Page 5 " 10
"PERAN PERSATUAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK YAMAN DAN ARAB SAUDI"
Organisasi Institusi Internasional
Dosen : Sugito, S.IP., M.Si.
KELOMPOK 1
NURSHANTI LAILA PUTRI ADETYA (20160510038)
RIFIAL FEBRIANTO ALIT (20160510098)
CHIKITA EKA MAHARANI (20160510118)
BIMA ANSHARI H (20160510251)
FADHILAH AZZAHRAH NAWAWI (20160510352)
KELAS F
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017
PERAN PERSATUAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK YAMAN DAN ARAB SAUDI
Pendahuluan
Pada Maret 2015, Otoritas Arab Saudi memulai serangan militer besar-besaran di Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi yang merupakan sekutu Iran dan bertujuan mengambil alih pemerintahan. Saat itu, Arab Saudi menuding Iran sengaja memanfaatkan Houthi untuk mengkudeta PemerintahYaman yang kala itu dipimpin oleh Presiden Abd Rabbuh Mansur. Kebijakan Arab Saudi. Rivalitas Arab Saudi di Yaman mengundang tanda tanya karena di negara miskin tersebut sikap Pemerintah Saudi begitu keras dengan melakukan kampanye militernya. Sikap yang dianggap oleh beberapa pengamat dipandang tak lazim mengingat selama ini Saudi cenderung menlakukan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik (Fanani, 2016). Menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi di Timur Tengah terutama pada konflik yang terjadi di Yaman, Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil sikap dengan mengadakan pertemuan membahas pemberontakan yang terjadi di Yaman.
Tulisan ini akan membahas hasil diskusi kelompok kami tentang peran PBB dalam menyelesaikan konflik di Yaman dan Arab Saudi. Kelompok kami mencoba menelaah bagaimana proses pembuatan resolusi atau kebijakan terkait konflik yang terjadi demi mewujudkan tujuan utama dari PBB yaitu perdamaian.
Pembahasan
Salah satu tujuan PBB adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak berdirinya, PBB telah diminta untuk mencegah pertikaian agar tidak meningkat menjadi peperangan, untuk membujuk pihak-pihak menggunakan meja konferensi dan bukannya kekuatan persenjataan atau untuk membantu memulihkan kembali perdamaian ketika konflik meletus. Selama puluhan tahun, PBB telah membantu mengakhiri konflik, seiring melalui tindakan Dewan Keamanan (organ utama dalam menanggulangi masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional)
Selama 1990, telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam pola konflik dan dalam cara bagaimana komunitas internasional memberikan tanggapan terhadap konflik. Salah satu penyebabnya adalah bahwa lebih dari 90 persen dari konflik belakangan ini berlangsung didalam negara dan bukannya antar negara. Oleh karena itu, PBB telah membentuk kembali dan meningkatkan jangkauan perannya yang berada di bawah komandonya, dengan memberikan tekanan pada pencegahan konflik. PBB secara terus-menerus mengadaptasi operasi-operasi pengawasan perdamaian untuk menjawab tantangan baru dalam usahanya ini banyak melibatkan organisasi-organisasi regional untuk memperkuat perdamaian pasca konflik. Konflik-konflik sipil telah memunculkan masalah yang kompleks dengan kaitannya dengan masyarakat internasional. (Annan, 2005)
Dalam membangun perdamaian dan keamanan dunia, organ-organ PBB seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum dan Sekretaris Jendral memainkan peran penting. Dewan Keamanan adalah organ utama PBB yang mempunyai tanggung jawab utama untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan. Berdasarkan Piagam PBB, negara-negara anggota diwajibkan menyelesaikan pertikaian mereka dengan cara damai sehingga tidak mengancam perdamaian, keamanan dan keadilan internasional. Mereka harus menahan diri untuk tidak mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap negara manapun dan akan menyerahkan pertikaian apapun kepada Dewan Keamanan PBB.
