Perry, Marvin. 2013. Peradaban Barat: Dari Revolusi Perancis Hingga Zaman Global, Kreasi Wacana, Bantul. Hlm. 4
Ibid, hlm. 4
Ibid, hlm. 7
Ibid, hlm. 8 - 10
Ibid, hlm. 6
Ibid, hlm. 10 - 11
Ibid, hlm. 14 - 15
Ibid, hlm. 16
Ibid, hlm. 17
Ibid, hlm. 21
Ibid, hm. 22 - 23
Ibid, hlm. 24
Ibid, hlm. 25 - 29
Ibid, hlm. 43 - 44
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Revolusi Perancis merupakan awal terwujudnya demokrasi di barat, dimana kebebasan hak individu dapat diraih. Dari masa kegelapan dimana sebuah otoritas tertinggi dipegang oleh para pejabat negara di gereja, yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa untuk menikmati jerih payah keum kelas bawah, dimana banyak menimbulkan kekacauan terutama dari sektor perekonomian. Terkekangnya masyarakat kelas bawah atau yang disebut sebagai orang kelas tiga pada sebelum masa Revolusi Perancis, membuat berbagai pemberontakan yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa akibat tidak adanya kebebasan yang dirasakan pada masa itu.
Pecahnya Revolusi Perancis pada 1789 mengobarkan imajinasi orang Eropa. Baik pengikut maupun pengamat merasa bahwa mereka sedang hidup dalam suatu zaman yang sangat penting. Diatas reruntuhan tatanan lama yang didirikan berlandaskan hak istimewa dan depotisme, suatu era baru sedang terbentuk yang berjanji mewujudkan cita-cita Pencerahan. Pembebasan ini membebaskan pemikiran manusia dari takhayul dan tradisi, kemenangan kebebasan atas tirani dan pembentukan lembaga-lembaga keadilan.tampak hak-hak dasar individu yang saat itu merupakan hal yang tabu, sekarang akan berkuasa di bumi, dan masa depan tampak begitu penuh harapan.
Revolusi Perancis merupakan sebuah masa peralihan politik dan sosial dalam sejarah Perancis. Pada saat itu, kaum demokrat dan para pendukung republikanisme bersatu menjatuhkan sistem pemerintahan monarki abosolut, yang dianggap terlalu kaku dan memberikan keistimewaan berlebih pada keluarga kerajaan dan golongan bangsawan. hal tersebut di karenakan raja Louis XVI , hidup mewah dan memboroskan investasi atau harta kerajaan ketika sebagian besar rakyatnya hidup dalam kemiskinan. lalu rakyat menghendaki pemerintahan yang memerhatikan hak-hak mereka. Dalam Revolusi Perancis, mereka menggunakan slogan "Persamaan, Kebebasan, dan Persaudaraan" (Liberte, Egalite, Fraternite). Revolusi Perancis berakhir pada November 1799 dengan dibubarkannya monarki absolut Perancis, yang diganti dengan bentuk negara monarkis terbatas dan selanjutnya menjadi republik.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, makalah ini akan membahas mengenai:
Apa yang terjadi pada masa Revolusi Perancis?
Bagaimana sejarah menceritakan mengenai Revolusi Perancis hingga terciptanya sebuah demokrasi?
Bagaimana dampak dari Revolusi Perancis?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
Sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Pemikiran Politik Barat
Memperjelas materi yang dipaparkan dalam presentasi di kelas
Membuat kerangka berpikir agar mudah memberikan penjelasan dari rumusan masalah
1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan makalah ini antara lain:
Memperluas wawasan Mahasiswa/i mengenai sejarah Revolusi Perancis hingga terciptanya demokrasi di Barat.
Menambah pengetahuan mengenai pemikiran-pemikiran politik di Barat.
