PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ROKRASI REPUBLIK INDONES I NDONESIIA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Peraturan Menteri Negar egara a Pend Penday ayag agun unaa aan n Aparatur Negara Nomo Nomorr Per/ Per/21 21/M /M.P .PAN AN/1 /11/ 1/20 2008 08 tentan tentang g Penyus Penyusunan unan Standar Standar Operasi Operasiona onall Prosed Prosedur ur SOP! Administrasi Pemerintahan sudah tida" sesuai dengan "ebutuhan dan per"embangan "eadaan#
b.
bahwa dalam rang"a pela"sanaan $e%ormasi &iro"rasi perlu mengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional nal Prosedur SOP! Administrasi Pemerintahan#
'.
bahwa berdasar"an pertimbangan sebagaiman dima"sud dalam huru% a dan huru% b perlu menetap"an Peraturan Menteri Pendayagunaan Apar Aparat atur ur Negar Negara a dan dan $e%o $e%orm rmas asii &iro &iro"r "ras asii (ent (entang ang Penyusun usuna an Standar ndar Operasional Prosedur SOP! Administrasi Pemerintahan#
1.
)ndang*undang Nomor 2+ (ahun 200, tentang Pelayanan Publi" -embaran Negara (ahun 200, Nomor 112 dan (ambahan -embaran Negara Nomor +08!#
2. Peraturan...
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ROKRASI REPUBLIK INDONES I NDONESIIA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Peraturan Menteri Negar egara a Pend Penday ayag agun unaa aan n Aparatur Negara Nomo Nomorr Per/ Per/21 21/M /M.P .PAN AN/1 /11/ 1/20 2008 08 tentan tentang g Penyus Penyusunan unan Standar Standar Operasi Operasiona onall Prosed Prosedur ur SOP! Administrasi Pemerintahan sudah tida" sesuai dengan "ebutuhan dan per"embangan "eadaan#
b.
bahwa dalam rang"a pela"sanaan $e%ormasi &iro"rasi perlu mengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional nal Prosedur SOP! Administrasi Pemerintahan#
'.
bahwa berdasar"an pertimbangan sebagaiman dima"sud dalam huru% a dan huru% b perlu menetap"an Peraturan Menteri Pendayagunaan Apar Aparat atur ur Negar Negara a dan dan $e%o $e%orm rmas asii &iro &iro"r "ras asii (ent (entang ang Penyusun usuna an Standar ndar Operasional Prosedur SOP! Administrasi Pemerintahan#
1.
)ndang*undang Nomor 2+ (ahun 200, tentang Pelayanan Publi" -embaran Negara (ahun 200, Nomor 112 dan (ambahan -embaran Negara Nomor +08!#
2. Peraturan...
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
-2-
2.
Pera Peratu tura ran n Pres Presid iden en Nom Nomor or 81 (ah (ahun un 201 2010 0 tent tentang ang rand esign $e%ormasi &iro"rasi 2010*202+#
.
Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Nega Negara ra Pen Penda daya yagu guna naan an Apar Aparat atur ur Negara dan $e%ormasi &iro"rasi Nomor 12 (ahun 2010 tentang Organisasi dan (ata era ementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan $e%ormasi &iro" &iro"ras rasii sebagai sebagaiman mana a telah telah bebera beberapa pa "ali "ali diubah diubah33 tera"hir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan $e%ormasi &iro"rasi Nomor 4 (ahun 2012#
4.
Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Nega Negara ra Pen Penda daya yagu guna naan an Apar Aparat atur ur Negara dan $e%ormasi &iro"rasi Nomor 20 (ahun 2010 tentang $oad Map $e%ormasi &iro"rasi 2010* 2014#
+.
Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Nega Negara ra Pen Penda dayag yaguna unaan an Apar Aparat atur ur Negara dan $e%ormasi &iro"rasi Nomor 5 (ahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan o"umen )sulan $e%ormasi &iro"rasi#
6.
Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Nega Negara ra Pen Penda daya yagu guna naan an Apar Aparat atur ur Negara dan $e%ormasi &iro"rasi Nomor 12 (ahun 2011 tentang Pedoman Penataan (ata -a"sana Business Process !# !#
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
-3-
Pasal 1 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan $e%ormasi &iro"rasi ini merupa"an pedoman/a'uan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pro=insi/"abupaten/"ota untu" menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan selanutnya disebut SOP AP! di ling"unganinstansi masing*masing dalam rang"a pela"sanaan $e%ormasi &iro"rasi. Pasal 2 SOP AP yang telah disusun di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pro=insi/"abupaten/"ota3 se'ara bertahap menyesuai"an dengan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ini. Pasal Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana ter'antum dalam -ampiran dan merupa"an bagian yang tida" terpisah"an dari Peraturan ini. Pasal 4 engan berla"unya Peraturan ini3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP! Administrasi Pemerintahan di'abut dan dinyata"an tida" berla"u. Pasal + Peraturan Menteri ini berla"u sea" tanggal diundang"an. .
Agar...
-4-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya3
memerintah"an
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
SI
pengundanganBIROKRA Peraturan Menteri ini dengan REPUBLIK penempatannya dalam &erita Negara $epubli" 9ndonesia
itetap"an di >a"arta pada tanggal 1, >uni 2012 M7N(7$9 P7NA:A)NAAN APA$A()$ N7A$A AN $7;O$MAS9 &9$O$AS9 $7P)&-9 9NON7S9A3