PENYELESAIAN PERKARA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA (Studi analisis tentang paradigma Hakim teradap !agian laki"laki dan perempuan# $le % Mu& Nur 'dpa
Manusia memiliki tabiat sosial karena itu hubungan sosial otomatis otomatis akan akan terb terben entu tuk. k.
Hubu Hubung ngan an sosi sosial al meru merupa pakan kan sesu sesuat atu u yang yang sign signififik ikan an dala dalam m
kehidu kehidupan pan manusia manusia..
Jika Jik a hubung hubungan an sosial sosial tidak ada, maka maka tidak lengkap lengkap
wujud wujud manusi manusia a dan tidak tidak tercap tercapai ai hal-ha hal-hall yang yang dikehe dikehendak ndakii oleh oleh Allah Allah swt. swt. berupa berupa memakmurkan memakmurkan dunia dan menjadikan menjadikan khalifah di muka bumi. Manusia senantiasa mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian hidup berorganisa berorganisasi. si. Hidup bersama bersama merupakan merupakan suatu suatu gejala biasa biasa bagi seorang seorang manusia, dan hanya manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup dan dapat mengasingkan serta memisahkan diri dari manusia lainnya. Manusia dalam realitas kehidupan ini, pasti dilahirkan di tengah-tengah masyarakat paling tidak dalam sebuah keluarga, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula. Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, maka diperlukan aturan atau atau hukum hukum yang yang mengat mengatur ur hubung hubungan an dalam dalam lingkup lingkup kehidu kehidupan pan manusi manusia a deng dengan an sesa sesama many nya. a.
Hubun Hubungan gan manus manusia ia antar antara a sesam sesamany anya a meli melipu putiti
Hubungan antara satu indi!idu dengan indi!idu yang lain, indi!idu dengan masyara masyarakat kat dalam dalam lingku lingkunga nganny nnya a dan hubunga hubungan n antara antara indi!i indi!idu du dengan dengan
2
masyarakat di luar lingkungannya. Manusia tidak bisa hidup tanpa aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya. "entingnya aturan untuk beriteraksi nampaknya menjadikan aturan atau hukum berpengaru berpengaruh h terhadap pembaruan pembaruan masyarakat masyarakat.. Hukum menjadi menjadi alat pengend pengendali alian an
sosial sosial,, mengg menggera erakkan kkan masyara masyarakat kat
agar agar berpr berprila ilaku ku sesua sesuaii
dengan cara-cara baru untuk mencapai keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. #arena itulah manusia tidak bisa hidup tanpa ada aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya. "ada setiap kehidupan, baik itu kehidupan modern maupun kehidupan yang masih sangat primitif, pasti ada seje sejeni niss atur aturan an atau atau huku hukum m yang yang menga mengatu turr tata tatana nan n kehi kehidu dupan pan manu manusi sia. a. Huku Hukum m itu itu ada ada pada pada seti setiap ap masy masyar arak akat at atau atau nega negara ra sela selama ma manu manusi sia a bermasyarakat, hanya aturan atau hukumnya yang berbeda sesuai dengan tingkat tingkat perada peradaban bannya nya..
M. $urais $uraish h Shiha Shihab b meny menyata atakan kan bahwa bahwa
%setiap %setiap
peradaban menciptakan hukum sesuai pandangan dasarnya tentang wujud, alam dan manusia%.& Abdul Abdul Manan mengungkapkan mengungkapkan bahwa %hukum%hukum-hukum hukum yang yang dibuat dibuat sesuai sesuai dengan dengan tata kehidupa kehidupan n masyara masyarakat kat yang hidup hidup dalam dalam masyara masyarakat, kat, hukum hukum lahir lahir dari dari masyara masyarakat kat yang yang terus terus berkem berkemban bang%. g%.' (tulah sebabnya, sebabnya, manusia manusia sejak dilahirkan dilahirkan ke dunia hingga meninggal meninggal dunia, telah telah diatur dan dilindungi oleh hukum. )i antara hukum yang erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia adalah hukum kewarisan. 1 M Quraish Shihab, Perempuan (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 25. 2 !b"u# Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum Hukum (Cet. III; Jakarta: $en%ana, 2006), h. &'.
