Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang

NO: 02010694/AKT/2007 02010694/AKT/2007

PENERAPAN T A X PL PL A N N I N G DALAM MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG PT. "X"

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program S-l Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra

Oleh: Yosef Ervin Riadi Oedi Tjahjadi NRP: NRP: 3240 324021 2154 54 JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SURABAYA 2007

LUMBAR PEN(;KSAHAN PEN(;KSAHAN

Skripsi

PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN PAJAK PKNGHASILAJN (PPh) TERUTANG PT. "X" Olch: Yosef Ervin Riadi Oedi Tjahjadi MRP: 32402154

Diterima Olch: Jurusan Akuiitansi Fakultas h'konomi Universitas Kristen Pefra Surabaya, 1 Desember 2006

Pembimbing 2:

Pembimbing I: LL-

.*« Arja Saduariu, SF.» Ak NfP: 99025

Yenni MkigotinaJSn., MSL Ak NIP: 98039

Ketua Tirn Penguji:

------TC ------ TC Y. Joei KetuaJurusan: .an:

Chrisiiawan. St:.. MSL

f ^^ Ak..BAP MP: 98007 YfcnniKlapiJotirtc. SK. MSL. Ak NIP: 98039

ii

LUMBAR PEN(;KSAHAN PEN(;KSAHAN

Skripsi

PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN PAJAK PKNGHASILAJN (PPh) TERUTANG PT. "X" Olch: Yosef Ervin Riadi Oedi Tjahjadi MRP: 32402154

Diterima Olch: Jurusan Akuiitansi Fakultas h'konomi Universitas Kristen Pefra Surabaya, 1 Desember 2006

Pembimbing 2:

Pembimbing I: LL-

.*« Arja Saduariu, SF.» Ak NfP: 99025

Yenni MkigotinaJSn., MSL Ak NIP: 98039

Ketua Tirn Penguji:

------TC ------ TC Y. Joei KetuaJurusan: .an:

Chrisiiawan. St:.. MSL

f ^^ Ak..BAP MP: 98007 YfcnniKlapiJotirtc. SK. MSL. Ak NIP: 98039

ii

LEMBAR FERNY ATAAN PERSJCTUUAN PL1JL1KAS1 KARYAILMIAH INI UK KEPENTINGAX AKABEMIS

Sebagai mahastswa Universilas Kristco Petra, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Numa : Yosef Frvin Riadi Riadi Oedi Tjalijadi NRP

: 32402154

demi pengembangan iltmi peogetahuan, meayelujui unluk meinberikan kepada Universilas Kristen Pelra Hak Bebas Roy alii Non-FJesklnaif (/von-exduvive Royalty-Free Right) alas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penerapan Tax Manning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilao (PPh) Terulang PT. "X". beserta beserta pcrangkat pcrangkat yang dipcrlukan dipcrlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalli Royalli Non-Ek&klusif

ini

Universilas

mengalihmedia'Tonnat-kan,

Kristen

mengelolanya

Petra dalam

berhak bentuk

menyioopan,

pangkalan

data

{database)* mcndistribusikannya, dan menampilkan/mempubhkasjkannya di Internet atau media lain unluk kepenlingan akadcmis lanpa perlu meminia ijin dari saya sclama tctap mcncantumkan nama saya sebagai penuhVpeneipla.

Saya bcrsedia unluk menanggung sccara pribadi, lanpa mdibalkan pihak Universilas Kristen Petra. segala bentuk tvintutan hukum yang timbul alas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiab saya ini.

Dcmikian pcrnyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuatdi

: Surabaya

Piitla Uinggal

: 1 Desemher 2006

Yang Menyatakan,

\ (YiwerErvm Riadi Oedi Tjalijadi)

in

KATAPKNGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa atas segala berkal dan kasih karuniaNya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Project Bisnis yang berjudul "Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang PT. "X", sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi Universitas Kristen Petra. Tersusunnya Tugas Akhir Project Bisnis ini adalah berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. yang dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Ibu Yenny Mangoting, SE., MSi., Ak., selaku pembimbing 1 yang telah membimbing dan membantu dengan penuh kesabaran dalam pengerjaan Skripsi ini dan juga selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra.

2. Bapak Arja Sadjiarto, SE., Ak., selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran dan tiada bosannya membimbing, mengarahkan. serta memberikan semangat pada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini. 3. Segenap dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Kristen Petra. 4. Staf Tata Usaha Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra Surabaya yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran Skripsi ini. 5. Pihak Perpustakaan Universitas Kristen Petra, yang telah menyediakan berbagai jurnal-jurnal dan buku-buku pendukung yang dibutuhkan dalam penyelesaian Skripsi ini. 6. Pimpinan, Staf, dan karyawan PT. "X" yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan data yang diperlukan dalam penyelesaian Skripsi ini. 7. Papa (Aim) dan Mama yang dengan penuh kesabaran terns memberikan dorongan semangat, doa, kasih sayang yang tak terhingga artinya dalam perjalanan hidup dan studi penulis.

iv

8. Anggota keluarga tercinta, Ko Irwan, Ko Andi, Ko Aris, Ko Rinal, Ci Hanny, Ci Rika, Vania, Hansel, Jojo dan Isaac yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang sangat berarti dalam penyelesaian Skripsi ini. 9. Teman-teman Project Bisnis, Reeky dan Fenny, yang selama penyelesaian Skripsi ini telah berjuang dan berbagi suka dan duka bersama-sama. 8. Teman-teman, Abraham, Jimmy, Guntur, Angga, Faustinus, Yosi, Melvin, Linda, Rika, Mia, PongLing dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu, memberikan keceriaan mendengarkan serta memberi dukungan kepada penulis. 9. Semua pihak yang telah ikut membantu sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu diperlukan masukan berupa saran dan kritik demi penyempurnaannya. Terlepas dari semua itu semoga Skripsi ini berguna bagi para pembaca.

Surabaya, 1 Desember 2006

Penulis

v

ABSTRAK

Yosef:

Skripsi Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang PT. "X". PT. "X" adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan dan penjualan AC dan mesin pendingin (cool storage). Sebagai bentuk partisipasinya dalam pembangunan nasional, perusahaan berperan aktif dengan cara membayar pajak. Perusahaan cenderung menganggap pajak sebagai pengurang laba, sehingga dalam perkembangannya perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak. Untuk itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan pajak dalam hal ini PPh Badan tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan bersifat aplikasi, yang berupa studi kasus pada suatu perusahaan dan penelitian ini dilakukan untuk membantu perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan (PPh) Badan melalui penerapan perencanaan pajak. Dalam penelitian ini penerapan perencanaan pajak dapat menghemat PPh Badan sebesar Rp. 26,810,400,Kata Kunci : perencanaan pajak, PPh Badan.

ABSTRACT

Yosef: Mini thesis The Implementation of Tax Planning to Minimize the Payable Income Tax

ofPT "X". PT. "X" is a company which produces, assemblies and sells air conditioner (AC) and cool storage. As its participation in the national development, the company is active in paying the tax. The company usually thinks that tax is a reason that decreasing the profit, because of that, the company tries to minimize the Income Tax without breaking the rule of the tax that existed. This kind of research that was used more on its application in the form of case study (in a company) and this research was done, in order to help the company in minimizing the income tax by using the application of tax planning. This research shown that the application of tax planning could save the company income tax by Rp. 26,810,400, Key words : tax planning, company income tax. VII

Universilas Kristen Petra

DAI-TAR LSI

HALAMANJUDUL ..................................................................................................

i

HALAMAN PENGESAHAN....................................................................................

ii

LEMBAR PERNYATAAN.......................................................................................

iii

KATA PENGANTAR ...............................................................................................

iv

ABSTRAK.................................................................................................................

vi

DAFTARISI ..............................................................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................

x

DAFTARTABEL ......................................................................................................

xi

DAFTAR LAM PI RAN ............................................................................................

xii

1.

PENDAHULUAN ............................................................................................

I

LI. Latar Belakang ............................................................................................. 1.2. Rumusan Masalah ...................................................................................... 1.3. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 1.4. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 1.5. Batasan Penelitian ...................................................................................... 1.6. Sistematika Skripsi.......................................................................................

4 4 4 4 4 5

2

LANDASAN TEORI ....................................................................................... 7 2.1. Pajak Penghasilan ........................................................................................ 7 2.1.1. Subjek Pajak.................................................................................... 7 2.1.2. Objek Pajak Penghasilan................................................................. 10 2.1.2.1. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak ...................... 11 2.1.2.2. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final .......................... 12 2.1.2.3. Penghasilan Yang Bukan Merupakan Objek Pajak .......... 13 2.1.3. Pengurang Penghasilan .................................................................. 14 2.1.3.1. Biaya Yang Diperkenankan (deductible expenses).... 15 2.1.3.2 Biaya Yang Tidak Diperkenankan ( non deductible expenses) ......................................................... 16 2.2. Perencanaan Pajak ....................................................................................... 17 2.2.1. Memaksimalkan Penghasilan Yang Dikecualikan ......................... 19 2.2.2. Memaksimalkan Biaya Fiskal ....................................................... 21 2.2.3. Pemilihan Metode-Metode Akuntansi .......................................... 21 2.2.4. Pemilihan Bentuk-Bentuk Kesejahteraan Karyawan .................... 24 viii


3. METODE PENELITIAN .................................................................................... 3.1. Rancangan Penelitian ................................................................................... 3.2. Jenis dan Sumber Data ................................................................................. 3.3. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data .................................................. 3.4. Unit Analisis ............................................................................................... 3.5. Teknik Analisis Data....................................................................................

35 35 35 36 36 36

4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN ..................................................... 38 4.1. Gambaran Umum ....................................................................................... 38 4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan ........................................................... 38 4.1.2. Tujuan Penisahaan ......................................................................... 39 4.1.3. Lokasi Penisahaan........................................................................... 39 4.1.4. Struktur Organisasi Perusahaan ..................................................... 40 4.2. Deskripsi Data.............................................................................................. 42 4.2.1. Kebijakan-Kebijakan Yang Diterapkan Penisahaan ....................... 42 4.2.2. Penyajian SSP danLaporan Laba Rugi Penisahaan ....................... 44 4.2.3. Koreksi Fiskal ............................................................................... 48 4.3. Analisis Data dan Pembahasan ................................................................... 51 4.3.1. Memaksimalkan Penghasilan Yang Dikecualikan ......................... 51 4.3.2. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan ................................................... 52 4.3.2.1 Biaya Pajak.................................................................... 52 4.3.2.2 Biaya Listrik, Telp, Air ................................................. 52 4.3.2.3 Biaya Iklan .................................................................... 52 4.3.2.4 Biaya Penyusutan .......................................................... 53 4.3.2.5 Biaya Entertainment ...................................................... 54 4.3.2.6 Biaya Sumbangan.......................................................... 54 4.3.3. Pemilihan Metode-metode Akuntansi ............................................ 55 4.3.3.1 Metode Penilaian Persediaan ........................................ 55 4.3.3.2 Metode Penyusutan ....................................................... 55 4.3.4. Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan ...................... 56 4.3.4.1 Perawatan Kendaraan.................................................... 56 4.3.4.2 Biaya Perjalanan Dinas ................................................. 56 4.3.4.3 Makanan dan Natura lainnya ........................................ 57 4.3.4.4 Biaya Konsumsi ............................................................ 58 4.3.4.5 Pengobatan Karyawan .................................................. 58 4.3.5. PPh Pasal 21 .................................................................................. 60 4.3.5.1 PPh Pasal 21 Karyawan (metode net basis).................. 60 4.3.5.2 PPh Pasal 21 Karyawan (metode Tunjangan PPh sebesar PPh Pasal 21 terutang) .............................. 61 4.3.5.3 PPh Pasal 21 Karyawan (metode Gross Up) ................ 61 4.3.6. Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan ................................... 61 4.3.6.1 Penerapan Tax Planning Pada Penisahaan (metode net basis) .............................................................................61 4.3.6.2 Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan (metode Tunjangan PPh sebesar PPh Pasal 21 terutang) .................................................................. 65 4.3.6.3 Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan

ix Universitas Kristen

Petr

a

4.3.7.

5.

(metode Gross Up) ........................................................ 69 Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Tunjangan PPh Sebesar PPh Pasal 21 Terutang, Metode Gross Up, dan Metode Net Basic............................................................................ 73

KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 76 5.1, Kesimpulan ................................................................................................ 76 5.2. Saran ............................................................................................................ 77

DAFTAR REFERENSI ...........................................................................................

78

LAMPIRAN ..............................................................................................................

79

x Universilas Kristen Petra

DAFTAR (JAMBAR

Gambar4.1 41

Bagan Struktur Organisasi FT. "X" ........................................................

XI


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan ....................................

23

Tabel 2.2

Harta Berwujud Kelompok Bangunan ................................................

24

Tabel 4.1

SSP PT."X" tahun 2005 ....................................................................

44

Tabel 4.2

Laporan Laba Rugi FT "X" ..................................................................

45

Tabel 4.3

Rincian Biaya Lain-lain PT "X" ...........................................................

46

Tabel 4.4

Laporan Laba Rugi PT "X" (Revisi Konsultan) ...................................

47

Tabel 4.5.

Rincian Biaya Lain-lain PT "X" (Revisi Konsultan) ............................

50

Tabel 4.6

Laporan Laba Rugi PT "X" (setelah tax planning dengan metode net basis) ................................................................................................

Tabel 4.7

Rincian Biaya Lain-lain PT "X" (setelah tax planning dengan metode net basis) ..................................................................................

Tabel 4.8

Tabel 4.12 Tabel 4.13

69

Laporan Laba Rugi PT "X?" (setelah tax planning dengan metode gross up).................................................................................................

Tabel 4.11

68

Rincian Biaya Lain-lain PT "X" (setelah tax planning dengan metode tunjangan PPh Pasal 21)............................................................

Tabel 4.10

65

Laporan Laba Rugi PT "X" (setelah tax planning dengan metode tunjangan PPh Pasal 21) ........................................................................

Tabel 4.9

64

72

Rincian Biaya Lain-lain PT "X" (setelah tax planning dengan metode gross up)....................................................................................

73

Rekapitulasi Jumlah PPh temtang PT. "X" ..........................................

74

Rekapitulasi Jumlah Laba Komersial dan Penghematan Pajak PT. "X" ..................................................................................................

75

xii Universitas Kristen Petra

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftargaji dan PPh pasal 21 Tahunan 2005 PT."X" .............................

79 Lampiran 2

Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan setelah tax planning metode net basis ................................................................................................ 82

Lampiran 3

Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan setelah tax planning metode Tunjangan sebesar PPh Pasal 21 temtang .............................................. 85

Lampiran 4

Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan setelah tax planning metode gross up.................................................................................................. 88

Lampiran 5

Daftar inventaris mesin dan kendaraan PT. "X"....................................

91 Lampiran 6

Daftar Inventaris Mesin dan Kendaraan fiskal PT. "X" tahun 2005 ....................................................................................................... 93

Lampiran 7 95

Daftar Inventaris ....................................................................................

xiii Universitas Kristen Petra

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara mempunyai sumber-sumber penerimaan negara yang dapat dignnakan untuk menjalankan program pembangunan negaranya. Demikian halnya dengan negara Indonesia yang mempunyai dua sumber penghasilan yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasionalnya yaitu penerimaan yang berasal dari dalam negeri dan penerimaan yang berasal dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri Indonesia yang potensial adalah berasal dari pajak. Secara umum pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban kenegaraan bempa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai

berbagai

keperluan

negara

berupa

pembangunan

nasional

yang

pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dimana warga negara dan anggota masyarakat tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari pajak yang telah dibayarkan. Pajak dapat dilihat dari dua sisi, sebagai kontribusi masyarakat pelaku bisnis kepada pemerintah dan sebagai unsur pengurang laba. Masyarakat pelaku bisnis secara luas ikut memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini perusahaan menganggap pajak sebagai sumbangan. Namun di sisi lain pajak juga merupakan unsur pengurang dari laba atau pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang berpengaruh pada after tax profit, rate of return, dan cash flow. Pada akhirnya pajak adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan, salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai self assessment system. Dalam self assessment system* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan oleh Wajib Pajak . 1 Universitas Kristen Petra

:

Menurut Markus (2002: 230) sistem self assessment mempunyai kelemahan karena kurang efektif dan efisien sehingga untuk menutupi kelemahan dan sebagai pelengkap sistem self assessment digunakan dua sistem pemajakan yaitu sistem pemotongan {withholding system) dan sistem pemungutan {collecting system). Sistem pemotongan yaitu pelaksanaan pemajakan dilakukan oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu memotong pajak dari jumlah yang dibayarkannya kepada Wajib Pajak lalu menyetorkannya ke kas negara untuk dan atas nama Wajib Pajak. Sistem berikutnya yaitu sistem pemungutan yaitu pelaksanaan pemajakan dilakukan oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu memungut pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan, lalu menyetorkannya ke kas negara untuk dan atas nama Wajib Pajak. Untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas tertentu dapat dicapai perusahaan melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan sistematik dari pemilihan metode-metode yang ada dalam rangka meminimalkan kewajiban pajak terutang pada periode saat ini dan periode yang akan datang . Kesalahan dalam perencanaan pajak dapat berakibat fatal, karena akibat yang ditanggung perusahaan bisa berakumulasi. Contohnya adalah pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana yang merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui perencanaan pajak yang baik. Pada perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi model-model penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui tax avoidance yaitu upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajaknya yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang atau peraturan perpajakan {loopholes) tanpa melanggar Undang-undang tersebut. Perencanaan pajak yang dibahas disini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan atas laba perusahaan atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha Universitas Kristen Petra

3

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam melakukan perencanaan pajak terhadap PPh terutang Badan adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan. pemilihan metode-metode akuntansi, dan pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan. PT. "X" adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan dan penjualan AC dan mesin pendingin {cool storage). PT. "X" juga menyediakan fasilitas lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang spesifik seperti heat recovery system, energy efficient system, marine application, shock and explosion proof, dan very high ambient. PT. "X" dalam menjalankan usahanya tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban membayar pajak yang merupakan bentuk partisipasi kepada negara. Namun dari hasil wawancara awal PT. "X" lebih cenderung menganggap pajak yang dibayarkan sebagai beban bagi perusahaan dan berusaha untuk meminimalkan pajak yang akan dibayar pada negara tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku Berdasarkan permasalahan itu saat ini perusahaan dalam perkembangannya membutuhkan perencanaan pajak yang tidak hanya meminimalkan jumlah PPh terutang melainkan juga meminimalkan resiko yang ada terkait dengan sanksi administrasi perpajakan yang mungkin timbul karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ada. Penelitian ini berbentuk project bisnis. Oleh karena itu, maka skripsi ini akan membahas permasalahan riil yang terjadi dalam perusahaan terkait dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perpajakan serta alternatif bentuk Tax Planning dengan tujuan meminimalkan jumlah PPh Badan terutang Tahun 2005, setelah melakukan survey awal dan wawancara dengan pihak perusahaan, serta pengamatan terhadap laporan keuangan fiskal perusahaan. Masalah dalam skripsi Universitas Kristen Petra

4

ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu (1) Penerapan Tax Review atas pajak penghasilan (PPh) badan sebagai dasar evaluasi SPT Tahunan, (2) Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tahun 2005 pada PT. "X", (3) Tax Planning dalam rangka meminimalkan PPh Terutang PT "X". Skripsi ini akan membahas tentang langkah-langkah tax planning dalam rangka meminimalkan PPh terutang PT. "X".

1.2 Perumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah: Langkah-langkah tax planning seperti apakah yang dapat diterapkan pemsahaan untuk meminimalkan jumlah PPh terutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah untuk memberikan langkah-langkah tax planning yang dapat diterapkan di perusahaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Man fa at Penelitian 1. Memberikan masukan bagi perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Memberikan referensi dalam usaha menerapkan tax planning yang sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan.

1.5 Batasan Penelitian Tax planning yang dibahas dalam project ini adalah tax planning PPh Badan atas PT. "X" berdasarkan laporan keuangan tahun 2005 yang terbatas pada peminimalan beban PPh Badan. Wajib Pajak Badan adalah Badan yang menurut peraturan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut/pemotong pajak tertentu.

Universitas Kristen Petra

5

1.6 Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan masalah yang ada maka penulisan skripsi nantinya akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu : 1.

PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang bisa diperoleh dan batasan penelitian serta sistematika pembahasan skripsi ini.

2.

LANDASAN TEORI Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang mendukung penulisan skripsi yang meliputi tentang Pajak Penghasilan (PPh), Subjek dan Objek pajak, Penghasilan yang termasuk Objek Pajak, Penghasilan yang dikenakan PPh final, Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, Pengurang Penghasilan, perencanaan pajak, tujuan perencanaan pajak, dan langkah-langkah

perencanaan

pajak

dengan

memanfaatkan

celah-celah

(loopholes) dari peraturan perpajakan yang ada, pemilihan bentuk kesejahteraan karyawan, dan pemilihan metode akuntansi yang sesuai. 3.

METODE PENELITIAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian berupa rancangan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan pengumpulan data, unit analisis dan teknik analisis data terhadap obyek penelitian.

4.

DESKRIPSI DATA dan PEMBAHASAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran secara umum pemsahaan tempat penelitian dilakukan seperti : sejarah singkat pemsahaan dan kegiatan usaha perusahaan. Pada bab ini juga diuraikan mengenai analisa penelitian yang isinya antara lain mengenai sistem perpajakan yang diterapkan perusahaan terkait dengan Pajak penghasilan (PPh badan), penyajian laporan laba-rugi pemsahaan tahun 2005, koreksi fiskal perusahaan, pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan, pemilihan metode-metode akuntansi, perhitungan PPh 21 dengan metode


6

tunjangan sebesar PPh 21 terutang, metode net basis dan dengan metode gross up. 5. KESIMPULAN dan SARAN Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran terhadap apa yang diteliti mengenai penerapan sistem perpajakan pada PT. "X" sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang diharapkan agar bermanfaat bagi perusahaan maupun penulis.


2. LANDASAN TKORI

2.1. Pajak Penghasilan

Pajak mempakan pungutan berdasarkan Undang-undang oleh pemerintah. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung {direct tax) dan pajak tidak langsung {indirect tax). Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang pribadi atau badan, sedangkan pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen pemsahaan dalam meningkatkan laba {profit). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi pemsahaan untuk dibagi sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali. Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (1995:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban, karena mengurangi laba pemsahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak tersebut untuk memaksimalkan laba dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dalam melaksanakan kewajibannya, Wajib Pajak selalu berusaha membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal tersebut dimungkinkan dalam Undang-undang.

2.1.1.

Subjek Pajak

Asas yang berkaitan dengan subjek pajak adalah : 1. Asas Domisili, yaitu suatu asas pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat subjek pajak. 2. Asas Sumber, yaitu pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak.

7 Universitas Kristen Petra

8

Yang menjadi subjek pajak adalah: a.l.

Orang pribadi Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah

orang pribadi yang berlempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang berlempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang tersebut lebih dari 183 hari, tidak hams berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Sebagai subjek pajak seseorang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

a.2.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

yaitu ahli waris Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

b.

Badan Sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan

Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, l embaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam UU PPh ini, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajaknnya dipersamakan dengan subjek pajak badan,


9

untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Dengan demikian, setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek pajak, yaitu: 1) Dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; 3) Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggota Pemerintah Pusat atau Daerah.

c.

Bentuk Usaha Tetap Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia.

Subjek pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dalam Undang-undang disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima/ diperolehnya selama 1 tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam UU PPh adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.


10

2.1.2.

Objek Pajak Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun. Undang-undang ini menganut sistem pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi: a.

Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

b.

Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

c.

Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.

d.

Penghasilan Iain-lain adalah penghasilan yang berupa hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.


II

2.1.2.1. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak

Yang termasuk objek pajak penghasilan menurut UU PPh pasal 4 ayat 1, yaitu: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini ; b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan ; c. Laba usaha ; d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 1.

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penganti saham atau penyertaan modal ;

2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota ; 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan , atau pengambilalihan usaha ; 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang; g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha operas i; h. Royalty; i. j.

Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta; Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; Universitas Kristen Petra

12

k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai jumlah terlentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; I. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. Premi asuransi; 0. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.2.2. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final

Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan tetapi pemungutannya bersifat final. Yang dimaksud final adalah: 1. Pajak dipungut oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau di peroleh 2. Pajak yang dibayar oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh. 3. PPh final selalu dikenakan pada penghasilan bruto (nilai penjualan) dengan mempertimbangkan profit margin rata-rata sektor usaha itu tanpa ada pengurang atas penghasilan bruto.

Yang termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final adalah: 1.

Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi, koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.

2. Penghasilan dari hadiah undian. 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek. 4. Penghasilan dari pengalihan harta bempa tanah dan atau bangunan. 5. Penghasilan dari sewa harta tak bergerak seperti rumah atau ruko. 6. Penghasilan dari jasa konstruksi.


13

7. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau dilaporkan ke bursa efek atas capital gain, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/ surat utang negara.

2.1.2.3. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak

Yang merupakan penghasilan yang dikecualikan menurut UU PPh Pasal 4 ayat (3), antara lain: a. Bantuan, sumbangan; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak; b. Warisan; c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah; e. Pembayaran dari pemsahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang di tahan; 2. dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut; g. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja, maupun karyawan; h. Penghasilan dan pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, sertifikat Universitas Kristen Petra

14

Bank Indonesia, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek Indonesia; i.

Bagian laba yang diterima

ataii diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak t erbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; j.

Bunga obligasi yang diterima atau

diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha: k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura (perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu) berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan d Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: l.Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu yang penjualan bersihnya setahun tidak

melebihi

Rp 5.000.000.000,-, atau

yang menjalankan kegiatan

dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri keuangan; dan 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.1.3.

Pengurang Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto

(net bases of luxation). Jadi untuk mendapatkan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, penghasilan brutonya terlebih dulu dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan atau telah dikenakan pajak penghasilan final, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Dalam membebankan biaya, UU PPh menganut konsep match and link, yaitu beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Beban ini disebut dengan pengurang penghasilan bruto (deductible expenses). Sedang pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai Universitas Kristen Petra

15

biaya disebut non-deductible expenses. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sudah ditentukan menurut peraturan perpajakan.

2.1.3.1. Biaya yang diperkenankan (deductible expenses)

Biaya yang boleh dikurangkan menurut UU PPh Pasal 6 ayat (1), antara lain: a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sevva, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. c. luran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan; d. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing; f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu: 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial; 2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang kreditur dengan debitur yang bersangkutan; 3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan


16

4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.1.3.2. Biaya yang tidak diperkenankan (non-deductible expense) Selain biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut UU PPh, ada juga biaya yang tidak dapat diakui dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tax planning. Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut UU PPh pasal 9 ayat (1): a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; b. Biaya yang dikeliiarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, keculai jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan; f. Jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;


17

g. Harta yang dihibahkan, bantuan (kecuali untuk GNOTA) atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; h. Pajak penghasilan; i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut UU PPh pasal 9 ayat (2): Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11 A.

2.2.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah avval dalam melakukan manajemen pajak. Umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. Bila suatu transaksi tersebut terkena pajak, selanjutnya apakah pembayaran dimaksud dapat ditunda pembayaran dan lain sebagainya. Di dalam melakukan perencanaan pajak seorang Wajib Pajak harus tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku. Tujuan dari perencanaan pajak adalah membuat agar beban pajak serendah mungkin dengan tidak melanggar Undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada.


IN

Manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah : a. Penghematan kas keluar, dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengurangi beban pajak yang merupakan biaya bagi pemsahaan. b. Mengatur aliran kas (cash flow), dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat. Pengertian perencanaan pajak menurut Suandy (2000:7) adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak. Tindakan

tersebut legal karena

penghematan pajak

hanya

dilakukan

dengan

memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes ). Tiga cara yang biasa digunakan dalam perencanaan pajak untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu : 1.

Tax Saving adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak perusahaannya melalui pengendalian pajak yang hams ditanggung oleh pemsahaan atas transaksi yang dilakukan, dengan tidak membeli produk-produk yang mengandung PPN yang tinggi, pergeseran pajak (shifting) yaitu dengan melakukan pemindahan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, kapita/isasi yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli, Iransformasi yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya (akan mempengaruhi harga jualnya).

2. Tax Avoidance adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajaknya yang hams dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang

atau

peraturan

perpajakan

(loopholes)

tanpa

melanggar

Undang-undang tersebut. Atau penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada, misalnya : dengan memberikan bantuan atau sumbangan kepada panti asuhan. 3. Tax Evasion adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi jumlah

pajaknya

yang

hams

dibayar

secara

illegal,

yaitu

dengan

cara

menyembunyikan atau mengelapkan keadaan yang sebenarnya. Universitas Kristen Petra

19

Seorang perencana pajak (tax planner) dalam melakukan perencanaan pajak hanya menggunakan 2 cara, yaitu tax saving dan tax avoidance* karena keduanya merupakan perbuatan yang tidak melanggar Undang-undang (legal). Melainkan lebih ditekankan pada perencanaan pajak dengan cara tax avoidance, yaitu cara penghindaran atau pengelakan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang (loopholes) yang ada tanpa melanggar peraturan perpajakan terhadap laporan keuangan perusahaan. Langkah-langkah dalam melaksanakan tax planning PPh Badan dilakukan melalui beberapa cara yaitu : 1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan (Undang-undang Nomor

17 tahun

2000, pasal 4 ayat 3) 2. Memaksimalkan Biaya Fiskal (pasal 6) dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan (pasal 9) 3. Pemilihan metode-metode Akuntansi 4. Pemilihan bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan

2.2.1.

Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan

Dalam tax planning seorang Wajib Pajak dalam mengupayakan untuk meminimalkan pajak, salah satu cara yang dapat digunakan adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Sebelum mengetahui penghasilan yang dikecualikan dalam UU PPh, harus diketahui apa saja yang termasuk dalam penghasilan dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tax planning. Dengan mengetahui apa saja yang merupakan penghasilan yang dikecualikan sebagai upaya untuk melakukan perencanaan pajak {tax planning) diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan terhadap kewajiban pajaknya. Selain beberapa poin yang relevan dari penghasilan yang dikecualikan oleh Undang-undang, juga ada beberapa contoh yang dapat dilakukan dalam upaya menerapkan tax planning terhadap penghasilan atau laba perusahaan.


20

a. Mengubah sumber penghasilan. Untuk perusahaan di dalam grup, penghasilan dibukukan di perusahaan yang tarif pajaknya lebih rendah, dengan kata lain dianjurkan untuk mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha, karena di negara Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (inter corporate dividend) tidak dikenakan pajak (UU PPh pasal 4 ayat (3) huruf f). Cara lain yang dapat dilakukan adalah melalui pemindahan transaksi yaitu transaksi yang dilakukan antar perusahaan A dialihkan ke perusahaan B yang satu grup, hal ini dilakukan dalam kasus laba perusahaan A besar sedang perusahaan B labanya kecil sehingga untuk membagi pajak agar perusahaan A tidak terkena tarif 30% terlalu besar maka sebagian penjualan dialihkan ke perusahaan B. Contoh: Perusahaan A pabrik sepatu dan B adalah distributor keduanya bergerak di bidang yang sama dan dimiliki oleh kelompok usaha yang sama. A membukukan kerugian dan B membukukan keuntungannya. Sehingga A yang melakukan tagihan atas B. b. Merencanakan waktu penerimaan penghasilan di tahun pajak berikutnya. Penghasilan yang didapat tahun ini pada bulan-bulan akhir sebisa mungkin direncanakan untuk diterima di tahun berikutnya, sehingga pajak terutang atas penghasilan yang tinggi tahun ini dapat dilimpahkan untuk periode berikutnya. Contoh: Laba tahun 2000 tinggi dan diperkirakan akan menurun tahun 2001. Maka sebagian penjualan bulan Desember 2000 ditunda sampai Januari 2001. c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba pemsahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan, dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan Contoh

:

biaya

untuk

riset

dari

PKP

(deductible).

dan


21

pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang dan Iain-lain.

2.2.2.

Memaksimalkan Biaya fiskal

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak temtang yang dilakukan dalam tax planning adalah memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan dari laba kotor atau penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak temtang. Dalam tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebab semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan berarti hal itu akan merugikan Wajib Pajak karena penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dari yang sesungguhnya dan hal itu akan mengakibatkan pajak temtang yang dibayar akan lebih besar. Oleh karena itu dalam melakukan tea' planning WP hams mengetahui biaya yang boleh dikurangkan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan.

2.2.3.

Pemilihan metode-metode Akuntansi

a. Pemilihan metode penilaian persediaan Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama {first in first out/FIFO). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode average akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO. HPP yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga PKP juga akan menjadi lebih kecil. Contoh : perusahaan A menjual BKP Rp. 1.000,-. HPP dengan menggunakan metode FIFO Rp.400,-, sedangkan dengan menggunakan metode average Rp.436,-, maka laba yang akan diperoleh perusahaan A dengan menggunakan metode average lebih kecil daripada menggunakan FIFO.


::

b. Penentuan metode penyusutan secara tepat (pasal 11 UU PPh) "Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang

masa

manfaat

yang

diestimasi",

(Standar

Akuntansi

Keuangan,

PSAK:1996:17). 1. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Aktiva tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 16 tentang aktiva tetap dan aktiva Iain-lain, PSAK nomor 17 tentang Akuntansi Penyusutan. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Penyusutan adalah alokasi sistematis suatu jumlah aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi. Penyusutan periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah yang dapat diambil dalam melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan adalah memilih metode penyusutan garis lurus (straight line) atau saldo menurun (double declining). Dalam memilih metode penyusutan jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat memakai metode penyusutan dipercepat (saldo menurun) sehingga biaya atas penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan garis lurus yang memberikan biaya yang lebih kecil. 2. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus. melainkan dibebankan melalui penyusutan. Dalam pengeluaran

untuk

mendapatkan,

menagih,

ketentuan

ini

dan Universitas Kristen Petra

23

mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun lidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian dalam perhitungan dan penerapan tarif penyiisutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskalnya, karena dapat berbeda dengan penyiisutan untuk akuntansi. Sejak tahun 1995 peraturan perpajakan mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan. UU PPh secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan saat dilakukan pengeluaran. Dalam sistem penyusutan UU PPh, semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan : a.

Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan

Dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan Kelompok harta berwujud bukan bangunan

Masa manfaat

Tarif Penyusutan

Kelompok 1

4 tahun

25 7<

5Q7<

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

5%

10%

Metode garis lurus

Sumber: UU No 17 tahun 2000 pasa

Metode saldo menurun

11


24

b.

Harta Berwujud Kelompok Bangunan Dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Harta Berwujud Kelompok Bangunan Kelompok Harta Berwujud Bangunan

Masa manfaat

Bangunan permanen

20 tahun

5%

Bangunan tidak permanen

10 tahun

10%

Tarif Penyusutan

Sumber : UU No 17 tahun 2000 pasal 11

Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun ganda (double declining method) atau metode garis lurus (straight line). Metode mana yang akan digunakan tergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Metode itu harus digunakan terhadap seluruh kelompok harta.

2.2.4.

Pemilihan bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan

Peluang melakukan efisensi PPh Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini, sangat tergantung dari kondisi perusahaan, sebagai berikut: 1. Pada pemsahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (PKP/ tax income) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp. 100 juta ) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) karena menurut UU PPh pasal 9 ayat ( 1 ) huruf e pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya. 2. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit), karena pemberian natura dan kenikmatan (fringe benefit) kepada karyawan tidak termasuk obyek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan (fringe benefit) tersebut


25

tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. 3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan {fringe benefit) tidak berpengaruh terhadap PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil. Pelaksanaan lax planning PPh Pasal 21 mengenai kesejahteraan karyawan dapat dilakukan sebagai berikut: A. Transportasi Untuk Karyawan B. Makanan dan Natura Lainnya C. Pengobatan/Kesehatan Karyawan D. Pembayaran Premi Asuransi untuk Karyawan E. luran Pensiun dan luran Jaminan Hari Tua F. Bonus dan Jasa Produksi G. Pakaian Kerja Karyawan H. PPh Pasal 21 Karyawan

A. Transportasi Untuk Karyawan Transportasi untuk karyawan diberikan oleh perusahaan untuk membantu karyawan mengatasi masalah transportasi. Pemberian transportasi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Perusahaan menyediakan mobil dinas. Jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e perusahaan tidak dapat mengurangkan biaya yang berkaitan dengan transportasi (biaya penyusutan, eksploitasi, atau pemeliharaan) sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. 2. Perusahaan memberikan tunjangan transport. Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan. Universitas Kristen Petra

26

Dari

kedua

alternatif

di

atas,

memberikan

tunjangan

transport

lebih

menguntungkan karena dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi penisahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian tunjangan pajak ini bagi penisahaan juga menipakan pengeluaran yang dapat dilakukan sebagai biaya.

B. Makanan dan Natura Lainnya Pemberian makanan dan natura lainnya kepada karyawan dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Perusahaan menyediakan catering untuk karyawan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 213/PJ/2001 pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan namun dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. 2. Tunjangan beras atau uang makan. Pemberian tunjangan beras atau uang makan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan penghasilan yang kena pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1 ) hunif a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan. Dari kedua alternatif di atas, maka lebih menguntungkan apabila penisahaan menyediakan catering untuk karyawan, karena apabila diberikan dalam bentuk t unjangan atau uang makan akan berpenganih pada Take Home Pay yang diterima karyawan.

C. Pengobatan/Kesehatan Karyawan Penisahaan

biasanya

memberikan

fasilitas

pengobatan/kesehatan

pada

karyawannya. Pemberian fasilitas pengobatan/kesehatan kepada karyawan itu dapat dilakukan sebagai berikut:


27

l.Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu. Jika karyawan pemsahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai maka menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan, bagi yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Dengan sendirinya, menurut UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Jika biaya pengobatan karyawan dibayarkan langsung pada klinik, rumah sakit, dan dokter lain di luar pemsahaan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan, bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian penggantian ini akan menambah beban Pajak Penghasilan karyawan yang bersangkutan. 2. Karyawan yang diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak. Jika biaya pengobatan tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan. Dengan demikian menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian penggantian ini akan menambah beban Pajak Penghasilan karyawan yang bersangkutan. 3. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi. Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut Keputusan Penghasilan

Direktur Pasal

Jenderal 21

Pajak No. pengeluaran

281/PJ/I998 ini

tentang Objek

diperhitungkan

Pajak

sebagai


28

penghasilan. Apabila ternyata kemudian ada pembayaran santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian, perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak memotong Pajak Penghasilan tertanggung atas karyawan.

Dari ketiga alternatif tersebut di atas, yang menguntungkan adalah alternatif (2) dan (3). Alternatif (1) kurang baik karena bagi perusahaan, pemberian fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam laporan keuangan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan supaya perusahaan dapat mengurangkan pengeluaran tersebut sebagai biaya maka kepada masing-masing karyawan harus diberikan tunjangan pengobatan tersebut. Untuk mengetahui jumlah ini klinik atau rumah sakit harus membuat catatan besarnya biaya pengobatan, masing-masing karyawan tiap bulan. Perusahaan kemudian memotong kembali tunjangan pengobatan dari penghasilan karyawan yang telah dikenakan pajak pada tiap akhir bulan. Hasil pemotongan itu dipergunakan untuk menyelenggarakan klinik atau rumah sakit. Tunjangan ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi perusahaan. Karena penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan, dan dengan demikian merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan bagi perusahaan. Karena penghasilan karyawan bertambah sebagai akibat dari tunjangan pengobatan ini, karyawan dengan sendirinya akan membayar Pajak Penghasilan yang lebih besar. Tambahan beban Pajak Penghasilan ini diringankan oleh perusahaan dengan jalan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang bersangkutan sebesar tambahan beban pajak tersebut. Pembayaran tunjangan pajak ini bagi perusahaan juga merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan sebagai biaya.


29

D. Pembayaran Premi Asuransi Untuk Karyawan Karyawan

di

perusahaan

mendapatkan

asuransi

yang

berupa:

asuransi

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. Asuransi untuk Karyawan dapal dapat dilaksanakan sebagai berikut: 1. Premi ditanggung perusahan. Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, menurut UU PPh tentang Objek PPh Pasal 21, merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Ketentuan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 4 ayat (3) huruf e, yang menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak termasuk sebagai Objek PPh. 2. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang PPh Pasal 21, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21. Pada waktu yang bersangkutan menerima penggantian atau santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak. 3. Premi sebagian ditanggung perusahaan selain ditanggung oleh karyawan. Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek PPh Pasal 21, adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Premi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 28I/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21, dihitung sebagai pengurang penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari ketiga alternatif tersebut di atas, perusahaan memakai alternatif premi sebagian

ditanggung

perusahaan

sebagian

ditanggung

karyawan

karena

ini


30

mempakan aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan.

E. Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua Karyawan di perusahaan juga mendapatkan iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua. Iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua dapat dilaksanakan sebagai berikut: 1. Iuran ditanggung perusahaan. Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh perusahaan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 t entang Objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan. 2. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan. Jika iuran dan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21, iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh 21 bagi karyawan yang bersangkutan. 3. Iuran sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung oleh karyawan. Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung karyawan yang bersangkutan maka iuran yang ditanggung perusahaan sebagian ditanggung karyawan yang bersangkutan maka iuran yang ditanggung perusahaan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan iuran yang ditanggung karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21,dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21.

Dari ketiga alternatif diatas, perusahaan memakai alternatif iuran sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian ditanggung karyawan. Ini merupakan aturan dari pemerintah tentang

iuran

pensiun dan

iuran Jaminan

Hari Tua yang Universitas Kristen Petra

31

mewajibkan perusahaan menanggung sebagian dari iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua.

F. Pakaian Kerja Karyawan Di perusahaan ada karyawan yang menggunakan pakaian kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja dan ada yang menggunakan seragam karyawan pada umumnya. Untuk itu kebijakan mengenai pakaian kerja karyawan dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya satpam, seragam karyawan hotel, pilot. Untuk pakaian yang berhubungan dengan lingkungan kerja menurut KEP 213/PJ/2001 pasal 3 ayat (1) dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Bila perusahaan menyeragamkan pakaian karyawannya yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan kerja menurut KEP 213/PJ/2001 pasal 3 ayat (2) tidak dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan. 2. Seragam karyawan pada umumnya Seragam karyawan pada umumnya yang dimaksudkan di sini yaitu karyawan perusahaan memakai pakaian miliknya sendiri seperti karyawan pada umumnya.

Dari kedua alternatif di atas, maka lebih menguntungkan menggunakan seragam karyawan pada umumnya, karena menyeragamkan pakaian karyawan yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan kerja ti dak dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Untuk karyawan yang harus memakai seragam seperti: satpam.harus diberikan seragam. Ini dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan karena berhubungan dengan lingkungan kerja.

G. Bonus dan Jasa Produksi Perusahaan biasanya memberikan bonus dan jasa produksi pada karyawan. Pemberian

bonus

dan

jasa

produksi

dapat

dilaksanakan

menurut

waktu


32

pembebanannya dan bentuknya. Menun.it waktu pembebanannya dapat dibedakan menjadi: 1.

Dibebankan dalam tahun berjalan. Bila dibebankan dalam tahun berjalan maka bonus dan jasa produksi diberikan pada akhir tahun. Bonus akhir tahun akan diberikan pada bulan Desember.

2.

Dibebankan pada laba ditahan. Bila dibebankan pada laba ditahan maka bonus dan jasa produksi akan diberikan pada tahun berikutnya.

Menu rut bentuknya, bonus dan jasa produksi dapat diberikan dalam bentuk: 1.

Hadiah akhir tahun. Bila diberikan dalam bentuk hadiah akhir tahun menurut UU PPh pasal 9 ayat (I) huruf e penisahaan tidak dapat mengurangkan biaya hadiah akhir tahun sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

2.

Bonus akhir tahun. Bila diberikan dalam bentuk bonus akhir tahun menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281.PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi penisahaan.

Dari kedua alternatif di atas, bila perusahaan dalam keadaan laba, lebih baik membebankannya pada tahun berjalan sehingga labanya akan lebih kecil dan beban pajaknya berkurang. Bila perusahaan dalam keadaan rugi, tidak menjadi masalah akan dibebankan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Bila dibebankan pada tahun berjalan maka akan menambah kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak di tahun berikutnya. Bila dibebankan tahun berikutnya akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak di tahun berikutnya. Bentuk bonus akhir tahun adalah alternatif yang terbaik karena bagi penisahaan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam Penghasilan Kena Pajak penisahaan dan bagi karyawan merupakan Penghasilan Kena Pajak. Penambahan Universitas Kristen Petra

33

beban pajak bagi karyawan dapat ditunjang oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan PPh sebesar penambahan beban pajak bagi karyawan yang bersangkutan.

H. PPh Pasal 21 Karyawan PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja. PPh Pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. PPh Pasal 21 tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: 1.

PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan. Jika PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan maka karyawan membayar PPh 21 sejumlah yang terutang yang dilaporkan melalui SPT PPh Pasal 21. SPT PPh Pasal 21 adalah surat pemberitahuan yang diisi oleh pemberi kerja pada pemerintah mengenai PPh pasal 21 yang dipungutnya. Dalam SPT PPh Pasal 21 itu dirinci mengenai karyawan beserta gaji, tunjangan, bonus, PTKP, serta pajak penghasilan yang harus dibayarkannya.

2. Tunjangan PPh. yaitu tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemberi kerja pada karyawan untuk membantu karyawan dalam membayar pajak penghasilan. Jika karyawan mendapatkan tunjangan PPh menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang Objek PPh Pasal 21 bagi karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak dan bagi perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a pemberian tunjangan PPh itu dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan sebagai biaya tunjangan PPh. Jumlah tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan dapat dihitung melalui 2 cara, yaitu: a. Pemberian tunjangan PPh sejumlah PPh Pasal 21 terutang. Jumlah tunjangan PPh yang diberikan perusahaan kepada karyawan didasarkan pada jumlah PPh Pasal 21 terutang sebelum pemberian tunjangan PPh. Jumlah PPh Pasal 21 terutang sebelum pemberian tunjangan PPh ini akan diberikan dalam bentuk tunjangan PPh. Setelah diberikan Universitas Kristen Petra

34

tunjangan PPh dihitung lagi PPh Pasal 21 terutang yang hams ditanggung oleh karyawan. Jumlah PPh Pasal 21 terutang yang hams ditanggung karyawan ini jumlahnya akan lebih besar dari jumlah tunjangan PPh. Akibatnya Take Home Pay (THP) yang diterima karyawan akan lebih kecil daripada penghasilan bruto sebelum

pemberian tunjangan PPh. b. Pemberian tunjangan PPh dengan menggunakan metode gross up. Jumlah penghasilan bruto sebelum pemberian tunjangan PPh dijadikan dasar perhitungan dengan metode gross up. Jumlah tersebut akan dijadikan Take Home Pay (THP). Take Home Pay (THP) adalah jumlah penghasilan yang diterima karyawan setelah dipotong pajak. Untuk itu dilakukan perhitungan jumlah tunjangan PPh dikurangi PPh Pasal 21 terutang sama dengan Take Home Pay (THP). 3.

PPh ditanggung oleh pemsahaan

(metode net basis). Pajak penghasilan dapat juga ditanggung oleh pemsahaan, maksudnya karyawan tidak perlu membayar pajak penghasilannya karena pajak penghasilannya dibayar oleh pemberi kerja. Karyawan akan menerima gaji tanpa dikurangi pajak. Jika PPh ditanggung oleh pemsahaan menurut UU PPh pasal 9 ayat (1) humf i maka pemsahaan tidak dapat mengurangkannya dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan bagi karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan. Pajak yang ditanggung pemsahaan bukan merupakan penghasilan. Dari ketiga alternatif tersebut di atas, akan lebih menguntungkan apabila pemsahaan memberikan tunjangan PPh pada karyawannya. Jika memberikan tunjangan pajak maka karyawan akan dikenai pajak atas tunjangan PPh tersebut. Ini akan menambah beban pajak penghasilan bagi karyawan. Upaya yang didapat dilakukan adalah dengan memberikan tunjangan pajak sebesar tambahan beban pajak tersebut.


3. MKTODK PKNELI HAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini berbentuk project bisnis. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas permasalahan riil yang terjadi dalam pemsahaan terkait dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban

perpajakan

serta

alternatif

Tax

Planning

dengan

tujuan

meminimalkan jumlah PPh Badan terutang Tahun 2005, melalui Tax Planning. Aspek-aspek permasalahan dalam pemsahaan yang akan ditelaah meliputi (1) Penerapan Tax Review atas pajak penghasilan (PPh) badan sebagai dasar evaluasi SPT Tahunan, (2) Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 karyavvan tahun 2005 pada PT. "X'\ (3) Tax Planning dalam rangka meminimalkan PPh Terutang PT "X". Di sini permasalahan yang dibahas adalah langkah-langkah tax planning yang dapat diterapkan pemsahaan untuk meminimalkan jumlah PPh terutang Dari hasil penelitian ini, pemsahaan dapat membandingkan kemungkinan keuntungan yang dapat dicapai dengan menerapkan tax planning dalam pemsahaan. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemsahaan untuk melihat kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh, peningkatan laba komersial, dan penurunan laba pada laporan fiskal melalui penerapan tax planning PPh Badan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berisi mengenai kondisi pemsahaan seperti daftar aktiva tetap, dan kebijakan akuntansi serta perpajakan pemsahaan serta kebijakan pemsahaan terkait kesejahteraan karyawan yang dapat diperoleh secara lisan maupun tertulis, sedangkan data kuantitatif bempa laporan keuangan pemsahaan seperti laporan laba rugi pemsahaan, laporan laba mgi fiskal pemsahaan beserta jumlah PPh terutangnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber internal pemsahaan tempat dilakukannya penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang merupakan internal auditor di 35 Universitas Kristen Petra

36

perusahaan yang menjadi objek penelitian, dengan membuat daftar pertanyaan dan melakukan dokumentasi. Data lainnya diperoleh berupa catatan-catatan akuntansi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dan lampiran-lampiran serta literatur yang berhubungan dengan penulisan ini.

3.3. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data Instrumen adalah alat yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Disini digunakan beberapa instrumen antara lain dengan wawancara secara langsung pada karyawan perusahaan yang menjadi objek penelitian, dengan membuat daftar pertanyaan dan melakukan dokumentasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah : 1.

Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai-pegawai perusahaan khususnya pada pegawai bagian yang diperkirakan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait masalah pemberian kesejahteraan karyawan, biaya-biaya perusahaan, kebijakan umum dan perpajakan perusahaan.

2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa dokumen diperlukan dalam pembahasan tax planning seperti laporan laba rugi perusahaan, kebijakan akuntansi dan perpajakan perusahaan dan daftar aktiva tetap.

3.4. Unit Analisis Adapun yang menjadi Unit Analisis data ialah tax planning dengan tujuan meminimalkan PPh terutang PT. "X".

3.5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Data yang diperoleh dari perusahaan dianalisis sesuai dengan tujuan peneliti, yaitu : 1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang diperlukan dalam melakukan tax planning seperti laporan laba rugi komersial, laporan laba rugi fiskal, daftar aktiva tetap dan kebijakan akuntansi serta perpajakan perusahaan. Universitas Kristen Petra

37

2. Melakukan evaluasi atas koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkail dengan pajak. 3. Melihat sumber-sumber penghasilan perusahaan dan membuat perencanaan pajak atas penghasilan perusahaan dengan jalan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. 4. Melakukan perencanaan pajak terhadap biaya-biaya umum dan operasional perusahaan dengan jalan memaksimalkan biaya yang boleh dikurangkan (biaya fiskal) dan meminimalkan biaya yang tidak boleh dikurangkan. 5. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 6. Memberikan perencanaan pajak dengan pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan. 7. Melakukan perencanaan pajak dan perbandingan besamya penghematan pajak dan pengaruhnya terhadap laba setelah pajak antara PPh Pasal 21 karyawan dengan metode net basis, metode tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh Pasal 21 terutang dan metode gross up.


4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran LI mum 4.1.1.

Sejarah Singkat Perusahaan Pada tahun 1969, didirikan usaha penjualan onderdil pendingin di Surabaya.

Komitmen berlanjut, kesuksesan dan pengalaman yang menjadi dasar langkah selanjutnya dalam perakitan dan pengembangan produk dari PT. "X". Bisnis utamanya adalah penjualan, perakitan, perbaikan dan servis Air Conditioner dan pendingin. Berawal dari beberapa proyek, saat ini PT. "X" telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam bidang perakitan Air Conditioner dan pendingin di daerah Surabaya dan mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan kepuasan pelanggan. Pada tahun 1998, pabrik perakitan Air Conditioner dan pendingin ini didirikan di Surabaya. Chillers dan Unit untuk aplikasi yang spesial didesain, diproduksi, dan diuji di sini. PT. "X" memberikan solusi dalam bidang pendingin yang sesuai dengan selera konsumen dan memberikan manfaat lebih. Layanan puma jual secara aktif melalui para teknisi ahli dalam bidang pendingin memberikan fleksibilitas yang tinggi dan selalu menjadi pilihan konsumen di Surabaya. Aktivitas yang selama ini dilakukan dan yang akan dilakukan di masa depan selalu dijalankan dengan motto : "every cooling solution, we have it-arid it may stay forever". Saat ini, staff penjualan dan pemasaran PT. "X" mampu memberikan masukan dan konsultasi kepada konsumen dengan memberikan solusi terbaik yang dapat dilakukan dalam: a.

Air Conditioner

b.

Refrigeration

c.

Refrigerated Dehumidifying

d.

Layanan Purna Jual (after sales service) dan Peningkatan Sistem PT. "X" juga menyediakan fasilitas lain dalam memenuhi kebuluhan-kebutuhan

pelanggan yang spesifik seperti heat recovery system, energy efficient system, marine application, shock and explosion proof dan very high ambient. 38 Universitas Kristen Petra

39

4.1.2.

Tujuan Perusahaan Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap perusahaan dapat menjalankan

aktivitasnya tidak terlepas dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan suatu penjelasan dari cita-cita yang hendak dicapai oleh perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Tujuan mempunyai sifat yang berantai artinya saling terkait antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain. PT. "X" didirikan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang dimaksud adalah : 1.

Meningkatkan omset penjualan.

2.

Memaksimalkan laba perusahaan.

3.

Menciptakan kelancaran proses produksi. Sedangkan, tujuan

jangka panjang PT. "X" antara lain adalah : 1. Menjaga

kelangsungan

hidup

perusahaan

dengan

menjaga

kontinuitas

produksi. 2. Memperluas pangsa pasar/ekspansi perusahaan. 3. Menjaga agar perusahaan tetap mampu bersaing di dalam negeri. 4. Membangun citra yang baik di mata konsumen dengan berusaha memberikan pelayanan dan mutu yang terbaik.

4.1.3.

Lokasi Perusahaan Penetapan lokasi perusahaan mempakan masalah yang berdampak pada tujuan

jangka panjang perusahaan. Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan secara matang dan akurat serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan adanya perluasan/ekspansi perusahaan di masa mendatang. Lokasi yang strategis dari perusahaan merupakan hal yang sangat penting, sebab disamping ada hubungannya dengan masa depan juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Sedangkan keputusan untuk mendirikan perusahaan tertentu akan mempunyai efek yang penting sekali bagi sukses atau gagalnya operasi perusahaan. Oleh karena itu lokasi atau tempat

perusahaan haruslah

ditentukan

secara

mempertimbangkan faktor-faktor yang dianggap turut

cermat dan matang memegang

peranan

serta

penting

bagi kelancaran proses produksi dan juga Universitas Kristen Petra

40

operasi

perusahaan.

Sehingga

dengan

demikian

lokasi

perusahaan

akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan usaha perusahaan. PT. "X" merupakan sebuah pemsahan yang bergerak di bidang perakitan, penjualan, perbaikan dan servis Air Conditoner dan pendingin yang terletak di Surabaya Utara. Alasan-alasan yang menjadi perlimbangan untuk memilih lokasi tersebut adalah : 1.

Trans portasi Lokasi perusahaan yang dekat dengan pelabuhan serta terletak pada jalur lalu lintas dimana sarana dan prasarana pengangkutan tidak mengalami kesulitan.

2. Sumber Energi Sumber

energi

merupakan

faktor

yang

horns

diperhatikan

karena

turut

mempengaruhi proses produksi perusahaan. Di sini sumber energi khususnya tenaga listrik yang dibutuhkan cukup tersedia. 3. Ekspansi Lokasi perusahaan yang sesuai dengan Master Plan Pemerintah dan terletak di kawasan industri sehingga memungkinkan untuk dapat mengadakan perluason usaha,

4.1.4.

Struktur Orgonisosi Perusohoon Struktur organisasi suatu perusahaan ditentukan berdasarkan misi, tujuan, dan

strategi perusahaan. PT. *"X" termasuk dalam tipe organisasi kekuasaan garis (line authority). Struktur organisasi kekuasaan garis adalah struktur organisasi dimana kekuasaannya langsung menyalur dari atas ke bawah. Di dalam tipe organisasi kekuasaan garis, Direktur bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan menangani semua masalah yang timbul, sehingga Direktur hams selalu mengawasi setiap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan.


41

Dircktur I wan Chandra

Auditor : Andryanlo

i r —

Business Manager : Sugianto

— r

Sates : Chandra. Erwin. Yanuar

Factory Manager : Hcndy Damans

APM : Johancs

Prod Dale : Tri Bintarti Proyck & Service ►

Prod Support : Johancs

Kcpala Tcknisi: Totok & Yudi

►

Kcpala Service : Yudi & Tolok

PPIC: Aeus NL

Adm Proyck & Service : Ninis Quality Control : Agus NL

Engineering Maintenance : Darmanto & Hariadi Product Development : Aricf

Sales Support : Amicn

Kcpala Gudang: Yatik

Gudanq. Bahan

Kcpala Gudang : Yalik Adm Gudang: Puji Opcrasional Gudang: Rokhana

Pcmbclian Bahan (lokal): Yalik

Finance & Accounting

►

Finance : Lina

Accounting : Dcsi

Operator & Kas Kccil : Yuli

Kurir: Didin

General Affair <& HRD Andryanto

►

Security : M. Sukri & Dipo

House Keeper : Prapti

Gambar 4.1

Basan Stmktur Orsanisasi PT. "X" Universitas Kristen Petra

42

4.2. Deskripsi Data PT. "X" sebagai penisahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah

penjualan, perakitan, perbaikan dan servis Ait Conditioner dan pendingin yang berorientasi domestik, sedangkan kegiatan impor hanya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku saja. Sebagai hasil dari kegiatan operasi penisahaan diperoleh laba yang akan dikenakan pajak. Pajak bagi perusahaan menipakan unsur pengurang dari laba atau pajak dianggap sebagai beban penisahaan yang berpenganih pada after lax profit, rate of return, dan cashflow. Bagian ini akan menampilkan data yang diperoleh dari PT. "X". Data yang akan ditampilkan antara lain adalah Laporan Laba Rugi tahun 2005, Neraca tahun 2005. daftar aktiva, daftar karyawan, data penjualan, Laporan Keuangan Fiskal.

4.2.1.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Perusahaan. Dalam menjalankan usahanya ada beberapa kebijakan yang diterapkan

penisahaan antara lain : 1. a.

Kebijakan Umum

Untuk Pembukuan perusahaan menggunakan sistem accrual basis

b. Penjualan menipakan penghasilan yang diperoleh dari usaha utama perusahaan yaitu penjualan AC dan pendingin baik secara tunai maupun kredit. c. Harga Pokok Penjualan adalah jumlah biaya pembuatan barang yang dijual dalam satu periode. d. Untuk menghitung persediaan perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang {weighted average-method). e. Biaya pengangkutan meliputi biaya pengangkutan dan pengiriman barang jadi kepada pembeli. f.

Biaya perjalanan dinas merupakan biaya perjalanan karyawan perusahaan yang menjalankan tugas dari kantor. Biaya ini biasanya dikeluarkan untuk membiayai biaya perjalanan dalam rangka promos i oleh sales di luar kota, maupun biaya perjalanan bagi karyawan yang melakukan pengiriman barans ke luar kota.


43

g. Biaya telepon, air, listrik merupakan pengeluaran untuk biaya telepon dimana di dalamnya termasuk penggunaan untuk pemakaian handphone oleh direktur sebagai fasilitas dari pemsahaan. Biaya air dan listrik dibayarkan sepenuhnya untuk keperluan pemsahaan. 2.

Kebijakan terkait Perpajakan a.

Untuk menghitung penyusutan pemsahaan menggunakan metode garis lurus (straight line-method) namun dalam pengakuan umur ekonomisnya tidak mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku sehingga diperlukan adanya koreksi fiskal.

b. Penghasilan Iain-lain pemsahaan diperoleh dari penjualan besi plat, jasa pemotongan besi plat, laba selisih kurs dan pendapatan bunga bank. c.

Kebijakan pemsahaan yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 karyawan antara lain : 1. Pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh pemsahaan. Dengan demikian gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena pemsahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh pasal 21. 2. Biaya perawatan kendaraan diberikan pada divisi marketing dan pimpinan sebagai pengganti biaya perawatan dan perbaikan kendaraan yang dibawa oleh karyawan sebagai fasilitas. 3. Tunjangan makan dan transportasi diberikan kepada selumh karyawan dalam bentuk uang kehadiran per hari yang jumlahnya tergantung dari masa kerja dan jabatan karyawan. 4. Pemberian penggantian pengobatan diberikan dengan batas I kali biaya gaji per bulan dalam 1 tahun. 5. Biaya perjalanan dinas menggunakan bon sementara untuk pelaksanaan proyek di luar daerah Surabaya. Besarnya penggantian selama di proyek atau dinas keluar sejumlah Rp 50.000,-/hari. 6. Seluruh karyawan pada PT. "X" berstatus karyawan tetap.

3.

Kebijakan Manajemen Dalam mengimport sebagian besar bahan baku pemsahaan mengunakan jasa importir lain, sehingga pemsahaan hanya membayar jasa kepada Importir. Universitas Kristen Petra

44

4.2.2.

Penyajian SSP dan Laporan Laba Rugi Penisahaan

Tabel 4.1 SSP PT "X" tahun 2005

SURAT SETORAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

6 7

0

NPWP

LEMBAR Arsip WP

(SSP) 7|

-LsJ-

6 11

6

16

. | 0 | o| 0

Diisi sesuoi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yttiiff dimiliki

NAMAWP

:

ALAMAT

PT"X" ........................ :

.................................

MAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

|4| ll ll ll2l 6l

Uraian Pembayaran Untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam

|2 I 0 lol

SPT Tahunan PPh badan

Tahun

Masa Pajak

0 Jan

Pcb

Mar

Apr

Mci

Jul

Jun

Ags

Sep

Nop

Okt

0

Des

Diisi lai/un leiulaiignyti

pajak Htri i.iii.ui silting patki salah salu kolom bulwi iinluk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapau

/

/

/

/

Dihi sesaai Nomor KeMapan : STP. SKPKB, SKPKBT

Terbilang

Jumlah Pembayaran Diisi ileiigitn rupttih penuh

Rp. 189.291.757 Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 22 Maret 2006 Capihin lumlu hoigtui

Nama Jelas : Herbert Simatupang Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

: Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Wajib Pajak/Penyetor Surabaya tgl 22 Maret 2006 Cop dan litnda laiigun

Nama Jelas : Andrianto


45

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT. "X"

PT. X Laporan Laba Rugi Komersial Periode 1 Januari 2005 - 31 Desember 2005 (dalam rupiah) Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor BIAYA USAHA Biaya pengangkutan Biaya perjalanan dinas Biaya telp, air, listrik Biaya gaji dan upah Biaya asuransi Biaya iklan Biaya penyusutan Biaya perbaikan & pemeliharaan mesin Biaya jasa konsultan Biaya entertainment Biaya kantor Biaya bunga bank Biaya administrasi Bank Prov. Kredit Biaya sumbangan PPh Pasal21 '

PBB, Bea Materai Biaya pemeliharaan bangunan Biaya Lain-lain TOTAL BEBAN USAHA RUGIUSAHA

77,172,812,140 74.668.887.805 2,503,924,335 90,662,550 227,943,366 88,494,426 1,305,725,000 21,729,800 52,894,050 177,545,770 14,184,325 25,000,000 81,293,089 31,182,750 485,761,284 3,800,000 24,723,958 23,250,000 20,539,650 2,223,000 6,562,850 369,257.020 3.052,772,888 (548,848,553)

PENDAPATAN LAIN-LAIN Bunga tabungan Penjualan besi plat Jasa pemotongan besi plat Selisih kurs TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN LABA BERSIH

204,564,355 748,735,366 154,781,230 233.328.897 1,341,409,848 792,561,295


46

Tabel 4.3 Biaya Lain-lain PT. "X"

PT "X" Biaya Lain-fain (dalam rupiah) Biaya pengobatan karyawan Biaya pengurusan surat dan notaris luran RT, RW, dan keamanan Biaya komisi dan lembur Biaya pakaian seragam satpam Biaya langganan koran Biaya pos dan telekomunikasi Biaya tol dan parkir Biaya kebersihan Biaya perawatan kendaraan Biaya konsumsi Biaya Pajak Biaya jasaimportir Biaya untuk kepentingan direktur TOTAL

27,287,590 25,625,000 1,800,000 215,239,487 500,000 660,000 2,651,500 2,362,500 1,800,000 9,083,500 4,322,600 52,189,843 20,047,500 5,687,500 369,257,020

Dengan pertimbangan kesederhanaan maka perusahaan menyajikan laporan laba rugi dimana tidak ada perincian mengenai Harga Pokok Penjualan sehingga setelah diserahkan kepada konsultan laporan laba rugi disesuaikan dengan ketentuan yang ada dan juga dilakukan koreksi fiskal terhadap pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi sehingga dapat menjadi dasar dalam menghitung PPh Tcrutang PT. "X".


47

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi PT. "X" ( Revisi Konsultan) PT. X Laporan Laba Rugi Fiskal Periode 1 Januari 2005 - 31 Desember 2005 (dalam rupiah)

PENJUALAN Harga Pokok Penjualan Biaya Bahan Baku Langsung Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Pabrik Lainnya Bahan Baku Tidak Langsung Penyusutan Mesin dan Sarana Listrik Pemakaian Listrik dan Air Biaya Pemeliharaan Pabrik Biaya perbaikan & pemeliharaan pemeliharaan mesin Biaya Oli dan Bahan Bakar Biaya Lain-lain LABA KOTOR BIAYA USAHA Biaya pengangkutan Biaya perjalanan dinas Biaya telp, air, listrik Biaya gaji dan upah Biaya asuransi Biaya iklan Biaya penyusutan Biaya jasa konsultan Biaya entertainment Biaya kantor Biaya bunga bank Biaya admin istrasi Bank Prov. K red it Biaya sumbangan PPh Pasal 21 PBB, Bea Materai Biaya pemeliharaan bangunan Biaya Lain-lain


Komersial 77,172,812,140

Koreksi

Fiskal 77,172,812,140

65,738,850,390 65,738,850,390 751,220,000

65,738,850,390 65,738,850,390 751,220,000

7,959,580,605 7,959,580,605 123,515,303 125,895.625 16,918,900 14,184,325 755,455,145 72.187.140 75.557.807.433 1,615,004,707

7,959,580,605 7,959,580,605 9,446,600 132,961,903 125.895,625 16,918,900 14,184,325 755,455,145 72.187.140 75.567.254.033 1,605,558,107

90,662,550 227,943,366 88,494,426 769,744,487 21,729,800 52,894,050 54.030,467 25,000,000 81,293,089 31,182,750 485,761,284 3,800,000 24,723,958 23,250,000 20,539,650 2,223,000 6,562,850 154.017.533 2,163,853,260 (548,848,553)

90,662,550 198,124,391 70,848,516 769,744,487 21,729,800 13,223,512 36,817.500 25,000,000 40,538,589 31,182,750 485,761,284 3,800,000 24,723,958 0 0 2,223,000 6,562,850 58.188.250 1,879,131,437 (273,573,330)

(29,818,975) (29,818,975) (17,645,910) (17,645,910)

(39,670,538) (39,670,538) (17,212,967) (17,212,967) (40.754,500) (40.754,500)

(23,250,000) (23,250,000) (20,539,650) (20,539,650)

(95.829,283)

204,564,355 204,564,355 204,564,355 748.735.366 154,781,230 233.328.897 1.341.409,848 792,561,295

0 748,735.366 154,781,230 233.328.897 1.136,845.493 863,272,163

Ket

a

b c

d e f

g h

i

j


48

PPh terutang tahun 2005 :

10% x Rp

50,000,000

= Rp

l5%xRp

50,000,000

5,000.000.-

30% x Rp

763,272,000

= Rp 7,500,000.-

Sumber : internal perusahaan.

4.2.3.

Koreksi Fiskal

a. Biaya Penyusutan Mesin dan Sarana Listrik Biaya penyusutan Mesin dan Sarana Listrik dikoreksi negatif sebesar Rp. 9,446,600.- karena adanya perbedaan metode yang digunakan oleh perusahaan dan oleh peraturan perpajakan yang diatur dalam pasal 11 UU PPh. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 10 tahun untuk mesin-mesin produksi, sedangkan menurut pajak, mesin termasuk pada kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. b. Biaya Perjalanan Dinas Biaya perjalanan dinas dikoreksi positif sebesar Rp 19,818,975.- karena dalam biaya perjalanan dinas terdapat biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan keluarga karyawan. Sedangkan sejumlah Rp. 10,000,000.- dikoreksi berdasar pasal 9 ayat (1) humf i UU PPh dimana biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya tidak bisa dikurangkan dari perhitungan penghasilan bruto. c.

Biaya Listrik, Telepon, Air Biaya Listrik, Telepon, Air dikoreksi positif sebesar Rp. 17,645,910.- karena biaya telepon digunakan untuk kepentingan pribadi dan ada pemberian fasilitas Handphone bagi direktur yang hanya dapat dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP - 220/PJ./2002, Tgl. 18-04-2002.

d. Biaya Iklan Biaya iklan dikoreksi positif sebesar Rp. 39,670,538.- karena biaya iklan memiliki masa manfaat 4 tahun sehingga hams diamortisasi berdasar pasal 6 ayat (1) huruf b dan pasal 11A UU PPh dimana pembebanan biaya yang mencakup lebih dari 1 tahun harus dialokasikan dalam beberapa periode. Universitas Kristen Petra

49

e. Biaya Penyusutan Biaya penyusutan dikoreksi positif sebesar Rp. 17,212,967.- karena adanya perbedaan metode yang digunakan oleh perusahaan dan oleh peraturan perpajakan yang diatur dalam pasal 11 UU PPh. Penisahaan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun untuk kendaraan, sedangkan menurut pajak, kendaraan termasuk pada kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. f.

Biaya Entertainment Biaya entertainment dikoreksi positif sebesar Rp. 40,754,500.- karena tidak ada daftar nominatif yang menjelaskan penggunaan uang tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986.

g. Biaya Sumbangan Biaya sumbangan dikoreksi positif sebesar Rp. 23,250,000.- karena menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g sumbangan tidak boleh menjadi pengurang penghasilan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan. Bagi pihak yang menerima sumbangan juga bukan merupakan Objek Pajak sepanjang diterima tidak dalam hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan

kepemilikan,

bersangkutan. h.

atau

hubungan

penguasaan

antara

pihak-pihak

yang

PPh Pasal 21 Karyawan

PPh Pasal 21 karyawan merupakan pajak atas penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan. Sehingga biaya PPh Pasal 21 dikoreksi positif sebesar Rp. 20,539,650.- karena tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan sesuai pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh.


50

i.

Biaya Iain-lain

Tabel 4.5 Biaya Lain-lain FT. "X PT"X" Biaya Lain-lain (dalam rupiah)

Biaya pengobatan karyawan Biaya pengurusan surat dan luran RT, RW, dan keamanan Biaya pakaian seragam satpam Biaya langganan koran Biaya pos dan telekomunikasi Biaya tol dan parkir Biaya kebersihan Biaya perawatan kendaraan Biaya konsumsi Biaya Pajak Biaya jasa importir Biaya untuk kepentinqan direktur TOTAL

Komersial 27,287,590 25,625,000 1,800,000 500,000 660,000 2,651,500 2,362,500 1,800,000 9,083,500 4,322,600 52,189,843 20,047,500 5,687,500 154,017,533

Koreksi (27,287,590)

Fiskal 0

25,625,000 (1,800,000)

(4,541,750) (4,322,600) (52,189,843) (5,687,500) (95,829,283)

0 500,000 660,000 2,651,500 2,362,500 1,800,000 4,541,750 0 0 20,047,500 0 58,188,250

Penjelasan Tabel 4.5 : 1.

Ket i1

Pengobatan Karyawan Biaya pengobatan yang keseluruhan berjumlah Rp. 27,287,590.- tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi perusahaan sesuai pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh .

2. Biaya luran RT dan RW. Biaya iuran RT dan RW harus dikoreksi positif sebesar Rp 1,800,000.-karena iuran ini dibayarkan sebagai sumbangan bagi pengembangan lingkungan di sekitar perusahaan sesuai pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh. 3. Biaya Perawatan Kendaraan Biaya untuk pemeliharaan kendaraan harus dikoreksi positif sebesar Rp 4,541,750.-, karena biaya perbaikan dan perawatan kendaraan yang menjadi fasilitas bagi karyawan tersebut hanya dapat dibiayakan sebesar 50 % saja berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP -220/PJ./2002,Tgl. 18-04-2002.


i2

i3 i4 i5 16

51

4. Biaya Konsumsi Biaya konsumsi harus dikoreksi positif sebesar Rp 4,322,600.- karena biaya konsumsi tersebut dikeluarkan hanya untuk kepentingan direktur dan karyawan tertentu sesuai pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. 5. Biaya Pajak Biaya pajak merupakan angsuran PPh pasal 25 dan PPh Pasal 22 yang berasal dari transaksi dengan bendaharawan pemerintah, yaitu sebesar Rp 52,189,843.yang tidak dapat dibiayakan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. 6. Biaya untuk Kepentingan Direktur Biaya untuk kepentingan direktur harus dikoreksi positif sebesar Rp 5,687,500.- karena sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf i UU PPh biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. i.

Pendapatan bunga bank

Pendapatan bunga bank sudah dikenai pemotongan PPh fi nal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000, sehingga dalam laporan laba rugi fiskal harus dikoreksi negatif sebesar Rp. 204,564,355.-.

4.3. Analisis Data dan Pembahasan

4.3.1.

Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan Dari data yang diperoleh dari perusahaan sumber-sumber penghasilan

pemsahaan yaitu : 1.

Penjualan Air Conditioner dan pendingin;

2. Penjualan besi plat 3. Jasa pemotongan besi plat 4. Pendapatan bunga bank Dalam

melaksanakan

tax

planning perusahaan

harus

dapat

memaksimalkan

penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dan yang dikenakan PPh final. Berdasarkan sumber-sumber penghasilan yang ada maka pendapatan bunga bank Universitas Kristen Petra

52

merupakan penghasilan yang dapat dijadikan alternatif bagi perusahaan untuk dapat memperkecil PKP, karena penghasilan bunga bank sudah dikenai pemotongan PPh final, sehingga dalam laporan laba rugi fiskal hams dikoreksi sebesar Rp. 204,564,355.-.

4.3.2.

Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan

4.3.2.1. Biaya Pajak Biaya pajak merupakan angsuran PPh pasal 25 dan PPh Pasal 22 yang berasal dari transaksi dengan bendaharawan pemerintah, yaitu sebesar Rp 52,189,843.- yang tidak dapat dibiayakan. Biaya Pajak ini dapat dikreditkan untuk mengurangi pajak terutang tahun 2005, namun harus disertai bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti setor PPh Pasal 25. Berkaitan dengan hal ini, maka bukti pungut/potong serta bukti setor harus diadministrasikan dengan baik sehingga dapat memenuhi syarat material dan formal dalam pengkreditan pajak.

4.3.2.2. Biaya Listrik, Telepon, Air Biaya Listrik, Telepon, Air dikoreksi sebesar Rp. 17,645,910.- karena biaya telepon digunakan untuk kepentingan pribadi dan ada pemberian fasilitas handphone bagi direktur yang hanya dapat dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2002, Tgl. 18-04-2002. Dari sisi perusahaan akan lebih menguntungkan apabila memilih kebijakan pemberian fasilitas handphone dari perusahaan.

4.3.2.3. Biaya Iklan Biaya iklan dikoreksi sebesar Rp. 39,670,538.- karena biaya iklan memiliki masa manfaat 4 tahun sehingga harus diamortisasi karena tidak dapat dibiayakan sekaligus dalam I tahun berdasar pasal 6 ayat (1) huruf b dan pasal 11A UU PPh dimana pembebanan biaya yang mencakup lebih dari 1 tahun harus dialokasikan dalam beberapa periode. Biaya iklan dengan kontrak lebih dari 1 tahun akan menguntungkan perusahaan disatu sisi yaitu perusahaan akan mendapatkan harga kontrak yang Universitas Kristen Petra

53

lebih murah daripada kontrak iklan yang berdurasi 1 tahun atau kurang. Namun kontrak iklan yang lebih dari 1 tahun akan merugikan perusahaan karena dalam pembebanannya perusahaan harus melakukan amortisasi sehingga akan berpengaruh pada cash outflow perusahaan. Biaya iklan yang dikeluarkan per tahun akan mengakibatkan total biaya yang lebih besar daripada kontrak iklan dengan durasi lebih dari 1 tahun namun perusahaan dapat membebankannya sekaligus pada tahun yang bersangkutan. Sebaiknya biaya iklan dikeluarkan untuk masa manfaat 1 tahun atau kurang, sehingga dapat dibiayakan seluruhnya pada tahun tersebut.

4.3.2.4. Biaya Penyusutan Biaya penyusutan dikoreksi sebesar Rp. 7,766,367.- karena adanya perbedaan metode yang digunakan oleh perusahaan dan oleh peraturan perpajakan. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun untuk kendaraan dan 10 tahun untuk mesin-mesin produksi, sedangkan menurut pajak, kendaraan dan mesin termasuk pada kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. Penentuan masa manfaat aktiva mesin dan kendaraan sebaiknya disamakan dengan peraturan perpajakan, agar lebih mudah dalam perhitungan pajak. Untuk kendaraan yang sebelumnya diberikan sebagai fasilitas kepada direktur dan divisi marketing hanya dapat dibiayakan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian. Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi direktur dan divisi marketing, melainkan digunakan hanya untuk keperluan perusahaan saja. Dalam menghitung besarnya penyusutan per tahun, peraturan perpajakan hanya memperbolehkan 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Perhitungan penyusutan aktiva PT. "X" menggunakan metode garis lurus untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp. 184,058,778.-, sedangkan jika menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp. 113,753,664.-. Karena itu, untuk menghitung biaya penyusutan sebaiknya menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus selain sesuai dengan peraturan perpajakan, lebih sederhana, dan akan menyebabkan biaya penyusutan tiap tahun relatif stabil. Universitas Kristen Petra

54

4.3.2.5. Biaya Entertainment Biaya entertainment dikoreksi sebesar Rp. 40,754,500.- karena tidak ada daftar nominatif yang menjelaskan penggunaan uang lersebut. Biaya entertainment dapat dibiayakan apabila penisahaan dapat memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.22/1986. Wajib Pajak dalam hal ini perusahaan harus dapat membuktikan, bahvva biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (syarat formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (syarat material) yang merupakan Objek PPh. Biaya entertainment merupakan beban yang boleh dibiayakan oleh penisahaan jika ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha penisahaan dan dibuatkan daftar nominatif entertainment tanpa harus menambah penghasilan bagi pihak yang menerima entertainment. Untuk dapat membiayakan biaya entertainment maka biaya entertainment harus diserlai dengan bukti eksternal seperti bon atau kuitansi pembayaran restoran. Daftar nominatif harus dilampirkan pada saat penyampaian SPT Tahunan ke kantor pajak yang berisi : a. Tanggal entertainment yang diberikan; b. Nama tempat dimana entertainment diberikan; c. Alamat tempat dimana entertainment diberikan; d. Jumlah nipiah dari entertainment yang diberikan; e. Rekan usaha yang diberi entertainment yang memuat nama, alamat, jabatan, nama perusahaan, dan jenis usaha.

4.3.2.6. Biaya Sumbangan Biaya sumbangan dikoreksi sebesar Rp. 23,250,000.- karena menurut peraturan perpajakan sumbangan tidak boleh menjadi pengurang penghasilan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan. Bagi pihak yang menerima sumbangan juga bukan merupakan Objek Pajak sepanjang diterima tidak dalam hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Biaya sumbangan yang diperkenankan diatur lebih lanjut dengan KMK. Sampai dengan tahun 2005 biaya Universitas Kristen Petra

55

sumbangan yang dapat dibiayakan hanya sumbangan untuk bencana alam tsunami di Aceh dan Sumatra Utara serta sumbangan untuk GNOTA.

4.3.3.

Pemilihan metode-metode akuntansi

4.3.3.1. Metode p>enilaian persediaan Perusahaan dalam melakukan penilaian persediaan menggunakan metode average

(rata-rata tertimbang). Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi

perekonomian yang inflasi dimana harga barang cenderung naik, maka penggunaan metode average mempunyai dampak HPP perusahaan menjadi lebih tinggi. sehingga dapat mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga PKP juga akan menjadi lebih kecil.

4.3.3.2. Metode penyusutan Perusahaan saat ini menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung beban penyusutan. Sedangkan metode penyusutan yang diperbolehkan menunit perpajakan adalah metode garis lurus {straight line) dan metode saldo menurun (double declining). Namun lama masa manfaat yang diperkirakan oleh perusahaan berbeda dengan pengelompokan yang telah ditetapkan oleh perpajakan. Menurut perusahaan, masa manfaat aktiva mesin adalah selama 10 tahun, dan 5 tahun untuk aktiva kendaraan dan sarana listrik. Sedangkan menurut perpajakan aktiva mesin dan kendaraan masuk ke dalam kelompok 2 yang memiliki masa manfaat 8 tahun. Pada awal masa manfaat penggunaan metode saldo menurun akan berakibat jumlah penyusutan menjadi lebih besar daripada metode garis lurus dan makin menurun pada periode-periode berikutnya. Tetapi pada akhir masa manfaat berlaku sebaliknya, yaitu jumlah beban penyusutan menggunakan metode garis lurus lebih besar daripada metode saldo menurun. Namun pada saat umur ekonomis aktiva habis, maka jumlah akumulasi penyusutan/amortisasi dari kedua metode ini sama. Sebaiknya perusahaan dalam memilih metode penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis yang disamakan dengan peraturan


56

perpajakan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan.

4.3.4.

Pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan

4.3.4.1. Perawatan Kendaraan Biaya untuk pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 9.083.500.- yang dipakai oleh direktur dan divisi marketing tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan kendaraan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan. Jumlah biaya yang dapat dibiayakan hanya 50%. yaitu sebesar Rp. 4,541,750.- sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP - 220/PJ./2002, Tgl. 18-04-2002 dimana diatur biaya perbaikan dan perawatan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah perbaikan dan perawatan kendaraan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi direktur dan divisi marketing, melainkan digunakan hanya untuk keperluan perusahaan saja.

