Proposal Tahap 1 Th 2012 Utk Donatur

Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

West Sumatera Advocacy Center for Law and Human Rights Jl. Moh. Hatta, Ruko Bagonjong no.3, Kec. Pauh – Padang Telp. 085263482792

PROPOSAL PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) SUMATERA BARAT A. Latar Latar Belakan Belakang g

Dalam era globalisasi globalisasi saat sekarang ini, hukum telah mengambil mengambil bagian bagian penting dalam debat, kebijakan, dan program-program pembangunan. Hukum dianggap sangat penting sebagai cara vital untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, hak asasi, dan demokrasi. Sejak tahun 1990-an Negara berkembang dan transisi, setidaknya telah di kunjungi setidak-tidaknya ratusan konsultan hukum (legal (legal advisers), advisers), bahkan ribuan, ribuan, dari barat untuk membantu membantu proyek reformasi reformasi hukum yang sangat mahal. Selain itu di era globalisasi ini juga, sebagai akibat dari revolusi IPTEK yang tidak terbe terbend ndun ung g (info (inform rmat atika ika,, elek elektro tronik nika, a, biote biotek, k, comp comput uter er dan dan nukl nuklir) ir) dalam dalam masy masyara araka katt meni menimb mbul ulka kan n damp dampak ak,, baik baik posi positi tiff maupu aupun n nega negati tiff teru teruta tama ma bagi bagi masy masyar arak akat at yang yang berkembang. berkembang. Dalam prektik bernegara bernegara dan bermasyarakat bermasyarakat baik dalam skala lokal, nasional, nasional, maupun maupun internas internasiona ional, l, kita dihadap dihadapkan kan kepada kepada kenyata kenyataan-k an-keny enyataa ataan n yang yang kadang kadang-kad -kadang ang memprihatinka memprihatinkan. n. Antara lain berupa penyalahagunaan penyalahagunaan wewenang, wewenang, penyeleweng penyelewengan, an, korupsi, korupsi, menang sendiri, hanya untuk “aku” dan berbagai bentuk/model dan medus yang menunjukan sikap mental kurang kuat, “ sak kepeneke kepeneke”, kerja asal-asalan, kurang adanya rasa tanggung jawab dan dan pokonya pokonya kerja kerja atau asal kerja. kerja. Hal ini merupakan satu refleksi kurangnya tanggung jawab. Gejala ini banyak sekali terjadi dalam masyarakat baik nasional maupun internasional sehingga sangat mendambakan manu manusi siaa yang yang penu penuh h rasa rasa teng tenggu gung ng jawa jawab b yang yang besa besarr dan dan bena benar. r. Kalo Kalo kita kita meli meliha hatt perkembanga perkembangan n masyarakat masyarakat baik lokal maupun nasional nasional dan bahkan bahkan internasional saat sekarang ini, persoalan-persoalan yang menonjol dan seakan-akan merupakan persoalan abadi antara lain seputar keadilan, kemakmuran, kedaulatan, hak asasi, disamping persoalan lain yang akan terus menerus kita saksikan. Gejala tersebut dilihat/dikaitkan dengan kesadaran orang/golongan lain akan banyak terkait dengan kualitas kualitas mental/moral/et mental/moral/etika ika seseorang. seseorang. Lebih-lebih Lebih-lebih bila dihubungkan dihubungkan dengan dengan masalah yang lebih subtansial, menghormati hak asasi manusia, anatara lain menjunjung tinggi 1



