PERAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM KEGIATAN INVESTASI TERHADAP
PERTUMBUHAN PERTAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di beberapa dekade akhir abad ke-20, transformasi pesat dunia industri
mengambil bentuknya yang baru. Kemajuan mencolok ilmu dan teknologi,
sebagai mesin penggerak suatu masyarakat, dunia mendapatkan pengaruhnya
dari berbagai sudut. Perekonomian adalah salah satu bidang yang mengalami
berbagai perubahan mencolok di masa-masa tersebut. Munculnya berbagai
perusahaan multinasional, hingga batas tertentu, membuka peluang bagi
globalisasi ekonomi.[1]
Pengalaman pertumbuhan ekonomi pada abad kesembilan belas di Negara-
negara maju banyak bersumber dari pergerakan modal internasional yang cukup
deras pada waktu itu. Mobiltas faktor-faktor produksi yang terjadi antar
Negara mencapai titik puncaknya dengan hadirnya perusahaan-perusahaan
multinasional. Perkembangan yang terpenting dalam hubungan-hubungan ekonomi
internasional selama dua dasawarsa terakhir ini adalah lonjakan mengagumkan
kekuatan dan pengaruh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional.
Merekalah penyalur utama aneka faktor produksi, mulai dari modal, tenaga
kerja dan teknologi produksi, semuanya dalam skala besar-besaran, dari satu
Negara ke Negara Indonesia.[2]
Seperti kita ketahui kekayaan Indonesia memiliki kekayaan melimpah
slah satunya kekayaan dalam bidang tambang, gas alam, batubara, emas biji
besi. Pada tahun 2012 produksi batubara 390 juta ton di bandingkan di
tahun 2011 mencapai 360 juta ton makalah aadedidik irawanmengalami
peningktan.indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki sumber daya
mineral dan batu bara yang berlimpah memberikan pengaturan dalam Pasal 33
Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan : [3]
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Namun dalam aspek pengelolaan bahan tambang dan batubara di Indonesia
masih ada campur tangan pihak asing melalui perusahaan multinasional yang
didirikan di Indonesia yang lebih makalah adedidikirawanmementingkan pihak
asing dari pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Masalah kebijakan tambang
migas di Indonesia : Minyak dan Gas Bumi (Migas), diyakini banyak kalangan
sebagai komoditi tulang punggung ekonomi Indonesia hingga kini. Dilihat
dari angka-angka, Migas memang berkontribusi paling tinggi dibanding sektor
lain pada pendapatan (yang katanya) negara. Oleh karena itu, semua mata
jadi tertutup, dan kita tidak dapat melihat berbagai masalah yang terjadi
dalam penambangan migas. Akibatnya, Pertamina sebagaimakalah adedidikirawan
satu-satunya pemegang hak atas Migas di Indonesia bersama para
kontraktornya leluasa berbuat sewenang-wenang atas kekayaan alam
Indonesia.[4]
Kesalahan utama kebijakan dan orientasi pertambangan di Indonesia
bermula dari UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti
penandatanganan kontrak karya (KK) generasi I antara pemerintah Indonesia
dengan Freeport McMoran . Disusul dengan UU No 11 tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sejak saat itu, Indonesia memilih
politik hukum pertambangan yang berorientasi pada kekuatan modal makalah
adedidikirawanbesar dan eksploitatif. Dampak susulannya adalah keluarnya
berbagai regulasi pemerintah yang berpihak pada kepentingan pemodal. Dari
kebijaakan-kebijakannya sendiri, akhirnya pemerintah terjebak dalam posisi
lebih rendah dibanding posisi pemodal yang disayanginya. Akibatnya,
pemerintah tidak bisa bertindak tegasmakalah adedidikirawan terhadap
perusahaan pertambangan yang seharusnya patut untuk ditindak[5].
B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi penanaman modal asinag
yang lebih menguntungkan perusahaan multinasional atau pihak asing untuk
pembangunan ekonomi di Indonesia makalah adedidikirawandi hubungkan dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara?
2. Bagaimana peran penanaman modal asing dalam meningkatkan
pembangunan ekonomi di Indonesia di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4
TAHUN 2009 Tahun Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara?
BAB II
PERAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM KEGIATAN INVESTASI TERHADAP
PERTUMBUHAN PERTAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
A. Pengertian Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di
banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini
memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka
biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi
manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana
yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam
politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para
politisi, dan juga sumber finansial yang sangat makalah
adedidikirawanberkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik.
Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan
negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan
fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan
aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi,
negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif
kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur
yang lebih baik makalah adedidikirawanatau standar pekerja dan lingkungan
yang memadai. PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi
barang tertentu yang mereka butuhkan.[6]
B. Dampak Perusahaan Multinasional[7]
1. Dampak Positif Perusahaan Multinasional
a. yang paling sering disebut-sebut sebagai sumbangan positif
penanaman modal asing ini adalah, peranannya dalam mengisimakalah
adedidikirawan kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat
investasi yang ditargetkan dengan jumlah actual "tabungan domestik" yang
dapat dimobilisasikan.
b. dengan memungut pajak atas keuntungan perusahaan multinasional dan
ikut serta secara financial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam
negeri,makalah adedidikirawan pemerintah Negara-negara berkembang berharap
bahwa mereka akan dapat turut memobilisasikan sumber-sumber financial dalam
rangka membiayai proyek-proyek pembangunan secara lebih baik.
c. perusahaan multinasional tersebut tidak hanya akan menyediakan
sumber-sumber financial dan pabrik-pabrik baru saja kepada Negara-negara
miskin yang bertindak sebagai tuan rumah, akan tetapi mereka juga
menyediakan suatu "paket" sumber daya yang dibutuhkan bagi proses
pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalamanmakalah
adedidikirawan dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan, yang pada
akhirnya nanti dapat dimanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha-
pengusaha domestik
d. perusahaan multinasional juga berguna untuk mendidik para manajer
lokal agar mengetahui strategi dalam makalah adedidikirawanrangka membuat
relasi dengan bank-bank luar negeri, mencari alternative pasokan sumber
daya, serta memperluas jaringan-jaringan pemasaran sampai ke tingkat
internasional.
e. perusahaan multinasional akan membawa pengetahuan dan teknologi
yang tentu saja dinilai sangat maju dan maju oleh Negaramakalah
adedidikirawan berkembang mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan
mesin-mesin dan peralatan modern kepada Negara-negara dun ia ketiga.
2. Dampak Negatif Perusahaan Multinasional
Selain dampak positif yang telah dikatakan diatas, tentu saja dalam
pelaksanaan kegiatan ekonominya, perusahaan multinasional juga mempunyai
dampak negatif yang terjadi pada Negara tamu. Pada umumnya pasar yang
menjadi sasaran pemasaran makalah adedidikirawanperusahaan multinasional
ini memang adalah Negara-negara yang notabenenya adalah Negara-negara yang
sedang berkembang atau Negara-negara dunia ketiga. Hal ini mereka lakukan
karena Negara-negara dunia ketiga ini dinilai belum mempunyai perlindungan
yang baik atau belum makalah adedidikirawanmempunyai "kekuatan" yang cukup
untuk menolak "kekuatan" daripada perusahaan-perusahaan raksasa
multinasional ini sehingga bukan tidak mungkin mereka bisa melakukan
intervensi terhadap pemerintahan yang dilangsungkan oleh Negara yang
bersangkutan, atau dengan kata lain Negara-negara ini menghadapi dilema di
mana sebagian besar negara terlalu lemah untuk menerapkan prinsip aturan
hukum, dan juga perusahaan-perusahaan raksasa ini sangat kuat menjalankan
kepentingan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri.
Kemudian kita juga harus menyadari bahwa perusahaan-perusahaan
mutinasional ini tidak tertarik untuk menunjang usaha pembangunan suatu
Negara. Perhatian mereka hanya tertuju kepada makalah adedidikirawanupaya
maksimalisasi keuntungan atau tingkat hasil financial atas setiap sen modal
yang mereka tanamkan. Perusahaan-perusahaan multi nasional ini senantiasa
mencari peluang ekonomi yang paling menguntungkan, dan mereka tidak bisa
diharapkan untuk memberi perhatiam kepada soal-soal kemiskinan, ketimpangan
pendapatan dan lonjakan pengangguran. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan
multinasional hanya sedikit memperkerjakan tenaga-tenaga setempat. Operasi
merekamakalah adedidikirawan cenderung terpusat di sector modern yang mampu
menghasilkan keuntungan yang maksimal yaitu di daerah perkotaan.
Selain tidak bisa diharapkan untuk ikut membantu mengatasi masalah
ketenagakerjaan di Negara tuan rumah, mereka bahkan seringkali memberi
pengaruh negative terhadap tingkat upah rata-rata, karena mereka biasanya
memberikan makalah adedidikirawangaji dan aneka tunjangan kesejahteraan
yang jauh lebih tinggi ketimbang gaji gaji rata-rata kepada para
karyawannya, baik itu yang berasal dari Negara setempat atau yang
didatangkan dari Negara-negara lain. Di atas telah dikatakan bahwa keuatan
mereka juga ditunjang oleh posisi oligopolitik yang mereka genggam dalam
perekonomian domestik atau bahkan internasional pada sektor atau jenis-
jenis produk yang mereka geluti. Hal ini bertolak berlakang dari makalah
adedidikirawankeyataan bahwa mereka cenderung beroperasi di pasar-pasar
yang dikuasai oleh beberapa penjual dan pembeli saja. Situasi seperti ini
memberi mereka kemampuan serta kesempatan yang sangat besar untuk secara
sepihak menentukan harga-harga dan laba yang mereka kehendaki, bersekongkol
dengan perusahaan lainnya dalam membagi daerah operasinya serta sekaligus
untukmakalah adedidikirawan mencegah atau membatasi masuknya perusahaan-
perusahaan baru yang nantinya dikhawatirkan akan menjadi saingan mereka.