4.3.4.2. Biaya Perjalanan Dinas Biaya perjalanan dinas dikoreksi sebesar Rp 19,818,975.- karena dalam biaya perjalanan dinas terdapat biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan keluarga karyawan. Sedangkan sejumlah Rp. 10,000.000.- dikoreksi dikarenakan tidak ada bukti yang mendukung. Biaya perjalanan dinas atau SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) umumnya terdiri dari tiga komponen biaya yaitu biaya transportasi, biaya akomodasi, dan uang saku. Biaya transportasi merupakan komponen pengeluaran untuk membiayai transportasi untuk sampai ke tempat tujuan. Unsur transportasi ini dapat diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk tiket untuk alat transportasi tertentu. Biaya

akomodasi

merupakan

komponen

pengeluaran

untuk

membiayai

penginapan selama karyawan melakukan perjalanan dinas dan biayanya diberikan dalam bentuk uang atau voucher hotel yang sudah di booking di lokasi, serta


57

pengeluaran untuk menutup biaya hidup selama karyawan yang bersangkutan di luar kota atau di luar negeri seperti contohnya untuk makan dan laundry pakaian. Ketiga komponen biaya ini akan berp>engaruh pada aspek PPh Pasal 21, khususnya bila perusahaan memberi kebijakan pemberian biaya perjalanan dinas secara lumpsum atau diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah tertentu yang bersifat tetap. Bagi penisahaan biaya yang dikeluarkan secara lumpsum ini bisa dikurangkan dari penghasilan bruto namun bagi karyawan merupakan penambah penghasilan. Sedangkan apabila perusahaan memberikan biaya perjalanan dinas secara reimbursement, maka hanya uang saku yang menjadi Objek PPh pasal 21 karena pemberian uang saku dapat disamakan dengan pemberian secara lumpsum sehingga uang saku merupakan penambah penghasilan bagi karyawan dan bagi penisahaan menipakan biaya yang dapat dikurangkan. Biaya transportasi dan akomodasi apabila diberikan secara reimbursement bukan merupakan penghasilan bagi karyawan namun bisa dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan. Reimbursement hams memenuhi persyaratan: a. Tidak boleh ada mark up dan/atau mark down b. Bukti asli diserahkan ke penisahaan c. Diusahakan menggunakan atau atas nama perusahaan

4.3.4.3. Makanan dan Natura Lainnya Penisahaan tidak memberikan makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan. Penisahaan memberikan dalam bentuk uang kehadiran yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan jabatan dan masa kerja masing-masing karyawan. Pemberian uang kehadiran ini dapat dikurangkan sebagai biaya dalam laporan laba rugi (fiskal) penisahaan tetapi menipakan penghasilan bagi karyawan. Dengan demikian dari sisi karyawan akan menambah PPh Pasal 21 terutang. Sedangkan pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek PPh Pasal 21 karena makan bersama menipakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan bersama ini tidak akan menambah PPh Pasal 21

terutang. Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 Universitas Kristen Petra

58

ayat (1) humf e UU PPh , penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Akan tetapi khusus penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh tersebut juga diatur hal yang berbeda dari ketentuan umumnya. Artinya pemberian makanan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan (deductible expenses). Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi beban PPh Badan yang terutang. Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama. Oleh karena itu dengan adanya tax planning ini, para karyawan diusahakan untuk diberikan makan dan minum bersama dengan konsekuensi uang kehadiran tiap karyawan dikurangi sebesar Rp. 6,000.- per hari.

4.3.4.4. Biaya Konsumsi Biaya konsumsi harus dikoreksi sebesar Rp 4,322,600.- karena biaya konsumsi tersebut dikeluarkan hanya untuk kepentingan direktur dan karyawan tertentu . Perusahaan dapat membiayakan biaya konsumsi apabila konsumsi diberikan pada seluruh karyawan atau diberikan dalam bentuk tunjangan. Akan lebih menguntungkan apabila perusahaan menyediakan makan dan minum bagi seluruh karyawan karena berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 213/PJ/2001 pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan namun dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan.

4.3.4.5. Pengobatan Karyawan Perusahaan akan mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh karyawan baik biaya pemeriksaan dokter ataupun pemberian obat. Biaya yang dikeluarkan tersebut dapat diganti seluruhnya ataupun sebagian dengan jumlah platfon atau batas maksimal dengan limit satu kali gaji dalam satu tahun. Universitas Kristen Petra

60

karyawannya. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi bisa menjadi beban perusahaan secara keseluruhan atau bisa menjadi beban karyawan, terganlung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Dalam aturan pajak, perlakuan atas premi asuransi karyawan yang dibayarkan perusahaan disebutkan secara eksplisil dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh. Dalam penjelasan atas UU tersebut disebutkan bahwa premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima pengantian atau santunan asuransi (klaim), penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak. Sedangkan apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh perusahaan, maka bagi perusahaan tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang menerimanya merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak. Dikarenakan penggantian biaya pengobatan tidak dapat dibebankan oleh perusahaan, maka sebaiknya perusahaan mengikutsertakan karyawan pada program asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini diberikan kepada seluruh karyawan yang besarnya sama yaitu Rp. 400,000.- per tahun.

4.3.5.

PPh Pasal 21

4.3.5.1. PPh Pasal 21 Karyawan (metode net basis) Biaya PPh Pasal 21 dikoreksi sebesar Rp. 20,539,650.- karena biaya PPh Pasal 21 tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan sesuai UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf h. Setelah pelaksanaan tax planning jumlah PPh pasal 21 terutang karyawan sebesar Rp 23,982,680.-. Perbedaan sejumlah Rp. 3,443,030.- disebabkan adanya pertambahan penghasilan karyawan berupa uang lembur dan komisi yang belum dipotong oleh perusahaan serta diikutsertakannya karyawan pada program asuransi kesehatan. Jumlah PPh Pasal 21 setelah tax planning dihitung dengan menggunakan PTKP tahun 2006. Dengan penggunaan metode ini biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dikurangkan dalam laporan rugi fiskal.


61

4.3.5.2. PPh Pasal 21 Karyawan (Tunjangan PPh sebesar PPh Pasal 21 Terutang) Biaya PPh Pasal 21 dikoreksi sebesar Rp. 20,539,650.- karena biaya PPh Pasal 21 tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan sesuai UU PPh Pasal 9 ayat (1) humf h. Untuk itu perusahaan dapat memberikan tunjangan PPh sebesar PPh 21 terutang karyawan tersebut. Dampak dari pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sejumlah PPh yang terutang adalah bertambahnya beban pajak bagi karyawan yang bersangkutan. Agar penambahan beban pajak itu tidak merugikan karyawan maka seluruh tambahan pajak akibat penambahan penghasilan bagi karyawan itu juga akan ditanggung oleh perusahaan. Setelah pelaksanaan tax planning jumlah PPh pasal 21 terutang karyawan sebesar Rp 25,719,300.-. Pemberian tunjangan PPh itu merupakan penghasilan yang dikenai pajak bagi karyawan dan dapat dikurangkan sebagai biaya tunjangan PPh bagi karyawan sebesar Rp. 23,982,680.- dengan metode tunjangan sebesar PPh pasal 21 terutang.

4.3.5.3. PPh Pasal 21 Karyawan (Metode Gross Up) Perusahaaan membayar PPh pasal 21 terutang karyawannya. PPh pasal 21 karyawan sebesar Rp 20,539,650.- tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan. Untuk itu perusahaan dapat memberikan tunjangan PPh dengan metode gross up. Pembayaran PPh Pasal 21 dengan metode gross up dari sudut pandang karyawan tidak akan berpengaruh terhadap take home pay. Jumlah Take Home Pay yang didapat karyawan melalui tunjangan PPh Pasal 21 metode gross up akan sama dengan Take Home Pay apabila PPh Pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Setelah pelaksanaan tax planning dengan metode gross up jumlah PPh pasal 21 terutang karyawan sebesar Rp. 25,900,122.-.

4.3.6.

Penerapan Tax Planning Pada Perusahaaan

4.3.6.1. Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan (metode net basis) Dampak penerapan tax planning bagi perusahaan adalah berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan. Jumlah koreksi fiskal positif sebelum tax planning adalah sebesar Rp. 70,710,868.- dan koreksi fiskal sesudah tax planning adalah sebesar

Rp.

33,185,641.- Beban pajak penghasilan terutang perusahaan Universitas Kristen Petra

62

juga menurun. Jumlah PPh terutang sebelum pelaksanaan tax planning adalah Rp. 241,481,600.- dan jumlah PPh terutang sesudah tax planning adalah Rp. 222,441,200,-. Penghematan pajak yang diperoleh akibat pelaksanaan tax planning sebesar Rp. 19,040,400,- Laba komersial setelah pajak adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan sesudah dipotong pajak penghasilan. Sebelum pelaksanaan tax planning laba setelah pajak adalah: Laba bersih komersial

Rp. 792,561,295.-

Pajak Penghasilan

Rp. 241,481,600.-

Laba setelah pajak

Rp. 551,079,695.-

Sesudah pelaksanaan tax planning laba setelah pajak adalah: Laba bersih komersial

Rp. 766,618,797.-

Pajak Penghasilan

Rp. 222.441,200,-

Laba setelah pajak

Rp. 544,177,597.-

Selisih laba setelah pajak sebagai akibat pelaksanaan tax planning adalah sebesar (Rp. 6,902,098.-). Dampak pelaksanaan tax planning terhadap laporan laba rugi perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Terhadap Laporan Keuangan komersial : Bertambahnya biaya gaji dan upah yang disebabkan diikutsertakannya karyawan pada program asuransi kesehatan yang juga berakibat pada berkurangnya jumlah biaya Iain-lain. Dampak lain adalah bertambahnya jumlah total beban usaha perusahaan yang menyebabkan laba bersih perusahaan ikut menurun, sehingga pajak terutang juga semakin kecil. Namun disisi lain penambahan jumlah beban usaha juga berpengaruh pada penurunan jumlah laba setelah pajak. 2. Terhadap Laporan Keuangan Fiskal : Berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan yang disebabkan beberapa hal berikut: a.

Perubahan

perkiraan

masa

manfaat aktiva yang disesuaikan

dengan

peraturan perpajakan. Karena perubahan ini, maka perhitungan penyusutan


63

aktiva komersil dan fiskal menjadi sama, sehingga koreksi fiskal menjadi tidak ada. b. Direktur dan bagian pemasaran tidak lagi diberikan fasilitas berupa kendaraan, sehingga beban penyusutan kendaraan dapat dibiayakan 100%. c.

Pengikutsertaan karyawan dalam program asuransi kesehatan membuat pemsahaan dapat membiayakan beban yang dikeluarkan atas premi asuransi kesehatan karyawan tersebut.


64

Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi PT. "X" (setelah tax planning dengan metode net basis) PT "X" Laporan Laba Rugi Fiskal Periode 1 Januari -31 Desember2005

PENJUALAN Harga Pokok Penjualan Biaya Bahan Baku Langsung Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Pabrik Lainnya Bahan Baku Tidak Langsung Penyusutan Mesin dan Sarana Listrik Pemakaian Listrik dan Air Biaya Pemeliharaan Pabrik Biaya perbaikan & pemeliharaan mesin Biaya Oli dan Bahan Bakar Biaya Lain-lain LABA KOTOR BIAYA USAHA Biaya pengangkutan Biaya perjalanan dinas Biaya telp, air. listrik Biaya gaji dan upah Biaya makan minum karyawan Biaya asuransi Biaya iklan Biaya penyusutan Biaya jasa konsultan Biaya entertainment Biaya kantor Biaya bunga bank Biaya PPh Pasal 21 Biaya administrasi Bank Prov. K red it Biaya sumbangan PBB, Bea Materai Biaya pemeliharaan bangunan Biaya Lain-lain


(d alam rupiah) Komersial 77,172,812,140

Koreksi

Fiskal 77,172,812,140

65,738,850,390 702,146,000

65,738,850,390 702,146,000

7,959,580,605 132,961,903 125,895,625 16.918,900

7,959,580,605 132,961,903 125,895,625 16,918,900

14,184,325 755,455,145 72.187.140 75,518,180,033 1,654,632,107

14,184,325 755,455,145 72.187.140 75,518,180,033 1,654,632,107

90,662,550 227,943,366 88,494.426 739,334,487 119,808,000 21,729,800 52,894,050 51.096,875 25,000,000 81,293,089 31,182,750 485,761,284 26,932,730 3,800,000 24.723,958 23,250,000 2,223.000 6,562,850 126.729,943 2,229.423,158 (574,791,051)

90,662,550 198,124,391 70.848,516 739,334,487 119,808,000 21,729,800 13,223,512 51,096,875 25,000,000 40,538,589 31,182,750 485,761,284 0 3,800,000 24,723,958 0 2,223.000 6,562,850 67.052,600 1,991,673,162 (337,041,055)

(29,818,975) (17,645.910)

(39.670,538)

(40,754.500)

(26,932,730)

(23,250,000)

(59,677,343)

204,564,355 204,564,355 748,735,366 154,781,230 233.328.897 1.341,409.848 766.618,797

0 748,735,366 154,781,230 233.328.897 1.136.845,493 799,804,438


65

Tabel 4.7 Biaya Lain-lain PT. "X" (setelah (ax planning)

Biaya Lain-Lain (dalam rupiah)

Biaya pengurusan surat dan notaris luran RT, RW, dan keamanan Biaya pakaian seragam satpam Biaya langganan koran Biaya pos dan telekomunikasi Biaya tol dan parkir Biaya kebersihan Biaya perawatan kendaraan Biaya konsumsi Biaya Pajak Biaya jasa importir Biaya untuk kepentinqan direktur TOTAL

PPh terutang tahun 2005 :

10% x Rp 15% x Rp 30%xRp

Komersial 25,625,000 1,800,000 500,000 660,000 2,651.500 2,362,500 1,800,000 9,083,500 4,322,600 52,189,843 20,047,500 5,687,500 126,729,943

Koreksi (1,800,000)

(52,189,843) (5,687,500) (59,677,343)

Fiskal 25,625,000 0 500,000 660,000 2,651,500 2,362,500 1.800,000 9,083,500 4,322,600 0 20,047,500 0 67,052,600

50,000,000.- = Rp 5,000,000.50.000,000.- = Rp 7,500,000.699,804,000,- = Rp 209,941.200.Rp 222,441,200,-

Sumber : internal perusahaan, data olahan.

4.3.6.2. Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan (metode Tunjangan PPh Sebesar PPh Pasal 21 Terutang). Dampak penerapan tax planning bagi perusahaan adalah berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan. Jumlah koreksi fiskal positif sebelum tax planning adalah sebesar Rp. 70,710,868.- dan koreksi fiskal sesudah tax planning adalah sebesar Rp. 6,252,911.- Beban pajak penghasilan terutang perusahaan juga menurun. Jumlah PPh terutang sebelum pelaksanaan tax planning adalah Rp. 241,481,600.- dan jumlah PPh terutang sesudah tax planning adalah Rp. 215,246,300,-. Penghematan pajak yang diperoleh akibat pelaksanaan tax planning sebesar Rp. 26,235,300,- Laba komersial setelah pajak adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan sesudah dipotong pajak penghasilan. Sebelum pelaksanaan tax planning laba setelah pajak adalah: Universitas Kristen Petra

66

Laba bersih komersial

Rp. 792,561,295.-

Pajak Penghasilan

Rp. 241.481,600.-

Laba setelah pajak

Rp. 551,079,695.-


Rp. 769,568.847.-

Pajak Penghasilan

Rp. 215.246,300.-

Laba setelah pajak

Rp. 554,322,547.-

Selisih laba setelah pajak sebagai akibat pelaksanaan tax planning adalah sebesar Rp. 3,242,852.-. Dampak pelaksanaan tax planning terhadap laporan laba rugi perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Terhadap Laporan Keuangan komersial : Bertambahnya biaya gaji dan upah yang disebabkan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan pengikutsertaan karyawan dalam program asuransi kesehatan, yang juga berakibat pada berkurangnya jumlah biaya Iain-lain. Dampak lain adalah bertambahnya jumlah total beban usaha perusahaan yang menyebabkan laba bersih perusahaan ikut menurun, sehingga pajak temtang juga semakin kecil. Namun dengan bertambahnya beban usaha akibat pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh Pasal 21 terutang dan pembayaran premi asuransi kesehatan karyawan ini berdampak pada meningkatnya laba setelah pajak perusahaan. 2. Terhadap Laporan Keuangan Fiskal : Berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan yang disebabkan beberapa hal berikut: a. Pembahan perkiraan masa manfaat aktiva yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Karena perubahan ini, maka perhitungan penyusutan aktiva komersil dan fiskal menjadi sama, sehingga koreksi fiskal menjadi tidak ada. b. Direktur dan bagian pemasaran tidak lagi diberikan fasilitas berupa kendaraan, sehingga beban penyusutan kendaraan dapat dibiayakan 100%. c. Pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan pengikutsertaan karyawan dalam program

asuransi

kesehatan

menyebabkan

perusahaan

dapat Universitas Kristen Petra

67

mengurangkan beban PPh Pasal 21 karyawan dan premi asuransi kesehatan tersebut dalam laporan laba rugi fiskal. Karena itu beban PPh Pasal 21 dan premi asuransi kesehatan karyawan karyawan tidak perlu dikoreksi.


68

Tabel 4.8 Laporan Laba Rugi PT. "X" (setelah tax planning dengan metode tunjangan PPh Pasal 21) PT "X" Laporan Laba Rugi Fiskal Periode 1 Januari -31 Desember2005

PENJUALAN Harga Pokok Penjualan Biaya Bahan Baku Langsung Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Pabrik Lainnya Bahan Baku Tidak Langsung Penyusutan Mesin dan Sarana Listrik Pemakaian Listrik dan Air Biaya Pemeliharaan Pabrik Biaya perbaikan & pemeliharaan mesin Biaya Oli dan Bahan Bakar Biaya Lain-lain LABA KOTOR BIAYA USAHA Biaya pengangkutan Biaya perjalanan dinas Biaya telp, air. listrik Biaya gaji dan upah Biaya makan minum karyawan karyawan Biaya asuransi Biaya iklan Biaya penyusutan Biaya jasa konsultan Biaya entertainment Biaya kantor Biaya bunga bank Biaya administrasi Bank Prov. K red it Biaya sumbangan PBB, Bea Materai Biaya pemeliharaan pemeliharaan bangunan Biaya Lain-lain


(d alam rupiah) Komersial 77,172,812,140

Koreksi

Fiskal 77,172,812,140

65,738,850,390 706,560,450

65,738,850,390 706,560,450

7,959,580,605 7,959,580,605 132,961,903 125,895,625 16.918,900

7,959,580,605 7,959,580,605 132,961,903 125,895,625 16,918,900

14,184,325 755,455,145 72.187.140 75,522,594,483 1,650,217,657

14,184,325 755,455,145 72.187.140 75,522,594,483 1,650,217,657

90,662,550 227,943,366 88,494,426 758,902,717 119,808,000 21,729,800 52,894,050 51.096,875 25,000,000 81,293,089 31,182,750 485,761,284 3,800,000 24,723,958 23,250,000 2,223,000 6,562,850 126.729.943 2,222,058,658 (571,841,001)

90,662,550 198,124,391 70.848,516 758,902,717 119,808,000 21,729,800 13,223,512 51,096,875 25,000,000 40,538,589 31,182,750 485,761,284 3,800,000 24,723,958 0 2,223,000 6,562,850 67.052.600 2,011,241,392 (361,023,735)

(29,818,975) (29,818,975) (17,645.910) (17,645.910)

(39,670,538) (39,670,538)

(40,754.500) (40,754.500)

(23,250,000) (23,250,000)

(59,677,343) (59,677,343)

204,564,355 204,564,355 204,564,355 748,735,366 154,781,230 233.328.897 1.341.409.848 769,568,847

0 748,735,366 154,781.230 233,328.897 1.136.845.493 775,821,758


69

Tabel 4.9 Biaya Lain-lain PT. "X" (setelah (ax planning)


Biaya pengurusan surat dan notaris luran RT, RW, dan keamanan Biaya pakaian seragam satpam Biaya Iangganan koran Biaya pos dan telekomunikasi Biaya tol dan parkir Biaya kebersihan Biaya perawatan kendaraan Biaya konsumsi Biaya Pajak Biaya jasa importir Biaya untuk kepentingan direktur TOTAL PPh terutang tahun 2005 :

10% x Rp 15% x Rp 30%xRp

Komersial Koreksi 25,625,000 (1,800,000) 1,800,000 500,000 (52,189,843) 660,000 2,651,500 (5,687,500) 2,362,500 1,800,000 9,083,500 4,322,600 52,189,843 20,047,500 5,687,500

Fiskal 25,625,000 0 500,000 660,000 2,651,500 2,362,500 1,800,000 9,083,500 4,322,600 0 20,047,500 0

126,729,943 (59,677,343)

67,052,600

50,000,000.- = Rp 5,000,000.50.000,000.- = Rp 7,500,000.675,821,000,- = Rp 202,746.300.Rp 215,246,300,-


4.3.6.3. Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan (Metode Gross Up) Dampak penerapan tax planning bagi perusahaan adalah berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan. Jumlah koreksi fiskal positif sebelum tax planning adalah sebesar Rp. 70,710,868.- dan koreksi fiskal sesudah tax planning adalah sebesar Rp. 6,252,911.- Beban pajak penghasilan terutang perusahaan juga menurun. Jumlah PPh terutang sebelum pelaksanaan tax planning adalah Rp. 241,481,600.- dan jumlah PPh terutang sesudah tax planning adalah Rp. 214,671,200.-. Penghematan pajak yang diperoleh akibat pelaksanaan tax planning sebesar Rp. 26,810,400.- Laba komersial setelah pajak adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan sesudah dipotong pajak penghasilan. Sebelum pelaksanaan tax planning laba setelah pajak adalah:


70

Laba bersih komersial

Rp. 792,561,295.-

Pajak Penghasilan

Rp. 241.481,600.-

Laba setelah pajak

Rp. 551,079,695.-


Rp. 767,651,045.-

Pajak Penghasilan

Rp. 214.671,200,-

Laba setelah pajak

Rp. 552,979,845.-

Selisih laba setelah pajak sebagai akibat pelaksanaan tax planning adalah sebesar Rp. 1,900,150.-. Dampak pelaksanaan tax planning terhadap laporan laba rugi pemsahaan adalah sebagai berikut: 1. Terhadap Laporan Keuangan komersial : Bertambahnya biaya gaji dan upah yang disebabkan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan pengikutsertaan karyawan dalam program asuransi kesehatan, yang juga berakibat pada berkurangnya jumlah biaya Iain-lain. Dampak lain adalah bertambahnya jumlah total beban usaha perusahaan yang menyebabkan laba bersih perusahaan ikut menurun, sehingga pajak terutang juga semakin kecil. Namun dengan bertambahnya beban usaha akibat pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dengan metode gross up dan pembayaran premi asuransi kesehatan karyawan ini berdampak pada meningkatnya laba setelah pajak perusahaan. 2. Terhadap Laporan Keuangan Fiskal: Berkurangnya jumlah koreksi fiskal pemsahaan yang disebabkan beberapa hal berikut: a.

Perubahan perkiraan masa manfaat aktiva yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Karena perubahan ini, maka perhitungan penyusutan aktiva komersil dan fiskal menjadi sama, sehingga koreksi fiskal menjadi tidak ada.

b. Direktur dan bagian pemasaran tidak lagi diberikan fasilitas berupa kendaraan, sehingga beban penyusutan kendaraan dapat dibiayakan 100%. c. Pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan pengikutsertaan karyawan dalam program asuransi kesehatan menyebabkan perusahaan dapat mengurangkan

beban

PPh

Pasal

21

karyawan

dan

premi

asuransi Universitas Kristen Petra

71

kesehatan tersebut dalam laporan laba rugi fiskal. Karena itu beban PPh Pasal 21 dan premi asuransi kesehatan karyawan tidak perlu dikoreksi. Perbedaan metode tunjangan dengan metode gross up yaitu pada penggunaan metode gross up, karyawan tidak perlu menanggung beban PPh Pasal 21 sama sekali.


72

Tabel 4.10 Laporan Laba Rugi PT. "X" (setelah lax planning dengan metode Gross Up) PTnXn Laporan Laba Rugi Fiskal Periode 1 Januari -31 Desember 2005 (dalam rupiah)

PENJUALAN Harga Pokok Penjualan Biaya Bahan Baku Langsung Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Pabrik Lainnya Bahan Baku Tidak Langsung Penyusutan Mesin dan Sarana Listrik Pemakaian Listrik dan Air Biaya Pemeliharaan Pabrik Biaya perbaikan & pemeliharaan mesin Biaya Oli dan Bahan Bakar Biaya Lain-lain LABA KOTOR BIAYA USAHA Biaya pengangkutan Biaya perjalanan dinas Biaya telp, air, listrik Biaya gaji dan upah Biaya makan minum karyawan Biaya asuransi Biaya iklan Biaya penyusutan Biaya jasa konsultan Biaya entertainment Biaya kantor Biaya bunga bank Biaya administrasi Bank Prov. K red it Biaya sumbangan PBB, Bea Materai Biaya pemeliharaan bangunan Biaya Lain-lain

PENDAPATAN LAIN-LAIN Bunga tabungan Penjualan besi plat Jasa pemotongan besi plat Selisih kurs TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN LABABERSIH

Komersial 77,172,812,140

Koreksi

Fiskal 77.172,812,140

65,738,850,390 706,781,588

65,738,850,390 706,781,588

7,959,580,605 132,961,903 125,895,625 16,918,900

7,959,580,605 132,961,903 125,895,625 16,918,900

14,184,325 755,455,145 72.187.140 75,522,815,621 1,649,996,519

14,184,325 755,455,145 72.187.140 75,522,815,621 1,649,996,519

90,662,550 227,943,366 88,494,426 760,599,021 119,808,000 21,729,800 52,894,050 51,096,875 25,000,000 81,293,089 31,182,750 485,761,284 3,800.000 24,723,958 23,250,000 2,223,000 6,562,850 126,729,943 2,223,754,962 (573,758,443)

90,662,550 198,124,391 70,848,516 760,599,021 119,808,000 21,729,800 13,223,512 51,096,875 25,000,000 40,538,589 31,182,750 485,761,284 3,800,000 24,723,958 0 2,223,000 6,562,850 67.052,600 2,012,937,696 (362,941,177)

204,564,355 748,735,366 154,781,230 233.328.897 1.341.409.848 767.651.405

(29,818,975) (17,645,910)

(39,670,538)

(40,754,500)

(23,250,000)

(59,677,343)

204,564,355

0 748,735,366 154,781,230 233.328.897 1.136.845.493 773.904.316


73

Tabel 4.11 Biaya Lain-lain PT. "X" (setelah lax planning)


Biaya pengurusan surat dan notaris luran RT, RW, dan keamanan Biaya pakaian seragam satpam Biaya Iangganan koran Biaya pos dan telekomunikasi Biaya tol dan parkir Biaya kebersihan Biaya perawatan kendaraan Biaya konsumsi Biaya Pajak Biaya jasa importir Biaya untuk kepentingan direktur TOTAL PPh terutang tahun 2005 :

10% x Rp 15% x Rp 30%xRp

Komersial Koreksi 25,625,000 (1,800,000) 1,800,000 500,000 (52,189,843) 660,000 2,651,500 (5,687,500) 2,362,500 1,800,000 9,083,500 4,322,600 52,189,843 20,047,500 5,687,500

Fiskal 25,625,000 0 500,000 660,000 2,651,500 2,362,500 1,800,000 9,083,500 4,322,600 0 20,047,500 0

126,729,943 (59,677,343)

67,052,600

50,000,000.- = Rp 5,000,000.50.000,000.- = Rp 7,500,000.673,904,000,- = Rp 202,171.200.Rp 214,671,200,-


4.3.7.

Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Tunjangan PPh Sebesar PPh Pasal 21 Terutang, Metode Gross Up, dan Metode Net Basis Perbandingan jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 karyawan

antara metode pemberian tunjangan PPh sebesar PPh Pasal 21 terutang, metode gross up* dan metode net basis adalah sebagai berikut:


74

Tabel 4.12 Rekapitulasi Jumlah PPh terutang PT. "X"

241,481,600 20,539,650

25,719,300

25,900,122

262,021,250

240,965,600

240,571,322

planning PPh Badan Terutang PPh Pasal 21 Jumlah pajak yang harus disetorkan perusahaan

Gross Up

Tunjangan sebesar PPh Pasal 21 terutang 215,246,300

Sebelum tax

214,671,200

Net Basis

222,441,200 23,982,680 246,423,880

Di antara tiga metode yang ada jumlah PPh terutang lebih kecil dengan penggunaan metode gross up yaitu sebesar Rp. 240,571,322.-. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan metode gross up biaya tunjangan PPh karyawan lebih besar daripada penggunaan metode tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh Pasal 21 terutang yang dengan sendirinya penggunaan metode gross up akan memperbesar biaya yang boleh dikurangkan oleh perusahaan yang berpengaruh terhadap laporan laba rugi fiskal yaitu jumlah PPh terutang yang lebih kecil. Sedangkan dalam penggunaan metode net basis perusahaan tidak dapat membiayakan PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp. 23,982,680.sehingga dalam laporan laba rugi fiskal akan dikoreksi yang menyebabkan laba fiskal perusahaan dan PPh terutang perusahaan juga akan meningkat.

Perbandingan jumlah laba komersial dan besarnya penghematan pajak sebelum dan setelah tax planning dengan metode pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh terutang, metode gross up, dan metode net basis adalah sebagai berikut:


75

Tabel 4.13 Rekapitulasi Jumlah Laba Komersial dan Penghematan Pajak PT. "X

Laba Komersial setelah pajak Penghematan Pajak setelah tax planning Jumlah manfaat yang diperoleh

Tunjangan sebesar PPh Pasal 21 terutang 3,242,852

Gross Up

Net Basis

1,900,150

(6,902,098)

26,235,300 26,810,400

19,040,400

29,478,152 28,710,550

12,138,302

Jumlah laba komersial setelah pajak akan lebih besar jika menggunakan metode pemberian tunjangan PPh sebesar PPh pasal 21 terutang. Perbedaan ini disebabkan biaya tunjangan PPh karyawan yang lebih kecil jika menggunakan metode pemberian tunjangan PPh sebesar PPh pasal 21 terutang. Dari perbandingan ketiga metode tersebut, perusahaan lebih baik jika menggunakan metode gross up karena dengan metode gross up, Take Home Pay karyawan akan sebesar penghasilan bruto sebelum pernberian tunjangan PPh. Dengan metode gross up tidak akan merubah Take Home Pay karyawan. Berbeda dengan metode pemberian tunjangan sebesar PPh pasal 21 terutang. Take Home Pay karyawan akan lebih kecil jika dibandingkan penghasilan bruto sebelum pemberian tunjangan PPh. Selain itu, bagi perusahaan metode gross up akan membuat jumlah PPh terutang mereka menjadi lebih kecil yaitu sebesar Rp. 394,278.-. Sedangkan jumlah penghematan pajak dengan metode tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh pasal 21 terutang akan lebih banyak yaitu sebesar Rp. 767,602.- tetapi apabila perusahaan bertujuan untuk mensejahterakan karyawan maka metode yang tepat adalah dengan metode gross up.


5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan Setelah melakukan pembahasan mengenai penerapan Tax Planning yang

mungkin dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang pada PT. "X", maka dapat diambil beberapa kesimpulan : 1.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahvva tax planning yang selama ini telah dilakukan oleh konsultan pajak perusahaan belum maksimal sehingga masih ada peluang untuk mengadakan penghematan pajak terkait pembayaran PPh terutang perusahaan.

2. Dalam menghitung penghasilan karyawan perusahaan tidak mencatatnya secara konsisten dimana dalam perhitungan gaji dilakukan secara bulanan sedangkan dalam perhitungan uang kehadiran dilakukan secara harian yang mana perusahaan mengambil kebijakan satu bulan sama dengan 25 hari. Sedangkan menurut Peraturan perpajakan dalam menyebulankan penghasilan harian harus dikalikan dengan 26, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp. 14,724,000.-. 3. Sebelum tax planning, jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 246,423,880.-,dan biaya atas PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp. 23,982,680 tidak dapat dibebankan perusahaan dalam laporan laba rugi fiskal. 4. Setelah tax planning dengan metode tunjangan sebesar PPh 21 terutang, jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 240,965,600.5. Setelah tax planning dengan metode net basis jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 246,423,880.6. Setelah tax planning dengan metode gross up, jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 240,571,322.7. Dengan pertimbangan pembagian beban antara karyawan dan perusahaan maka akan lebih baik apabila perusahaan menggunakan metode gross up.

76 Universitas Kristen Petra

77

5.2.

Saran Berdasarkan

kesimpulan

yang

diperoleh

dari

project

ini,

sebaiknya perusahaan menerapkan tax planning dengan rincian sebagai berikut: 1. Sebaiknya PT. "X" menyusun suatu perencanaan pajak (tax planning) pada awal tahun anggaran sehingga dapat diperoleh hasil dari tax planning secara maksimal. 2. Dalam melakukan tax planning perusahaan harus tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan dimana karyawan merupakan asset utama perusahaan. 3. Perusahaan harus dapat memaksimalkan pendapatan Iain-lain yang diperoleh dari penghasilan bunga tabungan dan deposito untuk menghindari tarif pajak tertinggi, karena penghasilan bunga tabungan dan deposito telah dikenakan PPh final sebesar 20%. 4. Dalam hal pengobatan karyawan perusahaan selama ini menggunakan metode reimbursement dimana atas biaya pengobatan ini tidak dapat dibebankan dalam laba mgi fiskal sehingga akan lebih menguntungkan apabila perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program asuransi kesehatan. 5. Perusahaan sebaiknya tidak perlu memberikan fasilitas mobil dinas kepada direktur dan divisi marketing sehingga biaya penyusutan dan perawatan mobil tersebut dapat dibiayakan seluruhnya. 6. Perusahaan lebih baik memberikan tunjangan PPh Pasal 21 dengan metode gross up karena tidak akan mempengaruhi take home pay karyawan. 7. Dalam rangka menghemat waktu dan tenaga, penyusunan kebijakan akuntansi perusahaan sebaiknya sebisa mungkin disesuaikan dengan peraturan perpajakan sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan koreksi atas laporan keuangannya misalnya dalam metode penyusutan aktiva tetap.


Lampiran 1 Daftar gaji dan PPh pasal 21 Tahunan 2005 PT. "X" Jabalan

Nama

No 1

l,'3i"i Chandi 3

2 Andryanto

Status

Gaii sebulan

Gaii setahun

UK

THR

Penan asi Ian bruto

LvoHui

K/3

4.000.000

48.000.000

12.000.000

4.000.000

64.000.000

Au di lo i

K/1

2.000.000

24.000.000

8250.000

2.000.000

34250,000

K;i

2.250.000

27.000.000

8250.000

2.250.0OO

37.500.000

Biava ibtn 1296.000

Pen a ha! neto

PTKP

PKP 45.904.000

PPh 21

62.704.000

16.600.OOO

12S6.000

32.954.000

14.400.000

1296.000

36.204.000

14400.000

21.604,000

1.090.200

24.204.000

1210.200

18.554,000

3340.400 927.700

3 Sudanto

Business rnanaqoi

4 Hendv

Feclorv Manager

TK-

2.250.000

27.000.000

8250.000

2.250.000

37.500.000

1296.000

36.204.000

12.000.000

5 Chandra

Sales

TK7-

1,500,000

18.000.000

6,000,000

1,500,000

25,500,000

127S.000

24,225,000

12,000,000

12,225,000

6 Ei'.'.'in

Sales

K/1

1.500.000

18.000.000

6.000.000

1.500.000

25.500,000

1275.000

24225.000

14400.000

9.825.000

491250

7 Yama i

Sales

TK'2

1.500.000

18.000.000

6.000.000

1.500.000

25.500.000

1275.000

24.225.000

14400.000

9.825.000

491.250

6 Tot*

Kecaia Tehrisi 8 3ervee

TK -

1.600.000

19.200.000

6.000.000

1.600.000

26.800.000

1296.000

25.504.000

12.000.000

13.504.000

675.200

9 Yud

Keoala Tekrist S service

K-

i.eoo.ooo

10.200.o:o

6.000.000

UOO.OOO

26,800,000

1 .206.000

25.504,000

13,200,000

12XO4.000

5 15.200

TK/-

1.400.000

16.800.000

6.000.000

1.400.000

24.200.000

22.990.000

12.000.000

10.990.000

549.500

TKV -

1.350.000

16200.000

6.000.000

1.350.000

23.550.000

1.177.500

22.372.500

12.000.000

10.372.000

518.600

K.2

1.400.000

16.800.000

6.000.CO0

1.400.000

24.200.000

1210.000

22.990.OCO

1S.600.OCO

7.390.0CO

369.500

Adm provek 5 service

1210.000

611250

10

Ntnis

II

Ariel

Predict Do7-?bpni^-i1

12

Amien

Sales Support

13

Yank

Kepala Gudara. PemQ bahan

TKV-

1.400.000

16.600.000

6,000,000

1,400.000

24,200,000

1210.000

22.990.000

12.000.000

10,990,000

549.500

14

Puj

Adm Gidanq

TKI-

1.250.000

15.000.000

5250.000

1.250.000

21500.000

1.075.000

20425.000

12.000.000

8425.000

421.250

20.425,000

12.000.000

8.425,000

421.250

28204.000

12.000.000

16.204.000

810.200

25.504,000

12.000.000

13,504,000

575.2 00

28204.000

12.000.000

16204,000

810200

13.632.500

15.600.000

0

0

16.800.000

0

0

0

0

15

Rokhsna

Orjora'lcnal Qudarq

TKI-

1.250,000

15.000.000

S.250,000

1.250.000

21.500,000

16

Una

Finance

TK'-

1.750.000

21.000.000

6.750.000

1.750.000

29.500,000

TK-

1,600,000

19200,000

6,000.000

1.500.000

26,800.000

TW-

1.750.000

21.000000

6.750.000

1.750.000

29.500.000

1296.000

TOO.:.:.:.

8/100.000

5250.000

7 00.CO0

14550,000

717.500

7.800.000

5.250.000

650.000

13.700.OOO

685.000

5.250.000

650.000

13,700,000

685,000

13,015,000

16,800,000

17

Vuli

18

Dea

19

Odin

Kurir

K/2

20

MSukri

Security

K3

650.000

21

Dlpo

S-curity

Ki

650.000

22

Prapti

H'ui'.: Ke >.:oi

23

Johanes

24

25

Operator S KasKedl Area irrtinq

7.800.O00

1.075.000 1296.000 1.296.000

13.015.000

TK>-

6 75. CCO

8.100.000

5250.000

675.000

14.025.000

701250

13.323.750

12.000.000

1323,000

50.150

APMS Pred depict

K/1

1.550.000

18.600.000

6.000.000

1.550.000

26.150,000

1296.000

24.654,000

14.400.000

10.454.000

522.700

Tti Brflarti

PrcdDale

TK/-

1.400.000

16.800.000

6.000.000

1.400.000

24.200,000

22.990.000

12.000.000

10.990.000

549.500

AgusNL

PPIC a Quality Corflrd

K2

1,600,000

19200,000

6,000,000

1,600,000

26.800,000

25,504.000

15,600.000

9,904.000

495,200

1210,000

1,296,000

25

No

AgusNL

Nama

PPIC a Quality Corflrd

Jabstsn

Status

K2

Gaji sebulan

1,600,000

Qaji setahun

19200,000

UK

6,000,000

THR

1,600,000

Penqhasilan brulo

26.800,000

Biaya jbln

1,296,000

Penqhsl neto

25,504.000

PTKP

15,600.000

PKP

9,904.000

PPh21

26

Sno

lekrisi

TK/-

1 250.000

15,000.000

5.550.000

1

250.000

21.800.000

1 090.000

20.710.000

12.000.000

8.710.000

435.500

27

Robi

lekriai

TK-

1 250.000

15.000.000

5.550.000

1

250,000

21.600.000

1 090.000

20.710.000

12.000.000

8.710.000

435.500

28

Sa&to

lekrisi

K-'l

1 250,000

15.000.000

5,550,000

I

250.000

21,800,000

1 090,000

20.710.000

14,400,000

6,310,000

315,500

29

Junaidl

teknial

K/2

1 250.000

15.000.000

5.550.000

l

250.000

21.800,000

20.710.000

15.600.000

5.110.000

255,500

30

Lukman

teknlsl

TK.'-

1 250.000

15.000.000

5.550.000

1

2 50.000

21.800.000

1 090.000

20.710.OOO

12.000.000

8.710.000

435.500

1 090.000

31

Anoaa

tekrtel

K.3

1 250.000

15.000.000

5.550.000

I

250.000

21.800.000

1 090.000

20.710.000

16.800.000

3.910.000

195.500

32

& am

toknsl

K/1

1 250.000

15.000.000

S.550.000

1

250.COO

21.800,000

1 090.000

20.710,000

14.400.000

6.310.000

315.500

33

Aau"a

tekrlsl

TK/2

1 250.000

15.000.000

5.550.000

i 2S0.OO0

21.800,000

1 090.000

20.710.000

14.400.000

6.310.000

315.500

34

Db

teknsi

TK.'1

1 250.000

15.000.000

5.550.000

1

2 50. COO

21.800.000

1 090.000

20.710.000

13200.000

7.510.000

375.500

35

Pandu

tekrisi

K>1

1 250.000

15.000.000

5.550.000

1

250.CO0

21.800.000

1 090.000

20.710.000

14.400.000

6.310.000

315.500

i

250.CO0

21.600,000

1 090,000

20.710.000

16,800,000

3,910,000

195,500

1 250,000

21.600.000

1 090.000

20.710.000

16.800.000

3.910.000

195.500

2250.000

112.500

36

Alan

tekrisi

K,3

1 250,000

15,000,000

5,550,000

37

Dedi

lekrisi

K/3

1 250.000

15.000.000

5,550.000

38

Tedjo

Produksi

TKI -

750. COO

9.000.000

5.250.000

750.000

15.000.000

750.000

14250.000

12.000.000

39

Yudo

Prodtfcsi

K:l

750.000

9.000.000

S.2S0.000

750.000

15.000.000

7S0.000

14.250.000

14.400.000

0

40

Ratimai

PfOdLkSI

Ki

750,000

750,000

15,000,000

750.000

14,250,000

16,800,000

0

41

Karsino

PradiAsl

TK/-

7 5 0.0 CO

9.000.000

S .250.000

75 0.0 CO

15,000,000

14.250.000

12,000.000

2.250.000

9.000.CO0

5.2 50.000

750.000

0 0

112.500

42

Paio

ProdLhsi

K/2

7S0.CCO

9.000.000

5.250.000

750.000

15.000.000

14.250.000

1S.600.CO0

O

43

Tikno

PfcdLhsi

K.-

750.COO

9.000.000

5.250.000

750.0OO

15.O00.0CO

750.000

H.250.CO0

13200.CO0

1.O50.OCO

44

Uamo

PfodJisi

TK/2

7 50. :-:■:■ :-:■:■

9,000,000

5,250.000

750.000

15,000,000

7 50.000

14.250.000

14.400.000

0

0

45

Rama

ProdtkBl

TK>-

750.CCC

9.000.000

5.250.000

750.000

15.000.000

7:0.000

14250.000

12.000.000

2250.000

112.500

750.CCO

0

46

9.000.000

5.250,000

7 50.000

15.000.000

14.250.000

16.800.CO0

O

9.000.000

5250.000

750.000

15.000.000

750.000

14.250.000

15.600.000

O

0

650,000

7,600,000

5,250,000

650.000

13,700,000

685,000

13,015,000

12.000,000

1,015,000

50,750

K/3

650 ■:■:■:

7.600.000

5250.000

550.: ■:■:■

13,700,000

68 5.000

13.015.000

16.800.000

0

0

K/1

6 50. COO

7.800.000

5250.000

650.CCO

13,700,000

585.000

13.015.000

14400.000

0

0

ProdiAsi

K/3

Prodtfcsi

K:

48

Edi

Prcdifcsi

TK'-

49

Anlok

Produksi PraJiksi

50

Jalmito

750.000

0 52.500

750.OOO

Pilyanto Sari to

47

750.000

495,200

No

Nama

Jabstsn

Status

Gaji sebulan

Qaji setahun

UK

THR

Penqhasilan brulo

Biaya jbln

Penqhsl neto

PTKP

PKP

PPh21

26

Sno

lekrisi

TK/-

1 250.000

15,000.000

5.550.000

1

250.000

21.800.000

1 090.000

20.710.000

12.000.000

8.710.000

435.500

27

Robi

lekriai

TK-

1 250.000

15.000.000

5.550.000

1

250,000

21.600.000

1 090.000

20.710.000

12.000.000

8.710.000

435.500

28

Sa&to

lekrisi

K-'l

1 250,000

15.000.000

5,550,000

I

250.000

21,800,000

1 090,000

20.710.000

14,400,000

6,310,000

315,500

29

Junaidl

teknial

K/2

1 250.000

15.000.000

5.550.000

l

250.000

21.800,000

20.710.000

15.600.000

5.110.000

255,500

30

Lukman

teknlsl

TK.'-

1 250.000

15.000.000

5.550.000

1

2 50.000

21.800.000

1 090.000

20.710.OOO

12.000.000

8.710.000

435.500

1 090.000

31

Anoaa

tekrtel

K.3

1 250.000

15.000.000

5.550.000

I

250.000

21.800.000

1 090.000

20.710.000

16.800.000

3.910.000

195.500

32

& am

toknsl

K/1

1 250.000

15.000.000

S.550.000

1

250.COO

21.800,000

1 090.000

20.710,000

14.400.000

6.310.000

315.500

33

Aau"a

tekrlsl

TK/2

1 250.000

15.000.000

5.550.000

i 2S0.OO0

21.800,000

1 090.000

20.710.000

14.400.000

6.310.000

315.500

34

Db

teknsi

TK.'1

1 250.000

15.000.000

5.550.000

1

2 50. COO

21.800.000

1 090.000

20.710.000

13200.000

7.510.000

375.500

35

Pandu

tekrisi

K>1

1 250.000

15.000.000

5.550.000

1

250.CO0

21.800.000

1 090.000

20.710.000

14.400.000

6.310.000

315.500

i

250.CO0

21.600,000

1 090,000

20.710.000

16,800,000

3,910,000

195,500

1 250,000

21.600.000

1 090.000

20.710.000

16.800.000

3.910.000

195.500

2250.000

112.500

36

Alan

tekrisi

K,3

1 250,000

15,000,000

5,550,000

37

Dedi

lekrisi

K/3

1 250.000

15.000.000

5,550.000

38

Tedjo

Produksi

TKI -

750. COO

9.000.000

5.250.000

750.000

15.000.000

750.000

14250.000

12.000.000

39

Yudo

Prodtfcsi

K:l

750.000

9.000.000

S.2S0.000

750.000

15.000.000

7S0.000

14.250.000

14.400.000

0

40

Ratimai

PfOdLkSI

Ki

750,000

750,000

15,000,000

750.000

14,250,000

16,800,000

0

41

Karsino

PradiAsl

TK/-

7 5 0.0 CO

9.000.000

S .250.000

75 0.0 CO

15,000,000

14.250.000

12,000.000

2.250.000

9.000.CO0

5.2 50.000

750.000

0 0

112.500

42

Paio

ProdLhsi

K/2

7S0.CCO

9.000.000

5.250.000

750.000

15.000.000

14.250.000

1S.600.CO0

O

43

Tikno

PfcdLhsi

K.-

750.COO

9.000.000

5.250.000

750.0OO

15.O00.0CO

750.000

H.250.CO0

13200.CO0

1.O50.OCO

44

Uamo

PfodJisi

TK/2

7 50. :-:■:■ :-:■:■

9,000,000

5,250.000

750.000

15,000,000

7 50.000

14.250.000

14.400.000

0

0

45

Rama

ProdtkBl

TK>-

750.CCC

9.000.000

5.250.000

750.000

15.000.000

7:0.000

14250.000

12.000.000

2250.000

112.500

46

Pilyanto

ProdiAsi

K/3

750.CCO

9.000.000

5.250,000

7 50.000

15.000.000

14.250.000

16.800.CO0

O

0

Sari to

Prodtfcsi

K:

750.OOO

9.000.000

5250.000

750.000

15.000.000

750.000

14.250.000

15.600.000

O

0

48

Edi

Prcdifcsi

TK'-

650,000

7,600,000

5,250,000

650.000

13,700,000

685,000

13,015,000

12.000,000

1,015,000

50,750

49

Anlok

47

750.000

750.000

0 52.500

Produksi

K/3

650 ■:■:■:

7.600.000

5250.000

550.: ■:■:■

13,700,000

68 5.000

13.015.000

16.800.000

0

0

50

Jalmito

PraJiksi

K/1

6 50. COO

7.800.000

5250.000

650.CCO

13,700,000

585.000

13.015.000

14400.000

0

0

51

Mustofa

ProdLksi

K.I

■550 ■:■:■:

7.600.000

5250.000

650.000

13.700,000

53 5.000

13.01S.O00

14400.000

0

0

51

Mustofa

K.I

ProdLksi

No 52

53

54 55

Nama /.■£*.

Aitha Kiiman 5Jamat

Jabstsn

Status

7.600.000

5250.000

Gaji sebulan

Qaji setahun

650.000

UK

13.700,000

THR

53 5.000

13.01S.O00

Penqhasilan bailo

Biaya jbln

14400.000

Penqhal neto

0

PTKP

0

PKP

PPh21

ProdiAsi

TK/-

650.000

7.600.000

5.250.000

650.000

13.700.000

685.000

I3.015.OOO

12.000.000

1.015.000

50.750

PrediJisi

KI2

650 ■:■:■:■

7.800.000

5.250.000

650,000

13.700.000

1585.000

13.015.OOO

15.600.000

0

0

K/2 ProdLkHl

650,000

7,600,000

5550.000

ProdLhsi

650.OCO

7.800.000

5.250.000

56

Supar

Pnzdiksi

K1

650,000

7,800,000

57

Bowo

PfodJisi

K/3

650.CCO

7,800,000

5.250.000

58

Puj

ProdLkHl

K/2

650.o:o

7,800.000

59

Udin

ProdLkai

TKV-

650.COO

60

Rebo

Prodifesi

K2

650,000

650.000 650 .COD

13,700,000

685,000 685.000

13.700.000

5.-50.000

13,015,000

15,600,000

13.015.000

13500.000

00

00

650.000

13,700,000

18. 0 1 5.COO

U ,400,000

0

0

50. :■:>:■

13.700,000

685.000

13.015,000

16.800,000

0

0

5550.000

650.•:>:■:■ 650.•:>:■:■

13.700,000

685.000

13.015,000

15,600.000

0

7,800.000

5550,000

650.COO

13,700.000

585.000

13.015,000

12.000.000

1.015.000

7.600.000

5.250.000

&50.O00

13.700.000

685.000

13.015.000

15.600.000

0

0

■:■

685,000

0 50.750

61

Neon

Prodifcai

K/1

650.CO0

7.800,000

5,250,000

■550.U00

13.700,000

655.000

I3.0IS.000

14,400,000

0

0

62

Joto

Produkai

TK/1

■5 50 ■:■:■:

7,600.000

5550.000

6 50. ■:■:■:■

13.700,000

68 5.000

13.015,000

13500.000

0

0

63

Stswanso

Prcdiksi

K/l

650.OZO

7.800,000

5550.000

650.CCO

13,700,000

685.000

13,015.000

14400.000

0

0

&l

Dull ah

Pradutal

K/1

650.000

650.000

13.700,000

6&S.000

14.400.000

0

0

72.12S.CO0

1.305.725.000

Jumlah

I

■550 ■:■:■:

72,125000

7.600.000

865,500.000

5.250.000

358.100.000

61.262.250

18.015.000

1.2il.d62.7S0

898.600,000

389.889.000

20.539.650

No

Nama /.■£*.