'
Hukum kewarisan (slam dilaksanakan segera setelah meninggalnya pewaris namun bila ahli waris sepakat dan membaginya secara berdamai, maka hal tersebut dapat dilakukan. perdamaian dapat dilakukan atas kesepakatan atau kerelaan masing-masing ahli waris.
"embagian secara
damai dapat dilakukan di luar pengadilan *non litigasi+ dan dapat juga melalui jalur pengadilan *litigasi+. "embagian secara damai melalui jalur pengadilan sangat dimungkinan karena adanya usaha perdamaian dalam proses persidangan. "ada perkara perdata temasuk kasus kewarisan, wajib bagi majelis hakim mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara *pasal & ./g.0&12 H(.+, bahkan Mahkamah Agung (. mengintensifkan proses perdamaian dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur beracara di "engadilan dengan "eraturan Mahkamah Agung epublik (ndonesia *"3MA+ (. 4omor & 5ahun '226 tentang "rosedur Mediasi di "engadilan. "asal ' ayat *'+ "3MA (. tersebut tercantum bahwa %Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini%. "ada ayat *1+ dicantumkan %5idak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal &12 H( atau pasal & ./g. yang mengkibatkan batal demi hukum%. "asal ' ayat *'+ dan *1+ tersebut dipahami bahwa mediasi wajib dilaksanakan dalam setiap sengketa perdata yang diajukan ke "engadilan
sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara dan kelalaian tidak melakukan proses mediasi dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum bagi perkara yang layak mediasi. #ewajiban majelis hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dituangkan pada pasal 7 ayat *+ "3MA (. tersebut. /ila perdamaian tidak terwujud maka bagian-bagian ahli waris telah jelas disebutkan dalam hukum kewarisan, hal tersebut untuk meminamilisir terjadinya konflik antar keluarga yang dapat memicu terpecah belahnya keluarga besar. #onflik mengenai harta bisa disebabkan berbagai moti!asi. )iantaranya ada yang disebabkan kepalsuan dari satu pihak sehingga pihak lain merasa dirinya teraniaya. Adakalanya satu pihak tidak menyadari kepalsuan yang ada pada dirinya, dan ada pula yang sengaja menyulap kepalsuan yang ada pada dirinya, dan ada pula yang sengaja menyulap kepalsuan
menjadi
seolah-olah
kebenaran
sekedar
untuk
mengeruk
keuntungan dari pihak lain secara tidak sah. 4amun di samping itu tidak jarang pula terjadi sengketa disebabkan semata-mata ketidaktahuan masing-masing pihak tentang permasalahan sehingga mengakibatkan persepsi yang berbeda tentang sesuatu yang sengketakan. "otensi konflik dengan berbagai motifasi pada akhirnya menjadikan hukum kewarisan termasuk kategori hukum yang mengatur kebutuhan daruriyah. #arena, andaikan pembagian harta warisan itu tidak dapat berjalan lancar, bisa mengancam eksistensi hubungan silaturrahmi antara keluarga. 8leh karena demikian penting peranan hukum kewarisan ini dalam upaya
5
menghindarkan putusnya silaturrahmi, maka al-$ur9an telah secara khusus membicarakan hukum kewarisan secara lebih rinci. Sebab itu di antara hukum (slam yang sangat rinci dalam al-$ur9an adalah hukum kewarisan. )alam gambaran (slam, jika hukum kewarisan dijalankan secara jujur dan benar, maka kekhawatiran adanya dampak negatif dari pengaruh harta yang ditinggalkan pewaris, bisa dihindarkan atau minimal bisa ditekan ke atas yang lebih ringan. Maksudnya, dengan terlaksananya hukum kewarisan, disamping hak warisan dapat dikembalikan secara benar kepada yang punya hak, juga yang sangat mendasar adalah mampu membuat keluarga yang bersangkutan hidup damai seperti semula. /agian-bagian ahli waris tersebut secara jelas disebutkan dalam $.S. al-4isa ayat &&, &' dan &7:. ;ntuk mencapai tujuan itu tidak bisa hanya mengandalkan keputusan hakim di pengadilan, tetapi berkaitan erat dengan banyak hal, terutama adanya kesadaran serta kesiapan mental dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima segala konsekuensi dari penerapan hukum kewarisan. Atau perlu adanya kesiapan para pihak untuk mundur sejengkal dari sikapnya jika dengan itu bisa dicapai penyelesaian yang tidak berdampak negatif terhadap tali persaudaraan. 5anpa ada kesiapan mental seperti ini, tujuan hukum kewarisan untuk memberikan ketentraman pada masing-masing pihak tidak akan tercapai. "utusnya tali persaudaraan disebabkan sengketa
