis
8
Integrasi dan penguatan kebijakan kelautan nasional
9
Penguatan muatan kebijakan ruang udara nasional
10
Pengarusutamaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional
Perubahan dalam RTRWN •
Perubahan strategi tentang Kawasan Budidaya Perubahan kriteria penetapan PKN dan PKW
•
Perubahan strategi tentang Kawasan Budidaya
•
Perubahan strategi tentang Kawasan Budidaya
•
• • •
•
11
• •
•
Penyesuaian Muatan RTRWN dengan Proyek Strategis Nasional
• •
•
12
• •
Perubahan nomenklatur pelabuhan dan bandara Perubahan lampiran III (Jaringan Jalan Bebas Hambatan) Perubahan Lampiran IV (pelabuhan) Perubahan lampiran V (Bandar Udara) Perubahan Lampiran VI (Wilayah Sungai) Perubahan Lampiran VIII (Kawasan Lindung) Perubahan Lampiran IX (Kawasan Andalan) Perubahan lampiran III (Jaringan Jalan Bebas Hambatan) Perubahan Lampiran IV (pelabuhan) Perubahan lampiran V (Bandar Udara) Penambahan Lampiran V A (Pembangkit Tenaga Listrik) Perubahan Lampiran XI (Indikasi Program)
POKOK MUATAN PP 26/2008 & PP 13/2017
PP No. 26/2008 PP No. 13/2017
RTRWN Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
Pasal 10- 49
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
Pasal 51-74
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI NASIONAL
SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 75-82
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)
PERTUMBUHAN EKONOMI (26 KSN)
SOSIAL BUDAYA (4 KSN) KAWASAN BUDIDAYA BERNILAI STRATEGIS NASIONAL
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
INDIKASI PROGRAM
PENDAYAGUNAAN SDA/TEKNOLOGI TINGGI (15 KSN) PERTAHANAN & KEAMANAN (10 KSN)
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
ARAHAN PERATURAN ZONASI
USULAN PROGRAM LOKASI
DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP (21 KSN)
Pasal 85-121
Pasal 83-84
ARAHAN PERIZINAN
SUMBER PENDANAAN INSTANSI PELAKSANA
ARAHAN INSENTIF & DISINSENTIF
WAKTU PELAKSANAAN ARAHAN SANKSI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Pasal 4 Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional
Kebijakan & Strategi Pengembangan Struktur Ruang
Peningkatan akses pelayanan perkotaan & pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
Kebijakan & Strategi Pengembangan Pola Ruang
Kebijakan dan Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung
Kebijakan dan Strategi pengembangan kawasan budi daya
Kebijakan dan Strategi pengembangan kawasan strategis nasional
Pasal 5
Pasal 6
TUJUAN Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan: a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten /kota; d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan i. pertahanan dan
KEBIJAKAN Pengembangan Struktur Ruang wilayah nasional peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki
peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional
Pengembangan Kawasan Lindung Nasional pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
Pengembangan Kawasan Budidaya perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya
pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan
STRATEGI
1. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; 2. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; 3. mengendalikan perkembangan kota-kota pantai untuk mengurangi risiko kenaikan muka air laut ; dan 4. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. 5. Membangun hunian di kota yang layak, aman, dan nyaman berbasis lingkungan, sosial dan budaya yang beragam ; dan 6. Melestarikan dan memanfaatkan warisan dan nilai budaya di kawasan perkotaan dalam mempertahankan kearifan lokal dan karakteristik kawasan
1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; 2. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi; 3. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; 4. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan 5. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal
1. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; 2. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40% dari luas pulau tersebut, Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau tersebut, Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45% dari luas pulau tersebut, Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40% dari luas pulau tersebut, Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70% dari luas pulau tersebut, Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau tersebut, dan Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling sedi kit 30% dari luas pulau tersebut ; dan
3. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah 1. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; 2. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; 3. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; 4. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; 5. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; 6. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan 7. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dankawasan risiko perubahan iklim 1. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah 2. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya 3. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi 4. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan
5. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan 6. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional 1. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasanrisiko tinggi bencana dan dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencanadan perubahan iklim 2. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak;
TUJUAN Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan: a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten /kota; d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan i. pertahanan dan
19
KEBIJAKAN
STRATEGI
Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat
a. b. c. d. e. f. g.
a. b. c.
menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung; mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategi nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalamdan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya; mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.
menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif didalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun .
a. b. c. d. e. f. g.
mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; menciptakan iklim investasi yang kondusif; mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan; mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; mengintensifkan promosi peluang investasi; dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
a. b.
mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi; meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkunganhidup, dan keselamatan masyarakat.
c.
Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa
a. b. c.
meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur; mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan melestarikan situs warisan budaya bangsa
Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia , cagar biosfer , dan ramsar
a. b. c. d.
melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya; meningkatkan kepariwisataan nasional; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan
a. b. c. d.
memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan; membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah; mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat; meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
RENCANA STRUKTUR RUANG 1)
Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi: a. Sistem perkotaan nasional; b. Sistem jaringan transportasi nasional; c. Sistem jaringan energi nasional; d. Sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan e. Sistem jaringan sumber daya air.
2)
Rencana struktur ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
PETA SEBARAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)
PETA SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
PETA JARINGAN JALAN
PETA JARINGAN ENERGI (PEMBANGKITAN DAN TRANSMISI LISTRIK)
PETA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
PETA JARINGAN SUMBERDAYA AIR
RENCANA POLA RUANG 1)
Rencana pola ruang wilayah nasional terdiri atas: a. kawasan lindung nasional; dan b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.
2)
Rencana pola ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
PETA RENCANA POLA RUANG
PETA KAWASAN LINDUNG
PETA KAWASAN ANDALAN
PETA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
PETA INDIKASI KP2B
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL Pasal 84
Pasal 83 1)
1)
Pemanfaatan ruang wilayah nasional berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
2)
Pemanfaatan ruang wilayah nasional dilaksanakan melalui 2) penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
3)
Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan. Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL Pasal 85 1)
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
2)
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional; b. arahan perizinan; c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi.
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional Pasal 86 1)
Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.
2)
Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional meliputi ind ikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas: a. sistem perkotaan nasional; b. sistem jaringan transportasi nasional; c. sistem jaringan energi nasional; d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; e. sistem jaringan sumber daya air; f. kawasan lindung nasional; dan g. kawasan budi daya.
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL Arahan Perizinan Pasal 114 1)
Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2)
Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
3)
Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4)
Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri.
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL Arahan Insentif dan Disinsentif Pasal 115 1)
Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
2)
Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3)
Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 116 1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat. 2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL Arahan Sanksi Pasal 120 Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional; b.
pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi sistem nasional;
c.
pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
d.
pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
e.
pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
f.
pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
g.
pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
Arahan Perizinan
Ketentuan yang Harus, Boleh, Boleh tetapi Terbatas, dan Tidak Boleh/Dilarang, terhadap: Perwujudan Struktur Ruang Nasional Perwujudan Pola Ruang Nasional
Ketentuan mengenai prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang (sistem nasional), dan kekhususan pada pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL
Arahan InsentifDisinsentif
Arahan Sanksi: Sanksi Administratif
Ketentuan Umum mengenai pemberian insentif dan disinsentif (sistem nasional) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif
Ketentuan mengenai bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi administrasi (sistem nasional)