BAB II
PEMBAHASAN
Rezim Lama dan Tingkatan-Tingkatan Sosial
Sebab-sebab Revolusi Perancis dapat dilihat dari struktur masyarakat di dalam rezim lama. Masyarakat perancis abad ke-8 terbagi dalam tiga golongan atau tingkatan (estate), yaitu kaum tingkatan pertama, kaum tingkatan kedua, dan kaum tingkatan ketiga. Kaum imam dan bangsawan yang berjumlah 500.000 orang dari populasi 26juta, menikmati hak-hak istimewa. Struktur sosial semifeodal razim lama, yang berlandaskan ketidaksetaraan yang didukung oleh hukum, menghasilkan ketegangan-ketegangan yang mempercepat revolusi.
Tingkatan pertama memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa gereja Katolik Perancis membuatnya menjadi negara di dalam negara. Gereja melakukan pekerjaan yang setara dengan urusan administrasi yang seharusnya dipegang oleh negara. Gereja mendata kelahiran, perkawinan, dan kematian; mengumpulkan pajak; menyensor buku-buku yang dianggap membahayakan agama dan moral; menyelenggarakan sekolah-sekolah; dan menyalurkan pertolongan kepada kaum miskin. Namun demikian, gereja tidak membayar pajak, meski produksi yang dihasilkan dari pekerjaannya tersebut membuahkan keuntungan yang sangat banyak. Para pendeta papan atas bersikap dan bergaya hidup yang sama dengan kaum bangsawan yang merupakan asal-usul mereka.
Tingkata kedua, kaum bangsawan adalah golongan yang mempunyai hak istimewa. Kaum bangsawan memegang posisi tertinggi di dalam gereja, tentara, dan pemerintahan. Mereka juga tidak membayar pajak, dan banyak terlibat di dalam usaha seperti perbankan dan keuangan. Kaum bangsawan selalu curiga dan tidak toleran kepada ide-ide liberal yang dikembangkan para pelopor pencerahan seperti Montesquieu, Condorcet, dan d'Holbach. Namun ada juga kaum bangsawan yang menyujui ide-ide dari para pemikir liberal tersebut. Dipengaruhi oleh cita-cita liberal, sebagian bangsawan ingin mengakhiri depotisme kerajaan dan membentuk pemerintahan konstitusional. Tetapi mayoritas kaum bangsawan yang ingin melestarikan hak-hak istimewanya, memusuhi cita-cita liberal dan melawan pembaruan.
Tingkatan ketiga terdiri dari kaum borjuis, kaum petani, dan para buruh perkotaan. Menjelang 1789kaum borjuis telah naik secara sosial melalui pembelian suatu jabatan yudisial ataau politik dengan menyandang gelar kebangsawanan. Mereka mengusahakan suatu parlemen yang akan membuat undang-undang untuk bangsa; sesuatu konstitusi yang akan membatasi kekuasaan raja dan menjamin kebebasan berpikir, peradilan yang adil, toleransi religius; dan pembaruan administratif yang akan melenyapkan pemborosan. Sedangkan para buruh perkotaan berjuang untuk bertahan hidup dalam menghadapi kekurangan makanan dan naiknya harga-harga, khususnya harga bahan-bahan pokok. Kekurangan material mendorong kaum miskin perkotaan melakukan kekerasan yang mempengaruhi jalannya revolusi.
Berikut ini merupakan agenda yang terjadi pada masa Revolusi Perancis.
Waktu
Kejadian
Juli 1788
Pemanggilan Ketiga Tingkatan
17 Juni 1789
Tingkatan Ketiga memproklamirkan diri sebagai Majelis Nasional
14 Juli 1789
Penyerbuan Bastille
Akhir Juli 1789
Ketakutan besar
4 Agustus 1789
Para bangsawan menyerahkan hak-hak istimewa mereka
20 April 1792
Lembaga legislatif menyatakan perang terhadap Austria
21-22 September 1792
Penghapusan monarki
Juni 1793
Kaum Jacobin menggantikan kaum Gorindin sebagai kelompok dominan di dalam Konvensi Nasional
27 Juli 1794
Robespierre dipenggal
Administrasi perancis rumit, kacau, dan tidak efektif. Kekacauan finansial menyumbang kelemahan rezim lama. Pada tahun-tahun terakhir rezim lama, pemerintah tidak dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran. Kekacauan perancis bukan karena perancis menjadi miskin, tetapi karena sistem pajak yang tidak efisien dan tidak adil. Pada saat perancis diambang kebangkrutan, sejumlah menteri raja mengusulkan agar kaum bangsawan dan gereja menyerahkan sebagian pajak mereka, namun usulan tersebut ditolak. Penolakan kaum bangsawan memaksa pemerintah, pada Juli 1788, mengadakan rapat Estates General (Badan Perwakilan Nasional), untuk membahas krisi keuangan. Pemberontakan kaum bangsawan melawan kerajaan mempunyai akibat yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pemberontakan itu justru membuka jalan bagi revolusi yang dilakukan oleh Tingkatan Ketiga, yang menghancurkan Rezim Lama beserta kebangsawanan dan hak-hak istimewanya.
