Perancis dan Kebijakan Imigrasi Uni Eropa Analisa Peran Perancis dalam Pembentukan EU Immigration Pact
Disusun oleh : Erika 0706291243 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Tugas Makalah Akhir Mata Kuliah Dinamika Kawasan Eropa Program Studi S1 Reguler Ilmu Hubungan Internasional Semester Ganjil 2009/2010
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULT AKULTAS ILMU ILM U SOSIAL SOSI AL DAN ILMU IL MU POLITIK POL ITIK UNIVERSITAS INDONESIA 2009
Page | 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagai salah satu bentuk organisasi internasional, Uni Eropa merupakan contoh yang baik bagi pembentukan intergrasi regional. Betapa tidak, sebagai suatu organisasi yang tersusun dari berbagai macam negara dengan segala perbedaannya, keberadaan Uni Eropa seakan dapat menjadi perekat yang ampuh untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Keberadaan Uni Eropa tidak hanya sanggup menyatukan perbedaan-perbedaan antar negara-negara Eropa, tapi juga telah semakin memperkecil batas-batas antar anggotanya. Batas-batas antar negara anggota Uni Eropa semakin diperkecil sejak dikeluarkannya Treaty of Rome, kesepakatan mengenai “Four Freedoms” yang dihasilkan oleh European Economic Community. Adapun “Four Freedoms” yang dimaksud adalah adanya a danya kebebasan pergerakan
modal, barang, jasa, dan manusia ( free movement of capital, goods, services, and people). Adapun, keputusan Treaty of Rome ini ternyata mendatangkan banyak masalah di kemudian hari, terutama terkait dengan keputusan free movement of people. Adanya kebebasan pergerakan manusia dalam Uni Eropa sebenarnya memiliki tujuan awal yang baik, yaitu untuk meningkatkan perekonomian Eropa, yang sebagian besar negaranya memiliki kekurangan dalam hal tenaga kerja sehingga untuk menarik masuknya buruh-buruh dari sesama negara Eropa, dibuatlah keputusan untuk membebaskan masuknya imigran dari sesama negara Eropa. Keputusan ini, pada perkembanganny perkembangannya, a, semakin menimbulkan masalah karena ternyata imigran yang bebas berpindah ini seringkali tidak hanya datang dari negara-negara anggota anggota Uni Eropa (UE), melainkan juga dari wilayah lain seperti Eropa Timur (yang sebagian besar belum menjadi anggota UE), Afrika, Asia, Asia, dan berbagai wilayah wil ayah lain. Kemudahan masuknya imigran dari berbagai wilayah terutama disebabkan oleh masih lemahnya peraturan-peraturan UE tentang imigrasi. Selain itu, masalah batas-batas wilayah yang relatif lemah dan tidak jelas juga menjadi penyebab mengapa arus imigran menjadi tidak terkontrol di negara-negara Eropa. Berbagai masalah ini melahirkan urgensi di Page | 2
kalangan negara-negara UE akan adanya sebuah undang-undang yang jelas untuk mengatur mengenai masalah imigrasi, yang kemudian terwujud melalui pembentukan European Immigration Pact (EIP) pada Oktober 2008. Adanya EIP ini menghasilkan beberapa
perubahan penting sehubungan dengan pergerakan imigran di Eropa. Aturan imigrasi yang tadinya longgar kini menjadi lebih ketat dan restriktif. Pembentukan aturan imigrasi EIP yang restriktif ini tidak ti dak terlepas dari peran negara-negara anggota UE yang menuntut dilahirkannya aturan spesifik yang lebih restriktif dalam mengatur m engatur arus imigrasi di Eropa. Salah satu negara yang berperan besar dalam pembentukan kebijakan imigrasi UE yang restriktif adalah Perancis dengan Nicholas Sarkozy sebagai Presidennya. Pada waktu kebijakan imigrasi Uni Eropa ini dibuat, Uni Eropa sedang berada dalam masa kepemimpinan Sarkozy yang ketika itu menjabat sebagai Presiden Uni Eropa. Karena itu, tidaklah aneh bila timbul nosi mengenai banyak dipengaruhinya dipengaruhinya kebijakan imigrasi Uni Eropa Er opa oleh ambisi Sarkozy untuk menertibkan arus imigrasi di Eropa, serta oleh kondisi domestik Perancis yang sedang mengalami peningkatan arus imigrasi. Makalah ini kemudian akan membahas mengenai pengaruh kondisi arus imigrasi secara domestik di Perancis dan kebijakan imigrasi Perancis yang cenderung restriktif terhadap pembentukan kebijakan imigrasi UE yang restriktif.
1.2. Pertanyaan Permasalahan
Makalah ini akan mencoba menjawab pertanyaan: Bagaimana pengaruh kebijakan imigrasi Perancis yang restriktif terhadap pembentukan kebijakan imigrasi Uni Eropa?
Dalam menjawab pertanyaan ini, pertama-tama penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai imigrasi di Uni Eropa dan di Perancis, kemudian penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan imigrasi di Perancis dan di Uni Eropa. Pada bagian akhir, penulis kemudian akan mencoba menganalisa keterkaitan kebijakan imigrasi di Perancis dengan kebijakan imigrasi di Uni Eropa dengan menggunakan kerangka teori yang akan dijelaskan berikutnya.
