KAK_Penyediaan Konsultansi Penyusunan DED Rumah Sakit Pratama

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kota Lubuk Linggau 2015

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) BAB I PENDAHULUAN 1.1. U M U M 1. Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau, yang dalam perkembangan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan bidang Kesehatan Khususnya Masyarakat Kota Lubuk Lingggau. 2. Setiap bangunan gedung pemerintah harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi/banguanannya, berkualitas dan berwawasan lingkungan. 3. Setiap bangunan pemerintah harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik - baiknya,sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya,dan kriteria bangunan pemerintah . 4. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan pemerintah

dan prasarana lingkungannya perlu

diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah,norma serta tata laku profesional. 5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secaramatang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan proyek. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan dalam pelaksanaan tugas perencanaan. 2. Tersedianya dokumen Detail Enggenering Design (DED) Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau.

Halaman 1



1.3. LATAR BELAKANG KEGIATAN Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau sebagai rumah sakit umum mempunyai beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan kesehatan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pelayanan rujukan upaya kesehatan, administrasi umum dan keuangan. Maksud dasar keberadaan rumah sakit adalah mengobati dan perawatan penderita sakit dan terluka. Sehubungan dengan fungsi dasar ini, rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa dan penelitian yang juga merupakan fungsi yang penting. Fungsi keempat yaitu pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan juga telah menjadi fungsi rumah sakit. Jadi empat fungsi dasar rumah sakit adalah pelayanan penderita, pelayanan kesehatan, penelitian dan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai visi dan misinya Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau senantiasa berbenah diri, melengkapi segala kekurangan yang ada, penambahan sarana dan prasarana pendukungnya sehingga nantinya akan menjadi rumah sakit percontohan di daerah. Penambahan atau pengembangan Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau hendaknya dapat dilakukan secara cermat dan terpadu, sehingga nantinya dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang akan berobat dan pelayanan program berobat gratis di kota Lubuklinggau. Oleh karena diperlukan sebuah perencanaan induk yang dapat mengakomodasi berbagai fungsi dan pencapaian visi misi Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah kota Lubuklinggau merasa perlu untuk melakukan kegiatan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan dalam rangka penambahan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau sebagaimana diuraikan di atas

Halaman 2



1.4. SUMBER PENDANAAN Pembiayaan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Pratama ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan Tahun 2015 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 337.719.450,00 1.5. LOKASI KEGIATAN Lokasi Kegiatan ini adalah Kota Lubuklinggau. 1.6.

DATA DAN FASILITAS PENUNJANG 1. Penyediaan oleh Pengguna Jasa Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa meliputi : a.

Data dan Informasi Data dan informasi berupa dokumen Pemerintah dan Informasi umum tentang ketentuan/ Peraturan petunjuk teknis bangunan / gedung negara melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kota Lubuklinggau.

b. Staf tenaga / pendamping Pengguna jasa akan mengangkat staf tenaga/ pendamping/ pengelola proyek ( counterpart ) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau. 2. Penyediaan oleh Penyedia Jasa Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang disediakan dengan cara sewa yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan meliputi barang – barang sebagai berikut : a. Komputer b. Komputer CAD c. Printer A4 d. Printer A3 e. Kendaraan dll Halaman 3



3. Penyediaan Kantor Kebutuhan Ruangan Kantor harus disediakan oleh penyedia jasa diluar beban pembiayaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau. 1.7.

ALIH PENGETAHUAN Penyedia jasa wajib melaksanakan rapat pembahasan / diskusi secara berkala (dua minggu/bulanan) paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sesuai dengan kebutuhan terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf Pejabat Pembuat Komitmen

1.8.

PENDEKATAN METODOLOGI

1.8.1. PENDEKATAN Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau. Tahun Anggaran 2015. Ini bertujuan Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Kota Lubuklinggau dan dengan partisipasi masyarakat melalui : 1. Pembangunan yang berkualitas dimana semua bangunan yang dibangun harus memenuhi standar teknis yang telah disepakati 2. Keberpihakan kepada masyarakat, dimana oreintasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada masyarakat. 3. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh pekercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan yang ada. 4. Partisipatif dimana masyarakat dapat terlibat secara aktif, baik dalam proses perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan pemanfaatan 5. Keswadayaan, dimana Masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui kegiatan penyerahan lahan. 6. Keterpaduan pembangunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.

Halaman 4



1.8.2. METODOLOGI Masyarakat berhak dilibatkan dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau. Tahun Anggaran 2015 dan seluruh pegawai berhak juga dalam memelihara kualitas hasil pembangunan, karena masyarakat merupahkan penentu keberhasilan dan pemerintah sebagi fasilitatornya. Sejalan dengan hal tersebut, maka keterlibatan masyarakat sangat besar perananya baik dalam pembentukan forum, asosiasi, media masa, LSM, Lembaga formal kemasyarakatan ( sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat ). Dalam Bab ini akan menerangkan tentang pendekatan dan metodologi yang dipergunakan dalam pekerjaan ini antara lain mempersiapkan prosedur-prosedur yang akan dipakai dan pemeriksaan Kualitas. Perencanaan Arsitektur 1. Perencanaan Bangunan a. Perencanaan Bangunan hendaknya dibuat secara profesional dengan mengingat fungsi, letak, lokasi, cuaca, lingkungan dari bangunan yang dibangun. b. Perencanaan hendaklah menggunakan bentuk dan konstruksi bangunan yang ada dan sederhana/mudah dilaksanakan dengan mengingat waktu situasi dan kondisi serta kemampuan Pemborong. 2. Penggunaan bahan bangunan Perencanaan hendaknya menggunakan bahan-bahan bangunan yang mudah didatangkan dan dipasangkan pada lokasi dengan kualitas bahan setinggi mungkin sesuai dengan besarnya dana yang tersedia dan mengingat standar BAPPENAS yang berlaku. 1.9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau adalah 75 ( Tujuh pulu lima ) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK )

Halaman 5



1.6.Tenaga Ahli Untuk melaksanakan kegiatan ini, Konsultan wajib menyediadakan tenaga ahli yang professional dibidangnya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut : a. Ketua Tim (Team Leader) Ketua

Tim

disyaratkan

seorang

Sarjana

Sipil/Arsitektur

Strata

Satu

(S-1)

Jurusan

Sipil/Arsitektur lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang Sipil Subbidang Struktur Bangunan Gedung minimal 5 (Lima) tahun: 1 ( satu ) Orang. Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah a.

Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai

b.

Mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan sehingga menghasilkan pekerjaan yang baik.

c.

Mempersiapkan petunjuk teknis dan setiap kegiatan pekerjaan baik mengambil data, pengolahan maupun pengajuan akhir seluruh hasil pekerjaan.

b. Tenaga Ahli Sipil ( Struktur ) Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil Strata Satu (S-1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman, melaksanakan pekerjaan dibidang Sipil subbidang Struktur Bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun: 1(Satu) Orang. Tugas dan tanggung jawab adalah : a. Bekerja sama dengan team leader dan anggota team lainya untuk memutuskan struktur atau konstruksi bangunan yang akan direncanakan b. Menyiapkan analisis struktur bangunan tersebut untuk masing – masing scenario c. Tenaga Ahli Arsitektur Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Arsitektur Starata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Arsitektur subbidang Arsitektur Bangunan sekurang-kurangnnya 5 (lima) tahun: 1

( satu ) Orang. Tugas & Tanggung

Jawab adalah : 1)

Membantu Team Leader dan bekerjasama dengan anggota tim ahli lainnya untuk memutuskan rancangan bangunan yang tepat atas kondisi lahan dan alokasi biaya.

2)

Menyiapkan desain bangunan berikut interior dan exterior bangunan yang akan dibangun.

Halaman 6



d. Tenaga Ahli Elektrikal Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Mekanikal Elektrikal Starata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Mekanikal Elektrikal subbidang Mekanikal Elektrikal sekurang-kurangnnya 5 (lima) tahun: 1 ( satu ) Orang. Tugas & Tanggung Jawab adalah : 1) Membantu Team Leader dan bekerjasama dengan anggota tim ahli lainnya untuk memutuskan rancangan instalasi yang tepat sesuai kebutuhanya e. Tenaga Ahli Lingkungan Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Teknik Lingkungan subbidang Lingkungan sekurang-kurangnnya 5 (lima) tahun : 1

( satu ) Orang. Tugas & Tanggung Jawab

adalah : 1) Membantu Team Leader dan bekerjasama dengan anggota tim ahli lainnya untuk memeriksa kondisi lahan dan kontur tanah atas kondisi lahan dan alokasi biaya. 2) Menyiapkan perhitungan bangunan bangunan yang akan dibangun. f.

Tenaga Ahli Cost Estimator Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil Stara Satu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Estimator sekurangkurangnnya 5 (lima) tahun: 1 ( satu ) Orang. Tugas & Tanggung Jawab adalah : a. Membantu Team Leader dan bekerjasama dengan anggota tim ahli lainnya utnuk memutuskan Rencana Anggaran Biaya b. Menyiapkan Engineering Estimate untuk masing – masing produk

g. Asisten Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tenaga ahli : 1. Tenaga Asisten Ahli Arsitektur Tenaga Asisten Ahli Arsitektur yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Arsitektur Starata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Arsitektur subbidang Arsitektur Bangunan sekurang-kurangnnya 3 ( tiga) tahun: 1 ( satu) Orang.

Halaman 7



2. Tenaga Asisten Ahli Sipil Tenaga Asisten Ahli Sipil yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil Strata Satu (S-1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman, melaksanakan pekerjaan dibidang Sipil subbidang Struktur Bangunan sekurang-kurangnya 3 ( tiga) tahun: 1 ( satu) Orang. 3. Tenaga Asisten Ahli Mekanikal Elektrikal Tenaga Asisten Ahli M.E yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Elektro Strata Satu (S-1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman, melaksanakan pekerjaan dibidang Sipil subbidang Struktur Bangunan sekurang-kurangnya 3 ( tiga) tahun: 1 ( satu) Orang. 4. Tenaga Asisten Ahli Lingkungan Tenaga Asisten Ahli Lingkungan yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil StaraSatu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Lingkungan subbidang Lingkungan Bangunan sekurang-kurangnnya 3 ( tiga) tahun: 1 ( satu) Orang. 5. Tenaga Asisten Ahli Cost Estimator Tenaga Asisten Ahli Cost Estimator yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil StaraSatu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Estimator subbidang Estimator Bangunan sekurang-kurangnnya 3( tiga) tahun: 1 ( satu) Orang. g. Tenaga Penunjang Tenaga – tenaga Ahli tersebut diatas dapat dibantu dengan Tenaga Penunjang Seperti : No

Jenis Keahlian

Pendidikan

Jumlah

Kualifikasi Mampu mengelola administrasi kegiatan proyek Mampu mengoperasionalkan computer Mampu mengunakan aplikasi auto cad Kemampuan sebagai juru ukur

1.

Sekretaris

D3. Akutansi

1 orang

2.

Operator komputer

D3 Komputer

1 orang

3.

Draftman CAD

D3 Sipil / Arsitektur

1 Orang

4.

Juru Ukur

STM/SMK

1 Orang

5.

Sopir

SMA

1 Orang

6.