keadilan,

kebenaran,

kejujuran,

kebersamaan,

kemakmuran,

persamaan,

kepastian,

keseimbangan dapat terwujud dalam masyarakat. Hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi dewasa ini harus ditafsirkan secara kontekstual dengan pendekatan integral, sehingga hak asasi mempunyai arti tidak saja bagaiman kita kenal “sekedar” bebas berbicara, bebas berkumpul, bebas beragamaj, uga terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab asasi, sehingga tercipta harmonisasi tata kehidupan dan masyarakat. Membicarakan hak asasi manusia masih relevan sepanjang masa. Dalam praktisi, masalah hak asasi manusia “muncul” selalu terkait dengan ketidakadilan, kemeralatan, kesewenang-wenangan, tindakan/kebijakan seenaknya, dan berbagai praktik yang mengandung unsur ketidak pastian, kecemasn terhadap manusia lain. Masalah kemanusia dalam arti menjaga, menghormati haknya, merupakan tanggung jawabpemerintah karena pemerintah memegang amanat/keprcayaan untuk menjaga hak-hak tersebut.Tentusaja suara kekuatan kelompok idealis (intelektual, ilmuan, cemdikiawan, budayawan, agamawan, seniman dan lain-lain) berperan sebagai factor penunjung utama, apakah kelompok diealis tersebut bersuara secara sendiri atau berkelompok dalam suatu naungan oraganisasi kemasyarakatan/LSM dan bentuk lainya. Karena peranan kedua elemen pemerintah dan kelompok idealis adalah suatu hal yang mutlak. Dala rangka ikut memikirkan gejala-gejala tersebut diatas, banyak usaha yang telah dilakukan atau ditempuh oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, di antara sekian banyak organisasi yang ada PAHAM SUMBAR (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat ) selalu fokus terhadap program-program dalam masalah penegakkan hukum dan hak asasi manusia, seperti : 1. Program Advokasi Yaitunya penyelenggaraan advokasi atau pembelaan kepentingan masyarakat dalam bidang hukum dan HAM. Dalam program advokasi ini yang akan dilakukan adalah: a. Pelatihan Advokasi bagi masyarakat b. Penyuluhan Hukum dan HAM c. Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat d. Pandampinga masyarakat lemah dari segi hukum. 2



2. Program Investigasi Aktif melakukan pencarian data dan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh aparat negara, masyarakat terhadap masyarakat, serta pemerintah terhadap masyarakat. 3. Edukasi Hukum

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pengorganisasian, dan melakukan penyuluhan serta membentuk desa binaan terhadap hukum dan HAM. 4. Diseminasi Aktif menyebarkan dan mempublikasikan informasi-informasi hukum dan HAM yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat. 5. Kajian Penyelanggaraan diskusi, kajian, dialog dan pelatihan hukum dan HAM 6. Studi Kebijakan Mengkritisi dan menawarkan solusi terhadap pelbagai kebijaan yang berdampak penting terhadap warga masyarakat. 7. Pilihan Penyelesaian sengketa Membantu penyelesaian sengketa perdata masyarakat diluar sidang pengadilan (ADR) Samapai saat sekarang ini dalam masyarakat banyak dijumpai pesan-pesan hukum yang belum berjalan dengan baik, masih banyak pelaksana hukum dan anggota masyarakat yang beritndak “senaknya” sehingga tugas hukum as a channel of justice dan as a tool of social engineering juga belum berfungsi. Seharusnya hukum diharapkan sebagai saluran yang paling tepat untuk menyelenggarakan/menggelar keadilan yang dianggap adil menurut masyarakat dan hukum juga diaharapakan dapat mengubah, merekayasa, mengatur, memaksa, masyarakat untuk melangkah sesuai dengan irama dan cita-cita hukum yaitu situasi yang adil, memberikan kepastian hukum, dan rasa tenteram. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Propinsi Sumatera Barat, bahwa PAHAM 3



Sumbar mendapatkan dana bantuan hibah dari APBD Sumatera Barat, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah, pada Pasal yang berbunyi: (1) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat

diberikan kepada: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. (2) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau b. Hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak

dibiayai dari APBN. Maka dengan ini kami memaparkan proposal mengenai rencana penggunaan dana bantuan dari Pemprov. Sumatera Barat untuk tahun 2012 ini.

4



Profil PAHAM SUMBAR 1. Sejarah Berdirinya

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia adalah Negara hkum dan memposisikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menghormati hak asasi manusia (HAM) adalah jati diri sebuah Negara hukum. Penjaminan HAM di pertegas dengan lahirnya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tengtang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM yang menyataka secara eksplisit penghormatan Negara Indonesia terhadap HAM. Tegasnya peraturan perundang-undangan ini tak berpengaruh kepada pelaksanaannya di lapangan, sampai saat ini masih banyak warga Negara Indonesia terlanggar hak asasinya dan tercabut hak-hak hukumnya, baik dalam bentuk pelanggaran secara horizontal seperti kejahatan dan pelangaan hukum oleh masyarakat maupun secara vertical seperti penggusuran, pembersihan pekerja sector informal hingga seperti kejahatan HAM yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso, dan sebagainya, semuaini mengisyaratkan perlindungan hukum dan HAM belum sepenuhnya berjalan. Berdasar hal diatas dan didorong kesadaran akan perlunya pembelaan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang dilanggar hak asasinya dan sebuah cita-cita yang ingin menegakkan keadilan, maka muncullah pemikirandari kalangan praktisi hukum, akademisi, pemerhati dan penggiat hukum maupun aktifis untuk mendirikan sebuah lembaga yang indevenden sebagai jawaban dari realita yang terjadi di masyarakat. Akhirnya pda tahun 1999 pemikiran ini pun membuahkan hasil dengan berdirinya sebuah lembaga suadaya masyarakat non profit yang focus kepada jasa advokasi hukum dan HAM yang di beri nama Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia. Seiring dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman, maka PAHAM pun berkembang dengan mendirikan beberapa cabangnya di kota-kota besar di Indonesia, pada tahun 2001 didirikanlah PAHAM Sumatera Barat yang mencakupi wilayah kerja untuk Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang.