1.3. Kerangka Pemikiran
Makalah ini akan menggunakan dua macam kerangka pemikiran, yaitu kerangka konsep dan kerangka teori. Dalam kerangka konsep, makalah ini akan menerangkan Page | 3
mengenai konsep imigrasi. Dalam kerangka teori, makalah ini akan menggunakan teori Holsti mengenai pembentukan kebijakan luar negeri. Adapun teori Holsti ini sebenarnya bersifat domestik, akan tetapi dalam makalah ini, teori Holsti tersebut akan dipahami secara internasional. Dalam artian, jika sebenarnya Holsti menjelaskan mengenai pembentukan kebijakan luar negeri di suatu negara dan unsur-unsur domestik yang mempengaruhinya, makalah ini akan mengartikan teori Holsti tersebut t ersebut sebagai pembentukan pembentukan kebijakan di tingkat Uni Eropa, serta unsur-unsur unsur- unsur “domestik” dari dalam Uni Eropa itu sendiri. Uni Eropa, karenanya, karenanya , akan dipahami sebagai sebuah entitas “negara” dalam konteks teori Holsti ini.
1.3.1. Konsep Imigrasi
Secara sederhana, imigrasi mencakup perpindahan manusia melewati batas-batas negara. Sita Bali menyatakan bahwa dua isu utama dari imigrasi adalah mengenai regulasi dan kontrol dari migrasi internasional i nternasional dan kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah etnis monoritas dari para migran tersebut. Adapun, regulasi dan kontrol dari migrasi internasional itu kemudian akan diserahkan pada keputusan tiap-tiap negara penerima imigran. Negara mengklaim otoritas absolut untuk memutuskan siapa yang mampu untuk masuk dan meninggalkan wilayah juridiksinya. Untuk jangka panjang, dampak yang paling terlihat dari migrasi internasional adalah terciptanya etnis minoritas di negara-negara tujuan yang akan mempengaruhi stabilitas sosial dan politik dalam negeri serta kesejahteraan ekonomi.
1
Terjadinya imigrasi kemudian akan menyebabkan masuknya berbagai etnis minoritas, yang lantas membuat prinsip dasar kewarganegaraan perlu dipikirkan dan dikaji kembali. Kewarganegaraan Kewarganegaraan tidak bisa lagi didefinisikan berdasarkan berdasarkan kesamaan historis, etnis, budaya, dan agama. Komunitas imigran sekarang mampu untuk menjadi aktor independen dalam tingkat internasional sehingga melemahkan analisis tradisional dalam hubungan internasional yang terpusat pada negara.
2
1.3.2. Teori Holsti mengenai Proses Pembentukan Politik Internasional
Dalam penjelasannya mengenai pembentukan kebijakan luar negeri, Holsti 1
nd
Sita Bali, “Migration and Refugees ”, dalam Brian White, et al. (eds), Issues in World Politics (2 (London: Palgrave/Macmillan, 2001), hal. 172 2 Ibid., hal. 190
Edition),
Page | 4
menjelaskan bahwa pembentukan kebijakan luar negeri sangat ter gantung pada faktor kondisi eksternal dan kondisi domestik si pembuat kebijakan, di mana kondisi eksternal dan domestik itu kemudian akan membentuk image pada diri pembuat kebijakan. Kondisi lingkungan ini sendiri terdiri dari hal-hal yang sangat kompleks, di mana kondisi lingkungan di sekitar pembuat kebijakan meliputi kepentingan nasional, latar belakang sejarah, faktor ekonomi dan sosial, serta nilai-nilai yang dianut suatu negara.
3
Gabungan dari keseluruhan kondisi
lingkungan tersebut membentuk image seorang pembuat kebijakan mengenai kebijakan apa yang harus ia ambil. Lebih lanjut lagi, pembuatan kebijakan juga akan dipengaruhi pada tingkah laku/sifat pembuat kebijakan ( attitude), nilai-nilai, doktrin, dan ideologi yang dianut pembuat kebijakan ( values, doctrines, ideologies), serta analogi ( analogies) yang dimiliki pembuat kebijakan. Mengenai faktor analogi ini, Holsti juga menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan seringkali dilakukan berdasarkan analogi. Analogi di sini dimengerti sebagai perbandingan antara kondisi masa kini dengan situasi di masa lalu, dengan berdasarkan pada berbagai kondisi dan situasi di masa kini yang memiliki kemiripan dengan kondisi dan situasi di masa lalu.
4
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inilah, menurut Holsti, seorang
pemimpin akan mengambil suatu kebijakan. Adapun setelah seorang pemimpin memutuskan untuk mengambil kebijakan tertentu, proses pembuatan kebijakan kemudian juga berpengaruh pada aktor-aktor lain yang juga berperan dalam proses pembuatan kebijakan, di mana aktor-aktor tersebut kemudian akan mendefinisikan situasi yang diperlukan dalam pembuatan kebijakan. Sehingga kemudian, selain faktor pemimpin, pembuatan kebijakan juga dipengaruhi oleh aktor-aktor lain seperti misalnya
birokrasi
dan
kelompok
kepentingan
yang
berkuasa.