harta warisan,
adalah refleksi dari sikap berlebihan mencintai harta dan mengabaikan hubungan persaudaraan. "adahal dalam (slam harta bukan untuk membuat
6
orang berjarak dari saudaranya, tetapi justru sebaliknya untuk membina keakraban sesamanya. Harta benda yang diberikan sang khalik kepada makhluknya, disamping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdi kepada yang Maha "emberi, juga antara lain untuk perekat hubungan persaudaraan atau ukhuwah (slamiyah dan insaniyah. /erkaitan dengan hal yang disebut terakhir ini, seseorang yang kebetulan mendapat harta berlebih dianjurkan bahkan di satu kali diwajibkan untuk memberikan sebagian kepada saudaranya yang sedang membutuhkan. )i samping itu, dianjurkan pula untuk hadiah menghadiahi di antara anggota masyarakat meskipun masing-masing pada dasarnya sedang tidak membutuhkannya. Adanya anjuran untuk hadiah menghadiahi akan timbul rasa saling menghormati dan saling menyayangi. )engan adanya kewajiban demikian, fungsi harta dapat dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan atau mengukuhkan silaturrahmi antara sesama anggota masyarakat. 5erkait dengan faktor itu pulalah maka hukum kewarisan diatur. Salah satu yang diatur pada ayat-ayat kewarisan adalah bagian anak laki-laki dan perempuan berbanding dua dan satu, dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan. *$.S. al-4isa ayat &&+ 5erjemahnya Allah mensyari
&
"ada tahun &>6, Munawir Sjad?ali mencetuskan gagasan reaktualisasi hukum (slam, salah satu yang disentuh adalah pembagian harta warisan yang telah jelas disebutkan dalam $.S. al-4isa ayat &&, bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan, perlu ditafsirkan ulang.1 @agasan tersebut dilatarbelakangi oleh sudah banyaknya masyarakat (slam yang meninggalkan ketentuan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. #arena adanya rasa ketidak adilan.
Munawir banyak
mendapatkan laporan dari banyak hakim pada pengadilan agama di berbagai daerah, termasuk daerah-daerah yang terkenal kuat (slamnya seperti Sulawesi Selatan dan #alimantan Selatan, tentang banyaknya penyimpangan dari ketentuan al-$ur9an tersebut. "ara hakim agama seringkali menyaksikan, apabila seorang keluarga Muslim meninggal, dan atas permintaan ahli warisnya, "engadilan Agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris (slam atau faraidh, kerapkali terjadi para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut dan pergi ke "engadilan 4egri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan faraidh. /ahkan yang enggan melaksanakan fatwa waris dari "engadilan Agama dan kemudian pergi ke "engadilan 4egri itu tidak hanya orang-orang awam, melainkan juga banyak tokoh organisasi (slam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman.
'Su#ast* et. a#, Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir ja!"ali# M! (Cet. I; Jakarta: I+HI, 15), h. &.
"ermintaan pembagian warisan melalui pengadilan negri ketika itu dimungkinkan dalam aturan yang disebut dengan hak opsi. Hak opsi dalam perkara kewarisan ialah hak memilih hukum warisan apa yang dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Hak opsi dalam ;ndang-;ndang 4o. 7 5ahun &>6> dijumpai dalam bagian penjelasan umum angka ' alinea keenam sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisanB. #etentuan hak opsi ini didahului oleh kalimat alinea kelima yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang hukum kewarisan yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama mengadili perkaranya bagi mereka yang beragama (slam meliputi aspek hukum penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum (slam. "enjelasan inilah yang ditimpali alinea keenam dengan ketentuan hak opsi para ahli waris memilih hukum waris yang mereka sukai. Setelah penjelasan umum angka ' alinea kelima memberi penegasan tentang berlakunya hukum waris (slam bagi mereka yang beragama (slam dan kewenangan mengadili perkaranya menurut pasal > jatuh menjadi kompetensi absolut lingkungan "eradilan Agama maka penegasan ketentuan itu dianulirB atau dimentahkan kembali oleh penjelasan umum angka ' alinea keenam, dengan cara memberi hak Copsi9 atau Chak pilih9 bagi para pihak yang berperkara.
"enjelasan tersebut berkaitan erat dengan sistem tata hukum yang berlaku di (ndonesia. #ita mengenal tiga sistem tata hukum yang berlaku. Sistem tata hukum eropa yang mengatur hukum warisan yang terdapat dalam buku kedua #;H "erdata */D+ /ab E((, E(((, E(F, EF, EF(, EF((, dan bab EF(((, mulai dari pasal 612 sampai pasal &&12. #edua sistem tata hukum adat yang juga berisi aturan tentang hukum warisan adat. 5ata hukum (slam adat di samping bersifat tradisional dan standar, sudah banyak berubah baik oleh karena pengaru pertumbuhan dan perkembangan nilai. "erkembangan dan perubahannya terutama melalui jalur putusan-putusan peradilan yang melahirkan yurisprudensi yang mengandung penerobosan terhadap nilai hukum warisan tradisional ke arah yang lebih berdimensi perikemanusiaan dan kesederajatan hak mewaris antara anak lakilaki dengan anak perempuan dan antara janda dengan duda, sehingga lahir hukum adat Cwarisan baru9 yang dikembangkan sesudah perang dunia kedua. #etiga ialah sistem tata hukum yang diperlakukan kepada golongan rakyat yang beragama (slam. Menurut ketentuan pasal > ayat *&+ ;ndang;ndang 4o. 7 5ahun &>6> sistem tata hukum warisan yang diperlakukan kepada golongan rakyat yang beragama (slam, termasuk hukum warisan (slam. Jika hak opsi yang ditentukan dalam penjelasan umum dihubungkan dengan sistem tata hukum dimaksud, berarti undang-undang memberi kebebasan bagi masyarakat pencari keadilan untuk menentukan pilihan hukum kepada salah satu sistem tata hukum dimaksud. Mereka boleh menjatuhkan pilihan kepada hukum waris 3ropa, warisan, adat atau warisan hukum (slam. )engan
10
demikian sepanjang mengenai bidang warisan, ;; 4o. 7 5ahun &>6> menganut asas hak opsiB Selain faktor tersebut reaktulisasi hukum (slam dilatarbelakangi oleh perubahan
masyarakat.
/anyak
kepala
keluarga
yang
mengambil
kebijaksanaan pre-empti!e. semasa hidup mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah. )engan demikian maka pada waktu mereka meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan hampir habis sama sekali. Selain itu dalam al-$ur9an terdapat paling sedikit empat ayat yang berisi pemberian i?in penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria disamping istri *$. S. al-4isa ayat 1, alMu9minun ayat :, al-Ah?ab ayat ' dan al-Ma9arij ayat 12+. Memang, 4abi Muhammad saw. dahulu selalu menghimbau para pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka atau membebaskan mereka sama sekali. 5etapi yang jelas, sampai nabi wafat dan wahyu terakhir sudah turun (slam belum secara tuntas menghapuskan perbudakan. #ita sekarang hidup pada akhir abad EE, dimana umat manusia sepakat untuk mengutuk perbudakan, dalam segala manifestasinya, sebagai musuh kemanusiaan. Apa kata dunia terhadap (slam kalau sekarang ini, berdasarkan empat ayat tersebut sebagai nash sharih dan dalil Gath9i, kita masih akan mempertahankan status Guo sikap (slam terhadap perbudakan pada ?aman nabi itu. ebih dari itu,
11
kalau kita mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut, tetap berdiri pada status Guo nabi dan tidak berani menyelesaikan proses yang telah dirintis oleh 4abi itu, kita tidak dapat ikut berbicara tentang hak manusia, sebab hak asasi yang paling asasi adalah hak untuk hidup sebagai manusia merdeka, sedangkan menurut dalil Gath9i itu perbudakan masih dibenarkan oleh (slam. Sebagai pembelaan atas kenyataan bahwa sampai 4abi wafat, (slam belum menghapus perbudakan secara tuntas, diantara kita ada yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh karena 4abi masih khawatir terhadap reaksi masyarakat pada waktu itu kalau dengan tegas beliau mengikis perbudakan. #alau misalnya, alur penalaran itu kita terima, maka kita dapat bertanya kalau dalam hal yang demikian mendasar seperti perbudakan, nabi masih memperhitungkan kemungkinan reaksi masyarakat maka seharusnya sebagai umat Muhammad kita seharusnya belajar dari kebijakan tersebut. @agasan reaktulisasi tersebut yang telah lama dihembuskan sejak tahun &>6, apakah memberi pengaruh terhadap pemikiran hakim-hakim saat sekarang ini I