Pembantu Umum

SMA

1 Orang

Mampu mengemudi dan punya drive license Mempunyai etos kerja yang tinggi

Halaman 8



BAB II PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

A. BANGUNAN 1. Masa Bangunan dan Block Plan a. Perencanaan Intensitas Bangunan RS harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan/atau Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL). b. Perencanaan Intensitas Bangunan Rumah Sakit meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Sungai (GSS), dan Jarak antar bangunan. c. Jarak antara massa bangunan dalam RS mempertimbangkan hal-hal berikut ini : 1) Keselamatan terhadap bahaya kebakaran; 2) Kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan; 3) Kenyamanan; 4) Keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan. 2. Ruang Rawat Jalan Fungsi ruang rawat jalan adalah sebagai tempat untuk melakukan fungsi kegiatan pelayanan konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan (klinik), administrasi dan pendaftaran, serta rekam medik. Persyaratan teknis bangunan: a. Ukuran ruangan klinik tergantung jenis pelayanan dan kapasitas pengguna serta pola aktivitas. b. Untuk klinik gigi, persyaratan ruang disesuaikan dengan aktivitas pelayanan, kapasitas pengguna dan khusus ketentuan dimensi dan ketentuan penunjang peralatan pada “Dental Chair”. c. Pengaturan/pengelompokan klinik berdasarkan penyakit menular dan tidak menular. d. Tiap-tiap klinik mempunyai ruang tunggu masing-masing e. Disediakan toilet pasien dengan jumlah memadai dan minimal disediakan 1 toilet aksesibel untuk pegguna kursi roda.

Halaman 9



3. Ruang Gawat Darurat Fungsi ruang gawat darurat adalah sebagai tempat untuk melayani pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan pertolongan secepatnya. Ruang harus dapat memfasilitasi kegiatan triase, tindakan resusitasi, observasi, kegiatan administratif, dan kegiatan yang menunjang pelayanannya. Persyaratan teknis bangunan : a. Ruang gawat darurat harus dapat diakses dengan mudah dari jalan raya. b. Tanda-tanda/rambu-rambu menuju ruang gawat darurat harus mudah dilihat, sangat jelas dan mudah dimengerti masyarakat umum. c. Akses masuk ruang gawat darurat harus berbeda dengan akses masuk rawat jalan dan akses ke area servis di rumah sakit. d. Ruang gawat darurat harus dilengkapi dengan ruang tunggu, toilet dan spoelhoek. e. Lebar pintu utama min. 120 cm, lebar pintu akses pasien min. 90 cm. f.

Persyaratan khusus listrik pada tempat tidur resusitasi adalah 5 buah kotak kontak per tt minimal dipasang pada ketinggian + 1.25 m dari permukaan lantai. Suplai listrik pada tempat tidur resusitasi tidak boleh terputus.

g. Tersedia fasilitas pencucian tangan yang penempatannya tidak memungkinkan terjadinya infeksi nosokomial. h. Tata udara/pertukaran udara harus baik. i. 4.

Tersedia APAR

Ruang Rawat Inap Fungsi ruang rawat inap adalah sebagai tempat untuk pasien yang memerlukan asuhan medis dan asuhan keperawatan secara berkesinambungan dalam waktu tertentu. Ruang rawat inap setidaknya terdiri dari ruangan perawatan pasien yang dilengkapi toilet, pos jaga perawat, ruangan dokter, tempat penyimpanan linen bersih, dan spoelhoek. Persyaratan teknis bangunan : a. Kebutuhan luas area perawatan pasien per tt termasuk sirkulasi min. 10 m2 b. Di dalam ruangan perawatan pasien jarak antar titik tengah tt + 2,4 m2. c. Satu kamar rawat dapat diisi 4–6 TT d. Pengelompokan blok ruang rawat inap berdasarkan : 1) Jenis Penyakit Halaman 10



2) Usia 3) Jenis Kelamin e. Stasi perawat harus terletak di pusat blok yang dilayani agar perawat dapat mengawasi pesiennya secara efektif. f.

Koridor dilengkapi pegangan rambat yang mudah dipegang dengan ketinggian 65 – 80 cm diatas permukaan lantai.

g. Lebar pintu ruangan perawatan min. 120 cm. Pintu dilengkapi kaca observasi. h. Persyaratan listrik pada tiap-tiap tempat tidur pasien adalah berjumlah min. 2 buah kotak kontak per tt, minimal dipasang pada ketinggian + 1.25 m dari permukaan lantai. i.

Toilet pasien aksesibel, pintu toilet membuka keluar.

j.

Pertukaran udara dalam ruangan harus baik.

k. Tersedia APAR l.

Tersedia fasilitas pencucian tangan yang memenuhi syarat.

5. Ruang Tindakan Kelengkapan ruang tindakan adalah: a. Ruangan Transfer Pasien b. Ruangan Ganti Petugas c. Ruangan Persiapan d. Scrub Station e. Ruangan Tindakan f.

Ruangan Pemulihan

g. Tempat penyimpanan linen, instrumen dan bahan perbekalan steril, obat-obatan. h. Spoelhoek Persyaratan teknis bangunan: a. Denah (layout) Ruang Tindakan diatur sedemikian sehingga tidak memungkinkan terjadinya aliran silang antara barang “bersih” dan “kotor” dan lalu lintas orang yang menyebabkan terjadi infeksi silang. b. Luas yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pembedahan minor ± 36 m2, dengan ukuran ruangan panjang x lebar x tinggi adalah 6m x 6m x 3 m. c. Persyaratan komponen bangunan mengikuti “Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit : Ruang Operasi” Halaman 11



d. Persyaratan listrik Persyaratan gas medik mengikuti ”Pedoman Teknis Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik di RS” e. Persyaratan Tata Udara mengikuti “Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit : Sistem Instalasi Tata Udara”. 6.

Ruang Kebidanan Fungsi ruang kebidanan adalah sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kebidanan termasuk tindakan persalinan. Ruang bersalin setidaknya terdiri dari ruangan tindakan persalinan yang dilengkapi toilet, ruangan tindakan neonatus, ruangan membersihkan bayi, ruangan bayi, ruangan konsultasi/klinik kebidanan, dan ruangan tunggu yang dilengkapi toilet. Persyaratan teknis bangunan : a. Luas yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan persalinan min. 9 m2 per tt. b. Pintu ruang tindakan min. 120 cm c. Ruang tindakan persalinan dilengkapi srub/zink sebagai fasilitas cuci tangan petugas. d. Ruangan dilengkapi tempat untuk menyimpan linen bersih, instrumen, obat-obatan dan perbekalan untuk tindakan kebidanan dan kegawat daruratan neonatus. e. Persyaratan listrik pada tiap-tiap meja obsgyn adalah berjumlah min. 5 buah kotak kontak, minimal dipasang pada ketinggian + 1.25 m dari permukaan lantai. f.

Toilet pasien aksesibel, pintu toilet membuka keluar.

g. Persyaratan listrik Persyaratan gas medik mengikuti ”Pedoman Teknis Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik di RS” h. Persyaratan Tata Udara mengikuti “Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit : Sistem Instalasi Tata Udara” 7.

Ruang Laboratorium Ruangan laboratorium setidaknya terdiri dari

ruangan pengambilan specimen, ruangan

pemeriksaan specimen, area penyerahan spesimen, ruangan administrasi termasuk pendaftaran, pembayaran penyerahan hasil, dan ruangan tunggu. Persyaratan teknis bangunan: a. Ukuran ruang laboratorium tergantung jenis pemeriksaan dan kapasitas pelayanan. b. Letak laboratorium dalam tapak rumah sakit dan alur pelayanannya tidak boleh memungkinkan terjadinya infeksi silang.

Halaman 12



c. Pengambilan sampel dahak untuk pasien tuberculose harus dialokasikan ditempat yang aman terhadap penularannya, dan dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan. d. Persyaratan komponen bangunan (lantai, dinding) mudah dibersihkan, tidak menyerap dan tahan terhadap bahan kimia. e. Pertukaran udara dalam ruangan harus baik. 8. Ruang Radiologi Ruang radiologi setidaknya terdiri dari ruangan X-ray, ruangan operator mesin, ruangan ganti, ruangan administrasi dan ruangan tunggu. Persyaratan teknis bangunan: a. Pada ruangan X-Ray, semua sisi yang berhubungan dengan ruang aktifitas manusia harus mengikuti persyaratan khusus sistem proteksi radiasi b. Pintu dan jendela pada ruangan X-Ray dilapisi dengan timbal 2 mm. c. Di atas pintu masuk ruang X-Ray diberi lampu merah yang dapat dinyalakan pada saat mesin beroperasi. d. Lebar pintu ruang X-Ray min.120 cm. e. Disediakan utilitas listrik yang sesuai dengan kebutuhan peralatan radiologi, lengkap dengan sumber daya listrik cadangan. 9. Ruang Farmasi Ruang farmasi setidaknya terdiri dari Ruangan penyimpanan berbagai jenis sediaan farmasi yang diperlukan, dan ruangan administrasi sekaligus berfungsi sebagai tempat penerimaan, pendistribusian dan pemberian informasi obat. Persyaratan teknis bangunan: Harus disediakan tempat penyimpanan untuk obat-obatan khusus seperti Ruang untuk obat yang termolabil, narkotika dan obat psikotropika. 10. Ruang Sterilisasi Ruang sterilisasi setidaknya terdiri dari ruangan dekontaminasi alkes, ruangan pengemasan dan sterilisasi, ruangan penyimpanan barang steril. Persyaratan teknis bangunan: a. Denah (layout) Ruang Sterilisasi diatur sedemikian sehingga tidak memungkinkan terjadinya aliran silang antara barang “steril”, “bersih” dan “kotor”.

Halaman 13



b. Persyaratan komponen bangunan (lantai, dinding dan plafon) tidak porosif, mudah dibersihkan, tidak menyerap dan tahan terhadap bahan kimia. c. Persyaratan Tata Udara mengikuti “Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit : Sistem Instalasi Tata Udara”. 11. Ruang Cuci/Laundry Ruang cuci/laundry setidaknya terdiri dari ruangan dekontaminasi linen, ruangan pencucian, ruangan sterika dan jahit, ruangan pengeringan/jemur dan ruangan penyimpanan linen bersih. Persyaratan teknis bangunan: a. Letak laboratorium dalam tapak rumah sakit tidak boleh memungkinkan terjadinya infeksi silang. b. Persyaratan komponen bangunan (lantai, dinding) tidak licin, tidak menyerap dan tahan terhadap bahan kimia. c. Pertukaran udara dalam ruangan harus baik. 12. Ruang Dapur dan Gizi Ruang dapur dan gizi setidaknya dapat menampung kegiatan pencucian bahan makanan, pencucian peralatan dapur, penyimpanan peralatan dapur, penyimpanan bahan makanan, memasak dan memanaskan masakan serta penyajian makanan. Persyaratan teknis bangunan: a. Persyaratan lantai tidak licin dan mudah dibersihkan. b. Pertukaran udara dalam ruangan harus baik. 13. Ruang Sekretariat dan Manajemen 14. Ruang IPSRS dan Utilitas Bangunan 15. Ruang Jenazah B. PRASARANA 1. Sistem Tata Udara Sistem tata udara sangat penting karena bertujuan untuk mempercepat pemulihan, mempertahankan kebugaran dan daya faal tubuh dan jiwa, serta pencegahan dan pengendalian infeksi yang ditularkan melalui udara, menghilangkan kalor yang berlebihan dan membantu mendapatkan kenyamanan termal. Agar dapat memenuhi tujuan tersebut, maka sistem tata udara di Rumah Sakit Kelas D Pratama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Halaman 14



a. Bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan yang optimal apabila diperlukan. b. Bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami. Bukaan minimal 15% dari luas total lantai. c. Ventilasi harus dapat mengatur pertukaran udara (;air change) sehingga ruangan tidak terasa panas, tidak terjadi kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding, atau langit-langit. d. Ventilasi mekanik/buatan harus disediakan jika ventilasi alami tidak dapat memenuhi syarat. e. Ruang pelayanan penyakit menular melalui udara harus mempunyai pertukaran udara yang baik (minimal 12 ACH) dimana pembuangan udaranya dapat menggunakan ventilasi mekanik, yang harus diarahkan ke luar ke tempat yang tidak membahayakan pasien, pengunjung maupun petugas rumah sakit. 2. Sistem Kelistrikan Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan tidak merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain, serta perancangan dan pelaksanaannya harus memenuhi PUIL/SNI.0225 edisi terakhir tentang persyaratan umum instalasi listrik. Sistem kelistrikan menjamin ketersediaan 24 jam untuk penyimpanan obat dan vaksin. a. Sumber Daya Listrik Sumber daya listrik dibagi 2 : 1) Sumber Daya Listrik Normal Sumber daya listrik normal bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama diusahakan untuk menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau lainnya. 2) Sumber Daya Listrik Darurat Sumber listrik siaga berupa Genset atau UPS. b. Sistem Distribusi Sistem distribusi terdiri dari : 1) Panel-panel listrik. 2) Instalasi pengkabelan. 3) Instalasi kotak kontak dan sakelar. Halaman 15