Di
sini
faktor
personalitas/kepribadian setiap aktor kemudian berpengaruh. Setelah pembuatan kebijakan berhasil dilakukan, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan tujuan kebijakan, yang lantas diikuti dengan upaya mengidentifikasi sektor-sektor alternatif, memperkirakan kerugian dan keuntungan yang akan didapat, memprediksi hasil, mengeluarkan kebijakan, dan terakhir mengimplementasikan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Berikut adalah model proses pembuatan kebijakan
3 4
K. J. Holsti, International Politics, a Framework of Analysis . (New Jersey: Prentice Hall, 1967), hal. 291. Ibid, hal. 298. Page | 5
5
menurut Holsti.
5
Ibid , hal. 303. Page | 6
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Imigrasi di Uni Eropa
Masalah imigrasi bukanlah masalah yang sepele bagi masyarakat Eropa. Hal ini disebabkan karena sejak 1950, Eropa telah menjadi tujuan utama bagi para imigran di seluruh dunia. Akan tetapi, walaupun pada umumnya negara-negara Eropa menjadi tujuan utama para imigran, dinamika persebaran imigran berbeda-beda di tiap wilayah Eropa. Pada wilayah sebelah utara Eropa (Irlandia, Inggris, Finlandia, dan Swedia) memiliki jumlah imigran yang cukup banyak, sementara di wilayah tengah Eropa (Belgia, Denmark, Luksemburg, Jerman, Holland, Austria, dan Perancis) merupakan wilayah Eropa dengan jumlah imigran terbesar.
6
Hal yang cukup berbeda terjadi di wilayah Mediterania (Italia, Spanyol, Portugal, dan Yunani), yang pada awalnya merupakan negara asal imigran, akan tetapi lama-kelamaan berkembang menjadi negara tujuan imigrasi seperti halnya negara Eropa lain. Adapun, negara-negara Eropa relatif menjadi tujuan utama para imigran karena wilayah Eropa merupakan wilayah yang maju secara perekonomian, yang menjadi insentif utama bagi para imigran yang ingin memperbaiki hidupnya untuk berpindah. Berikut adalah data jumlah imigran legal yang terdaftar memasuki wilayah negara-negara besar Uni Eropa periode 1989 sampai 1998. Tabel Jumlah Imigrasi Legal di Negara-Negara Uni Eropa Periode 1989-1999
7
Negara
1989
1990 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Jerman
1522
1652
1199
1502
1277
1083
1096
960
841
802
Spanyol
34
34
24
39
33
34
36
30
58
81
Perancis
105
97
102
111
94
64
50
47
66
100
Finlandia
11
14
19
15
15
12
12
13
14
14
Swedia
66
60
50
45
62
84
46
40
45
49
Inggris
250
267
267
216
210
253
246
258
285
402
6
7
Leticia Delgado Godoy, Immigration in Europe: Realities and Policies. http://www.ipp.csic.es/doctrab2/ dt-0218e.pdf, diakses pada 6 Desember 2009, pukul 08.25. Jumlah imigran dalam ribuan jiwa. S umber: Eurostat Yearbook 2001, dapat diakses pula melalui Ibid. Page | 7
2.2. Imigrasi di Perancis
Sejak dahulu kala, dimulai dari zaman Romawi, Perancis merupakan negara tujuan imigrasi dari negara-negara koloni dan merupakan negara yang menjadi tempat integrasi 8
berbagai populasi berbeda. Dengan demikian, imigrasi merupakan hal yang lumrah bagi Perancis dan telah terjadi sejak waktu yang lama. Selain itu, Perancis merupakan salah satu negara yang terbilang maju di kawasan Eropa bagian barat, sehingga wajarlah jika Perancis seringkali menjadi tujuan utama bagi para migran. Kebanyakan pendatang di P erancis adalah para penduduk negara-negara di Afrika bagian utara, seperti Algeria, Mesir, Libya, Moroko, Tunisia, Mauritania, dan Sahara Barat. Total imigran di Prancis saat ini adalah sekitar 11% dari total populasi. Dari 11% tersebut, sebanyak 31% berasal dari Algeria, Moroko, dan 9
Tunisia. Pada tahun 2004, sebuah survey dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong imigran ke Prancis. Hasillnya didominasi oleh family reunification yang disusul oleh alasan untuk mencari pekerjaan. Pada awalnya, imigrasi belum menjadi masalah krusial di Perancis. Bahkan ada masa di mana Perancis justru membuka wilayahnya untuk para imigran, seperti yang terjadi selepas Perang Dunia II dan pada awal tahun 1990-an, ketika Perancis mengalami kekurangan tenaga kerja. Pada saat itu, Perancis pun menerapkan berbagai kebijakan yang ramah terhadap para imigran, yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Akan tetapi seiring dengan meningkatnya arus imigrasi dalam jumlah yang signifikan di Perancis, warga Perancis semakin kesulitan mendapatkan pekerjaan karena harus berebut lapangan l apangan pekerjaan dengan para imigran. Hal ini menimbulkan kebencian pada diri warga Perancis, yang semakin diperparah dengan timbulnya perasaan xenophobia pada para imigran. Kebencian dari masyarakat Perancis terhadap para imigran ini kemudian memaksa pemerintah Perancis untuk mengambil langkah yang tegas untuk membatasi masuknya imigran di Perancis. Inilah yang kemudian mendorong Perancis untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang restriktif terhadap para imigran, yang kemudian akan dijelaskan pada subbab berikutnya. 8