hakim yang menyelesaikan perkara kewarisan apakah
meninggalkan pemahaman dua berbanding satu tersebut, atau tetap pada bunyi tekstual ayat tersebut I atau ada hal lain dari pendapat para hakim mengenai bagian perempuan dan laki-laki. "endapat para hakim tersebut berpengaruhkah terhadap pelaksanaan hukum kewarisan di masyarakatI "ertanyaan-pertanyaan tersebut muncul, antara lain karena telah banyaknya perubahan dalam peraturan kekuasaan kehakiman khususnya pada undang-undang peradilan agama. Misalnya, seorang muslim tidak
12
diberikan kesempatan lagi oleh undang-undang untuk melakukan pilihan hukum *hak opsi+ terhadap penyelesaian kasus kewarisan karena untuk menghindari pembagian dua berbanding satu tersebut. Memilih apakah ia mengajukan di peradilan agama atau di pengadilan negri tidak dibenarkan lagi. Hal tersebut diatur dalam "enjelasan umum atas ;ndang-;ndang 4o.1 5ahun '22: tentang perubahan atas ;ndang-;ndang 4o. 7 5ahun &>6> tentang "eradilan Agama, dijelaskan *#alimat yang terdapat dalam penjelasan umum ;ndang-;ndang 4omor 7 5ahun &>6> tentang "eradilan Agama yang menyatakan %"ara "ihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan%, dinyatakan dihapus.+ )engan demikian kasus kewarisan yang terjadi antara muslim, mutlak menjadi kewenangan peradilan agama, bahkan dengan tambahan andai kasus kewarisan antar sesama muslim yang salah satu obyeknya bersentuhan dengan sengketa kepemilikan dengan non muslim, hal tersebut tetap menjadi kewenangan peradilan agama, tanpa menunggu penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, pengadilan agama dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan tersebut bersamaan dengan penyelesaian kasus kewarisan. "asal 2 ayat *'+ Apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama (slam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam "asal >.
1'
)alam penjelasan pasal dijelaskan bahwa #etentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam "asal > apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama (slam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan "eradilan ;mum. "enangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. )alam hat objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. Selain hal tersebut, akhir-akhir ini masyarakat muslim cendrung loyal terhadap simbol-simbol agama. Hal tersebut dipahami antara lain dengan maraknya trend pemakaian jilbab di masyarakat dan membludaknya antrian untuk umrah atau haji di tanah suci. 4amun disisi lain hal tersebut dilakukan tanpa memahami substansi atau maksud utama dari kewajiban pelaksanaan
1
jilbab dan Haji. "elaksanaan haji yang berulang-ulang ditengah maraknya kemiskinan, menimbulkan pemahaman akan loyalnya terhadap simbol agama. Hal ini tentu akan berdampak pada pembagian warisan laki-laki dan perempuan. /ila hakim di peradilan agama tidak menyelesaikan kasus kewarisan antara laki-laki dan perempuan, dengan konsep dua berbanding satu maka perasaan keadilan masyarakat yang cendrung loyal terhadap simbol agama tidak akan terpenuhi. 5erlebih pengaturan tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam $.S. al-4isa ayat &&. Hal lain adalah ketika seorang muslim yang memiliki harta melimpah dan khawatir sepeninggalnya harta tersebut akan menimbulkan konflik terhadap ahli warisnya karena perbandingan dua dan satu antara anak laki-laki dan perempuan, mengantisipasinya dengan membagi harta tersebut sebelum ia meninggal dengan jalur hibah. 