c. Sistem Pembumian Nilai pembumian (;grounding) bangunan tidak boleh kurang impedansinya dari 0.5 ohm. Nilai pembumian (;grounding) alat kesehatan tidak boleh kurang impedansinya dari 0.1 ohm. d. Proteksi Petir Suatu instalasi proteksi petir dapat melindungi semua bagian dari bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi serta peralatan lainnya terhadap bahaya sambaran petir. 3. Sistem Pencahayaan a. Bangunan

Rumah Sakit Kelas D Pratama harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau

pencahayaan buatan. b. Pencahayaan harus didistribusikan rata dalam ruangan. Tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan.

Fungsi Ruangan

Ruang Administrasi Ruang Tindakan, ruang gawat darurat, laboratorium Ruang pantry/dapur, koridor

Tingkat pencahayaan min. (lux) 200 300 100

4. Sistem proteksi kebakaran Rumah Sakit Kelas D Pratama menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis ABC untuk ruangan-ruangan dan CO2 untuk ruangan genset. 5. Sistem Komunikasi Komunikasi telepon diperlukan untuk hubungan/ komunikasi keluar Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Halaman 16



6. Gas Medik Sistem gas medik harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan tingkat keselamatan bagi penggunanya. Persyaratan Teknis: a. Pengelolaan, penggunaan dan penyimpanan gas medis harus sesuai ketentuan berlaku. b. Tabung/silinder yang digunakan harus yang telah dibuat, diuji, dan dipelihara sesuai spesifikasi dan ketentuan dari pihak berwenang. c. Isi Tabung/silinder harus diidentifikasi dengan suatu label/cetakan yang ditempelkan yang menyebutkan isi/pemberian warna pada Tabung/silinder sesuai ketentuan yang berlaku. d. Sebelum digunakan harus dipastikan isi Tabung/silinder dengan memperhatikan warna tabung, keterangan isi Tabung/silinder yg diemboss pada badan tabung, label. e. Label tidak boleh dirusak, diubah atau dilepas, dan fiting penyambung tidak boleh dimodifikasi. f. Larangan penggunaan Tabung/silinder tanpa warna dan penandaan yang disyaratkan. g. Hanya Tabung/silinder gas medik dan perlengkapannya yang boleh disimpan dalam ruangan penyimpanan gas medik. h. Larangan menyimpan bahan mudah terbakar berdekatan dengan ruang penyimpanan gas medik. i. Tabung/silinder Oksigen pada saat digunakan dan dipasang di samping tempat tidur pasien, harus menggunakan troli dan pengaman j. Tutup pelindung katup harus dipasang erat pada tempatnya bila Tabung/silinder sedang tidak digunakan. k. Apabila

diperlukan,

disediakan

ruangan

khusus

penyimpanan

silinder

gas

medik.

Tabung/silinder dipasang/diikat erat dengan pengaman/rantai. 7. Sistem Sanitasi Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, harus dilengkapi dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan. a. Sistem air bersih. 1) Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem distribusi pada lokasinya serta harus bebas dari pencemaran fisik, kimia, dan biologis. Halaman 17



2) Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu fisik, kimia, dan biologis yang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Sistem penyediaan air bersih 4) Sistem sambungan langsung pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan pipa utama penyediaan air. 5) Sistem tangki atap/ tanki grafitasi Jika sistem sambungan langsung tidak dapat diterapkan karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama, air ditampung lebih dahulu dalam tangki bawah (dipasang pada lantai terendah bangunan atau di bawah muka tanah), kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap atau di atas lantai tertinggi bangunan. Dari tangki ini didistribusikan ke seluruh bangunan. 6) Distribusi air keruangan ruangan menggunakan pemipaan dengan tekanan positif. b. Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah. 1) Tersedia sistem pengolahan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan. 2) Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol untuk menjaga kemiringan saluran minimal 1%. 3) Di dalam sistem penyaluran/pembuangan air kotor dan/atau air limbah dari ruang pantri/dapur disediakan perangkap lemak untuk memisahkan dan/atau menyaring kotoran/lemak. 4) Air limbah yang berasal dari laboratorium sebelum dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah harus diencerkan terlebih dahulu dengan rasio perbandingan air bersih dan air limbah adalah 10:1. 5) Limbah cair berkas pencucian film harus ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan serta dikoordinasikan dengan dinas kesehatan. c. Sistem pembuangan limbah padat medis dan non medis. 1) Setiap Rumah Sakit Kelas D Pratama wajib melakukan pengelolaan limbah padat medis dan non medis yang dihasilkan.

Halaman 18



2) Dalam hal Rumah Sakit Kelas D Pratama tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah padat medis dan non medis, pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak lain yang mempunyai ijin. 3) Limbah padat medis harus dipisahkan dengan limbah padat non medis. 4) Benda benda tajam dan jarum suntik harus di tampung dengan wadah khusus yang terpisah dengan limbah padat lainnya. Wadah tersebut harus anti bocor, anti tusuk dan tidak mudah dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak mudah untuk membukanya. 5) Setiap ruangan harus mempunyai tempat pembuangan limbah padat padat sesuai dengan limbah padat yang dihasilkan. 6) Sistem pembuangan limbah padat medis dan non medis harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya. 7) Pertimbangan fasilitas penampungan yang terpisah dengan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan limbah padat medis non medis, yang diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah penghuni, dan volume kotoran dan sampah. 8) Penempatan pewadahan limbah padat medis dan non medis harus tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya serta tidak mengundang datangnya vektor/binatang penyebar penyakit. 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pengolahan, dan pembuangan limbah padat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Sistem Pengendalian Terhadap Kebisingan a. Intensitas kebisingan equivalent (Leq) di luar bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama tidak lebih dari 55 dBA, dan di dalam bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama tidak lebih dari 45 dBA. b. Pengendalian sumber kebisingan disesuaikan dengan sifat sumber. c. Sumber suara genset dikendalikan dengan memasang peredam dan membuat sekat yang memadai dan sumber suara dari lalu lintas dikurangi dengan cara penanaman pohon dan membuat gundukan tanah yang memadai. 9. Sistem Transportasi Vertikal dalam Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Halaman 19