52

53

Aitha

54 55

Kiiman 5Jamat

Jabstsn

Status

Gaji sebulan

Qaji setahun

UK

THR

Penqhasilan bailo

Biaya jbln

Penqhal neto

PTKP

PKP

PPh21

ProdiAsi

TK/-

650.000

7.600.000

5.250.000

650.000

13.700.000

685.000

I3.015.OOO

12.000.000

1.015.000

50.750

PrediJisi

KI2

650 ■:■:■:■

7.800.000

5.250.000

650,000

13.700.000

1585.000

13.015.OOO

15.600.000

0

0

K/2 ProdLkHl

650,000

7,600,000

5550.000

ProdLhsi

650.OCO

7.800.000

5.250.000

56

Supar

Pnzdiksi

K1

650,000

7,800,000

57

Bowo

PfodJisi

K/3

650.CCO

7,800,000

5.250.000

58

Puj

ProdLkHl

K/2

650.o:o

7,800.000

59

Udin

ProdLkai

TKV-

650.COO

60

Rebo

Prodifesi

K2

61

Neon

Prodifcai

62

Joto

Produkai

63

Stswanso

Prcdiksi

&l

Dull ah

Pradutal

650.000 650 .COD

685,000 685.000

13,700,000 13.700.000

15,600,000

13.015.000

13500.000

00

13,700,000

18. 0 1 5.COO

U ,400,000

0

0

50. :■:>:■

13.700,000

685.000

13.015,000

16.800,000

0

0

5550.000

650.•:>:■:■ 650.•:>:■:■

13.700,000

685.000

13.015,000

15,600.000

0

7,800.000

5550,000

650.COO

13,700.000

585.000

13.015,000

12.000.000

1.015.000

650,000

7.600.000

5.250.000

&50.O00

13.700.000

685.000

13.015.000

15.600.000

0

0

K/1

650.CO0

7.800,000

5,250,000

■550.U00

13.700,000

655.000

I3.0IS.000

14,400,000

0

0

TK/1

■5 50 ■:■:■:

7,600.000

5550.000

6 50. ■:■:■:■

13.700,000

68 5.000

13.015,000

13500.000

0

0

K/l

650.OZO

7.800,000

5550.000

650.CCO

13,700,000

685.000

13,015.000

14400.000

0

0

K/1

650.000

650.000

13.700,000

6&S.000

14.400.000

0

0

72.12S.CO0

1.305.725.000

72,125000

7.600.000

865,500.000

5.250.000

358.100.000

■:■

685,000

61.262.250

18.015.000

1.2il.d62.7S0

898.600,000

389.889.000

I

Lampiran 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan setelah tax planning No

Nama

Status

PTKP

PKP

58,608.000

4.130.000

400,000

4.000.000

67.138.000

1.296,000

65.842.000

18.000.000

47,842.000

3.534.200

2 Andryanto

K1

30,708.000

4,400,000

400,000

2,000,000

37,508,000

1.296.000

36,212.000

15,600,000

20,612.000

1,030,600

3 Sugiamo

K.-l

33,708,000

1.310.000

400,000

2.250.000

37,668,000

1.296,000

36,372.000

15,600,000

20,772,000

1,038,600

4

TK/-

33.708.000

6.790.000

400.000

2.250.000

43.148.000

1.296.000

41.852.000

28.652.000

1.615.200

5 Chandra

TKA

22,368.000

15,778,967

400,000

1,500,000

40,046.967

1.296.000

38,750.967

13.200.000

25,550.000

1,305,000

f> Erwin

K/1

22.368.000

24.334.214

400.000

1.500.000

48.602.214

1.296.000

47.306.214

15.600.000

31.706.000

1.920.600

7 Yanuai

TK/2

22,368.000

18.416.306

400,000

1.500,000

42,684,306

1.296,000

41,388,306

15,600,000

25,788,000

1,328,800

8 Totok

TK/-

23.568.000

3.440.000

400,000

1.600.000

29.008.000

1.296.000

27.712.000

13,200.000

14,512.000

9 Yudi

W-

23,568.000

2.560,000

400.000

1.600,000

28.128.000

1.296.000

26,832.000

14.400.000

12,432.000

621,600

Ninis

TK-

21.168.000

2.640,000

400,000

1.400.000

25.608.000

1.280.400

24,327,600

13,200.000

11.127,000

556,350

Ariel

TK-

20,568,000

4,920,000

400,000

1.350,000

27,238,000

1.296.000

25,942.000

13.200,000

12,742.000

637,100

12 Ami en

KJ2

21,168.000

1.220.000

400,000

1.400.000

24.188.000

1,209,400

22,978.600

16,800.000

6,178.000

308.900

13

Yalik

TK/-

21.168.000

2,660,000

400,000

1.400.000

25.648.000

1,282,400

24.365.600

13.200.000

14

Fuji

TK -

18,588,000

310.000

400.000

1,250,000

21.048.000

1.052,400

19.995.600

13.200.000

6.795.000

3 3^.750

15

Rokhana

TK-

18,588.000

840.000

400.000

1,250.000

21.078,000

1.053,900

20,024.100

13.200.000

6,824,000

341,200

16

Una

TK/-

26.148.000

2.360,000

400,000

1.750.000

30.658,000

1,296.000

29.362.000

13.200.000

16.162.000

808.100

17

Yuli

TK/-

23,568.000

1,320.000

400.000

1.600.000

26.888.000

1.296.000

25,592.000

13,200.000

18

Desi

TK-

26.148.000

3.240,000

400.000

1.750.000

31.538,000

1.296.000

30,242.000

13.200,000

19

Didin

K2

11,988.000

1,200.000

400,000

700,000

14,288,000

714,400

13,573.600

20

M.Sukii

Kft

11,388.000

630,000

400,000

650.000

13,068,000

653.400

21

Dipo

Ki3

11.388.000

480.000

400.000

650.000

12.918.000

22

Piapti

7K/-

11.688.000

540.000

400,000

675.000

23

Johanes

K1

22.968.000

1.760.000

400.000

24

Tn Binlarti

IK/-

21,168.000

1,200,000

KJ2

23.568.000

1.520.000

10 11

Hendy Damans

25 AQUSNL

Gait selahun

lembur+komisi

Promt asutansi

THR

Penqhsl brulo

Biaya jt>tn

rC3

1 Iwan Chandra

00

650.000

Jumlah

5.-50.000

13,015,000

Penqhsl neto

13.200.000

PPh 21

725,600

11.165.000

558.250

12,392.000

619.600

17.042.000

852.100

16,800,000

0

0

12,414,600

18,000,000

0

0

645.900

12.272.100

18.000.000

0

0

13.303.000

665,150

12,637.850

13.200.000

0

0

1.550.000

26.678.000

1.296.000

25.382.000

15.600.000

9.782.000

489.100

400.000

1.400,000

24,168.000

1.208,400

22.959.600

13.200.000

9,759,600

487.980

400,000

1.600.000

27.088.000

1.296.000

25,792.000

16.800.000

8,992.000

449,600

0 50.750

20.539.650

Lampiran 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan setelah tax planning No

Nama

Status

PTKP

PKP

58,608.000

4.130.000

400,000

4.000.000

67.138.000

1.296,000

65.842.000

18.000.000

47,842.000

3.534.200

2 Andryanto

K1

30,708.000

4,400,000

400,000

2,000,000

37,508,000

1.296.000

36,212.000

15,600,000

20,612.000

1,030,600

3 Sugiamo

K.-l

33,708,000

1.310.000

400,000

2.250.000

37,668,000

1.296,000

36,372.000

15,600,000

20,772,000

1,038,600

4

TK/-

33.708.000

6.790.000

400.000

2.250.000

43.148.000

1.296.000

41.852.000

28.652.000

1.615.200

5 Chandra

TKA

22,368.000

15,778,967

400,000

1,500,000

40,046.967

1.296.000

38,750.967

13.200.000

25,550.000

1,305,000

f> Erwin

K/1

22.368.000

24.334.214

400.000

1.500.000

48.602.214

1.296.000

47.306.214

15.600.000

31.706.000

1.920.600

7 Yanuai

TK/2

22,368.000

18.416.306

400,000

1.500,000

42,684,306

1.296,000

41,388,306

15,600,000

25,788,000

1,328,800

8 Totok

TK/-

23.568.000

3.440.000

400,000

1.600.000

29.008.000

1.296.000

27.712.000

13,200.000

14,512.000

9 Yudi

W-

23,568.000

2.560,000

400.000

1.600,000

28.128.000

1.296.000

26,832.000

14.400.000

12,432.000

621,600

Hendy Damans

Gait selahun

lembur+komisi

Promt asutansi

THR

Penqhsl brulo

Biaya jt>tn

rC3

1 Iwan Chandra

Penqhsl neto

13.200.000

PPh 21

725,600

10

Ninis

TK-

21.168.000

2.640,000

400,000

1.400.000

25.608.000

1.280.400

24,327,600

13,200.000

11.127,000

556,350

11

Ariel

TK-

20,568,000

4,920,000

400,000

1.350,000

27,238,000

1.296.000

25,942.000

13.200,000

12,742.000

637,100

12 Ami en

KJ2

21,168.000

1.220.000

400,000

1.400.000

24.188.000

1,209,400

22,978.600

16,800.000

6,178.000

308.900

13

Yalik

TK/-

21.168.000

2,660,000

400,000

1.400.000

25.648.000

1,282,400

24.365.600

13.200.000

14

Fuji

TK -

18,588,000

310.000

400.000

1,250,000

21.048.000

1.052,400

19.995.600

13.200.000

6.795.000

3 3^.750

15

Rokhana

TK-

18,588.000

840.000

400.000

1,250.000

21.078,000

1.053,900

20,024.100

13.200.000

6,824,000

341,200

16

Una

TK/-

26.148.000

2.360,000

400,000

1.750.000

30.658,000

1,296.000

29.362.000

13.200.000

16.162.000

808.100

17

Yuli

TK/-

23,568.000

1,320.000

400.000

1.600.000

26.888.000

1.296.000

25,592.000

13,200.000

18

Desi

TK-

26.148.000

3.240,000

400.000

1.750.000

31.538,000

1.296.000

30,242.000

13.200,000

11.165.000

558.250

12,392.000

619.600

17.042.000

852.100

19

Didin

K2

11,988.000

1,200.000

400,000

700,000

14,288,000

714,400

13,573.600

16,800,000

0

0

20

M.Sukii

Kft

11,388.000

630,000

400,000

650.000

13,068,000

653.400

12,414,600

18,000,000

0

0

21

Dipo

Ki3

11.388.000

480.000

400.000

650.000

12.918.000

645.900

12.272.100

18.000.000

0

0

22

Piapti

7K/-

11.688.000

540.000

400,000

675.000

13.303.000

665,150

12,637.850

13.200.000

0

0

23

Johanes

K1

22.968.000

1.760.000

400.000

1.550.000

26.678.000

1.296.000

25.382.000

15.600.000

9.782.000

489.100

24

Tn Binlarti

IK/-

21,168.000

1,200,000

400.000

1.400,000

24,168.000

1.208,400

22.959.600

13.200.000

9,759,600

487.980

25 AQUSNL

KJ2

23.568.000

1.520.000

400,000

1.600.000

27.088.000

1.296.000

25,792.000

16.800.000

8,992.000

449,600

26

TK -

18,900.000

2.960,000

400,000

1.250,000

23,510,000

1.175.500

22.334.500

13,200,000

9.134.000

456,700

Sino

26

Nama

No 27

TK -

Sino

I2 3

lembur+komisi

400,000

Premi asuransi

1.250,000

THR

23,510,000

Penqhsl bruto

TK-

18,900.000

2.480,000

400,000

1.250.000

23.030.000

26

Sap lo

K-1

18.900.000

2.360.000

400,000

1.250,000

22.910.000

29

Junadi

Wz

18,900,000

2.120,000

400.000

1,250,000

22.670,000

30

Lukman

TK/-

18.900.000

1.640,000

400.000

1,250.000

K/3

18.900.000

2.200.000

400,000

K1

18.900.000

2.720.000

33 Aqunq

TKffi

18,900.000

34

Dio

TK/1

35

Pandu

1.175.500

Biaya [bin

Penqhsl neto

13,200,000

PTKP

9.134.000

PKP

456,700

PPh21

13,200.000

8,678,000

433,900

1.145,500

21,764.500

15.600.000

6,164.000

308,200

1.133,500

21,536,500

16.600.000

4.736.000

236,800

22.190.000

1.109.500

21.060.500

13.200.000

7.880,000

394,000

1.250.000

22.750.000

1.137.500

21.612.500

16.000.000

3.612.000

180.600

400.000

1,250.000

23,270.000

1.163.500

22,106.500

15.600.000

6.506.000

325,300

2.960,000

400,000

1.250.000

23,510.000

1.175.500

22.334.500

15,600.000

6,734.000

336.700

18.900.000

1.520.000

400.000

1.250.000

22.070.000

1.103.500

20.966.500

14,400.000

6.566.000

328.300

K/1

18,900.000

2.000.000

400,000

1.250.000

22.550.000

1.127.500

21.422.500

15.600.000

5,822.000

291.100

36 Alan

1(3

18,900.000

2.120.000

400.000

1.250.000

22.670,000

1.133.500

21,536.500

3,536,000

176.800

37

Deal

Ktt

18,900.000

2.240.000

400,000

1.250,000

22.790.000

1,139,500

21,650,500

16.000.000

3,650,000

182,500

38

Ttdjo

TK/-

12.588.000

3.960.000

400.000

750.000

17.OOA.000

884.900

16.613.100

13.200.000

3.613.000

180.650

39

Yudo

IC1

12.588.000

2.080.000

400,000

750,000

15.818.000

790,900

15.027,100

15,600.000

0

0

40

Rahmat

Kf3

12.588.000

3.440.000

400.000

750.000

17.178.000

858.000

16.310.100

18.000.000

0

0

41

Karsino

TK--

12,588.000

3.150,000

400,000

750,000

16,883,000

844,400

16,043,600

2,643,000

142,150

42

Paiio

K/2

12.588.000

3.480.000

400.000

750.000

17.218.000

860.900

16.357.100

43

Tikno

K/-

12.588.000

3.000.000

400.000

750.000

16,738.000

836.900

15,901,100

14.400,000

44

Lianlo

TK2

12.588.000

3.560.000

400,000

750.000

17.29S.000

864.900

16.433.100

45

Rama

TK/-

12.588.000

2.080.000

400,000

750,000

15.816,000

790.900

15,027,100

46

Priyanlo

K/3

12,588.000

2.870.000

400,000

750,000

16.608.000

830,400

15,777.600

47

Sarjilo

K/2

12.588.000

3.320,000

400,000

750,000

17.058.000

852,900

16.205,100

48

Edi

TK -

11.388,000

3.320,000

400.000

050. COO

15.758.000

787.000

14,970.100

49 Anlok

K.-3

11,388.000

3.480,000

400.000

650,000

15.918.000

795,900

15,122,100

50

Jatmiko

K/1

11.388.000

3.360.000

400,000

650,000

15.798,000

789.900

15,008,100

51

Muslola

K/1

11.388.000

2.420.000

400.000

650.000

14.858.000

742,900

14,115.100

TK--

11.388.000

2,680,000

400,000

650.000

15.116,000

755.900

14,362.100

Bmrn

52 Ajis

1.151,500

22.334.500

21,678,500

32

I

Gajl setahun

2.960,000

Robi

31 Anqqa

c

Status

18,900.000

16.000,000

13,200,000 16.800.000

0

0

1.501.000

75.050

15.600.000

633,000

41.650

13.200,000

1.627,000

91,350

18,000.000

0

0

16.800.000

0

0

1,770,000

86.500

18.000.000

0

0

15,600.000

0

0

15.600.000

0

0

1.162.000

58.100

13.200.000

13.200,000

DO

Nama

No

I2

lembur+komisi

Premi asuransi

THR

Penqhsl bruto

TK-

18,900.000

2.480,000

400,000

1.250.000

23.030.000

26

Sap lo

K-1

18.900.000

2.360.000

400,000

1.250,000

22.910.000

29

Junadi

Wz

18,900,000

2.120,000

400.000

1,250,000

30

Lukman

TK/-

18.900.000

1.640,000

400.000

K/3

18.900.000

2.200.000

K1

18.900.000

33 Aqunq

TKffi

34

Dio

35

Pandu

Biaya [bin

PTKP

PKP

PPh21

13,200.000

8,678,000

433,900

1.145,500

21,764.500

15.600.000

6,164.000

308,200

22.670,000

1.133,500

21,536,500

16.600.000

4.736.000

236,800

1,250.000

22.190.000

1.109.500

21.060.500

13.200.000

7.880,000

394,000

400,000

1.250.000

22.750.000

1.137.500

21.612.500

16.000.000

3.612.000

180.600

2.720.000

400.000

1,250.000

23,270.000

1.163.500

22,106.500

15.600.000

6.506.000

325,300

18,900.000

2.960,000

400,000

1.250.000

23,510.000

1.175.500

22.334.500

15,600.000

6,734.000

336.700

TK/1

18.900.000

1.520.000

400.000

1.250.000

22.070.000

1.103.500

20.966.500

14,400.000

6.566.000

328.300

K/1

18,900.000

2.000.000

400,000

1.250.000

22.550.000

1.127.500

21.422.500

15.600.000

5,822.000

291.100

36 Alan

1(3

18,900.000

2.120.000

400.000

1.250.000

22.670,000

1.133.500

21,536.500

3,536,000

176.800

37

Deal

Ktt

18,900.000

2.240.000

400,000

1.250,000

22.790.000

1,139,500

21,650,500

16.000.000

3,650,000

182,500

38

Ttdjo

TK/-

12.588.000

3.960.000

400.000

750.000

17.OOA.000

884.900

16.613.100

13.200.000

3.613.000

180.650

39

Yudo

IC1

12.588.000

2.080.000

400,000

750,000

15.818.000

790,900

15.027,100

15,600.000

0

0

750.000

16.310.100

18.000.000

0

0

2,643,000

142,150

Bmrn

1.151,500

Penqhsl neto

21,678,500

32

I

Gajl setahun

Robi

31 Anqqa

c

Status

27

16.000,000

40

Rahmat

Kf3

12.588.000

3.440.000

400.000

17.178.000

858.000

41

Karsino

TK--

12,588.000

3.150,000

400,000

750,000

16,883,000

844,400

16,043,600

42

Paiio

K/2

12.588.000

3.480.000

400.000

750.000

17.218.000

860.900

16.357.100

43

Tikno

K/-

12.588.000

3.000.000

400.000

750.000

16,738.000

836.900

15,901,100

14.400,000

44

Lianlo

TK2

12.588.000

3.560.000

400,000

750.000

17.29S.000

864.900

16.433.100

45

Rama

TK/-

12.588.000

2.080.000

400,000

750,000

15.816,000

790.900

15,027,100

46

Priyanlo

K/3

12,588.000

2.870.000

400,000

750,000

16.608.000

830,400

15,777.600

47

Sarjilo

K/2

12.588.000

3.320,000

400,000

750,000

17.058.000

852,900

16.205,100

48

Edi

TK -

11.388,000

3.320,000

400.000

050. COO

15.758.000

787.000

14,970.100

49 Anlok

K.-3

11,388.000

3.480,000

400.000

650,000

15.918.000

795,900

15,122,100

50

Jatmiko

K/1

11.388.000

3.360.000

400,000

650,000

15.798,000

789.900

15,008,100

51

Muslola

K/1

11.388.000

2.420.000

400.000

650.000

14.858.000

742,900

14,115.100

TK--

11.388.000

2,680,000

400,000

650.000

15.116,000

755.900

14,362.100

52 Ajis

13,200,000 16.800.000

0

0

1.501.000

75.050

15.600.000

633,000

41.650

13.200,000

1.627,000

91,350

18,000.000

0

0

16.800.000

0

0

1,770,000

86.500

18.000.000

0

0

15,600.000

0

0

15.600.000

0

0

1.162.000

58.100

13.200.000

13.200,000

3

DO

No 53

Nama

Aitha

!' a.

Gall sotahun

lembur.komisl

Premi asuransi

THR

Penqhsl bruto

Biaya [bin

Penqhsl neto

PTKP

PKP

PPh21

11.388.000

3,360,000

400,000

650.000

15.798.000

789.900

15,008,100

16,600.000

0

0

16,600.000

0

0

54

Kitman

K'2

11,388.000

2.840.000

400,000

650,000

15.278,000

763.900

14.514.100

55

Slam 91

K/-

11,388,000

3.120.000

400,000

650,000

15,556,000

777,900

14.760,100

360,000

19.000

56

Sup at

K/1

11.388.000

3.160.000

400.000

650,000

15,598.000

779,900

14.618.100

15.600.000

0

0

57

Bowo

K/3

11,388.000

3.300.000

400,000

650,000

15.738.000

786.900

14.951.100

18,000.000

0

0

58

Puji

K.2

11.388,000

2.460.000

400.000

650,000

14.916.000

745,900

14.172.100

16.600.000

0

0

59

Udin

TK/-

11,388.000

2.870.000

400,000

650,000

15.306,000

765,400

14,542.600

1,342,000

67,100

60

Rgbo

W2

11.388.000

2.320.000

400.000

650.000

14.756.000

737.900

14,020.100

16.600.000

0

0

61

Neon

W1

11.388.000

2.480.000

400,000

650.000

14,916.000

745.900

14.172.100

15.600.000

0

0

62

Joko

TK.l

11,388.000

2.080.000

400.000

650,000

14.518,000

725,900

13,792.100

14.400,000

0

0

63

Siswanto

tC1

11,388.000

2.320.000

400,000

650,000

14.758.000

737,900

14.020,100

15.600.000

0

0

64

Dull ah

K/1

11.388.000

2.870.000

400.000

650.000

15.308.000

765.400

14.542.600

15.600.000

0

215.239.487

25.600.000

72,126.000

JUMLAH

I

Status K2

1,128.516.000

1.441.480.487

64.313.050

1,377,167,437

14,400,000

13.200.000

975.600.000

445.115.600

0 23.982.680

No 53

Nama

Status

Aitha

Gall sotahun

lembur.komisl

THR

Premi asuransi

Penqhsl bruto

Biaya [bin

PTKP

Penqhsl neto

PKP

PPh21

K2

11.388.000

3,360,000

400,000

650.000

15.798.000

789.900

15,008,100

16,600.000

0

0

16,600.000

0

0

54

Kitman

K'2

11,388.000

2.840.000

400,000

650,000

15.278,000

763.900

14.514.100

55

Slam 91

K/-

11,388,000

3.120.000

400,000

650,000

15,556,000

777,900

14.760,100

360,000

19.000

56

Sup at

K/1

11.388.000

3.160.000

400.000

650,000

15,598.000

779,900

14.618.100

15.600.000

0

0

57

Bowo

K/3

11,388.000

3.300.000

400,000

650,000

15.738.000

786.900

14.951.100

18,000.000

0

0

58

Puji

K.2

11.388,000

2.460.000

400.000

650,000

14.916.000

745,900

14.172.100

16.600.000

0

0

59

Udin

TK/-

11,388.000

2.870.000

400,000

650,000

15.306,000

765,400

14,542.600

1,342,000

67,100

60

Rgbo

W2

11.388.000

2.320.000

400.000

650.000

14.756.000

737.900

14,020.100

16.600.000

0

0

61

Neon

W1

11.388.000

2.480.000

400,000

650.000

14,916.000

745.900

14.172.100

15.600.000

0

0

62

Joko

TK.l

11,388.000

2.080.000

400.000

650,000

14.518,000

725,900

13,792.100

14.400,000

0

0

63

Siswanto

tC1

11,388.000

2.320.000

400,000

650,000

14.758.000

737,900

14.020,100

15.600.000

0

0

64

Dull ah

K/1

11.388.000

2.870.000

400.000

650.000

15.308.000

765.400

14.542.600

15.600.000

0

215.239.487

25.600.000

72,126.000

JUMLAH

1,128.516.000

1.441.480.487

64.313.050

1,377,167,437

14,400,000

13.200.000

975.600.000

445.115.600

I !' a.

Lampiran 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan selelah tax planning metode Tunjangan sebesar PPh Pasal 21 terutang No

Nama i

Status

Gaji+Tunjangan PPh 21

Biaya Jabatan

Penghuflin Neto

PTKP

PKP

PPh 21

THP (tunj)

K:3

70.672.200

1,296.000

69.376.200

16.000.000

51.376,000

3,956.400

66.715.800

2 Andryanio

K'1

38.538.600

1,296,000

37,242.600

15,600,000

21,642,000

1,062.100

37,456,500

3 SuQianto

K/1

38,706.600

1,296.000

37.410,600

15,600.000

21.810.000

1,090,500

37,616.100

4 Handy Damaris

7W-

44,763.200

1,296.000

43,467.200

13,200,000

30,267,000

1.776.700

42,986.500

5 Chandra

TK-

41.351.967

1.296.000

40.055,967

13,200,000

26.S55.000

1,435.500

39.916.467

6 Erwin

K'1

50,522.814

1,296,000

49,226.814

15,600,000

33.626.000

2.112,600

48,410,214

7 Yanuai

TK>2

44.013.106

1.296,000

42.717.106

15,600.000

27.117.000

1.461.700

42.551.406

8 Tolok

TK/-

29,733.600

1.296.000

28.437.600

13200.000

15.237,000

761.850

28,971.750

9 Yudi

K-

28,749,600

1,296,000

27,453.600

14,400,000

13.053,000

652.650

Ninis

TK

26,164.350

1,296.000

24,868.350

13,200,000

11.668,000

5S3.400

25,580.950

to

Iwan Chandra

11 Ariel

23.000.950

TK'-

27.875.100

1.296,000

26.579.100

13200.000

13.379.000

666,950

27.206.150

12

Am lei)

K/2

24,496.900

1,224.845

23.272.055

16.600.000

6.472.000

323.600

24.173.300

13

Yalik

TK-

26,206,250

1,296.000

24.910,250

13.200,000

1 1.710.0011

565,500

25.620,750

14

Puji

TK-'-

21.387.750

1.069.306

20.318.363

13.200.000

7.118.000

355.900

21.031.850

15

Rokhana

TW-

21.419.200

1.070.960

20.348.240

13.200.000

7.148.000

357,400

21.061.800

16

Lina

TK/-

31.466.100

1.296.000

30.170.100

13.200.000

16.970.000

648.500

30.617.600

17

Yuli

TK-

27,507.600

1.296.000

26,211.600

13,200,000

13.011.003

653.550

26,857,050

18

Desi

TK-

32,390.100

1,296,000

31,094.100

13,200.000

17.894,000

694,700

31,495.400

19

Didin

KJ2

14,288.000

714.400

13,573.600

16,600.000

0

0

14,288.000

20

M.Sukri

Ktt

13,068.000

653,400

12,414.600

16,000.000

0

0

13,068.000

21

Dipo

K.3

12,918.000

645.900

12,272,100

16.000.000

0

0

12,918.000

22

Prapli

TK-

13.303.000

665,150

12.637,850

13.200,000

0

0

13.303,000

23

Johanes

K/1

27,167,100

1.296.000

25.871,100

15,600.000

10,271.000

513,550

26.653.550

24

Tti Bintarti

TK/-

24.655.980

1,232,799

23,423.181

13,200.000

10.223.000

511,150

24,144.830

0 23.982.680

Lampiran 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan selelah tax planning metode Tunjangan sebesar PPh Pasal 21 terutang No

Nama i

Status

Gaji+Tunjangan PPh 21

Biaya Jabatan

Penghuflin Neto

PTKP

PKP

PPh 21

THP (tunj)

K:3

70.672.200

1,296.000

69.376.200

16.000.000

51.376,000

3,956.400

66.715.800

2 Andryanio

K'1

38.538.600

1,296,000

37,242.600

15,600,000

21,642,000

1,062.100

37,456,500

3 SuQianto

K/1

38,706.600

1,296.000

37.410,600

15,600.000

21.810.000

1,090,500

37,616.100

4 Handy Damaris

7W-

44,763.200

1,296.000

43,467.200

13,200,000

30,267,000

1.776.700

42,986.500

5 Chandra

TK-

41.351.967

1.296.000

40.055,967

13,200,000

26.S55.000

1,435.500

39.916.467

6 Erwin

K'1

50,522.814

1,296,000

49,226.814

15,600,000

33.626.000

2.112,600

48,410,214

7 Yanuai

TK>2

44.013.106

1.296,000

42.717.106

15,600.000

27.117.000

1.461.700

42.551.406

8 Tolok

TK/-

29,733.600

1.296.000

28.437.600

13200.000

15.237,000

761.850

28,971.750

9 Yudi

K-

28,749,600

1,296,000

27,453.600

14,400,000

13.053,000

652.650

23.000.950

Ninis

TK

26,164.350

1,296.000

24,868.350

13,200,000

11.668,000

5S3.400

25,580.950

TK'-

27.875.100

1.296,000

26.579.100

13200.000

13.379.000

666,950

27.206.150

to

Iwan Chandra

11 Ariel 12

Am lei)

