Peran Pejabat Fungsioal Teknik Pengairan Pengairan Ahli Pertama Pertama Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air Indonesia
Air adalah faktor esenesial yang menjadi syarat mutlak adanya kehidupan. Dari air bermula kehidupan dan karena air peradaban tumbuh dan berkembang, dan tanpa air berbagai proses kehidupan tidak akan bisa berlangsung. Sebagian besar permukaan bumi (72 %) ditutupi ditutupi oleh perairan. Badan air terbesar terbesar di permukaan bumi adalah air asin yang terdapat di laut sebesar 97% sedangkan sisanya adalah air tawar. 2/3 dari air tawar tersebut berbentuk gletser yang terdapat di kutub utara dan kutub selatan yang berfungsi sebagai stabilitator iklim global. Hanya satu per tiganya saja yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk tetap dapat hidup dan menunjang kehidupannya. 50% dari cadangan air tawar dunia tersebut tersebar di 6 negara yaitu Brazil, Rusia, Kanada, Indonesia dan Kolombia dan isu besar ketahanan air dunia adalah kurang dari 1% warga dunia yang dapat akses air bersih. Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar, negara ini memiliki 5590 Sungai (aliran permukaan) yang tersebar ke dalam 133 Wilayah Sungai, 397 buah cekungan tanah yang tersebar dengan total luas area 736,629 2 . Diperkirakan total potensi ketersediaan air tawar di Indonesia adalah 2.783 triliun 3 per tahun dan yang dapat dimanfaatkan sebesar 691 milyar 3 per tahun. Sampai dengan saat ini, pemanfaatan air baru 32 persennya saja yaitu 222 milyar 3 pertahun. Sedangkan yang belum termanfaatkan adalah 469 milyar 3 per tahun atau 67,8, dimana pemanfaatan terbesarnya adalah sebagai sumber irigasi (80%) dan 20 % sisanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku, rumah tangga dan perindustrian. Berkaca dari data-data di atas, secara makro dapat disimpulkan dengan mudah bahwa ketahanan air Indonesia sangat kuat, karena jumlah ketersediaan (supply) lebih besar daripada kebutuhan (demand). Akan tetapi Indonesia bukanlah negara yang menganut system ekonomi kapitalis, tetapi ekonomi kerakyatan yang mandiri dan
berkeadilan, termasuk dalam hal pengelolaan dan pemanfaaatan sumber daya air. Negara harus dapat memastikan seluruh rakyat mendapatkan hak akses, hak menggunakan dan hak memanfaatkan Sumber Daya Air (SDA), sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun Tantangan dan hambatan pengelolaan SDA di Indonesia salah satu diantaranya adalah karena luasnya negara ini. Seca ra geografis Indonesia adalah negara maritim ataupun kepulauan dengan ± 17.000 pulau, 1.922.5702 daratan, 3.257.483 2 perairan, dan 99,093 km garis pantai. Hal ini menyebabkan sebuah kondisi dimana Indonesia mendapatkan musim hujan dan musim kemarau yang hampir seimbang dan bergantian (setiap 6 bulan sekali), karena dipengaruhi oleh iklim laut dan angin muson. Akibatnya setiap tahun pada wilayah tertentu mengalami banjir akibat tingginya curah hujan dan kurangnnya daya tampung badan air, sementara di wilayah lainnya mengalami kekeringan dan semakin diperparah dengan perubahan iklim global. Tantangan lainnya adalah
masalah kependudukan, yaitu berkaitan dengan
pertumbuhan penduduk dan migrasi. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik adalah 261,1 juta (2016), dan diproyeksikan akan menjadi 284,829 juta pada tahun 2025. Pada tahun tersebut, 65% penduduk Indonesia akan tinggal di kota khususnya di pulau Jawa, sementara itu jumlah kuantitas air dalam suatu siklus hidrologi adalah sama sepanjang tahun. Permasalahan disparitas penyebaran penduduk ini, menggambarkan sebuah kondisi potensi kelangkaan air yang akan terjadi di daerah padat penduduk. Data saat ini menempatkan Pulau Jawa, Pulau Bali dan sebagian Pulau Sulawesi pada posisi defisit air. Selain itu daerah yang padat akan menciptakan banyak hunian liar, kumuh dan tidak layak huni yang biasanya didirikan di sepanjang bantaran sungai. Hal ini selain akan menyebabkan pendangkalan akibat sampah dan berkurangnya dimensi badan air, juga akan menurunkan k ualitas air pada badan air tersebut akibat pencemaran yang terjadi, sehingga air sungai tidak dapat
lagi dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi secara garis besar dapat dikatakan bahwa tantangan dan hambatan pengelolaan SDA untuk ketahanan air di Indonesia terbagi atas 3 kondisi atau keadaan yaitu : adalah kondisi air yang terlalu banyak (banjir), terlalu sedikit (kekeringan) dan terlalu kotor (penurunan kualitas air). Menjawab permasalahan tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), sebagai unit organsasi kementerian PUPR yang bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur SDA negara, telah menetapkan tiga pilar umum pengelolaan SDA di Indonesia. Yang pertama adalah konservasi yaitu upaya memelihara keadaan serta keberlanjutan sifat, keadaan dan fungsi SDA seperti perlindungan kawasan hulu, pembuatan tampungan (waduk) dan penanaman kawasan hutan. Selanjutnya pendayagunaan
SDA
yaitu
upaya
penatagunaan,
penyediaan,
penggunaan,
pengembangan dan pengusahaan SDA. Adapun Contoh usaha tersebut daintaranya : pembangunan tampungan multi fungsi (waduk), pengembangan jaringan irigasi, pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku. dan pengendalian daya rusak air.
