PENGANTAR HUKUM BISNIS
BUMN DAN BUMD
OLEH:
HENDRA MAULANASYAH
1607532144
PUTU MONICA ANJAYANI
1607532143
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA
2018
PENGERTIAN BUMN
Berdasarkan PP No. 45 tahun 2005, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pen yertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk BUMN antara lain: 1. Persero Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Organ persero terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris
2. Perum
Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan Organ Perum terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pen gawas. Tujuan pendirian BUMN :
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya b. Mengejar keuntungan c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
DASAR HUKUM
1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang -undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 6. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN PENDIRIAN BUMN
Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 , BUMN didirikan dengan maksud : 1. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya 2. Mengejar keuntungan 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat Pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, d imana dalam peraturan pemrintah tersebut setidaknya memuat : 1. Penetapan pendirian BUMN 2. Maksud dan tujuan didirikan BUMN 3. Penetapan besarnya penyertaan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN
Yang dimaksud pendirian BUMN meliputi : 1. Pembentukan Perum atau Persero baru Dalam hal pendirian persero ini haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Khusus untuk pendirian Perum, Peraturan Pemerintah tersebut memuat pula anggaran dasar Perum bersangkutan dan penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal. 2. Perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan mengalihkan unit instansi pemerintah menjadi BUMN, maka dalam peraturan pemerintah tentang pendirian BUMN yang dimaksud, dimuat ketentuan bahwa seluruh atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang didirikan. 3. Perubahan bentuk badan hukum BUMN 4. Pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum. Dari hal diatas, maka dapat dilihat bahwa pendirian BUMN tidak hanya dilakukan dengan membentuk Persero atau Perum yang baru, tetapi juga dapat dilakukan
dengan ketiga cara lain di atas. Pendirian BUMN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMN. Di dalam pendiriannya BUMN haruslah memiliki anggaran dasar. BUMN memiliki tempat kedudukan di dalam wilayah Indonesia, dimana ketentuan mengenai tempat kedudukan BUMN tersebut diungkapkan didalam anggaran dasar. Begitu juga dengan jangka waktu berdirinya BUMN juga tercantum di dalam anggaran dasarnya. Berikut rincian apa saja yang termuat dalam anggaran dasar baik untuk Persero maupun Perum.
Anggaran dasar Persero memuat sekurang-kurangnya : 1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan 3. Jangka waktu berdirinya Perseroan 4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor 5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham 6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris 7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS 8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris 9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Anggaran dasar Perum memuat sekurang-kurangnya: 1. Nama dan tempat kedudukan 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 3. Jangka waktu berdiri 4. Besarnya modal
5. Susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta komposisi Dewan Pengawas 6. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas 7. Tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas 8. Tata cara penggunaan laba 9. Ketentuan-ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah ini. Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Persero maka perubahan anggaran dasar tersebut harus ditetapkan dalam RUPS dan acara mengenai perubahan anggaran dasar tersebut harus dicantumkan dalam panggilan RUPS secara jelas. Atas perubahan anggaran dasar tersebut haruslah memperolaeh persetujuan dari Menteri.
Dalam hal terjadi perubahan anggran dasar Perum, inisitif pengusulan atas perubahan anggran dasar ini dapat berasal dari Menteri Teknis maupun dari Menteri BUMN. 1. Jika usulan atas perubahan anggaran dasar Perum ini berasal dari Menteri BUMN maka usulan ini langsung disampaikan kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan yang telah dikaji bersama dengan menteri teknis atau dapat juga dalam pengkajian ini menyertakan Menteri/Pimpinan lembala lain apabila hal ini dianggap perlu. 2. Jika usulan atas perubahan anggaran dasar ini berasal dari Menteri Teknis maka usulan ini harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri untuk kemudian dilakukan pengkajian atas usulan tersebut yang dikoordinaskan oleh Menteri . Jika usulan tersebut dianggap layak maka, selanjutnya usulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden. Keterlibatan Menteri Teknis dalam proses perubahan anggaran dasar Perum diperlukan sehubungan dengan terjadinya perubahan kebijakan sektoral di tempat BUMN melakukan kegiatan usaha, adanya kewajiban pelayanan umum (public service obligation) serta peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilakukan perubahan anggaran dasar Perum.
Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara penambahan penyertaan modal Negara pada BUMN” adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penulisan / penentuan nama untuk Persero atau Perum tidaklah bisa dilakukan secara sembarangan. Atas penulisan nama ini pun sudah diatur dalam PP No. 45 tahun 2005. Ketentuan mengenai penulisan nama Persero maupun Peru mini dimaksudkan untuk membedakan mana yang merupakan perusahaan milik Negara dan mana yang merupakan perusahaan milik swasta. Berikut aturan penulisan nama baik untuk Persero maupun Perum.
1. Penulisan nama Persero dilakukan sebagai berikut: a) Dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara lengkap, maka didahului dengan perkataan “Perusahaan Perseroan (Persero)”, diikuti dengan singkatan “PT” dan kemudian diikuti dengan nama perusahaan b) Dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara singkat, maka kata “(Persero)” dicantumkan setelah singkatan “PT” dan nama perusahaan. 2. Nama Perum didahului dengan perkataan “Perusahaan Umum (Perum)” atau dapat disingkat “Perum” yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. PEMBUBARAN BUMN
Sebagaimana pendiriannya, pembubaran BUMN juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk pembubaran Persero, pembubarannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip – prinsip yang diatur didalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Pembubaran Perseroan terjadi: a. Berdasarkan keputusan RUPS Usulan atas pembubaran Persero yang didasarkan pada keputusan RUPS dapat diajukan baik oleh Menteri BUMN maupun Menteri teknis :
1) Dalam hal usulan atas pembubaran BUMN ini diajukan oleh Menteri BUMN, maka usulan ini disampaikan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan yag telah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. Pengkajian atas rencana pembubaran Persero ini juga dapat mengikutkan Menteri Teknis, Menteri lain, dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dengan ataupun tanpa menggunakan konsultan independen. 2) Dalam hal usulan atas pembubaran BUMN ini diajukan oleh Menteri Teknis, maka sebelum usulan ini disampaikan kepada Presiden maka usulan pembubaran Persero tersebut disampaikan dulu kepada Menteri BUMN untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri BUMN. Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hokum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak saat pembubaran maka dalam setiap surat yang dikeluarkan oleh Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan. Pembubaran Perseroandimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir secara hukum, jika jangka waktu berdirinya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan maka dilakukan pembubaran Perseroan. Dan paling lambat 30 hari setelahnya, RUPS sudah harus menunjuk likuidator. c. Berdasarkan penetapan pengadilan selain menetapkan Pembubaran Persero, pengadilan juga melakukan penunjukan likuidator untuk Persero yang dibubarkan tersebut. Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: 1) Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau 2) Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan 3) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian
4) Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alas an 5) Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: 1) Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia 2) Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan 2) Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi 3) Pembayaran kepada para kreditor 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham 5) Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Likuidator bertanggungjawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam
surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Selanjutnya Menteri BUMN akan mencatat berakhirnya status badan hokum perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan. Menteri BUMN mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pembubaran Perum dapat terjadi karena hal – hal berikut, antara lain : a. Ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri b. Jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir Paling lambat 1 tahun sebelum jangka waktu berdirinya Perum berakhir sebagaimana tertera dalam anggaran dasar Perum maka Menteri dapat mengajukan usulan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum kepada Presiden. Namun jika usulan itu tidak ditetapka oleh Presiden hingga waktu berdirinya Perum berakhir maka pada tanggal ituPerum bubar. Namun, jika Menteri tidak melakukan pengajuan perpanjagan Perum maka Menteri maka Menteri mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pembubaran Perum kepada Presiden c. Penetapan pengadilan Pengadilan dapat membubarkan Perum dimana permohonan kejaksaan dalam rangka pembubaran Perum didasarkan pada alasan kuat bahwa Perum melanggar kepentingan umum.Dalam penetapan pengadilan ini juga ditetapkan pula penunjukan likuidator. d. Dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perum, likuidator wajib : 1) Mendaftarkan pembubaran Perum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang wajib daftar perusahaan 2) Mengumumkan pembubaran Perum dalam 2 (dua) surat kabar harian
3) Memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya Perum. Dalam hal Perum bubar, maka Perum tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.Tindakan pemberesan ini meliputi: 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perum 2) Penentuan tata cara pembagian kekayaan 3) Pembayaran kepada para kreditor 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri 5) Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan Likuidator yang ditunjuk oleh Menteri bertanggung jawab kepada Menteri atas pelaksanaan Likuidasi Perum yang dilaksanakannya, sedangka Likuidator yang ditunjuk oleh Pengadilan bertaanggung jawab kepada Pengadilan. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya keputusan Menteri atau pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi. PENGERTIAN BUMD
Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pem erintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: perusahaan air minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) memiliki kedudukan sangat panting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah
memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonom i daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dart segi manajemen. sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. DASAR HUKUM BUMD
Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tetang perusahaan daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998). Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut: 1.
Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
2.
Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan
3.
Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
4.
Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
5.
Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
6.
Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat
7.
Sebagai sumber pemasukan negara
8.
Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
9.
Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
10.
Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank
11.
Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan PENDIRIAN BUMD
Langkah pendirian BUMD berbadan hukum perseroan terbatas adalah: Pemda menetapkan Perda ttg Pendirian PT XYZ. Hal-hal yang perlu diatur dalam perda tersebut adalah: 1.
Nama sebutan PT dan alternatif sebutan nama PT, sebab sangat mungkin PT XYZ yang akan di daftarkan di Menteri Hukum dan HAM sudah terdaftar oleh pihak lain. Bila perlu hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.
2.
Susunan pengurus PT, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
3.
besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
4.
Dan lain-lain data & informasi yang diperlukan oleh Notaris.
Selanjutnya dihadapan Notaris menyusun anggaran dasar PT, selanjutnya oleh Notaris diajukan ke Menkumham. Jika disetujui akan ada akte pendirian terhadap PT tersebut. Setelah PT tersebut mendapat persetujuan dari Menkumham, maka pemda menetapkan perda ttg penyertaan modal pada PT XYZ tersebut. Hal yang perlu ditegaskan adalah, bahwa besarnya penyertaan modal sebaiknya disesuaikan dengan analisis investasi yang disusun oleh pengelola investasi dibantu oleh penasihat investasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15-16 Permendagri 52/2012 ttg Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Dalam analisis investasi akan terlihat berapa besarnya modal yang diperlukan dan berapa lama akan dipenuhi. Misalnya diperlukan modal sebesar 25 M yang akan dipenuhi selama 4 tahun anggaran. Selanjutnya berdasarkan perda ttg penyertaan modal tersebut, pemda mengalokasikan penyertaan modal di ranperda APBD pada pengeluaran pembiayaan PEMBUBARAN BUMD
Pembubaran BUMN tertuang pada UU Nomor 5 tahun 1962 pada pasal 29 dengan bunyi sbb: 1. Pembubaran Perusahaan Daerah dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Daerah jang mendirikan Perusahaan Daerah dan jan g berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. 2. Semua kekajaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham. 3. Pertanggungan-djawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah jang mendirikan Perusahaan Daerah dan jang memberikan pembebasan tanggung-djawab tentang pekerdjaan jang telah diselesaikannja. 4. Dalam hal likwidasi, Daerah termaksud pada ajat (1) bertanggung-jawab atas kerugian jang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neratja dan perhitungan laba-rugi jang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan jang sebenarnja.
Dalam pasal ini ditentukan bahwa pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Pembubaran ini dapat beralasan antara lain, apabila perusahaan tersebut dianggap tidak lagi dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah. Pembubaran tersebut diatas cukup diatur dengan Peraturan Daerah mengingat bahwa : 1. Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah; 2. kepentingan fihak ketiga cukup terjamin dengan adanya jaminan Daerah termaksud pada ayat (4). Disisi pengaturan benda, hendaklah diperhatikan pula segala sesuatu yang bersangkutan dengan manusia pegawai/pekerja-pekerja Perusahaan Daerah yang bersangkutan. Penyelenggaraan likwidasi dilakukan dalam batas waktu yang akan ditetapkan dalam peraturan pembubaran perusahaan termaksud diatas.