Hancurnya rezim lama, dibarengin dengan munculnya para filsif seperti Denis Diderot dan J.d' Alembert dan Voltaire. Muncul dengan paham rasionalismenya yang merupakan paham yang menganggap bahwa pikiran merupakan sumber segala kebenaran, sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Paham ini tercipta atas dasar adanya adanya gerakan renaissance dan humanisme yang menentang kekuasan kaum Gereja di Eropa.
Jean Jacques Rousseau dengan paham romantismenya yang merupakan paham yang menjunjung tinggi perasaan dan menghargai naluri manusia. Paham ini muncul atas dasar keadaan rakyat pada masa Rousseau hidup yang memandang bahwa manusia pada saat itu lebih banyak yang tertindas oleh para petinggi pemerintahan.
Tahap Moderat 1789 – 1791
Sewaktu Estates General bersiap-siap untuk bersidang, reformis perancis menaruh harapan besar untuk regenerasi perancis dan kemajuan kebebasan. Ada kesepakatan umum bahwa suatu pemerintahan konstitusional sesuai hukum lebih baik daripada monarki absolut. Tetapi harapan para pembaharu berbenturan dengan maksud kaum bangsawan yang akhirnya menimbulkan konflik antara kaum bangsawan dengan kaum Tingkatan Ketiga.
2.2.a Pembentukan Majelis Nasional
Pada 17 Juni, Tingkatan Ketiga melakukan suatu geran revolusioner. Ia memproklamirkan diri sebagai Majelis Nasional. Louis XVI memerintahkan Majelis Nasional memisahkan diri dari golongan-golongan, tetapi Tingkatan Ketiga tetap kukuh. Kegigihan delegasi dan aksi mengancam penduduk paris yang mendukung Majelis Nasional memaksa Louis XVI menyerah. Majelis Nasional memerintahkan kaum bangsawan dan pendeta untuk bergabung. Namun sebagian kaum bangsawan belum bersedia bergabung karena masih dipengaruhi bangsawan istana untuk menghentikan revolusi yang baru dimulai.
2.2.b Penyerbuan Bastille
Pada Juli 1789, ketegangan di Paris semakin tinggi karena tiga alasan. Pertama, pemanggilan Estates General telah menimbulkan harapan untuk pembaruan. Kedua, harga makanan poko melambung tinggi. Ketiga, ketakutan terhadap komplotan bangsawan untuk menghancurkan Majelis Nasional.
Pada 14 Juli, 900 orang penduduk Paris berkumpul di depan Bastille, sebuah kubu yang digunakan sebagai penjara dan merupakan simbol hinaan depotisme kerajaan, untuk mendapat bubuk mesiu dan menyingkirkan meriam yang mengancam kelas-pekerja yang padat penduduk. Sewaktu ketegangan memuncak, penduduk Paris menggempur dan merebut Bastille. Jatuhnya Bastille berakibat pada suatu simbol Rezim lama telah jatuh, sejumlah bangsawan yang memusuhi revolusi memutuskan untuk kabur, raja yang ketakutan mengatakan kepada Majelis Nasional akan menarik pasukan yang mengepung Paris. Aksi revolusioner penduduk Paris secara langsung menyelamatkan Majelis Nasional dan juga revolusi borjuis.