Setiap bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama yang bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama tersebut berupa tersedianya tangga dan ram. a. Tangga 1) Umum Tangga

merupakan

fasilitas

bagi

pergerakan

vertikal

yang

dirancang

dengan

mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai. 2) Persyaratan tangga (a) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam Tinggi masingmasing pijakan/tanjakan adalah 15–17 cm, lebar masingmasing pijakan adalah 28–30 cm. (b)Lebar tangga minimal 120 cm untuk membawa usungan dalam keadaan darurat, untuk mengevakuasi pasien dalam kasus terjadinya bencana. (c) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga. (d)Harus dilengkapi dengan rel pegangan tangan (handrail). (e) Rel pegangan tangan harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 cm-80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang. (f) Rel pegangan tangan harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) sepanjang 30 cm. (g) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya. b. Ram 1) Umum Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. 2) Persyaratan Ram. (a) Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi 70, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ram (curb ramps/landing). (b) Panjang mendatar dari satu ram (dengan kemiringan 70) tidak boleh lebih dari 9 m. (c) Lebar minimum dari ram adalah 120 cm dengan tepi pengaman. Halaman 20



(d) Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dan stretcher, dengan ukuran minimum 180 cm. 10. Aksesibilitas Disabel dan Lansia. a. Umum. Setiap bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi difabel dan lanjut usia masuk dan keluar ke dan dari bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama serta beraktivitas dalam bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama secara mudah, aman, nyaman dan mandiri. b. Persyaratan Teknis (1) Fasilitas dan aksesibilitas meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, tangga, pintu, ram bagi disabel dan lanjut usia. (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Halaman 21



BAB III RUANG LINGKUP DAN METODE PELAKSANAAN Lingkup Kegiatan Konsultan meliputi pelaksanaan kegiatan survey lokasi dan Penyusunan Perencanaan detail konstruksi, perhitungan rencana biaya konstruksi dan Rencana Kerja Syarat-syarat serta laporan hasil survey. 1.

Survey Lokasi a. Survey untuk perencanaan teknis dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan/disiapkan oleh Pihak Kementerian Agama Kabupaten Kota Lubuklinggau. b. Survey Lokasi Design terdiri dari Kegiatan : -

Pengukuran lokasi kegiatan yang akan dibangun.

-

Identifikasi Bahan bangunan yang ada.

-

Identifikasi Infra Struktur lainnya

c. Setelah dilakukan identifikasi atau inventarisasi kondisi eksisting disusun suatu Laporan Hasil Survey yang dilengkapi dengan gambar sket dan foto dokumentasi untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau. Tahun Anggaran 2014 2.

Perencanaan Konstruksi Pada Kegiatan perencanaan meliputi 3 tahap yang terdiri dari : a.

Tahap persiapan perencanaan, yang meliputi tahap pengumpulan data lapangan, tahap analisis dan kesimpulan data lapangan. Tahap Perencanaan yang meliputi tahap konsep perencanaan.

b.

Tahap

pengembangan

Rencana, yang

meliputi

tahap pengembangan

rencana, tahap

konsultasi, tahap presentasi pengembangan rencana dan tahap persetujuan pengembangan rencana. c.

Tahap pembuatan Dokumen Lelang, yang meliputi tahap pembuatan gambar-gambar lelang, tahap pembuatan RKS dan tahap pembuatan RAB.

Halaman 22



Tugas Konsultan Perencana meliputi : a. Pada Kegiatan Konstruksi tugas Konsultan Perencana adalah memberikan penjelasan dalam rapat Penjelasan atau Aanwizjing. b.Konsultan Perencana mematui peraturan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku. c. Konsultan Perencana bertugas membuat Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kota Lubuklinggau. Tahun Anggaran 2015, yang Refresentatif menurut permintaan dan tugas yang diberikan oleh Kegiatan. d.Sebelum memulai Kegiatan, Konsultan Perencana wajib mengecek dan mencari serta menghimpun data yang berhubungan dengan Kegiatan perencanaan. e.Perencana

wajib

memberikan

segala

pengetahuannya

dalam

membuat

perencanaan

Pembangunan dan harus dipertanggung jawabkan baik dari segi teknis maupun segi arsitektur. Selama mengadakan kegiatan perencanaan pembangunan, perencana wajib berkonsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). f. Perencana wajib menyerahkan hasil perencanaannya dengan gambar-gambar, uraian dan syaratsyarat pelaksanaan Kegiatan sedemikian rupa, sehingga dokumen tersebut dapat dipakai sebagai dasar oleh pemborong dalam melaksanakan Kegiatan dilapangan. g.Perencanaan mengadakan penyelidikan tanah sederhana ditempat lokasi Kegiatan, serta macam dan jenis Konstruksi, bahan, tenaga ahli dan upah buruh yang dipakai. h.Perencana harus membuat perkiraan biaya pembangunan : - RAB yang formatnya akan digunakan untuk lampiran penawaran. - Perencana harus membuat Bill of Quantity terperinci berikut analisa Kegiatan dan daftar harga satuan bahan/upah. 3.

Penyajian Gambar Perencanaan (Penyusunan/Pembuatan) Penyajian gambar-gambar perencanaan dengan kertas standar Cipta Karya (tata bangunan) antara lain meliputi : a. Gambar Pra Rencana : Gambar denah, tampak potongan secara menyeluruh. b. Gambar-gambar Pelaksanaan

Halaman 23



Denah, Tampak Potongan, detail-detail yang diperlukan, pondasi atap/kayu dan sebagainya dilengkapi dengan ukuran-ukuran sedemikian sehingga mudah dimengerti pelaksanaan dilapangan. c. Gambar detail harus merupakan penjelasan yang konsisten, dan dapat dibaca langsung pada letaknya (dengan mengikut sertakan kode as/sumbu dengan ukuran pinjaman) 4.