Tujuan didirikannya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
Tujuan didirikannya PBB tertuang dalam Preambule serta Pasal 1 Piagam PBB. Preambule berisi 4 tujuan utama PBB yaitu pertama, menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Hal ini dilakukan karena dampak perang yang terjadi sangat merugikan bagi semua orang. Kedua, memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil. Ketiga, menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional yang lain, hal ini dimaksudkan bahwa PBB sebagai organisasi internasional dapat mengontrol perilaku negara dan memberikan reward and punishmant bergantung pada pola perilaku negara. Keempat, mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik, menurut teori Norman Angel kemajuan yang terjadi akibat adanya interdependensi atau ketergantungan antara satu negara dengan yang lain dapat meminimalisir peluang terjadinya perang dimasa mendatang. (Istanto, 1994)
Adapun tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam ialah memelihara perdamaian dan keamanan; mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa; , mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan serta memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan dasar manusia; menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membaginya dalam 6 organ utama yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. (Istanto, 1994)
Struktur Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
Konferensi San Francisco menghasilkan suatu piagam yang di dalam Bab III Pasal 17 menyebutkan bahwa organ utama PBB sebagai berikut : Pertama, Majelis Umum (General Assembly) terdiri atas semua negara anggota PBB yang mengadakan sidang umum tiap satu tahun mulai hari Selasa minggu ketiga bulan September. Dalam sidang tersebut tiap negara mengirimkan lima wakil, tetapi hanya membawa satu suara (Pasal 5 dan 18 Piagam PBB). Sidang istimewa diadakan jika dikehendaki oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota PBB. Kedua, Dewan Keamanan (Security Council) terdiri atas lima belas anggota, lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Anggota tetap meliputi Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Kelima anggota tersebut memiliki hak veto, yaitu hak untuk menolak atau membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Sementara anggota tidak tetap dipilih setiap dua tahun sekali oleh Majelis Umum.
Ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Councill dipilih dalam sidang umum untuk masa tiga tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun, jumlah anggotanya 54 negara berdasarkan amendemen tahun 1971 yang berlaku tahun 1975. Keempat, Dewan Perwalian (Trusteeship Council) terdiri atas anggota yang menguasai daerah perwalian, anggota tetap Dewan Keamanan dan sejumlah anggota yang dipilih selama tiga tahun dalam sidang umum. Kelima, Mahkamah Internasional (International Court of Justice) anggotanya dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Masa tugasnya adalah sembilan tahun dan berkedudukan di Den Haag (Belanda). Keenam, Sekretariat (Secretariat) dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas usul dari Dewan Keamanan. (Sopiana, 2013)
Proses Pembuatan Kebijakan dalam Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
Menurut Pasal 23 Piagam PBB yang telah diamandemen, Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara anggota. Dari 15 negara anggota ini, 5 negara diantaranya merupakan negara anggota tetap yaitu Amerika serikat, Rusia, Perancis, China, dan Inggris dan 10 negara lainnya merupakan negara yang merupakan anggota tidak tetap. Kelima anggota tetap ini memiliki status luar biasa (eksepsional) tidak hanya berdasarkan atas kepermanenannyasaja akan tetapi juga oleh alasan-alasan hak-hak suara khusus terutama hak "veto".
Dalam penyelesaian sengketa internasional, Dewan Kemanan memiliki fungsi yaitu pertama, Fungsi berdasarkan Bab VI yaitu pertama, mengadakan penyelidikan atas sengketa dan menentukan apakah suatu situasi tampaknya akan membahayakan perdamaian dan kemanan internasional. Kedua, fungsi Dewan Kemanan memberikan rekomendasi kepada para pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 38). Rekomendasi terdiri atas: pertama, rekomendasi yang berisi syarat-syarat penyelesaian sengketa tertentu (Pasal 36). Kedua, rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Ketiga, rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan atau menurut ketentuan yang berlaku di organisasi regional ( Bab VII) (J.G.Merrills, 1995).
PBB bukanlah organisasi supra-negara atau supra-nasional, hal ini tercermin dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB bahwa badan tersebut didirikan atas dasar prinsip persamaan kedaulatan diantara semua anggotanya. Karena itu, walaupun Dewan Keamanan dikatakan mempunyai kekuasaan yang berlebihan (ultra vires), hal ini bukanlah berarti kekuasaannya tidak terbatas, melainkan ada pembatasan-pembatasan secara hukum.
Dewan Keamanan tidak dapat bertindak di luar ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan Piagam PBB, yakni semua tindakan Dewan Keamanan yang dilakukan termasuk tindakan dalam rangka pengenaan sanksi ekonomi maupun militer haruslah tetap didasarkan atas prinsip-prinsip dan tujuan PBB yaitu tetap menghormati persamaan kedaulatan hak negara untuk mempertahankan kemerdekaan politik dan keutuhan wilayah suatu negara. Dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional melalui langkah- langkah secara kolektif untuk mengatasi adanya ancaman dan pelanggaran perdamaian maupun tindakan agresi terhadap suatu negara. Tindakan Dewan Kemanan tersebut haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional tanpa merugikan kepentingan nasional suatu negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Piagam PBB.
Dalam melakukan pemungutan suara dalam forum Dewan Keamanan PBB, dilaksanakan berdasar Pasaal 27 Piagam PBB yaitu pertama, Setiap anggota Dewan Keamanan memiliki satu suara. Kedua, Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai masalah-masalah prosedural harus ditetapkan dengan suara setuju dari 9 anggota. Ketiga, Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lainnya diputuskan dengan melalui suara setuju dari 9 anggota termasuk suara bulat dari anggota tetap. Dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan-keputusan berdasarkan Bab VI, dan menurut Pasal 52 ayat 3, pihak yang bersengketa tidak diperkenankan memberikan suaranya. (Sanjaya, 2015)
Konflik Yaman dan Arab Saudi
Perang Yaman terjadi antara dua pihak yang masing-masing mengklaim sebagai pemerintah yang sah. Pihak pertama mendukung pemerintahan Abd Rabbuh Mansur Hadi dan berbasis di Aden, inilah kubu yang didukung sekutu pimpinan Saudi. Sementara itu, pihak kedua adalah kelompok Houthi yang disokong mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dengan dibantu sekutunya, Iran. Menyebabkan Lebih dari 8.670 orang 60 persen di antaranya warga sipil terbunuh dan 49.960 lainnya terluka akibat serangan udara dan pertempuran di darat sejak koalisi pimpinan Saudi mengintervensi perang di negara tersebut pada Maret 2015. Yaman sangat bergantung dengan impor hampir pada semua kebutuhan. Namun, situasi konflik membuat pasokan makanan, bahan bakar atau obat-obatan tak dapat masuk (Farida, 2017).
Sikap Arab Saudi terhadap internasional selalu mengedepankan upaya perdamaian. Melihat situasi yang terjadi di Yaman sikap Arab Saudi tidak seperti biasanya. Arab Saudi turun langsung kedalam konflik tersebut. Bahkan Arab Saudi melakukan intervensi dengan menggunakan militer untuk menghentikan pemberontak Houthi yang semakin meluas.
Pemerintah Arab Saudi mengindikasikan ke khawatiran terhadap kemungkinan berkuasanya kelompok Al-Houthi dan meluasnya pengaruh revolusi Islam Iran di tengah negara yang bergejolak ini. Arab Saudi berulang kali menuduh Iran menyokong kelompok pemberontak.
Serangan pertama terhadap kelompok Houthi dikomandoi langsung oleh Arab Saudi dengan melancarkan 2300 serangan udara sebagai respon dari permintaan bantuan langsung dari Presiden Yaman Abed Rabbo Manshor Hadi. Serangan tersebut diberi nama sandi "Decisive Storm". Pada tanggal 21 April 2015, operasi "Decisive Storm" dihentikan atas instruksi langsung dari Presiden Yaman. Serangan tersebut dikatakan berhasil untuk memberi pelajaran kelompok Houthi untuk menghentikan penyerangan
Resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait konflik di Yaman
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan 2 resolusi menanggapi kasus yang terjadi di Yaman yaitu resolusi pertama dikeluarkan pada tanggal 14 April 2015 nomor S/RES/2216 (2015) berjudul Middle East (Yemen) menghasilkan resolusi terkait embargo senjata dimana memutuskan bahwa semua negara anggota harus segera mengambil tindakan untuk mencegah pasokan, penjualan atau pengiriman langsung atau tidak langsung, atau untuk manfaat Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi, individu dan entitas yang ditunjuk oleh Komite yang dibentuk sesuai dengan paragraf 19 resolusi 2140 (2014) (selanjutnya disebut "Komite") sesuai dengan paragraf 20 (d) dari resolusi ini, individu dan entitas yang terdaftar di dalamnya lampiran resolusi ini, dan yang bertindak atas nama mereka atau atas arahan mereka di Yaman dari atau melalui wilayah mereka atau oleh warganya, atau menggunakan bendera mereka di kapal atau pesawat terbang, senjata dan materi terkait dari semua jenis, termasuk senjata dan amunisi, kendaraan dan peralatan militer, peralatan paramiliter, dan cadangan bagian untuk hal tersebut, dan bantuan teknis, pelatihan, keuangan atau lainnya bantuan, terkait dengan kegiatan militer atau penyediaan, pemeliharaan atau penggunaan apapun senjata dan materi terkait, termasuk penyediaan personil tentara bayaran bersenjata apakah atau tidak yang berasal dari wilayah mereka.
Panggilan pada Negara-negara Anggota, di Amerika khususnya negara tetangga Yaman, untuk memeriksa sesuai dengan otoritas nasional dan undang-undang mereka dan konsisten dengan hukum internasional khususnya hukum laut dan internasional yang relevan perjanjian penerbangan sipil, semua muatan ke Yaman, di wilayah mereka, termasuk pelabuhan laut dan bandara, jika Negara yang bersangkutan memiliki informasi yang masuk akal alasan untuk meyakini kargo berisi barang-barang pasokan, penjualan, atau pengalihannya dilarang oleh paragraf 14 dari resolusi ini untuk tujuan memastikan ketat pelaksanaan ketentuan tersebut.
Memutuskan untuk mengotorisasi semua negara anggota untuk, dan bahwa semua negara anggota harus pada saat ditemukannya barang, penjualan atau pengalihan yang dilarang oleh paragraf 14 resolusi ini, diambil dan dibuang (seperti melalui penghancuran, rendering tidak bisa dioperasi, disimpan atau dipindahkan ke suatu negara selain yang berasal atau tujuan Amerika untuk pembuangan) dan memutuskan bahwa semua anggota negara harus bekerja sama dalam upaya tersebut;
Membutuhkan setiap negara anggota ketika melakukan inspeksi sesuai dengan paragraf 15 dari resolusi ini untuk segera mengirimkan laporan tertulis awal kepada Komite yang khususnya berisi penjelasan tentang alasan untuk inspeksi, hasil pemeriksaan, dan apakah kerjasama diberikan atau tidak, dan jika barang terlarang untuk pasokan, penjualan, atau pemindahan ditemukan, lanjut membutuhkan seperti negara-negara anggota untuk tunduk kepada Komite dalam waktu 30 hari berikutnya ditulis laporan yang berisi rincian yang relevan tentang pemeriksaan, penyitaan, dan pembuangan, dan rincian transfer yang relevan, termasuk deskripsi barang, asal barang dan tujuan yang dimaksud, jika informasi ini tidak ada dalam laporan awal. (Security Council, 2015)