9
Jean-Claude Pecker, Immigration in France. http://www.iheu.org/node/377, diakses pada 14 Oktober 2009, pukul 13.00. Patrice de Beer, France's Immigration Politics. http://www.opendemocracy.net/globalizationinstitutions_government/france_immigration_4338.jsp, institutions_government/france_immig ration_4338.jsp, diakses pada 5 Oktober 2009, pukul 13.00. Page | 8
2.3. Kebijakan Imigrasi Perancis Periode 2007 hingga Sekarang
Sejak tahun 2007, terjadi perubahan perubahan yang cukup signifikan dalam kebijakan imigrasi Perancis. Sejak Perancis dipimpin oleh Presiden Nicholas Sarkozy, Perancis tampak semakin “garang” dengan para imigran. Kebijakan imigrasi Perancis pun menjadi sangat ketat, di mana terdapat beberapa poin yang mengindikasikan bahwa jumlah imigran di Perancis — Perancis — baik baik untuk imigran lama maupun untuk imigran yang baru akan masuk ke Perancis — Perancis — haruslah haruslah dikurangi. Pemerintah Perancis, misalnya, menerapkan kebijakan pemulangan para ilegal imigran dengan target yang tinggi setiap tahunnya. Selain pemulangan para imigran gelap, pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk langsung memulangkan para imigran yang terbukti melakukan tindak kriminal apapun. Pemulangan imigran berlangsung dengan kesadaran dari imigran itu sendiri maupun atas paksaan negara. Pemerintah dalam hal ini melakukan tindakan persuasif bagi mereka yang memutuskan untuk pulang ke tanah air mereka dengan kesadaran sendiri, seperti misalnya dengan menawarkan sejumlah uang untuk membantu mereka.
10
Lebih lanjut lagi, para imigran yang dipulangkan tersebut ternyata juga
ditarik pajak pendapatan walaupun mereka bukanlah imigran yang memiliki izin tinggal.
11
Kebijakan pemulangan para imigran ini dilakukan pemerintah Perancis dengan serius. Pada tahun 2008, terdapat 26.000 imigran ilegal yang dipulangkan dari Perancis.
12
Pemerintah Perancis juga mengakui bahwa mereka telah mengadakan kerja sama dengan negara-negara Afrika yang merupakan asal imigran terbesar di Prancis dalam rangka menanggulangi masalah imigran gelap.
13
Kebijakan Perancis untuk memulangkan para
imigran tersebut diterapkan karena Perancis khawatir peningkatan jumlah imigran tidak diikuti dengan integrasi yang baik di Perancis. P erancis. Selain aturan pemulangan imigran (return directive), kebijakan imigrasi Prancis yang semakin restriktif juga ditunjukkan dengan semakin selektifnya pemberian status 10
French Immigration Minister Wants To Pay Immigrants To Leave . http://www.workpermit.com/news/ 2007-06-01/france/immigration_minister_pay_immigrants_leave.htm, diakses pada 5 Oktober 2009, pukul 13.00 WIB. 11 Internet French Property. France's Tough New Immigration Policies. http://www.french-property.com/ newsletter/2008/5/1/france-immigration/, diakses pada 5 Oktober 2009, pukul 13.00 WIB 12 Reuters. Immigration Minister Exceeds Expulsion Target . http://www.france24.com/en/20090114immigration-minister-exceeds-immigrant-expulsion-target-, immigration-minister-exceeds-immigrant-expuls ion-target-, diakses pada 5 Oktober 2009, pukul 13.00 WIB. 13 Ibid . Page | 9
kewarganegaraan kewarganegaraan bagi para imigran. Bahkan, Nicholas Sarkozy pernah menyatakan bahwa ia 14 hanya menginginkan imigran skilled workers untuk tinggal di wilayahnya. Selain itu,
kebijakan imigrasi Perancis yang semakin restriktif antara lain ditunjukkan melalui adanya tes bahasa Prancis dan pengetahuan mengenai nilai-nilai Prancis dalam rangka mendapatkan izin tinggal bagi para imigran. Apabila si imigran tidak dapat lulus dari tes tersebut, maka mereka harus kembali ke negara asal dan mengambil pelajaran mengenai Prancis di negara asal masing-masing. Pada umumnya, tes ini dilakukan untuk para imigran yang ingin bergabung dengan keluarganya yang telah berada di Perancis ( family reunification). Bahkan, untuk membuktikan ikatan keluarga, pemerintah Perancis mewajibkan perlu diadakannya tes genetik. Kebijakan imigrasi Perancis menunjukkan bahwa Perancis mencoba untuk melakukan homogenisasi masyarakatnya dengan menggunakan kekuasaannya sebagai 15
pemerintah.