Sementara itu, Necker semakin dimusuhi oleh keluarga kerajaan Perancis karena dianggap memanipulasi opini publik secara terang-terangan. Ratu Marie Antoinette, adik Raja Comte d'Artois, dan anggota konservatif lainnya dari dewan privy mendesak Raja agar memecat Necker sebagai penasihat keuangan. setelah Necker menerbitkan laporan keuangan pemerintah kepada publik, Raja memecatnya, dan segera merestrukturisasi kementerian keuangan tidak lama berselang. Kebanyakan warga Paris menganggap bahwa tindakan Louis secara tak langsung ditujukan pada Majelis dan segera memulai pemberontakan terbuka setelah mereka mendengar kabar tersebut pada keesokan harinya.
Pada suatu ketika para pemberontak mengincar sejumlah besar senjata serta amunisi di benteng dan penjara Bastille, yang juga dianggap sebagai simbol kekuasaan monarki. Setelah beberapa jam pertempuran, benteng jatuh ke tangan pemberontak pada sore harinya. Dan pada akhirnya pemenggalan dan pengarakan kepala dari gubernur Marquis Bernard de Launaymerupakan bentuk sibol kebencian rakyat terhadap pemerintah.
2.2.c Pembaruan Majelis Nasional
Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Konstituante Nasional menghapuskan feodalisme. Keputusan ini dituangkan dalam dokumen yang dikenal dengan Dekrit Agustus, yang menghapuskan seluruh hak istimewa kaum Estate Kedua dan hak dime (menerima zakat) yang dimiliki oleh Estate Pertama. Necker, Mounier, Lally-Tollendal dan yang lainnya tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan senat, yang keanggotaannya ditunjuk oleh Raja dan dicalonkan oleh rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan agar majelis tinggi dipilih oleh kaum bangsawan. Sidang segera dilakukan pada hari itu, yaang memutuskan bahwa Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Dengan melemahnya perlawanan, Majelis Nasional meneruskan usaha pembaruan yang dimulai pada musim panas 1789. Pembaruan ini menghancurkan rezim lama.
Penghapusan hak-hak istimewa khusus. Majelis Nasional mengesahkan kesetaraan yang dituntut oleh kaum borjuis. Struktur aristokratis rezim lama, telah dilenyapkan.
Pernyataan hak-hak asasi manusia. Pemerintahan bukan milik penguasa mana pun, melainkan milik rakyat secara keseluruhan, dan bahwa tujuannya ialah melestarikan hak-hak dasar individu.
Subordinasi gereja atas negara. Majelis Nasional menghantam hak-hak istimewa gereja Katolik Romawi dan menyita tanah-tanah gereja lalu menjualnya.
Konstitusi untuk perancis. Pada september 1791, Majelis Nasional mengeluarkan suatu konstitusi yang membatasi kekuasaan raja dan menjamin semua warga negara perancis mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum.
Pembaruan administratif dan yudisial. Sistem pengadilan yang distandarisasikan menggantikan yurisdiksi Rezim Lama dan penjualan yudisial diakhiri.
Bantuan untuk bisnis. Majelis Nasional menghapuskan beacukai untuk barang-barang impor.
Tahap Radikal 1792 – 1794
Sebuah kontrarevolusi yang tidak dapat didamaikan mengancam revolusi, memaksa kepemimpinan revolusioner mengambil langkah-langkah ekstrim. Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia masih bisa mempertahankan vetonya dan masih memiliki kemampuan untuk memilih menteri.
Majelis Legislatif pertama kali bertemu pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau hingga kurang dari setahun berikutnya. Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan angkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang aman dan berhasil.
2.3.a Sans-Culottes
Sans-Culottes merupakan orang-orang pemilik toko kecil, tukang, dan pekerja upah yang memiliki peran penting dalam revolusi khususnya dalam menggempur Bastille. Para Sans-Culotte mulai menyadari hak istimewa berdasarkan kekayaan sedang menggantikan hak istimewa berdasarkan keturunan. Mereka meramalkan bahwa kaum borjuis akan menggantikan kaum bangsawan yang sudah tumbang sebagai kelas penguasa. Maka dengan ini, kaum Sans-Culotte menuntut agar pemerintah meningkatkan upah, melakukan pengendalian harga pada persediaan makanan, mengakhiri kekurangan makanan, dan menetapkan undang-undang untuk mencegah kekayaan dan kemiskinan yang ekstrim. Untuk mengurangi ketidaksamaan ekonomi, para Sans-Culotte menuntut pajak yang lebih tinggi untuk yang kaya dan pembagian tanah kembali. Secara politis, mereka lebih menyukai republik demokratik yang memberikan suara kepada orang biasa.