Resolusi Konflik Yaman yang kedua dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2016 dengan nomor S/RES/2266 (2016) berjudul The situation in the Middle East (Yemen) yang menegaskan kembali komitmennya yang kuat terhadap kesatuan, kedaulatan, independensi dan integritas teritorial Yaman mengekspresikan keprihatinan terhadap tantangan politik, keamanan, ekonomi dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Yaman, termasuk kekerasan yang terus berlanjut, dan ancaman yang timbul dari transfer ilegal, mengacaukan akumulasi dan penyalahgunaan senjata, mengulangi seruannya untuk semua pihak di Yaman untuk mematuhi penyelesaian perbedaan mereka melalui dialog dan konsultasi, menolak tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, dan menahan diri dari provokasi, menegaskan kembali kebutuhan semua pihak untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku, mengekspresikan dukungan dan komitmennya terhadap pekerjaan utusan khusus untuk Yaman kepada Sekretaris Jenderal, Ismail Ould Cheikh Ahmed, untuk mendukung proses transisi Yaman, mengungkapkan keprihatinannya yang serius bahwa daerah-daerah di Yaman berada di bawah kendali Al Qaida di Jazirah Arab (AQAP) dan tentang dampak negatif dari kehadiran mereka, ideologi ekstrem ekstremisme dan tindakan terhadap stabilitas di Yaman dan wilayah tersebut, termasuk dampak kemanusiaan yang menghancurkan pada populasi sipil, mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya kehadiran dan potensi pertumbuhan masa depan negara Islam di Irak dan Levant (ISIL yang juga dikenal sebagai Da'esh) di Yaman dan menegaskan kembali tekadnya untuk menangani semua aspek ancaman yang ditimbulkan oleh AQAP, ISIL (Da'esh), dan semua individu, kelompok, usaha dan entitas terkait lainnya,
Individu yang terkait dengan ISIL (Da'esh) dan Al-Qaida Sanksi Daftar dan menekankan dalam hal ini kebutuhan untuk implementasi yang kuat dari tindakan di ayat 2 resolusi 2253 (2015) sebagai alat yang signifikan dalam memerangi aktivitas teroris di Yaman, Memperhatikan pentingnya implementasi yang efektif dari rezim sanksi yang diberlakukan sesuai dengan resolusi 2140 (2014) dan resolusi 2216 (2015), termasuk peran kunci yang dapat dimainkan oleh Negara-negara Anggota dalam hal ini, dan mendorong upaya untuk meningkatkan kerjasama, mengingat ketentuan paragraf 14 resolusi 2216 (2015) yang memberlakukan embargo senjata yang ditargetkan, dengan susah payah tertekan oleh terus memburuknya situasi kemanusiaan yang menghancurkan di Yaman, mengungkapkan keprihatinan serius pada semua halangan terhadap penyampaian bantuan kemanusiaan yang efektif, termasuk pembatasan pengiriman barang-barang vital kepada penduduk sipil Yaman, menekankan perlunya diskusi oleh Komite yang dibentuk sesuai dengan paragraf 19 resolusi 2140 (2014) ("Komite"), dari rekomendasi yang terdapat dalam laporan Panel of Experts, Menentukan bahwa situasi di Yaman terus merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional (Security council, 2016)
Kesimpulan
PBB (persatuan bangsa-bangsa) adalah suatu organisasi internasional yang menaungi beberapa Negara dibawahnya. Awal mula terbentuknya PBB adalah menciptakan perdamaian didunia, agar dunia terbebas dari berbagai macam konflik yang menghantui, dan PBB berhasil menjalankan misinya selama beberapa tahun, yaitu mengakhiri konflik melalui Dewan Keamananlah PBB berhasil menanggulangi konflik-konflik tersebut. Selain misi yang telah berhasil dilaksanakan, PBB memiliki tujuan yang paling utama dalam didirikannya itu sendiri yaitu sebagai penyelamat dari bencana perang, dan memuliaakan HAM disetiap penjuru dunia, dan untuk siapapun tanpa terikat diskriminasi,
Berbicara tentang tujuan PBB, beberapa tahun lalu terdapat Konflik antara Yaman dan Arab Saudi tepatnya pada tahun 2015. Konflik itu menyebabkan ribuan hingga puluhan warga sipil terluka bahkan terbunuh akibat serangan udara dan pertempuran pada saat itu, yang menyebabkan konflik pada saat itu adalah ketika otoritas Arab Saudi memulai serangan militer besar-besaran di Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi yang merupakan sekutu Iran dan bertujuan mengambil alih pemerintahan. Sikap Arab Saudi pada saat itu terhadap internasional selalu mengedepankan upaya ketentraman.