Yang terakhir adalah pengendalian daya rusak air yaitu upaya untuk
mencegah menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan akibat da ya rusak air seperti pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir, lahar dingin, pengendali sedimen dan pengaman pantai. Pada akhirnya pembangunan infrastruktur khususnya dibidang keairan bertujuan mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air untuk kesejahteraan bangsa dan negara, sehingga akan meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing bangsa. Tahun 2017 indeks daya saing global atau Global competitivenes index Indonesia masih berada pada ranking 41, berada di bawah Singapura (2) Malaysia (25) dan Thailand (34).
Pertumbuhan infrastruktur adalah salah satu dari dua belas
komponen yang menentukan tinggi rendahnya daya saing suatu bangsa. Mengacu kepada Indeks Daya Saing Infrastruktur atau Infrastructure Competitiveness Index (ICI), Indonesia berada pada ranking 60 pada tahun 2017. Posisi ranking Indonesia ini sebenarnya dapat diapresiasi karena terus meningkat setiap tahunnya, dimana 6 tahun
sebelumnya (2011) ranking ICI Indonesia di posisi 90. Walaupun jika dibandingkan dengan negara di regional ASEAN lainnya bahwa ranking infrastruktur Indonesia saat ini masih tertinggal, akan tetapi tren melonjaknya peringkat ICI Indonesia enam tahun terakhir menunjukkan bahwa saat ini negara sedang giat dan akan terus membangun untuk mengejar ketertinggalan. Sebagai contoh dalam bidang SDA telah ditetapkan target terdekat yaitu 2015
– 2019 Indonesia berdaulat atas air, pangan dan energi. Penjabaran dari narasi tersebut adalah ditetapkannya pekerjaan infrastruktur vital keairan diantaranya : pembangunan 65 buah waduk ( 49 baru, 16 lanjutan, 29 selesai), 3 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi, 1 juta hektar pembangunan jaringan irigasi baru, 67,52 3 / air baku, 306 buah bangunan pengendali lahar dan sedimen, 3000 km bangunan pengendali banjir dan 530 km bangunan pengaman pantai. Dalam mewujudkan itu semua dibutuhkan insan-insan PUPR
handal dan professional
yang memiliki fungsi keahlian pada bidangnya.
Kelompok ahli tersebut, berhimpun dalam suatu Jabatan Fungsional Tertentu yang salah satunya adalah Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Pertama Peran Penjabat Teknik Pengairan Ahli Pertama dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan SDA antara lain : menyiapkan bahan dan kebijakan PPSDA tingkat provinsi dan satuan wilayah sungai (SWS), menginterpretasi peta untuk kesiapan data dan informasi, melakukan studi pendahulun untuk menyusun kebijakan PPSDA,merencanakan pemeliharaan sungai/danau/waduk/embung/muara/delta/pantai dan daerah tangkapan air, menganalisis upaya pen gelolaan SDA, mengenalisis strategi kebijakan SDA untuk pertanian, air minum, industri, pariwisata, perikanan dan tambak, lalu lintas dan pelayaran dan keberlanjutan sistem pengelolaan, memantau alokasi air, menyusun alternatif paket-paket kegiatan studi kelayakan perencanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi, merencanakan survei dan investigasi (SI) perencanaan teknis, menyusun petunjuk teknis O&P, mengadakan analisis data studi kelayakan, menyusun alternatif paket-paket kegiatan bendungan, menyusun kriteria desain ban gunan sungai, menyusun kriteria desain bendungan, melakukan inspeksi dan investigasi keamanan
bendungan, melakukan analisis dan rekomendasi keamanan bendungan dst. Produk atau hasil kerja dari seorang pejabat Teknik Pengairan Ahli Pertama tersebut baik berupa hasil kajian, analisa, gambar, data dan informasi nantinya akan dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan oleh pejabat struktural, ataupun menjadi hipotesa ataupun bukti pendahuluan untuk dikaji lebih dalam oleh pejabat Teknik Pengairan Ahli yang berada diatasnya jika diperlukan. Maka melihat dari tugas dan peran seorang penjabat Teknik Pengairan Ahli Pertama, sangat menentukan dalam berhasil tidaknya suatu pekerjaan pengembangan dan pengelolaan SDA bangsa. Jika kajian, rekomendasi, data dan informasi dsb yang diberikan salah atau tidak valid, hasil akhir pekerjaan yaitu infrastruktur SDA tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, dan yang lebih parah lagi jika sampai terjadi gagal konstruksi. Pada akhirnya akan merugikan bangsa dan menghambat produktivitas nasional. Namun
sebalinya apabila Jika kajian,
rekomendasi, data dan informasi dsb benar, hasil akhir pekerjaan yaitu infrastruktur SDA dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi sesuai dengan nawacita yang telah dicanangkan pemerintah.