Meskipun ada tekanan yang dilakukan oleh para bangsawan dan kau pendeta yang reaksioner, Revolusi Perancis tidak akan mengambil jalan yang radikal setelah perancis damai. Dibawah kondisi tekanan dari ekonomi dan ancaman akan membatalkan pembaruan yang telah dilakukan revolusi inilah yang membuatnya beranjak dari tahap moderat menjadi radikal, yang diacu para sejarawan sebagai Revolusi Perancis kedua.
2.3.b Invasi Asing
Pada Juni 1791, Louis XVI dan keluarga kerajaan, pergi dengan menyamar meninggalkan Paris ke perancis bagian timur laut untuk bergabung dengan para bangsawan kontrarevolusioner untuk mengumpulkan dukungan luar negeri melawan revolusi. Pelarian raja membuat banyak orang perancis yang menentang monarki, memperkuat posisi kaum radikal untuk mendirikan sebuah republik.
Pada 20 April 1792, perancis menyatakan perang terhadap Austria, yang bermaksud menumbangkan revolusi. Pangeran Brunswick membawa pasukan Austria dan Prusia ke Perancis. Pada kondoso yang tegang, Brunswick mengeluarkan manifesto yang menyatakan bahwa jika ada keluarga kerajaan yang dicelakai, maka ia akan membalasnya dengan lebih ganas kepada penduduk Paris. Namun pada 10 Agustus 1792, penduduk paris yang marah menyerang istana raja dan membunuh ratusan pengawal berkebangsaan Swiss.
Pada 21-23 September, Konvensi Nasional menghapuskan monarki dan mendirikan republik. Pada Desember 1792, Louis XVI diadili dengan dihukum mati karena berkomplot melawan kemerdekaan rakyat perancis. Pemberontakan 10 Agustus, pembantaian September, penciptaan republik, dan eksekusi mati Louis XVI menyatakan bahwa revolusi telah jatuh ke dalam radikalisme.
Pemberontakan kontrarevolusi menghancurkan republik yang masih muda. Banyaknya pemberontakan yang terjadi yang dilakukan oleh penduduk tradisional, yang masih menjunjung tinggi tradisi katolik mereka di Vendee, Perancis Barat, dan para federalis yang keberatan atas kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah pusat di Paris membuat sistem republik tidak mampu mengendalikan negara.
2.3.c Kaum Jacobin
Saat republik diambang kruntuhan, pada Juni 1793, kaum Jacobin menggantikan kaum Girondin sebagai kelompok dominan dalam konvensi nasional. Kaum Girondin lebih menyukai suatu pemerintahan dengan departemen-departemen yang akanmengendalikan urusan-urusannya sendiri. Sedangkan Jacobin, menginginkan suatu pemerintahan pusat yang kuat, dengan menjadikan Paris sebagai kekuatan. Kaum Jacobin mendapat dukungan dari San-Culotte yang mendukung pengendalian sementara oleh pemerintah untuk menangani kebutuhan perang dan krisis ekonomi. Dalam sebuah konvensi, sans-culotte bersenjata menuntut penahanan delegasi Girondin yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan mereka. Mulai saat itulah, Jacobin dapat mengambil kendali pemerintahan.
Kaum jacobin meneruskan pekerjaan pembaruan. Pada 1793, suatu konstitusi baru mengungkapkan semangat kaum jacobin untuk demokrasi poltik. Namun banyaknya pemberontakan pada saat itu, membuat konstitusi tersebut tidak pernah dilaksanakan. Kaum jacobin akhirnya mengungkapkan humanisme mereka dan hutang mereka kepada para pendukung pencerahan.