Hal-hal tersebut mereka upayakan dengan menggunakan kekuatan yang
mereka miliki dalam penguasaan teknologi-teknologi baru yang paling canggih
dan efisien, keahlian-keahlian khusus, diferensiasi produk, serta berbagai
kegiatan periklanan secara gencar dan besar-besaran untuk mempengaruhi,
kalau perlu mengubah, makalah adedidikirawanselera dan minat konsumen.
Kemudian walaupun dampak-dampak awal (berjangka awal) dari penanaman modal
perusahaan multinasional memang dapat memperbaiki posisi devisa Negara yang
menerima mereka (Negara tuan rumah), tetapi dalam jangka panjang dampak-
dampaknya justru negatif, yakni dapat mengurangi penghasilan devisa itu,
baik dari sisi neraca transaksi berjalan maupun neraca modal. Neraca
transaksi berjalan bisa memburuk karena adanya impor besar-besaran atas
barang-barang setengah jadi dan barang modal oleh perusahaan multinasional
itu, dan hal tersebut masih diperburuk lagi oleh adanya pengiriman kembali
keuntungan hasil bunga, makalah adedidikirawanroyalty, dan biaya-biaya jasa
manajemen ke Negara asalnya. Jadi praktis pihak Negara tuan rumah tidak
memperoleh bagian keuntungan yang adil dan wajar.
Selain itu perusahaan-perusahaan multinasional berpotensi besar untuk
merusak perekonomian tuan rumah dengan cara menekan timbulnya semangat
bisnis para usahawan local, dan menggunakan tingkat penguasaan pengetahuan
teknologi mereka yang superior, jaringan hubungan luar negeri yang luas dan
tertata baik, keahlian dan agresivitas di bidang periklanan, serta
penguasaan atas berbagai berbagai jenis jasa pelengkap lainnya untukmakalah
adedidikirawan mendorong keluar setiap perusahaan local yang cukup
potensial yang dianggap mengganggu atau mengancam dalam kancah persaingan,
dan sekaligus untuk menghalangi munculnya perusahaan-perusahaan baru yang
berpotensi untuk menjadi saingan mereka. Perusahaan-perusahaan
multinasional juga sering menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk
mempengaruhi, menyuap, dan memanipulasi berbagai kebijakan pemerintah di
Negara tuan rumah ke arah yang tidak menguntungkan bagi pembangunannya.
C. Pemecahan Masalah pemerintah terhadap dampak negatif persuhaan
multinasional dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Dari akar masalah di atas paling tidak bisa dirumuskan 3 pendekatan dalam
menanggulangi masalah di atas sebagai berikut:[8]
1. Pendekatan hukum. Dilema perusahaan akan profit oriented dapat
dicegah melalui legislasi, dimana peraturan perundang-undangan yang
mengikat semua pihak akan menempatkan perusahaan pada standar yang
sama.makalah adedidikirawan Perusahaan yang berbisnis dengan standar tinggi
pasti akan menyambut baik hal ini. Perusahaan yang berbisnis dengan standar
tinggi, dalam menjalankan praktiknya akan memperhatikan etika berbisnis
(code of conduct). Peraturan dan legislasi akan melindungi perusahaan
tersebut terhadap kompetisi yang tidak fair dari perusahaan yang tidak
memenuhi standar yang sama. Pentingnya peraturan dan hukum ini, seperti
dikatakan oleh stiglitz, "tanpa tekanan peraturan pemerintah dan
masyarakat, korporasi enggan melindungi dampak lingkungan secara memadai.
Sejatinya mereka memiliki motivasi untuk merusak lingkungan hidup jika hal
tersebut dapat menyelamatkan uang mereka"
Sebagai salah satu contoh pendektan hukum terdapat pada Peratuaran :[9]
a. (PP) No 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan perusahaan tambang asing
menjual sahamnya (divestasi) kepada investor lokal sebanyak 51%.
b. Pasal 112 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa setelah 5 tahun
berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya
dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham. Divestasi ini
dilakukan pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik
negara,makalah adedidikirawan badan usaha milik daerah, atau badan usaha
swasta nasional.
c. Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010")
selanjutnya mengatur besaran saham yang harus didivestasi, yaitu sehingga
sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.