2.4. Kebijakan Imigrasi di Uni Eropa Pada Masa Pemerintahan Sarkozy
Sejak Uni Eropa dipimpin Perancis melalui kepemimpinan Nicholas Sarkozy, Sarkozy, terjadi berbagai perubahan pada peraturan Uni Eropa, khususnya sehubungan dengan imigrasi. Dimulai dari tahun 2007, Uni Eropa mulai mengambil langkah tegas menghadapi masuknya para imigran, khususnya imigran ilegal ke wilayah Eropa. Uni Eropa pun mengeluarkan European Union Immigration Pact ) yang mengatur berbagai Perjanjian Imigrasi Uni Eropa ( European
hal sehubungan dengan imigrasi. Adapun, inti perjanjian ini adalah untuk mengatur lima prioritas: imigrasi legal dan integrasi, pengaturan imigrasi ilegal, pengaturan batas wilayah yang lebih efektif, sistem pemberian suaka Eropa, serta migrasi dan pembangunan.
16
Melalui
perjanjian imigrasi ini, negara-negara Uni Eropa secara tersirat menyatakan pada para imigran bahwa Eropa akan mulai mengambil tindakan tegas pada para imigran, terutama imigran ilegal yang kehadirannya (sebetulnya) tidak diharapkan. Lebih lanjut lagi,
14
Henry Samuel, Sarkozy unveils new laws to expel foreign workers . http://www.telegraph.co.uk/news/ worldnews/europe/france/1509901/Sarkozy-unveils-new-laws-to-expel-foreign-workers.html, diakses pada 5 Oktober 2009, pukul 13.00. 15 Francis Fukuyama, . http://www.prospectmagazine.co.uk/2007/02/ Identity and Migration identityandmigration/, diakses pada 5 Oktober 2009, pukul 13.00. 16 Elizabeth Collett, The EU Immigration Pact — From From Hague to Stochkholm, via Paris. http://www.epc.eu/ TEWN/pdf/304970248_EU%20Immigration%20Pact.pdf, diakses diakses pada 10 Desember 2009, pukul 08.39. Page | 10
sebenarnya perjanjian imigrasi Uni Eropa ini berangkat dari pernyataan yang diakui negara-negara negara-negara Uni Eropa, yaitu bahwa “ the European Union ... does not have the resources to decently receive all the migrants who hope to find a better life here”.
17
Pernyataan inilah
yang kemudian menjadi dasar berbagai kebijakan imigrasi Uni Eropa yang mulai ketat dan restriktif sejak masa kepemimpinan Sarkozy. Adapun dalam makalah ini, aturan-aturan imigrasi yang restriktif dari Uni Eropa tersebut kemudian dibagi menjadi dua aturan yang paling gencar dipromosikan Uni Eropa dalam EU Immigration Pact , yaitu kebijakan pengembalian langsung ( return directive) dan kebijakan skema Kartu Biru ( Blue Card scheme).
2.4.1. Kebijakan Uni Eropa mengenai Pengembalian Langsung (Return Directive)
Kebijakan return directive dalam EU Immigration Pact bisa dikatakan sebagai kebijakan imigrasi yang paling kontroversial dan paling banyak mendapatkan kritik dari pihak-pihak di luar Uni Eropa, seperti misalnya kritik dari negara asal imigran, maupun dari berbagai Non Governmental Organization (NGO) yang menilai kebijakan ini melanggar hak asasi manusia. Adapun kebijakan return directive ini merupakan bentuk kebijakan pengembalian imigran ilegal ke negara asalnya, seperti yang disampaikan dalam EU Immigration Pact , yaitu bahwa “irregular “irregular aliens on member states’ territory must leave that 18
territory”.
Aturan mengenai return directive ini telah ditandatangani dan disetujui oleh
Parlemen Eropa sejak 2008 lalu, dan akan menjadi aturan hukum yang legal pada 2010 19
nanti.
Walaupun baru menjadi aturan hukum yang legal pada 2010 nanti, kebijakan return
directive ini telah diterapkan di berbagai negara anggota Uni Eropa, seperti misalnya di
Perancis yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Adapun pelaksanaan kebijakan return directive pada EU Immigration Pact memiliki teknis pelaksanaan yang mirip dengan kebijakan return directive di Perancis, yang dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sukarela dari imigran imig ran itu sendiri, ataupun dengan menggunakan menggunakan
17
Euractiv, The European Pact on Immigration and Asylum. http://www.euractiv.com/en/socialeurope/ european-pact-immigration-asylum/article-175489, diakses pada 7 Desember 2009, pukul 08.42. 18 Ibid. 19 BBC, Q&A: EU Immigration policy. http://news.bbc.co.uk/2/h http://news.bbc.co.uk/2/hi/7667169.stm, i/7667169.stm, diakses pada 4 Desember 2007, pukul 08.44. Page | 11
campur tangan pemerintah negara masing-masing. Lebih lanjut lagi, aturan mengenai tata cara pendeportasian kemudian diserahkan kepada pemerintah negara masing-masing. Aturan return directive ini berlaku di setiap negara anggota Uni Eropa, kecuali Irlandia dan Inggris.