2.3.d Robespierre (1758 – 1794)
Sambil menempa suatu tentara revolusioner untuk menghadapi musuh-musuh luar, kaum jacobin berperang melawan oposisi dalam negeri. Salah satu tokoh di dalam perjuangan ini adalah Maximillien Robespierre, yang memiliki keyakinan terhadap demokrasi republik. Robespierre dan para jacobin berusaha membangun suatu kediktatoran sementara dalam usaha menyelamatkan republik dan revolusi. Rezim ini telah mengusir tentara asing, menahan para kontrarevilusioner, meremukan pemberontakan federalis, dan mencegah anarki. Dimana unsur-unsur tersebut yang dapat meruntuhkan sistem republik yang dibawanya.
Namun musuh-musuh Robespierre dalam konvensi, memerintahkan penahanan Robespierre dan sejumlah pendukungnya. Pada 27 Juli 1794, Thermidor kesembilan memerintahkan Robespierre dijatuhkan hukuman mati. Hal ini dilatarbelakangi oleh, reaksi Thermidorean yang bersikap kontrarevolusioner yang menginginkan kembalinya sistem monarki di perancis. Mereka menyatakan tidak berlakunya konstitusi 1793 dan mambuat konstitusi baru pada 1795 yang menetapkan kembali persyaratan kekayaan untuk hak pilih.
2.4 Dampak Revolusi Perancis
Dalam bidang bolitik; negara menjadi Republik, berkembang paham demokrasi modern, timbulnya rasa nasionalisme, dan undang-undang menjadi kekuasaan tertinggi. Bidang ekonomi; penghapusan sistempajak feodal dan monopoli dihapuskan, para petani diperbolehkn miliki tanah, dan industri-industri besar mulai berdiri. Bidang sosial; penyetaraan pendidikan dan pengajaran sudah merata di semua lapisan masyarakat, sistem feodalisme dihapuskan, hak asasi manusia dijadikan dasar Code Napoleon.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Revolusi Perancis adalah suatu periode yang menentukan pembentukan Barat modern. Ia melaksanakan pemikiran paa pendukung pencerahan, menghancurkan masyarakat hirarkis dan korporat rezim lama, mendorong kepentingan kaum borjuis, dan mempercepat pertumbuhan negara modern. Revolusi Perancis melemahkan aristokrasi. Dengan dilenyapkannya hak-hak feodal dan hak-hak istimewa, kaum bangsawan menjadi warga negara biasa.
Revolusi Perancis mengubah negara dinastik Rezim lama menjadi negara modern seperti nasional, liberal, sekuler, dan rasional. Ketika deklarasi hak-hak manusia dan hak-hak warga negara menyatakan bahwa "sumber kedaulatan pada dasarnya terletak di dalam bangsa", maka konsep negara tersebut menjadi demokrasi. Karena di dalam konsep tersebut, negara adalah milik rakyat secara keseluruhan, dan individu memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang sebagai warga negara.
Pemikiran liberal pencerahan menemukan ekspresi dalam pembaruan-pembaruan revolusi. Absolutisme dan monarki ditolak oleh konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintah dan oleh parlemen terpilih untuk mewakili rakyat.
Revolusi Perancis juga melepaskan dua kekuatan yang berpotensi merusak negara modern seperti perang total dan nasionalisme. Ini bertentangan dengan cita-cita rasional dan universal para pembantu revolusi seperti yang tercantum pada Deklarasi hak manusia. Selain itu, revolusi berusaha merekonstruksi masyarakat berdasarkan pemikiran pencerahan. Deklarasi hak manusia dan hak warga negara, sangat meresap pada pembaruan revolusi, menjunjung martabat individu, menuntut penghargaan individu, memberikan hak-hak dasar kepada setiap orang dan menghalangi negara untuk memungkiri hak-hak tersebut.
DAFTAR BACAAN
Perry, Marvin. 2013. Peradaban Barat: Dari Revolusi Perancis Hingga Zaman Global, Kreasi Wacana, Bantul. Hlm. 1 – 44
the French revolution, Thomas Carlyle, published by random house inc, 1837
1