RKS, Bill of Quantity dan RAB a. Konsultan Perencana harus membuat uraian dan syarat-syarat pelaksanaan Kegiatan yang memuat syarat-syarat teknis pelaksanaan di lapangan. b. Dalam membuat uraian dan syarat-syarat tersebut hendaknya harus berpedoman pada : - Keputusan Presiden NO. 24 tahun 1995 - Syarat-syarat Umum Pelaksanaan Bangunan Negara (Algemene Van Openbare Werken in Indonesia) - Peraturan Beton bertulang NI-2/1977 esia (PBI) 1971 - Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) (NI-5/PKKI 1961) - Peraturan Umum untuk Bahan-Bahan Bangunan di Indonesia NI-3/PUBI 70 - Peraturan Umum Instalasi Listrik - Peraturan Undang-Undang Pembentukan Kota No. 166/Juni 1977 - Peraturan Pembangunan setempat (Building Code) Pemda Setempat dan sebagainya. - Peraturan Bangunan Nasional 1977 - Peraturan Sement Portland Indonesia NI-8/1972 - Bata merah sebagai Bahan Bangunan NI-10/1975 - Penerangan Alami Siang Hari dari Bangunan 1973 c. Dalam Syarat-syarat teknis pelaksanaan hendaknya semaksimal mungkin menggunakan bahanbahan bangunan lokal yang dapat dilaksanakan dengan baik dan diutamakan produksi dalam negeri. d. Uraian dan syarat-syarat dibuat sistematika yang mudah dimengerti dibagi dalam Bab, pasal dan ayat dan diberikan halaman berurutan. e. Dalam uraian dan syarat-syarat supaya dilampirkan contoh-contoh mengenai surat penawaran, surat pernyataan dan contoh pembuatan RAB.

Halaman 24


5.


Tata Kerja a. Bahan-bahan untuk perencanaan berupa peta lokasi dan akan diberikan oleh Kegiatan kepada Konsultan Perencana, dengan data tersebut, Konsultan wajib meneliti dan melihat di lokasi untuk mengadakan penelitian, penyesuaian dan pengukuran-pengukuran kembali. b. Segala Usul hendaknya dibicarakan dalam rapat, segala keputusan rapat (asistensi) mengikat dan berlaku.

6.

Dokumen Pelelangan a. Konsultan Perencana wajib menyerahkan 5 ( Lima) set lengkap cetakan dari semua gambar, uraian syarat-syarat berikut bill of quantity kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang biaya pembuatan dan pengirimannya menjadi beban Konsultan Perencana. b. Untuk keperluan pelelangan Konsultan diwajibkan membuat cetakan gambar, rencana kerja dan syarat-syarat c. Biaya pengadaan gambar-gambar, Rencana Kerja dan syarat-syarat untuk keperluan pelelangan menjadi beban Pihak Kegiatan. d. Cetakan gambar-gambar serta rencana kerja dan syarat-syarat untuk keperluan Kontrak Pemborong wajib disediakan oleh Konsultan. Biaya menjadi beban pemborong.

7.

Penjelasan Kegiatan (Pre-Bid Meeting) a. Konsultan Perencana wajib menghadiri rapat Penjelasan Kegiatan yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan para Pemborong di tempat dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, termasuk menentukan penyeragaman Bill of Quantity. b. Konsultan Perencana yang bertugas sebagai Pembantu Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus menjelaskan cara-cara pelaksanaan Pembangunan menurut rencana, serta menjawab pertanyaan Pemborong sebaik mungkin. c. Konsultan Perencana beserta Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Penjelasan Kegiatan untuk dibagikan kepada semua unsur yaang hadir dalam rapat penjelasan. d. Konsultan Perencana beserta Panitia Pelelangan harus menguasai keadaan bahan maupun tenaga dari segi kualitas/kuantitas dan kelaziman yang berlaku dialokasi setempat.

Halaman 25


8.


Pelelangan (Pembukaan Surat Penawaran) a. Konsultan Perencana diharapkan hadir pada rapat pelelangan yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan para Pemborong ditempat/kota dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelelangan. b. Konsultan Perencana diharapkan ikut menyaksikan pembukaan surat Penawaran dan ikut meneliti apakah Surat Penawaran beserta lampirannya memenuhi syarat pelelangan. c. Konsultan Perencana membantu Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran dengan mencatumkan daftar nama pemborong serta jumlah pengajuan penawaran. d. Konsultan Perencana bertugas menyusun RAB sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Kegiatan. e. Konsultan Perencana harus sudah menyiapkan harga pelaksanaan yang terakhir untuk bahan pertimbangan penelitian penawaran oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

9.

Syarat - syarat perencanaan 9.1.

Perencanaan Arsitektur 1.

Perencanaan Bangunan a.

Perencanaan Bangunan hendaknya dibuat secara profesional dengan mengingat fungsi, letak, lokasi, cuaca, lingkungan dari bangunan yang dibangun.

b.

Perencanaan hendaklah menggunakan bentuk dan konstruksi bangunan yang ada dan sederhana/mudah dilaksanakan dengan mengingat waktu situasi dan kondisi serta kemampuan Pemborong.

2.

Penggunaan bahan bangunan Perencanaan hendaknya menggunakan bahan-bahan bangunan yang mudah didatangkan dan dipasangkan pada lokasi dengan kualitas bahan setinggi mungkin sesuai dengan besarnya dana yang tersedia dan mengingat standar BAPPENAS yang berlaku.

3.

Persyaratan Struktur Didalam perhitungan struktur bangunan, perencanaan harus berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku.