4amun demikian, pembagian melalui jalur hibah tidak mutlak seratus persen dapat menghindari konflik di belakang hari, hal tersebut dimungkinkan karena hibah menurut #ompilasi Hukum (slam dapat diperhitungkan sebagai harta warisan. #etika hibah dimohonkan oleh ahli waris kepada "engadilan Agama terhadap ahli waris lain sebagai harta warisan maka hal tersebut menjadi pintu masuk terjadinya konflik. )engan demikian antisipasi yang dilakukan pewaris semasa hidupnya menjadi sia-sia. )i Samping itu, "asal &7: #ompilasi Hukum (slam mengatur besarnya porsi antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan berdasarkan kepastian ketetapannya berpegang teguh pada norma $.S. an4isa ayat &&. #alau diamati, #ompilasi Hukum (slam berpegang secara Gath9i
15
atas ketentuan $. S. an-4isa ayat &&. )alam hal ini belum berani menegakkan sumber ‘urf dan kaidah al-adatu Muhakkamah. Juga belum berani berpaling kepada hipotesa spiralB, ibarat sebuah spiral, terikat oleh batasan-batasannya tetapi bergerak sejalan dengan waktunya, dengan normanya yang memerlukan usaha pemahaman baru dari kaum muslim dari setiap ?aman. )alam perumusan #ompilasi Hukum (slam, hipotesis spiral syari9at (slam dipedomani dalam acuan pertama, sepanjang nash yang bersifat
Gath9i terbatas
kemungkinan untuk melenturkan atau menafsirkan. Apabila rumusan nash bersifat enumeratifB atau telah sharih dan tafshil , kandungan hukumnya dianggap sudah Gath9i. #edua, sepanjang yang bersifat zhanny dan Cboleh9 terbuka kemungkinan untuk menafsirkan dan melenturkan. Salah
satu
tujuan
diaturnya
#ompilasi
Hukum
(slam
adalah
menyamakan persepsi penerapan hukum. )engan lahirnya #ompilasi Hukum (slam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum (slam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. /ahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum "eradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh nusantara. #ompilasi Hukum (slam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum (slam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat (slam (ndonesia melalui kewenangan lingkunan "eradilan Agama. "eran kitabM. -aha Haraha/, Ke!u!ukan Kewenangan !an A$ara Pera!ilan Agama %n!ang-%n!ang &o. 7 'ahun ()*)# (Cet. I; Jakarta, Sinar raka, 200&), h. 25.
16
kitab fikih dalam penegakan hukum dan keadilan, lambat laun akan ditinggalkan. "erannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan "eradilan Agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama. "egangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani, sama diseluruh (ndonesia yakni #ompilasi Hukum (slam sebagai satu-satunya kaidah hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas. =ang dituju atas persamaan persepsi dalam penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan melalui #ompilasi, bukan bermaksud mematikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Maksud pembinaan dan pengembangan persepsi dalam praktik peradilan, bukan bertujuan memandulkan kredibilitas dan penalaran. Juga bukan bermaksud untuk menutup pintu melakukan terobosan dan pembaruan hukum ke arah yang lebih aktual. Akan tetapi dengan adanya kompilasi sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. )engan mempedomani #ompilasi, para hakim diharapkan bisa menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan yang bercorak !ariabelB. "ersamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui #ompilasi, tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengandung !ariabel, asal tetap proporsionalB secara kasuistik.
1&
/egitu pula pihak pencari keadilan. "ada setiap kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses peradilan tidak boleh menyimpang dari rumusan kaidah kompilasi. Mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan Cdalil ikhtilafB. 5idak bisa lagi mengagungkan dan memaksakan kehendaknya, agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin ma?hab tertentu. )alam proses persidangan, para pihak yang berperkara, tidak dibenarkan saling mempertentangkan dan mempertaruhkan ajaran kitab fikih tertentu. Sama halnya dengan penasihat hukum. Hanya diperkenankan mengajukan tafsirnya bertitik tolak dari rumusan kitab hukum #ompilasi. Semua pihak yang terlibat, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yakni #itab #ompilasi Hukum (slam. 4amun demikian Sebuah aturan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan agak lambat mengikuti perkembangan dan perubahan, hal ini bila dibandingkan dengan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim. ambatnya aturan mengikuti perkembangan masyarakat salah satunya disebabkan panjangnya proses politik yang mesti dilalui. berbeda dengan putusan hakim yang diharuskan menyelesaikan perkara yang masuk di "engadilan Agama tidak lebih dari : bulan. #H( disusun melalui tahapan yang panjang dan dilakukan dengan menggunakan beberapa jalur "enelaahan 16 kitab fikih yang dilakukan oleh beberapa (A(4, penelaahan yurisprudensi peradilan agama, wawancara 5Mahka*ah !3un3 4I, Pe!oman Pelaksanaan 'ugas !an A!ministrasi Pera!ilan Agama (Jakarta: t./., 2010), h. 26
1
dengan sejumlah ulama yang tersebar di (ndonesia, dan kajian perbandingan tentang Hukum #eluarga di Maroko, Mesir dan 5urki. )i samping itu #H( memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa (ndonesia, baik secara !ertikal maupun hori?ontal. #H( disusun melalui surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Secara resmi, #H( merupakan hasil konsensus *ijmak+ ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang mendapat legalitas dari kekuasaan negara.: #H( merupakan hasil ijtihad dan hasil ijtihad selalu mengandung unsur tempat dan waktu. )engan demikian bersifat temporal di samping esensinya yang bersifat sakral dan uni!ersal. #arena itulah pada pasal terakhir di #H( yakni pasal ''> #H( disebutkan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.7 asulullah saw.. menekankan berijtihad, termasuk para hakim hal tersebut dipahami dari hadis yang bersumber dari beberapa orang penduduk Himsh riwayat Abu )aud R\ _ \ P ` P NNOP T U V P W U PX Y PZ \ PX U Q U Q U P K LNNO PQ P NNU _ PP \ R R Z R U PX U P PX NN[ \] P ^ P\_ NN`P P W P [ T P P P P UXP q v PXR U KO PQ P N{ P N P { P P { P …†„ P P] ˆ P { P P P U} U ‚ Nz P x \N \ \ P ‰ P { P ‡ R T z P P P K PŠ ~„‹ U P Œ P P] U ] PŠ P ^ UN] P W N| P} ~Nz • UN€ | Pƒ ~„{ UPX [ R\ _ \ R\ _ \ P { P P { P ^ P\_ ` U ‚ z P • R \ \ \ U PX R Z R ~z • U€ R Z P x \` P P ^ P\_ ` P P U_ PP P P P U_ PP P ` ` P ^ U] P W | P} ~z ŽP | P
6Cik Hasan isri, Pera!ilan Islam !alam 'atanan Mas+arakat In!onesia (Cet. I; an"un3, +. 4e*a7a 4s"akara, 1&), h. 2. &Muha**a" !*in Su*a, op. $it.# h. 26.
1
R ` R\ _ \ P NN` P NN{ P P NNz\ NN[ P] NN \ P ‘NN] \ NN \ • RNN[U q P ] U \ P z P ] R“ ŽP R Z R Z R Z P ‰ P P P • UNNP ^ P\_ ` P P „ P P P P ’RZ P U_ PP P ~V UXZ NN` P ` \ R Z P ~”‰ UV R
6
Artinya )ari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu
!bu 8a9u", unan Abu Da,u!# Ji#. (eiru9t: 8a9r a#$utub a#i#*iah, 1), h. '6.
20
R ‹ RV P ^ P\_ ` R\ _ \ P ` P R N_ Pz P R v \PX — U P W \ U PX U z P ^ R}q P N R Z U P P N P | P P ] U ^ Pƒ P K PŠ P – P [` P ] U P PX ^ \ R • P P P P P U_ PP ‰ O U ‰ [ P š P U PX ^ \ R • P R P_ z P ˜ P™ ‰ † U PX U z P ^ Pƒ P | P P K PŠ P
>
Artinya )ari
!#ukha9ri, ahih al-uhka,ri, Ju 1 (Cet. I; eiru9t: 8a9r a#$utub a# i#*iah, 12)# h. 2. 10!b"u# Manan, Penerapan Hukum A$ara Per!ata !i /ingkungan Pera!ilan Agama se#an7utna "isebut Penerapan (Cet. III; Jakarta: $en%ana, 2005), h. 2&