Jadi, walaupun saat ini investor asing diperbolehkan untuk memegang makalah
adedidikirawansaham sebesar 90%, namun 5 tahun sesudah berproduksi nanti
investor tersebut wajib melakukan divestasi saham sehingga saham investor
asing tersebut menjadi maksimal 80%.
2. Pendekatan sosial dan etika. Pendekatan lainnya untuk menjamin
pertanggungjawaban publik perusahaan multinasional ialah melalui berbagai
macam tekanan sosial dan etik masyarakat. Paling tidak ada 4 kelompok yang
dapat mengadakan presure antara lain, konsumen, investor, pekerja dan LSM.
Menurut Wegner-Tsukamoto, kelompok ini dapat menciptakan apa yang disebut
"ethical capital" yang artinya nilai yang merasuki empat kelompok tadi
untuk melakukan gerakan moral secara aktif. Contoh nyatanya adalah boikot
yang dilakukan Gandhi, tentu saja diikuti pengikutnya, atas perusahaan
kapas kolonialis Inggris di India, kemudian boikot partai solidaritas buruh
di Glasgow atas perusahaan galangan kapal. Kemudian, contoh dari LSM yang
memberikan tekanan adalah yang sering makalah adedidikirawandidengar
tentang kampanye "blood diamond" di Sierra atau "Dirty Oil" di Nigeria yang
cukup efektif menarikmakalah adedidikirawan perhatian dunia sehingga
perusahaan multinasional yang bersangkutan tidak bisa seenaknya sendiri.
Kasus di Indonesia yang terkenal adalah kasus Freeport di mana LSM bentukan
masyarakat/ suku lokal bernama LEMASA (Lembaga Masyaraka Adat Komoro)
mengajukan gugatannya di pengadilan New Orleans, kota dimana kantor pusat
Freeport berada.
3. Rahmad Paul, master pada Conflict Transformation di Center for
Justice and Peacebuilding Eastern Mennonite University, US menyarankan
pendekatan melalui transformasi konflik. Konflik itu seperti pedang bermata
dua, di satu sisi bisa menghambat tetapi jika dikelola dengan baik dapat
menjadikannya sesuatu yang konstruktif. Kalau dinamika konflik dikelola
secara tepat akan berdampak pada perubahan sosial yang transformative dan
significant bagi kepentingan rakyat banyak. Negosiasi dan mediasi konflik
merupakan cara pendekatan yang berprinsipmakalah adedidikirawan pada
nonkekerasan dan dialog untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak yang
bertikai. Para pihak yang berkonflikperlu duduk bersama dan setara di meja
perundingan negosiasi guna mencari titik temu dan menjembatani perbedaan
persepsi dan kepentingan dan secara bersama-sama membangun consensus yang
membangun dan mengakomodasi semua pihak.
Adapun Nopirin, Ph.D dalam bukunya ekonomi internasional jilid 3
mengungkapkan setidaknya ada 5 cara dalam hal pengaturan perusahaan
multinasional demi penghindaran efek buruk yang mungkin terjadi:
1. Pengaturan tentang masuknya MNC. Pengaturan meliputi penilaianmakalah
adedidikirawan tentang kemungkinan efek suatu perusahaan multinasional
di masa yang akan datang terhadap politik dan ekonomi negara yang
bersangkutan. Jika penilaian ini menunjukkan kemungkinan yang sangat
buruk atau dengan kata lain kerugiannya lebih besar daripada
keuntungannya, maka perusahaan multinasional tersebut ditolak
kehadirannya.
2. Penentuan sektor-sektor tertentu yang sudah tertutup untuk investasi
asing atau penentuan pemilikan, sehingga memberi peluang pada
wiraswasta local untuk ikut melakukan kegiatan atau mengambil
keputusan.
3. Negara penerima dapat mengatur kegiatan perusahaan multinasional
dengan cara membatasi bahan yang diimpor, penentuan harga produk,
pengaturan tentang kredit, pemilikan serta pengaturanmakalah
adedidikirawan tentang efeknya terhadap lingkungan.
4. Negara penerima melakukan pengaturan tentang keuntungan yang boleh
dikirimkan kembali ke negara induk.
5. Negara penerima dapat melakukan nasionalisasi perusahaan
multinasional. Biasanya ini adalah tindakan terakhir yang dilakukan
suatu negara dan harus dipertimbangkan secara hati-hati karena hal ini
dapat melenyapkan minat investor untuk berinvestasi di masa-masa yang
akan datang.