5



2. Tujuan PAHAM

PAHAM bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dengan pernghargaan dan perlindungan hukum dan hak asasimanusia. Dengan fungsi sebagai berikut : a. Berperan aktif sebagai lembaga advokasi ysng memperjuangkan hak dan persamaan kedudukan bagi setiap anggota masyarakat; b. Sebagai fasilitator, katalisator, dan transformator antara hukum dan masyarakat sehingga

terciptanya

kesadaran

hukum

masyarakat

dalam

kehidupan

bermasyarakatberbangsa dan bernegara serta beragama; c. Berperan selaku lembaga pengkajian guna memberikan kontribsi bagi perkembangan

hukum nasional melalui kajian dan telaah hukum secara intensif dan konfrehensif sert untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian masyarakat yang peduli terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. 3. Pengalaman Program dan Kegiatan PAHAM NO.

PROGRAM

WAKTU

MITRA

1.

Legal Aid Training

2002

LPI FH UA

2.

Seminar sehari ”Strategi Pemberdayaan Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilu 2004 yang Jurdil dan Luber di Sumber

2004

Jembatan , UNDP

3.

Lokarya ”Strategi Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Nagari Menghadapi Pemilu 2004”

2004

Jembatan, UNDP

4.

Training of Traner (TOT) ”Pendidikan Pemilih sebagai Jalan Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari menghadapi Pemilu 2004”

2004

Jembatan, UNDP

5.

Training of Organizer (TOO) ”Pengorganisasian Masyarakat sebagai Langkah Memperkuat Basis Gerakan Jembatan Pemilu”

2004

Jembatan, UNDP

6



6.

Workshop Korwil

2004

Jembatan, PW PII, WP2SOSPOL UNP dan UNDP

7.

Voter Education Dharmasraya

2004

Jembatan dan UNDP

8.

Investigasi Kasus Tragedi Berdarah Pagaruyung dan Saruaso Batusangkar di Kab. Tanah Datar

Juli 2002

PAHAM Indonesia dan Masyarakat

9.

Investigasi Kasus Umuk Massa di Polsek Talu

Juli 2003

Masyarakat

10.

Investigasi kasusu HAM tentang pemaksaan penyebaran agaman di politani Payakumbuh

2003

Masyarakat

11.

Investigasi kasus pemaksaan penyebaran agama di Yayasan Kahiru Ummah Padang

2003

Masyarakat

12.

Investigasi kesusilaan

2003

Masyarakat

13.

Pelayanan Konsulatsi Hukum dan HAM

Semenjak 2001

Masyarakat

14.

Penanganan Kasus-kasus

Semenjak 2001

Masyarakat / Klien

15.

Pembentukan Masyarakat

Pemberdayaan

2004

LSM

16.

Pembentukan Jaringan Advokasi Peduli Pendidikan

2004

LSM

17.

Seminar Nasional Tentang Pilkada

2005

PAHAM Indonesia

18.

Pelatihan HAM satu Kali dalam setahun

Semenjak 2002

PAHAM Indonesia

19.

Pelatihan Setahun

dalam

Semenjak 2002

PAHAM Indonesia dan Masyarakat

20.

Kajian Rutin dalam bentuk diskusi satu kali dalam sebulan

Semenjak 2003

Masyarakat

21.

Pembentukan Jaringan Advokasi Peduli

Tahun 2004

Masyarakat dan LSM

di

Kabupaten

Kasus kejahatan

Jaringan

terhadap

Advokasi satu kali

7



Pendidikan (JAPP) 22.

Ikut Dalam Jaringan Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani

Tahun 2004sekarang

LSM

23.

Melakukan Investigasi Kasus Tanah di Desa Baru Pasaman Barat

Tahun 2005

Masyarakat

24.

Investigasi Terhadap Kasus Dugaan Illegal Logging Terhadap Anggota DPRD PKS

Tahun 2006

Masyarakat

25.