Irlandia dan Inggris tidak setuju dengan aturan ini karena menurut mereka, kebijakan pengembalian langsung ini tidak akan membuat proses pengembalian seluruh imigran ilegal menjadi lebih mudah.
20
2.4.2. Kebijakan Uni Eropa mengenai Skema Kartu Biru (Blue Card Scheme)
Kebijakan imigrasi Uni Eropa dalam EU Immigration Pact yang juga banyak mendapatkan kritik adalah rencana penggunaan penggunaan Skema Kartu Biru ( Blue Card Scheme) untuk mengatur masuknya tenaga kerja di E ropa. Penggunaan Skema Kartu Biru sendiri sebenarnya belum dilegalkan dalam EU Immigration Pact , akan tetapi kebijakan ini termasuk kebijakan yang paling dipromosikan oleh Uni Eropa. Adapun, kebijakan Skema Kartu Biru ini dibuat dengan mengambil contoh dari kebijakan Green Card di Amerika Serikat untuk menarik masuknya tenaga kerja ahli dalam Uni Eropa, seperti misalnya tenaga kerja insinyur dan tenaga kerja kesehatan.
21
Kartu Biru ini kemudian akan memberikan pemegangnya
kemudahan bertempat tinggal di dalam wilayah negara-negara Uni Eropa, juga kemudahan untuk membawa serta anggota keluarganya untuk tinggal di wilayah Eropa. Kartu Biru ini juga akan memberikan, untuk kondisi tertentu, kemudahan untuk berpindah dan tinggal di negara kedua Uni Eropa, setelah tinggal menetap secara legal di negara pertama.
2.5. Peran Perancis dalam Pembentukan EU Immigration Pact
Dalam pembentukan kebijakan imigrasi Uni Eropa, bisa dikatakan Perancis memegang peranan yang sangat dominan. Dipimpinnya Uni Eropa pada saat itu oleh Perancis melalui Sarkozy menyebabkan pembuatan kebijakan imigrasi cenderung didominasi oleh Perancis. Hal ini tidaklah mengherankan, mengherankan, sebab jauh sebelum Sarkozy menduduki jabatannya jabatannya di Uni Eropa, ia sudah menyatakan niatnya untuk mengarahkan Uni Eropa menjadi lebih
20 21
Ibid. Ibid. Page | 12
ketat dalam pengaturan arus imigrasi.
22
Sejak masa kampanyenya pada tahun 2007, Sarkozy
juga terus menyatakan niatnya untuk menghasilkan European Pact on Immigration and Asylum yang bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan imigrasi negara-negara Uni Eropa,
dan untuk membentuk pandangan Uni Eropa yang sama terhadap masalah imigrasi, baik yang legal maupun yang ilegal. upaya-upaya
23
„pembersihan‟
Menurut pemerintah Perancis, imigrasi Uni Eropa butuh (immigration
policy
in
Europe
is
in
need
of
some
‘house-keeping’ 24), karena itu tidaklah mengherankan jika dalam masa kepemimpinannya, Perancis cenderung memfokuskan Uni Eropa pada masalah pengaturan imigrasi, terbukti dengan dihasilkannya berbagai kebijakan-kebijakan dalam EU Immigration Pact pada masa kepemimpinan Sarkozy. Dominannya Perancis dalam pembentukan kebijakan imigrasi UE dalam EU Immigration Pact antara lain terlihat dari pemilihan bahasa dan kata-kata dalam perjanjian
tersebut yang lebih didominasi oleh istilah-istilah Perancis, seperti misalnya penggunaan istilah ‘immigration choisie‟, choisie‟, yang berarti imigrasi khusus; ataupun penggunaan istilah „co-développement‟ co-développement‟,, yang dimaksudkan pada penggabungan imigrasi dan pembangunan. Penggunaan istilah-istilah dalam bahasa Perancis itu menunjukkan bahwa sebenarnya EU Immigration Pact lebih ditujukan untuk masyarakat Perancis.
