Makalah Keadvokatan
CARA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
D
i
S
u
s
u
n
Oleh :
FITRI SURYANI SIHOMBING
ERNIDA SAKINA
YUSRA
MURSAL POHAN
JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Apa yang terjadi apabila seseorang atau badan hukum telah terikat dalam suatu perjanjian/kontrak, tetapi seseorang atau badan hukum tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya, yang dikenal dengan istilah wanprestasi? Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur situasi tersebut sebagai salah satu kasus Hukum Perdata.
Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitkiberatkan kepada kepentingan perseorangan. Maka dari itu, sangatlah pantas apabila wanprestasi dikategorikan sebagai kasus perdata.
Pada umumnya, seseorang atau badan hukum yang terlibat kasus wanprestasi akan membayar sejumlah denda. Namun, ada juga yang menerapkan hukuman sita jaminan bagi mereka yang terbuki melakukannya. Yang dimaksud dengan sita jaminan adalah jaminan berupa uang atau aset lain yang diserahkan oleh pengugat ke pengadilan yang dapat dipakai untuk mengganti biaya yang diderita oleh termohon jika ternyata permohonan tersebut tidak beralasan. Maka dari itu pada bab selanjutnya kami selaku pemakalah akan membahas bagaimana tahap-tahap maupun penanganan pada kasus perdata pada wanprestasi tersebut.
Rumusan Masalah
Bagaimana cara menangani perkara perdata pada wanprestasi?
Tujuan Penulisan
Agar mahasiswa maupun pembaca dapat memahami bagaimana tahapan-tahapan saat menangani perkara perdata.
BAB II
PEMBAHASAN
Tahapan penyelesaian perkata perdata
Seorang advokat dan penggugat atau klien harus membuat surat kuasa bahwasanya seorang advokat itu sudah bisa menangani atau mendampingi yang ingin beracara pada perkara perdata. Seorang advokat sudah bisa mendampingi seorang penggugat atau tergugat mulai dari pendaftaran gugatan sampai dengan putusan hakim.
Pendaftaran Gugatan
Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan dibagian perkara perdata. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai
Identitas penggugat dan tergugat
Penjelasn ringkas duduk perkara
Tuntutan penggugat
Pemeriksaan kelengkapan gugatan
Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara, penggugat wajib membayar panjar perkara tersebut. Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.
Penetapan hakim dan penunjukan penitera pengganti.
Ketua pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana, panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran gugatan sederhana penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari .
Pemeriksaan Pendahuluan
Hakim memeriksa materi gugatan sederhana
Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian
Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara tergugat.
Penetapan Hari sidang
Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.
Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak
Pada persidangan pertama jika Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Sebaliknya jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut , maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang kedua, maka Hakim memutus perkara (contradictoir) tersebut. Namun demikian jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberika kesempatan untuk merubah dan dicatat panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari.
Pemeriksaan sidang dan Perdamaian/ mediasi
Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) hadir, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan wajib mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan diibantu oleh mediator. Mediator ini adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam perundingan untuk mencari penyelesaian secara mufakat. Mediator ini bisa dari Hakim Pengadilan (yang bukan memeriksa perkara) dan bisa juga dari pihak luar yang sudah memiliki sertifikat mediator.
Kewajiban mediasi ini diatur secara umum dalam pasal 130 HIR dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Dalam hal mediasi tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjut dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Proses pemeriksaan gugatan sederhna tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.
Pembuktian
Untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan, Hukum Acara Perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang bisa diajukan para pihak di persidangan, yaitu tersebut dalam pasal 164 HIR/pasal 284 Rbg yaitu:
· Surat
· Saksi
· Persangkaan
· pengakuan dan
· sumpah
Akan tetapi bagi gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perludilakukan pembuktian, tapi jika dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.
Putusan dan Berita Acara Persidangan
Setelah melalui beberapa proses dan tahap persidangan, maka proses persidangan sampailah pada tahap terakhir yaitu pembacaan putusan. Menurut sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selanjutnya dikatakan, bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu:
1. kepala putusan,
2. identitas para pihak,
3. pertimbangan dan,
4. amar.
Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan.
Selain kepala putusan pada halaman pertama dari putusan juga dicantumkan identitas para pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat secara lengkap sesuai dengan surat gugatan penggugat.
Selanjutnya di dalam putusan perkara perdata memuat pertimbangan. Pertimbangan ini dibagi dua yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam rumusan putusan sering dibuat dengan huruf kapital dengan judul " TENTANG DUDUKNYA PERKARA dan TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ". Didalam pertimbangan tentang duduknya perkara memuat isi surat gugatan penggugat, isi surat jawaban tergugat yang ditulis secara lengkap, alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan baik alat bukti dari pihak pengguat maupun alat bukti dari pihak terguagat. Kalau ada saksi yang diperiksa, maka nama saksi dan seluruh keterangan saksi tersebut dicantumkan dalam pertimbangan ini.
Terhadap putusan hakim, jika para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau pikir-pikir setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapatlah dikatakan, bahwa pada setiap tahap persidangan perkara perdata kedua belah pihak sama-sama didengar dan diberikan kesempatan untuk mengemukakan sesuatu.
Demikian sedikit uraian singkat tentang proses dan tahapan persidangan perdata semoga kita semua memahami serta menggunakan semua kesempatan pada setiap tahap persidangan tersebut secara profesional dan proporsional.
1