Membuat Opini di Media

Tahun 2002 – Sekarang

Zulhesni, Indra Mahyuzi.

26.

Mengikuti Diskusi dan Kajian

Tahun 2001 – Sekarang

Pengurus PAHAM Sumbar.

27.

Lagal Aid Training

2007

FHUA

28.

Penyuluhan Hukum Tentang Tanah Ulayat di Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan

2008

Zulhesni

29.

Penyuluhan Hak Asasi Manusia di Kab. Solok Selatan.

2009

Pemda Solok dan Dede Bafaqih.

30.

Pelatihan HAM untuk Mahasiswa Di Imam Bonjol Padang

2010

Pengurus Paham

31.

Pelatihan Advokasi Di Jambi

2010

Dede Bafaqih Dayu Medina Rizki Azmi

32.

Mengisi Penyuluhan Hukum Melalui Radio Sang Surya

2009sekarang

Pengurus Paham

33.

Penyuluhan Hukum tentang Tanah Ulayat dan Investasi di Pesisir Selatan

2010

Ikatan Mahasiswa Indra Puro Zulhesni Dayu Medina

34.

Pendampingan Masyarakat Giri Maju Pasaman Barat dalam Kasus Illegal Logging

2010

Masyarakat

35.

Mendampingi Klien dalam kasus-kasus baik Perdata dan Pidana yang sampai saat

2001sekarang

Masyarakat

8



ini telah lebih 40 kasus yang ditangani. 36

Penyuluhan hukum masyarakat kenagarian Air Bangis Pasaman Barat

2011

Masyarakat

37

Membentuk desa binaan pada kenagarian Air Bangis Pasaman Barat

2011

Masyarakat

B. Bentuk Program & Estimasi Biaya

Adapun Program yang akan dilaksanakan untuk berikutnya adalah : 1. Diskusi Hukum Kontemporer

Dekripsi

Kegitan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sensitifitas SDM PAHAM-SB terhadap kasus hukum kontemporer yang terjadi di tengah masyarakat Sumbar dan juga untuk meningkatkan pemahan keilmuan hukum SDM. Kegiatan ini

Sasaran Waktu Tempat Biaya

dilaksanakan setiap dua minggu skali. Internal, relawan, dan umum. Setiap dua minggu sekali Kantor PAHAM Sumbar Rp 1.000.0000,-

2. Penyuluhan Hukum mengenai Tanah Ulayat

Deskripsi

Program ini berupa forum diskusi yang mengulas seputar masalah mengenai Tanah Ulayat, Hak Ulayat, dan pengaturannya dalam sistem hukum di Indonesia yang komprehensif. Dilakukan di beberapa nagari yang terdapat di Sumatera Barat, dengan melibatkan segenap masyarakat setempat dan aparat

Tujuan

pemerintahan & aparat penegak hukum terkait. Adanya kelompok masy yg memahami ttg permasalahan hukum seputar • hukum tanah ulayat dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. •

Terciptanya komunikasi dan kesefahaman antara masyarakat dengan para aparat pemerintahan dan penegak hukum setempat mengenai penyelesaian

Waktu Tempat

kasus sengketa ulayat, sbegaimana ketentuan hukum yang berlaku. Bulan Agustus 2012 Diadakan di Kabupaten Agam 9



biaya

Rp 2.000.000

3. Forum remaja PAHAM Sumbar

Dekripsi

Merupakan bentuk kegiatan Rencana Tindak Lanjut dari acara Pelatihan dan Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba bagi Pelajar se-Kota Padang, pada bulan Desember 2011 lalu. Kegitan ini berupa diskusi & pelatihan motivasi, terkait permasalahan hukum

Tujuan

yang dekat dengan kehidupan remaja. Sebagai langkah edukasi sekaligus pencegahan maraknya tindakan penyalah


gunaan obat terlarang oleh pelajar. Pelajar (SMA/sederajat) se-Kota Padang Setiap sekali dalam 2 (dua) bulan Kantor PAHAM Sumbar & sekolah –sekolah terkait Rp 2.000.000,-

4. Modul Panduan Beracara Bagi Masyarakat di Peradilan Umum Edisi Revisi

Dekripsi

Membuat Modul Panduan Beracara di peradilan umum yang diperuntukkan bagi

Tujuan Sasaran Waktu Biaya

masyarakat/kenagarian peserta Penyuluhan Hukum Menjadi pedoman bagi masyarakat/kenagarian dalam permasalahan hukum Masyarakat/ Kenagarian peserta Penyuluhan Hukum PAHAM Sumbar Mei-Juni 2012 Rp 750.000,-

5. Peningkatan Potensi dan Kualitas Pengurus PAHAM Sumbar

Deskripsi

- Mengikutsertakan pengurus PAHAM Sumatera Barat dalam agenda-agenda pelatihan atau menjadi perwakilan lembaga dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga lain atau jaringan PAHAM Sumbar. - Mengutus beberapa orang pengurus yang telah mengikuti PKPA untuk mengikuti ujian Advokat 10



Tujuan

-

Sebagai sarana untuk meningkatkan potensi dan kualitas pengurus PAHAM Sumatera Barat

Meningkatkan kualitas dan kuantitas advokat PAHAM Sumbar Pengurus PAHAM Sumbar Bulan Juni 2012 dan desember 2012 Jakarta dan padang Rp 4.000.000,-


6. Sosialisasi lembaga di Kabupaten Solok Selatan

Deskripsi

Keberadaan PAHAM Sumbar sebagai sebuah Lembaga Sosial Masyarakat yang berkedudukan di Kota Padang, juga seharusnya dapat diketahui oleh masyarakat lain di wilayah Sumatera Barat yang berada di luar Kota Padang. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan pengenalan mengenai kelembagaan PAHAM Sumbar, dan jika dipandang perlu dilanjutkan dengan pembentukan Pos PAHAM Sumbar.

Tujuan

Sebagai bentuk perluasan gerak lembaga, yang lebih mudah, cepat, dan efsien.

Sasaran

Masyarakat terpelajar di daerah setempat

Waktu

Bulan Februari 2012

Tempat

Rumah warga / ruang perkumpulan warga setempat

Biaya

Rp 1.000.000,-

7. Honor Pengurus

Deskripsi

Maksud dari program ini adalah untuk memberikan honor bagi staff tetap PAHAM SUMBAR atas kerja khusus yang telah dilaksanakan untuk

Biaya

memanajemen kegiatan lembaga. Rp 6.250.000,-

8. Kesekretariatan

Deskripsi

Maksud dari program ini adalah untuk pembayaran kontrak dan perawatan 11



kantor terhadap fasilitas yang ada di dalamnya, agar menciptakan suasana yang Biaya

nyaman dan kondusif bagi tamu-tamu dan anggota PAHAM itu sendiri. Rp 13.000.000,-

12



ESTIMASI BIAYA PROGRAM Terbilang : Tiga puluh Juta Rupiah No

Item

Estimasi

1.

Diskusi Hukum Kontemporer, 5 kali pertemuan diskusi

@ Rp 200.000 x 5

2.

Penyuluhan Hukum mengenai Tanah Ulayat

Total (Rp) Rp

1.000.000,-

Rp

9.000.000

Rp

2.000.000,-

Rp

750.000,-

di 3 kabupaten atau kota di sumatera Barat Rp 3.000.000

a. Kota padang

Rp 3.000.000

b. Kabupaten Pesisir Selatan

Rp 3.000.000

3.

c. Kota Pariaman Forum remaja PAHAM Sumbar

4

Pelatihan Dasar Advokasi

Rp

5.

Pelatihan Advokasi Tingkat Lanjut

Rp

6.

Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia

Rp

7.

Modul Panduan Beracara bagi Masyarakat di

Rp 2.000.000,-

Peradilan umum. Rp

a. Biaya percetakan 8.

b. Insentif penulisan Peningkatan Potensi dan Kualitas Pengurus

Rp Rp 12.000.000,-

PAHAM Sumbar; a. Pendidikan Khusus Profesi Advokat

@ Rp 4.000.000,-

(untuk 2 orang) b. Ujian Profesi Advokat (untuk 4 orang)

@ Rp 1.000.000,-

9.

Honor Pengurus untuk 6 bulan untuk 2 orang

Rp

10.

Kesekretariatan

Rp 15.000.000,Total

6.000.000,-

Rp

12000.000,-

Rp. 13.000.000,-

Rp 30.000 .000

C. Penutup

Demikian proposal ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. 13



Padang, 8 Juli 2012 PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) SUMATERA BARAT

FITRIYENI, S.H. Direktur

MUHAMMAD AL ASYHARI, S.H. Sekretaris

Melengkapi deskripsi kegiatan Melengkapi estimasi anggaran Menyertakan list donatur

14

Proposal Tahap 1 Th 2012 Utk Donatur

Recommend Documents