Dominannya Perancis dalam pembentukan kebijakan imigrasi Uni Eropa juga terlihat dalam EU Immigration Pact yang seolah lebih merefleksikan persepsi Perancis tentang imigran yang cenderung garang dan restriktif terhadap imigrasi. Karena itu tidaklah heran jika kebijakan imigrasi Uni Eropa dalam EU Immigration Pact cenderung mendapat kritik dari negara-negara asal imigran seperti negara-negara Afrika, ataupun dari dalam negara Uni Eropa sendiri seperti dari Spanyol yang cenderung terbuka terhadap masuknya imigran untuk kepentingan ekonominya. Dua kebijakan imigrasi dalam EU Immigration Pact yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, kebijakan return directive dan kebijakan blue card scheme, merupakan dua kebijakan yang jelas menunjukkan besarnya dominasi Perancis 22
Hal ini disampaikan Brice Hortefeux, Menteri Imigrasi Perancis di depan Parlemen Perancis pada 23 Januari 2008. Lihat France Hopeful on EU Immigration Deal, dapat diakses secara online melalui http://www.euractiv.com/en/opinion/france-hopeful-on-eu-immigration-deal/article-171541, diakses pada 5 Desember 2009, pukul 08.46. 23 Euractiv, loc.cit. 24 Elizabeth Collett , , loc.cit. Page | 13
dalam pembentukan EU Immigration Pact. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sejak tahun 2008, Perancis sudah memberlakukan memberlakukan aturan return directive pada imigran-imigrannya, baik imigran legal maupun ilegal. Kebijakan ini diterapkan bahkan sebelum aturan return directive dalam EU Immigration Pact disahkan, sehingga pembuatan kebijakan Uni Eropa
mengenai return directive ini terkesan lebih ditujukan untuk melegitimasi tindakan Perancis tersebut. Adapun, legitimasi ini menjadi mudah dilakukan karena dominannya peran Sarkozy dalam pembuatan kebijakan imigrasi Uni Eropa. Terwakilkannya kepentingan Perancis dalam EU Immigration Pact juga terlihat dalam kebijakan blue card scheme, di mana kebijakan ini lebih bertujuan untuk menjaring masuknya tenaga kerja ahli dengan memberikan berbagai insentif seperti ijin tinggal dan berbagai kemudahan lain. Perlu diingat, walaupun pertumbuhan ekonomi Perancis relatif stabil, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar negara Uni Eropa, termasuk Perancis sedang mengalami kekurangan tenaga kerja dikarenakan rendahnya tingkat kesuburan di Perancis. Hal inilah yang mendorong dibutuhkannya tenaga kerja ahli dari luar wilayah negara-negara Uni Eropa. Keinginan mendapatkan tenaga kerja ahli ini mendorong Perancis gencar mempromosikan blue card scheme dalam masa kepemimpinan, untuk kepentingan perekonomiannya sendiri.
2.6. Analisis Pengaruh Kebijakan Imigrasi Perancis yang Restriktif Terhadap Pembentukan Kebijakan Imigrasi di Uni Eropa
Dalam penjelasan sebelumnya, telah dipaparkan beberapa bukti dominannya peran Perancis dalam pembuatan kebijakan imigrasi Uni Eropa melalui EU Immigration Pact . Dominannya peran Perancis itu sendiri terjadi karena pada waktu itu Uni Eropa memang sedang berada di bawah kepemimpinan Perancis melalui Presiden Perancis, Nicholas Sarkozy. Dipimpinnya Uni Eropa oleh Sarkozy memungkinkan terjadinya pembentukan kebijakan imigrasi yang cenderung Perancis-sentris. Adapun menurut Holsti dalam teori pembentukan politik internasionalnya, faktor kondisi eksternal dan domestik cenderung berperan dalam pembentukan kebijakan imigrasi Uni Eropa. Di sini, faktor kondisi eksternal dan domestik yang berperan adalah kondisi mayoritas negara-negara Uni Eropa, khususnya Perancis, yang rata-rata selalu didatangi oleh imigran-imigran dari seluruh dunia. Kondisi tingginya angka Page | 14
imigran yang masuk setiap tahunnya melahirkan urgensi di kalangan negara-negara Uni Eropa pada umumnya, dan Perancis pada khususnya, untuk membuat suatu kebijakan imigrasi yang cenderung restriktif dan ketat untuk membatasi dan mengontrol arus masuk imigran di wilayah-wilayah Uni Eropa. Lebih lanjut lagi, faktor yang juga berpengaruh dalam pembentukan kebijakan imigrasi Uni Eropa adalah faktor image, attitude, values, doctrines, ideologies, dan analogies dari si pembuat kebijakan. Dalam penjelasan Holsti inilah, Sarkozy sebagai figur pengambil kebijakan berperan penting dalam menentukan pembuatan kebijakan EU Immigration Pact . Faktor image yang dimiliki Sarkozy terhadap para imigran adalah bahwa imigran hanya mendatangkan kerugian bagi masyarakat Perancis, di mana kedatangan imigran membuat warga Perancis kehilangan lapangan pekerjaan. Image inilah yang lantas melahirkan kebijakan Uni Eropa yang cenderung restriktif dan garang pada para imigran. Attitude Sarkozy yang memang tidak suka pada kehadiran imigran di wilayah Eropa juga turut membentuk ketatnya kebijakan imigrasi Uni Eropa. Sementara faktor terakhir, analogi, menjadikan Sarkozy cenderung membandingkan kondisi Eropa masa kini dengan kondisi Perancis di masa lalu yang sempat dipadati oleh imigran-imigran dari Afrika, di mana ketika itu kedatangan imigran tersebut malah memberatkan pemerintah Perancis karena kurangnya skill yang dimiliki para imigran untuk bertahan hidup dan mendapatkan pekerjaan. Kondisi
imigran di Perancis itulah yang lantas membentuk analogi Sarkozy yang buruk, yang lantas mempengaruhi pembuatan kebijakan imigrasi Uni Eropa yang dilakukannya. Gabungan dari kondisi eksternal dan domestik Uni Eropa pada umumnya, dan Perancis pada khususnya; serta faktor image, sifat, kepribadian, nilai, dan analogi yang dimiliki Sarkozy sebagai Presiden Uni Eropa kala itu, lantas menghasilkan berbagai kebijakan imigrasi dalam EU Immigration Pact yang cenderung restriktif dan ketat pada para imigran.