K/2

24,496.900

1,224.845

23.272.055

16.600.000

6.472.000

323.600

24.173.300

13

Yalik

TK-

26,206,250

1,296.000

24.910,250

13.200,000

1 1.710.0011

565,500

25.620,750

14

Puji

TK-'-

21.387.750

1.069.306

20.318.363

13.200.000

7.118.000

355.900

21.031.850

15

Rokhana

TW-

21.419.200

1.070.960

20.348.240

13.200.000

7.148.000

357,400

21.061.800

16

Lina

TK/-

31.466.100

1.296.000

30.170.100

13.200.000

16.970.000

648.500

30.617.600

17

Yuli

TK-

27,507.600

1.296.000

26,211.600

13,200,000

13.011.003

653.550

26,857,050

18

Desi

TK-

32,390.100

1,296,000

31,094.100

13,200.000

17.894,000

694,700

31,495.400

19

Didin

KJ2

14,288.000

714.400

13,573.600

16,600.000

0

0

14,288.000

20

M.Sukri

Ktt

13,068.000

653,400

12,414.600

16,000.000

0

0

13,068.000

21

Dipo

K.3

12,918.000

645.900

12,272,100

16.000.000

0

0

12,918.000

22

Prapli

TK-

13.303.000

665,150

12.637,850

13.200,000

0

0

13.303,000

23

Johanes

K/1

27,167,100

1.296.000

25.871,100

15,600.000

10,271.000

513,550

26.653.550

24

Tti Bintarti

TK/-

24.655.980

1,232,799

23,423.181

13,200.000

10.223.000

511,150

24,144.830

K2

27,537.600

1,296.000

26,241,600

16,800.000

9.441.000

472,050

27.065.550

25

Aqus NL

25

Aqus NL

No

Nama

K2

Status

27,537.600

Gaji+Tunianqan PPh 21

1,296.000

Biaya Jabatan

26,241,600

Penqhastlan Neto

16,800.000

PTKP

9.441.000

PKP

472,050

PPh 21

27.065.550

THP (luniJ

2b

Sino

TK-

23.966.700

1.198,335

22,768.365

13,200,000

9.568,000

478.400

23,488.300

27

Robi

TK-

23.463,900

1.173,195

22.290,705

13.200,000

9.090.000

454,500

23.009,400

28

Sapto

K/1

23,218.200

1 160,910

22,057,290

15.600.000

6,457,000

322,850

22.305.350

29

Junaidi

K/2

22,906.800

1 145,340

21,761,460

16.800.000

4.961.000

248.050

22.658.750

30

Lukman

TKA

22.584.000

1 129.200

21,454.800

13.200.000

8.254.000

412.700

22.171.300

31 Anqqa

K/3

22,930.600

1 146.530

21,784.070

18.000.000

3.784.000

189,200

22.741,400

32

Biam

K/1

23,595,300

1 179,765

22,415.535

15,600.000

6.815,000

340.750

23.254.550

33

-Viuna

TK/2

23.846.700

1 192.335

22.654.365

15.600.000

7.054.000

352,700

23,494.000

34

Dio

TK/1

22,398.300

1 119,915

21.278.385

14,400.000

6.878,000

343,900

22.054.400

35

Panzlii

K1

22,841.100

1 142.055

21,699.045

15.600.000

6.099.000

304,950

22.536.150

36 Alan

K/3

22.846.800

1 142,340

21,704,460

18.000,000

3.704,000

185,200

22,661.600

37

Dedi

K/3

22.972.500

1.148.625

21.823.875

18.000.000

3.823.000

191,150

22.781.350

38

Tedjo

7W-

17.878.650

693,933

16.984.718

13.200,000

3.784,000

189,200

17.689,450

30

Yudo

K/1

15.818.000

700.000

15.027.100

15.600.000

0

O

15.818.000

40

Rahmal

K/3

17.178,000

858,900

16.319.100

18,000,000

0

0

17.178.000

41

Katsino

TK/-

17.030.150

851.508

16.178.643

13.200.000

2.978.000

148.900

16.881.250

42

Paijo

K/2

17.218.000

860,900

16.357.100

16,800.000

0

0

17,218.000

43

Tikno

K-

16.813.050

840,653

15,972.398

14,400.000

1.572.000

73.000

16,734.450

44

Llanlo

TK'2

17,339.650

866,983

16.472.668

15,600,000

872.000

43.600

17,296.050

45

R am a

TO-

15,909.350

795,468

15.113.883

13.200.000

1,913.000

95.650

15.813.700

46

Privanto

KO

16,608.000

830,400

15,777.600

18,000.000

0

0

16,608.000

47

Saijito

K-2

17.058,000

852.900

16.205,100

16,800,000

O

0

17,058.000

48

Edi

TK'-

15,846.500

792,325

15,054.175

13,200,000

1.854.000

92,700

15,753.800

49 Antok

K/3

15,918.000

795.900

15,122.100

18,000.000

0

0

15.918.000

50

Jalmiko

K/1

15,798.000

789,900

15.008.100

15,600.000

0

0

15,798.000

51

Must of a

K1

14,858.000

742.900

14.115.100

15,600.000

0

0

14.858.000 DC

No

Nama

Status


Biaya Jabatan

Penqhastlan Neto

PTKP

PKP

PPh 21

THP (luniJ

2b

Sino

TK-

23.966.700

1.198,335

22,768.365

13,200,000

9.568,000

478.400

23,488.300

27

Robi

TK-

23.463,900

1.173,195

22.290,705

13.200,000

9.090.000

454,500

23.009,400

28

Sapto

K/1

23,218.200

1 160,910

22,057,290

15.600.000

6,457,000

322,850

22.305.350

29

Junaidi

K/2

22,906.800

1 145,340

21,761,460

16.800.000

4.961.000

248.050

22.658.750

30

Lukman

TKA

22.584.000

1 129.200

21,454.800

13.200.000

8.254.000

412.700

22.171.300

31 Anqqa

K/3

22,930.600

1 146.530

21,784.070

18.000.000

3.784.000

189,200

22.741,400

32

Biam

K/1

23,595,300

1 179,765

22,415.535

15,600.000

6.815,000

340.750

23.254.550

33

-Viuna

TK/2

23.846.700

1 192.335

22.654.365

15.600.000

7.054.000

352,700

23,494.000

34

Dio

TK/1

22,398.300

1 119,915

21.278.385

14,400.000

6.878,000

343,900

22.054.400

35

Panzlii

K1

22,841.100

1 142.055

21,699.045

15.600.000

6.099.000

304,950

22.536.150

36 Alan

K/3

22.846.800

1 142,340

21,704,460

18.000,000

3.704,000

185,200

22,661.600

37

Dedi

K/3

22.972.500

1.148.625

21.823.875

18.000.000

3.823.000

191,150

22.781.350

38

Tedjo

7W-

17.878.650

693,933

16.984.718

13.200,000

3.784,000

189,200

17.689,450

30

Yudo

K/1

15.818.000

700.000

15.027.100

15.600.000

0

O

15.818.000

40

Rahmal

K/3

17.178,000

858,900

16.319.100

18,000,000

0

0

17.178.000

41

Katsino

TK/-

17.030.150

851.508

16.178.643

13.200.000

2.978.000

148.900

16.881.250

42

Paijo

K/2

17.218.000

860,900

16.357.100

16,800.000

0

0

17,218.000

43

Tikno

K-

16.813.050

840,653

15,972.398

14,400.000

1.572.000

73.000

16,734.450

44

Llanlo

TK'2

17,339.650

866,983

16.472.668

15,600,000

872.000

43.600

17,296.050

45

R am a

TO-

15,909.350

795,468

15.113.883

13.200.000

1,913.000

95.650

15.813.700

46

Privanto

KO

16,608.000

830,400

15,777.600

18,000.000

0

0

16,608.000

47

Saijito

K-2

17.058,000

852.900

16.205,100

16,800,000

O

0

17,058.000

48

Edi

TK'-

15,846.500

792,325

15,054.175

13,200,000

1.854.000

92,700

15,753.800

49 Antok

K/3

15,918.000

795.900

15,122.100

18,000.000

0

0

15.918.000

50

Jalmiko

K/1

15,798.000

789,900

15.008.100

15,600.000

0

0

15,798.000

51

Must of a

K1

14,858.000

742.900

14.115.100

15,600.000

0

0

14.858.000 DC

No

Nama

Status


Biaya Jabatan

Penqhastfan Noto

52 Ajis

TK-

15.176.100

758,805

14.417.295

53 At ilia

K?

15,798,000

789,900

15,008,100

54

Kirman

K/2

15,278,000

763.900

14.514.100

55

Slaniel

K/-

15.577.000

778,850

56

Supat

K/1

15.598,000

57

Bo wo

K/3

58

Puji

59

PTKP

PKP

PPh 21

TNP (lunil

1.217,000

60.850

15.115.250

0

0

15.798,000

16,800,000

0

0

15,278,000

14,798.150

14,400.000

398.000

19.900

15.557.100

779,900

14.818,100

15,600.000

0

0

15.598.000

15,738.000

786.900

14.951.100

18.000.000

0

0

15,738.000

K/2

14,918.000

745,900

14,172.100

16.800.000

0

0

14.918.000

Udin

TK>-

15.375.100

768,755

14,606.345

13.200.000

1.406.000

70.300

15.304.800

60

Rebo

102

14.758.000

737.900

14,020.100

16.800.000

0

0

14.758.000

61

Neon

Kl

14.918.000

745.900

14,172.100

15.600.000

0

0

14,918,000

62

Joko

TK/1

14.518,000

725,900

13,792.100

14.400,000

0

0

14,518,000

63

Siswanlo

K/1

14,758.000

737.900

14.020.100

15.600.000

0

0

14.758.000

64

Dul loh

K/1

15,308.000

765,400

14.542.600

15.600,000

0

0

1.465,463.167

64.636.864

1.400.826.303

Jumlah

13.200,000 It-.&JO.OOu

975.600.000

468.769.000

25.719.300

15.308.000 1.439,743.867

No

Nama

Status


Biaya Jabatan

Penqhastfan Noto

52 Ajis

TK-

15.176.100

758,805

14.417.295

53 At ilia

K?

15,798,000

789,900

15,008,100

54

Kirman

K/2

15,278,000

763.900

14.514.100

55

Slaniel

K/-

15.577.000

778,850

56

Supat

K/1

15.598,000

57

Bo wo

K/3

58

Puji

59

PTKP

PKP

PPh 21

TNP (lunil

1.217,000

60.850

15.115.250

0

0

15.798,000

16,800,000

0

0

15,278,000

14,798.150

14,400.000

398.000

19.900

15.557.100

779,900

14.818,100

15,600.000

0

0

15.598.000

15,738.000

786.900

14.951.100

18.000.000

0

0

15,738.000

K/2

14,918.000

745,900

14,172.100

16.800.000

0

0

14.918.000

Udin

TK>-

15.375.100

768,755

14,606.345

13.200.000

1.406.000

70.300

15.304.800

60

Rebo

102

14.758.000

737.900

14,020.100

16.800.000

0

0

14.758.000

61

Neon

Kl

14.918.000

745.900

14,172.100

15.600.000

0

0

14,918,000

62

Joko

TK/1

14.518,000

725,900

13,792.100

14.400,000

0

0

14,518,000

63

Siswanlo

K/1

14,758.000

737.900

14.020.100

15.600.000

0

0

14.758.000

64

Dul loh

K/1

15,308.000

765,400

14.542.600

15.600,000

0

0

1.465,463.167

64.636.864

1.400.826.303

Jumlah

13.200,000 It-.&JO.OOu

975.600.000

468.769.000

25.719.300

15.308.000 1.439,743.867

Lampiran 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan setelah tax planning metode gross up Nama

No

Slot us

Ponqhsi brulo

Biaya labatan

PTKP

Biaya Jb!n+PTKP

Gross Up

PKP

Biaya Ga]i

1 Iwan Chandra

K/3

67,136.000

1.296.000

18.000.000

19.296.000

47.842.000

2 Andryanlo

K1

37,508.000

1,296.000

15,600.000

16.896,000

20,612,000

1,084.842

38,592.842

3 Sugianto

K.l

37,658.000

1,296.000

15.600,000

16,896,000

20.772,000

1,093.263

38,761,263

4 Handy Daman's

TK/-

43.148.000

1,296.000

13.200.000

14.496.000

28.652.000

1.794.667

44.942.667

5 Chandra

TK/-

40.046967

1,296.000

13.200.000

14,496,000

25.550.000

1,450.107

41.497.074

6 Erwin

K/1

48.602.214

1,296.000

15.600.000

16.896.000

31.706.000

2.134.024

50.736.238

7 Vanuai

TK/2

42.684,306

1,296.000

15.600,000

16,896,000

25.788,000

1,476,478

44,160.784

S Tolok

TKf-

29.008.000

1.296000

13.200.000

14,496.000

14.512.000

763,785

29.771.789

9 YuS

KA

28.128,000

1,296.000

14.400.000

15,696.000

12.432.000

654.316

28.782.316

10

Ninis

TK-

25.608.000

1.296,000

13.200.000

14,496.000

11.112.000

584,842

26,192.842

11

Afiof

TK-

27,238,000

1,296.000

13.200,000

14,496,000

12,742,000

670,632

27.908,632

12 Amien

K/2

24.188.000

1.224.845

16.800.000

18,024.845

6.163.000

324.377

24.512.377

13

Yatik

TK/-

25.648,000

1,296000

13.200.000

14,496.000

11.152.000

586,947

26.234,947

14

Piiji

r K.-

21.048.000

1.069,388

13.200,000

14,269.388

6.778.000

3=6.769

21.404.769

15

Rokhana

IK.-

21.078.000

1,070.960

13.200.000

14,270.960

6.807,000

358,265

21,436.265

16

Una

TK/-

30.658.000

1,296.000

13.200.000

14,496.000

16,162.000

850,632

31.508.632

17

Yuli

TK/-

26.888.000

1,296.000

13.200.000

14,496.000

12,392.000

652.211

27,540,211

18

Desi

TK-

31.538.000

1.296.000

13.200.000

14.496.000

17,042,000

856.94 7

32.434,947

15

Didin

K2

14,288,000

714.400

16.800.000

17,514,400

0

0

14,288.000

20

M.Sukri

K/3

13.068,000

653.400

18,000,000

18,653,400

0

0

13,068,000

21

Dipo

K/a

12.918.000

645.900

18.000.000

18.645.900

0

0

12.918.000

22

Prapli

TK/-

13.303.000

665,150

13.200.000

13.865.150

0

0

13.303.000

23

Johanes

K.-I

26.678.000

1,296.000

15.600.000

16.896,000

9.782.000

514.842

27.192.842

24

Tri Bintarti

TIC-

24,168,000

1,232,799

13,200,000

14,432,799

9.735,000

512.379

24.680.379

K/2

27.088.000

1.296.000

16.800.000

18,096.000

8.992.000

473,263

27.561.263

25 Aqus NL

4.030.941

71.168.941

Lampiran 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan setelah tax planning metode gross up Nama

No

Slot us

Ponqhsi brulo

Biaya labatan

PTKP

Biaya Jb!n+PTKP

Gross Up

PKP

Biaya Ga]i

1 Iwan Chandra

K/3

67,136.000

1.296.000

18.000.000

19.296.000

47.842.000

2 Andryanlo

K1

37,508.000

1,296.000

15,600.000

16.896,000

20,612,000

1,084.842

38,592.842

3 Sugianto

K.l

37,658.000

1,296.000

15.600,000

16,896,000

20.772,000

1,093.263

38,761,263

4 Handy Daman's

TK/-

43.148.000

1,296.000

13.200.000

14.496.000

28.652.000

1.794.667

44.942.667

5 Chandra

TK/-

40.046967

1,296.000

13.200.000

14,496,000

25.550.000

1,450.107

41.497.074

6 Erwin

K/1

48.602.214

1,296.000

15.600.000

16.896.000

31.706.000

2.134.024

50.736.238

7 Vanuai

TK/2

42.684,306

1,296.000

15.600,000

16,896,000

25.788,000

1,476,478

44,160.784

S Tolok

TKf-

29.008.000

1.296000

13.200.000

14,496.000

14.512.000

763,785

29.771.789

9 YuS

KA

28.128,000

1,296.000

14.400.000

15,696.000

12.432.000

654.316

28.782.316

10

Ninis

TK-

25.608.000

1.296,000

13.200.000

14,496.000

11.112.000

584,842

26,192.842

11

Afiof

TK-

27,238,000

1,296.000

13.200,000

14,496,000

12,742,000

670,632

27.908,632

12 Amien

K/2

24.188.000

1.224.845

16.800.000

18,024.845

6.163.000

324.377

24.512.377

13

Yatik

TK/-

25.648,000

1,296000

13.200.000

14,496.000

11.152.000

586,947

26.234,947

14

Piiji

r K.-

21.048.000

1.069,388

13.200,000

14,269.388

6.778.000

3=6.769

21.404.769

15

Rokhana

IK.-

21.078.000

1,070.960

13.200.000

14,270.960

6.807,000

358,265

21,436.265

16

Una

TK/-

30.658.000

1,296.000

13.200.000

14,496.000

16,162.000

850,632

31.508.632

17

Yuli

TK/-

26.888.000

1,296.000

13.200.000

14,496.000

12,392.000

652.211

27,540,211

18

Desi

TK-

31.538.000

1.296.000

13.200.000

14.496.000

17,042,000

856.94 7

32.434,947

15

Didin

K2

14,288,000

714.400

16.800.000

17,514,400

0

0

14,288.000

20

M.Sukri

K/3

13.068,000

653.400

18,000,000

18,653,400

0

0

13,068,000

21

Dipo

K/a

12.918.000

645.900

18.000.000

18.645.900

0

0

12.918.000

22

Prapli

TK/-

13.303.000

665,150

13.200.000

13.865.150

0

0

13.303.000

23

Johanes

K.-I

26.678.000

1,296.000

15.600.000

16.896,000

9.782.000

514.842

27.192.842

24

Tri Bintarti

TIC-

24,168,000

1,232,799

13,200,000

14,432,799

9.735,000

512.379

24.680.379

25 Aqus NL

K/2

27.088.000

1.296.000

16.800.000

18,096.000

8.992.000

473,263

27.561.263

26

TK

23,510,000

1.198.335

13,200.000

14,398.335

9,111.000

479,561

23,989.561

Sino

4.030.941

71.168.941

26

No

Nama

Slat us

Sino

Penqhsl brulo

TK

Biaya |abatan

23,510,000

PTKP

1.198.335

Biaya Jbln+PTKP

13,200.000

PKP

14,398.335

Gross Up

9,111.000

Biaya Ga|i

27

Robl

TK-

23.030.000

1,173.195

13.200.000

14,373.195

8,656.000

455.621

23,485.621

26

Sapta

K1

22.910.000

1,160.910

15.600.000

16,760.910

6,149.000

323.636

23.233.636

29

Junatdi

KJ2

22.670.000

1,145,340

16,800,000

17,945,340

4,724.000

248,666

22.918.666

30

Lukman

TK/-

22.190.000

1.129.200

13.200.000

14.329.200

7.860.000

413.726

22.603.726

31 Anciqa

K/3

22.750.000

1.146.530

18,000,000

19.146.530

3,603.000

189.656

22.939,656

32

K/1

23.270,000

1.179.765

15.600.000

16,779.765

6.490.000

341.591

23,611.591

33 Aqunq

TKfc

23,510.000

1.192,335

15.600.000

16.792.335

6.717,000

353,561

23,863.561

34

Dio

TW1

22,070.000

1.119.915

14.400.000

15.519,915

6.550.000

344,741

22,414.741

35

Pandu

K/1

22.550.000

1.142.055

15.600.000

16.742.055

5.807,000

305,681

22.855.681

36 Alan

K/3

22,670.000

1.142.340

18.000.000

19,142.340

3,527.000

185.666

22.855.666

37

Dedi

K/3

22.790.000

1.148.625

18,000,000

19,148.625

3.641.000

191,651

22,981,651

38

Tedjo

TK/-

17.698.000

893.933

13.200.000

14.093.933

3.604.000

189.688

17.887.688

39

Yixlo

K/1

15.816.000

790.900

15.600.000

16.390.900

0

0

15.818.000

40

Rahmal

K/3

17.178.000

658.900

18.000.000

18.858.900

0

0

17.178.000

41

Karsino

TK-

16.886.000

851.508

13,200.000

14,051.508

2.836,000

149.289

17,037.289

42

Paijo

K/2

17.218.000

860.900

16.800.000

17.660.900

0

0

17.218.000

43

Tikno

K/-

16,738,000

840.653

14.400.000

15,240.653

1.497.000

78.808

16.816.808

44

Li.into

IK2

17.298,000

866.983

15.600,000

16,466.983

831.000

43.738

17,341.738

45

Rama

TK'-

15.818,000

795,468

13,200.000

13.995,468

1,822.000

95,923

15.913.923

46

Prlyanto

K/3

16.608.000

830.400

18.000.000

18,830.400

0

0

16,608.000

47

Sarjilo

K/2

17,058.000

852,900

16.800.000

17,652.900

0

0

17.058.000

4S

Edi

TIC-

15.758.000

792.325

13.200,000

13.992,325

1.765.000

92,930

15,850.930

49 Anlok

KS

15.918,000

795,900

18.000.000

18.795.900

0

0

15,918.000

50

Jatmiko

K/1

15.798.000

789.900

15,600.000

16.389.900

0

0

15,798.000

51

Mustola

K/1

14.858.000

742,900

15.600.000

16.342.900

0

0

14,858.000

Bram

479,561

23,989.561

No

Nama

Slat us

Penqhsl brulo

Biaya |abatan

PTKP

Biaya Jbln+PTKP

PKP

Gross Up

Biaya Ga|i

27

Robl

TK-

23.030.000

1,173.195

13.200.000

14,373.195

8,656.000

455.621

23,485.621

26

Sapta

K1

22.910.000

1,160.910

15.600.000

16,760.910

6,149.000

323.636

23.233.636

29

Junatdi

KJ2

22.670.000

1,145,340

16,800,000

17,945,340

4,724.000

248,666

22.918.666

30

Lukman

TK/-

22.190.000

1.129.200

13.200.000

14.329.200

7.860.000

413.726

22.603.726

31 Anciqa

K/3

22.750.000

1.146.530

18,000,000

19.146.530

3,603.000

189.656

22.939,656

32

K/1

23.270,000

1.179.765

15.600.000

16,779.765

6.490.000

341.591

23,611.591

33 Aqunq

TKfc

23,510.000

1.192,335

15.600.000

16.792.335

6.717,000

353,561

23,863.561

34

Dio

TW1

22,070.000

1.119.915

14.400.000

15.519,915

6.550.000

344,741

22,414.741

35

Pandu

K/1

22.550.000

1.142.055

15.600.000

16.742.055

5.807,000

305,681

22.855.681

36 Alan

K/3

22,670.000

1.142.340

18.000.000

19,142.340

3,527.000

185.666

22.855.666

37

Dedi

K/3

22.790.000

1.148.625

18,000,000

19,148.625

3.641.000

191,651

22,981,651

38

Tedjo

TK/-

17.698.000

893.933

13.200.000

14.093.933

3.604.000

189.688

17.887.688

39

Yixlo

K/1

15.816.000

790.900

15.600.000

16.390.900

0

0

15.818.000

40

Rahmal

K/3

17.178.000

658.900

18.000.000

18.858.900

0

0

17.178.000

41

Karsino

TK-

16.886.000

851.508

13,200.000

14,051.508

2.836,000

149.289

17,037.289

42

Paijo

K/2

17.218.000

860.900

16.800.000

17.660.900

0

0

17.218.000

43

Tikno

K/-

16,738,000

840.653

14.400.000

15,240.653

1.497.000

78.808

16.816.808

44

Li.into

IK2

17.298,000

866.983

15.600,000

16,466.983

831.000

43.738

17,341.738

45

Rama

TK'-

15.818,000

795,468

13,200.000

13.995,468

1,822.000

95,923

15.913.923

46

Prlyanto

K/3

16.608.000

830.400

18.000.000

18,830.400

0

0

16,608.000

47

Sarjilo

K/2

17,058.000

852,900

16.800.000

17,652.900

0

0

17.058.000

4S

Edi

TIC-

15.758.000

792.325

13.200,000

13.992,325

1.765.000

92,930

15,850.930

49 Anlok

KS

15.918,000

795,900

18.000.000

18.795.900

0

0

15,918.000

50

Jatmiko

K/1

15.798.000

789.900

15,600.000

16.389.900

0

0

15,798.000

51

Mustola

K/1

14.858.000

742,900

15.600.000

16.342.900

0

0

14,858.000

IK-

15.118.000

758.805

13,200.000

13.958.805

1.159.000

61.010

15.179.010

Bram

52 Ajis

52 Ajis

IK-

15.118.000

Nama

No

g

s 5

Slat us

13,200.000

Penqhsl brulo

13.958.805

Biaya |abatan

1.159.000

PTKP

61.010

15.179.010

Biaya Jbln+PTKP

Gross Up

PKP

Biaya Ga|l

53

Ariha

K?

15.798.000

789.900

16.800.000

17,589,900

0

0

15,79,8.000

54

Kirman

K2

15.278,000

763,900

16.800.000

17.563,900

0

0

15,278,000

55

Slamel

K/-

15,558,000

778,850

14.400,000

15,178,850

379,000

19,955

15.577.955

56

Supai

K/1

15.59S.000

779.900

15.600.000

16,379.900

0

0

15.598.000

57

BO'AO

K/3

15,736.000

786.900

18,000,000

18,786.900

0

0

15.738.000

58

Puji

K/2

14.918,000

745.900

16.800.000

17,545.500

0

0

14,918,000

59

Udin

TK/-

15.308.000

768,755

13.200.000

13.968.755

1,339.000

70.487

15.378.487

60

Re bo

K>'2

14.758.000

737.900

16.800.000

17.537.900

0

0

14.758.000

61

Neon

K/1

14.918.000

745,900

15.600.000

16,345.900

0

0

14.918.000

62

Joke

fKI

14.518.000

725.900

14.400.000

15,125.900

0

0

14.518,000

63

Siswanlo

K.'1

14.758,000

737.900

15,600,000

16.337.900

o

0

14,758,000

64

Dullah

K/1

15.308.000

765.400

15.600.000

16.365.400

0

0

1.441.460.487

64.636. &G4

Jumlah

c

758.805

975.600.O00

1.040.236.864

444.792.000

25.900.122

15.308.000 1.467.360.609

Nama

No

Slat us

Penqhsl brulo

Biaya |abatan

PTKP

Biaya Jbln+PTKP

Gross Up

PKP

Biaya Ga|l

53

Ariha

K?

15.798.000

789.900

16.800.000

17,589,900

0

0

15,79,8.000

54

Kirman

K2

15.278,000

763,900

16.800.000

17.563,900

0

0

15,278,000

55

Slamel

K/-

15,558,000

778,850

14.400,000

15,178,850

379,000

19,955

15.577.955

56

Supai

K/1

15.59S.000

779.900

15.600.000

16,379.900

0

0

15.598.000

57

BO'AO

K/3

15,736.000

786.900

18,000,000

18,786.900

0

0

15.738.000

58

Puji

K/2

14.918,000

745.900

16.800.000

17,545.500

0

0

14,918,000

59

Udin

TK/-

15.308.000

768,755

13.200.000

13.968.755

1,339.000

70.487

15.378.487

60

Re bo

K>'2

14.758.000

737.900

16.800.000

17.537.900

0

0

14.758.000

61

Neon

K/1

14.918.000

745,900

15.600.000

16,345.900

0

0

14.918.000

62

Joke

fKI

14.518.000

725.900

14.400.000

15,125.900

0

0

14.518,000

63

Siswanlo

K.'1

14.758,000

737.900

15,600,000

16.337.900

o

0

14,758,000

64

Dullah

K/1

15.308.000

765.400

15.600.000

16.365.400

0

0

1.441.460.487

64.636. &G4

Jumlah

975.600.O00

1.040.236.864

444.792.000

25.900.122

15.308.000 1.467.360.609

c g

s 5

Lampiran 5 Daftar inventaris mesin dan kendaraan PT. "X" Tanqqal 30/10/1998

Nama Baranq

Oty

Cutting Machine LVD 3100 X 6,35 mm HST-C 31/G

%

Harqa Belt

10

372,597,542

Penyusutan 2005 37,259,754

Ak. Penyusutan 267,028,238

Nilai Buku Akhir 2005 105,569,304

Press Brake LVD 100 Ton PPBL-H 100/30 Bgo Mesin Tekuk 90 (Fasti)

10

7,482.000

748,200

5,362,100

2,119,900

Mesin Tekuk 45 (Schechre)

10

4,988.000

498,800

3,574,733

1,413,267

Mesin AlpackTP-201

10

7,929,000

792,900

5,021,700

2,907,300

Mesin Gergaji (Forte)

10

5,985.600

598,560

3,790,880

2,194,720

Mesin Penarik Mur

10

5,985,600

598,560

3,790,880

2,194,720

Mesin Las Argon Metkle type TIG 350 WG

10

7,980,800

798,080

5,054,507

2,926,293

Las Listrik

10

6,484,400

648,440

4.106,787

2,377,613

Mesin Hidrolik (Eckold)

10

6,235,000

623,500

3,948,833

2,286,167

Mesin Las Titik (Dalex)

10

1,995,200

1 99,520

1,263.627

731.573

Stamping Machine

10

14,964,000

1,496,400

9,477,200

5,486,800

Compressor Angin 10 PK

10

13,467.600

1.346,760

8.529,480

4,938,120

Mesin Bor Universal (Theisen) + Tooling

10

7,980,800

798.080

5,054,507

2,926,293

Tooling of Universal Bohr Machine

10

6.484,400

648,440

4,106,787

2,377,613

Mesin Potong Plat Merk Trumpi

10

3,990,400

399,040

2,527,253

1,463,147

Mesin Pemotong Lubang Lingkaran (Fasti)

10

4,489,200

448,920

2,843,160

1,646,040

Mesin Metal Hobel (Scrap)

10

4,239,800

423,980

2,685,207

1,554,593

31/08/01

Mesin Press 500 Ton

10

129,400,000

12,940,000

56,073,333

73,326,667

30/09/01

Mesin Veshai

10

30,027.050

3.002,705

12,761,496

17,265,554

Mesin Press 500 Ton

10

82,100,000

8,210,000

34,892,500

47,207,500

8/8/2003

Matras D 800 & 900

10

57,465.600

5,746,560

13,887,520

43,578,080

6/11/2003

Mesin Press Hidrolic

10

110.000.000

11.000.000

23,833,333

86,166.667

2/9/1999

Lampiran 5 Daftar inventaris mesin dan kendaraan PT. "X" Tanqqal

Nama Baranq

Oty

30/10/1998


%

Harqa Belt

10

372,597,542

Penyusutan 2005 37,259,754

Ak. Penyusutan 267,028,238

Nilai Buku Akhir 2005 105,569,304

Press Brake LVD 100 Ton PPBL-H 100/30 Bgo Mesin Tekuk 90 (Fasti)