Melihat situasi yang terjadi di Yaman tindakan yang dilakukan Arab Saudi adalah mulai turun tangan kedalam konflik tersebut. Setelah terjadinya konflik pemberontakan tersebut, diadakannya serangan Decisive Storm yang berhasil membuat Houthi menghentikan pemberontakan tersebut. Setelah kejadian itu terjadi, PBB mengeluarkan resolusi dalam konflik Yaman dan Arab Saudi tersebut, yaitu The situation in the Middle East (Yemen) yang menegaskan kembali komitmennya yang kuat terhadap kesatuan, kedaulatan, independensi dan integritas teritorial Yaman mengekspresikan keprihatinan terhadap tantangan politik, keamanan, ekonomi dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Yaman, termasuk kekerasan yang terus berlanjut, dan ancaman yang timbul dari transfer ilegal, menolak tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, dan menahan diri dari provokasi, serta menegaskan kembali kebutuhan semua pihak untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku.
DAFTAR ISI
Annan, K. (2005). Basic Facts About United Nations. United Nation Information Centre, 74.
Fanani, A. (2016). Rivalitas Arab Saudi-Iran di Yaman Era Arab Spring 2010-2016. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 3.
Farida, K. (2017, November 9). PBB: Yaman Terancam Alami Bencana Kelaparan Terbesar di Dunia. Retrieved from global.liputan6.com: http://global.liputan6.com/read/3156548/pbb-yaman-terancam-alami-bencana-kelaparan-terbesar-di-dunia
Fisher, E. (2011, April 6). United Nations Security Council (UNSC) reform and international political decision making: a theoretical approximation. Retrieved from cidempanama.org: http://cidempanama.org/wp-content/uploads/2011/04/6-06-UNSC-Eloy_Fisher.pdf.
Istanto. (1994). Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yokyakarta.
J.G.Merrills. (1995). International Dispute Settlement. Cambridge: Cambridge U.P.
Kurniawati, Y. (2017). Peran Dewan Keamanan PBB dalam rangka penyelesaian konflik di Afrika Tengah. Universitas Hasanuddin Makassar.
Nugroho, M. (2016). Pola Intervensi Arab Saudi Dalam Konlik Yaman. Retrieved from repository.umy.ac.id: http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7797/h.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y.
Sanjaya, A. (2015). Resolusi Dewan Keamanan PBB Prosedur Pembuatan dan Kekuatan Mengikat. Retrieved from www.landasanteori.com: http://www.landasanteori.com/2015/10/resolusi-dewan-keamanan-pbb-prosedur.html
Satrio, A. (2008). Peran PBB dalam proses penyelesaian Konflik. Retrieved from www.lontar.ui.ac.id: http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/118802-T+25115-Peran+organisasi-Analisis.pd
Security Council. (2015, April 14). 15-05874 (E). Retrieved from www.un.org: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2216(2015)
Security council. (2016, Februari 24). The situation in the Middle East (Yemen). Retrieved from http://www.un.org: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2266(2016)
Sopiana, A. (2013, Maret 23). Struktur Organisasi PBB. Retrieved from http://www.sridianti.com: http://www.sridianti.com/struktur-organisasi-pbb.html
United Nations. (2007). Intergovernmental Negotiations and Decision Making at The United Nations : A Guide Second Auditon. New York: United Nations.
VOA Indonesia. (2017, Mei 19). Perang Saudara dan Campur Tangan Arab Saudi di Yaman . Retrieved from www.voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/perang-saudara-dan-campur-tangan-arab-saudi-di-yaman/3861609.html