Page | 15
BAB III KESIMPULAN
Sebagai salah satu bentuk integrasi regional, Uni Eropa terkenal dengan kebijakan “Four Freedoms”-nya, di mana melalui kebijakan itu, negara-negara Uni Eropa mengakui adanya kebebasan berpindah untuk modal, barang, jasa, dan manusia dari dan ke wilayah negara-negara anggota Uni Eropa. Adapun ternyata kebebasan yang terakhir, yaitu kebebasan berpindah untuk manusia, kemudian mendatangkan masalah sendiri bagi Uni Eropa berupa melonjaknya angka imigrasi yang masuk ke wilayah Uni Eropa. Hal ini melahirkan urgensi bagi Uni Eropa untuk membuat suatu kebijakan imigrasi untuk mengontrol dan membatasi arus imigran yang masuk ke negara-negara Uni Eropa. Urgensi ini kemudian berhasil terwujud melalui pembentukan EU Immigration Pact pada masa kepemimpinan Perancis. Pada masa kepemimpinan Perancis, dengan Nicholas Sarkozy sebagai Presidennya, stance Uni Eropa terhadap imigran mengalami perubahan. Pada awalnya, Uni Eropa
cenderung longgar pada imigran, namun di masa kepemimpinan Sarkozy, Uni Eropa justru terlihat garang pada imigran. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan return directive dan kebijakan blue card scheme pada EU Immigration Pact . Walaupun kedua kebijakan tersebut belum resmi dijalankan, kedua kebijakan tersebut mengisyaratkan niat Uni Eropa untuk mulai melakukan kontrol dan memberikan batasan ketat pada imigrasi di wilayahnya. Berubahnya stance Uni Eropa tersebut tidak lepas dari peran Perancis sebagai pemimpin Uni Eropa kala
itu, terutama dari peran Sarkozy sebagai Presidennya. Sarkozy merupakan pihak yang cenderung tidak suka dengan kehadiran imigran. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kebijakan imigrasi di Perancis yang lebih ketat dibanding kebijakan imigrasi negara Uni Eropa lainnya. Ketidaksukaan Sarkozy pada imigran inilah yang kemudian berperan besar dalam pembentukan kebijakan imigrasi Uni Eropa, di mana kebijakan-kebijakan EU Immigration Pact ini seolah lebih mengakomodir kepentingan Perancis dan negara-negara
Uni Eropa lain yang ketat pada imigran, dan kurang mengakomodir kepentingan negara Uni Eropa yang terbuka pada kehadiran imigran seperti Spanyol dan negara Uni Eropa lainnya.
Page | 16
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Refugees”, dalam Brian White, et al. (eds), Issues in World Bali, Sita. 2001.“Migration 2001.“Migration and Refugees”, nd
Politics (2
Edition, London: Palgrave/Macmillan Palgrave/Macmillan
Holsti, K. J. 1967. International Politics, a Framework of Analysis. New Jersey: Prentice Hall.
Sumber Internet:
http://www.iheu.org/node/377 http://www.opendemocracy.net/globalizationinstitutions_government/france_immigration_4338.jsp http://www.workpermit.com/news/2007-06-01/france http://www.workpermit.com/new s/2007-06-01/france/immigration_minister_pay /immigration_minister_pay_immigrant _immigrant s_leave.htm http://www.french-property http://www.french-property.com/ .com/ newsletter/2008/5/1/franc newsletter/2008/5/1/france-immigration/ e-immigration/ http://www.france24.com/en/20090114immigration-minister-exceeds-immigrant-expulsion-targethttp://www.telegraph.co http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews .uk/news/worldnews/europe/france/150 /europe/france/1509901/Sarkozy-unve 9901/Sarkozy-unveils-new-la ils-new-la ws-to-expel-foreign-workers.html http://www.prospectmag http://www.prospectmagazine.co.uk/20 azine.co.uk/2007/02/ 07/02/ identityandmigration/ http://www.euractiv.com/en/socialeurope http://www.euractiv.co m/en/socialeurope// european-pact-immigration-asylum/article-175489 european-pact-immigration-asylum/article-175489 http://news.bbc.co.uk/2/hi/7667169.stm http://www.euractiv.com/en/opinion/france-hope http://www.euractiv.co m/en/opinion/france-hopeful-on-eu-immigration-deal/article-17 ful-on-eu-immigration-deal/article-171541 1541
Sumber jurnal:
http://www.ipp.csic.es/doctrab2/ http://www.ipp.csic.es/doctrab2/ dt-0218e.pdf http://www.epc.eu/ TEWN/pdf/304970248_EU%20Immigration TEWN/pdf/304970248_EU%20Immigration%20Pact.pdf %20Pact.pdf
Page | 17