Halaman 26



BAB IV PELAPORAN Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian yang minimal meliputi : A. Tahap Konsep Rencana Teknis ( Laporan Pendahuluan) 1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan dan tanggung jawab waktu pemancangan. 2. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll. 3. Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana atau sondir tanah, keterangan rencana kota dan lain-lain. 4. Laporan hasil survey dibuat dalam rangkap 5 ( Lima ) Copy dan 1 asli B. Tahap Pra Rencana Teknis. ( Laporan Antara ) 1. Gambar – gambar rencana tapak. 2. Gambar – gambar pra-rencana bangunan. 3. Perkiraan biaya pembangunan. 4. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 5. Hasil konsultasi rencana dengan pemda setempat. 6. Gambar perspektif dan market ( sepanjang diwajibkan ). C. Tahap Pengembangan Rencana. ( Laporan Antara ) 1. Gambar pengembangan rencana Arsitektur, struktur utilitas. 2. Uraian Konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang di perlukan. 3. Daftar rencana anggaran biaya 4. daftar rencana kerja dan syarat – syarat. 5. Gambar Rencana diserahkan sebanyak 5 ( Lima ) Copy dan 1 (satu) asli D. Tahap Rencana Detail ( Laporan Akhir ) 1. Gambar rencana teknis bangunan lengkap 2. Rencana kerja dan syarat- syarat (RKS). 3. Rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ). 4. Rencana anggaran biaya (RAB). 5. Laporan perencanaan arsitektur, struktur, utilitas lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang diperlukan 6. Rencana Anggaran Biaya (Owner's Estimate) diserahkan kepada Pihak pemberi tugas sebanyak

5 ( Lima ) Copy dan 1 (satu) asli 7. Gambar Rencana diserahkan sebanyak 5 ( Lima ) Copy dan 1 (satu) asli

E. Tahap Pelelangan 1. Dokumen tambahan hasil penjelasan 2. Laporan bantuan teknis dan administrasi pada waktu pelelangan 3. Laporan bantuan teknis dan administrasi pada waktu pelelangan F. Tahap Pelelangan 1. Rencana kerja dan syarat- syarat (RKS). 2. Rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ). 3. Rencana anggaran biaya (RAB). 4. Laporan perencanaan arsitektur, struktur, utilitas lengkap dengan perhitungan perhitungan yang diperlukan Halaman 27



BAB V KONSULTAN PERENCANA

A.

Penunjukan Konsultan Perencana 1. Pemilik Kegiatan menunjuk Konsultan Perencana untuk merencanakan Kegiatan pembangunan Kegiatan ini yang menurut hematnya mampu melaksanakan perencanaan bangunan tersebut melalui proses pelelangan terbatas. 2. Dalam penunjukkan Konsultan, Pemilik Kegiatan menilai calon Konsultan berdasarkan kwalitas manajemen dan kwalitas design.

B.

Hubungan Kerja Antara Pemilik Kegiatan dan Konsultan Perencana 1. Hubungan kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Konsultan Perencana akan diikat dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang menyebutkan batas-batas kewajiban dan hak masing-masing pihak. 2. Sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dibuat dan ditanda tangani, Pemilik Kegiatan akan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Konsultan Perencana sebagai landasan Kerja sebelum Surat Perjanjian Kerja selesai dibuat.

C.

Pembuatan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 1. Surat Perjanjian Perencanaan dibuat dan atas biaya Konsultan Perencana yang isinya telah dibicarakan terlebih dahulu antara Konsultan dengan Pemilik Kegiatan. 2. Untuk Surat Perjanjian Kerja tersebut harus dibayar bea materai sesuai Peraturan Pemerintah yaitu Rp. 6.000,00 untuk tiap Kontrak Perencanaan. Pembayaran bea materai menjadi tanggungan Konsultan Perencana.

D.

Honorarium Konsultan Perencana Halaman 28



1. Konsultan Perencana akan menerima honorarium perencanaan yang besarnya ditentukan oleh peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas. 2. Biaya Perencana diatur berdasarkan Dana APBD Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan dan akan dibayarkan sekaligus setelah selesai serah terima pekerjaan.

3. Biaya Perencanaan tersebut sudah termasuk biaya :

E.

-

Pembuatan Design perancangan

-

Tenaga-tenaga membuat gambar dan uraian

-

Biaya perjalanan dan Penginapan dalam urusan Kegiatan perencanaan dan pelelangan.

-

Biaya pajak-pajak.

Biaya Perjalanan dan penginapan 1. Dalam hal Pemilik Kegiatan memerlukan kehadiran Konsultan secara mendesak di luar tugas dan kewajiban Konsultan, Biaya perjalanan dan penginapan petugas Konsultan dari Kantor asal ke tempat lapangan, sejauh memungkinkan akan dibiayai oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2. Biaya yang akan diganti adalah biaya perjalanan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

F.

Denda keterlambatan 1. Apabila Konsultan Perencana tidak dapat menyelesaikan Kegiatan menurut waktu yang ditentukan dalam kontrak Konsultan Perencana akan dikenakan denda 1/00 (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan Kegiatan selesai. 2. Apabila Konsultan perencana lalai melakukan perintah dan teguran Kegiatan, setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Konsultan akan dikenakan denda 1/00 (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap kelalaian. 3. Apabila didalam pelaksanaan mengalami kegagalan akibat kesalahan perencana, Konsultan akan diputuskan hubungan kerja tersebut dan semua biaya kerugian perencana tidak diganti rugi.

Halaman 29



BAB VI PENUTUP Dalam penyusunan perencanaan pembangunan atau master plan suatu rumah sakit sangat berbeda dengan pembangunan bangunan perkantoran atau rumah tempat tinggal. Diharapkan perencana untuk tetap berpedoman pada pedoman teknis bangunan rumah sakit pratama atau rumah sakit kelas D dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama. Sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan diharapkan konsultan perencana dapat memahami tugasnya.

Lubuklinggau ,

Maret 2015

Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Pengguna Anggaran,

Dr. H. RM. Nawawi Akip NIP. 19601130 198801 1 001

Halaman 30



Halaman 31

KAK_Penyediaan Konsultansi Penyusunan DED Rumah Sakit Pratama

Recommend Documents