10

7,482.000

748,200

5,362,100

2,119,900


10

4,988.000

498,800

3,574,733

1,413,267

Mesin AlpackTP-201

10

7,929,000

792,900

5,021,700

2,907,300


10

5,985.600

598,560

3,790,880

2,194,720

Mesin Penarik Mur

10

5,985,600

598,560

3,790,880

2,194,720

Mesin Las Argon Metkle type TIG 350 WG

10

7,980,800

798,080

5,054,507

2,926,293

Las Listrik

10

6,484,400

648,440

4.106,787

2,377,613


10

6,235,000

623,500

3,948,833

2,286,167


10

1,995,200

1 99,520

1,263.627

731.573

Stamping Machine

10

14,964,000

1,496,400

9,477,200

5,486,800


10

13,467.600

1.346,760

8.529,480

4,938,120


10

7,980,800

798.080

5,054,507

2,926,293


10

6.484,400

648,440

4,106,787

2,377,613


10

3,990,400

399,040

2,527,253

1,463,147


10

4,489,200

448,920

2,843,160

1,646,040


10

4,239,800

423,980

2,685,207

1,554,593

31/08/01

Mesin Press 500 Ton

10

129,400,000

12,940,000

56,073,333

73,326,667

30/09/01

Mesin Veshai

10

30,027.050

3.002,705

12,761,496

17,265,554

Mesin Press 500 Ton

10

82,100,000

8,210,000

34,892,500

47,207,500

8/8/2003

Matras D 800 & 900

10

57,465.600

5,746,560

13,887,520

43,578,080

6/11/2003


10

110.000.000

11.000.000

23,833,333

86,166.667

892,271.992

89.227,199

479,614,061

412,657,931

2/9/1999

24

Nilai Mesin

Tanqqal

24

Nilai Mesin

Qty

Nama Baranq

892,271.992

%

Harga Beli

89.227,199

Penyusutan 2005

479,614,061

Ak. Penyusutan

412,657,931

Nilai Buku 2005

02/02/99

Panther L1288 Fl Panther

20

50,000,000

0

50,000,000

0

02/02/99

Pick Up Sepeda Motor L

20

37,500,000

0

37,500,000

0

24/02/99

5919 BG Panther B 491

20

4,200.000

0

4,200,000

0

31/8/99

BV Sepeda Motor Harley

20

50,000,000 1

0

50,000,000

0

31/01/00

Truk Suzuki Elf Kijang

20

04,928,000

1,748,800

104,928,000

0

31/S/00

Mitsubishi L300 Sepeda

20

17,000,000

2,266,667

17,000,000

0

31/3/01

Motor GL Max Mobil

20

128,470,000

25,694,000

122,046,500

6,423,500

31/3/01

20

77,500,000

15,500,000

73,625,000

3,875,000

31/7/03

20

8,250,000

1,650,000

3,987,500

4,262,500

31/7/03

20

35,855.000

7.171,000

17.329,917

18,525,083

54.030,467

480,616,917

33,086,083

Nilai Kendaraan

513.703.000

Tanqqal

Qty

Nama Baranq

%

Harga Beli

Penyusutan 2005

Ak. Penyusutan

Nilai Buku 2005

02/02/99

Panther L1288 Fl Panther

20

50,000,000

0

50,000,000

0

02/02/99

Pick Up Sepeda Motor L

20

37,500,000

0

37,500,000

0

24/02/99

5919 BG Panther B 491

20

4,200.000

0

4,200,000

0

31/8/99

BV Sepeda Motor Harley

20

50,000,000 1

0

50,000,000

0

31/01/00

Truk Suzuki Elf Kijang

20

04,928,000

1,748,800

104,928,000

0

31/S/00

Mitsubishi L300 Sepeda

20

17,000,000

2,266,667

17,000,000

0

31/3/01

Motor GL Max Mobil

20

128,470,000

25,694,000

122,046,500

6,423,500

31/3/01

20

77,500,000

15,500,000

73,625,000

3,875,000

31/7/03

20

8,250,000

1,650,000

3,987,500

4,262,500

31/7/03

20

35,855.000

7.171,000

17.329,917

18,525,083

513.703.000

54.030,467

480,616,917

33,086,083

171,423.233

34.288,104

154,754,446

1 6,668,787

Nilai Kendaraan

1

Sarana dan Instalasi Listrik

20

1

Sarana dan Instalasi Listrik

20

171,423.233

34.288,104

154,754,446

1 6,668,787

Lampiran 6 Daftar Inventaris Mesin dan Kendaraan fiskal PT. "X'' tahun 2005 Tanqqal

Oty

30/10/1998

1

Nama Baranq

%


12.5%

Press Brake LVD 100 Ton PPBL-H 100/30 Bgo

12.5%

Harga Sell

Penyusutan 2005

Ak. Penyusutan

Nilai Buku Akhir 2005

372,597,542

46,574,693

333,785,298

38,812,244

779,375

Mesin Tekuk 90 (Fasti)

12.5%

7,482,000

935,250

6.702,625


12.5%

4.988.000

623,500

4.468,417

519,583

Mesin AlpackTP-201

12.5%

7.929,000

991,125

6.277,125

1,651,875


12.5%

5,985.600

748,200

4.738,600

1,247,000

Mesin Penarik Mur

12.5%

5,985,600

748,200

4,738,600

1,247,000

Mesin Las Argon Merkle type TIG 350 WG

1 2.5%

7,980,800

997,600

6,318,133

1,662,667

Las Listrik

12.5%

6,484,400

81 0,550

5,133,483

1,350,917


12.5%

6,235.000

779,375

4,936,042

1,298,958


12.5%

1,995,200

249,400

1,579,533

415,667

Stamping Machine

12.5%

14,964,000

1,870,500

11,846,500

3,117,500


12.5%

13,467.600

1.683,450

10.661,850

2.805,750


12.5%

7,980.800

997,600

6,318,133

1,662,667


12.5%

6,484,400

810,550

5,133,483

1,350,917


12.5%

3,990,400

498,800

3,159,067

831,333


12.5%

4,489,200

561,150

3,553,950

935,250


12.5%

4.239,800

529,975

3,356,508

883,292

31/08/01

Mesin Press 500 Ton

12.5%

129,400.000

16,175,000

70,091,667

59,308,333

30/09/01

Mesin Veshai

12.5%

30.027.050

3.753,381

15.951,870

14.075,180

Mesin Press 500 Ton

1 2.5%

82,100,000

10,262,500

43,615,625

38,484,375

8/8/2003

Matras D 800 & 900

12.5%

57,465.600

7.183,200

17.359,400

40.106,200

6/11/2003


12.5%

110.000.000

13.750,000

29,791,667

80,208.333

2/9/1999

3

Lampiran 6 Daftar Inventaris Mesin dan Kendaraan fiskal PT. "X'' tahun 2005 Tanqqal

Oty

30/10/1998

1

Nama Baranq

%


12.5%

Press Brake LVD 100 Ton PPBL-H 100/30 Bgo

12.5%

Harga Sell

Penyusutan 2005

Ak. Penyusutan

Nilai Buku Akhir 2005

372,597,542

46,574,693

333,785,298

38,812,244

779,375

Mesin Tekuk 90 (Fasti)

12.5%

7,482,000

935,250

6.702,625


12.5%

4.988.000

623,500

4.468,417

519,583

Mesin AlpackTP-201

12.5%

7.929,000

991,125

6.277,125

1,651,875


12.5%

5,985.600

748,200

4.738,600

1,247,000

Mesin Penarik Mur

12.5%

5,985,600

748,200

4,738,600

1,247,000

Mesin Las Argon Merkle type TIG 350 WG

1 2.5%

7,980,800

997,600

6,318,133

1,662,667

Las Listrik

12.5%

6,484,400

81 0,550

5,133,483

1,350,917


12.5%

6,235.000

779,375

4,936,042

1,298,958


12.5%

1,995,200

249,400

1,579,533

415,667

Stamping Machine

12.5%

14,964,000

1,870,500

11,846,500

3,117,500


12.5%

13,467.600

1.683,450

10.661,850

2.805,750


12.5%

7,980.800

997,600

6,318,133

1,662,667


12.5%

6,484,400

810,550

5,133,483

1,350,917


12.5%

3,990,400

498,800

3,159,067

831,333


12.5%

4,489,200

561,150

3,553,950

935,250


12.5%

4.239,800

529,975

3,356,508

883,292

31/08/01

Mesin Press 500 Ton

12.5%

129,400.000

16,175,000

70,091,667

59,308,333

30/09/01

Mesin Veshai

12.5%

30.027.050

3.753,381

15.951,870

14.075,180

Mesin Press 500 Ton

1 2.5%

82,100,000

10,262,500

43,615,625

38,484,375

8/8/2003

Matras D 800 & 900

12.5%

57,465.600

7.183,200

17.359,400

40.106,200

6/11/2003


12.5%

110.000.000

13.750,000

29,791,667

80,208.333

892.271.992

111.533,999

599.517,577

292.754,415

2/9/1999

3

24

Nilai Mesin

Tanggal 02/02/99 02/02/99 24/02/99 31/8/99 31/01/00 31/8/00 31/3/01 31/3/01 31/7/03 31/7/03

24

Nilai Mesin

Qty

Nama Baranq Panther L 1288 Fl Panther Pick Up Sepeda Motor L 5919 BG Panther B 491 BV Sepeda Motor Harley Truk Suzuki Ell Kijang Mitsubishi L300 Sepeda Motor GL Max Mobil

Nilai Kendaraan

892.271.992

% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Harqa Beli 50,000,000 37,500,000 4,200,000 50,000,000 104,928.000 17,000,000 128,470,000 77,500,000 8,250,000 35,855,000 513,703,000

111.533,999

Penyusutan 2005 6,250,000 4,687,500 525.000 6,250,000 0 2,125,000 16,058,750 9,687,500 1,031,250 4,481,875 51,096,875

599.517,577

292.754,415

Tanggal

Qty

02/02/99 02/02/99 24/02/99 31/8/99 31/01/00 31/8/00 31/3/01 31/3/01 31/7/03 31/7/03

Nama Baranq Panther L 1288 Fl Panther Pick Up Sepeda Motor L 5919 BG Panther B 491 BV Sepeda Motor Harley Truk Suzuki Ell Kijang Mitsubishi L300 Sepeda Motor GL Max Mobil

% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Nilai Kendaraan

30/10/98

1

Saranadan Instalas i Listrik

12.5%

Harqa Beli 50,000,000 37,500,000 4,200,000 50,000,000 104,928.000 17,000,000 128,470,000 77,500,000 8,250,000 35,855,000

Penyusutan 2005 6,250,000 4,687,500 525.000 6,250,000 0 2,125,000 16,058,750 9,687,500 1,031,250 4,481,875

513,703,000

51,096,875

171,423,233

21,427,904

30/10/98

1

Saranadan Instalas i Listrik

12.5%

171,423,233

21,427,904

95

Lampiran 7 Daftar Inventariss Tanggal

Qty

6/8/1998

3

Nama Baranq Jangka Plat

% 50

Harqa Beli 149,640

s/dDes 2004

Penyusutan 2005

149.640

-

s.'d 2005 149,640

-■

6/8/1998

2

Gergaji Besi

50

49,880

49,880

6/8/1998

7

Kikir

50

74,820

74,820

6/8/1998

1

Sirip-sirip

50

24,940

24,940

49,880

-

74,820 24,940

-■

6/8/1998

6

Ballvalve

50

149,640

149,640

149,640 -■

6/8/1998

20

Piringan/Mata Grenda

50

144,652

144.652

6/8/1998

33

Mala Grenda

50

164,604

164,604

6/8/1998

2

Gagang las merk Oerlikon

50

748,200

748,200

6/8/1998

1

Brender

50

608.536

608,536

6/8/1998

1

Selang spiral untuk angin

50

39,904

39,904

144,652

-

164,604 748,200 608,536 39,904

-■

6/8/1998

4

Regulator untuk las

50

199,520

199,520

199,520 -■

6/8/1998

1

Penembak angin si I ikon

50

573,620

573,620

573,620 -■

6/8/1998

1

Mesin Bor Halus

50

446,920

446,920

6/8/1998

1

Kunci untuk Brender

50

39,904

39,904

6/8/1998

2

Penarik rivet

50

174,580

174,580

6/8/1998

1

Sambungan Kunci Sock

50

45,890

45,890

6/8/1998

3

Kunci Sockpanjang 13

50

62,350

62,350

446,920

-

39,904 174,580 45,890 62,350

-■

6/8/1998

3


50

103,750

103,750

103,750 -■

6/8/1998

1

Alat Pembuka

50

224,460

224,460

6/8/1998

4

Jangka Sorong (Sketmat)

50

249,400

249,400

6/8/1998

3

Regulator Oksigen

50

897,840

897,840

224,460

-

249,400 897,840

-■

6/8/1998

3

Regulator Asetelin

50

897,840

897.840

6/8/1998

1

Gagang Brender

50

374,100

374,100

897,840

-

374,100

95

Lampiran 7 Daftar Inventariss Tanggal

Qty

Nama Baranq

6/8/1998

3

Jangka Plat

50

149,640

149.640

6/8/1998

2

Gergaji Besi

50

49,880

49,880

6/8/1998

7

Kikir

50

74,820

74,820

6/8/1998

1

Sirip-sirip

50

24,940

24,940

%

Harqa Beli

s/dDes 2004

Penyusutan 2005

-

s.'d 2005 149,640

-■

49,880

-

74,820 24,940

-■

6/8/1998

6

Ballvalve

50

149,640

149,640

149,640 -■

6/8/1998

20

Piringan/Mata Grenda

50

144,652

144.652

6/8/1998

33

Mala Grenda

50

164,604

164,604

6/8/1998

2

Gagang las merk Oerlikon

50

748,200

748,200

6/8/1998

1

Brender

50

608.536

608,536

6/8/1998

1

Selang spiral untuk angin

50

39,904

39,904

144,652

-

164,604 748,200 608,536 39,904

-■

6/8/1998

4

Regulator untuk las

50

199,520

199,520

199,520 -■

6/8/1998

1

Penembak angin si I ikon

50

573,620

573,620

6/8/1998

1

Mesin Bor Halus

50

446,920

446,920

6/8/1998

1

Kunci untuk Brender

50

39,904

39,904

174,580

174,580

573,620 -■

6/8/1998

2

Penarik rivet

50

6/8/1998

1

Sambungan Kunci Sock

50

45,890

45,890

6/8/1998

3


50

62,350

62,350

446,920

-

39,904 174,580 45,890 62,350

-■

6/8/1998

3


50

103,750

103,750

103,750 -■

6/8/1998

1

Alat Pembuka

50

224,460

224,460

6/8/1998

4

Jangka Sorong (Sketmat)

50

249,400

249,400

6/8/1998

3

Regulator Oksigen

50

897,840

897,840

224,460

-

249,400 897,840

-■

6/8/1998

3

Regulator Asetelin

50

897,840

897.840

6/8/1998

1

Gagang Brender

50

374,100

374,100

897,840

-

374,100

-■

6/8/1998

8

Brender Las

50

673.380

673,380

673,380 -■

6/8/1998

6

Line kabel

50

648,440

648,440

6/8/1998

1

Rivet Avdel

50

498,800

498,800

6/8/1998

1

Gergaji Elektronik

50

947,720

947,720

648,440

-

498,800 947,720

-■

6/8/1998

1

Hairdryer plastik

50

249,400

249,400

249,400 -■

6/8/1998

3

Drip (bikin titik)

50

39,904

39.904

6/8/1998

3

Drip (pemotong)

50

49,880

49,880

6/8/1998

1

Paket selang cadangan

50

773,140

773,140

6/8/1998

1

Brender Las

50

349,460

349,460

6/8/1998

1

Grenda

50

448,920

448,920

6/8/1998

1

Vacuum Cleaner

50

249,400

249,400

6/8/1998

1

Tang pemotong Rivet

50

857,936

857,936

6/8/1998

1

Mikrometer 0-25 mm

50

99,760

99.760

6/8/1998

1

Mikrometer 25-50 mm

50

99,760

99.760

6/8/1998

1

Mikrometer 50-75 mm

50

99,760

99,760

6/8/1998

1

Alat Pembuat Jalur draft

50

1,596,160

1,596.160

6/8/1998

3

Tang Penjepit Plat (besar)

50

99,760

99,760

6/8/1998

3

Tang Penjepit Plat (kecil)

50

149,640

149,640

6/8/1998

1

Tang Penjepit Plat (U)

50

49,880

49,880

6/8/1998

1

Brender Las

50

1,551,268

1,551.268

6/8/1998

2

Tembak Silikon

50

39,904

39,904

6/8/1998

6

Tang sanggem

50

299,280

299.280

6/8/1998

1

Water Pass

50

29,928

29,928

6/8/1998

1

Peran Udara model pistol

50

1 9,952

19.952

6/8/1998

3

Paku untuk beri tanda

50

24,940

24,940

6/8/1998

2

Catok

50

99,760

99,760

6/8/1998

1

Kaca mata las hitam

50

14,964

14.964

39,904

-■

-■

-■

-■

-■

-■

-

49,880 773,140 349,460 448,920 249,400 857,936 99,760 99,760 99,760 1,596,160 99,760 149,640 49,880 1,551,268 39,904 299,280 29,928 1 9,952 24,940 99,760 14,964


96

Tanqqal

Qty

Nama Baranq

%

Harga Beli

s/dDes 2004

Penyusutan 2005

3d 2005

6/8/1998

Kaca mata putih

50

14,964

14,964

-

14,964

6/8/1998

M i kro m eter/sketm at

50

34,916

34,916

-

34,916

-■

6/8/1998

Rakbesi

50

21.431,900

21,431,900

21.431,900 -■

26/2/1 999

Mata Gergaji

50

90,000

90,000

13/03/1999

Mesin las

50

70,000

70.000

27/03/1999

Gunting plat

50

76,800

78,800

90,000

-

70,000 76,800

-■

27/03/1999

Sanfex gergaji

50

55,000

55.000

55,000 -■

29/03/1999

Meteran

50

41.000

41,000

14/03/1999

Pisau Cutter CT 274 B

50

9,890

9,890

15/03/1999

2

Manofold Refco (BM 2-6+R-12)

50

490,294

490,294

23/03/1999

2

Roll Roda Katrol

50

350,000

350,000

Matras Plong

50

950,000

950,000

23/03/1999

41,000

-

9,890 490,294 350,000 950,000

-■

24/03/1999

Matras Plong (Female) bundar

50

425,000

425,000

425,000 -■

22^03/1999

16

Mata Bor Nachi

50

166,000

166,000

1 66,000 -■

30/04/1999

Selang Panjang

50

150,000

150.000

30/04/1999

Container untuk pos satpam

50

8,810,000

8,810,000

30/04/1999

Tang Rivet

50

35,000

35.000

30/04/1999

Handle Kunci

50

120,000

120,000

30/04/1999

Meteran

50

16,500

16,500

1 50,000

-

8,810,000 35,000 120,000 1 6,500

-■

30/04/1999

Gergaji Besi

50

214,000

214,000

214,000 -■

30/04/1999

Alat Produksi

50

592,500

592,500

5/3/1999

Alat Pemadam Api

50

385,000

385,000

5/12/1 999

Tang Ampere digital KT 9010

50

143,820

143,820

592,500

-

385,000 143,820

-■

17/05/1999

Tube Bender 3/8

50

91.462

91,462

17/05/1999

Tube Bender 1/4

50

61,617

61,617

17/05/1999

Alat Produksi

50

570,000

570,000

91,462

-

61,617 570,000

-■

17/05/1999

Alat Produksi

50

1,170,000

1,170,000

31/09/1999

Alat Produksi

50

1,565,000

1,565.000

18/10/1999

Kunci Pipa 5 dim

50

200,000

200,000

1,1 70,000

-

1,565,000 200,000

-■

30/11/1999

Alat Produksi

50

1,935,000

1,935,000

1,935,000 -■

31/12/1999

Alat Produksi

50

2.804,361

2,804.361

31/01/2000

Alat Produksi

50

6,293,357

6,293.357

29/02/2000

Alat Produksi

50

2.477,500

2,477.500

31/03/2000

Alat Produksi

50

1,275,000

1,275,000

30/04/2000

Alat Produksi

50

3,496,733

3,496,733

31/05/2000

Alat Produksi

50

1,655,457

1,655,457

3Q<06/2000

Alat Produksi

50

2,473,500

2,473.500

31/07/2000

Alat Produksi

50

4.028,500

4,028.500

31/08/2000

Alat Produksi

50

1,593,800

1,593,800

30/09/2000

Alat Produksi

50

1.038,800

1,038.800

31/10/2000

Alat Produksi

50

1,393,000

1,393,000

30/11/2000

Alat Produksi

50

3,007,500

3,007,500

31/12/2000

Alat Produksi

50

1,044,000

1,044,000

31/01/2001

Alat Produksi

50

1,828,000

1,828,000

31/05/2001

Alat Produksi

50

12,480,500

12,480,500

31/07/2001

Alat Produksi

50

1,150,000

1,150,000

30*09*2001

Alat Produksi

50

2.000,000

2,000.000

04/02/1998

Kalkulator Citizen SDC 8008

50

45,000

45,000

16/06/1998

Kalkulator SDC 839

50

70,000

70.000

16/06/1998

Kalkulator LC 5600

50

60,000

60.000

22/12/1998

Kalkulator Citizen SDC 8280

50

57,500

57,500

05/01/1998

HP Scanjet SP (Scanner)

50

2.100,000

2,100,000

2.804,361

-■

-■

-■

-■

-■

-■

-■

-

6,293,357 2,477,500 1,275,000 3,496,733 1,655,457 2,473,500 4,028,500 1,593,800 1.038,800 1,393,000 3.007,500 1,044,000 1,828,000 12,480,500 1,150,000 2.000,000 45,000 70,000 60,000 57,500 2,100,000


a o o r o c o c o c o o r o a r o p> o o t_» <_» o ro ro y cj> en ro ro o M M M o o o

ro

o

o

5"

3

<

A L

P

7s O .

TJ TJ

"0

o

!

= 0

2.

A A

w A " a

iy

iy

o

co co co eg o o eg o o

io

co

S en

^ ^

cj. en
en o

D_ Q (0

y

o o o o io io

o

1

TJ

X

P a tV 3T

IT

! X

-o

I

h

I

1

TJ

P P

|

-i TJ "il o re 3 tl T3 p o 3

X

* A p x~ ! c

re

p

>

o CD

15

!

1

TJ TJ CD 3 p to

X

~D n" M O3

P

-1 CO

CO

t

A

p w cp

a

TJ CD

A o

3

A A P P

7T CP cp o o "1

tj

X

X

A

3.

5

II P"

3

Q

x-

A

3 co

p

o n" x-

IO IO

P

S

o

A

A

\j

I

IO IO IO

1 1

3

"D

c

5"

IO IO

'i c

IJ P

IO IO IO IO IO IO IO IO IO

IO IO

ii

5

1

i

J

IO

—

-2

O

O

^ >

11

TJ P P O

CD ID ID CO IO IO IO IO IO

§ re

3

!

O

y

O

V O

$

ID ID IO IO IO IO

ID ID to IO CD CD

ID IO CD

A

J H

IU p ro

3 S% ■n

q

y

o

a.

c

H

0)

P

ee CD CD

CD

TJ

"0

CD

O

I ?

o V)

1 1 t i o 1 i. > 1 1 i n>

A

1

A A

^

-»

(JJ &J en

ID ID IO ID ID ID

■:-

ii

o CD

8

O

w y

IO

ii

%

o

o

3T

CD

IO IO IO

co

^

3 % «P *

Ul

?

A

p 3 Q.

^ j>

IO IO

£

<£><£><£><£* cj IO IO IO IO to to to to ID io io io io

<

£

co ro co o o o I^Jo co en ro w M M IU IU o o o o N

A A

o IT o o

TJ

rT J

I

|

oop p

O CD ■

1

g ffl

0^ O '^

cc

f P

o o

o

3 X INJ IV)

Ol Ol en en o> oi

oiijicflcnoioioicncni^ojoi ciioioiijicncnoicncnoii^cncnoicnoiu

CD

Ul

S

IO

N JO O

O

4 - O O O O O O O O O O

O

c< Ol

■1

-t

^ CO

o

Ul

-1

CD

■-J J^ CO

IO ro

CD

CD

o

-J

(L>

o

--J oi

IV)

w M Ul

o

oi

iv) Ol

.t _i». _co

Ol

0)000000000

Q O

(TJ

w Ol

w

co

si

Vj

N co

"• b

V CD -J _k

Ul

o

IV) IOi

Ol

Ul

UlO>OlOlOlOlO»Ol

a IV)

Q O

Ol Ol o o

' ■)

Ul

— J-

O) Ol Ol o

-k

Ul [ ■-■

o

o u.;

--J

Ol

t\>

■s

CD ■I*

ro

Ji Vi o o

Ul

O O

C

CD

e O

Ol

o

Ol co

■r*

ro

_k

M ro Ul

O

JJ

-»

jv)

Ul

u

tfi Ul •-J

-J Ul

*

■r> NJ

oi "oi ^ oi

■r*

_i

IX

CD ro

4*

ro su CO

-J ■ n c»

JCO

CD

Ul

0)

0)

s 4i

SJ t-

w Q.

Ul ro

CO -xj

* . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O I O O ) O O O I O I O O c>

o

o

Ul

o

o

-•■

o

O

O

O

(1

O

c>

o

O

l.J

D

(i

O

c>

O

o

*

o

o

o

Ol

-1

-t

^ CO

o

Ul

-1

■-J J^ CO

CD

CD

o

-J

(L>

o

w M Ul

o

V CD -J _k

Ul

o

IV) IOi

Ol

Ul

' ■)

Ul

— J-

-k

Ul [ ■-■

o

o u.;

■s

CD ■I*

Ul

■r*

O O

C

o

Ul

o

-•■

o

O

O

O

(1

O

c>

o

O

l.J

D

(i

O

Ul

u

tfi Ul •-J

-J Ul

* . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O I O O ) O O O I O I c>

o

_k

ro

M

O

JJ

ro

ro Ul

* O O

c>

O

o

■r> NJ o

■r*

_i

IX

*

CD ro

4*

ro su CO o

o

-J ■ n c»

4i JCO

CD

Ul

0)

0)

s

SJ t-

w Q.

Ul ro

o

CO -xj Ol

-1

98 Tanqgal

Qty

31/12/2000

Inventans Kontor

50

4.662,500

sd Des 2004 4,662.500

31/01/2001

Inventar s Kantor

50

7,435,000

7,435,000

Nama Baranq

%

Harqa Bell

Penyusutan 2005

sd2005

-

4,662,500

-

7,435,000

-■

28/02/2001

Inventars Kantor

50

11.883,580

11,883.580

11,883,580 -■

31/03/2001

Inventar s Kantor

50

7,368,000

7,368,000

30/04/2001

Inventar s Kantor

50

1,430,000

1,430.000

31/05/2001

Inventars Kantor

50

1.200,000

1,200,000

JUMLAH

279,974,549

279,974,549

7,368,000 1,430,000

-

1,200,000 0

279,974,549

98 Tanqgal

Qty

31/12/2000

Inventans Kontor

50

4.662,500

sd Des 2004 4,662.500

31/01/2001

Inventar s Kantor

50

7,435,000

7,435,000

Nama Baranq

%

Harqa Bell

Penyusutan 2005

sd2005

-

4,662,500

-

7,435,000

-■

28/02/2001

Inventars Kantor

50

11.883,580

11,883.580

11,883,580 -■

31/03/2001

Inventar s Kantor

50

7,368,000

7,368,000

30/04/2001

Inventar s Kantor

50

1,430,000

1,430.000

31/05/2001

Inventars Kantor

50

JUMLAH

1.200,000 279,974,549

1,200,000 279,974,549

7,368,000 1,430,000

-

1,200,000 0

279,974,549

Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang

Recommend Documents