BAB I Definisi A. Ketentuan Umum 1. 2.
Daerah adalah Kota Metro Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
3. 4.
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah adalah Walikota Metro Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
5.
kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
6.
pengawasan keuangan. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksnakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
7.
dan fungsi SKPD. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
8.
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
9.
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
10.
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksnaan APBD pada SKPD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang –undangan wajib
11.
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksnaan anggaran oleh pengguna BAB II Ruang Lingkup
A. Perencanaan dan Penganggaran
A.1. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) A.2. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
A.3. Penyusunan DPA-SKPD A.4. Penyusunan POA-BOK B. Pelaksanaan Anggaran B.1. Penerimaan Dana 1.a. Penerimaan Dana Rawat Jalan Puskesmas/Restribusi 1.b. Penerimaan Dana Operasional Puskesmas/APBD
1.c. Penerimaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1.d. Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional B.2. Penarikan Dana 2.a. Penarikan Dana Rawat Jalan Puskesmas/Retribusi
2.b. Penarikan Dana Operasional Puskesmas/APBD 2.c. Penarikan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2.d. Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional B.3. Pembayaran Biaya 3.a. Pembayaran Biaya Rawat Jalan Puskesmas/Retribusi
3.b. Pembayaran Biaya Operasional Puskesmas/APBD 3.c. Pembayaran Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 3.d. Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional B.4. Pembukuan 4.a. Pembukuan melalui Puskesmas 4.b. Pembukuan melalui SIMDA Dinas Kesehatan
BAB II Tatalaksana Keuangan A. Perencanaan dan Penganggaran
A.1. Perencanaan 1.a. Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) A.2. Penganggaran 2.a. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) SKPD. 2.b. Setelah RBA dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. 2.c. RBA Definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD. B. Pelaksanaan Anggaran B.1. Penerimaan Pendapatan 1.a. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pasien UPTD Puskesmas
Yosomulyo, Puskesmas Pembantu. )1
Pendapatan diterima tunai oleh Pembantu Bendahara Penerimaan.
)2
Pendapatan dicatat dalam Formulir Setoran Harian Puskesmas.
)3
Pendapatan disetor setiap hari ke Rekening BLUD.
1.b. Pendapatan yang bersumber dari Kapitasi BPJS, Pendapatan hasil kerjasama
pihak III, dan bunga Bank diterimakan langsung ke Rekening BLUD. 1.c. Pendapatan dicatat dalam Buku Kas Umum Pembantu Bendahara Penerimaan. 1.d. Pendapatan dalam satu bulan direkap dalam Rekapitulasi Pendapatan
Bulanan Puskesmas. B.2. Penarikan Dana 2.a. Membuat Rencana Penarikan Dana 2.b. Jika penarikan dana lebih dari Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),
sebelumnya harus mengajukan pemesanan uang kepada Bank BPD Lampung 2.c. Melakukan penarikan dana dari Rekening BLUD, persyaratan yang dibawa:
)1
Buku Rekening Bank BPD Lampung a.n UPTD Puskesmas Yosomulyo
)2
Formulir Penarikan dari Bank BPD Lampung, yang telah ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Penerima dan Kepala Puskesmas dan dibubuhi cap Puskesmas.
)3
Fotokopi KTP Pembantu Bendahara Penerima dan Kepala Puskesmas.
2.d. Penarikan dana dari Rekening BLUD dicatat dalam Buku Bantu Kas dan
Buku Bantu Bank. 2.e. Sebelum digunakan uang tunai dari Rekening BLUD disimpan dalam
Brankas Puskesmas. B.3. Pembayaran Biaya 3.a. Pembayaran biaya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada
pelaksana program/ kegiatan. 3.b. Setiap pembayaran biaya kegiatan Puskesmas, dicatat dalam Buku Bantu
Kas dan ditandatangi oleh Penerima Uang. 3.c. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran pajak. 3.d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
)1
Pelaksana
program/
kegiatan
menyerahkan
dokumen
pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu. )2
Bendahara Pengeluaran Pembantu merangkum dan menyusun laporan pertanggungjawaban dari pelaksana program/ kegiatan.
)3
)3
Laporan Pertanggungjawaban yang disusun terdiri dari: )a
Buku Kas Umum
)b
Bend. 24
)c
Rekapitulasi Realisasi Belanja Langsung Perkegiatan Perrekening
)d
Rekapitulasi Realisasi Belanja Langsung
)e
Laporan Keadaan Kas
)f
Register Penutupan Kas
Setiap 3 bulan, Kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan kas, dan dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
)4
Laporan dibuat rangkap 4 untuk untuk kegiatan yang bersumber dari dana Subsidi Operasional Puskesmas, dan rangkap 3 untuk kegiatan yang bersumber dari dana Retribusi Pelayanan Puskesmas.
)5
Laporan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Metro untuk dilakukan verifikasi selambat-lambatnya tanggal 15 untuk kegiatan yang bersumber dari dana Subsidi Operasional Puskesmas, Verifikator menyampaikan hasil verifikasi kepada Bendaharaw Pengeluaran Pembantu melalui Formulir Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan.
)6
Jika
terdapat
kekurangan/
kesalahan
dalam
Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu segera melakukan koreksi/ perbaikan, dan menyerahkan kembali ke Dinas Kesehatan. )7
Selambat-lambatnya
tanggal
20
bulan
berikutnya,
Bendahara
Pengeluaran Pembantu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Massa Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
BAB III Dokumentasi A. Dokumen Perencanaan A.1. RSB A.2. RBA A.3. RKA A.4. RBA Definitif B.
Pembantu Bendahara Penerimaan B.1. Buku Kas Umum Pembantu Bendahara Penerimaan
B.2. Formulir Setoran Harian B.3. Slip Setoran dari BPD Lampung B.4. Surat Tanda Setoran Harian B.5. Rekapitulasi Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas Yosomulyo C.
Bendahara Pengeluaran Pembantu C.1. Buku Kas Umum Bendaharawan Pengeluaran Pembantu
C.2. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (LPJ) C.3. Bend. 24 C.4. Rekap. Realisasi Belanja Langsung Perkegiatan Perrekening C.5. Rekap. Realisasi Belanja Langsung C.6. Realisasi Fisik dan Keuangan C.7. Laporan Keadaan Kas C.8. Buku Bantu C.9. Buku Bantu Pajak C.10.
Bukti Penerimaan SPT Pajak
D. Pembuku D.1. Laporan Keuangan Tribulan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah D.2. Laporan Keuangan Semester Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah D.3. Laporan Keuangan Tahunan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah
