Makalah AKK
Penerapan Fungsi Manajemen (POACE) pada Puskesmas
Muh. Yusran Amir, SKM., MPH. Oleh: Nama : Rosdiana H. Ramli NIM : K111 14 001 Kelas : A
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 2014
KATA PENGANTAR
Puji s yukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Nyalah makalah ini ini dapat diselesaikan. Makalah yang berjudul “Penerapan “Penerapan Fungsi Manajemen (POACE) pada Puskesmas” Puskesmas” penulis susun untuk dapat dapat diperkenalkan diperkenalkan lebih luas kepada kepada mahasiswa. Dalam penyusunan makalah ini, kami sangat menyadari sepenuhnya atas kekurangan makalah ini, dan tidak mungkin akan terwujud tanpa partisipasi dan bantuan pihak lain dan kami yakin makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami merasa wajib mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi masukan, saran maupun kritikan yang sangat berharga demi kelengkapan materi dan kesempurnaan penyajian makalah ini dan juga teman-teman yang telah memberikan motivasi baik moral maupun spiritual dalam usaha penyempurnaan penyempurnaan makalah ini. Kami yakin tanpa bantuan Bapak/Ibu Bapak/Ibu dosen maupun teman-teman makalah makalah ini tidak akan akan selesai dengan sempurna. sempurna. Akhirnya harapan kami, betapa pun kecilnya, semoga makalah ini selalu bermanfaat untuk seluruh mahasiswa.
Penulis
i
KATA PENGANTAR
Puji s yukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Nyalah makalah ini ini dapat diselesaikan. Makalah yang berjudul “Penerapan “Penerapan Fungsi Manajemen (POACE) pada Puskesmas” Puskesmas” penulis susun untuk dapat dapat diperkenalkan diperkenalkan lebih luas kepada kepada mahasiswa. Dalam penyusunan makalah ini, kami sangat menyadari sepenuhnya atas kekurangan makalah ini, dan tidak mungkin akan terwujud tanpa partisipasi dan bantuan pihak lain dan kami yakin makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami merasa wajib mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi masukan, saran maupun kritikan yang sangat berharga demi kelengkapan materi dan kesempurnaan penyajian makalah ini dan juga teman-teman yang telah memberikan motivasi baik moral maupun spiritual dalam usaha penyempurnaan penyempurnaan makalah ini. Kami yakin tanpa bantuan Bapak/Ibu Bapak/Ibu dosen maupun teman-teman makalah makalah ini tidak akan akan selesai dengan sempurna. sempurna. Akhirnya harapan kami, betapa pun kecilnya, semoga makalah ini selalu bermanfaat untuk seluruh mahasiswa.
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTA PENGANTAR R ..................... ................................................. ........................................................ ................................................ ....................
i
DAFTAR ISI ........................... ....................................................... ........................................................ ........................................................ ..............................
ii
1. PLANNING ……………………... ……………………...................................................................... ...................................................................
1
2. ORGANIZING ORGANIZING…………………. …………………...................................................................... .....................................................................
9
3. ACTUATING …………………….. ……………………................................................................... .................................................................
14 14
4. CONTROLLING CONTROLLING……………………… ………………………............................................................ ............................................................
20 20
5. EVALUATION EVALUATION………………. ……………….............................................. ......................................................................... ............................
25
6. KESIMPUL KESIMPULAN AN ...................... .................................................. .................................................. .................................................. ............................
31
7. SARAN ......................... .................................................. ................................................... ........................................................ .................................... ......
31
DAFTAR PUSTAKA ....................... ................................................... ....................................................... .................................................... .........................
32
ii
1. PLANNING
Perencanaan Puskesmas adalah proses penyusunan kegiatan yang sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan Puskesmas dalam periode waktu tertentu. Perencanaan adalah proses penyusunan rencana Puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Rencana Puskemas dibedakan atas dua macam yaitu Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk kegiatan pada setahun mendatang dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) pada tahun berjalan. Perencanaan Puskesmas disusun meliputi upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pilihan dan upaya inovatif baik terkait dengan pencapaian target maupun mutu Puskesmas. Istilah RUK dan RPK merupakan istilah umum, adapun istilah/terminologi yang dipergunakan dalam perencanaan disesuaikan dengan pedoman penganggaran di daerah. Proses
perencanaan
Puskesmas
harus
disesuaikan
dengan
mekanisme
perencanaan yang ada baik perencanaan sektoral maupun lintas sektoral melalui Musrenbang di setiap tingkatan administrasi. a.
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Rencana Usulan Kegiatan adalah perencanaan kegiatan Puskesmas untuk tahun
mendatang, sering disebut dengan istilah H+1. Perencanaan disusun dengan mengacu pencapaian indikator Kecamatan Sehat dalam mewujudkan pencapaian indikator SPM. b.
Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)/ Plan of Action (POA) Rencana Pelaksanaan Kegiatan disusun setelah Puskesmas mendapatkan alokasi
anggaran. Penyusunan RPK berdasarkan RUK tahun yang lalu dengan dilakukan penyesuaian (adjustment) terhadap target, sasaran dan sumberdaya. RPK disusun dalam bentuk matrik Gantt Chart dan dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping). Ada 6 program pokok puskesmas Kesehatan dasar (BASIC SIX) yaitu: 1. Promosi kesehatan. 2. Kesehatan lingkungan. 1
3. Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular 4. Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 5. Perbaikan Gizi masyarakat 6. Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan
1. Promosi Kesehatan a. Pengertian Penyuluhan Kesehatan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok dan masyarakat, dalam berbagai tatanan, dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan informasi, dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan prilaku, dengan melakukan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mengenali, menjaga/memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya. b. Tujuan Tercapainya perubahan prilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam membina dan memelihara prilaku sehat, serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. c. Sasaran
Pelaksanaan posyandu dan Pembinaan kader
Penyuluhan Kesehatan
Penyuluhan dalam gedung
Penyuluhan luar gedung Penyuluhan kelompok :
Kelompok posyandu
Penyuluhan masyarakat
Anak sekolah Penyuluhan perorangan : PHN
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Advokasi program kesehatan dan program prioritas. Kampanye program prioritas antara lain: vitamin A, narkoba, P2M DBD, HIV, malaria, diare
Promosi kesehatan tentang narkoba 2
Promosi tentang kepesertaan jamkesmas
Pembinaan dana sehat/jamkesmas
2. Kesehatan Lingkungan a. Pengertian Berdasarkan teori Blum, lingkungan merupakan salah satu faktor yang pengaruhnya paling besar terhadap status kesehatan masyarakat di samping faktor pelayanan kesehatan, faktor genetik dan faktor prilaku. Bahaya potensial terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan dapat bersifat fisik, kimia maupun biologi. Sejalan dengan kebijaksanaan’Paradigma Sehat’ yang mengutamakan upayaupaya yang bersifat promotif, preventif dan protektif. Maka upaya kesehatan lingkungan sangat penting. Semua kegiatan kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh para staf Puskesmas akan berhasil baik apabila masyarakat berperan serta dalam pelaksanaannya harus mengikut sertakan masyarakat sejak perencanaan sampai pe meliharaan. b. Tujuan 1. Meningkatkan mutu lingkungan yang dapat menjamin masyarakat mencapai derajat kesehatan yang optimal 2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan keikut sertaan sektor lain yang bersangkutan, serta bertanggung jawab atas upaya peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup. 3. Terlaksananya peraturan perundangan tentang penyehatan lingkungan dan permukiman yang berlaku. 4. Terselenggaranya pendidikan kesehatan guna menunjang kegiatan dalam peningkatan kesehatan lingkungan dan pemukiman. 5. Terlaksananya pengawasan secara teratur pada sarana sanitasi perumahan, kelompok masyarakat, tempat pembuatan/penjualan makanan, perusahaan dan tempat-tempat umum.
3
c. Kegiatan Kegiatan-kegiatan utama kesehatan lingkungan yang harus dilakukan Puskesmas meliputi: 1. Penyehatan air 2. Penyehatan makanan dan minuman 3. Pengawasan pembuangan kotoran mannusia 4. Pengawasan dan pembuangan sampah dan limbah 5. Penyehatan pemukiman 6. Pengawasan sanitasi tempat umum 7. Pengamanan polusi industri 8. Pengamanan pestisida 9. Klinik sanitasi
3. Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular a. Pengertian 1. Penyakit Menular Adalah penyakit yang disebabkan oleh agent infeksi atau toksinnya, yang beraasal dari sumber penularan atau reservoir, yang ditularkan/ ditansmisikan kepada pejamu (host) yang rentan. 2. Kejadian Luar Biasa (KLB) Adalah kejadian kesakitan atau kematian yang menarik perhatian umum dan mungkin menimbulkan kehebohan/ketakutan di kalangan masyarakat, atau menurut pengamatan epidemiologik dianggap adanya peningkatan yang berarti (bermakna) dari kejadiankesakitan/kematian tersebut kepada kelompok penduduk dalam kurun tertentu. 3. Wabah Penyakit Menular Adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat mennnimbulkan malapetaka (U.U. No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit yang mennular)
4
4.
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular (P2M) Penanggulangan KLB penyakit menular dilaksanakan dengan upayaupaya : 1. Pengobatan, dengan memberikan pertolongan penderita, membangun pos-pos kesehatan di tempat kejadian dengan dukungan tenaga dan sarana obat yang memadai termasuk rujukan. 2. Pemutusan rantai penularan atau upaya pencegahan misalnya, abatisasi pada KLB, DBD, Kaporisasi pada sumur-sumur yang tercemar pada KLB diare, dsb. 3. Melakukan kegiatan pendukung yaitu penyuluhan , pengamatan/pemantauan (surveinlans ketat) dan logistik.
5.
Program Pencegahan penyakit menular Adalah mencegah agar penyakit menular tidak menyebar didalam masyarakat,
yang dilakukan antara lain dengan memberikan kekebalan kepada host melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan imunisasi. Program Pemberantasan Penyakit Menular
4.
a.
Program imunisasi
b.
Program TB paru dengan kegiatan penemuan penderita TBC
c.
Program malaria dengan angka insiden malaria (AMI)
d.
Program ISPA dengan frekuensi penemuan dan penaggulangan pneumonia
e.
Program diare meliputi frekuensi penanggulangan diare
f.
Program rabies
g.
Program Surveilans
h.
Pemberantasan P2B2 demam berdarah
Kesehatan Keluarga dan Reproduksi a. Pengertian Kesehatan Keluarga adalah wujud keluarga sehat, kecil bahagia dan sejahtra dari suami istri, anak dan anggota keluarga lainnya (UU RI no 23 th 1992). Kesehatan Reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang 5
utuh. Bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.(WHO) b. Tujuan 1. Peran serta aktif wanita dan keluarganya dalam mencegah dan memecahkan masalah kesehatan keluarga dan masalah reproduksi 2. Memberikan informasi, edukasi terpadu mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi, manfaat dan resiko dari: obat, alat, perawatan, tindakan serta kemampuan memilih kontrasepsi dengan tepat 3. Melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas 4. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi yang aman dan efektif 5. Kehamilan dap persalinan yang direncanakan dan aman 6. Pencegahan dan penanganan engguguran kandungan yang tidak dikehendaki 7. Pelayanan infertilitas 8. Informasi secara menyeluruh tentang pengaruh defisiensi hormon di usia lanjut pada usia lanjut penapisan masalah malignasi
5. Keluarga Berencana a. Pengertian Adalah upaya kesehatan primer yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan kesehatan pasangan usia subur dalam menjalankan fungsi reproduksi yang berkualitas. Prioritas pelayanan KB dewasa ini adalah meningkatkan derajat kesehatan pasangan usia subur dan keluarganya dalam pengaturan kehamilan, baik jumlah dan waktu kehamilan serta jarak antar kehamilan guna menurunkan angka kelahiran nasional.
b. Tujuan 1. Memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan KIE kepada pasangan usia subur dan keluarganya 2. Memberikan pertolongan pertama/penanganan efek samping dan kegagalan metode kontrasepsi serta merujuk ke fasilitas rujukan primer (RS Dati II) sesuai dengan kebutuhan 6
3. Memantau cakupan pelayanan kontrasepsi dan kegagalan metoda kontrasepsi 4. Meningkatkan kualitas pelayanan KB secara berkelanjutan 5. Menumbuhkan, mengoptimalkan dan memelihara peran serta masyarakat dalam upaya 6. Memberikan pelayanan kesehatan pasangan usia subur, calon pasangan usia subur, serta anggota keluarga yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan fungsi reproduksinya 7. Melaksanakan penanganan infentaris pasangan usia subur yang berkualitas dan merunjuk ke fasilitas rujukan primer sesuai dengan kebutuhan 8. Melaksanakan managemen terpadu pelayanan kontrasepsi yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan termasuk pelayanan pra rujukan dan tindakan lanjutnya c. Sasaran a. Sasaran pelayanan KB adalah pasangan usia subur b. Calon pasangan usia subur c. Pasangan usia subur dengan wanita yang akan memasuki masa menoupaus d. Keluarga yang tinggal dan berada di wilayah kerja Puskesmas e. WUS yang datang pada pelayanan rawat jalan Puskesmas yang dalam fase intervensi f. pelayanan KB.
6. Perbaikan Gizi masyarakat a. Pengertian Adalah kegiatan untuk mengupayakan peningkatan status gizi masyarakat dengan pengelolaan terkoordinasi dari berbagai profesi kesehatan serta dukungan peran serta aktif masyarakat b. Program Upaya Perbaikan Gizi Puskesmas meliputi: 1.
Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)
2.
Upaya Perbaikan Gizi Institusi (UPGI)
3.
Upaya Penanggulangan Kelainan Gizi Yang Terdiri Dari: 7
a. Pencegahan Dan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) b. Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Besi (AGB) c. Pencegahan Dan Penanggulangan Kurang Kalori Energi Protein (KEP) Dan Kurang Energi Kronis (KEK) d. Pencegahan Dan Penaggulangan Kekurangan Vitamin A (KVA) e. Pencegahan Dan Penaggulangan Masalah Kekurangan Gizi Mikro Lain f. Pencegahan Dan Penaggulangan Masalah Gizi Lebih 4.
c.
Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG)
Tujuan 1. Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga dan seluruh anggotanya untuk mewujudkan prilaku gizi yang baik dan benarsesuai denagn gizi seimbang 2. Meningkatkan perhatian dan upaya peningkatan status gizi warga dari berbagai institusi pemerintahan serta swasta. 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas gizi/petugas Puskesmas lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, membina, memantau dan mengevaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat 4. Terselenggaranya pelayanan gizi yang melibatkan partisipasi keluarga terhadap pencegahan dan penanggulangan masalah kelainan gizi 5. Terwujudnya rangkaian kegiatan pencatatan/pelaporan masalah gizi dan tersedianya informasi situasi pangan dan gizi.
d.
Sasaran Sasaran upaya perbaikan gizi adalah kelompok-kelompok yang beresiko menderita kelainan gizi antara lain: 1.
Bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak usia sekolah
2.
Wanita Usia Subur (WUS) termasuk calon pengantin (cantin), ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan usia lanjut (usila)
3.
Semua penduduk rawan gizi (endemik) 8
4.
Semua anak dan dewasa mempunyai masalah gizi
5.
Pekerja penghasilan rendah.
2. ORGANIZING
Menurut Endang S, Pengorganisasian Puskesmas adalah struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas yang merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga pelaksanan Puskesmas. Struktur organisasi puskesmas menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor siapa, dan mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Adapun faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi Puskesmas adalah : 1. Strategi untuk mencapai tujuan Puskesmas. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun diantara pimpinan dengan pegawai Puskesmas. 2. Ukuran organisasi Puskesmas. Besarnya organisasi Puskesmas secara keseluruhan maupun unit-unit kerja fungsional akan mempengaruhi struktur organisasi Puskesmas. 3. Tingkat penggunaan teknologi, yaitu tingkat rutinitas penggunaan teknologi oleh Puskesmas untuk memberikan jasa layanan kesehatan Puskesmas. Pada layanan kesehatan dengan menggunakan
teknologi tinggi akan memerlukan tingkat
standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibanding dengan pelayanan kesehatan dasar. 4. Tingkat ketidakpastian lingkungan organisasi Puskesmas. 5. Preferensi(kesukaan) yang menguntungkan pribadi dari individu atau kelompok yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam organisasi Puskesmas. 6. Pegawai dan stakeholder dalam organisasi Puskesmas. Kemampuan dan cara berfikir para pegawai dan stakeholder Puskesmas serta kebutuhan mereka untuk bekerjasama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi Puskesmas. Kebutuhan pegawai
dan stakeholder Puskesmas
dalam
pembuatan
keputusan
akan
mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang dan hubungan diantara unit-unit kerja fungsional.(Endang S.2011) 9
Pengorganisasian tingkat Puskesmas didefinisikan sebagai proses penetapan pekerjaan-pekerjaan pokok untuk dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, pendistribusian otoritas/wewenang dan pengintegrasian semua tugastugas dan s umber-sumber daya untuk mencapai tujuan Puskesmas secara efektif dan efisien. Secara aplikatif pengorganisasian tingkat Puskesmas adalah pengaturan pegawai Puskesmas dengan mengisi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Puskesmas yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab serta uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), serta pengaturan dan pengintegrasian tugas dan sumber daya Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan dan program Puskesmas dalam rangka mencapai tujuan Puskesmas. Berdasarkan definisi tersebut, fungsi pengorganisasian Puskesmas merupakan alat untuk memadukan (sinkronisasi) dan mengatur semua kegiatan yang dihubungkan dengan personil/pegawai, finansial, material, dan metode Puskesmas untuk mencapai tujuan Puskesmas yang telah disepakati bersama antara pimpinan dan pegawai Puskesmas. Pengorganisasian Puskesmas meliputi hal-hal berikut (Sulaeman, 2009):
1. Cara manajemen Puskesmas merancang struktur formal Puskesmas untuk penggunaan sumber daya Puskesmas secara efisien, 2. Bagaimana
Puskesmas
mengelompokkan
kegiatannya,
dimana
setiap
pengelompokkan diikuti penugasan seorang penanggung jawab program yang diberi wewenang mengawasi stafnya. 3. Hubungan antara fungsi, jabatan, tugas, dan pegawai Puskesmas. 4. Cara pimpinan Puskesmas membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam unit kerja dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004, bahwa untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan Puskesmas, perlu dilakukan pengorganisasian. Ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para penanggungjawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja. Dengan perkataan lain, 10
dilakukan pembagian habis seluruh program kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh petugas puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Penentuan para penanggungjawab ini dilakukan melalui pertemuan penggalangan tim pada awal tahun kegiatan. Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral. Ada dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan: 1. Penggalangan kerjasama dalam bentuk dua pihak, yakni antara dua sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan kerja. 2. Penggalangan kerjasama dalam bentuk banyak pihak, yakni antar berbagai sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor pendidikan, sektor agama, sektor kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan s ekolah.
Penggalangan kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan: 1. Secara langsung yakni antar sektor-sektor terkait. 2. Secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan pertemuan koordinasi kecamatan (Keputusan Menteri Kesehatan, 2004).
Ada 2 (dua) hal yang perlu pengorganisasian tingkat Puskesmas, yakni: (1) Pengaturan berbagai kegiatan yang ada di dalam RO (Rancangan Operasional) Puskesmas, sehingga membentuk satu kesatuan program yang terpadu dan sinergi untuk mencapai tujuan Puskesmas. (2) Pengorganisasian pegawai Puskesmas, yaitu pengaturan tugas dan tanggung jawab setiap pegawai Puskesmas, sehingga setiap kegiatan dan program mempunyai penanggung jawabnya. Dengan memahami fungsi pengorganisasian Puskesmas akan lebih memudahkan mempelajari fungsi penggerakan dan pelaksanaan (actuating/ aktuasi) dan akan diketahui gambaran pembimbingan dan pengarahan yang diperlukan oleh pegawai Puskesmas sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab (Sulaeman, 2009). 11
Untuk
kelancaran
kegiatan
SP2TP
di
Puskesmas,
maka
dibentuk
pengorganisasian yang terdiri dari: (Ahmad, 2005).
Penanggung Jawab (Kepala Puskesmas) Tugas penanggung jawab adalah memberikan bimbingan kepada koordinator SP2TP dan para pelaksana kegiatan di Puskesmas.
Koordinator (Petugas yang ditunjuk Kepala Puskesmas) Koordinator SP2TP bertugas:
1. Mengumpulkan laporan dari masing-masing pelaksana kegiatan. 2. Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan bulanan SP2TP dan mengirimkan laporan tersebut ke DInas Kesehatan Dati II paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan tahunan SP2TP dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Dati II paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. 4. Menyimpan arsip laporan SP2TP dari masing-masing pelaksana kegiatan. 5. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan SP2TP kepada Kepala Puskesmas. 6. Mempersiapkan pertemuan berkala setiap 3 bulan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas dengan pelaksanaan kegiatan untuk menilai pelksanaan kegiatan SP2TP.
Anggota (Pelaksana Kegiatan di Puskesmas) Pelaksana kegiatan SP2TP bertugas:
1. Mencatat setiap kegiatan pada kartu individu dan register yang ada. 2. Mengadakan bimbingan terhadap Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa. 3. Melakukan rekapitulasi data dari hasil pencatatan dan laporan Puskesmas Pembantu serta Bidan di Desa menjadi laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil dari rekapitulasi ini merupakan bahan untuk mengisi/membuat laporan SP2TP. 4. Setiap tanggal 5 mengisi/membuat laporan SP2TP dari hasil kegiatan masingmasing dalam 2 rangkap dan disampaikan kepada coordinator SP2TP Puskesmas.
12
Dengan rincian satu rangkap untuk arsip coordinator SP2TP Puskesmas dan satu rangkap oleh Koordinator SP2TP Puskesmas disampaikan ke Dinas Kesehatan Dati II. 5. Mengolah dan memanfaatkan data hasil rekapitulasi untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan kegiatannya.
Pembuatan pola struktur organisasi Puskesmas dapat mengacu pada Kebijakan Dasar Puskesmas (Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128/Menkes/SK/II/2004), menetapkan pola struktur organisasi Puskesmas sebagai berikut : Kepala Puskesmas, yaitu seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Struktur tergantung jenis kegiatan dan beban kerja. Unit Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam mengelola: 1. Data dan informasi 2. Perencanaan dan penilaian 3. Keuangan 4. Umum dan kepegawaian
Unit pelaksana teknis fungsional yaitu 1. Staf teknis untuk upaya kesehatan perorangan dan 2. Upaya kesehatan masyarakat, termasuk pembinaan UKBM(Upaya Kesehatan Bersumber daya Mas yarakat) Jaringan pelayanan, meliputi : 1)
Puskesmas pembantu Adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan bersifat menunjang dan
membantu melaksanakan kegiatan puskesmas yang ruang lingkupnya lebih kecil. Pustu secara umum melaksanakan pelayanan di bawah puskesmas induk dengan wilayah kerja 13
antara 2-3 desa. Sasaran pelayanan kesehatan sekitar 2500 jiwa(untuk luar jawa), dan 10.000 jiwa (untuk p.jawa dan bali) 2)
Puskesmas keliling Adalah salah satu kegiatan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan memberikan pelayanan di daerah terpencil. Kegiatan pusling, yaitu : 1. Melakukan penyelidikan kejadian luar biasa(KLB) 2. Sebagai alat transportasi penderita untuk rujukan. 3. Melakukan penyuluhan kesehatan menggunakan audio visual.
3)
Bidan di Desa/komunitas. Adalah salah satu kegiatan pelayanan kesehatan maupun penyuluhan di
desa/kelurahan oleh tenaga Bidan yang ditunjuk oleh Puskesmas Induk. 4)
Posyandu Merupakan kegiatan keterpaduan antara Puskesmas dan masyarakat di tingkat
desa yang diwujudkan dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu. Semula Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dimana masyarakat dapat sekaligus memperoleh pelayanan KB dan kesehatan. Dalam pengembangannya Posyandu dapat dibina menjadi forum komunikasi dan pelayanan di masyarakat, antara sektor yang memadukan kegiatan pembangunan sektoralnya dengan kegiatan masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah melalui alih teknologi. Satu Posyandu sebaiknya melayani sekitar 100 balita (120 kepala keluarga), atau sesuai dengan kemampuan petugas dan keadaan setempat.
3. ACTUATING
Setelah perencanaan dan pengorganisasian selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yang perlu ditempuh dalam manajemen adalah mewujudkan rencana tersebut dengan mempergunakan organisasi yang terbentuk. Langkah tersebut adalah actuating 14
Formatted: Font:
Bold, Font color: Auto
Formatted: Font:
Bold, Font color: Auto
Formatted: Indent:
Left: 0.5", First line: 0"
yang secara harfiah diartikan sebagai memberi bimbingan namun istilah tersebut lebih condong diartikan penggerak atau pelaksanaan. Jadi actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Actuating adalah Pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tesebut, makamanajer mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti : Leadership ( pimpinan ), perintah, komunikasi dan conseling( nasehat). Actuating disebut juga“ gerakan aksi “ mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Pemimpin yang efektif cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang sifatnya mendukung (suportif) dan meningkatkan rasa percaya diri menggunakan kelompok membuat keputusan. Keefektifan kepemimpinan menunjukkan pencapaian tugas pada rata-rata kemajuan, keputusan kerja, moral kerja, dan kontribusi wujud kerja. Prinsip utama dalam penggerakan adalah bahwa perilaku dapat diatur, dibentuk, atau diubah dengan sistem imbalan yang positif yang dikendalikan dengan cermat. Tujuan fungsi aktuating ( penggerakan ) adalah : 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien
Formatted: List
Paragraph, Space After: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.75" + Indent at: 1"
2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf 3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan 4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf 5. Membuat organisasi berkembang lebih dinamis Secara praktis fungsi actuating ini merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi actuating tidak terlepas dari fungsi manajemen melalui bagan dibawah ini : 15
Formatted: Indent:
pt
Left: 0.5", First line: 0", Space After: 0
Penentuan masalah
Penetapan tujuan
Penetapan tugas dan sumber daya penunjang
Menggerakkan dan mengarahkan
Memiliki keberhasilan SDM
Formatted: Space
After: 0 pt, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0.75" + Indent at: 1"
Mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat dicapai.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 komponen yang saling berhubungan yaitu komponen koordinasi, pengarahan dan pimpinan. Yang sejalan dengan penelitian Ridwan (2010), yang dimana pimpinan selaku administrator memiliki tugas yaitu melakukan koordinasi dan mengarahkan seluruh komponen manajemen agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pada ketiga komponen tersebut, yang memegang peran penting yakni pimpinan (kepemimpinan). Dalam konteks manajemen kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu dan mau mengikuti keinginan pemimpin demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efisien, efektif dan ekonomis. Koordinasi dan pengarahan dilakukan bertujuan agar supaya semua komponen dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan perannya masing-masing demi tercapainya apa yang telah ditetapkan atau yang telah menjadi tujuan awal dari perencanaan tersebut.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu kegiatan
yang
tanpa
diikut
sertakan dengan adanya koordinasi, komunikasi dan
pengarahan akan mengalami hambatan dalam hal pencapaian tujuan kegiatan yang telah direncanakan sebelummnya. Baik itu pada bagian unit Gizi, KIA, UKS, dan lainnya selalu mengutamakan 3 poin tersebut. Agar pelaksanaan kesehatan masyarakat dapat berjalan secara berhasil guna dan berdaya guna, maka dilakukan lokakarya mini puskesmas pada tingkat puskesmas atau di
Formatted: Font
color: Auto
Formatted: Font:
(Default) Times New Roman, 12 pt, Font
color: Auto
masyarakat yang mencakup :
Formatted: Font
1. Menetapkan pembagian wilayah binaan
color: Auto
Formatted: Font:
color: Auto 16
(Default) Times New Roman, 12 pt, Font
2. Menetapkan penanggung jawab dan pelaksana kegiatan
Formatted: Font
color: Auto
Formatted: Font:
3. Menetapkan uraian tugas koordinator dan pelaksana puskesmas
(Default) Times New Roman, 12 pt, Font
color: Auto Formatted: Font
4. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral dari instansi terkait
color: Auto
Formatted: Font:
5. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas puskesmas
(Default) Times New Roman, 12 pt, Font
color: Auto
6. Menggerakkan partisipasi masyarakat/peran serta masyarakat dan pembinaan
Formatted: Font
color: Auto
Formatted: Font:
kader, daa wisma, dukun bayi,dll
(Default) Times New Roman, 12 pt, Font
color: Auto
7. Menyediakan kesempatan konsultasi kepada koordinator, penanggung jawab
Formatted: Font
color: Auto
Formatted: Font:
daerah binaan atau pelaksana puskesmas
(Default) Times New Roman, 12 pt, Font
color: Auto
8. Pimpinan puskesmas melaksanakan bimbingan teknis kegiatan puskesmas kepada koordinator dan penanggung jawab daerah binaan termasuk pelaksanaan puskesmas. Penerapan proses keperawatan dapat meminta bantuan tim penilaian
Formatted: Font
color: Auto
Formatted: Font:
(Default) Times New Roman, 12 pt, Font
color: Auto Formatted: Font
color: Auto
Formatted: Font:
(Default) Times New Roman, 12 pt, Font
color: Auto
atau kepada institusi pendidikan
Formatted: Font
9. Pengembangan kegiatan-kegiatan inovatif sesuai kemampuan daerah/masyarakat.
color: Auto
Formatted: Font:
(Default) Times New Roman, 12 pt, Font
color: Auto
Menurut Nawawi (2000) pelaksanaan atau penggerakan (actuating) yang
Formatted: Font
color: Auto
Formatted: Font:
dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Di antara kegiatan pelaksanaan adalah
melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi termasuk
koordinasi.
Formatted: Indent: Left: Formatted: Font:
yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa
0.5", Line spacing: 1.5 lines
Times New Roman, 12 pt, Font color:
Auto Formatted: Font:
Times New Roman, 12 pt, No underline,
Font color: Auto Formatted: Font:
Koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan kerja
(Default) Times New Roman, 12 pt, Font
color: Auto
Formatted: Font
Times New Roman, 12 pt, Font color:
color: Auto
Formatted: Font:
Times New Roman, 12 pt, Font color:
Auto
koordinasi, individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka mulai mengejar kepentingan diri sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Kebutuhan akan koordinasi tergatung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam¬macam satuan pelaksanaan. Apabila tugas tersebut memerlukan informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah yang paling baik. Koordinasi sangat dibutuhkan bagi organisasi yang menetapkan tujuan tinggi. 17
Formatted: Font:
Times New Roman, 12 pt, No underline,
Font color: Auto Formatted: Font:
Auto
Times New Roman, 12 pt, Font color:
Pelaksanaan/penggerakan ialah suatu fungsi penggerakan dari pimpinan serta penggerakan orang-orang agar orang-orang atau kelompok orang-orang itu suka dan mau bekerja. Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa fungsi pelaksanaan sangat penting sebab walaupun perencanaan telah rapi dan pengorganisasia telah tertib sesuai dengan prinsip-prinsipnya masing-masing namun belumlah terjamin organisasi itu bergerak kearah yang ditentukan jika fungsi yang ke-3 belum dilaksanakan. Simbolon (2004) menjelaskan fungsi manajer memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut :
Formatted: Normal
(Web), Justified, Indent: Left: 0.5", Space After: 18 pt, Line spacing: 1.5 lines, Pattern: Clear (White) Formatted: Font:
1. Memberitahu dan menjelaskan tujuan kepada para bawahan 2. Mengelola dan mengajak para bawahan untuk bekerja semaksimal mungkin
Formatted: Font:
(Default) Times New Roman, 12 pt
3. Membimbing bawahan untuk mencapai standar operasional (pelaksanaan)
Formatted: Font:
(Default) Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font:
(Default) Times New Roman, 12 pt
4. Mengembangkan bawahan guna merealisasikan kemungkinan sepenuhnya 5. Memberikan orang hak untuk mendengarkan 6. Memuji dan memberikan sangsi secara adil 7. Memberi hadiah melalui penghargaan dan pembayaran untuk pekerjaan yang
Formatted: List
diselesaikan dengan baik
Formatted: Font:
(Default) Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font:
(Default) Times New Roman, 8 pt
Paragraph, Justified, Indent: Left: 1", Line spacing: 1.5 lines
8. Memperbaiki usaha penggerakan dipandang dari sudut hasil pengendalian Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan Puskesmas saat ini adalah a danya ketersediaan sumber daya manusia bidang kesehatan. Unsur SDM bidang kesehatan merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dipenuhi untuk tercapainya secara efektif tujuan organisasi. Sebagai organisasi pemerintah, SDM kesehatan merupakan pegawai atau aparatur pemerintah sehingga manajemen yang mengaturnya lebih mengarah kepada manajemen kepegawaian atau manajemen personalia. Manajemen personalia memiliki tujuan untuk mengarahkan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka. Adapun manajemen sumber daya manusia di puskesmas : 1. Pengusaha Sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai tujuan organisasi bersifat pengabdian sosial, yang dipandang sebagai pengusaha disini adalah Pemerintah baik 18
Formatted: Justified, Indent:
Left: 0.5", Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines
pemerintah pusat maupun PEMDA. Pemerintah menjamin kelangsungan kegiatan pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh Puskesmas. Modal yang diinvestasikan pemerintah tadi dapat berupa anggaran atau pembiayaan operasional kegiatan Puskesmas, biaya subsidi pelayanan kesehatan dasar dan biaya subsidi Jaminan kesehatan masyarakat miskin 2. Karyawan
Formatted: Indent:
Left: 0.5", Space After: 0 pt, Line
spacing: 1.5 lines
Karyawan merupakan asset yang menentukan baik buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas pada masyarakat. Kualitas dan kuantitas karyawan
Formatted: Indent:
Left: 0.5", Space Before: 0 pt, Line
spacing: 1.5 lines
sebanding dengan beragamnya keahlian/profesi yang ada di Puskesmas. Semakin banyak karyawan maka pelayanan menjadi efisien dan efektif karena pelayanan menjadi cepat, mudah ditemui dan terarah. Selain itu beragam jenis pelayanan kesehatan juga dapat diberikan. 3. Pemimpin atau manajer
Formatted: Indent:
Left: 0.5", Space After: 0 pt, Line
spacing: 1.5 lines
Pemimpin yang ada di Puskesmas terdiri atas kepala Puskesmas , kepala unit program dan pengelola program kegiatan. Kepala Puskesmas merupakan pejabat
Formatted: Indent:
Left: 0.5", Space Before: 0 pt, Line
spacing: 1.5 lines
struktural yang ditunjuk dan dilantik oleh pemerintah. Seorang personalia kepala Puskesmas dipersyaratkan harus sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat, misalnya Dokter, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Farmasi, Sarjana Keperawatan. Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Sesuai tanggung jawab tersebut dan besarnya peran Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraaan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan, menurut Depkes RI ( 2006 ) maka jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III B. Kepala unit program dan pengelola program merupakan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan. Umumnya pejabat kepala unit dan pengelola disesuaikan dengan jabatan fungsional yang menjabat sehingga keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas-tugas program yang akan dijalankan.
19
Formatted: Indent: Left:
spacing: 1.5 lines
0.5", First line: 0.5", Line
Pengarahan
karyawan
Puskesmas
ditentukan
dengan
kebijakan
Kepala
Puskesmas. Tiap karyawan akan diarahkan agar dapat bekerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan Puskesmas. Tiap karyawan diharuskan memliki rencana kerja program masing-masing dan langkah-langkah strategi untuk pencapaian rencana kegiatan tersebut. 4. CONTROLLING
Pengawasan (controlling) sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.Bedasarkan hasil penelitian bahwa penilaian selalu dilakukan untuk mengetahui bagaimana hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, juga dapat mengarahkan bawahan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Controlling dalam manajemen puskesmas merupakan indikator keberhasilan puskesmas yang meliputi 2 faktor yaitu menjadi indikator pencapaian sehat meliputi lingkungan, perilaku masyarakat, layanan kesehatan dan status kesehatan mrliputi KEP balita, insiden penyakit yang berbasis lingkungan dan kesehatna ibu dan anak. Selain itu juga
merupakan
indicator
penggerak
pembangunan
berwawasan
kesehatan,
pemberdayaan masyarakat dan keluarga, pelayanan kesehatan tingkat I.
Kontrol kualitas Merupakan suatu upaya organisasi dalam menyediakan pelayanan yang memenuhi standar professional dan dapat diterima oleh klien.
Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakaian jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata – rata penduduk, serta yang penyelenggaraannya sesuai dengan standar atau kode etik profesi yang telah ditetapkan (Azwar, 1996)
Kriteria mutu pelayanan kesehatan 1. Struktur
20
Kriteria rumah sakit, unit keperawatan (LOD, visi dan misi, konsep asuhan keperawatan) 2. Proses Fungsi, proses interpersonal, metode pengorganisasian, perspektif keperawatan proesional, praktek keperawatan professional 3. Tujuan Tingkat kesehatan atau kesejahteraan, kemampuan fungsional, kepuasan pasien, sumberpenggunaan/ pengeluaran efektif dan efisien, kejadian dan proses yang tidak menyenangkan.
Syarat pelayanan berkualitas Efficacy a) Efficacy (kamanjuran) b) Appropriatennes (kepantasan) c) Accebility (mudah dicapai) d) Accepbility (diterima) e) Effectiveness (keberhasilan) f) Efficiency (ketepatan) g) Continuity (terus - menerus)
Pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu: 1. Menetapkan masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 2. Menetapkan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 3. Menetapkan cara penyelesaian masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 4. Menetapkan cara penyelesaian masalah mutu pelayanan kesehatanan. 5. Menyusun sasaran tudak lanjut untuk lebih memantapkan serta meningkatkan mutu pelayanan. Controlling adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and
21
taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa se mua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil
22
timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaik annya.” Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping
mendorong
adanya
pengawasan
masyarakat
(social
control).
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: 1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; 2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; 3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu: 1. Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. 23
Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.
2. Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. 3. Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian 24
terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.” 4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. 5. EVALUATION
Salah satu ukuran pengawasan yang digunakan oleh manajer guna mencapai hasil organisasi adalah system penilaian kerja karyawan.Melalui evaluasi regular dari setiap pelaksanaan kerja pegawai manajer dapat mencapai beberapa tujuan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang tidak diinginkan kemudian diperbaiki sehingga
tujuan dapat tercapai sesuai
harapan.Hasil penelitian dapat menjelaskan bahwa dari serangkaian kegiatan yang telah disusun dan direncanakan yang kemudian berakhir pada tahap pengawasan yang dimana pada tahap ini kita melihat hasil dari kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau tidaknya yang kemudian nantinya akan menjadi koreksi dan catatan penting bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi guna mencapai tujuan yang sesungguhnya.
25
a. Prinsip – prinsip evaluasi : 1. Evaluasi pekerja sebaiknya didasarkan pada standar pelaksanaan kerja, orientasi tingkah laku untuk posisi yang ditempati. 2. Sample tingkah laku perawat yang cukup representative 3. Perawat sebaiknya diberi salinan deskripsi kerja, standar pelaksanaan kerjadan bentuk evaluasi untuk peninjauan ulang. 4. Terdapat strategi pelaksanaan kerja yang memuaskan dan strategi perbaikan yang diperlukan. 5. Manajer menjelaskan area mana yang dijadiakn prioritas Pertemuan evaluasi antara perawat dan menajer sebaiknya dilakukan 6. dalam waktu yang tepat. 7. Laporan evaluasi maupun pertemuan tersusun secara rapih sehingga membantu dalam pelaksanaan kerja. Alat evalausi : 1. Laporan tanggapan bebas 2. Pengurutan ayng sederhana 3. Checklist pelaksanaan kerja 4. Penilian grafik (henderson, 1984) Penilaian Kinerja Puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi Puskesmas. laporan kinerja yang telah dibuat merupakan gambaran dari situasi dan kondisi yang ada di Puskesmas, baik dari segi sarana – prasarana dan sumber daya manusia yang ada, sehingga dari hasil yang ada dapat dinilai kinerja dari Puskesmas itu sendiri. Pelaksanaan penilaian dimulai dari tingkat Puskesmas sebagai instrument mawas diri karena setiap puskesmas melakukan penilaian kinerjanya secara mandiri, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan verifikasi hasilnya. b.
Tujuan dan Manfaat 26
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja secara umum agar tercapai tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten. Dimana secara khusus untuk mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta manajemen Puskesmas pada akhir tahun kegiatan. Diharapkan dengan adanya laporan kinerja dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan program di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk ikut serta dalam pembangunan kesehatan. c.
Ruang Lingkup Ruang lingkup penilaian Kinerja Puskesmas meliputi penilaian pencapaian hasil
pelaksanaan pelayanan kesehatan, manajemen Puskesmas dan mutu pelayanan. Secara garis besar lingkup penilaian kinerja Puskesmas tersebut berdasarkan pada upayaupaya Puskesmas dalam menyelenggarakan : 1. Pelayanan Kesehatan ;
Upaya Kesehatan Wajib.
Upaya Kesehatan Pengembangan.
2. Pelaksanaan Manajemen Puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan, meliputi :
Proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan mini lokakarya dan pelaksanaan penilaian kinerja.
Manajemen sumber daya termasuk manajemen alat, obat, keuangan, dll.
3. Mutu Pelayanan :
Penilaian input pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan.
Penilaian
proses
pelayanan
dengan
menilai
tingkat
kepatuhannya
terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Penilaian output pelayanan berdasarkan upaya kesehatan yang diselenggarakan, dimana masing – masing program kesehatan mempunyai indikator mutu tersendiri.
27
Penilaian out come pelayanan antara lain melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan Puskesmas.
Standar keberhasilan program puskesmas
Dinkes Kabupaten / Kota dan propinsi secara rutin menetapkan target atau standart keberhasilan masing-masing kegiatan progam. Standart pelaksanaan progam merupakan standart untuk kerja (Standart Performance). Staf standart untuk kerja merupakan ukuran kualitatif keberhasilan progam. Tingkat keberhasilan progam secara kuantitatif diukur dengan membandingkan target yang sudah ditetapkan dengan output (cakupan pelayanan) kegiatan progam. Secara kualitatif keberhasilan progam diukur dengan membandingkan standart prosedur kerja untuk masing-masing kegiatan progam dengan penampilan (kemampuan) staf dalam melaksanakan kegiatan masing-masing progam. Cakupan progam dapat dianalisis secara langsung oleh staf puskesmas dengan menganalisis data harian setiap kegiatan progam. Perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat (effect progam) dan dampak progam (impact) seperti tingkat kematian, kesakitan (termasuk gangguan gizi), tingkat kelahiran dan kecacatan tidak diukuar secara langsung oleh puskesmas. Dampak progam diukur setiap lima tahun melalui survei kesehatan rumah tangga (SKRT) atau surkesmas (Survei Kesehatan Nasional) Depkes. Khusus untuk perkembangan masalah gizi dipantau setiap lima tahun, tetapi hanya sampai tingkat kabupaten. Standart pelayanan minimal progam kesehatan pokok mulai diterapkan oleh Depkes tahun 2003 untuk menjamin bahwa dilaksanakan tugas utama pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang essensial di daerah. Indikator derajat kesehatan masyarakat yang paling peka untuk menilai dampak progam kesehatan a dalah IMR (Infant Mortality rate), MMR (Maternal Mortality Rate), dan BR (Birth Rate). Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, empat progam pokok perlu lebih diprioritaskan oleh puskesmas yaitu KIA, KB, P2M dan gizi. Keempat progam pokok tersebut juga dilaksanakan secara terpadu diluar gedung puskesmas melalui pos kesehatan ditingkat dusun atau pos pelayanan terpadu. Sejak tahun 1992/1993, pemerintah juga telah menempatkan bidan didesa. Bidan yang bertugas di desa, mengelola pondok bersalin desa. 28
Indikator keberhasilan Manajemen Puskesmas, meliputi : a. Terbentuknya Tim Manajemen Puskesmas Adanya Tim Manajemen Puskesmas, merupakan bukti bahwa Puskesmas sudah melaksanakan fungsi manajemen Puskesmas yang ke-2, yaitu fungsi Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2). Tim Manajemen Puskesmas dilegalisasi dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Puskesmas b. Berfungsinya Tim Manajemen Puskesmas Terbentuknya Tim Manajemen Puskesmas sa ja belum cukup. Oleh karena itu Tm Manajemen Puskesmas harus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Mutu Puskesmas Adalah kesesuaian antara SDM, pelayanan dan sarana yang dilaksanakan oleh
Puskesmas. Indikator mutu Puskesmas, meliputi : a. Sumber Daya Manusia / SDM (Tenaga) Seluruh tenaga yang ada di Puskesmas sudah mengikuti pelatihan teknis dan mendapat sertifikat (misalnya, APN, PPGDON, BTCLS, ATCLS, GELS, MTBS, QA) b. Pelayanan Pelayanan yang diberikan di Puskesmas hendaknya sudah sesuai atau mengikuti Prosedur Ketetapan (Protap) atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu ada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau tersedia Kotak Saran untuk mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat serta ada analisis hasil evaluasi kepuasan masyarakat. c. Sarana Sarana yang ada di Puskesmas hedaknya harus sesuai dengan standar pelayanan kesehatan (misalnya, sarana ANC, sa rana pelayanan Imunisasi)
Program Kreatif dan Inovatif Adalah program/kegiatan atau pelayanan yang menjadi unggulan Puskesmas serta
lebih menonjol dibandingkan pelayanan di Puskesmas lain, seperti : Klinik Terpadu Graha Semesta, Klinik IMS, Kader UKGMD, Puskesmas Santun Lansia. Puskesmas hendaknya minimal mempunya satu program kreatif dan inovatif yang menjadi unggulan Puskesmas tersebut.
Pemberdayaan Masyarakat 29
Adalah upaya dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan agar mandiri untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator pemberdayaan masyarakat, yaitu : a. Terbentuknya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Meliputi : Pos Yandu, Pos Bindu, Pos UKK, Poskestren, Poskesdes, Desa Siaga, SBH, TOGA, Kader Pos Yandu, Kader Kesling, PMO b. Berfungsinya UKBM Tidak hanya terbentuk UKBM saja, akan tetapi UKBM tersebut harus berfungsi
Kerjasama Lintas Sektor Kegiatan Puskesmas akan berjalan dengan lancar, bila didukung oleh peran Lintas
Sektor (Kecamatan, UPT Pendidikan,UPT KB, KUA), terutama bila kegiatan Puskesmas yang melibatkan masa (masyarakat banyak), misalnya Pekan Imunisasi Nasional (PIN) bekerjasama dengan Kecamatan, Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) bekerjasama dengan UPT Pendidikan. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatannya Puskesmas harus bekerjasama dengan lintas sektor agar tujuan Pembangunan Kesehatan dapat tercapai.
30
PENUTUP
A. KESIMPULAN Upaya kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan. Upaya Kesehatan Wajib merupakan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh puskesmas di Indonesia ini memberikan daya ungkit paling besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta merupakan kesehatan global maupun nasional. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan puskesmas secara terpadu yaitu azas pertanggungjawaban wilayah, pemberdayaan masyarakat, keterpaduan dan rujukan. Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal, maka puskesmas harus melaksanakan manajemen puskesmas yaitu dalam hal ini POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan Evaluation). Dengan demikian kasus-kasus dalam manajemen kesehatan dapat terwujud dan sesuai dengan prioritas masalah kesehatan yang dihadapi.
B. SARAN Adapun saran saya mengenai penerapan fungsi manajemen ini pada puskesmas yaitu: 1. Agar fungsi manajemen ini benar – benar dilaksanakan dengan baik agar tujuan dari penerapan POACE tersebut dapat tercapai dengan baik. 2. Agar melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang telah direncanakan, sehingga untuk kedepannya dapat lebih efektif lagi dalam hal penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuannya. Dan perlu adanya pemahaman yang mendalam dalam hal penentuan masalah yang kemudian akan menjadi inti darti pokok perencanaan itu sendiri.
31
